iv DAFTAR ISI Lampiran V. Layanan Klinik Rumah Swadaya I. Ketentuan Teknis .............................................................................................1 A. Tujuan Kegiatan...........................................................................................1 B. Lokasi Kegiatan ............................................................................................1 C. Menu Kegiatan .............................................................................................1 D.Penerima Layanan KRS ................................................................................2 E. Persyaratan Penyelenggaraan Layanan KRS .................................................2 F. Metode Pelaksanaan.....................................................................................2 G. Organisasi Penyelenggara Kegiatan ..............................................................3 II. Tahapan Penyelenggaraan Kegiatan .................................................................5 A. Persiapan Kegiatan.......................................................................................5 B. Perencanaan Kegiatan ..................................................................................5 C. Pelaksanaan Kegiatan ..................................................................................6 1. Fasilitasi Layanan Klinik Rumah Swadaya ...............................................6 2. Penilaian Kinerja Layanan KRS ................................................................7 3. Indeks Kepuasan Masyarakat...................................................................8 D.Pengawasan dan Pengendalian.....................................................................8 1. Mekanisme Pengawasan dan Pengendalian ..............................................8 2. Pelaporan .................................................................................................8 III. Pemantauan dan Evaluasi................................................................................9
1 LAMPIRAN V SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PERUMAHAN NOMOR : 14/SE/Dr/2022 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN BANTUAN PEMBANGUNAN RUMAH SWADAYA LAYANAN KLINIK RUMAH SWADAYA I. KETENTUAN TEKNIS A. Tujuan Kegiatan Tujuan dari pelaksanaan layanan Klinik Rumah Swadaya (KRS) meliputi: 1. Memberikan layanan informasi Rumah Swadaya; 2. Memberikan layanan bantuan teknis kepada masyarakat; 3. Meningkatkan keswadayaan masyarakat dalam pemenuhan rumah layak huni; dan 4. Mengukur tingkat kebutuhan masyarakat terhadap layanan Rumah Swadaya. B. Lokasi Kegiatan Layanan KRS diselenggarakan oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (BP2P) di provinsi yang menjadi wilayah kerjanya. Penyelenggaraan layanan di provinsi dapat dilakukan berdasarkan prioritas lokasi dan kebutuhan dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran. C. Menu Kegiatan Menu kegiatan layanan KRS berupa: 1. Informasi; 2. Konsultasi; dan 3. Bantuan teknis rumah swadaya. Layanan bantuan teknis merupakan tindak lanjut dari konsultasi. Subtansi layanan yang diberikan dalam pelaksanaan KRS kepada masyarakat pengguna meliputi kegiatan pendampingan: 1. Perencanaan rumah, meliputi kegiatan penyusunan desain, penyusunan RAB, proses persetujuan bangunan gedung (PBG), fasilitasi legalisasi lahan, dan kegiatan terkait lainnya;
2 2. Pelaksanaan konstruksi, meliputi kegiatan pemilihan material, penentuan tukang, teknis konstruksi, dan kegiatan terkait lainnya; 3. Pengawasan konstruksi, meliputi kegiatan pengawasan dalam pembangunan atau perbaikan rumah; dan 4. Pemanfaatan rumah, meliputi kegiatan pemeliharaan, perawatan, pengembangan, dan kegiatan terkait lainnya. D. Penerima Layanan KRS Penerima layanan KRS merupakan masyarakat yang memerlukan informasi dan pendampingan dalam pemenuhan kebutuhan rumah layak huni secara Swadaya. Syarat penerima layanan: 1. Memiliki pertanyaan/permasalahan yang berhubungan dengan perbaikan atau pembangunan untuk mencapai rumah layak huni. 2. Masyarakat yang mampu mengakses layanan Klinik Rumah Swadaya baik melalui media online maupun tatap muka. E. Persyaratan Penyelenggaraan Layanan KRS Dalam penyelenggaraan KRS, persyaratan yang harus