BUKU PINTAR SPM

BUKU PINTAR
SPM

KPPN Jakarta II

DAFTAR ISI

SPM (Surat Perintah Membayar) 2
Alur penyampaian SPM 3
SPM LS
4
SPM-LS
Belanja Pegawai 4
S
PM-LS Non Belanja Pegawai 10
SPM PPNPN
13
SPM UP
SPM UP 14
SPM TUP 14
SPM GUP 15
SPM GUP Nihil & SPM PTUP 15
16
Penolakan SPM
Contoh SPM 17

20

1

(Surat PerinStPaMh Membayar)

Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM
adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPSPM untuk
mencairkan dana yang bersumber dari Daftar Isian
Pelaksanaan Anggaran (DIPA).

SPM merupakan dokumen yang diterbitkan oleh PA/Kuasa
PA/Pejabat Penandatangan SPM
Proses penerbitan SPM dilakukan melalui SAKTI

Dasar Hukum

-PMK Nomor 190/PMK.05/2012

tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

-PMK Nomor 178/PMK/05/2018

tentang Perubahan atas PMK PMK 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara
Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara

-PMK Nomor 43/PMK.05/2020

tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara
dalam Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019

2

Alur Penyampaian SPM
KPPN Jakarta II

Satker

Melakukan pendaftaran Supplier

Satker

Upload ADK SPM dan lampiran dokumen melalui
SAKTI

KPPN - Pemeriksaan SPM

Petugas FO Konversi: Pemeriksaan formal
(Kelengkapan dan kebenaran SPM)
Petugas Validator: Pemeriksan substantif (verifikasi
melalui sistem SPAN)
Petugas Reviewer: Pemeriksaan ulang substantif dan
formal (Review terhadap SPM dan resume tagihan)
Kepala seksi PD (Aprover): Melakukan review dan
menetapkan persetujuan atau penolakan SPM

KPPN - Penerbitan SP2D

MO Seksi Bank: Penerbitan PPR (Permintaan
Persetujuan Pembayaran tagihan)
Kepala Seksi Bank: Review PPR dan Penerbitan
SP2D

3

SPM LS

Dokumen yang diterbitkan oleh PA/Kuasa PA/PPSPM untuk
mencairkan alokasi dana yang sumber dananya dari DIPA atau
dokumen lain yang dipersamakan kepada pihak ketiga dan/atau
Bendahara Pengeluaran.

A . SPM-LS BELANJA PEGAWAI

1.SPM-LS Gaji Induk
Belanja pegawai gaji induk adalah gaji yang dibayarkan secara rutin bulanan kepada


pegawai

Ketentuan

SPM disampaikan kepada KPPN paling lambat tanggal 15 sebelum bulan
pembayaran.
Apabila tanggal 15 merupakan hari libur, SPM disampaikan paling lambat 1 hari

kerja seb
elum tanggal 15.

Dokumen persyaratan

1.Scan SPM


2.Daftar Perubahan Data Pegawai
3.Surat Setoran Pajak (SSP)
4.Daftar Lampiran SPM (daftar rekening)

2.SPM-LS Kekurangan Gaji

Diberikan kepada pegawai yang berhak menerima dengan perhitungan selisih antara
jumlah penghasilan yang seharusnya diterima pegawai dengan jumlah penghasilan
yang telah dibayarkan.

Ketentuan

Disusun dalam suatu daftar tersendiri/terpisah dari gaji induk yang berisi pegawai

yang be
rhak atas pembayaran kekurangan gaji pada satuan kerja terkait.
Dokumen persyaratan
1.Scan SPM


2.Daftar Perubahan Data Pegawai
3.Surat Setoran Pajak (SSP)
4.Daftar Lampiran SPM (daftar rekening)

4

BELANJA PEGAWAI

3.SPM-LS Gaji Susulan

Merupakan gaji pegawai negeri yang belum dibayarkan untuk
satu bulan atau lebih akibat pembayaran gaji yang tidak
dilakukan tepat pada waktu pegawai yang bersangkutan
melaksanakan tugas pada suatu tempat.

Ketentuan

Dapat berupa gaji pertama bagi CPNS/ PNS yang dipindahkan karena
melaksanakan tugas dinas, serta pegawai yang bersangkutan melaksanakan
tugas pada suatu tempat.

