i
i KATA PENGANTAR Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena hanya berkat rahmat dan hidayah-Nya, kegiatan penyusunan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Klaten Tahun 2022 dapat diselesaikan. Rencana Tindak Pengendalian merupakan uraian tentang upaya pemerintah untuk mencapai berbagai tujuan dan sasaran dengan menggunakan kebijakan dan prosedur untuk meminimalkan risiko, yang meliputi upaya penguatan lingkungan pengendalian dan penguatan struktur, kebijakan, dan prosedur organisasi untuk mengendalikan risiko. Penyusunan Rencana Tindak Pengendalian mengacu kepada lima unsur pengendalian intern yaitu: 1. Lingkungan Pengendalian 2. Penilaian Risiko 3. Kegiatan Pengendalian 4. Informasi dan Komunikasi 5. Pemantauan Pengendalian Intern Informasi untuk mempersiapkan rencana tindak pengendalian intern diperoleh dari hasil pemetaan, penilaian, atau evaluasi atas sistem pengendalian intern yang ada, dengan memperhatikan struktur organisasi. Diperlukan komitmen dari semua pihak yang terkait untuk melaksanakan rekomendasi yang muncul dalam Laporan Rencana Tindak Pengendalian Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Klaten. Kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung penyusunan Rencana Tindak Pengendalian ini, kami mengucapkan terima kasih. Kami berharap agar Rencana Tindak Pengendalian ini bermanfaat dan memiliki kontribusi konkrit bagi upaya pencapaian tujuan organisasi. Klaten, 2023 KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN KLATEN JOKO HENDRAWAN,SH.MM Pembina Utama Muda NIP. 19680510 199603 1 001
ii DAFTAR ISI Halaman KATA PENGANTAR..............................................................................................i DAFTAR ISI............................................................................................................ii BAB I PENDAHULUAN........................................................................................1 BAB II PENCIPTAAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN YANG DIHARAPKAN..............................................................................3 BAB III PENILAIAN RISIKO DAN RENCANA TINDAK PENGENDALIAN ....................................................................6 BAB IV PENUTUP ...............................................................................................25 DAFTAR TABEL Tabel 2.1. Hasil Evaluasi Lingkungan Pengendalian Pada Satpol PP dan Damkar Kabupaten Klaten Tahun 2022............................................4 Tabel 2.2. Rencana Penguatan Lingkungan Pengendalian Pada Satpol PP dan Damkar Kabupaten Klaten Tahun 2022 ......................... 4 Tabel 3.1. Register Risiko OPD Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Klaten……………………………………………..9 Tabel 3.2. Matriks Analisis Risiko ........................................................................15 Tabel 3.3. Matriks Analisis Risiko Satpol PP dan Damkar Kabupaten Klaten Tahun 2022 ........................16 LAMPIRAN Lampiran 1 Rekapitulasi Hasil Kuesioner Penilaian Lingkungan Pengendalian Intern Control Environment Evaluation (CEE)........... 26 Lampiran 2 Simpulan Survei Persepsi atas Lingkungan Pengendalian Intern Pemerintah .........................................................28 Lampiran 3 Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan/ RTP atas Kelemahan Lingkungan Pengendalian (RTP atas CEE) ........................................................... 29 Lampiran 4 Penetapan Konteks Risiko Strategis Pemerintah Daerah ………………..30 Lampiran 5 Penetapan Konteks Risiko Strategis OPD……………………………………….31 Lampiran 6 Kertas Kerja Hasil Analisis Risiko………………………………………………….32
1 BAB I PENDAHULUAN B. LATAR BELAKANG Dalam rangka mengimplementasikan kebijakan penerapan pengendalian intern, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Klaten menyusun Rencana Tindak Pengendalian, sebagai acuan bagi para penyelenggara tugas dan fungsi organisasi, sehingga diharapkan dapat memberikan keyakinan memadai atas pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Rencana Tindak Pengendalian Tahun 2022 ini diprioritaskan untuk mencapai kualitas pencapaian tujuan organisasi, pelaporan dan penyelenggaraan akuntabilitas kinerja yang didukung pengendalian intern yang memadai. C. DASAR HUKUM 1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890); 2. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten; 3. Peraturan Bupati Kabupaten Klaten Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Manajemen Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten 4. Peraturan Bupati Kabupaten Klaten Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Klaten.
2 D. MAKSUD DAN TUJUAN 1. Maksud Rencana Tindak Pengendalian dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi pimpinan dan para pegawai di Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Klaten dalam rangka membangun pengendalian yang diperlukan untuk mencegah kegagalan dan/atau mempercepat keberhasilan pencapaian tujuan SKPD. 2. Tujuan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Satpol PP dan Damkar Kab.Klaten merupakan bentuk pengendalian terhadap seluruh kegiatan Satpol PP dan Damkar Kab.Klaten, sehingga diharapkan : a) Pencapaian tujuan dan sasaran sebagai bagian dari visi dan misi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Klaten dapat diwujudkan secara efisien dan efektif; b) Pengelolaan keuangan dapat diselenggarakan secara handal; c) Pengelolaan asset persediaan dapat diselenggarakan secara handal; d) Seluruh peraturan perundangan dapat dipatuhi. E. RUANG LINGKUP Ruang lingkup Penyelenggaran Rencana Tindak Pengendalian (RTP) ini meliputi pengelolaan risiko strategis pemerintah daerah, risiko strategis Organisasi Perangkat Daerah (OPD),dan risiko kegiatan (operasional) OPD.
