Buku Saku Panduan Alur Verifikasi dan Kelengkapan Dokumen SPJ Keuangan

KEMENTERIAN
PERTANIAN RI

PUSAT PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN

HORTIKULTURA

BUKU PANDUAN

ALUR VERIFIKASI DAN KELENGKAPAN
DOKUMEN SPJ KEUANGAN

DISUSUN OLEH SUB BAGIAN
KEUANGAN DAN
Pirman Sutiawan A.Md. BMN

KATA PENGANTAR

‫بسم الله الرحمن الرحيم‬

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya,
sehingga penulis dapat menyelesaikan "Buku Saku Panduan Kelengkapan Dokumen
dan Alur Verifikasi SPJ Keuangan". Buku saku panduan ini disusun untuk
mempermudah pengelola keuangan dan penanggungjawab kegiatan dalam
menyiapkan kelengkapan SPJ keuangan dan memahami alur verifikasi keuangan.

Dalam proses pembuatan buku saku panduan ini penulis mendapat masukan dan
bimbingan dari banyak pihak. Dengan ini, penulis mengucapkan banyak terima kasih
kepada:

1.Bapak Dr. Ir. Muhammad Taufiq Ratule, M.Si., selaku Kepala Pusat Penelitian dan
Pengembangan Hortikultura;

2.Bapak Asrul Koes, SP. M.Si., selaku Kabag Tata Usaha Puslitbang Hortikultura;
3.Ibu Ir. St. Aisyah, selaku Mentor dari Pusat Penelitian dan Pengembangan

Hortikultura yang selalu memberikan arahan, bimbingan, motivasi dan dukungan;
4.Bapak drh. Sumarno, MM selaku penguji dari PPMKP Ciawi;
5.Bapak Irfan Arifdarma, S. Sos, MM, selaku coach dari PPMKP Ciawi yang telah

memberikan arahan, bimbingan dan motivasi dalam pelaksanaan aktualisasi;
6.Teman-teman peserta Pelatihan Dasar Calon PNS Gelombang VI Golongan II

terutama teman-teman Angkatan XI Kelompok 2 Kementerian Pertanian;
7.Teman-teman di Subbagian Keuangan dan BMN yang telah memberikan motivasi

dan kerja samanya;
8.Orang Tua, Adik-adik serta keluarga tercinta yang telah memberikan bantuan,

dukungan dan semangat yang tak terhingga kepada penulis sehingga buku saku
panduan ini dapat diselesaikan;

Penulis sadar bahwa masih banyak kekurangan dalam penyusunan buku saku
panduan ini. Oleh karena itu, dengan rendah hati penulis memohon kritik dan saran
yang bersifat membangun agar kedepannya menjadi lebih baik. Penulis berharap
semoga buku ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.

Bogor, Oktober 2022

Pirman Sutiawan A.Md. i

DAFTAR ISI ii

1. Kata Pengantar
2. Daftar Isi
3. Latar Belakang
4. Dasar Hukum
5. Alur Verifikasi SPJ
6. Kelengkapan Dokumen
7. Standar Biaya Masukan
8. Tabel Pajak
9. Bagan Akun Standar
10. Lampiran

LATAR BELAKANG

Sebagai cerminan atas penerapan kaidah-kaidah yang baik (best practice)
dalam pengelolaan keuangan negara, pengelolaan APBN seyogyanya
dilaksanakan berlandaskan prinsip profesionalisme, transparansi
(keterbukaan), dan akuntabilitas, serta berorientasi pada hasil, sebagaimana
tercermin pada UU Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Untuk itu
diperlukan penguatan elemen SDM pengelola keuangan.

Dalam hal pengelolaan keuangan negara tidak terlepas dari proses
pertanggungjawabannya untuk setiap kegiatan yang dilakukan dengan
menyertakan dokumen-dokumen yang sah. Kegiatan pembuatan Surat
Pertanggungjawaban harus disertai dengan bukti-bukti dan dokumen yang
mendukung keabsahan suatu kegiatan. Sebagaimana telah diatur dalam
Peraturan Pemerintah RI Nomor 45 tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan
APBN. Surat Pertanggungjawaban ini harus melalui tahap pemeriksaan supaya
SPJ tersebut dapat terjamin keabsahan, kelengkapan, dan kebenarannya. Hal
ini sudah diatur berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Dalam proses pembuatan Surat Pertanggungjawaban keuangan masih
ditemukan beberapa kesalahan penulisan dan masih adanya kekurangan
kelengkapan dokumen yang dapat menghambat penyelesaian pembuatan SPJ
keuangan, yang nanti nya akan menghambat terhadap proses penyerapan
anggaran. Kondisi tersebut mempertegas adanya kebutuhan akan
peningkatan pengetahuan pengelola anggaran dalam setiap melaporkan Surat
Pertanggungjawabannya, salah satunya dengan pembuatan buku saku
panduan ini. Buku ini berisi tata cara verifikasi dan juga kelengkapan dokumen
dalam pembuatan SPJ Keuangan di Pusat Penelitian dan Pengembangan
Hortikultura.

