Prinsip-Prinsip Keuangan Syariah

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh
Kami bersyukur kepada Allah SWT atas selesainya pembuatan buku “ PRINSIP –
PRINSIP OPERASIONAL KEUANGAN SYARIAH ” Mahasiswa Fakultas Agama Islam
Jurusan Ekonomi Syariah Stambuk 2019 Universitas Islam Sumatera Utara .
Tulisan ini akan membahas beberapa prinsip dasar syariah terkait dengan aktivitas
ekonomi, yang membedakannya dengan sistem ekonomi konvensional. Tulisan ini terdiri dari
beberapa bagian, diawai dengan pendahuluan yang memaparkan latar belakang, tujuan dan
sistematika penulisan.Selanjutnya metodologi penulisan, kemudian pembahsan mengenai
impementasi prinsip-prinsip ekonomi syariah.
Tentunya, Dalam buku ini memuat materi-materi perkuliahan terkait Prinsip Keuangan
Syariah secara lebih terperinci dan ringkas, guna lebih memudahkan pembaca memahami tiap-
tiap kandungan dari buku ini. Penulisan Buku ini telah dikaji secara mendalam, walaupun tidak
lepas dari kekurangan. Ucapan terima kasih kepada Tim Penyusun dan pihak-pihak yang
membantu terselesainya Buku ini. Semoga amalnya di terima Allah sebagai amal jariyah dan
Buku ini dapat bermanfaat.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Medan, 04 Mei 2021
Penulis

i

DAFTAR ISI

PENGANTAR .............................................................................................................................i
DAFTAR ISI................................................................................................................................ii
BAB I PENDAHULUAN............................................................................................................1
A. PRINSIP PRINSIP DASAR KEUANGAN SYARIAH ......................................................1
1. Prinsip Tauhid...........................................................................................................................2
2. Prinsip Keadilan........................................................................................................................2
3. Prinsip Maslahat........................................................................................................................4
4. Prinsip Ta‟awun (tolong- menolong)........................................................................................5
5. Prinsip Keseimbangan ..............................................................................................................5
B. PRINSIP DASAR OPERASIONAL BANK ISLAM ..........................................................5
C. PRINSIP DASAR AKUTANSI BANK ISLAM ..................................................................9
D. PRINSIP PRINSIP AKAD PENGELOLAAN KEGIATAN USAHA PERBANKAN
SYARIAH ....................................................................................................................................11
E. HUBUNGAN KEGIATAN USAHA PERBANKAN SYARIAH DENGAN HUKUM
ISLAM .........................................................................................................................................12
F. PRINSIP DAN TITIK PERBEDAAN MENGENAI EKONOMI SYARIAH DAN
KONVENSIONAL......................................................................................................................14
DAFTAR PUSTAKA..................................................................................................................17

ii

BAB I

PENDAHULUAN

Ekonomi dan keuangan islam bukanlah sesuatu yang muncul belakangan, tetapi telah ada
dan dipraktekkan semenjak adanya islam itu sendiri, yang merupakan bagian yang tak
terpisahkan dengan islam sebagai panduan hidup, sehingga prinsip dasar ekonomi dan keuangan
islam tidak terlepas dalam bingkai prinsip-prinsip islam, yang tujuanya adalah untuk menggapai
kebahagiaan dan kesejahteraan di dunia maupun di akhirat.

Nah, Upaya memperkenalkan sistem keuangan berdasarkan pandangan Islam tersebut
masih harus melewati jalan panjang, tidak saja dari segi pemantapan fondasi teoritis dan praktis
tetapi lebih dari itu diperlukan kekuatan untuk meyakinkan kelompok pelaku utama keuangan
internasional dan negara maju bahwa sistem keuangan yang berbasis pada prinsip ekonomi Islam
dapat menjamin terselenggaranya perekonomian dunia yang lebih adil dan membawa
kesejahteraan umat manusia sesuai dengan konsep Islam ”Rahmatan lil alamin”.

Aktivitas ekonomi dalam bingkai akidah maksudnya adalah usaha yang dilakukan oleh
seorang muslim harus diniatkan dalam rangka ibadah kepada Allah dengan penuh keikhlasan,
kesabaran dan isti‟anah (memohon pertolongan Allah). Sedangkan aktivitas ekonomi dalam
bingkai syariah (menurut aturan Allah) maksudnya, dalam melakukan aktivitas ekonomi
seseorang harus menyesuaikan diri dengan aturan Alquran dan hadis. Memang harus diakui,
bahwa Alquran tidak menyajikan aturan yang rinci tentang norma-norma dalam melakukan
aktivitas ekonomi dan keuangan.