3 BAB II PENCIPTAAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN YANG DIHARAPKAN A. Hasil Evaluasi Lingkungan Pengendalian Pada Satpol PP dan Damkar Kabupaten Klaten Lingkungan pengendalian adalah kondisi yang dibangun dalam instansi dapat memengaruhi efektivitas pengendalian intern. Oleh karena itu, setiap organisasi wajib menciptakan kondisi lingkungan pengendalian yang kondusif agar sistem pengendalian intern dapat terimplementasi secara efektif. Untuk mencapai kualitas lingkungan pengendalian yang dapat mendorong tercapainya pengendilan intern yang efektif, perlu dikembangkan lingkungan pengendalian yang akan menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan sistem pengendalian intern, yaitu: 1. Penegakan integritas dan nilai etika 2. Komitmen terhadap kompetensi; 3. Kepemimpinan yang kondusif; 4. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan; 5. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat; 6. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia; 7. Perwujudan peran aparat pengawas intern pemerintah yang efektif; 8. Hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait. Lingkungan pengendalian yang kondusif merupakan unsur paling penting dalam penerapan pengendalian intern. Terciptanya Lingkungan Pengendalian yang kondusif mampu mendorong terciptanya perilaku dan tindakan yang lebih efisen dan efektif dari seluruh pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Peningkatan kualitas perilaku dan tindakan tersebut diharapkan menghasilkan aktivitas pengendalian yang handal guna mencapai tujuan organisasi.
4 Tabel 2.1. Hasil Evaluasi Lingkungan Pengendalian Pada Satpol PP dan Damkar Kabupaten Klaten Tahun 2022 No Sub Unsur Kondisi 1 Penegakan Integritas dan Nilai Etika Memadai 2 Komitmen terhadap Kompetensi Kurang Memadai 3 Kepemimpinan yang Kondusif Kurang Memadai 4 Struktur Organisasi yang Sesuai dengan Kebutuhan Memadai 5 Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat Memadai 6 Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM Kurang Memadai 7 Perwujudan peran APIP yang Efektif Memadai 8 Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait Memadai B. Rencana Perbaikan Lingkungan Pengendalian Hasil evaluasi atas kondisi lingkungan pengendalian dengan pendekatan Control Environment Evaluation, menunjukan ada tiga lingkungan pengendalian yang perlu segera diperbaiki. Sub Unsur yang masih perlu diperbaiki adalah Komitmen terhadap Kompetensi, Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat dan Kebijakan Pengembangan SDM. Selanjutnya akan dilakukan pengendalian dengan perincian sebagai berikut: Tabel 2.2. Rencana Penguatan Lingkungan Pengendalian Pada Satpol PP dan Damkar Kabupaten Klaten Tahun 2022 No Kondisi Lingkungan Pengendalian yang Kurang Memadai Rencana Tindak Pengendalian Lingungan Pengendalian Penanggung jawab Target Waktu Penyelesaian II Komitmen terhadap Kompetensi Kurangnya pelatihan terkait pengelolaan risiko, baik pelatihan khusus maupun Pemimpin menetapkan kebijakan mengenai rencana dan pelatihan manajemen risiko Kepala Satuan Tahun 2022
5 No Kondisi Lingkungan Pengendalian yang Kurang Memadai Rencana Tindak Pengendalian Lingungan Pengendalian Penanggung jawab Target Waktu Penyelesaian pelatihan terintegrasi secara berkala. untuk peningkatan kompetensi manajemen risiko III Kepemimpinan yang Kondusif Rencana strategis dan rencana kerja instansi belum menyajikan informasi mengenai risiko Menyusun Rencana strategis dan rencana kerja instansi untuk menyajikan informasi mengenai risiko perangkat daerah Sekretaris Tahun 2022 VI Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM Belum adanya pemberian reward dan/atau punishment atas pengelolaan risiko Merancang Sistem penghargaan (reward) untuk memberikan penghargaan kepada pegawai yang mengelola risiko dengan baik. Penilaian kinerja harus mempertimbangkan implementasi kebijakan manajemen risiko. Kepala Satuan Tahun 2022
6 BAB III PENILAIAN RISIKO DAN RENCANA TINDAK PENGENDALIAN A. Penetapan Konteks/Tujuan Kabupaten Klaten dalam periode Tahun 2021-2026 memiliki Visi dan Misi, serta Program Unggulan yang telah ditetapkan dan tercantum dalam RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026, yaitu : VISI : “Terwujudnya Kabupaten Klaten Yang Maju, Mandiri dan Sejahtera”. MISI : 1. Mewujudkan Tatanan Kehidupan Masyarakat yang Berahlak dan Berkepribadian; 2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, profesional, jujur dan bersih, transparan,bertujuan dan anti korupsi; 3. Meningkatkan kemandirian ekonomi daerah berbasis sektor unggulan daerah berdasarkan ekonomi kerakyatan; 4. Mewujudkan pemerataan sarana prasarana wilayah yang berkualitas sesuai rencana tata ruang wilayah; 5. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang cerdas, sehat, berbudaya, dan responsif gender; 6. Mewujudkan kualitas pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Berdasarkan Visi dan Misi Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026 dan mengacu kepada tugas dan fungsinya, maka Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Klaten memiliki kewajiban untuk turut serta mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Klaten, terutama pada Misi ke-1, yaitu : “Mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang berahlak dan berkepribadian”. Tujuan dari misi ke-1 ini adalah Mewujudkan masyarakat yang mempunyai tatanan kehidupan berkarakter dan berkepribadian pancasila, berjiwa gotong royong dan berwawasan kebangsaan dengan Program Unggulan ke-3 yaitu Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia. Bentuk implementasi kebijakan ini dilakukan program unggulan: Klaten Toleran, Klaten Waras, dan Klaten Tuntas.