1

DASAR HUKUM

UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara

UU Nomor 6 Tahun 2021 tentang APBN Tahun
2022

UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara

Peraturan Menteri keuangan (PMK) RI Nomor
190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara
Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan APBN

PMK Nomor 113/PMK.05/2012 tentang
Perjalanan Dinas dalam Negeri bagi Pejabat
Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak
Tetap

PMK Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar
Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022

Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

PMK Nomor 58/PMK.03/2022 tentang
Perpajakan

2

ALUR VERIFIKASI SPJ KEUANGAN

Pengguna anggaran
membuat SPJ dan

diserahkan ke PUMK

DIserahkan
kembali jika ada
kesalahan atau
dokumen tidak

lengkap

Pemeriksaan oleh
Verifikator Keuangan

Disetujui PPK dan
ditandatangani

PPSPM menguji kebenaran
SPJ beserta dokumen
pendukung

Pencatatan pada aplikasi 3
SAKTI oleh Bendahara
Pengeluaran

PENGELOLA KEUANGAN

PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) -> Pejabat yang
melaksanakan kewenangan PA/KPA untuk
mengambil keputusan dan/atau tindakan yang
dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban
APBN.

PPSPM (Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah
Membayar) -> Pejabat yang diberi kewenangan
oleh PA/KPA untuk melakukan pengujian atas
permintaan pembayaran dan menerbitkan
perintah pembayaran.

Bendahara Pengeluaran -> orang yang ditunjuk
untuk menerima, menyimpan, membayarkan,
menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan
uang untuk keperluan Belanja Negara dalam
pelaksanaan APBN.

PUMK (Pemegang Uang Muka Kerja) -> orang
yang diberi tugas membantu bendahara
pengeluaran untuk mengelola uang persediaan
dengan mengajukan permohonan permintaan
uang kepada Bendahara Pengeluaran.

Verifikator Keuangan -> orang yang diberi tugas
untuk memverifikasi dan memastikan tidak ada
kesalahan dalam dokumen pelaksanaan anggaran.

4

SPJ HONORARIUM

HONORARIUM NARASUMBER

Honorarium yang diberikan kepada pejabat

Negara/Pegawai ASN/Anggota Polri/TNI yang

memberikan informasi/pengetahuan/kemampuan dalam

kegiatan

Seminar/Rapat/Sosialisasi/Diseminasi/Bimtek/Workshop/

Sarasehan/Simposium/Lokakarya/Focus Group

Discussion/Kegiatan Sejenis yang dilaksanakan secara

langsung (offline) maupun daring (online) melalui

aplikasi secara live dan bukan rekaman/hasil tapping,

baik di dalam negeri maupun di luar negeri, tidak

termasuk untuk kegiatan diklat/pelatihan

HONORARIUM MODERATOR

Honorarium yang diberikan kepada Pegawai

ASN/Anggota Polri/TNI yang ditunjuk oleh pejabat yang

berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai

moderator pada kegiatan

Seminar/Rapat/Sosialisasi/Diseminasi/Bimtek/Workshop/

Sarasehan/Simposium/Lokakarya/Focus Group

Discussion/Kegiatan Sejenis yang dilaksanakan secara

langsung (offline) maupun daring (online) melalui

aplikasi secara live dan bukan rekaman/hasil tapping,

baik di dalam negeri maupun di luar negeri, tidak

termasuk untuk kegiatan diklat/pelatihan

Catatan : Narasumber dan Moderator berasal dari luar kementerian
negara/lembaga penyelenggara atau dari perguruan tinggi di luar

satker penyelenggara



5

SPJ HONORARIUM

HONORARIUM PEMBAWA ACARA

Honorarium yang diberikan kepada Pegawai

ASN/Anggota Polri/TNI yang ditunjuk oleh pejabat yang

berwenang untuk melaksanakan tugas untuk memandu

acara pada kegiatan

Seminar/Rapat/Sosialisasi/Diseminasi/Bimtek/Workshop/

Sarasehan/Simposium/Lokakarya/Focus Group

Discussion/Kegiatan Sejenis yang dihadiri oleh

Menteri/Pejabat Setingkat dengan peserta kegiatan

minimal 300 (tiga ratus) orang dan sepanjang dihadiri

lintas kementerian negara/lembaga lainnya/pihak lain

baik dilaksanakan secara langsung (offline) maupun

daring (online) melalui aplikasi secara live dan bukan

rekaman/hasil tapping.

HONORARIUM PANITIA

Honorarium yang diberikan kepada Pegawai

ASN/Anggota Polri/TNI yang ditunjuk oleh pejabat yang

berwenang sebagai panitia atas pelaksanaan kegiatan

Seminar/Rapat/Sosialisasi/Diseminasi/Bimtek/Workshop/

Sarasehan/Simposium/Lokakarya/Focus Group

Discussion/Kegiatan Sejenis sepanjang peserta yang

menjadi sasaran utama kegiata berasal dari luar

lingkup kementerian negara/lembaga lainnya/pihak lain

serta dilaksanakan secara langsung (offline).