Gaji sus
ulan CPNS dibayarkan berdasarkan SPMT, bukan berdasarkan TMT
Dokumen persyaratan

1.Scan SPM


2.Daftar Perubahan Data Pegawai
3.Surat Setoran Pajak (SSP)
4.Daftar Lampiran SPM (daftar rekening)

4.SPM-LS Gaji Terusan

Gaji yang dibayarkan kepada ahli waris dari pegawai yang meninggal dunia sebesar
gaji terakhir selama 4 bulan berturut-turut untuk PNS dan selama 6 bulan berturut-turut
untuk PNS TNI/POLRI dan Anggota TNI/POLRI.

Ketentuan

Dibayarkan pada bulan berikutnya sejak suami/isteri dari janda/duda tersebut
meninggal dunia.
Gaji terusan tidak dikenakan potongan iuran wajib 10% tetapi dikenakan iuran
wajib asuransi kesehatan sebesar 2%.
Berdasarkan PP 70 tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan
Jaminan Kematian (JKM) bagi ASN, ASN yang tewas memperoleh manfaat uang
duka tewas (dibayarkan oleh TASPEN/ASABRI) sebesar 6 kali Gaji terakhir yang

dibayark
an 1 kali.
Dokumen persyaratan

1.Scan SPM
(Uraian dalam SPM mencantumkan gaji terusan ke-berapa dan bulan

gaji terusan dimaksud)
2.Daftar Perubahan Data Pegawai
3.Surat Setoran Pajak (SSP)
4.Daftar Lampiran SPM (daftar rekening)

5

BELANJA PEGAWAI

5.SPM-LS Uang Muka Gaji (Persekot)

Uang muka/persekot gaji adalah pinjaman uang tidak berbunga
yang diberikan kepada pegawai negeri yang dipindahkan untuk
kepentingan dinas. Persekot bersifat pinjaman, tidak wajib
diberikan kepada setiap pegawai.

Ketentuan

Diberikan atas dasar permintaan pegawai yang pindah (tidak diberikan kepada
pegawai yang pindah atas permintaan sendiri).
Diberikan sebesar 1 bulan gaji untuk pegawai negeri yang tidak kawin atau
2 bulan gaji bagi pegawai negeri yang kawin, tanpa tunjangan beras dan
tunjangan jabatan serta tanpa potongan.
Pengembalian uang muka gaji:
- 1 bulan = diangsur sebesar seperdelapan dari jumlah persekot gaji terhitung

mulai bulan berikutnya
- 2 bulan = diangsur sebesar seperduapuluh dari jumlah persekot gaji terhitung

mulai b
ulan berikutnya
Dokumen persyaratan

1.Scan SPM


2.Daftar Perubahan Data Pegawai
3.Daftar Lampiran SPM (daftar rekening)

6.SPM-LS Gaji Ke-13

Merupakan tambahan penghasilan bagi PNS, Polri, TNI, dan aparatur negara lainnya
yang diberikan oleh pemerintah.

Ketentuan

Ketentuan pembayaran Gaji Ketiga Belas berubah setiap tahun, dan mengikuti
ketentuan terbaru.

Tahun 2
022, dasar hukumnya adalah PMK Nomor 75/PMK.05/2022
Dokumen persyaratan

1.Scan SPM


2.Daftar Perubahan Data Pegawai
3.Surat Setoran Pajak (SSP)
4.Daftar Lampiran SPM (daftar rekening)

6

BELANJA PEGAWAI

7.SPM-LS Uang Makan PNS

Merupakan uang yang diberikan berdasarkan tarif dan dihitung
secara harian untuk keperluan makan pegawai.

Ketentuan

Diberikan berdasarkan tarif dan dihitung berdasarkan daftar hadir pegawai pada
hari kerja dalam 1 bulan
Dibayarkan setiap 1 bulan pada awal bulan berikutnya
Pembayaran dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung ke rekening
pegawai ASN
Khusus UM bulan Desember, dapat dibayarkan pada bulan berkenaan mengikuti
ketentuan mengenai pedoman pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran

negara p
ada akhir tahun anggaran
Dokumen persyaratan
1.Scan SPM


2.Daftar Lampiran SPM (daftar rekening)
3.Surat Setoran Pajak (SSP)
4.Daftar rekapitulasi pembayaran uang makan (opsional)

8.SPM-LS Uang Lembur PNS

Merupakan uang yang diberikan kepada ASN yang telah melakukan kerja lembur
paling sedikit 1 jam penuh.