Tetapi, hanya mengamanatkan nilai-nilai (prinsip-prinsip)-nya saja. Sedangkan hadis
Nabi saw. pun hanya menjelaskan sebagian rincian operasionalisasinya, sementara interaksi
ekonomi dengan segala bentuknya senantiasa berkembang mengikuti perkembangan zaman dan
tingkat kemajuan kebudayaan manusia. Sehingga, semakin berkembang kebudayaan manusia
semakin banyak jenis muamalah yang muncul. Meskipun demikian, tentu tidak berarti bahwa
nilai-nilai atau norma Islam luput dari persoalan ekonomi yang berkembang di zaman
kontemporer, sekarang, dan yang akan datang.

1

A. Prinsip-prinsip Dasar Keuangan Syariah

Ekonomi syariah adalah sebagai salah satu sistem ekonomi yang eksis di dunia,
Mengejar keuntungan sebagaimana dominan dalam sistem ekonomi kapitalisme, juga sangat
dianjurkan dalam ekonomi syariah. Islam memiliki beberapa prinsip yang membedakannya
dengan sistem ekonomi konvensional :

1. Prinsip Tauhid.

Ayat-ayat Alquran yang terkait dengan prinsip tauhid dalam menjalankan
kegiatan ekonomi, antara lain adalah sebagai berikut: Katakanlah (Muhammad) "Dia-
lah Allah, yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadaNya segala
sesuatu. Dia tiada beranak dan tidak pula diperanakkan, Dan tidak ada seorangpun
yang setara dengan Dia (Q.S. 112: 1-4). Prinsip tauhid adalah dasar dari setiap bentuk
aktivitas kehidupan manusia. Quraish Shihab (2009: 410) menyatakan bahwa tauhid
mengantar manusia dalam kegiatan ekonomi untuk meyakini bahwa kekayaan apapun
yang dimiliki seseorang adalah milik Allah.

Dampak positif lainnya dari prinsip tauhid dalam sistem ekonomi Islam adalah
antisipasi segala bentuk monopoli dan pemusatan kekuatan ekonomi pada seseorang
atau satu kelompok saja. Atas dasar ini pulalah Alquran membatalkan dan melarang
melestarikan tradisi masyarakat Jahiliyah, yang mengkondisikan kekayaan hanya
beredar pada kelompok tertentu saja (Shihab: 2004: 113). Firman Allah dalam surah
alHasyar/59: 7: “Supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di
antara kamu.”

2. Prinsip Keadilan

Di antara pesan-pesan Alqur`an (sebagai sumber hukum Islam) adalah
penegakkan keadilan. Kata adil berasal dari kata Arab/„adl yang secara harfiyah
bermakna sama. Dalam operasional ekonomi syariah keseimbangan menduduki peran
yang sangat menentukan untuk mencapai falah (kemenangan, keberuntungan). Dalam
terminologi fikih, adil adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan

2

sesuatu hanya pada yang berhak serta memperlakukan sesuatu pada posisinya (wadh„
al-syai` fi mahallih).

Implementasi keadilan dalam aktivitas ekonomi adalah berupa aturan prinsip
interaksi maupun transaksi yang melarang adanya unsur:

a. Riba
Riba merupakan salah satu rintangan yang seringkali menggiurkan

banyak orang untuk mendapatkan keuntungan. Dalam Alquran kata riba
digunakan dengan bermacam-macam arti, seperti tumbuh,tambah, menyuburkan,
mengembangkan serta menjadi besar dan banyak. Islam melarang riba dengan
segala bentuknya, karena bertentangan dengan prinsip kemanusiaan,
persaudaraan dan kasih sayang.

Banyak ayat dan hadis yang memberikan gambaran tentang maksud,
tujuan, dan hikmah pengharaman riba dalam sistem ekonomi Islam, antara lain:
al-Baqarah/2: 275 dan 278; Ali „Imran/3: 130. Implementasi dari prinsip
muamalah bebas riba dalam sistem keuangan syariah menghendaki agar uang
tidak dijadikan sebagai barang komoditas. Menggunakan uang sebagai barang
komoditas merupakan instrumen penting dalam praktek bisnis riba yang
diharamkan dalam sistem keuangan syariah.

b. Maysir
Secara bahasa maisir semakna dengan qimar, artinya judi,yaitu segala

bentuk perilaku spekulatif atau untunguntungan. Islam melarang segala bentuk
perjudian.Pelarangan ini karena judi dengan segala bentuknya mengandung unsur
spekulasi dan membawa pada kemudaratan yang sangat besar.