6

SPJ HONORARIUM

Dokumen Kelengkapan SPJ Honorarium
(Narsum/Moderator/Panitia/Pembawa Acara)

Surat Perintah Bayar (SPBy)
SK (Surat Keputusan) dari Pejabat yang berwenang
Surat Undangan/Acara
Daftar Hadir
Kwitansi Pembayaran
SSP PPh Pasal 21

7

SPJ KONSUMSI RAPAT

Biaya Konsumsi Rapat

Konsumsi rapat merupakan satuan biaya yang digunakan
untuk membiayai kebutuhan biaya pengadaan konsumsi
rapat biasa yang diselenggarakan di kantor, dimana di
dalamnya sudah termasuk makan dan kudapan

Dokumen Kelengkapan SPJ
Konsumsi Rapat

Surat Perintah Bayar (SPBy)
Surat Undangan/Acara
Daftar Hadir
Notulensi Rapat
Kwitansi Pembelian

8

SPJ PERJALANAN DINAS

Perjalanan dinas dalam negeri yang selanjutnya disebut dengan
Perjalanan Dinas adalah perjalanan keluar tempat kedudukan
yang dilakukan dalam wilayah RI untuk kepentingan Negara.
Perjalanan Dinas Jabatan adalah Perjalanan Dinas melewati
batas kota dan/atau dalam kota dari tempat keddudukan yang
dituju, melaksanakan tugas, dan kembali ketempat kedudukan
semula di dalam negeri.
Surat Perjalanan Dinas (SPD) adalah dokumen yang diterbitkan
PPK dalam rangka pelaksanaan Perjalanan Dinas bagi Pejabat
Negara, Pegawai Negeri, Pegawai Tidak Tetap dan Pihak Lain.
Surat Tugas diterbitkan oleh Pejabat Eselon II untuk perjalanan
dinas jabatan unit eselon III kebawah, dan yang diterbitkan
pejabat Eselon I untuk perjalanan dinas jabatan yang dilakukan
oleh Menteri/Pimpinan Lembaga/Pejabat Eselon I/II.
Surat Tugas paling sedikit mencantumkan pemberi tugas,
pelaksana tugas, waktu pelaksanaan, dan tempat pelaksanaan.
Surat Tugas dimaksud menjadi dasar penerbitan SPD. Perjalanan
Dinas Jabatan di dalam kota yang dilaksanakan s.d 8 (delapan)
jam dapat dilakukan tanpa penerbitan SPD.
Perjalanan Dinas Pindah adalah Perjalanan Dinas dari tempat
kedudukan yang lama ke tempat kedudukan yang baru
berdasarkan Surat Keputusan Pindah.

9

SPJ PERJALANAN DINAS

Dokumen Kelengkapan SPJ
Perjalanan Dinas Biasa

Surat Tugas
Rencana Perjalanan Dinas
Surat Perjalanan Dinas (SPD)
Rincian Biaya Perjalanan Dinas
Bukti tiket pesawat/kereta/transport lain /e toll /BBM/
beserta boarding pass
Daftar Pengeluaran Riil
Bill penginapan hotel/sejenisnya
Surat Perintah Bayar (SPBy)
Laporan Perjalanan Dinas
Kuitansi Sewa Kendaraan (jika ada)

10

SPJ PERJALANAN DINAS

Dokumen Kelengkapan SPJ
Paket Meeting Dalam Kota

Surat Tugas
Surat Perintah Bayar (SPBy)
Undangan
Jadwal Kegiatan
Daftar Hadir
Notulensi
SPD
Daftar Uang Saku Perjadin Paket Meeting Dalam Kota
Laporan Perjalanan Dinas

11

SPJ PERJALANAN DINAS

Dokumen Kelengkapan
SPJ Perjalanan Dalam Kota

Surat Tugas
Surat Perintah Bayar (SPBy)
Bukti Pendukung (transportasi dan
Penginapan)
Tanda terima Perjalanan Dinas
Laporan Perjalanan Dinas

Dokumen Kelengkapan SPJ 12
Perjalanan Dinas Pindah

Fotokopi Surat Keputusan Pindah
SPD yang telah ditandatangani pihak berwenang
Surat Perintah Bayar (SPBy)
Kuitansi/bukti penerimaan untuk uang harian
Kuitansi/bukti penerimaan untuk biaya
transport
Kuitansi/bukti penerimaan untuk biaya
pengepakan dan angkutan barang

SPJ PEMELIHARAAN

Biaya Pemeliharaan

Biaya pemeliharaan berupa gedung bangunan, kendaraan
operasional serta peralatan mesin merupakan biaya yang
digunakan untuk mempertahankan barang tersebut agar
tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan
peruntukkannya.

Dokumen Kelengkapan SPJ
Pemeliharaan

Surat Perintah Kerja (SPK) dari PPK
Berita Acara Serah Terima Pekerjaan
Berita Acara Pembayaran
Kwitansi Pembayaran
Surat Perintah Bayar (SPBy)
Faktur Pajak dan SSP
Referensi Bank/Buku Rekening (Fotokopi)
NPWP (Fotokopi)

13

SPJ KEPERLUAN KANTOR SEHARI-HARI

Biaya Keperluan Kantor Sehari-hari

Biaya keperluan sehari-hari perkantoran digunakan untuk
kebutuhan biaya keperluan sehari-hari perkantoran,
berupa barang habis pakai secara langsung menunjang
penyelenggaraan operasional rutin rumah tangga,
contohnya : pembelian alat-alat cetakan, rumah tangga,
air minum pegawai, jamuan tamu dll.

