Sistem dan Struktur Keuangan Desa

Sistem dan Struktur Akuntansi Keuangan Pemerintah Desa





























































































Praktikum Akuntansi Lembaga

Sistem dan Struktur Akuntansi Keuangan Pemerintah Desa



Kata Pengantar




Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas rahmat


serta karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan e-modul ini

sebagai pembelajaran berupa bahan ajar di tingkat menengah


kejuruan.

E-modul berbasis web ini berisi tentang materi Sistem dan


Struktur Akuntansi Keuangan Desa pada mata pelajaran Praktikum


Akuntansi Lembaga kelas XI SMK. Disusun secara sistematis agar

peserta didik mampu mengingat dan memahami materi yang disajikan.


E-modul ini juga dilengkapi dengan contoh soal dan latihan soal.


Harapan penulis, semoga modul ini dapat menjadi acuan untuk

para peserta didik dalam meningkatkan pengetahuannya tentang


Sistem dan Struktur Akuntansi Keuangan Desa. Dalam penulisannya


kami menyadari sepenuhnya bahwa modul ini masih banyak kekurangan

dan jauh dari sempurna, sehingga saran dan kritik sangat kami


harapkan guna perbaikan pada masa yang akan datang.


Akhir kata, semoga e-modul ini dapat bermanfaat bagi peserta

didik dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.





Malang, Februari 2020




Penyusun






Praktikum Akuntansi Lembaga i

Sistem dan Struktur Akuntansi Keuangan Pemerintah Desa



Daftar Isi


Kata Pengantar …………………………………………………………………………………………… i


Daftar Isi …………………………………………………………………………………………… ii


Glosarium ……………………………………………………………………………………………… 1


I. Pendahuluan ……………………………………………………………………………… 2

1. KD dan IPK ………………………………………………………………………………… 2


2. Deskripsi Modul ……………………………………………………………………… 3

3. Waktu ………………………………………………………………………………………… 3


4. Petunjuk Penggunaan Modul …………………………………………………… 3

II. Pembelajaran ………………………………………………………………………………… 5


1. Tujuan ………………………………………………………………………………………… 5


2. Materi ………………………………………………………………………………………… 6


3. Contoh Soal ……………………………………………………………………………… 17

4. Rangkuman ………………………………………………………………………………… 21


5. Latihan Soal ……………………………………………………………………………… 22

III. Evaluasi …………………………………………………………………………………………… 22


IV. Daftar Pustaka ……………………………………………………………………………… 28

























Praktikum Akuntansi Lembaga ii

Sistem dan Struktur Akuntansi Keuangan Pemerintah Desa


Glosarium




APBDesa : Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

BKU : Buku Kas Umum


Musrenbangdes : Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa

PTPKD : Perencanaan Tenaga Kerja Desa


Penatausahaan : kegiatan pencatatan terhadap seluruh transaksi


berupa pengeluaran dan penerimaan keuangan


Pelaporan : Segala kegiatan yang berhubungan dengan

penyediaan dan penyampaian informasi keuangan


Penganggaran : proses penyusunan rencana anggaran yang akan

digunakan sebagai acuan selama satu periode


anggaran.


Perencanaan : Segala upaya yang disusun untuk mencapai tujuan

yang diinginkan


RPJM : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa


RKP Desa : Rencana Kerja Pemerintah Desa

Silpa : Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan


Struktur : Suatu tatanan unsur-unsur yang saling terkait


dalam suatu sistem

Sistem : Sekelompok kesatuan unsur yang terstruktur dan


saling berhubungan untuk mencapai suatu tujuan










Praktikum Akuntansi Lembaga 1

Sistem dan Struktur Akuntansi Keuangan Pemerintah Desa



Pendahuluan


Kompetensi Dasar



3.3 Menganalisis transaksi pendapatan daerah, belanja

daerah, pembiayaan daerah, asset daerah, kewajiban

daerah dan ekuitas dana daerah



4.3 Melakukan pencatatan transaksi pendapatan daerah,

belanja daerah, pembiayaan daerah, asset daerah,

kewajiban daerah, dan ekuitas dana daerah






Indikator Pencapaian Kompetensi


3.3.1 Menjelaskan mengenai sistem akuntansi keuangan

desa/kelurahan

3.3.2 Menjelaskan struktur akuntansi keuangan


desa/kelurahan



3.4.1 Mengaplikasikan pencatatan sistem akuntansi keuangan

desa/kelurahan

3.4.2 Menguraikan struktur akuntansi keuangan



desa/kelurahan















Praktikum Akuntansi Lembaga 2

Sistem dan Struktur Akuntansi Keuangan Pemerintah Desa



Deskripsi



Modul ini berisi tentang materi Sistem dan Struktur Akuntansi

Keuangan Desa yang mencakup tentang pengelolaan keuangan desa,


struktur keuangan desa, siklus anggaran pendapatan dan belanja

desa, serta penatausahaan keuangan desa. Setelah mempelajari


modul ini, siswa diharapkan mampu menjelaskan mengenai Sistem dan


Struktur Akuntansi Keuangan Desa/Kelurahan.