7 Toleran berarti kerukunan masyarakat di Kabupaten Klaten terus terjaga salah satunya melalui peningkatan semangat “Gotong Royong” masyarakat dalam proses pembangunan, peningkatan nilai-nilai keagamaan, pengembangan kebudayaan, pembentukan FKUB (Forum Kerukunan Antar Umat Beragama) dan FKDM (Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat) hingga tingkat Desa/Kelurahan. Klaten Toleran dengan fokus yang terkait Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Klaten yaitu Pengkoordinasian penyusunan Perkada sebagai tindak lanjut Perda yang mengandung sanksi; optimalisasi pelaksanaan patroli; meningkatkan kuantitas anggota Satpol PP dan Damkar Kabupaten Klaten, dan Pemberdayaan petugas linmas. Mempertimbangkan hal-hal di atas, maka tujuan yang ingin dicapai oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Klaten pada Rencana Strategis Tahun 2021-2026, yaitu mewujudkan masyarakat yang mempunyai tatanan kehidupan berkarakter dan berkepribadian pancasila, berjiwa gotong royong dan berwawasan kebangsaan, dengan sasaran terwujudnya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Tujuan misi ini diukur dengan menggunakan indikator Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas), dengan indikator sasarannya adalah persentase potensi konflik ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya (ipoleksosbud) yang diselesaikan dan persentase perda dan perkada yang ditegakkan. B. Hasil Identifikasi Risiko Pengelolaan risiko strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Klaten bertujuan untuk mengendalikan risiko-risiko prioritas atas tujuan dan sasaran strategis yang tertuang dalam dokumen Rencana Pemerintah Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Pengelolaan risiko strategis tingkat pemerintah daerah dilakukan oleh Kepala Daerah bersama Wakil Kepala Daerah, dibantu oleh Kepala OPD selaku Unit Pemilik Risiko. Pengelolaan risiko strategis bertujuan mengendalikan risiko-risiko prioritas atas tujuan dan sasaran strategis yang tertuang dalam dokumen Perencanaan Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Klaten. Sedangkan pengelolaan risiko operasioal bertujuan mengendalikan risiko-risiko prioritas atas tujuan dan sasaran operasional kegiatan utama yang tertuang dalam dokumen perencanaan kerja tahunan instansi,seperti Rencana Kerja OPD (Renja).
8 Hasil diskusi unit pemilik terhadap atribut-atribut risiko (uraian risiko, pemilik risiko, penyebab risiko, sumber risiko, sifat penyebab risiko apakah dapat dikendalikan (controllable) atau tidak dapat dikendalikan (uncontrollable) oleh pemilik risiko, dampak risiko, serta penerima dampak risiko) diperoleh hasil sebagai berikut :
9 Tabel 3.1
9 1.
1
0
1
1
1
2
1
3
14 C. Hasil Analisis Risiko Penetapan struktur analisis risiko bertujuan memberikan pemahaman yang sama bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan risiko di lingkup pemerintah daerah (Stakeholders) mengenai aspek-aspek pengelolaan risiko. Analisis risiko Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kab.Klaten melibatkan kegiatan menentukan dampak dan tingkat kemungkinan keterjadian dari risiko yang antara lain meliputi: 1. Tingkat probabilitas/kemungkinan (P), yaitu tingkat kemungkinan terjadinya risiko. Tingkat kemungkinan terjadinya risiko diperoleh dari pengalaman sebelumnya atau hasil diskusi (FGD) yang kemudian diisi dengan nilai skala 1 s.d. 5; 2. Dampak risiko (D), diidentifikasi untuk mengetahui pengaruh atau akibat yang ditimbulkan seandainya kejadian yang menghambat pencapaian tujuan terjadi. Tingkat dampak risiko dapat diperoleh dari pengalaman sebelumnya atau hasil diskusi (FGD). Kemudian diisi dengan nilai skala 1 s.d. 4; 3. Tingkat risiko (TR), yaitu perkalian antara probabilitas/kemungkinan terjadi (K) dan dampak (D). Kemudian diisi dengan peringkat risiko, apakah sangat rendah (Jika nilai <=2) , rendah (Jika nilai <=4), tinggi (Jika nilai <=9), atau sangat tinggi (Jika nilai >9),. Kemudian dilakukan penetapan kriteria penilaian risiko bertujuan memberikan pemahaman yang sama bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan risiko di lingkup instansi mengenai kriteria penilaian dan analisis atas risiko-risiko yang telah diidentifikasi, sebagai dasar pengambilan keputusan mengenai tingkat risiko yang dapat diterima (acceptable risk) atau tingkat risiko yang dapat ditoleransi (tolerable risk) maupun tingkat risiko yang tidak dapat diterima (unacceptable risk) dan memerlukan respon penanganan lebih lanjut. Kriteria penilaian risiko terdiri dari 3 komponen, yaitu Skala Kemungkinan Terjadinya (Probabilitas) Risiko, Skala Dampak Risiko, dan Skala Tingkat Risiko (Nilai Risiko). Dalam penyusunan RTP ini , Satpol PP dan Damkar Kab.Klaten menggunakan skala dampak dalam skala 5, contoh kategori dampak risiko dan operasionalisasinya dapat diilustrasikan sebagai berikut:
15 Tabel 3.2. Matriks Analisis Risiko MATRIKS ANALISIS RISIKO Dampak/Konsekuensi Sangat rendah Rendah Tinggi Sangat Tinggi 1 2 3 4 Hampir pasti 5 Kemungkinan Besar 4 Mungkin 3 Kemungkinan kecil 2 Sangat jarang 1 Keterangan Sangat Rendah (1) Rendah (2) Tinggi (3) Sangat Tinggi (4) Kemungkinan Terjadinya Risiko