Ketentuan

Perintah melakukan kerja lembur dikeluarkan oleh KPA/Kepala
Kantor/PPK/Kepala satker dalam bentuk Surat Perintah Kerja Lembur (SPKL)
PNS yang melakukan lembur paling sedikit 1 jam penuh dapat diberikan uang
lembur
Besarnya uang lembur ditetapkan dengan PMK tentang Standar Biaya Masukan
(SBM)
Pemberian uang lembur pada hari libur kerja adalah sebesar 200%
Uang lembur dibayarkan sebulan sekali pada awal bulan berikutnya
Khusus untuk uang lembur bulan Desember dapat dibayarkan pada akhir bulan

berkenaa
n
Dokumen persyaratan
1.Scan SPM
(uraian dalam SPM menyebutkan bulan pelaksanaan lembur beserta

nomor dan tanggal SPK Lembur)
2.Surat Setoran Pajak (SSP)
3.Daftar Lampiran SPM (daftar rekening)
4.Daftar rekapitulasi pembayaran uang lembur

7

BELANJA PEGAWAI

9.SPM-LS Honorarium Tetap/Vakasi/Tunj.
Profesi/Tambahan Penghasilan Non
Sertifikasi/Uang Kehormatan

Ketentuan

Honorarium: uang yang dibayarkan kepada pegawai negeri/non pegawai negeri
atas penugasan yang diberikan oleh negara.Jenis dan besaran honorarium diatur
didalam PMK SBM
Vakasi: Imbalan kepada seseorang yang ditunjuk dengan surat keputusan oleh
pejabat yang berwenang untuk melakukan pengujian hingga penyusunan naskah
ujian, koordinasi ujian, dan persiapan pembuatan ijazah.
Tunjangan Profesi: Kepada guru dan dasen yang memiliki sertifikat pendidik.
Tunjangan Tambahan Penghasilan: Kepada Guru PNS yang belum bersertifikat
pendidik yang memenuhi kriteria.
Tunjangan Kehormatan: Kepada dosen yang memiliki jabatan akademik

profeso
r.
Dokumen persyaratan
1.Scan SPM


2.Surat Setoran Pajak (SSP)
3.Daftar Lampiran SPM (daftar rekening)

8

BELANJA PEGAWAI

Uraian SPM LS Belanja Pegawai




9

BELANJA NON PEGAWAI

B . SPM-LS BELANJA NON PEGAWAI

1.SPM-LS Non Kontraktual


Ketentuan

Digunakan untuk pembayaran:
1.Honorarium, baik honorarium rutin maupun insidentil (honor kegiatan)
2.Perjalanan Dinas
3.Pembayaran sekaligus lunas kepada Pihak Ketiga senilai di bawah 50 juta
4.Pembayaran sekaligus lunas kepada Pihak Ketiga yang menggunakan

Kuit
ansi/Nota Pesanan/Faktur

Dokumen persyaratan SPM Dana PNBP:
SPM LS N
on Kontraktual: 1.Scan SPM
2.Surat Setoran Pajak (SSP)
1.Scan SPM 3.Perhitungan Maksimum Pencairan
2.Surat Setoran Pajak (SSP) 4.SPTJM (khusus akhir tahun)
3.SPTJM (khusus akhir tahun)

Uraian SPM

2.SPM-LS Kontraktual

Ketentuan

Khusus untuk pembayaran yang barangnya belum diterima (misal:
sewa, jasa internet, dll) harus melampirkan copy Surat Pernyataan
Kesanggupan Penyedia Barang/Jasa (SPKPBJ).
Data perjanjian/kontrak disampaikan maksimal 5 hari kerja setelah
ditandatanganinya perjanjian/kontrak untuk dicatatkan ke dalam
Kartu Pengawasan Kontrak.

10

BELANJA NON PEGAWAI SPM LS Kontraktual:


Scan SPM
Dokumen persyaratan Resume kontrak (ditandatangani)
Karwas kontrak (ditandatangani)

Surat Setoran Pajak (SSP)
SPTJM (khusus akhir tahun), <50 jt
Garansi bank, >50 jt

SPM LS Dana PNBP:

Scan SPM
Resume kontrak (ditandatangani)
Karwas kontrak (ditandatangani)
Surat Setoran Pajak (SSP)
SPTJM (khusus akhir tahun), <50 jt
Garansi bank, >50 jt

Uraian SPM

KETENTUAN BARU SPM KONTRAKTUAL & NON KONTRAKTUAL

Sesuai PMK-59/PMK.03/2022:
1.PPN dipungut oleh bendahara satker (SSP PPN
menggunakan Nama dan NPWP bendahara satker)
2.Penyetoran PPN, NPWP dan Nama WP yang digunakan
adalah NPWP dan Nama WP Instansi
3.Penyetoran pph Pasal 22, NPWP dan nama WP yang
digunakan adalah NPWP dan Nama Rekanan

11

BELANJA NON PEGAWAI

3.SPM-LS Uang Muka Kontrak

SPM diajukan setelah sebelumnya data kontrak disampaikan
ke KPPN (Dasar Hukum: PMK Nomor 145/PMK.05/2017).