Waktu


Alokasi waktu pada pembelajaran ini yaitu 12 JP @45 Menit


dilakukan dalam 3 kali pertemuan.




Petunjuk Penggunaan Modul


1. Petunjuk bagi Peserta didik


Langkah-langkah belajar yang harus ditempuh peserta didik

adalah sebagai berikut:


a. Bacalah dengan cermat kompetensi dasar dan indikator


pencapaian kompetensi dari materi pembelajaran ini.

b. Bacalah dengan cermat peta konsep e-modul dan pengertian


dari istilah-istilah sulit dalam e-modul ini.


c. Baca dan pahamilah materi dengan cermat. Kemudian kerjakan

latihan soal yang terdapat dalam e-modul ini.






Praktikum Akuntansi Lembaga 3

Sistem dan Struktur Akuntansi Keuangan Pemerintah Desa


d. Apabila dalam proses memahami materi anda mendapat


kesulitan, diskusikan dengan teman-teman anda atau

konsultasikan dengan guru/pendidik.


e. Peserta didik tidak dibenarkan melanjutkan ke kegiatan belajar


berikutnya sebelum menguasai secara tuntas materi pada

kegiatan belajar sebelumnya.


f. Gunakan sumber belajar yang relevan, jika diperlukan.




2. Petunjuk bagi Guru


Langkah-langkah yang harus dilakukan guru/pendidik adalah


sebagai berikut:

a. Menginformasikan kepada peserta didik mengenai langkah-


langkah menggunakan e-modul ini

b. Membimbing peserta didik untuk menentukan dan mengakses


sumber belajar tambahan yang relevan untuk belajar


c. Membimbing peserta didik untuk mengerjakan latihan soal


dalam kegiatan pembelajaran

d. Melakukan penilaian.


e. Menjelaskan kepada peserta didik mengenai bagian yang perlu

untuk dibenahi dan merundingkan rencana pembelajaran


selanjutnya













Praktikum Akuntansi Lembaga 4

Sistem dan Struktur Akuntansi Keuangan Pemerintah Desa





Pembelajaran


Tujuan






Melalui diskusi dan menggali informasi, peserta didik dapat:

1. Menjelaskan mengenai sistem akuntansi keuangan desa/kelurahan

dengan tepat


2. Menjelaskan struktur akuntansi keuangan desa/kelurahan dengan


tepat

3. Mengaplikasikan pencatatan sistem akuntansi keuangan


desa/kelurahan dengan tepat

4. Menguraikan struktur akuntansi keuangan desa/kelurahan dengan


tepat








































Praktikum Akuntansi Lembaga 5

Sistem dan Struktur Akuntansi Keuangan Pemerintah Desa



Materi




A. Peta Konsep





Siklus Manajemen
Keuangan Desa
Pengelolaan Keuangan
Desa
Struktur Organisasi
Keuangan Desa




Pendapatan Desa





Struktur Keuangan Desa Belanja Desa

Sistem dan Struktur
Pengelolaan Keuangan
Desa Pembiayaan Desa



Perencanaan Keuangan
Desa


Siklus Anggaran Penganggaran Keuangan
Pendapatan dan Belanja Desa
Desa



Penatausahaan Keuangan Pelaksanaan
Desa



















Praktikum Akuntansi Lembaga 6

Sistem dan Struktur Akuntansi Keuangan Pemerintah Desa


Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas


wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan

pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan


prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang


diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan

Republik Indonesia.


Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat


dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang

berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Pengelolaan


Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi


perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan

pertanggungjawaban keuangan desa. Rencana Kerja Pemerintah Desa


(RKPDesa) merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Anggaran


Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) merupakan rencana keuangan


tahunan Pemerintahan Desa. Diperlukan Peraturan Bupati/Walikota


untuk mengatur mengenai Pengelolaan Keuangan Desa.




B. Pengelolaan Keuangan Desa

Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang


meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan


pertanggungjawaban keuangan desa. Penyelenggaraan kewenangan


Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa

didanai oleh APBDesa. Penyelenggaraan kewenangan lokal berskala




Praktikum Akuntansi Lembaga 7

Sistem dan Struktur Akuntansi Keuangan Pemerintah Desa


Desa selain didanai oleh APB Desa, juga dapat didanai oleh anggaran


pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja

daerah.


1. Siklus Manajemen Keuangan Desa

Penyelenggaraan kewenangan Desa yang ditugaskan oleh



Pemerintah didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara.

