Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah
Praktikum Akuntansi Lembaga
Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah
Kata Pengantar
Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas rahmat
serta karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan e-modul ini
sebagai pembelajaran berupa bahan ajar di tingkat menengah
kejuruan.
E-modul berbasis web ini berisi tentang materi Akuntansi
Keuangan Pemerintah Daerah pada mata pelajaran Praktikum
Akuntansi Lembaga kelas XI SMK. Disusun secara sistematis agar
peserta didik mampu mengingat dan memahami materi yang disajikan.
E-modul ini juga dilengkapi dengan contoh soal dan latihan soal.
Harapan penulis, semoga modul ini dapat menjadi acuan untuk
para peserta didik dalam meningkatkan pengetahuannya tentang
Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah. Dalam penulisan e-modul ini
kami menyadari sepenuhnya bahwa masih banyak kekurangan dan jauh
dari kesempurnaan sehingga saran dan kritik sangat kami harapkan
guna perbaikan pada masa yang akan datang.
Akhir kata, semoga e-modul ini dapat bermanfaat bagi peserta
didik dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.
Malang, Januari 2020
Penyusun
Praktikum Akuntansi Lembaga i
Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah
Daftar Isi
Kata Pengantar …………………………………………………………………………………… i
Daftar Isi …………………………………………………………………………………………… ii
Glosarium ……………………………………………………………………………………………… 1
I. Pendahuluan ………………………………………………………………………………… 2
1. KD dan IPK ………………………………………………………………………………… 2
2. Deskripsi Modul ……………………………………………………………………… 3
3. Waktu ………………………………………………………………………………………… 3
4. Petunjuk Penggunaan Modul …………………………………………………… 3
II. Pembelajaran ………………………………………………………………………………… 5
1. Tujuan ………………………………………………………………………………………… 5
2. Materi ………………………………………………………………………………………… 6
3. Contoh Soal ……………………………………………………………………………… 17
4. Rangkuman ………………………………………………………………………………… 19
5. Latihan Soal ……………………………………………………………………………… 21
III. Evaluasi …………………………………………………………………………………………… 22
IV. Daftar Pustaka ……………………………………………………………………………… 27
Praktikum Akuntansi Lembaga ii
Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah
Glosarium
Asset Daerah : Semua kekayaan sumber daya yang dimiliki
daerah yang dapat diukur dengan satuan uang
Belanja Daerah : Semua pengeluaran daerah dari kas umum
daerah yang mengurangi ekuitas dana
DAU : Dana Alokasi Umum
Ekuitas Daerah : Kekayaan bersih pemerintah daerah yang
merupakan selisih antara aset dan kewajiban
pemerintah
Kewajiban Daerah : Utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang
mengakibatkan berkurangnya sumber daya
ekonomi daerah
LO : Laporan Operasional
LRA : Laporan Realisasi Anggaran
Satker : Satuan Kerja
SILPA : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran
SKPD : Satuan Kerja Perangkat Desa
PAD : Pendapatan Asli Daerah
Panjar : Uang muka kerja
Pembiayaan Daerah: Semua transaksi keuangan untuk menutup defisit
atau untuk memanfaatkan surplus
Pendapatan Daerah: Semua penerimaan daerah melalui kas umum yang
dapat menambah ekuitas dana
PPTK : Pengadaan dan Pejabat Pelaksana Teknis