Larangan terhadap judi dapat ditemukan dalam sejumlah ayat Alquran
alBaqarah/2: 219, al-Maidah/5:90, ekspektasi keuntungan dalam menjalankan
aktivitas ekonomi di sektor ini sangat dominan mengandalkan sepkulasi. Di mana
seseorang yang akan memutuskan membeli atau menjual saham tertentu biasanya
didasarkan pada perkiraan atau harapan bahwa saham tersebut akan naik atau
turun.

3

Untuk memberi alternatif kepada investor, yang ingin menghindari unsur
maysir, yang dilarang Islam, saat ini sudah eksis Reksa Dana Syariah dengan
karakteristik berbeda dengan Reksa Dana Konvensional, meskipun banyak yang
mensinyalir belum bebas total dari unsur spekulasi, tatapi paling tidak sahamnya
tidak diinvestasikan pada objek-objek terlarang.

c. Gharar.
Secara bahasa garar berarti bahaya atau resiko. Dari kata garar juga

terbentuk katatagriryang berarti memberi peluang terjadinya bahaya. Namun,
menurut Wahbah az-Zuhaili (1985: 435), makna asli garar adalah sesuatu yang
pada lahirnya menarik, tetapi tercela secara terselubung. Islam melarang jual beli
atau transaksi yang mengandung garar.Larangan ini didasarkan pada sejumlah
dalil Alquran dan hadis.

Dalam surat an-Nisa‟ ayat 29 secara implisit dijelaskan tentang
keharaman transaksi garar: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling
memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan
perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Batil dalam ayat
di atas kemudian dijelaskan oleh hadis Rasulullah saw. dengan menegaskan
sejumlah jual beli terlarang yang mengandung unsur garar. Misalnya, jual beli
model al-hasah,al-mula-masah, dan al-mu-nabazah, seperti ditegaskan dalam
riwayat berikut: “… Rasulullah saw melarang jual beli hashah (lempar batu) dan
jual beli garar”.

d. Haram
Kegiatan ekonomi, dalam sistem keuangan syariah, sebagai sub ordinasi

kajian mu‟amalah masuk ke dalam kelompok ibadah ammah. Dimana, aturan tata
pelaksaannya lebih banyak bersifat umum. Aturan-aturan yang bersifat umum
dimaksud kemudian oleh para ulama disimpulkan dalam sebuah kaidah usul yang
berbunyi: (al-Suyuthi: 1997: 123)“al-ashl fi al-asyya al-ibahah hatta yadll al-dalil
ala tahrimiha” (hukum asal dalam muamalah adalah boleh selama tidak ada dalil
yang mengharamkannya).

4

3. Prinsip Maslahat
Secara sederhana, maslahat bisa diartikan dengan mengambil manfaat dan

menolak kemadaratan (al-Ghazali: 1983: 139), atau sesuatu yang mendatangkan
kebaikan, keselamatan, faedah atau guna (al-Syathibi: 1997: 25). Hakikat
kemaslahatan adalah segala bentuk kebaikan dan manfaat yang berdimensi integral
duniawi dan ukhrawi, material dan spritual, serta individual dan social.

4. Prinsip Ta‟awun (Tolong-menolong).
Ideologi manusia terkait dengan kekayaan yang disimbolkan dengan uang terdiri

dari dua kutub ekstrim; materialisme dan spritualisme. Materialisme sangat
mengagungkan uang, tidak memperhitungkan Tuhan, dan menjadikan uang sebagai
tujuan hidup sekaligus mempertuhankannya.

5. Prinsip Keseimbangan.
Konsep ekonomi syariah menempatkan aspek keseimbngan

(tawazun/equilibrium) sebagai salah satu pilar pembangunan ekonomi. Prinsip
keseimbangan dalam ekonomi syariah mencakup berbagai aspek; keseimbangan
antara sektor keuangan dan sektor riil, resiko dan keuntungan, bisnis dan
kemanusiaan, serta pemanfaatan dan pelestarian sumber daya alam. Sasaran dalam
pembangunn ekonomi syariah tidak hanya diarahkan pada pengembangan sektor-
sektor korporasi namun juga pengembangan sektor usaha kecil dan mikro yang tidak
jarang luput dari upaya-upaya pengembangan sektor ekonomi secara keseluruhan.