Dana anggaran pendapatan dan belanja negara dialokasikan pada

bagian anggaran kementerian/lembaga dan disalurkan melalui satuan
q
kerja perangkat daerah kabupaten/kota. Penyelenggaraan


kewenangan Desa yang ditugaskan oleh pemerintah daerah didanai


oleh anggaran pendapatan dan belanja daerah. Alur manajemen

keuangan desa adalah sebagai berikut:





Perencanaan Desa




Pelaporan atau
Pertanggungjawaban Penganggaran Desa
Desa



Realisasi Anggaran
Desa





2. Struktur Organisasi Keuangan Desa


Struktur organisasi pengelola keuangan pada pemerintah desa

dapat digambarkan sebagai berikut:








Praktikum Akuntansi Lembaga 8

Sistem dan Struktur Akuntansi Keuangan Pemerintah Desa



Bendahara Desa

(Urusan Keuangan)
Sekretaris Desa
(Koordinator PTPKD)
Bagian lain (Jika
diperlukan)
Kepala Seksi
Kepala Desa (Pelaksana Kegiatan)
(Pemegang Kekuasaan
Pengelolaan Keuangan
Desa) Kepala Seksi
(Pelaksana Kegiatan)



Kepala Seksi
(Pelaksana Kegiatan)


Menurut Permendagri No 113 Tahun 2014, kewenangan pemerintah

desa adalah sebagai berikut:


a. Kepala Desa


1) Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa

2) Menetapkan PTPKD


3) Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan


desa

4) Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan


APBDesa


5) Melakukan tindakan terkait pengeluaran atas beban APBDesa

b. Sekretaris Desa


1) Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBDesa


2) Menyusun rangcangan peraturan desa tentang APBDesa,

perubahan APBDesa PTPKD








Praktikum Akuntansi Lembaga 9

Sistem dan Struktur Akuntansi Keuangan Pemerintah Desa


3) Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang


telah ditetapkan dalam APBDesa

4) Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan


APBDesa


5) Melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan

pengeluaran APBDesa.


c. Kepala Seksi


1) Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi

tanggung jawabnya.


2) Melaksanakan kegiatan bersama lembaga kemasyarakatan desa


yang telah ditetapkan dalam APBDesa

3) Melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban


anggaran belanja kegiatan

4) Mengendalikan pelaksanaan kegiatan


5) Melaporkan progres pelaksanaan kegiatan kepada kepala desa


6) Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran


pelaksanaan

d. Bendahara Desa


Tugas bendahara desa yaitu menerima, menyimpan, menyetorkan

atau membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan


penerimaan, pemasukan dan pengeluaran pendapatan desa dalam


rangka pelaksanaan APBDesa.










Praktikum Akuntansi Lembaga 10

Sistem dan Struktur Akuntansi Keuangan Pemerintah Desa


C. Struktur Keuangan Desa


1. Pendapatan Desa

Pendapatan desa meliputi semua penerimaan uang melalui


rekening kas desa dan merupakan hak desa dalam satu tahun



anggaran yang tidak perlu dibayar kembali.
Pendapatan desa bersumber dari:


a. Pendapatan asli desa, seperti hasil usaha, hasil aset, swadaya dll.


b. Pendapatan transfer desa, seperti dana desa, alokasi dana desa,

bagi hasil dana dan retribusi, serta bantuan pemerintah


c. Lain-lain pendapatan desa, seperti hibah dan sumbangan dari


pihak ketiga

2. Belanja Desa


Belanja desa adalah semua pengeluaran dari rekening kas desa


yang merupakan kewajiban desa dalam satu tahun anggaran yang

tidak diperoleh pembayarannya kembali oleh desa.
Berdasarkan Pasal 100 PP No. 43 Tahun 2014 dan PP No. 47 Tahun

2015, belanja desa yang di tetapkan dalam APBDesa digunakan


dengan ketentuan:

a. Paling sedikit 70% dari jumlah anggaran belanja, digunakan untuk


mendanai penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan

pembangunan desa, serta pemberdayaan dan pembinaan


masyarakat desa.


b. Paling banyak 30% dari jumlah anggaran belanja, digunakan untuk


penghasilan tetap serta tunjangan perangkat desa, operasional







Praktikum Akuntansi Lembaga 11

Sistem dan Struktur Akuntansi Keuangan Pemerintah Desa


pemerintah desa, tunjangan serta operasional BPD, insentif RT


dan RW.

3. Pembiayaan Desa


Pembiayaan desa meliputi semua penerimaan yang perlu

dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali


baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun anggaran


yang akan datang.