16 Tabel 3.3. Matriks Analisis Risiko Satpol PP dan Damkar Kab.Klaten MATRIKS ANALISIS RISIKO Dampak/Konsekuensi Sangat rendah Rendah Tinggi Sangat Tinggi 1 2 3 4 Hampir pasti 5 Kemungkinan Besar 4 ROO.22.05.12.18.41 ROO.22.05.12.18.28 ROO.22.05.12.18.29 ROO.22.05.12.18.42 ROO.22.05.12.18.43 ROO.22.05.12.18.44 ROO.22.05.12.18.47 Mungkin 3 ROO.22.05.12.18.07 ROO.22.05.12.18.24 ROO.22.05.12.18.27 ROO.22.05.12.18.33 ROO.22.05.12.18.39 ROO.22.05.12.18.48 ROO.22.05.12.18.51 ROO.22.05.12.18.53 ROO.22.05.12.18.30 ROO.22.05.12.18.31 ROO.22.05.12.18.52 ROO.22.05.12.18.46 Kemungkinan kecil 2 ROO.22.05.12.18.01 ROO.22.05.12.18.02 ROO.22.05.12.18.03 ROO.22.05.12.18.08 ROO.22.05.12.18.09 ROO.22.05.12.18.10 ROO.22.05.12.18.11 ROO.22.05.12.18.23 ROO.22.05.12.18.37 ROO.22.05.12.18.04 ROO.22.05.12.18.05 ROO.22.05.12.18.06 ROO.22.05.12.18.12 ROO.22.05.12.18.13 ROO.22.05.12.18.14 ROO.22.05.12.18.15 ROO.22.05.12.18.16 ROO.22.05.12.18.17 ROO.22.05.12.18.18 ROO.22.05.12.18.19 ROO.22.05.12.18.20 ROO.22.05.12.18.21 ROO.22.05.12.18.22 ROO.22.05.12.18.25 ROO.22.05.12.18.26 ROO.22.05.12.18.32 ROO.22.05.12.18.34 ROO.22.05.12.18.35 ROO.22.05.12.18.38 ROO.22.05.12.18.40 ROO.22.05.12.18.45 ROO.22.05.12.18.49 ROO.22.05.12.18.36 ROO.22.05.12.18.50 Sangat jarang 1 Keterangan Sangat Rendah (1) Rendah (2) Tinggi (3) Sangat Tinggi (4) NB.Keterangan kode risiko terdapat pada lampiran 6 Kemungkinan Terjadinya Risiko
17 D. Pengendalian yang sudah dilakukan Bagian ini berisi hasil identifikasi terhadap pengendalian yang sudah ada di Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Klaten yang terkait dengan risiko yang diprioritaskan untuk ditangani dari hasil analisis risiko: No. Sub Kegiatan Pernyataan Risiko Pengendalian yang sudah ada PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA A.Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Terlambat menyusun dokumen perencanaan perangkat daerah Membuat timeline internal rencana penyusunan dokumen perencanaan 2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Tidak menyampaikan laporan Mengumpulkan data setiap triwulan dan semester untuk penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah B. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN SPJ keuangan dari bidang - bidang masih banyak yang belum lengkap dan valid Menyusun target penyusunan baik dari segi waktu dan kualitas SPJ keuangan pada setiap bidang 4 Pelaksanaan Penatausahan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Realiasi telah melebihi target Sebelum melaksanakan subkegiatan perlu memerhatikan ketercukupan anggaran 5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Tidak menyampaikan laporan Mengumpulkan data setiap triwulan dan semester untuk penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD C. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 6 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Kurang rapihnya anggota dalam berpakaian dinas Merencanakan anggaran Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 7 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Terdapat beberapa dokumen Kepegawaian belum terselesaiakan : SKP, Absensi Kegiatan a. Subbagian Umum dan Kepegawaian memberikan informasi pengumpulan SKP melalui Whatsapp Grup b. Pendisiplinan Pegawai yang lalai absen baik
18 No. Sub Kegiatan Pernyataan Risiko Pengendalian yang sudah ada sengaja maupun tidak sengaja D. Administrasi Umum Perangkat Daerah 8 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Terjadi salah penghitungan stock opname kebutuhan alat tulis kantor yang mengakibatkan terhambatnya proses pekerjaan Merencanakan stock opname alat tulis kantor yang sesuai kebutuhan 9 Penyediaan barang Cetakan dan Penggandaan Terjadi salah penghitungan stock opname kebutuhan bahan cetakan amplop cassing, kendali surat masuk, surat keluar, lembar disposisi, dan stop map berlambang yang mengakibatkan terhambatnya proses pekerjaan Merencanakan stock opname barang cetakan yang sesuai kebutuhan 10 Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Akses perbaikan instalasi listrik dan penerangan bangunan terkendala karena ada beberapa jenis komponen yang tidak tersedia Jika ada komponen instalasi listrik yang tidak tersedia maka pemegang peralatan listrik mengajukan pengajuan pembelian peralatan ke PPTK 11 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan Kurangnya jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan Penyediaan jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan sudah sesuai dengan DPA 12 Penyelenggaran Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kurangnya anggaran di tengah tahun karena ada agenda kegiatan tak terduga dan perjalanan dinas luar daerah yang melampaui rencana awal Merencanakan dengan baik agenda kegiatan dan perjalanan dinas luar daerah 13 Fasilitasi Kunjungan Tamu Tidak menyampaikan informasi kunjungan tamu kepada pimpinan Pembuatan KAK secara optimal E. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah 14 Pengadaan mebel Tidak Merealisasikan kegiatan Membuat perkiraan kenaikan harga Barang dan
19 No. Sub Kegiatan Pernyataan Risiko Pengendalian yang sudah ada menyusun timeline pengadaan barang 15 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Tidak Merealisasikan kegiatan Membuat perkiraan kenaikan harga Barang dan menyusun timeline pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor F. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 16 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Pelaksanaan rekomendasi terkendala untuk ditindaklanjuti Admin surat atau admin srikandi mengingatkan atasan untuk mendisposisi surat Kurangnya keterampilan tenaga pengadministrasi persuratan Admin diberi pelatihan internal mengenai administrasi persuratan Perkembangan teknologi yang menuntut tersedianya pengarsipan secara elektronik Admin diberi pelatihan internal mengenai pengarsipan secara elektronik Beberapa kegiatan mengalami kendala untuk ditindaklanjuti Memastikan dan memantau keberhasilan pelaksanaan kegiatan 17 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik Bila terjadi pemadaman listrik atau jaringan putus, akan menghambat pekerjaan Mengumumkan informasi pemadaman listrik jika ada pemberitahuan Akses untuk memperoleh informasi masih terbatas Melakukan pembayaran rutin atas wifi kantor sebagai akses internet Akses penerimaan surat elektronik terbatas Akses penerimaan surat elektronik tetap dilaksanakan pada hari kerja setiap harinya 18 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Masih adanya tugas/kegiatan yang dilakukan secara serabutan Memberi peringatan secara lisan apabila personil melaksanakan kesalahan G. Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 19 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Pemeliharaan Kendaraan belum dilaksanakan secara maksimal Membuat perkiraan kenaikan harga jasa pemeliharaan kendaraan dinas operasional