5

B. Prinsip Dasar Operasional Bank Islam
Sebagaimana diuraikan diatas prinsip-prinsip dasar sistem ekonomi Islam akan

menjadi dasar beroperasinya bank Islam yaitu yang paling menonjol adalah tidak mengenal
konsep bunga uang dan yang tidak kalah pentingnya adalah untuk tujuan komersial, Islam
tidak mengenal peminjaman uang tetapi adalah kemitraan/kerjasama (mudharabah dan
musyarakah) dengan prinsip bagi hasil, sedang peminjaman uang hanya dimungkinkan
untuk tujuan sosial tanpa adanya imbalan apapun.
Didalam menjalankan operasinya fungsi bank Islam akan terdiri dari :
Sebagai penerima amanah untuk melakukan investasi atas dana-dana yang

 Sebagai penerima amanah untuk melakukan investasi atas dana-dana yang dipercayakan
oleh pemegang rekening investasi / deposan atas dasar prinsip bagi
hasil sesuai dengan kebijakan investasi bank.
Sebagai pengelola investasi atas dana yang dimiliki oleh pemilik dana / sahibul mal

 sesuai dengan arahan investasi yang dikehendaki oleh pemilik dana (dalam hal ini
bank bertindak sebagai manajer investasi)

 Sebagai penyedia jasa lalu lintas pembayaran dan jasa-jasa lainnya sepanjang tidak
bertentangan dengan prinsip syariah

 Sebagai pengelola fungsi sosial seperti pengelolaan dana zakat dan penerimaan serta
penyaluran dana kebajikan ( fungsi optional )

6

Dari fungsi tersebut maka produk bank Islam akan terdiri dari :

a. Prinsip mudharabah,
yaitu perjanjian antara dua pihak dimana pihak pertama sebagai pemilik

dana/sahibul mal dan pihak kedua sebagai pengelola dana / mudharib untuk
mengelola suatu kegiatan ekonomi dengan menyepakati nisbah bagi hasil atas
keuntungan yang akan diperoleh, sedangkan kerugian yang timbul adalah
resiko pemilik dana sepanjang tidak terdapat bukti bahwa mudharib melakukan
kecurangan atau tindakan yang tidak amanah (misconduct).

Berdasarkan kewenangan yang diberikan kepada mudharib maka
mudharabah dibedakan menjadi mudharabah mutlaqah dimana mudharib
diberikan kewenangan sepenuhnya untuk menentukan pilihan investasi yang
dikehendaki, sedangkan jenis yang lain adalah mudharabah muqayyaddah
dimana arahan investasi ditentukan oleh pemilik dana sedangkan mudharib
bertindak sebagai pelaksana/pengelola.

b. Prinsip Musyarakah
yaitu perjanjian antara pihak-pihak untuk menyertakan modal dalam suatu

kegiatan ekonomi dengan pembagian keuntungan atau kerugian sesuai nisbah
yang disepakati Musyarakah dapat bersifat tetap atau bersifat temporer dengan
penurunan secara periodik atau sekaligus diakhir masa proyek.

c. Prinsip Wadiah,
adalah titipan dimana pihak pertama menitipkan dana atau benda kepada

pihak kedua selaku penerima titipan dengan konsekuensi titipan tersebut
sewaktu-waktu dapat diambil kembali, dimana penitip dapat dikenakan biaya
penitipan.

Berdasarkan kewenangan yang diberikan maka wadiah dibedakan
menjadi wadiah ya dhamanah yang berarti penerima titipan berhak
mempergunakan dana/barang titipan untuk didayagunakan tanpa ada kewajiban
penerima titipan untuk memberikan imbalan kepada penitip dengan tetap pada
kesepakatan dapat diambil setiap saat 6 Buletin Ekonomi Moneter dan

7

Perbankan, Desember 1999 diperlukan, sedang disisi lain wadiah amanah tidak
memberikan kewenangan kepada penerima titipan untuk mendayagunakan
barang/dana yang dititipkan.

d. Prinsip Jual Beli (Al Buyu‟),
• Murabahah yaitu akad jual beli antara dua belah pihak dimana pembeli dan
penjual menyepakati harga jual yang terdiri dari harga beli ditambah ongkos
pembelian dan keuntungan bagi penjual. Murabahah dapat dilakukan selain
secara tunai bisa juga secara bayar tangguh atau bayar dengan angsuran.

• Salam yaitu pembelian barang dengan pembayaran dimuka dan barang
diserahkan kemudian.

• Ishtisna‟ yaitu pembelian barang melalui pesanan dan diperlukan proses untuk
pembuatannya sesuai dengan pesanan pembeli dan pembayaran dilakukan
dimuka sekaligus atau secara bertahap.

• Ijarah yaitu kegiatan penyewaan suatu barang dengan imbalan pendapatan
sewa, bila terdapat kesepakatan pengalihan pemilikan pada akhir masa sewa
disebut Ijarah mumtahiya bi tamlik(sama dengan operating lease) .

• Wakalah yaitu pihak pertama memberikan kuasa kepada pihak kedua (sebagai
wakil) untuk urusan tertentu dimana pihak kedua mendapat imbalan berupa fee
atau komisi.