D. Siklus Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

1. Perencanaan Keuangan Desa


Rencana kerja pemerintah Desa (RKP Desa) dibuat dalam

jangka waktu satu tahun. RKP Desa menyoroti perencanaan sumber


daya, kontribusi biaya, dan berbagi tanggungjawab.


a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RJPM Desa),


ditetapkan paling lama tiga bulan dari tanggal pelantikan kepala

desa.


b. Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa), disusun pada bulan


Juli tahun berjalan dan ditetapkan selambat-lambatnya pada

bulan September tahun berjalan.






















Praktikum Akuntansi Lembaga 12

Sistem dan Struktur Akuntansi Keuangan Pemerintah Desa


2. Penganggaran Keuangan Desa


Rencana anggaran keuangan tahunan yang ditetapkan untuk

menyelenggaran program desa disebut dengan anggaran pendapatan


dan belanja desa (APBDesa).


Siklus penganggaran keuangan desa adalah sebagai berikut:



Jadwal
Persetujuan Pembuatan
Anggaran
Anggaran









Menyesuaikan Menentukan
Kebutuhan Dana yang
dengan
Sumber Daya Dianggarkan





Pengajuan



3. Pelaksanaan Keuangan Desa


a. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan

kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.


b. Khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di


wilayahnya maka pengaturannya ditetapkan oleh Pemerintah

Kabupaten/Kota.


c. Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti


yang lengkap dan sah.

d. Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan


desa selain yang ditetapkan dalam peraturan desa.




Praktikum Akuntansi Lembaga 13

Sistem dan Struktur Akuntansi Keuangan Pemerintah Desa


e. Bendahara dapat menyimpa n uang dalam Kas Desa pada jumlah


tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional

pemerintah desa.


f. Pengaturan jumlah uang dalam kas desa ditetapkan dalam Peraturan


Bupati/Walikota.

g. Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat


dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa


ditetapkan menjadi peraturan desa.

h. Pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada no 7 tidak termasuk


untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional


perkantoran yang ditetapkan dalam peraturan kepala desa.

i. Penggunaan biaya tak terduga terlebih dulu harus dibuat Rincian


Anggaran Biaya yang telah disahkan oleh Kepala Desa.

j. Pengadaan barang dan/atau jasa di Desa diatur dengan peraturan


bupati/walikota dengan berpedoman pada ketentuan peraturan


perundang-undangan.


k. Perubahan Peraturan Desa tentang dapat dilakukan apabila terjadi:

1) Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar


jenis belanja;

2) keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran


(SilPA) tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;


3) terjadi penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan


desa pada tahun berjalan; dan/atau







Praktikum Akuntansi Lembaga 14

Sistem dan Struktur Akuntansi Keuangan Pemerintah Desa


4) terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik,


krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan;

l. Perubahan APBDesa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1


(satu) tahun anggaran.


m. Tata cara pengajuan perubahan APBDesa adalah sama dengan tata

cara penetapan APBDesa.


n. Dalam hal Bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD


Kabupaten/Kota serta hibah dan bantuan pihak ketiga yang tidak

mengikat ke desa disalurkan setelah ditetapkannya Peraturan Desa


tentang Perubahan APB Desa, perubahan diatur dengan Peraturan


Kepala Desa tentang perubahan APBDesa.

o. Perubahan APBDesa diinformasikan kepada BPD.



E. Penatausahaan


Penatausahaan merupakan kegiatan pencatatan transaksi

keuangan desa berupa pengeluaran dan pemasukan yang dilakukan


oleh bendahara desa. Transaksi-transaksi tersebut dicatat secara


sistematis dan kronologis oleh bendahara desa.


Bendahara akan mencatat penerimaan dan pengeluaran tunai

pada buku kas umum dan membuat kuitansi sebagi bukti

transaksi/tanda terima. Kemudian, bendahara akan mencatat ke dalam


buku bank untuk transaksi yang bersifat transfer, baik penerimaan


maupun pengeluaran serta memperoleh nota kredit atas transaksi









Praktikum Akuntansi Lembaga 15

Sistem dan Struktur Akuntansi Keuangan Pemerintah Desa


tersebut dari bank. Pencatatan harus dilakukan berdasarkan bukti dan


sah serta dicatat dengan benar.

Selain pencatatan yang bersifat umum, bendahara juga


mencatat kewajiban perpajakan ke dalam buku pajak. Semua pajak


akan dicatat menjadi satu dalam buku pajak, baik penerimaan maupun

pemasukan pajak. Sedangkan panatausahaan realisasi pembiayaan baik


penerimaan maupun pengeluaran dicatat dalam buku perincian


pembiayaan. Perincian ini digunakan untuk melaporkan realisasi

APBDesa. Berikut merupakan kolom pada masing-masing buku dalam


penatausahaan.