Dokumen Kelengkapan SPJ
Keperluan Kantor Sehari-hari

Nota Pembelian
Kwitansi
Surat Perintah Bayar (SPBy)

14

SPJ LANGGANAN DAYA & JASA

Belanja Langganan Daya & Jasa

Biaya Langganan Daya & Jasa adalah biaya yang
dikeluarkan berupa pembayaran tagihan Listrik, Internet,
Telepon dan PDAM yang menunjang dalam kegiatan
operasional kantor.

Dokumen Kelengkapan SPJ
Langganan Daya & Jasa

Bukti Tagihan
Kwitansi Pembayaran
Surat Perintah Bayar (SPBy)

15

SPJ BELANJA BARANG PERSEDIAAN

Belanja Barang Persediaan

Biaya belanja barang persediaan merupakan biaya yang
dikeluarkan dalam rangka pembelian barang-barang
persediaan berupa persediaan barang konsumsi, bahan
baku, persediaan pemeliharaan gedung bangunan dan
peralatan mesin.

Dokumen Kelengkapan SPJ
Belanja Barang Persediaan

Kwitansi Pembelian
Daftar Barang yang dibeli
Berita Acara Serah Terima Barang
Faktur Pajak
NPWP (Fotokopi)
Surat Perintah Bayar (SPBy)

16

SPJ BELANJA SEWA

Belanja Sewa

Biaya belanja sewa merupakan biaya yang dikeluarkan
sebagai penunjang dalam pelaksanaan kegiatan yang
insidentil dan sebagai langkah-langkah efektifitas
penggunaan anggaran sehingga fungsinya sebagai
pengganti atas pengadaan melalui pembelian. Belanja
sewa dapat berupa sewa kendaraan, sewa gedung
bangunan, dan sewa tenda.

Dokumen Kelengkapan SPJ
Belanja Sewa

Bukti Pembayaran yang sah yang dikeluarkan oleh pihak
ketiga
Fotokopi STNK dan SIM untuk sewa kendaraan
Surat Pernyataan Insidentil untuk sewa kendaraan
Bukti potong pajak PPh
Bukti perjanjian untuk sewa lahan/rumah
Surat Perintah Bayar (SPBy)

17

SPJ PENGADAAN BARANG/JASA

PENGADAAN BARANG/JASA

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya
disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan pengadaan
barang/jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah
yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak
identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil
pekerjaan (Perpres Nomor 12 tahun 2021).

JENIS PENGADAAN
BARANG/JASA

Jenis Pengadaan Barang/Jasa terdiri dari dua jenis,
yaitu

Swakelola
Pemilihan Penyedia

Swakelola -> Cara Memperoleh barang/jasa yang
dikerjakan sendiri oleh
Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah, organisasi
kemasyarakatan atau kelompok masyarakat

Pemilihan Penyedia -> Pengadaan Barang/Jasa melalui
penyedia adalah cara memperoleh barang/jasa yang
disediakan oleh Pelaku Usaha. Dalam hal ini K/L/PD
memilih penyedia untuk mendapatkan barang/jasa yang
diinginkan

18

SPJ PENGADAAN BARANG/JASA

Bentuk Kontrak

Bentuk kontrak yang terdapat dalam Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintahan yaitu ;

Bukti Pembelian/Pembayaran
Kuitansi
Surat Perintah Kerja
Surat Perjanjian
Surat Pesanan

Bentuk Kontrak ketentuan nominal

Bukti s.d
Pembelian/ 10.000.000
Pembayaran
10.000.000
Kuitansi s.d

Surat 50.000.000
Perintah
50.000.000
Kerja s.d

Surat 200.000.000
Perjanjian
diatas
200.000.000

19

SPJ PENGADAAN BARANG/JASA

KELENGKAPAN SPJ

Bukti Perjainjian / Kontrak
Referensi Bank yang menunjukkan nama dan nomor
rekening penyedia barang/jasa
Berita Acara Hasil Pemeriksaan
Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan
Berita Acara Serah Terima Pekerjaan/Barang
Bukti penyelesaian pekerjaan lainnya sesuai ketentuan
Berita Acara Pembayaran
Kuitansi yang telah ditandatangani PPK dan Penyedia
barang/jasa, yang dibuat sesuai format
Faktur Pajak dan SSP
Jaminan yang dikeluarkan oleh Bank atau Lembaga
Keuangan
Dokumen lain yang dipersyaratkan
FC NPWP
Surat Permintaan dari PPK ke Pejabat Pengadaan
Surat Permintaan Pembelian Pejabat Pengadaan ke
Penyedia
Surat Permintaan dari KPA kepada PJPHP/PPHP untuk
melakukan pemeriksaan

20

SPJ PENGADAAN BARANG/JASA

Ketentuan tentang Pajak
PAJAK BARANG

Sampai dengan 1 juta tidak dipungut PPN tarif 11 %
dan PPh Pasal 22
Diatas 1 juta dipungut PPN Tarif 11 % dengan syarat
penjual adalah Pengusaha Kena Pajak (PKP), apabila
bukan PKP tidak dipungut PPN
Diatas 2 juta dipungut PPh tarif 1,5 % dan PPN tarif
11 % dengan syarat penjual dalah Pengusaha Kena
Pajak (apabila bukan PKP tidak dipungut PPN)
Apabila telah terdapat pungutan PPN dalam struk,
Bendahara tidak perlu melakukan pungutan PPN.