• Kafalah yaitu pihak pertama bersedia menjadi penanggung atas kegiatan
yang dilakukan oleh pihak kedua sepanjang sesuai dengan yang diperjanjikan,
dimana pihak pertama menerima imbalan berupa fee atau komisi (garansi).

8

• Sharf yaitu pertukaran /jual beli mata uang yang berbeda dengan penyerahan
segera /spot berdasarkan kesepakatan harga sesuai dengan harga pasar pada
saat pertukaran.

e. Prinsip Kebajikan,

yaitu penerimaan dan penyaluran dana kebajikan dalam bentuk zakat infaq
shodaqah dan lainnya serta penyaluran al-qardhul hassan yaitu penyaluran dan
dalam bentuk pinjaman dengan tujuan untuk menolong golongan miskin
dengan penggunaan produktif tanpa diminta imbalan kecuali pengembalian
pokok hutang.

C. Prinsip Dasar Akuntansi Bank Islam

Dengan prinsip operasi yang berbeda dengan bank konvensional memberikan implikasi
perbedaan pada prinsip akuntansi baik dari segi penyajian maupun pelaporannya. Laporan
akuntansi bank Islam akan terdiri dari :
• Laporan posisi keuangan / neraca
• Laporan laba-rugi
• Laporan arus kas
• Laporan perubahan modal
• Laporan perubahan investasi tidak bebas /terbatas
• Catatan atas laporan keuangan
• Laporan sumber dan penggunaan zakat
• Laporan sumber dan penggunaan dana qard/qardul hasan Beberapa hal yang menonjol dalam
akuntansi bank Islam adalah :

9

• Giro dan tabungan wadiah dicatat / disajikan sebagai hutang dalam neraca.

• Rekening investasi mudharabah bebas / deposito dicatat/disajikan sebagai rekening tersendiri
antara hutang dan modal (bukan hutang).

• Rekening investasi tidak bebas dicatat terpisah sebagai off balance sheet account dalam bentuk
laporan perubahan posisi investasi tidak bebas.

• Piutang murabahah dicatat sebesar sisa harga jual yang belum tertagih dikurangi dengan margin
yang belum diterima

• Investasi mudharabah dan musyarakah disajikan sebesar sisa nilai modal yang disertakan atau
diinvestasikan Produk /Jasa Prinsip Syariah Giro Wadiah yadhamanah Tabungan Wadiah
yadhamanah mudharabah Deposito / rekening investasi bebas Mudharabah Rekening investasi
tidak bebas penggunaan Mudharabah muqayyadah Piutang Murabahah Murabahah tidak tunai
Investasi Mudharabah Mudharabah Investasi Musyarakah Musyarakah Investasi assets untuk
disewakan Ijarah Pengadaan barang untuk dijual atau dipakai sendiri Salam atau ishtisna‟ Bank
garansi Kafalah Transfer, inkaso, L/C, dll. Wakalah Safe deposit box Wadiah amanah Surat
berharga Mudharabah Jual beli valas (non speculative motive) Sharf 8 Buletin Ekonomi Moneter
dan Perbankan, Desember 1999

• Aset yang disewakan dicatat sebesar harga perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan.

• Pendapatan pada umumnya diakui secara cash basis sedang beban tetap secara accrual basis.

• Bagi hasil antara mudharib dan sahibul mal dilakukan atas profit loss sharing atau revenue
sharing, sedangkan pendapatan bank yang berasal dari investasi dana sendiri atau dari dana yang
bukan berasal dari rekening investasi sepenuhnya menjadi pendapatan bank, disamping itu
pendapatan jasa bank sepenuhnya menjadi pendapatan bank yang tidak dibagi hasilkan.

Prinsip akuntansi bank Islam mengacu pada Accounting and Auditing Standard for Islamic
Financial Institution yang diterbitkan oleh Accounting and Auditing Organization for Islamic
Financial Institution yang berpusat di Bahrain yang didirikan pada tahun 1991 atas prakarsa IDB
dan beberapa lembaga keuangan Islam besar dan sekarang telah mempunyai anggota hampir
seluruh lembaga keuangan Islam.