Praktikum Akuntansi Lembaga 1
Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah
Pendahuluan
Kompetensi Dasar
3.3 Menganalisis transaksi pendapatan daerah, belanja
daerah, pembiayaan daerah, aset daerah, kewajiban
daerah dan ekuitas dana daerah
4.3 Melakukan pencatatan transaksi pendapatan daerah,
belanja daerah, pembiayaan daerah, aset daerah,
kewajiban daerah, dan ekuitas dana daerah
Indikator Pencapaian Kompetensi
3.3.1 Menjelaskan mengenai transaksi pendapatan daerah
3.3.2 Menjelaskan mengenai transaksi belanja daerah
3.3.3 Menjelaskan mengenai transaksi pembiayaan daerah
3.3.4 Menjelaskan mengenai transaksi asset daerah
3.3.5 Menjelaskan mengenai transaksi kewajiban daerah
3.3.6 Menjelaskan mengenai transaksi ekuitas dana daerah
4.3.1 Menerapkan pencatatan transaksi pendapatan daerah
4.3.2 Menerapkan pencatatan transaksi belanja daerah
4.3.3 Menerapkan pencatatan transaksi pembiayaan daerah
4.3.4 Menerapkan pencatatan transaksi aset daerah
4.3.5 Menerapkan pencatatan transaksi kewajiban daerah
4.3.1 Menerapkan pencatatan transaksi ekuitas dana daerah
Praktikum Akuntansi Lembaga 2
Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah
Deskripsi
Modul ini berisi tentang materi Akuntansi Keuangan Pemerintah
Daerah yang mencakup tentang pendapatan daerah, belanja daerah,
pembiayaan daerah, aset daerah, kewajiban daerah dan ekuitas dana
daerah. Setelah mempelajari modul ini, siswa diharapkan mampu
menjelaskan mengenai transaksi pendapatan daerah, belanja daerah,
pembiayaan daerah, aset daerah, kewajiban daerah dan ekuitas dana
daerah.
Waktu
Alokasi waktu pada pembelajaran ini yaitu 12 JP @45 Menit,
dilakukan dalam tiga kali pertemuan.
Petunjuk Penggunaan Modul
1. Petunjuk bagi Peserta didik
Langkah-langkah belajar yang harus ditempuh peserta didik
adalah sebagai berikut:
a. Bacalah dengan cermat kompetensi dasar dan indikator
pencapaian kompetensi dari materi pembelajaran ini.
b. Bacalah dengan cermat peta konsep e-modul dan pengertian
dari istilah-istilah sulit dalam e-modul ini.
c. Baca dan pahamilah materi dengan cermat, kemudian kerjakan
latihan soal yang terdapat dalam e-modul ini.
Praktikum Akuntansi Lembaga 3
Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah
d. Apabila dalam proses memahami materi peserta didik
mengalami kesulitan, diskusikan dengan teman-teman atau
konsultasikan dengan guru/pendidik.
e. Peserta didik tidak dibenarkan melanjutkan ke kegiatan belajar
berikutnya sebelum menguasai secara tuntas materi pada
kegiatan belajar sebelumnya.
f. Gunakan sumber belajar yang relevan, jika diperlukan.
2. Petunjuk bagi Guru
Langkah-langkah yang harus dilakukan guru/pendidik adalah
sebagai berikut:
a. Menginformasikan kepada peserta didik mengenai langkah-
langkah menggunakan e-modul ini.
b. Membimbing peserta didik untuk menentukan dan mengakses
sumber belajar tambahan yang relevan untuk belajar.
c. Membimbing peserta didik untuk mengerjakan latihan soal
dalam kegiatan pembelajaran.
d. Melakukan penilaian.
e. Menjelaskan kepada peserta didik mengenai bagian yang
diperlukan dan merundingkan rencana pembelajaran
selanjutnya.