PAJAK JASA

Dipotong PPh Pasal 23 tarif 2 %

21

SPJ-LS BELANJA PEGAWAI

Gaji Induk

Gaji Induk adalah gaji yang dibayarkan secara rutin
bulanan kepada pegawai negeri yang telah diangkat oleh
pejabat yang berwenang dengan keputusan sesuai
ketentuan perundang-undangan pada Satker yang
meliputi gaji pokok dan tunjangan yang melekat pada
gaji.

Kelengkapan pembayaran Gaji Induk diatur sebagai
berikut :

Daftar Gaji, Rekapitulasi Daftar Gaji, dan Halaman
Luar Daftar Gaji yang ditandatangani PPABP, BP, dan
KPA/PPK
Daftar Perubahan data pegawai yang
ditandatangani PPABP
Daftar Perubahan Potongan
Daftar Penerimaan Gaji Bersih Pegawai
Copy dokumen pendukung perubahan data yang
telah di legalisasi oleh Kepala Satker meliputi SK
terkait pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri,
SK Mutasi, SK terkait Jabatan, dsb
ADK terkait dengan perubahan data pegawai
ADK perhitungan pembayaran Belanja Pegawai
sesuai perubahan data pegawai, dan
SSP PPh Pasa 21

22

SPJ-LS BELANJA PEGAWAI

Gaji Susulan

Gaji Susulan adalah gaji yang dibayarkan menyusul
tidak bersamaan dengan gaji induk. Hal tersebut pada
umumnya disebabkan pegawai yang menerima gaji
susulan tersebut mengalami perpindahan tempat tugas
atau perpindahan unit pemabayar gaji.

Kelengkapan pembayaran Gaji Susulan diatur sebagai
berikut :

Daftar Gaji Susulan, Rekapitulasi Daftar Gaji Susulan,
dan Halaman Luar Daftar Gaji Susulan yang
ditandatangani PPABP, BP, dan KPA/PPK
Daftar Perubahan data pegawai yang
ditandatangani PPABP
Copy dokumen pendukung perubahan data yang
telah di legalisasi oleh Kepala Satker meliputi SK
terkait pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri,
SK Mutasi, SK terkait Jabatan, dsb
ADK terkait dengan perubahan data pegawai
ADK perhitungan pembayaran Belanja Pegawai
sesuai perubahan data pegawai, dan
SSP PPh Pasa 21

23

SPJ-LS BELANJA PEGAWAI

Kekurangan Gaji

Kekurangan Gaji meurpakan selisih kekurangan
pembayaran pada Gaji Induk yang dibayarkan
sebelumnya, Pembayaran Kekuarangan Gaji antara lain
terjadi karena adanya kenaikan gaji PNS, kenaikan
pangkat/golongan, dan kenaikan gaji berkala

Kelengkapan pembayaran Kekurangan Gaji diatur
sebagai berikut :

Daftar Kekurangan Gaji, Rekapitulasi Daftar
Kekurangan Gaji, dan Halaman Luar Daftar
Kekurangan Gaji yang ditandatangani PPABP, BP,
dan KPA/PPK
Daftar Perubahan data pegawai yang
ditandatangani PPABP
Copy dokumen pendukung perubahan data yang
telah di legalisasi oleh Kepala Satker meliputi SK
terkait pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri,
SK Mutasi, SK terkait Jabatan, dsb
ADK terkait dengan perubahan data pegawai
ADK perhitungan pembayaran Belanja Pegawai
sesuai perubahan data pegawai, dan
SSP PPh Pasa 21

24

SPJ-LS BELANJA PEGAWAI

Terusan Penghasilan Gaji

Terusan Penghasilan Gaji adalah gaji yang dibayarkan
kepada ahli waris sehubungan dengan meniggal
dunianya pegawai negeri. Gaji yang dibayarkan sebesar
gaji terakhir yang dibayarkan.

Kelengkapan pembayaran Terusan Penghasilan Gaji
diatur sebagai berikut :

Daftar Perhitungan Terusan Penghasilan Gaji,
Rekapitulasi Terusan Penghasilan Gaji, dan Halaman
Luar Daftar Terusan Penghasilan Gaji yang
ditandatangani PPABP, BP, dan KPA/PPK
Daftar Perubahan data pegawai yang
ditandatangani PPABP
Copy dokumen pendukung perubahan data yang
telah di legalisasi oleh Kepala Satker meliputi Surat
Keterrangan Kematian dari Camat atau Visum RS
untuk pembayaran pertama kali
ADK terkait dengan perubahan data pegawai
ADK perhitungan pembayaran Belanja Pegawai
sesuai perubahan data pegawai, dan
SSP PPh Pasa 21

25

SPJ-LS BELANJA PEGAWAI

Uang Muka Gaji

Uang Muka Gaji adalah uang yang diberikan kepada
pegawai negeri sehubungan dengan perpindahan tempat
tugas dalam bentuk pinjaman tanpa bunga. Untuk cicilan
pembayarannya dilakukan melalui pemotongan pada
Gaji Induk bulanan.