1) Buku kas umum (BKU)

Penerimaan Pengeluaran Saldo
No Tanggal Uraian
(Rp) (Rp) (Rp)


2) Buku pajak


No Pemotongan Penyetoran Saldo
Tanggal Uraian
Buku (Rp) (Rp) (Rp)


3) Buku bank


Penerimaan Pengeluaran
No
Tanggal Uraian Bunga Biaya Saldo
Bukti Setoran Penarikan Pajak
Bank Administrasi


4) Buku kas harian pembantu


No Penerimaan Pengeluaran Saldo
Tanggal Uraian
Bukti (Rp) (Rp) (Rp)










Praktikum Akuntansi Lembaga 16

Sistem dan Struktur Akuntansi Keuangan Pemerintah Desa



Contoh Soal




Di bawah ini merupakan transaksi desa Melati kecamatan Bukit


Berbunga selama bulan Agustus 2018


Tanggal Transaksi

4 Agt Diterima pencairan dana desa dari pemerintah pusat ke rekening desa

sebesar Rp. 294,000,000,00

5 Agt Diterima pencairan alokasi dana desa dari pemerintah kabupaten ke

rekening desa sebesar Rp. 196,000,000,00 dan PAD secara tunai dari


pengelolaan tanah desa sebesar Rp. 147,000,000,00

6 Agt Ditarik tunai dari rekening desa sebesar Rp. 49,000,000,00 dari dana

desa Rp. 58,800,000,00 dari alokasi dana desa

6 Agt Dibayar gaji kepala desa dan perangkat desa dari ADD sebesar Rp.

23,520,000,00 dan tunjangannya dari PAD sebesar Rp. 29,400,000,00


10 Agt Dibeli Alat Tulis Kantor (ATK) sebesar Rp. 4,900,000,00 pada Toko

Gramedia yang berstatus belum PKP dan tanpa NPWP

12 Agt Dibayar penggandaan kepada Fotokopi Bintang sebesar Rp. 1,764,000,00.

Fotokopi Bulan memiliki NPWP

17 Agt Dibeli secara tunai komputer dan printer senilai Rp. 13,720,000,00 pada

Toko Advance yang berstatus Pengusaha Kena Pajak.























Praktikum Akuntansi Lembaga 17

Sistem dan Struktur Akuntansi Keuangan Pemerintah Desa


17 Agt Dibayar tagihan untuk kegiatan pada bidang pelaksanaan pembangunan

desa untuk kegiatan pengecoran Jalan Vinolia I RT 004 RW 05

1. Upah Kerja Rp 18,799,340,00 10 Orang

10 Hari


2. Belanja ATK Rp 464,520,00

3. Dokumentasi Rp 35,280,00

4. Jilid proposal dan SPJ Rp 88,200,00

5. Belanja Makan dan Rp 2,058,000,00

Minum


6. Belanja perjalanan Rp 392,000,00

dinas

7. Belanja Semen Rp 42,111,041,00 300 Sak

Semen

8. Belanja Pasir Beton Rp 11,966,584,00 80 Kubik


9. Belanja Batu Pecah Rp 19,678,400,00 20 Kubik

10. Belanja Pasir Urug Rp 715,890,00 10 Kubik

11. Belanja Benang Rp 8,085,00

12. Belanja Prasasti Rp 882,000,00

Kegiatan


Total Rp 97,199,340,00

Pembelian material (no. 7-11) dibuat dalam 1 kuitansi dibeli di Toko Jaya

Sakti .

24 Agt Dibayarkan bantuan untuk kegiatan karang Taruna sebesar Rp.

3,136,000,00

Instruksi:


Buatlah buku kas umum, buku bank, buku pembantu kegiatan serta


pernyataan tanggungjawab berdasarkan transaksi diatas!




Praktikum Akuntansi Lembaga 18

Sistem dan Struktur Akuntansi Keuangan Pemerintah Desa


Jawab:


Buku Bank Desa
Desa Melati Kecamatan Bukit Berbunga
Tahun Anggaran 2018


Tanggal Bukti Pemasukan Pengeluaran Biaya
No. Uraian Saldo
Transak Transak Setoran Bunga Penarikan Pajak Adm.
1 Dana Desa Rp 294,000,000.00 Rp 294,000,000.00
2 ADD Rp 196,000,000.00 Rp 490,000,000.00
3 Dana Desa Rp 49,000,000.00 Rp 441,000,000.00
4 ADD Rp 58,800,000.00 Rp 382,200,000.00
Total transaksi bulan ini Rp 490,000,000.00 Rp 107,800,000.00 Rp 382,200,000.00
Total transaksi komulatif

Buku Kas Umum
Desa Melati Kecamatan Bukit Berbunga
Tahun Anggaran 2018


Kode Pengeluaran No.
No. Tanggal Uraian Saldo
Rek. Penerimaan (Rp) (Rp) Bukti
1 2 3 4 5 6 7 8
1 4 Agt 18 Dana Desa 294,000,000 481 294,000,000
2 5 Agt 18 Alokasi Dana Desa 196,000,000 581 490,000,000