Praktikum Akuntansi Lembaga 4
Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah
Pembelajaran
Tujuan
Melalui diskusi dan menggali informasi, peserta didik dapat:
1. Menjelaskan mengenai transaksi pendapatan daerah dengan tepat
2. Menjelaskan mengenai transaksi belanja daerah dengan tepat
3. Menjelaskan mengenai transaksi pembiayaan daerah dengan tepat
4. Menjelaskan mengenai transaksi aset daerah dengan tepat
5. Menjelaskan mengenai transaksi kewajiban daerah dengan tepat
6. Menjelaskan mengenai transaksi ekuitas dana daerah dengan tepat
7. Menerapkan pencatatan transaksi pendapatan daerah dengan tepat
8. Menerapkan pencatatan transaksi belanja daerah dengan tepat
9. Menerapkan pencatatan transaksi pembiayaan daerah dengan tepat
10. Menerapkan pencatatan transaksi aset daerah dengan tepat
11. Menerapkan pencatatan transaksi kewajiban daerah dengan tepat
12. Menerapkan pencatatan transaksi ekuitas dana daerah dengan
tepat
Praktikum Akuntansi Lembaga 5
Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah
Materi
Peta Konsep
Pendapatan Daerah
Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah
Belanja Daerah
Pembiayaan Daerah
Asset Daerah
Kewajiban Daerah
Ekuitas Dana Daerah
Praktikum Akuntansi Lembaga 6
Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah
Dalam akuntansi keuangan pemerintah daerah, jenis
transaksi dapat dirinci berdasarkan struktur APBD yang
terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah, dan
pembiayaan daerah. Selain itu masih ada jenis transaksi lain,
yaitu transaksi Non-Kas Pemda, dan transaksi Rekening Antar-
Kantor (RAK), yaitu antara PPKD-SKPD. Di samping itu,
berdasarkan sifat dan jenis entitas, transaksi masih dapat
dibagi ke dalam akuntansi untuk transaksi di SKPD atau disebut
transaksi SKPD dan transaksi untuk tingkat Pemda yang
ditangani PPKD atau disebut juga transaksi PPKD.
Klasifikasi Akuntansi Keuangan Daerah
Akuntansi keuangan daerah diklasifikasikan menjadi enam jenis,
yaitu:
a. Pendapatan Daerah
Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui
rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana. Ini
merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu
dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan daerah meliputi:
Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain
Pendapatan Daerah yang Sah. Pendapatan daerah dibedakan
menjadi dua yaitu pendapatan LRA dan LO.
Pendapatan LRA dicatat berdasarkan basis kas. Konsep
pendapatan LRA yaitu penerimaan kas, menambah saldo anggaran lebih
Praktikum Akuntansi Lembaga 7
Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah
(SAL), tahun anggaran bersangkutan, tidak perlu dibayar kembali,
dicatat dengan basis kas, disajikan dalam laporan realisasi anggaran.
Sedangkan pendapatan laporan operasional (LO) merupakan hak
pemerintah yang diakui sebagai penambah ekuitas dan tidak perlu
dibayar kembali dalam periode yang bersangkutan. Konsep pendapatan
LO yaitu hak pemerintah, penambah ekuitas, tahun anggaran yang
bersangkutan, tidak perlu dibayar kembali, dicatat dengan basis
akrual, disajikan dalam laporan operasional.
Dokumen sumber yang digunakan sebagai dasar pencatatan
penerimaan kas adalah surat ketetapan pajak daerah (SKPD), surat
ketetapan retribusi (SKR), surat tanda setoran (STS), bukti transfer
dan nota kredit bank.
Jurnal Penerimaan Kas:
1) Penerimaan kas pendapatan pajak
Kas di bendahara penerimaan xxx
Pajak daerah xxx
2) Penerimaan kas pendapatan retribusi daerah
Kas di bendahara penerimaan xxx
Retribusi daerah xxx
3) Penerimaan kas hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
Kas di bendahara penerimaan xxx
Hasil pengelolaan kekayaan
daerah yang dipisahkan xxx
Praktikum Akuntansi Lembaga 8
Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah
4) Penerimaan kas lain-lain PAD yang sah
Kas di bendahara penerimaan xxx
Lain-lain PAD yang sah xxx
b. Belanja Daerah
Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas
umum daerah yang mengurangi ekuitas dana, merupakan kewajiban
daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh
pembayarannya kembali oleh daerah. Belanja Daerah meliputi:
Belanja Langsung, yaitu belanja yang terkait langsung dengan
pelaksanaan program; Belanja Tidak Langsung, yaitu belanja tugas
pokok dan fungsi yang tidak dikaitkan dengan pelaksanaan program.
Jenis belanja diklasifikasikan menjadi empat, yaitu:
1) Belanja operasi, merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan
sehari-hari pemerintah pusat/daerah yang memberi manfaat
jangka pendek.