Kelengkapan pembayaran Uang Muka Gaji diatur sebagai
berikut :

Daftar Perhitungan Uang Muka Gaji, Rekapitulasi
Uang Muka Gaji, dan Halaman Luar Daftar Uang
Muka Gaji yang ditandatangani PPABP, BP, dan
KPA/PPK
Copy dokumen pendukung yang telah di legalisasi
oleh Kepala Satker/Pejabat yang berwenang berupa
SK Mutasi Pindah, Surat Permintaan Uang Muka Gaji,
dan Surat Keterangan Untuk Mendapatkan
Tunjangan Keluarga;
ADK terkait dengan perubahan data pegawai
ADK perhitungan pembayaran Belanja Pegawai
sesuai perubahan data pegawai, dan

26

SPJ-LS BELANJA PEGAWAI

Uang Lembur

Uang Lembur adalah segala pekerjaan yang harus
dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada waktu-
waktu tertentu di luar waktu kerja sebagaimana telah
ditetapkan bagi tiap-tiap Instansi dan Kantor
Pemerintah. Uang Lembur diberikan dalam rangka
meningkatkan gairah kerja dalam menyelesaikan tugas-
tugas dan pekerjaan di luar jam kerja

Kelengkapan pembayaran Uang Lembur diatur sebagai
berikut :

Daftar Pembayaran Perhitungan Lembur dan
Rekapitulasi Daftar Perhitungan Lembur, yang
ditandatangani PPABP, BP, dan KPA/PPK;
Surat Perintah Lembur;
Daftar Hadir Kerja selama 1 (satu) bulan
Daftar Hadir Lembur
SSP PPh Pasal 21

27

SPJ-LS BELANJA PEGAWAI

Uang Makan

Uang Makan adalah uang yang diberikan kepada PNS
berdasarkan tarif dan dihitung secara harian
berdasarkan jumlah hari kerja untuk keperluan makan
PNS.

NO URAIAN SATUAN BIAYA
(RP)

1 Golongan I dan II OH 35.000

2 Golongan III OH 37.000

3 Golongan IV OH 41.000

Kelengkapan pembayaran Uang Makan diatur sebagai
berikut :

Daftar Pembayaran Perhitungan Uang Makan yang
ditandatangani PPABP, Bendahar Pengeluaran, dan
KPA/PPK;
SSP PPh Pasal 21

28

d. Anggota OK 3
STANDAR BIAYA HONORARIUM

NO URAIAN SATUAN BIAYA (RP)



1 Honorarium Narasumber
OJ 1.700.000
a. Menteri/Pejabat setingkat

Menteri/Pejabat Negara OJ 1.400.000
OJ 1.000.000
Lainnya/yang disetarakan OJ
Orang/Kali 900.000

b. Pejabat eselon I/yang disetarakan OK 700.000
400.000

c. Pejabat eselon II/yang disetarakan


OK 450.000

d. Pejabat eselon III kebawah/yang OK 400.000
disetarakan OK 300.000
OK 300.000
2 Honorarium Moderator

3 Honorarium Pembawa Acara

4 Honorarium Panitia


a. Penanggungjawab


b. Ketua/Wakil


c. Sekretaris


d. Anggota

29

STANDAR BIAYA UANG HARIAN
PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

NO PROVINSI SATUAN LUAR KOTA DALAM KOTA LEBIH DIKLAT
DARI 8 (DELAPAN) JAM
(1) (2) (3) (4) (6) 30
1 ACEH OH        360.000 (5)        110.000
2 SUMATERA UTARA OH        370.000             140.000        110.000
3 RIAU OH        370.000             150.000        110.000
4 KEPULAUAN RIAU OH        370.000             150.000        110.000
5 JAMBI OH        370.000             150.000        110.000
6 SUMATERA BARAT OH        380.000             150.000        110.000
7 SUMATERA SELATAN OH        380.000             150.000        110.000
8 LAMPUNG  OH        380.000             150.000        110.000
9 BENGKULU OH        380.000             150.000        110.000
10 BANGKA BELITUNG OH        410.000             150.000        120.000
11 BANTEN OH        370.000             160.000        110.000
12 JAWA BARAT OH        430.000             150.000        130.000
13 DKI JAKARTA OH        530.000             170.000        160.000
14 JAWA TENGAH OH        370.000             210.000        110.000
15 D.I YOGYAKARTA OH        420.000             150.000        130.000
16 JAWA TIMUR OH        410.000             170.000        120.000
17 BALI  OH        480.000             160.000        140.000
18 NUSA TENGGARA BARAT OH        440.000             190.000        130.000
19 NUSA TENGGARA TIMUR OH        430.000             180.000        130.000
20 KALIMANTAN BARAT OH        380.000             170.000        110.000
21 KALIMANTAN TENGAH OH        360.000             150.000        110.000
22 KALIMANTAN SELATAN OH        380.000             140.000        110.000
23 KALIMANTAN TIMUR OH        430.000             150.000        130.000
24 KALIMANTAN UTARA OH        430.000             170.000        130.000
25 SULAWESI UTARA OH        370.000             170.000        110.000
26 GORONTALO OH        370.000             150.000        110.000
27 SULAWESI BARAT OH        410.000             150.000        120.000
28 SULAWESI SELATAN OH        430.000             160.000        130.000
29 SULAWESI TENGAH OH        370.000             170.000        110.000
30 SULAWESI TENGGARA OH        380.000             150.000        110.000
31 MALUKU OH        380.000             150.000        110.000
32 MALUKU UTARA OH        430.000             150.000        130.000
33 PAPUA OH        580.000             170.000        170.000
34 PAUA BARAT OH        480.000             230.000        140.000
            190.000