Ketentuan
SPM uang muka diajukan ke KPPN setelah sebelumnya data

kdoitnatnrdaakt
dainsgaamnpi.aikan ke KPPN, yaitu 5 hari kerja setelah kontrak
Dokumen persyaratan
1. SRceasnumSPeMK
ontrak
2. yang sudah ditandatangani

3.Karwas Kontrak yang sudah ditandatangani

4.Jaminan uang muka pekerjaan konstruksi dilegalisir PPSPM

(Jaminan UM harus sesuai dengan format jaminan uang muka)

5.Surat Setoran Pajak (SSP)

6.SPTJM (khusus akhir tahun)

Uraian SPM

4.SPM-LS Pengembalian (SPM-KP)

Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP) adalah surat perintah kepada
KPPN untuk menerbitkan SP2D, sebagai dasar pembayaran kembali kelebihan
pembayaran pajak kepada Wajib Pajak.

Ketentuan

Sesuai dengan PMK Nomor 244 /PMK.03/2015

Perhitungan kelebihan pembayaran pajak apabila terdapat utang pajak atau pajak
yang akan terutang, ditindaklanjuti dengan kompensasi

Dpeamlabmayh
aarlatnidpaakjaakdadiukteamngbaplaikjaakn atau pajak yang akan terutang, seluruh kelebihan
kepada WP bersangkutan

Dokumen persyaratan

1.Scan SPM


2.SKP (Surat Keputusan Pengembalian)

3.Lampiran SPM KP (Rincian Kompensasi Utang Pajak Melalui Potongan SPMKP)

Uraian SPM

12

PENGHASILAN PPNPN

SPM PENGHASILAN PPNPN

PPNPN Merupakan pegawai tidak tetap, pegawai honorer, staf
khusus, dan pegawai lain yang penghasilannya dibebankan pada
APBN.

Pembayaran Penghasilan PPNPN
Ketentuan

Pembayaran dilakukan setiap bulan, maksimal tanggal 10 pada bulan berikutnya.
Dalam hal terdapat penghasilan yang telah menjadi hak PPNPN bulan-

bulan seb
elumnya yang belum dibayarkan, maka pembayarannya dapat dirapel.
Dokumen persyaratan
1.Scan SPM


2.Surat Pernyataan tanggung Jawab Mutlak (SPTJM)
3.Daftar rekening penerima pembayaran (Lampiran SPM)
4.Daftar pembayaran gaji PPNPN (Dicetak dari aplikasi PPNPN)
5.Surat Setoran Pajak (SSP)

*Persyaratan dokumen sama dengan pembayaran gaji susulan PPNPN

Pembayaran Lembur PPNPN
Ketentuan

Melakukan kerja lembur paling sedikit 1 jam penuh
PPNPN yang melaksanakan kerja lembur pada hari libur kerja, dapat diberikan

uang lem
bur sebesar 200% sesuai ketentuan SBM
Dokumen persyaratan
1.SPM 2 lem
bar

2.ADK SPM
3.SSP PPh
4.Daftar Nominatif Pembayaran Lembur untuk lebih dari 1 penerima

Uraian SPM

13

UANG PERSEDIAAN

SPM UP

1. SPM-UP

Merupakan uang muka kerja kepada bendahara pengeluaran yang
dapat dilakukan revolving dan digunakan untuk keperluan membiayai kegiatan
operasional sehari-hari satker dan membiayai pengeluaran yang tidak dapat dilakukan
melalui mekanisme Pembayaran LS.