2) Belanja modal, merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan
aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu
periode akuntansi
3) Belanja tak terduga, merupakan pengeluaran anggaran yang
bersifat tidak biasa seperti bencana alam
4) Beban transfer, merupakan pengeluaran uang atau kewajiban
untuk mengeluarkan uang dari satu entitas ke entitas lain yang
diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
Praktikum Akuntansi Lembaga 9
Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah
Jurnal pengeluaran kas:
1) Pelaksanaan belanja
Belanja xxx
Kas di bendahara pengeluaran xxx
2) Pemberian panjar kepada penerima panjar
Utang lainnya – Panjar xxx
Kas di bendahara pengeluaran xxx
c. Pembiayaan Daerah
Pembiayaan daerah meliputi semua transaksi keuangan untuk
menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Pembiayaan
Daerah terdiri dari Penerimaan Pembiayaan, Pengeluaran
Pembiayaan, dan Sisa Lebih Anggaran Tahun Berkenaan. Termasuk
dalam transaksi Penerimaan Pembiayaan yang dimaksudkan untuk
mengatasi defisit anggaran adalah: Sisa lebih perhitungan anggaran
tahun anggaran sebelumnya; Pencairan dana cadangan; Hasil
penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; Penerimaan pinjaman
daerah; Penerimaan kembali pemberian pinjaman; Penerimaan
piutang daerah.
Sedangkan yang termasuk dalam Pengeluaran Pembiayaan
Daerah yang dimaksudkan untuk menyalurkan surplus anggaran
adalah: Pembentukan dana cadangan; Penyertaan modal (investasi)
pemerintah daerah; Pembayaran pokok utang; Pemberian pinjaman
Praktikum Akuntansi Lembaga 10
Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah
daerah. Dokumen sumber yang digunakan adalah SP2D yang
dilengkapi lampiran.
Jurnal Pembiayaan:
1) Sisa lebih anggaran tahun sebelumya SILPA tidak dibuat jurnal
2) Pencairan dana cadangan
Kas di kas daerah xxx
Penerimaan pembiayaan-pencairan
dana cadangan xxx
3) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan
Kas di kas daerah xxx
Penerimaan pembiayaan-hasil
kekayaan daerah yang dipisahkan xxx
4) Penerimaan pinjaman
Kas di kas daerah xxx
Penerimaan pembiayaan-penerimaan
pinjaman xxx
5) Penerimaan kembali pemberian pinjaman
Kas di kas daerah xxx
Penerimaan kembali pemberian
pinjaman xxx
6) Penerimaan piutang daerah
Kas di kas daerah xxx
Penerimaan pembiayaan-penerimaan
piutang xxx
Praktikum Akuntansi Lembaga 11
Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah
7) Pembentukan dana cadangan
Pengeluaran pembiayaan-pembentukan
dana cadangan xxx
Kas di kas daerah xxx
8) Penyertaan modal investasi pemerintah daerah
Pengeluaran pembiayaan-pembentukan
Dana cadangan xxx
Kas di kas daerah xxx
9) Pembayaran pokok utang
Pengeluaran pembiayaan-pembayaran
pokok utang xxx
Kas di kas daerah xxx
10) Pemberian pinjaman daerah
Pengeluaran pembiayaan-pemberian
Pinjaman xxx
Kas di kas daerah xxx
d. Aset Daerah
Asset daerah merupakan semua kekayaan sumber daya yang
dimiliki daerah yang dapat diukur dengan satuan uang. Asset daerah
dibedakan menjadi dua yaitu aseet lancar dan asset tidak lancar.
Pengakuan Asset Tetap merupakan pengakuan terhadap perolehan
aset yang dilakukan oleh Satuan Kerja.
Praktikum Akuntansi Lembaga 12
Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah
Pengakuan aset tetap dan ekuitas sangat terkait dengan belanja
modal yang dilakukan oleh Satker. Sedangkan aset lancar sangat
berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas daerah serta
transaksi kas daerah lainnya. Dokumen sumber yang digunakan
adalah surat ketetapan pajak daerah (SKPD), surat ketetapan
retribusi (SKR), berita acara hasil inventarisasi (baik piutang,
persediaan, dan barang), bukti memorial, dan bukti lainnya.