10

D. Prinsip-Prinsip Akad Pengelolaan Kegiatan Usaha Perbankan Syariah

Implementasi prinsip akad pada kegiatan usaha atau operasional perbankan syariah sebagai
berikut:

a. Kegiatan penghimpunan dana.
Kegiatan penghimpunan dana dapat ditempuh oleh perbankan melalui mekanisme

tabungan, giro, serta deposito. Khusus untuk perbankan syariah, tabungan dan giro
dibedakan menjadi dua macam, yaitu: tabungan dan giro didasarkan pada akad wadiah, serta
tabungan dan giro yang didasarkan pada akad mudharabah. Sedangkan khusus deposito
hanya memakai akad mudharabah, karena deposito memang ditujukan untuk kepentingan
investasi.

b. Kegiatan penyaluran dana
Kegiatan penyaluran dana kepada masyarakat (lending) dapat: ditempuh oleh bank

dalam bentuk murabahah, mudharabah,‟ musyarakah, ataupun qard. Bank sebagai penyedia
dana akan mendapatkan imbalan dalam bentuk margin keuntungan untuk murabahah, bagi
hasil untuk mudharabah dan musyarakah, serta biaya administrasi untuk qard.

c. Jasa bank Kegiatan usaha bank
di bidang jasa dapat berupa penyediaan bank garansi (kafalah), Letter of Credit (L/C),

Hiwalah, Wakalah, dan jual beli valuta asing. Berdasarkan pada ketentuan Pasal 3 Peraturan
Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan
Penghimpunan Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah, operasionalisasi maupun produk
bank syariah dalam kegiatan penghimpunan dana, penyaluran, dan pelayanan jasa terdiri
dari:

a. Dalam kegiatan penghimpunan dana dengan mempergunakan akad Wadi‟ah dan
Mudharabah.

11

b. Dalam kegiatan penyaluran dana berupa Pembiayaan dengan menggunakan akad
Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, Salam, Istishna‟, Ijarah, Ijarah Muntahiya Bitamlik
dan Qard.
c. Dalam kegiatan pelayanan jasa dengan mempergunakan antara lain akad Kafalah,
Hawalah, dan Sharf.1

E. Hubungan Kegiatan Usaha Perbankan Syariah Dengan Hukum Islam

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah praktik
pelaksanaannya berdasar pada:

1. Al-Quran

Al-Qur‟an adalah kalam Allah, yang menjadi kan kepada nabi Muhammad SAW,
yang ditulis di mushaf, yang dinukil (diriwayatkan) secara mutawwatir, dan dipandang
sebagai ibadah bagi yang membacanya.2 Banyak ayat-ayat Al-Qur‟an yang menjelaskan
tentang bisnis;
jual beli, perniagaan, dan perdagangan. Di antaranya terdapat dalam beberapa ayat
berikut :

1. Ayat tentang jual beli: - Perintah mencari Nafkah (QS. al-Baqarah
(2): 282) dan (QS. al-Israa (17): 12) - Perdagangan di darat (QS. Quraisy (106):
2) - Perdagangan di laut (QS. al-Baqarah (2): 164), (QS. an-Nahl (16): 14), (QS.
al-Israa (17): 66), (QS. ar-Ruum (30): 46), dan (QS. Faatir (35): 12)

2. Ayat tentang etika jual beli: - Menjauhkan yang haram dalam jual beli (QS. al-
An‟aam (6): 152), (QS. asy-Syu‟araa (26): 181-183), dan (QS. ar-Rahmaan (55):
9)

3. Ayat tentang syarat-syarat jual beli; Ridha dalam jual beli (QS. an-Nisaa (4): 29)

1 Pasal 3 Per BI No. 9/19/PBI/2007
2 Mardani, Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional, Rajawali Press,
Jakarta, 2008, hal. 36

12

4. Ayat tentang Riba di antaranya: (QS. alBaqarah (2): 257-276), (QS.
alBaqarah(24:278), (QS. Ali „Imraan (3): 130), dan (QS. ar-Ruum (30): 39)3

2. Al-Hadits

Al-Hadis yaitu sesuatu yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW, baik berupa perkataan,
perbuatan, dan ketetapannya setelah beliau diangkat menjadi Nabi. 4 Banyak Hadis
Rasulullah SAW yang menjelaskan tentang bisnis syariah, di antaranya sebagai berikut:

a. “Pedagang yang dapat dipercaya adalah pedagang yang senantiasa berkata jujur
sebagaimana para Nabi, para shiddiqin dan para syurhada.” (HR. Tirmidzi) b. “Sungguh
para pedagang itu akan dibangkitkan pada hari kiamat nanti dalam keadaan hina, kecuali
mereka yang bertakwa kepada Allah, senantiasa berbuat kebaikan, dan jujur dalam
bertutur kata.” 5