20 No. Sub Kegiatan Pernyataan Risiko Pengendalian yang sudah ada Dinas Operasional atau Lapangan 20 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Pemeliharaan gedung yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang direncanakan Pembuatan KAK secara optimal 21 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Tidak Merealisasikan kegiatan Pembuatan KAK secara optimal 22 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Pemeliharaan sarana dan prasarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan tidak dilaksanakan secara berkala Menyusun timeline kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan PRGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM A. Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 23 Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawalan Terjadi konflik horizontal dengan pihak yang ditertibkan saat pembongkaran bangunan liar Audiensi bersama instansi terkait terhadap pihak pemilik bangungan liar agar tertib dan menaati peraturan Banyak pelanggar Perda, karena kesadaran & kurangnya ketaatan aturan Himbauan kepada pelaku usaha/pedagang kaki lima terkait peraturan Perda No.5 Tahun 2018 tentang penataan dan pemberdayaan PKL; Perbub Klaten No.40 Tahun 2018 tentang penetapan lokasi PKL 24 Penindakan Atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa Terjadinya Pelanggaran Perda Satpol PP melaksanakan pengamanan apabila terdapat kegiatan unjuk rasa dan atau kerusuhan massa 25 Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Kecelakaan saat bertugas maupun Masyarakat Petugas menggunakan atribut yang sesuai, sarana
21 No. Sub Kegiatan Pernyataan Risiko Pengendalian yang sudah ada Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota dan prasarana sesuai tugas pokok Terjadinya Gangguan Trantibum Petugas melaksanakan kegiatan sesuai prosedur atau SOP 26 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum Belum merealisasikan kegiatan pembinaan potensi masyarakat Satlinmas dan kegiatan monitoring Pemberdayaan Satlinmas Pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala 27 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia Sedikit terhambat karena adanya pandemi sehingga peningkatan kapasitas SDM tidak berjalan sesuai rencana Melaksanakan Monitoring perencanaan dan pelaksanaan kegiatan kapasitas SDM 28 Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Tehnik Pencegahan dan Penanganan Gangguan ketentraman dan Ketertiban umum Kurangnya/ Belum Lancarnya Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan Dalam Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum. Koordinasi dengan OPD terkait 29 Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada Belum Tersedianya Layanan Atas Dampak Penegakan Perda Perkada Dalam melaksanakan Penegakan Perda Perkada sesuai SOP dan meminimalisir adanya dampak bagi lingkungan sekitar B. Penegakan Peraturan daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota 30 Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota Tidak Merealisasikan kegiatan Berdasarkan hasil desk di Tingkat Provinsi Tahun Anggaran 2023 yang bersumber dana DBHCHT, Khusus Satpol PP dan
22 No. Sub Kegiatan Pernyataan Risiko Pengendalian yang sudah ada Damkar subkegiatan ini dialihkan ke Subkegiatan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali kota 31 Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota Banyak masyarakat mengulangi melanggar Perda dan Perbub Petugas telah memberi himbauan dan peringatan secara langsung maupun melalui media sosial 32 Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota Keterlambatan penanganan pelanggaran perda dan perkada Penanganan pelanggaran perda dan perkada dilaksanakan berdasarkan tingkat urgensi/prioritas C. Penegakan Peraturan daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota 33 Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS Belum Dilaksanakan Secara Kontinyu Monitoring Kegiatan Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS PROGRAM PENCEGAHAN, PENGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 34 Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Tidak menyusun dokumen peraturan pemadam kebakaran Melaksanakan Monitoring perencanaan dan pelaksanaan penyusunan dokumen peraturan pemadam kebakaran 35 Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam daerah Kabupaten/ Kota Waktu tanggap (Response time) Penanganan kebakaran belum sesuai Layanan respon cepat penanganan kebakaran sudah dilaksanakan 24 jam oleh petugas damkar 36 Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran Perlunya Perlindungan kepada korban kebakaran Petugas menyelamatkan korban kebakaran dan memastikan kondisi dan keadaan korban, jika perlu dibawa ke RS terdekat Perlunya Perlindungan dan Penanganan Darurat Bencana Non Kebakaran Petugas menyelamatkan korban non kebakaran dan memastikan kondisi dan keadaan korban, jika perlu dibawa ke RS terdekat