Jurnal pencatatan aset daerah
1) Pengakuan piutang di akhir periode
Piutang xxx
Cadangan piutang xxx
2) Pengakuan bagian lancar tagihan penjualan angsuran di akhir
periode
Bagian lancar tagihan penjualan angsuran xxx
Tagihan piutang penjualan xxx
Cadangan piutang xxx
Tagihan penjualan angsuran xxx
3) Pengakuan bagian lancar tuntutan ganti rugi di akhir periode
Bagian lancar tuntutan ganti rugi xxx
Tagihan tuntutan ganti rugi xxx
Cadangan piutang xxx
Tuntutan ganti rugi xxx
4) Pengakuan persediaan diakhir periode
Persediaan xxx
Praktikum Akuntansi Lembaga 13
Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah
Cadangan Persediaan xxx
- Kemudian diawal periode, saldo persediaan dicatat jurnal
pembalik
Cadangan Persediaan xxx
Persedian xxx
5) Pengakuan asset tetap hasil pegadaian/hibah
Asset tetap xxx
Diinvestasikan dalam asset tetap xxx
6) Pelepasan asset tetap
Diinvestasikan dalam asset tetap xxx
Asset tetap xxx
7) Pengakuan konstruksi dalam pengerjaan
Konstruksi dalam pengerjaan xxx
Diinvestasikan dalam asset tetap xxx
e. Kewajiban Daerah
Pengakuan Utang, jika dalam hal ini adalah pengakuan utang
perhitungan pihak ketiga di Satker, maka sangat terkait dengan
transaksi belanja yang mengharuskan pemotongan pajak atau
potongan-potongan belanja lainnya. Namun jika utang yang dimaksud
adalah utang jangka panjang, maka hal ini timbul dari transaksi
pembiayaan penerimaan yang dilakukan oleh PPKD.
Kewajiban dikelompokkan menjadi dua yaitu kewajiban jangka
pendek dan kewajiban jangka panjang. Pada umumnya kewajiban yang
Praktikum Akuntansi Lembaga 14
Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah
timbul dari transaksi SKPD adalah kewajiban jangka pendek dalam
bentuk utang pemotongan pajak dan utang kepada pihak ketiga yang
berasal dari pengadaan barang/jasa. Dokumen sumber yang digunakan
adalah surat perintah membayar (SPM), surat perintah pencairan
dana (SP2D), nota debet, bukti pemotongan pajak, surat setoran
pajak dan bukti transaksi lainnya.
Jurnal pencatatan kewajiban daerah:
1) Penerimaan utang pemotongan pajak
Kas di bendahara pengeluaran xxx
Utang pajak xxx
2) Pelunasan utang pemotongan pajak
Utang pajak xxx
Kas di bendahara pengeluaran xxx
3) Pengakuan utang karena pengadaan barang/jasa
Dana yang harus disediakan untuk
pembayaran utang jangka pendek xxx
Utang jangka pendek lainnya xxx
4) Pelunasan utang karena pengadaan barang/jasa
Utang jangka pendek lain xxx
Dana yang harus disediakan untuk
Pembayaran utang jangka pendek xxx
f. Ekuitas Dana Daerah
Ekuitas Dana Daerah adalah kekayaan bersih pemerintah daerah
yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.
daerah.