STANDAR BIAYA PENGINAPAN
PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

TARIF HOTEL

PEJABAT PEJABAT PEJABAT PEJABAT
NEGARA LAINNYA ESELON III / ESELON IV /
NO PROVINSI SATUAN NEGARA / GOLONGAN IV GOLONGAN III/II/I
/ PEJABAT
PEJABAT ESELON II (7)
                 556.000
ESELON I                  530.000
                 852.000
(1) (2) (3) (4) (5) (6)                  792.000
                 580.000
1 ACEH OH              4.420.000              3.526.000              1.294.000                  650.000
                 861.000
2 SUMATERA UTARA OH              4.960.000              1.756.000              1.100.000                  580.000
                 692.000
3 RIAU OH              3.820.000              3.119.000              1.650.000                  622.000
                 718.000
4 KEPULAUAN RIAU OH              4.275.000              1.854.000              1.037.000                  570.000
                 730.000
5 JAMBI OH              4.000.000              3.337.000              1.225.000                  600.000
                 845.000
6 SUMATERA BARAT OH              5.326.000              3.332.000              1.353.000                  664.000
                 910.000
7 SUMATERA SELATAN OH              5.850.000              3.083.000              1.571.000
                 725.000
8 LAMPUNG  OH              4.491.000              2.067.000              1.140.000
                 550.000
9 BENGKULU OH              2.140.000              1.628.000              1.546.000
                 538.000
10 BANGKA BELITUNG OH              3.827.000              2.838.000              1.957.000                  659.000
                 648.000
11 BANTEN OH              5.725.000              2.373.000              1.000.000                  804.000
                 904.000
12 JAWA BARAT OH              5.381.000              2.755.000              1.201.000                  978.000
                 955.000
13 DKI JAKARTA OH              8.720.000              2.063.000                  992.000                  704.000
                 732.000
14 JAWA TENGAH OH              4.242.000              1.480.000                  954.000                  951.000
                 786.000
15 D.I YOGYAKARTA OH              5.017.000              2.695.000              1.384.000                  667.000
             6.000.000
16 JAWA TIMUR OH              4.400.000              1.605.000              1.076.000                  830.000
                 773.000
17 BALI  OH              4.890.000              1.946.000              1.078.000

18 NUSA TENGGARA OH              3.500.000              2.648.000              1.418.000
BARAT

19 NUSA TENGGARA OH              3.000.000              1.706.000              1.355.000
TIMUR

20 KALIMANTAN BARAT OH              2.654.000              1.538.000              1.125.000
             3.391.000              1.160.000
21 KALIMANTAN TENGAH OH              4.901.000              3.316.000              1.500.000
             2.188.000              1.507.000
22 KALIMANTAN SELATAN OH              4.797.000              2.188.000              1.507.000
             2.290.000              1.170.000
23 KALIMANTAN TIMUR OH              4.000.000              2.549.000              1.606.000
             3.098.000              1.075.000
24 KALIMANTAN UTARA OH              4.000.000              1.550.000              1.138.000
             2.027.000              1.567.000
25 SULAWESI UTARA OH              4.919.000              2.059.000              1.297.000
             3.240.000              1.048.000
26 GORONTALO OH              4.168.000              3.175.000              1.073.000
             3.318.000              2.521.000
27 SULAWESI BARAT OH              4.076.000              3.212.000              2.056.000

28 SULAWESI SELATAN OH              4.820.000

29 SULAWESI TENGAH OH              2.309.000

30 SULAWESI TENGGARA OH              2.475.000

31 MALUKU OH              3.467.000

32 MALUKU UTARA OH              3.440.000

33 PAPUA OH              3.859.000 31

34 PAUA BARAT OH              3.872.000

STANDAR BIAYA
KONSUMSI RAPAT

NO PROVINSI SATUAN MAKAN KUDAPAN
(SNACK)
I RAPAT KOORDINASI TINGKAT Orang/Kali        110.000
MENTERI/ESELON II/SETARA          49.000
   