dipenuhi meliputi: 1. Tersedianya ruangan untuk menjadi tempat konsultasi masyarakat; 2. Terdapat petugas yang bertindak sebagai operator dan tenaga ahli yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan; 3. Tersedianya perangkat pendukung untuk melaksanakan pelayanan, seperti komputer, modul klinik, dan lain-lain; 4. Tersusunnya jadwal layanan untuk pemberian informasi, konsultasi, bantuan teknis dan kunjungan lapangan. F. Metode Pelaksanaan Layanan Klinik Rumah Swadaya dilakukan melalui dua metode, yaitu: 1. Secara offline (luring) Layanan KRS secara offline dilakukan di ruang konsultasi masyarakat yang disiapkan oleh Balai P2P atau dengan cara kunjungan lapangan. Kunjungan lapangan dilaksanakan berdasarkan penugasan dari Kepala BP2P sesuai dengan jadwal yang elah ditentukan. Layanan KRS yang dilaksanakan secara offline antara lain berupa pemberian informasi, konsultasi, dan bantuan teknis rumah swadaya. 2. Secara online (daring) Layanan KRS secara online dilakukan melalui aplikasi krs.perumahan.pu.go.id dan media komunikasi lainnya. Layanan
3 KRS yang dilaksanakan secara online antara lain pemberian informasi, dan konsultasi. G. Organisasi Penyelenggara Kegiatan Pelaksanaan Klinik Rumah Swadaya dilakukan dengan melibatkan beberapa pihak yang memiliki peran masing-masing, antara lain adalah: 1. Direktorat Rumah Swadaya a. Mengkaji dan mengembangkan sistem Layanan Klinik Rumah Swadaya. b. Menentukan pertanyaan yang akan ditampilkan dalam halaman FAQ. c. Monitoring dan evaluasi kinerja Klinik Rumah Swadaya di masing-masing Balai. d. Melakukan kerja sama dengan Asosiasi Profesi, Akademisi, Perguruan Tinggi, Pemerintah Daerah, media masa, dan Kementerian/lembaga Lain dalam rangka pengembangan Layanan Klinik Rumah Swadaya. 2. Balai a. Menunjuk Tenaga Ahli untuk melakukan pelayanan KRS. b. Menunjuk operator untuk mengelola layanan KRS. c. Menyetujui jadwal layanan KRS dan Jadwal Petugas KRS yang disusun oleh tenaga ahli. d. Mengevaluasi kinerja Tenaga Ahli. e. Mengevaluasi capaian Layanan KRS. f. Melaporkan capaian dan evaluasi kinerja klinik ke Direktorat Rumah Swadaya. g. Melakukan kerja sama dengan Asosiasi Profesi, Akademisi, Perguruan Tinggi, Pemerintah Daerah, media masa, dan lembaga lain dalam rangka pengembangan Layanan Klinik Rumah Swadaya. 3. Tenaga ahli a. Menjawab pertanyaan dari masyarakat baik secara online melalui aplikasi KRS maupun media lainnya. b. Membantu masyarakat menggunakan aplikasi KRS untuk mendapatkan layanan. c. Memberikan layanan konsultasi secara offline (tatap muka langsung). d. Mendampingi masyarakat dalam memperbaiki/membangun rumah. e. Memberikan pertanyaan tindak lanjut layanan KRS kepada masyarakat.
4 f. Memberikan pertanyaan tingkat kepuasan atas layanan. g. Menyusun rekapitulasi data laporan layanan untuk Balai. h. Melaporkan hasil capaian kinerja setiap bulan ke Balai. i. Menentukan kriteria pertanyaan dan jawaban yang layak ke website. j. Menyusun daftar pertanyaan yang sering diajukan (FAQ). 4. Operator a. Memfasilitasi proses layanan Klinik Rumah Swadaya. b. Membantu masyarakat dalam menginput pertanyaan pada aplikasi KRS. c. Meneruskan pertanyaan kepada Tenaga Ahli yang sesuai dengan kualifikasi/keahliannya. d. Merekap data laporan dari sistem untuk Balai. e. Menyeleksi pertanyaan dan jawaban yang layak ke website. f. Bersama dengan TA, menyusun daftar pertanyaan yang sering diajukan (FAQ). 5. Masyarakat a. Masyarakat sebagai pengguna layanan Klinik Rumah Swadaya. b. Masyarakat dapat mengajukan pertanyaan melalui media online dengan menggunakan aplikasi KRS atau disampaikan melalui Tenaga Ahli KRS. Tabel V.1. Persyaratan/Kualifikasi Pelaksana Klinik No Pihak Persyaratan/Kualifikasi 1. Tenaga Ahli a. Pendidikan minimal Sarjana (S1) Arsitektur/ Teknik Sipil. b. Diutamakan memiliki Surat Keterangan Ahli (SKA) Ahli Muda yang masih berlaku. c. Menguasai bidang perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pemanfaatan rumah/bangunan. d. Memiliki kemampuan dan pengalaman memfasilitasi pemberdayaan dan pendampingan masyarakat di bidang perumahan. e. Mampu mengoperasikan komputer minimal program Office dan menggunakan aplikasi website. f. Bersedia melayani masyarakat pengguna di wilayah Balai maupun di luar balai secara offline. .