Praktikum Akuntansi Lembaga 15
Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah
Ekuitas Dana diklasifikasikan ke dalam:
1) Ekuitas Dana Lancar
Ekuitas dana lancar adalah selisih antara aset lancar dengan
kewajiban jangka panjang. Ekuitas dana lancar terdiri dari:
SILPA xxx
Pendapatan yang ditangguhkan xxx
Cadangan piutang xxx
Cadangan persediaan xxx
Dana yang disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek xxx
Total ekuitas dana lancar xxx
2) Ekuitas Dana Investasi
Merupakan kekayaan pemerintah daerah yang termasuk di
dalamnya aset nonlancar selain dana cadangan dikurangi dengan
kewajiban jangka panjang. Ekuitas dana investasi terdiri dari:
Diinvestasikan dalam investasi jangka panjang xxx
Diinvestasikan dalam aset tetap xxx
Diinvestasikan dalam aset lainnya xxx
Dana yang disdiakan untuk pembayaran utang jangka panjang xxx
Total ekuitas dana investasi xxx
3) Ekuitas Dana Cadangan
Merupakan kekayaan pemerintah yang dicadangkan untuk
kepentingan sebelumnya.
Praktikum Akuntansi Lembaga 16
Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah
Contoh Soal
1. Pendapatan Daerah
Diterima peendapatan dari peembayaran pajak Kedai Kopi Aromatic
sebesar Rp 2.500.000. Buatlah jurnal transaksi tersebut!
Jawab:
Kas di Bendahara Penerimaan 2.500.000
Pajak Kedai Kopi 2.500.000
2. Belanja Daerah
Dinas koperasi dan UMKM mengadakan pelatihan pembuatan laporan
keuangan untuk UMKM sebanyak 25 UMKM di kecamatan Gudo
dengan rincian biaya sebagai berikut:
a. Sewa tempat pelatihan Rp 20.000.000
b. Fotocopy modul dan bahan pelatihan Rp 65.000.000
c. Konsumsi peserta dan penyelenggara Rp 70.000.000
d. Honor penyelenggara pelatihan Rp 40.000.000
Berdasarkan data tersebut buatlah jurnal atas transaksi diatas!
Jawab:
Sewa tempat pelatihan 20.000.000
Fotocopy modul dan bahan pelatihan 65.000.000
Konsumsi pelatihan 70.000.000
Honor penyelenggara 40.000.000
Kas di bendahara pengeluaran 195.000.000
Praktikum Akuntansi Lembaga 17
Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah
3. Pembiayaan Daerah
Kelurahan Kedung Mulyo membentuk dana cadangan sebesar Rp
25.000.000. Buatlah jurnal dari transaksi tersebut!
Jawab:
Pembentukan dana cadangan 25.000.000
Kas di Kas Daerah 25.000.000
4. Asset Daerah
Dibeli mesin fotokopi untuk keperluan kantor Desa Cemara sebesar
Rp 16.000.000. Buatlah jurnal untuk mencatat transaksi tersebut!
Jawab:
Mesin Fotokopi 16.000.000
Diinvestasikan dlm asset tetap – Peralatan 16.000.000
5. Kewajiban Daerah
Tanggal 9 Februari 2018 terdapat pembayaran alat tulis kantor
sebesar Rp 1.700.000 dari kegiatan penyediaan ATK. Bendahara
pengeluaran memungut PPh 22 sebesar Rp 28.000 dan PPN sebesar
Rp 250.000. Buatlah jurnal pencatatan utangnya!
Jawab:
Kas di Bendahara pengeluaran 278.000.000
Utang Pemotongan PPh 22 28.000
Utang Pemotongan PPN 250.000
6. Ekuitas Daerah
Dari pencatatan transaksi pada soal nomor 1-5, buatlah pencatatan
ekuitasnya (jika ada)!
Praktikum Akuntansi Lembaga 18
Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah
Jawab:
Dana Cadangan 25.000.000
Diinvestasikan dalam Asset Tetap 16.000.000
Total Ekuitas 41.000.000
Rangkuman
Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam
rangka penyelenggaraan pemerintah daerah. Pengelolaan akuntansi
daerah merupakan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan,
penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan
keuangan daerah.
Pendapatan daerah merupakan semua pemasukan oleh bendahara
umum daerah yang dapat menambah ekuitas dana daerah. Pendapatan
daerah dibedakan menjadi dua yaitu pendapatan LRA dan pendapatan
LO.
Belanja merupakan semua pengeluaran oleh bendahara umum
daerah yang mengurangi saldo anggaran dan tidak akan diperoleh
pembayarannya kembali oleh pemerintah. Belanja dapat
diklasifikasikan menjadi belanja operasi, belanja modal dan belanja tak
terduga.