3 5 Agt 18 Hasil Pengelolaan tanah desa 147,000,000 581 637,000,000

4 6 Agt 18 Dana Desa 49,000,000 681 588,000,000

5 6 Agt 18 Alokasi Dana Desa 58,800,000 681 529,200,000

6 6 Agt 18 Gaji Kepala desa dan Perangkat 23,520,000 682 505,680,000

7 6 Agt 18 Tunjangan Kades dan Perangkat 29,400,000 682 476,280,000
8 10 Agt 18 Alat Tulis Kantor 4,900,000 108 471,380,000
9 12 Agt 18 Penggandaan/Fotocopy 1,764,000 128 469,616,000
10 17 Agt 18 Pengadaan Komputer 13,720,000 178 455,896,000
11 17 Agt 18 Upah Kerja dan material 18,799,340 18811 437,096,660
12 17 Agt 18 ATK 464,520 18812 436,632,140
13 17 Agt 18 Dokumentasi 35,280 18813 436,596,860

14 17 Agt 18 Jilid Proposal dan SPJ 88,200 18814 436,508,660
15 17 Agt 18 Belanja makan dan minum 2,058,000 18815 434,450,660

16 17 Agt 18 Belanja Perjalanan Dinas 392,000 18816 434,058,660
17 17 Agt 18 Semen Pc 42,111,041 18817 391,947,619
18 17 Agt 18 Pasir Beton 11,966,584 18818 379,981,035
19 21 Agt 18 Batu Pecah Mesin 2x3 cm 19,678,400 18819 360,302,635

20 17 Agt 18 Pasir Urug 715,890 18820 359,586,745

21 17 Agt 18 Benang 8,085 18821 359,578,660

22 17 Agt 18 Prasasti Kegiatan 882,000 18822 358,696,660
23 24 Agt 18 Karang Taruna 3,136,000 683 355,560,660

Jumlah 637,000,000 281,439,340








Praktikum Akuntansi Lembaga 19

Sistem dan Struktur Akuntansi Keuangan Pemerintah Desa


Buku Pembantu Kegiatan
Desa Melati Kecamatan Bukit Berbunga
Tahun Anggaran 2018

1. Bidang : Bidang Pelaksanaan Desa
2. Kegiatan : Pengecoran Jalan Gayamsari IV RT 02 RW 12

Penerimaan (Rp) Pengeluaran (Rp) Jumlah
Nomor Belanja Saldo Kas
No. Tanggal Uraian Dari Swadaya Bukti Belanja Pengembalian (Rp)
Bendahara Masyarakat Barang & Modal ke Bendahara
Jasa
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Pindahan Jumlah dari hal
sebelumnya
1 6 Agt 18 Diambil dari Dana Desa 49,000.000 49,000.000
2 6 Agt 18 Diambil dari ADD 58,800.000 107,800.000
3 17 Agt 18 -Upah Kerja dan material 18,799.340 89,000.660
4 18 Agt 18 -ATK 464.520 88,536.140
5 19 Agt 18 -Dokumentasi 35.280 88,500.860
6 20 Agt 18 -Jilid Proposal dan SPJ 88.200 88,412.660
7 21 Agt 18 b. Makan dan minum 2,058.000 86,354.660
8 22 Agt 18 c. Perjalanan Dinas 392.000 85,962.660
9 23 Agt 18 -Semen Pc 42,111.041 43,851.619
10 24 Agt 18 -Pasir Beton 11,966.584 31,885.035
11 25 Agt 18 -Batu Pecah Mesin 2x3cm 19,678.400 12,206.635
12 26 Agt 18 -Pasir Urug 715.890 11,490.745
13 27 Agt 18 -Benang 8.085 11,482.660
14 28 Agt 18 -Prasasti Kegiatan 882.000 10,600.660
15 29 Agt 18 -Karang Taruna 3,136.000 7,464.660
Saldo Kas
Jumlah 107,800,000 21,837,340 78,498,000 7,464,660 7,464,660
Total Penerimaan 107,800,000 Total pengeluaran 100,335,340
Total pengeluaran + saldo kas 107,800,000
Pernyataan Tanggung Jawab Belanja
Desa Melati Kecamatan Bukit Berbunga
Tahun Anggaran 2018

1. Bidang : Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
2. Kegiatan : Pengecoran Jalan Gayamsarai IV RT 02 RW 12

No. Penerimaan Uraian Jumlah
1 2 3 4
1 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Upah Kerja 18,799,340
2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Belanja ATK 464,520
3 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Dokumentasi 35,280
4 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Jilid proposal dan SPJ 88,200
5 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Belanja makan dan minum 2,058,000
6 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Belanja Perjalanan Dinas 392,000
7 Toko Acong Belanja Semen 42,111,041
8 Toko Acong Belanja Pasir Beton 11,966,584
9 Toko Acong Belanja Batu Pecah 19,678,400
10 Toko Acong Belanja Pasir Urug 715,890
11 Toko Acong Benang 8,085
12 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Prasasti Kegiatan 882,000
Jumlah 97,199,340




Praktikum Akuntansi Lembaga 20

Sistem dan Struktur Akuntansi Keuangan Pemerintah Desa





Rangkuman





Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang

meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan


pertanggungjawaban keuangan desa. Penyelenggaraan kewenangan

Desa yang ditugaskan oleh Pemerintah didanai oleh anggaran


pendapatan dan belanja negara.