23 No. Sub Kegiatan Pernyataan Risiko Pengendalian yang sudah ada 37 Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran Kinerja petugas pemadam kebakaran belum maksimal dan terampil Petugas pemadam kebakaran sudah mengikuti pendidikan dan pelatihan dengan kualifikasi pemadam 1 atau fire rescue 38 Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran Pendataan tidak dilaksanakan secara rutin Pendataan Sarana Prasarana Proteksi dilaksanakan secara rutin sesuai jadwal regu piket 39 Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran membutuhkan waktu yang lama Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran dilakukan dengan kegiatan inspeksi peralatan proteksi kebakaran yang telah diajukan beberapa instansi 40 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat Belum Merealisasikan kegiatan Pemberdayaan masyarakat dilaksanakan melalui kegiatan damkar goes to school dan sosialisasi pada OPD yang mengajukan permintaan di wilayah Kab.Klaten 41 Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran Tidak Tersedianya dan Terbentuknya Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran. Telah dibentuk relawan damkar Kab.Klaten yang berjumlah 96 orang dan mengadakan pelatihan relawan kebakaran secara berkala 42 Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia Keselamatan Petugas dan korban dari bahaya Petugas telah menggunakan APD yang terstandard 43 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian Merencanakan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan
24 No. Sub Kegiatan Pernyataan Risiko Pengendalian yang sudah ada Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi dan Pertolongan tidak sesuai jadwal rencana Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi sesuai timeline anggaran SKPD 44 Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi Kompetensi Petugas/ Aparat Pencarian dan Pertolongan Masih Sangat Rendah; Petugas pemadam kebakaran sudah mengikuti pendidikan dan pelatihan dengan kualifikasi pemadam 1 atau fire rescue Peningkatan Kompetensi Aparatur Perlu Dilakukan Secara Kontinu dan Berkesinambungan Merencanakan adanya kegiatan Peningkatan Kompetensi Aparatur Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi BAB IV PENUTUP
25 Rencana Tindak Pengendalian (RTP) disusun sebagai tindak lanjut Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang merupakan uraian tentang bagaimana instansi pemerintah diharapkan dapat mencapai berbagai tujuan dan sasaran dengan menggunakan kebijakan dan prosedur untuk meminimalkan risiko. Rencana Tindak Pengendalian Intern Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Klaten Tahun 2022 merupakan salah satu dokumen penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam rangka mewujudkan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasl melalul kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Klaten, 2023 KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN KLATEN JOKO HENDRAWAN,SH.MM Pembina Utama Muda NIP. 19680510 199603 1 001
2Lampiran 1
6
2
7
2Lampiran 2 Hasil Uraian Hasil a b c d e 1 Penegakan integritas dan nilai etika Memadai Telah ada pakta integritas bagi setiap pegawai dan setiap pelanggaran terhadap pakta integritas ditindaklanjuti MEMADAI 4 Struktur organisasi sesuai kebutuhan Memadai Setiap urusan telah dilaksanakan oleh Satpol PP dan Damkar Kab.Klaten dan unit kerja yang tepat MEMADAI 5 Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat Memadai Pendelegasian wewenang telah dilaksanakan secara tepat MEMADAI 6 Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM Kurang Memadai Pemberian reward dan atau punishment atas pengelolaan risiko masih kurang KURANG MEMADAI 7 Perwujudan peran APIP yang efektif Memadai APIP telah menjalankan fungsinya sebagai pengawal pembangunan Satpol PP dan Damkar Kab.Klaten MEMADAI 8 Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait Memadai Hubungan antar OPD dan mitra di luar OPD telah berjalan baik MEMADAI Simpulan Survei Persepsi atas LingkunNama : Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Klaten Tahun Penilaian : 2022 Komitmen terhadap kompetensi Kurang Memadai 3 Kepemimpinan yang kondusif Kurang Memadai KURANG MEMADAI KURANG MEMADAI No. Sub unsur Hasil Reviu Dokumen 2 Anggaran untuk pengembangan pegawai terkait pengelolaan risiko masih kecil Rencana strategis dan rencana kerja belum menyajikan informasi mengenai risiko
8 Uraian f g h - MEMADAI - - MEMADAI - - MEMADAI - Belum ada budaya sadar risiko KURANG MEMADAI Masih perlu dilakukan bimbingan tentang penyusunan Register Risiko dan RTP - MEMADAI - - MEMADAI - ngan Pengendalian Intern Pemerintah KURANG MEMADAI Responden menyatakan belum familiar dengan istilah penilaian risiko KURANG MEMADAI - Hasil Survei Persepsi Simpulan Penjelasan Belum ada pelatihan penilaian risiko secara berkala Diperlukan upaya untuk meningkatkan kompetensi para pegawai, khususnya tentang penilai risiko
2Lampiran 3 Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih D( RTP atNo Kondisi Lingkungan Pengendalian yang Kurang Memadai Rencana Tindak PengendaLingungan Pengendaliaa b c II Komitmen terhadap Kompetensi Kurangnya pelatihan terkait pengelolaan risiko, baik pelatihan khusus maupun pelatihan terintegrasi secara berkala. Pemimpin menetapkan kebmengenai rencana dan pemanajemen risiko untuk peninkompetensi manajemen risiko III Kepemimpinan yang Kondusif Rencana strategis dan rencana kerja instansi belum menyajikan informasi mengenai risiko Menyusun Rencana strategirencana kerja instansi menyajikan informasi merisiko perangkat daerah VI Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM Belum adanya pemberian reward dan/atau punishment atas pengelolaan risiko Merancang Sistem pengh(reward) untuk membpenghargaan kepada pegawamengelola risiko dengan Penilaian kinerja mempertimbangkan implemkebijakan manajemen risiko.