3. Ijma‟
Ijma‟ yaitu kesepakatan para mujtahid dari kalangan umat Islam tentang hukum syara‟
pada suatu masa setelah wafatnya Rasulullah SAW. Tentang ijma (konsensus ulama)
tentang bisnis syariah telah banyak dituangkan dalam kitab-kitab fiqh, misalnya ijma‟
ulama tentang haramnya riba.
Selain itu, sebagai pedoman bisnis syariah di Indonesia Dewan Syariah Nasional (DSN)
telah mengeluarkan beberapa fatwa tentang praktik bisnis dan ekonomi syariah di
Indonesia, bahkan fatwa DSN tersebut sudah banyak yang diserap ke dalam peraturan
perundang-undangan seperti UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, UU No.
19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), dan beberapa peraturan
dan edaran BI, dan BAPEPAM/LK atau sekarang disebut Otoritas Jasa Keuangan (OJK)6

3 Mardani, Ayat-Ayat dan Hadis Ekonomi Syariah, Rajawali Press, Jakarta, 2012, hal. 10
4 Mardani, Hadis Ahkam, Cet. 1 Rajawali Press, Jakarta, 2012, hal. 2
5 4 Muhyaddin Athiyah, Kamus Ekonomi Islam, Cet. 1, Ziyad Books, Surakarta, 2009, hal. 62-63
6 Op Cit

13

F. Prinsip dan Titik Perbedaan Mengenai Ekonomi Syariah dengan Ekonomi
Konvensional

Berbicara mengenai ekonomi islam dan ekonomi konvensional seakan tidak akan ada
habisnya, dan tidak akan mendapatkan kesepakatan sebab ekonomi islam maupun ekonomi
konvensional memiliki pola pemikiran yang berbeda. Perbedaan prinsip merupakan hal yang
paling mendasar diantara sistem ekonomi islam dan konvensional.

Keduanya sama-sama memiliki keunggulan dan kelemahan yang berbeda pula. Landasan
ekonomi islam yaitu didasari oleh syariat islam, maksudnya setiap terjadi permasalahan ekonomi
yang akan ditinjau, dilihat dan diselesaikan sesuai dengan ajaran islam yaitu dengan prinsip
tauhid, khilafah dan keadilan. Sebaliknya dalam pandangan ekonomi konvensional meletakkan
prinsip dasarnya pada keuntungan (profit) dan pemenuhan materi semata.

Dalam mekanisme pasar keduanya juga memiliki perbedaan yaitu ekonomi islam
menganut paham bebas tapi masih dalam pengawasan koridor islam sedangkan ekonomi
konvensional menganut paham kebebasan yang sebebas-bebasnya tanpa intervensi.

Dalam ekonomi konvensional yang menganut paham bebas tersebut membuat pemilik
modal yang besar cenderung menguasai pasar dan mengakibatnya terjadinya ketimpangan
ekonomi.

Dalam memperoleh keuntungan juga memberikan perbedaan diantara sistem ekonomi
keduanya, yaitu sistem ekonomi islam menerapakan sistem bagi hasil yang ditentukan oleh rasio
untung-rugi untuk memperoleh keuntungan, sedangkan ekonomi konvensional menerapkan
sistem bunga untuk memperoleh keuntungan.

Pada sistem bunga dalam ekonomi konvensional selalu mengasumsikan bahwa usaha
selalu menguntungkan tanpa memperkirakan akan adanya kerugian mungkin terjadi.

14

Di dalam konsep ini sangat berkaitan erat mengenai kepemilikan aset dan atau alat
produksi. Oleh karena itu sebuah aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh seorang muslim yakni
digerakkan oleh sebuah motivasi yang tidak memihak didalam rangka memenuhi sebuah
tanggung jawab sebagai manusia yang beriman.

A.Beberapa prinsip didalam ekonomi islam:

1. Didalam ekonomi islam itu, ada beberapa jenis sumber daya yang dipandang sebagai
pemberian atau titipan dari tuhan kepada manusia itu sendiri, dan juga sebagai orang
yang telah dipercayai oleh tuhan.

2. Manusia itu harus memanfaatkan pemberian atau titipannya itu seterampil dan
seoptimal mungkin didalam berproduksi untuk memenuhi kesejahteraan hidupnya di
dunia yakni untuk dirinya sendiri dan juga untuk orang lain, dan yang sangat
terpenting kegiatan tersebut adalah yang akan di pertanggung jawabkan sampai di
akhirat kelak.

3. Di dalam konsep ini sangat berkaitan erat mengenai kepemilikan aset dan atau alat
produksi. Oleh karena itu sebuah aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh seorang
muslim yakni digerakkan oleh sebuah motivasi yang tidak memihak didalam rangka
memenuhi sebuah tanggung jawab sebagai manusia yang beriman.

4. prinsip ekonomi kapitalis yang dimana jika ekonomi kapitalis itu lebih mendasarkan
pada kepentingan dirinya sendiri saja atau yang disebut juga sebagai self interest
principle.