5 No Pihak Persyaratan/Kualifikasi g. Mampu berkomunikasi secara verbal dan non-verbal, berkelakuan baik, dapat bekerja dalam tim. h. Mampu menyusun laporan secara berkala. 2. operator a. Memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk mengoperasikan komputer. b. Menguasai tata cara/prosedur pelaksanaan Layanan Klinik Rumah Swadaya. c. Memiliki kemampuan komunikasi yang baik. Dalam upaya memperluas cakupan layanan KRS, balai dapat bekerja sama dengan asosiasi profesi, akademisi, perguruan tinggi, pemerintah daerah, media masa, dan lembaga lain. II. TAHAPAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN A. PERSIAPAN KEGIATAN Persiapan kegiatan merupakan kegiatan pemrograman yang meliputi: 1. Perencanaan Program Perencanaan Program KRS mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perumahan, dan Rencana Strategis Direktorat Rumah Swadaya. 2. Penganggaran Pengalokasian anggaran Program KRS memperhatikan ketersediaan anggaran Direktorat Jenderal Perumahan dan prioritas kegiatan sesuai dengan arahan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. B. PERENCANAAN KEGIATAN 1. Penunjukan Tenaga Ahli Penunjukan Tenaga Ahli dilakukan oleh Kepala BP2P berdasarkan kualifikasi kompetensi TA yang ditentukan dan mampu untuk melakukan pelayanan Klinik Rumah Swadaya. 2. Penunjukan Operator Penunjukan operator dilakukan oleh Kepala BP2P berdasarkan kualifikasi kompetensi operator yang ditentukan dan mampu untuk mengelola layanan Klinik Rumah Swadaya. 3. Penyusunan Rencana Kerja
6 Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dibantu tenaga ahli menyusun rencana kerja dalam 1 (satu) tahun yang dirinci per bulan. Penyusunan rencana kerja mengacu pada target yang ditentukan oleh Direktorat Rumah Swadaya. Rencana kerja layanan KRS memuat antara lain: target, sasaran, strategi pelayanan, dan sumber daya yang dibutuhkan. Rencana kerja menjadi acuan penyelenggaraan layanan KRS di wilayah kerja balai. C. PELAKSANAAN KEGIATAN 1 Fasilitasi Layanan Klinik Rumah Swadaya a. Layanan Informasi Klinik Rumah Swadaya menyediakan informasi tentang rumah layak huni, dapat berupa: 1) Perencanaan rumah, a) Contoh desain; b) contoh RAB; c) prosedur persetujuan bangunan gedung (PBG); d) prosedur legalisasi lahan; e) dan lain-lain. 2) Pelaksanaan konstruksi a) teknik konstruksi; b) metode membangun/memperbaiki rumah; c) standar material/ bahan bangunan; d) daftar tukang; e) dan lain-lain. 3) Pengawasan konstruksi, a) Teknik pengawasan; b) Format kartu kendali konstruksi mandiri; c) dan lain-lain. 4) Pemanfaatan rumah dan pemeliharaan rumah a) tata cara pemeliharaan, b) tata cara perawatan, c) tata cara pengembangan, d) dan lain-lain. Informasi melalui sistem aplikasi Klinik Rumah Swadaya diberikan dalam bentuk artikel, video, infografis, poster, atau bentuk lainnya sesuai kebutuhan. Informasi dalam layanan tatap muka langsung diberikan dalam bentuk pelayanan diskusi/tanya jawab, penyediaan brosur, atau media lainnya.