9 Dibutuhkan/ RTP atas Kelemahan Lingkungan Pengendalian tas CEE) alian an Penanggung jawab Target Waktu Penyelesaian Realisasi Penyelesaian d e bijakan elatihan ngkatan Kepala Satuan Tahun 2022 Tahun 2023 is dan untuk engenai Sekretaris Tahun 2022 Saat Pemutakhiran Renstra Tahun 2021-2026 hargaan berikan ai yang baik. harus mentasi Kepala Satuan Tahun 2022 Tahun 2023
30 Lampiran 4 Nama Pemda : Kabupaten Klaten Tahun Penilaian : Periode yang dinilai : Sumber Data : Visi : Misi Strategis RPJMD 1 2 3 4 5 6 Penetapan Konteks Misi Risiko Strategis Pemda 1 Tujuan Strategis RPJMD 1 2 3 4 5 6 Penetapan Konteks Tujuan Risiko Strategis Pemda 1 Sasaran RPJMD 1 Penetapan Konteks Sasaran Risiko Strategis Pemda 1 IKU Sasaran RPJMD 1 Penetapan konteks IKU Risiko Strategis Pemda 1 1 2 3 4 5 6 Urusan Pemerintahan Daerah Nama Dinas Terkait Tujuan, Sasaran, IKU dan Program yang akan dilakukan penilaian risiko Tujuan: Mewujudkan masyarakat yang mempunyai tatanan kehidupan berkarakter dan berkepribadian pancasila, berjiwa gotong royong dan berwawasan kebangsaan. Sasaran: Terwujudnya Ketentraman,Ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat IKU: Persentase perda dan perkada yang ditegakkan Program : 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 2. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 3. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, profesional, jujur, bersih, transparan, bertanggungjawab, dan anti korupsi Mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang berakhlak dan berkepribadian Mewujudkan masyarakat yang mempunyai tatanan kehidupan berkarakter dan berkepribadian pancasila, berjiwa gotong royong dan berwawasan kebangsaan. Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Klaten Terwujudnya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Persentase perda dan perkada yang ditegakkan 100% Penguatan Ekonomi Lokal dan Iklim Investasi Meningkatkan kemandirian ekonomi daerah berbasis sektor unggulan daerah berdasarkan ekonomi kerakyatan Mewujudkan pemerataan sarana prasarana wilayah yang berkualitas sesuai rencana tata ruang wilayah Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang cerdas, sehat, berbudaya, dan responsif gender Mewujudkan kualitas pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (Good and Clean Governance) Prioritas pembangunan dan program unggulan Persentase perda dan perkada yang ditegakkan 100% Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia PENETAPAN KONTEKS RISIKO STRATEGIS PEMERINTAH DAERAH Dokumen RPJMD Kabupaten Klaten 2021-2026 Terwujudnya Kabupaten Klaten Yang Maju, Mandiri dan Sejahtera Mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang berakhlak dan berkepribadian 2022 2022 Meningkatkan kemandirian ekonomi daerah berbasis sektor unggulan daerah berdasarkan ekonomi kerakyatan Meningkatkan kualitas pembangunan infrastrukur yang merata dan memperhatikan tata ruang wilayah Meningkatkan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing dengan mengedepankan budaya ketimuran Mewujudkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkualitas dan berkelanjutan Mewujudkan masyarakat yang mempunyai tatanan kehidupan berkarakter dan berkepribadian pancasila, berjiwa gotong royong dan berwawasan kebangsaan. Pemerataan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Terwujudnya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Pengurangan Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran Peningkatan Kelestarian Lingkungan Hidup, Sumber Daya Alam, dan Pengurangan Resiko Bencana Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Mengetahui, K EPA LA S ATUAN P OLIS I P AM ONG P RAJA DAN PEMADAM K EBAKARA N KABU PA TEN K LA TEN JOKO HENDRAWAN,SH.M Pembina Utama Muda NIP. 19680510 199603 1 001
31 Lampiran 5 Nama Pemda : Kabupaten Klaten Tahun Penilaian : Periode yang dinilai : Urusan Pemerintahan : OPD yang Dinilai : Sumber Data : Tujuan Strategis 1 Sasaran Strategis 1 IKU Renstra OPD 1 Program 1 2 3 Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Klaten 1. Tujuan Strategis : Mewujudkan Masyarakat yang Mempunyai Tatanan Kehidupan Berkarakter dan Berkepribadian Pancasila, Berjiwa Gotong Royong dan Berwawasan kebangsaan 2. Sasaran Strategis:Terwujudnya Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat 3. IKU Strategis: - Persentase perda dan perkada yang ditegakkan Tujuan, Sasaran, IKU dan Program yang akan dilakukan penilaian risiko Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 4. Program : 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 2. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 3. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Terwujudnya Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat PENETAPAN KONTEKS RISIKO STRATEGIS OPD RPJMD 2021 - 2026 dan Renstra Satpol PP 2021-2026 Mewujudkan Masyarakat yang Mempunyai Tatanan Kehidupan Berkarakter dan Berkepribadian Pancasila, Berjiwa Gotong Royong dan Berwawasan kebangsaan Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat 2022 2022 Persentase perda dan perkada yang ditegakkan 100% Mengetahui, K EPA LA S ATUAN P OLIS I P AM ONG P RAJA DAN PEMADAM K EBAKARA N KABU PA TEN K LA TEN JOKO HENDRAWAN,SH.M Pembina Utama Muda NIP. 19680510 199603 1 001