Struktur organisasi pengelola keuangan pada pemerintah desa


terdiri dari kepala desa, sekretaris desa, bendahara desa dan kepala

seksi. Sedangkan struktur keuangan desa terdiri dari pendapatan


desa, belanja desa dan pembiayaan desa. Siklus anggaran pendapatan

dan belanja desa terdiri daei perencanaan, penganggaran dan


pelaksanaan anggaran.


Penatausahaan desa merupakan kegiatan pencatatan terhadap


seluruh transaksi berupa pengeluaran dan penerimaan desa yang

dilakukan oleh bendahara desa.



























Praktikum Akuntansi Lembaga 21

Sistem dan Struktur Akuntansi Keuangan Pemerintah Desa


Latihan Soal




Buatlah buku bank dari transaksi dibawah ini!


Tanggal Transaksi
5 Mei Disetorkan ke rekening kas desa yang ada di bank Jatim sebesar Rp
12.000.000 dengan bukti Bank No 025


11 Mei Diterima transfer alokasi dana desa (ADD) dari Pemerintah Kabupaten
ke Rekening Kas Desa yang ada di Bank Jatim sebesar Rp 30.000.000

17 Mei Ditarik uang tunai sebesar Rp 10.000.000 dari rekening kas desa yang

ada di bank Jatim dengan bukti bank No. 026

20 Mei Diterima transfer bantuan keuangan dari Pemerintah Kabupaten ke
rekening kas desa yang ada di Bank Jatim sebesar Rp 15.000.000