Pembiayaan merupakan semua semua transaksi keuangan untuk
menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Pembiayaan Daerah
Praktikum Akuntansi Lembaga 19
Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah
terdiri dari Penerimaan Pembiayaan, Pengeluaran Pembiayaan, dan Sisa
Lebih Anggaran Tahun Berkenaan.
Asset daerah merupakan semua kekayaan sumber daya yang
dimiliki daerah yang dapat diukur dengan satuan uang. Asset daerah
dibedakan menjadi dua yaitu aseet lancar dan asset tidak lancar.
Kewajiban daerah merupakan utang daerah yang timbul dari
peristiwa masa lalu yang mengakibatkan berkurangnya sumber daya
ekonomi daerah. Kewajiban dikelompokkan menjadi dua yaitu
kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
Ekuitas daerah merupakan kekayaan bersih pemerintah daerah
yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah. Ekuitas
daerah diklasifikasikan menjadi tiga yaitu ekuitas dana lancar, ekuitas
dana investasi dan ekuitas dana cadangan.
Praktikum Akuntansi Lembaga 20
Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah
Latihan Soal
Berikut merupakan beberapa transaksi yang dilakukan oleh Kelurahan
Baru Karang pada bulan januari.
Tanggal Transaksi
5 Januari 2018 Mencairkan dana cadangan tahun anggaran sebelumnya
sejumlah Rp 25.000.000
9 Januari 2018 Diterima pendapatan pajak kendaraan bermotor sebesar Rp
135.000.000
12 Januari 2018 Mengeluarkan uang untuk membantu organisasi Karang
Taruna sebesar Rp 12.000.000
15 Januari 2018 Dibeli kendaraan dinas berupa mobil sebesar Rp
250.000.000
19 Januari 2018 Diterima SP2D LS untuk pembayaran tahap akhir
pembangunan puskesmas pembantu sebesar Rp
200.000.000
Berdasarkan transaksi diatas, buatlah jurnal pencatatan beserta
laporan ekuitas dananya!
Praktikum Akuntansi Lembaga 21
Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah
Evaluasi
Uji Kompetensi
A. Pilihan Ganda
1. Keseluruhan kegiatan yang meliputi kegiatan perencanaan,
pelaksanaan, pentatausahaan, pertanggungjawaban, dan
pengawasan keuangan daerah disebut …
a. Penataan keuangan daerah
b. Pelaksanaan keuangan daerah
c. Peraturan keuangan daerah
d. Pengelolaan keuangan daerah
e. Manajemen keuangan daerah
2. Jenis-jenis transaksi keuangan pemerintah daerah berdasarkan
struktur APBD adalah sebagai berikut, kecuali …
a. Pendapatan daerah
b. Belanja daerah
c. Anggaran keuangan daerah
d. Pembiayaan daerah
e. Kewajiban daerah
3. Berdasarkan obyek pendapatan, penerimaan daerah yang
bersumber dari daerah itu sendiri disebut …
a. Pendapatan komisi
b. Pendapatan bunga
c. Retribusi daerah
Praktikum Akuntansi Lembaga 22
Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah
d. Pendapatan daerah
e. Pendapatan pajak
4. Penerimaan yang diperoleh pemerintah daerah yang bersumber
dari wilayahnya sendiri dan dipungut berdasarkan peraturan
daerah disebut …
a. Pendapatan pajak
b. Pendapatan asli daerah
c. Pendapatan denda
d. Pendapatan transfer
e. Pendapatan lain-lain
5. Hak pemerintah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam
periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu
dibayar kembali disebut …
a. Pendapatan
b. Pendapatan LRA
c. Pendapatan LO
d. Belanja pegawai
e. Belanja barang
6. Dokumen sumber yang biasa digunakan sebagai sumber
pencatatan aset tetap adalah sebagai berikut, kecuali …
a. Buku inventarisasi barang