5. Islam sangat mengakui akan kepemilikan pribadi didalam batas-batas tertentu saja,
seperti halnya kepemilikan alat produksi atau factor produksinya. Akan tetapi hak
kepemilikan individu itu tidaklah mutlak dan bersyarat. Karena, yang pertama,
kepemilikan individu didalam islam itu sangat dibatasi oleh kepentingan masyarakat
luas. Dan jika sebuah Negara menginginkan suatu asset tertentu maka pemilik asset
itu harus melepaskannya.

15

Karena hal ini merupakan salah satu dari prinsip yang terkandung dalam syariah
yang menyebutkan bahwa kepentingan seorang individu itu harus dinomerduakan
terlebih dahulu dan lebih mengutamakan kepentingan masyarakat luas. Dan yang
kedua adalah prinsip islam itu sangat menolak dengan pendapatan yang peroleh dari
jalan yang salah seperti suap, penipuan, pencurian dan lain sebagainya yang
melanggar syariat islam. Kekuatan penggerak utama didalam ekonomi islam itu
adalah berada pada kerja sama, hal ini sangat jauh berbeda dengan sistem pasar bebas
didalam mencapai suatu tingkat disetiap bidangnya. Kegiatan kerja sama inilah yang
akan memperoleh keuntungan yang wajar.

6. Peranan aset didalam ekonomi islam sangatlah berbeda dengan ekonomi
konvensional karena ekonomi islam itu memperoleh falah (kemuliaan) dan
kesejahteraan masyarakat, sedangkan didalam ekonomi konvensional itu lebih
mementingkan keuntungan dan pemenuhan materi saja.

7. Ekonomi islam menjamin kepemilikan masyarakat dan penggunaannya itu digunakan
untuk kepentingan orang banyak. Karena prinsip tersebut sudah didasari oleh hadist
nabi Muhammad SAW. Yang berbunyi "masyarakat punya hak yang sama atas air,
pdang rumput dan api". Hadist tersebut menjelaskan bahwa semua industri yang ada
hubungannya dengan produksi air, produksi bahan tambang, maupun produksi bahan
makanan yang wajib dikelola oleh sebuah perusahaan Negara. Dan sebuah industry
tidak diperkenankan hanya dikuasai oleh perusahaan individu saja.

8. Dan yang terakhir, islam sangat mecela sebuah keuntungan yang berlebihan dan
semua bentuk diskriminasi serta penindasan. Didalam aktifitas perekonomian islam
sangat mengedepankan kemaslahatan dan keadilan untuk semua pelaku ekonomi
karena ekonomi islam tersebut berlandaskan alquran dan assunnah. Sistem ekonomi
konvensional hanya fokus kepada tujuannya yaitu mencari keuntungan yang
sebanyak-banyaknya, mereka terlalu mementingkan perlindungan atas hak-hak
perseorangan, dan mengabaikan kepentingan bersama dari masyarakat. Jadi,
perbedaan mendasari keterangan diatas adalah sistem sosialisme dan kapitalisme
lebih mengarah kepada tujuan materialism dalam setiap menjalankan aktifitas

16

ekonomi sedangkan sistem ekonomi islam memandang dunia sebagai tujuan antara
dalam mencapai suatu tujuan yang sebenarnya, yaitu akhirat sehingga disetiap
kegiatan ekonomi yang dilakukan bertujuan untuk mencari falah yang sebesar-
besarnya, sekalipun hanya mendapatkan keuntungan duniawi yang terkecil.

17

DAFTAR PUSTAKA
* Al Zuhaili, W. (2011). Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 4 (Jilid 4). Jakarta:Gema Insani.
*Amalia, E., & Arif, N. R. Al. (2016). Teori Mikroekonomi: Suatu Perbandingan Ekonomi
Islam dan Ekonomi Konvensional. Jakarta: Kencana.
*Peraturan Bank Indonesia No 7/46/PBI/2005 tentang akad penghimpunan dan
penyaluran dana bagi bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip
Syariah, (2005).
*Hasan, M. A. (2003). Berbagai Macam Transaksi dalam Islam. Jakarta: PT Raja
Grafindo Persada.
*Huda, N., Hudori, K., Sugiarti, D., Badrussadiyah, Mazaya, D., & Fahlevi, R.
(2017). Pemasaran Syariah: Terori & Aplikasi (Edisi Pert). Depok:Kencana.
*Ichsan, N. (2015). Kerja, Bisnis Dan Sukses Menurut Islam. The Journal of
1Tauhidinomics, 1(2), 167–182.
Jajuli, S. (2018). Ekonomi dalam al-Qur’an. Yogyakarta: Deepublish.
*Karim, A. (2008). Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan (4th ed.). Yogyakarta: PT.
Raja Grafindo Persada.

18