32 Nama Pemda : Kabupaten Klaten Tahun Penilaian : 2022 Tujuan Strategis Urusan Pemerintahan Skala Dampak*) Skala Kemungkinan *) Skala Risiko a b c d e f=dxe I Risiko Operasional Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kab.Klaten 1 Terlambat menyusun dokumen perencanaan perangkat daerah ROO.22.05.12.18.01 1 2 2 2 Tidak menyampaikan laporan ROO.22.05.12.18.02 1 2 2 3 SPJ keuangan dari bidang - bidang masih banyak yang belum lengkap dan valid ROO.22.05.12.18.03 1 2 2 4 Realiasi telah melebihi target ROO.22.05.12.18.04 2 2 4 5 Tidak menyampaikan laporan ROO.22.05.12.18.05 2 2 4 6 Kurang rapihnya anggota dalam berpakaian dinas ROO.22.05.12.18.06 2 2 4 7 Terdapat beberapa dokumen Kepegawaian belum terselesaiakan : SKP, Absensi Kegiatan ROO.22.05.12.18.07 1 3 3 8 Terjadi salah penghitungan stock opname kebutuhan alat tulis kantor yang mengakibatkan terhambatnya proses pekerjaan ROO.22.05.12.18.08 1 2 2 9 Terjadi salah penghitungan stock opname kebutuhan bahan cetakan amplop cassing, kendali surat masuk, surat keluar, lembar disposisi, dan stop map berlambang yang mengakibatkan terhambatnya proses pekerjaan ROO.22.05.12.18.09 1 2 2 10 Akses perbaikan instalasi listrik dan penerangan bangunan terkendala karena ada beberapa jenis komponen yang tidak tersedia ROO.22.05.12.18.10 1 2 2 11 Kurangnya jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan ROO.22.05.12.18.11 1 2 2 12 Kurangnya anggaran di tengah tahun karena ada agenda kegiatan tak terduga dan perjalanan dinas luar daerah yang melampaui rencana awal ROO.22.05.12.18.12 2 2 4 13 Tidak menyampaikan informasi kunjungan tamu kepada pimpinan ROO.22.05.12.18.13 2 2 4 14 Tidak Merealisasikan kegiatan ROO.22.05.12.18.14 2 2 4 15 Tidak Merealisasikan kegiatan ROO.22.05.12.18.15 2 2 4 16 Pelaksanaan rekomendasi terkendala untuk ditindaklanjuti ROO.22.05.12.18.16 2 2 4 17 Kurangnya keterampilan tenaga pengadministrasi persuratan ROO.22.05.12.18.17 2 2 4 18 Perkembangan teknologi yang menuntut tersedianya pengarsipan secara elektronik ROO.22.05.12.18.18 2 2 4 19 Beberapa kegiatan mengalami kendala untuk ditindaklanjuti ROO.22.05.12.18.19 2 2 4 20 Bila terjadi pemadaman listrik atau jaringan putus, akan menghambat pekerjaan ROO.22.05.12.18.20 2 2 4 21 Akses untuk memperoleh informasi masih terbatas ROO.22.05.12.18.21 2 2 4 22 Akses penerimaan surat elektronik terbatas ROO.22.05.12.18.22 2 2 4 23 Masih adanya tugas/kegiatan yang dilakukan secara serabutan ROO.22.05.12.18.23 1 2 2 24 Pemeliharaan Kendaraan belum dilaksanakan secara maksimal ROO.22.05.12.18.24 1 3 3 25 Pemeliharaan gedung yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang direncanakan ROO.22.05.12.18.25 2 2 4 26 Tidak Merealisasikan kegiatan ROO.22.05.12.18.26 2 2 4 27 Pemeliharaan sarana dan prasarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan tidak dilaksanakan secara berkala ROO.22.05.12.18.27 1 3 3 28 Terjadi konflik horizontal dengan pihak yang ditertibkan saat pembongkaran bangunan liar ROO.22.05.12.18.28 4 4 16 29 Banyak pelanggar Perda, karena kesadaran & kurangnya ketaatan aturan ROO.22.05.12.18.29 4 4 16 30 Terjadinya Pelanggaran Perda ROO.22.05.12.18.30 3 3 9 31 Kecelakaan saat bertugas maupun Masyarakat ROO.22.05.12.18.31 2 3 6 32 Terjadinya Gangguan Trantibum ROO.22.05.12.18.32 2 2 4 33 Belum merealisasikan kegiatan pembinaan potensi masyarakat Satlinmas dan kegiatan monitoring Pemberdayaan Satlinmas ROO.22.05.12.18.33 1 3 3 34 Sedikit terhambat karena adanya pandemi sehingga peningkatan kapasitas SDM tidak berjalan sesuai rencana ROO.22.05.12.18.34 2 2 4 35 Kurangnya/ Belum Lancarnya Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan Dalam Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum. ROO.22.05.12.18.35 2 2 4 36 Belum Tersedianya Layanan Atas Dampak Penegakan Perda Perkada ROO.22.05.12.18.36 3 2 6 37 Tidak Merealisasikan kegiatan ROO.22.05.12.18.37 1 2 2 38 Banyak masyarakat mengulangi melanggar Perda dan Perbub ROO.22.05.12.18.38 2 2 4 39 Keterlambatan penanganan pelanggaran perda dan perkada ROO.22.05.12.18.39 2 3 6 40 Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS Belum Dilaksanakan Secara Kontinyu ROO.22.05.12.18.40 2 2 4 41 Tidak menyusun dokumen peraturan pemadam kebakaran ROO.22.05.12.18.41 3 4 12 42 Waktu tanggap (Response time) Penanganan kebakaran belum sesuai ROO.22.05.12.18.42 4 4 16 43 Perlunya Perlindungan kepada korban kebakaran ROO.22.05.12.18.43 4 4 16 44 Perlunya Perlindungan dan Penanganan Darurat Bencana Non Kebakaran ROO.22.05.12.18.44 4 4 16 45 Kinerja petugas pemadam kebakaran belum maksimal dan terampil ROO.22.05.12.18.45 2 2 4 46 Pendataan tidak dilaksanakan secara rutin ROO.22.05.12.18.46 4 3 12 47 Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran membutuhkan waktu yang lama ROO.22.05.12.18.47 4 4 16 48 Belum Merealisasikan kegiatan ROO.22.05.12.18.48 2 3 6 49 Tidak Tersedianya dan Terbentuknya Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran. ROO.22.05.12.18.49 2 2 4 50 Keselamatan Petugas dan korban dari bahaya ROO.22.05.12.18.50 4 2 8 51 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan tidak sesuai jadwal rencana ROO.22.05.12.18.51 2 3 6 52 Kompetensi Petugas/ Aparat Pencarian dan Pertolongan Masih Sangat Rendah; ROO.22.05.12.18.52 3 3 9 53 Peningkatan Kompetensi Aparatur Perlu Dilakukan Secara Kontinu dan Berkesinambungan ROO.22.05.12.18.53 2 3 6 Analisis Risiko Kertas Kerja Hasil Analisis Risiko No. “Risiko” yang Teridentifikasi Kode Risiko : Mewujudkan Masyarakat yang Mempunyai Tatanan Kehidupan Berkarakter dan Berkepribadian Pancasila, Berjiwa Gotong Royong dan Berwawasan kebangsaan : Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Mengetahui, K EPA LA S ATUAN P OLIS I P AM ONG P RAJA DAN PEMADAM K EBAKARA N KABU PA TEN K LA TEN JOKO HENDRAWAN,SH.M Pembina Utama Muda NIP. 19680510 199603 1 001