7 b. Layanan Konsultasi Layanan konsultasi diberikan kepada masyarakat pengguna, dengan ketentuan sebagai berikut: 1) Masyarakat mengajukan pertanyaan atau permintaan konsultasi atas pemasalahan terkait perumahan melalui offline/online. 2) Penyampaian pertanyaan/permasalahan dilengkapi identitas pengguna atau penerima layanan antara lain nama, tempat tinggal, nomor telepon; 3) Tenaga ahli menjawab dan memberikan solusi atas pertanyaan/permasalahan yang disampaikan oleh masyarakat selambat-lambatnya 3 hari kerja. 4) Jawaban atas pertanyaan/permasalahan, diberikan sesuai dengan kaidah keilmuan atau praktik Arsitektur/Teknik bangunan Gedung serta memperhatikan situasi, kearifan lokal, dan kondisi fisik lingkungan; 5) Layanan konsultasi dicatat dan dibukukan dengan rapi sebagai bahan laporan kinerja layanan KRS. c. Bantuan Teknis Bantuan teknis merupakan tindak lanjut dari layanan konsultasi. Bantuan teknis dapat diberikan dalam bentuk layanan sebagai berikut: 1) Pendampingan dalam perancangan pembangunan/perbaikan rumah sederhana; 2) Pendampingan penyusunan rencana anggaran biaya pembangunan/perbaikan rumah sederhana; 3) Advis teknis penggunaan bahan bangunan sesuai standar serta metode aplikasinya; 4) Pemberian masukan teknis pelaksanaan pembangunan/perbaikan rumah sederhana; 5) Pendampingan dalam pengawasan konstruksi rumah; 6) Dan lain-lain. 2 Penilaian Kinerja Layanan KRS Penilaian kinerja layanan KRS dilakukan berdasarkan indikator sebagai berikut: a. jumlah masyarakat pengguna yang mengakses layanan informasi; b. jumlah layanan konsultasi; c. jumlah layanan bantuan teknis; dan d. tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan (melalui umpan balik/feedback).
8 3 Indeks Kepuasan Masyarakat a. Untuk mencapai kualitas pelayanan publik, diperlukan penilaian atas pendapat masyarakat melalui penyusunan indeks kepuasan masyarakat b. Dasar pengukuran indeks kepuasan masyarakat, meliputi : 1) prosedur pelayanan 2) persyaratan pelayanan 3) kejelasan petugas pelayanan 4) kedisiplinan petugas pelayanan 5) tanggungjawab petugas pelayanan 6) kemampuan petugas pelayanan 7) kecepatan pelayanan 8) keadilan mendapatkan pelayanan 9) kesopanan dan keramahan petugas 10) kewajaran biaya pelayanan 11) kepastian biaya pelayanan 12) kepastian jadual pelayanan 13) kenyamanan lingkungan, dan 14) keamanan pelayanan. c. Hal penilaian atas pendapat masyarakat terhadap indeks kepuasan masyarakat wajib dipublikasikan. d. Penilaian kepuasan masyarakat dilaksanakan secara berkala dan berkelanjutan. D. PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN 1 Mekanisme Pengawasan dan Pengendalian Pengawasan dan pengendalian dimaksudkan untuk menjaga pelaksanaan kegiatan layanan KRS sesuai dengan target yang ditetapkan. Target yang dimaksud meliputi jumlah dan kualitas layanan. Kualitas layanan dinilai berdasarkan ketepatan waktu, tingkat kepuasan pengguna, kualitas pembukuan layanan. Pengawasan dan pengendalian dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung. Pengawasan dan pengendalian secara langsung dilakukan dengan supervisi lapangan, sedangkan tidak langsung melalui aplikasi sistem informasi yang dilakukan secara terus menerus. 2 Pelaporan Laporan bulanan dari Tenaga Ahli dan operator atas layanan KRS berupa: a. Capaian target layanan; b. kendala dan tindak lanjut; c. rekapitulasi layanan keseluruhan meliputi layanan online, layanan offline baik di kantor maupun di lapangan;