Evaluasi



Uji Kompetensi


A. Pilihan Ganda


1. Penyelenggaraan urusan pemerintah desa serta kepentingan

masyarakat setempat dalam sistem pemerintah NKRI menurut


UU RI No 6 Tahun 2014 disebut …


a. Pemerintah desa

b. Pemerintahan desa


c. Pengelolaan desa


d. Masyarakat

e. Aparat desa









Praktikum Akuntansi Lembaga 22

Sistem dan Struktur Akuntansi Keuangan Pemerintah Desa


2. Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili


pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan desa yang

dipisahkan adalah …


a. Kepala desa


b. Sekretaris desa

c. Bendahara desa


d. Kepala seksi


e. Carik

3. Salah satu unsur PTPKD yang dijabat oleh staf urusan keuangan


desa yang bertugas membantu sekretaris desa dalam mengelola


keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa adalah…

a. Kepala desa


b. Kepala seksi

c. Bendahara desa


d. Bagian umum


e. Sekretaris desa


4. Belanja yang bersifat transfer langsung ke pihak ketiga dicatat

oleh bendahara dalam …


a. Buku kas bank

b. Buku pendapatan


c. Pembiayaan desa


d. Rekening kas desa


e. Rekening kas umum







Praktikum Akuntansi Lembaga 23

Sistem dan Struktur Akuntansi Keuangan Pemerintah Desa


5. Perencanaan pembangunan desa yang disusun berdasarkan


kesepakatan dalam musyawarah desa serta dibuat dalam jangka

waktu satu tahun anggaran disebut …


a. RKP Desa


b. RPJM Desa

c. RJPM Desa


d. RPJP Desa


e. RTP Desa

6. Pemerintah desa wajib menyelenggarakan musrenbangdes secara


partisipatif yang ditetapkan dalam jangka waktu paling lama tiga


bulan sejak tanggal pelantikan kepala desa. Hal tersebut

dilakukan apabila pemerintah desa hendak menyusun …


a. RKP Desa

b. RPJM Desa


c. RJPM Desa


d. Rancangan APBDesa


e. Anggaran desa

7. Menurut Permendagri No 113 Tahun 2014, pemerintah desa


wajib melaporkan hal-hal berikut kecuali …

a. Buku kas umum


b. Buku pajak


c. Buku bank


d. Laporan realisasi anggaran

e. Laporan operasional




Praktikum Akuntansi Lembaga 24

Sistem dan Struktur Akuntansi Keuangan Pemerintah Desa


8. Semua penerimaan uang melalui rekening kas desa yang


merupakan hak desa dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu

dibayar kembali oleh desa disebut …


a. Anggaran belanja desa


b. Anggaran pendapatan desa

c. Alokasi dana desa


d. Pendapatan desa


e. Dana perimbangan

9. Semua pengeluaran dari rekening kas desa yang merupakan


kewajiban desa dalam satu tahun anggaran yang tidak akan


diperoleh kembali pembayarannya oleh desa adalah …

a. Belanja desa


b. Kewajiban desa

c. Pembiayaan desa


d. Pendapatan desa


e. Pengeluaran pembiayaan


10. Menurut Permendagri No 113 Tahun 2014, kewenangan kepala

seksi dalam pemerintahan desa adalah sebagai berikut


kecuali…

a. Melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas


beban anggaran belanja kegiatan


b. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan


c. Melaporkan progres pelaksanaan kegiatan kepada kepala

desa




Praktikum Akuntansi Lembaga 25

Sistem dan Struktur Akuntansi Keuangan Pemerintah Desa


d. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran


e. Melakukan tindakan atas pengeluaran beban APBDesa




B. Essay


1. Bagaimana dokumen pertanggungjawaban yang dibuat oleh

bendahara desa dalam penatausahaan?


2. Bagaimanakah siklus penganggaran keuangan dana desa, dan


bagaimana menentukan dana yang dianggarkan?

3. Sebutkan kewenangan sekretaris desa dalam pemerintahan


menurut Permendagri No 113 Tahun 2014!


4. Bagaimanakah siklus manajemen keuangan desa, jelaskan!

5. Perhatikan transaksi desa Anggrek berikut!


Tanggal Transaksi

3 Januari 2018 Saldo awal Rp. 46,000,000,00
Diterima hasil sewa tanah desa untuk tahun 2018 sebesar Rp.
5 Januari 2018 9,600,000 dengan No. Bukti BKM 031


Dikeluarkan SPP No. 041 untuk pembelian alat tulis kantor guna
8 Januari 2018 operasional kantor sebesar Rp. 288,000,00


Diterima hasil retribusi pasar desa untuk bulan Januari sebesar Rp
8 Januari 2018 5,673,600,00 dengan No. Bukti BKM 032


Disetorkan ke rekening kas desa yang ada di Bank Jateng sebesar
9 Januari 2018 Rp. 13,440,000,00 dengan Bukti Bank (BB) No. 022


18 Januari Diterima hasil sewa aula desa untuk bulan Januari sebesar Rp.
2018 384,000,00 dengan No. Bukti BKM 033

19 Januari Diterima pemajeg tahun 2018 sebesar Rp. 10,800,000 dengan No.
2018 Bukti BKM 034

19 Januari Disetorkan ke rekening kas desa yang ada di Bank Jateng sebesar
2018 Rp. 9,600,000,00 dengan Bukti Bani (BB) No. 023







Praktikum Akuntansi Lembaga 26

Sistem dan Struktur Akuntansi Keuangan Pemerintah Desa


23 Januari Dikeluarkan SPP No. 042 untuk pembelian alat dan bahan

2018 kebersihan senilai Rp. 384,000,00
24 Januari Diterima hasil pemungutan atas pembuatan surat-surat desa
2018 sebesar Rp. 307,200,00 dengan No. Bukti BKM 035

24 Januari Dikeluarkan SPP No. 043 untuk pembelian benda pos senilai Rp.
2018 230,400,00

25 Januari Ditarik uang tunai sebesar Rp. 15,360,000,00 dari rekening kas
2018 desa yang ada di Bank Jateng dengan Bukti Bank (BB) No. 024
Dikeluarkan SPP No. 044 untuk belanja pegawai dengan perincian

25 Januari penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa sebesar Rp.
2018 11,520,000,00 dan tunjangan sebesar Rp, 3,840,000,00 dengan
potongan PPh Pasal 21 sebesar Rp. 232,300,00


Berdasarkan transaksi diatas, buatlah laporan pertanggungjawaban

realisasi pelaksaan APB Desa untuk Desa Kalibaru pada tahun


anggaran 2018 dengan mencatat transaksi bulan Januari ke dalam:

a. Buku kas umum


b. Buku bank












































Praktikum Akuntansi Lembaga 27

Sistem dan Struktur Akuntansi Keuangan Pemerintah Desa



Daftar Pustaka






Hadi, Baskoro. 2018. Praktikum Akuntansi Lembaga/Instansi


Pemerintah. Jakarta: Pustaka Mulia

Harti, Dwi & Kusmayadi. 2019. Praktikum Akuntansi Lembaga/Instansi


Pemerintah. Jakarta: Erlangga


Indayarti, Karunia. 2019. Handout Praktikum Akuntansi Lembaga

Kementerian Dalam Negeri. 2014. Pengelolaan Keuangan Daerah



























































Praktikum Akuntansi Lembaga 28