b. Surat perintah pencairan dana
c. Surat keputusan penghapusan
d. Surat keputusan mutase barang (antar SKPD)
Praktikum Akuntansi Lembaga 23
Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah
e. Surat keputusan hibah
7. Insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah
termasuk dalam kelompok …
a. Belanja modal
b. Belanja operasi
c. Beban operasi
d. Belanja pegawai
e. Beban pegawai
8. Pendapatan nonoperasional yang diakui ketika dokumen sumber
berupa berita acara kegiatan seperti berita acara penjualan
untuk mengakui surplus penjualan aset nonlancar telah diterima
disebut …
a. PAD dari hasil eksekusi jaminan
b. PAD tanpa penetapan
c. PAD melalui penetatapan
d. Pendapatan transfer
e. Pendapatan nonoperasional
9. Jurnal untuk mencatat transaksi penerimaan kas pendapatan
pajak daerah adalah …
a. Kas di bendahara penerimaan xxx
Pajak daerah xxx
b. Pajak daerah xxx
Kas di bendahara penerimaan xxx
Praktikum Akuntansi Lembaga 24
Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah
c. Kas di bendahara peneriman xxx
Hasil pengelolaan kekayaan daerah xxx
d. Kas di bendahara penerimaan xxx
Retribusi daerah xxx
e. Kas di bendahara penerimaa xxx
Pajak retribusi xxx
10. Berikut merupakan jurnal untuk mencatat pengakuan karena
pengadaan barang adalah …
a. Utang jangka pendek lainnya xxx
Dana yang harus disediakan untuk
pembayaran utang jangka pendek xxx
b. Dana yang disediakan untuk pembayaran
utang jangka pendek xxx
Utang jangka pendek lainnya xxx
c. Utang jangka pendek lainnya xxx
Kas di bendahara pengeluaran xxx
d. Kas di bendahara pengeluaran xxx
Utang jangka pendek lainnya xxx
e. Dana cadangan xxx
Utang jangka pendek lainnya xxx
B. Essay
1. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan
aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari
Praktikum Akuntansi Lembaga 25
Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah
satu periode akuntansi. Belanja apakah yang tergolong dalam
kategori belanja modal?
2. Dinas pariwisata membeli kendaraan berupa mobil senilai Rp.
200.000.000 untuk menunjang keperluan operasional kantor.
Buatlah jurnal untuk mencatat transaksi tersebut!
3. Diterima SP2D LS untuk pembayaran pengadaan peralatan
kantor berupa 1 unit mesin fotocopy seharga Rp 30.000.000, 2
unit PC komputer seharga Rp 28.000.000 dan 1 unit printer
seharga 1.000.000. Buatlah jurnal pencatatan transaksi
tersebut!
4. Pada tanggal 15 Januari 2017, bendahara pengeluaran
memberikan panjar kepada PPTK kegiatan penyediaan barang
cetakan sebesar Rp 11.000.000. Berdasarkan transaksi
tersebut, buatlah jurnal pencatatannya!
5. Diterima SPJ dari bendahara pengeluaran selama tahun
anggaran 2017 PPK-SKPD yang berkaitan dengan transaksi
kewajiban sebagai berikut:
a. Bendahara menyetorkan PPh 22 sebesar Rp 27.000.000
b. PPn sebesar Rp 350.000
yang dipungut pada tanggal 19 Januari 2017. Buatlah jurnal
untuk mencatat transaksi tersebut!
Praktikum Akuntansi Lembaga 26
Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah
Daftar Pustaka
Hadi, Baskoro. 2018. Praktikum Akuntansi Lembaga/Instansi
Pemerintah. Jakarta: Pustaka Mulia
Harti, Dwi & Kusmayadi. 2019. Praktikum Akuntansi Lembaga/Instansi
Pemerintah. Jakarta: Erlangga
Indayarti, Karunia. 2019. Handout Praktikum Akuntansi Lembaga
Kementerian Dalam Negeri. 2014. Pengelolaan Keuangan Daerah
Praktikum Akuntansi Lembaga 27