Ketentuan

Jenis pengeluaran: Belanja barang, Belanja modal, Belanja Lain-lain
Proporsi pengajuan UP Tunai sebesar 60% dan UP KKP sebesar 40%
Penggantian UP dapat dilakukan jika dana UP telah dipergunakan paling sedikit 50%

Sanksi

1 bulan sejak SP2D-UP diterbitkan satker tidak mengajukan revolving UP,
makan disampaikan surat pemberitahuan kepada KPA
1 bulan sejak disampaikan surat pemberitahuan belum diajukan
revolving UP, maka UP dipotong 25%



Dokumen persyaratan
1.Scan SPM


2.Surat Pernyataan UP dari KPA
3.Surat Persetujuan Porsi UP Kartu Kredit Pemerintah (KKP) dari Kepala KPPN
4.Surat Pernyataan akan Menyelesaikan Rekonsiliasi

(jika SPM UP diajukan sebelum open period rekonsiliasi bulan Desember dibuka)
5.Copy persetujuan rekening dari KPPN (untuk rekening bendahara baru)

Uraian SPM

14

UANG PERSEDIAAN

2.SPM-TUP

Uang muka yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran untuk
kebutuhan yang sangat mendesak dalam satu bulan melebihi
pagu UP yang telah ditetapkan.

Ketentuan

Digunakan dan dipertanggungjawabkan maksimal 1 bulan sejak
tanggal SP2D diterbitkan
Sisa TUP yang tidak habis digunakan harus disetor ke Kas Negara maksimal
2 hari kerja setelah batas waktu
Pengajuan Permohonan TUP disertai: Surat Permohonan TUP dari KPA, Surat

Pernyata
an TUP dari KPA, Rincian Rencana Penggunaan TUP

Dokumen persyaratan
1. Scan SPPeMrs
etujuan
2. Surat Pemberian TUP dari Kepala KPPN

3.Maksimum Pencairan Dana (MP) khusus untuk dana PNBP

Uraian SPM

3.SPM-GUP

Surat perintah membayar yang diterbitkan oleh PPSPM dengan membebani DIPA,
yang dananya dipergunakan untuk menggantikan uang persediaan yang telah dipakai.

Ketentuan

SPM GUP Tunai: Batas waktu penyampaian 1 bulan setelah tanggal SP2D UP/GUP
terakhir, apabila jatuh pada hari libur, batas pengajuan SPM menjadi hari kerja
sebelumnya.

SPM GUP KKP:
1.Pertanggungjawaban UP KKP dapat segera dipertanggungjawabkan dengan
SPM GUP-KKP sebesar tagihan KKP
2. hSaertuels
adhildaaknuakaUnPpKeKluPndasitaenri/mpaemdibraeykaernainngkeBpeanddaahBaarnak, maksimal 2 hari kerja
Penerbit KKP
Dokumen persyaratan
Scan SPM

Uraian SPM

15

UANG PERSEDIAAN

4.SPM-GUP Nihil dan PTUP

Merupakan bentuk pertanggungjawaban akhir atas penggunaan
dan UP dan TUP

Ketentuan

SPM-GUP Nihil = Bernilai Nihil, diajukan oleh satker paling
lambat pada akhir tahun anggaran
SPM-PTUP = Bernilai Nihil, dan harus diajukan satker paling

lambat 1
bulan sejak terbitnya SP2D-TUP

Dokumen persyaratan
1. Scan SsePtMor

2. Bukti jika masih ada sisa UP/TUP yang dikembalikan kepada negara

Uraian SPM

SPM-PTUP

SPM-GUP Nihil

16

PENOLAKAN SPM

PENOLAKAN SPM

"Bagaimana penolakan SPM bisa terjadi?"

Penolakan SPM terjadi karena ditemukan kesalahan dan ketidaksesuaian
dokumen dengan ketentuan yang berlaku pada saat pemeriksaan SPM.

"Apa saja alasan yang menyebabkan penolakan
SPM?"

Alasan yang umum terjadi:

1.Uraian tidak tepat
2.Permintaan satker
3.SSP tidak terlampir
4.Tanggal SPM melewati batas penyampaian 2 hari kerja
5.Tandatangan dan stempel pada SPM beserta Lampiran SPM

terindikasi tidak asli/bukan tandatangan dan stempel basah
6.Scan dokumen tidak jelas
7.Dokumen kurang lengkap
8.Suplier yang belum terdaftar
9.Kesalahan kode akun
10.ketidaksesuaian nilai potongan

Kesalahan pada SPM Gaji dan Non Gaji:

1.Terdapat 2 nama bank pada daftar penerima (contoh: BNI dan BRI)
2.Nomor rekening tidak ditemukan
3.Daftar Perubahan Gaji Pegawai tidak sesuai dgn SPM
4.Tanggal pelaksanaan lembur lebih dulu daripada ST lembur
5.Supplier belum terdaftar/tidak ditemukan
6.Nilai potongan pajak pada SPM dan SSP tidak sama
7.ADK error
8.Tanggal ST tidak sesuai (contoh: Tanggal ST lembur Mei 2022, sedangkan

yang dibayarkan adalah lembur periode Juni 2022)
9.Tanggal kuitansi tidak tercantum

17

PENOLAKAN SPM

11. Dasar pembayaran seperti kuitansi/faktur tidak disebutkan
12. Pelaksanaan kegiatan mendahului SK
13. Tertolak sistem SPAN, pastikan input data SPM sudah benar
14. Karwas kontrak tidak terlampir
15. Tanggal BAST tidak lengkap
16. Nomor kontrak pada uraian SPM tidak sesuai
17. Jumlah yang ditagihkan melebihi pagu

Kesalahan pada SPM UP

1.Belum melampirkan Surat Pernyataan UP dari KPA
2.Belum melampirkan Surat Pernyataan akan Menyelesaikan

Rekonsiliasi atau Berita Acara Rekonsiliasi
3.Belum melampirkan Surat Persetujuan TUP
4.Tanggal SPM mendahului tanggal surat pernyataan
5.Nominal persertujuan TUP dan TUP yang diminta tidak

sesuai

Kesalahan pada SPM KP Pajak

1.Data supplier tidak sama
2.SKPKPP terindikasi terdapat perubahan yang dirubah

manual
3.Nama Pemilik rekening, nama WP, Nilai utang pajak

dan/atau pajak yang akan terutang pada SK-PKPP tidak
sesuai dengan SPM

Kesalahan pada SPM Penghasilan PPNPN

1.Tanggal dan/atau bulan SPTJM salah
2.Tanggal SK tidak disebutkan di uraian SPM
3.Tidak menyebutkan dasar SK/ KEP/ SPK sebagai

dasar pembayaran

18

PENOLAKAN SPM

"Apa yang perlu dilakukan agar penolakan
SPM tidak terjadi?"

Untuk menghindari penolakan SPM, pastikan kembali
hal-hal berikut:

Scan dokumen jelas
Uraian SPM telah lengkap
Jumlah halaman SPM lengkap
Seluruh dokumen terlampir
Seluruh dokumen diberi stempel dinas dan tanda tangan basah
Kode akun sesuai
Supplier sudah terdaftar
Periode pembayaran tepat
Nilai potongan pajak pada SPM dan SSP sesuai
Dasar pembayaran seperti kuitansi/faktur telah disebutkan
Jumlah yang ditagihkan tidak melebihi pagu (kontraktual)
Tanggal SPM tidak jatuh pada hari libur
Tanggal SPM tidak melewati batas penyampaian 2 hari kerja

Ingat ketentuan baru SPM Kontraktual
dan Non Kontraktual

Sesuai PMK-59/PMK.03/2022:
1.PPN dipungut oleh bendahara satker (SSP PPN
menggunakan Nama dan NPWP bendahara satker)
2.Penyetoran PPN, NPWP dan Nama WP yang digunakan
adalah NPWP dan Nama WP Instansi
3.Penyetoran pph Pasal 22, NPWP dan nama WP yang
digunakan adalah NPWP dan Nama Rekanan

19

CONTOH SPMCONTOH SPM

SPM Gaji Induk

20

CONTOH SPM

SPM Kekurangan Gaji

21

CONTOH SPM

SPM Gaji Susulan

22

CONTOH SPM

SPM Gaji Terusan

23

CONTOH SPM

SPM Gaji Ke-13

24

CONTOH SPM

SPM Uang Makan

25

CONTOH SPM

SSPPMM UUaanngg LLeemmbbuurr

26

CONTOH SPM

SPM Non Kontraktual

27

CONTOH SPM

SPM Kontraktual (Pembayaran 100%)

28

CONTOH SPM

SPM Kontraktual

29

CONTOH SPM

SPM Uang Muka Kontrak

30

CONTOH SPM

SPM KP

31

CONTOH SPM

SPM Penghasilan PPNPN Induk

32

PENOLAKAN SPM

SPM UP

33

PENOLAKAN SPM

SPM TUP

34

PENOLAKAN SPM

SPM GUP Nihil

35

PENOLAKAN SPM

SPM GUP Nihil

36

PENOLAKAN SPM

SPM PTUP

37