II RAPAT BIASA Orang/Kali           51.000  
Orang/Kali           47.000          19.000
1 ACEH Orang/Kali           49.000          18.000
Orang/Kali           41.000          17.000
2 SUMATERA UTARA Orang/Kali           42.000          25.000
Orang/Kali           45.000          17.000
3 RIAU Orang/Kali           50.000          17.000
Orang/Kali           43.000          18.000
4 KEPULAUAN RIAU Orang/Kali           45.000          20.000
Orang/Kali           42.000          16.000
5 JAMBI Orang/Kali           54.000          18.000
Orang/Kali           46.000          19.000
6 SUMATERA BARAT Orang/Kali           53.000          20.000
Orang/Kali           55.000          22.000
7 SUMATERA SELATAN Orang/Kali           39.000          16.000
Orang/Kali           45.000          16.000
8 LAMPUNG  Orang/Kali           48.000          23.000
Orang/Kali           49.000          20.000
9 BENGKULU Orang/Kali           43.000          19.000
Orang/Kali           44.000          21.000
10 BANGKA BELITUNG Orang/Kali           42.000          16.000
Orang/Kali           51.000          16.000
11 BANTEN Orang/Kali           44.000          16.000
Orang/Kali           50.000          24.000
12 JAWA BARAT Orang/Kali           55.000          23.000
Orang/Kali           45.000          25.000
13 DKI JAKARTA Orang/Kali           51.000          14.000
Orang/Kali           56.000          20.000
14 JAWA TENGAH Orang/Kali           42.000          24.000
Orang/Kali           45.000          17.000
15 D.I YOGYAKARTA Orang/Kali           59.000          21.000
Orang/Kali           63.000          22.000
16 JAWA TIMUR Orang/Kali           61.000          23.000
Orang/Kali           62.000          31.000
17 BALI           25.000

18 NUSA TENGGARA BARAT

19 NUSA TENGGARA TIMUR

20 KALIMANTAN BARAT

21 KALIMANTAN TENGAH

22 KALIMANTAN SELATAN

23 KALIMANTAN TIMUR

24 KALIMANTAN UTARA

25 SULAWESI UTARA

26 GORONTALO

27 SULAWESI BARAT

28 SULAWESI SELATAN

29 SULAWESI TENGAH

30 SULAWESI TENGGARA

31 MALUKU

32 MALUKU UTARA

33 PAPUA

34 PAUA BARAT 32

TABEL PAJAK

NO URAIAN KODE AKUN TARIF
PAJAK

1 PPh Pasal 21 (Honor) 411121

0%

a. Golongan I dan II
5%

15%

b. Golongan III 1,5%
411122 2%

c. Golongan IV 11%
411124
2 PPh Pasal 22 411211
(Pembelian Barang)

3 PPh Pasal 23 (Jasa)

4 PPN

TAX

33

UANG REPRESENTASI

NO URAIAN SATUAN LUAR DALAM KOTA
KOTA LEBIH DARI 8
(DELAPAN) JAM

1 Honorarium OH 250.000 125.000
Narasumber OH
OH
2 Honorarium 200.000 100.000
Moderator

3 Honorarium 150.000 75.000
Pembawa Acara

34

BAGAN AKUN STANDAR

BELANJA PEGAWAI 51
(KODE AKUN 51)

511111 Gaji Pokok PNS

Pembulatan Gaji 511119
PNS

511121 Tunj. Suami/Istri
PNS

Tunjangan Anak 511122
PNS

511123 Tunj. Struktural
PNS

Tunj. Fungsional 511124
PNS

511125 Tunjangan PPh
PNS

Tunangan Beras 511126
PNS

511129 Uang Makan PNS

Tunangan Umum 511151
PNS

512211 Belanja Uang
Lembur

35

BAGAN AKUN STANDAR

BELANJA BARANG 52
(KODE AKUN 52)

521211 Belanja Bahan

521219 Barang Non Persediaan 523123
Operasional Lainnya Pemeliharaan Alsin 521115
522192
521119 Barang Operasional Honor Operasional 522191
Lainnya Satker 522151

521811 Persediaan Jasa-Penanganan
Barang Konsumsi Covid-19

523112 Persediaan Belanja Jasa
Pemeliharaan Gedung Lainnya

Bangunan Belanja Jasa
Profesi

36

BAGAN AKUN STANDAR

BELANJA BARANG 52
(KODE AKUN 52)

521111 Keperluan Perkantoran
Pemeliharaan Alsin
523121
522113 Langganan Air 521113
524111
Penambah Daya 524113
Tahan Tubuh 522141

522111 Langganan Listrik

522112 Langganan Perjalanan Dinas
Telepon Biasa

523111 Pemeliharaan Gedung Perjalanan Dinas
Bangunan Dalam Kota

Belanja Sewa

37

BAGAN AKUN STANDAR

BELANJA MODAL 53
(KODE AKUN 53)

534111 Jalan dan Jembatan

PerjalananDinas 533118
Gedung Bangunan

532111 Peralatan dan Mesin

533115 Perencanaan & Perjalanan Dinas 534118
Pengawasan Gedung Jalan Jembatan 534113
533121
Bangunan UTK & Honor
Pengelola Teknis
534115 Perencanaan & Jalan Jembatan
Pengawasan Jalan
Penambahan Nilai
Jembatan Gedung Bangunan

38

THANK YOU

Terimakasih atas kesediaannya untuk
membaca buku saku ini.

THANK YOU

39