KFR Triwulan I 2022 Provinsi Papua Barat

BAB III ANALISIS TEMATIK taksi, pelaku UMKM, nelayan, penduduk
dengan penghasilan harian) (Maftuchan, 2020).
tidak hanya fokus pada SDM, namun juga terkait
peningkatan skala produksi dan pengolahan, Pemerintah melalui K/L juga melakukan program
pemasaran, serta desain dan teknologi. intervensi guna membantu UMKM bangkit
melawan pandemi Covid-19 melalui:
C.3 Sinergi Kebijakan Pemerintah Pusat-Daerah 1. Pelatihan e-learning yang bersifat skilling dan
Skema perlindungan dan pemulihan UMKM yang
dilakukan pemerintah berupa stimulus fiskal dan re-skilling bagi 5,6 juta tenaga kerja terdampak
moneter meliputi: khususnya di sektor usaha kecil dan mikro.
1. Bantuan sosial bagi UMKM yang masuk dalam 2. Penerapan protokol kesehatan sebagai tindak
lanjut ketentuan Kemenkes (2020) tentang
kategori miskin dan rentan terdampak Covid- protokol pencegahan Covid-19 di area publik
19. Pelaku UMKM dalam skema ini masuk khususnya untuk sektor jasa dan perdagangan.
sebagai penerima bantuan sosial dari 3. Program UMKM Go Online yang per 26
pemerintah. Skema bantuan sosial juga November 2020 dengan jumlah UMKM yang
termasuk penurunan tarif listrik 50 persen telah memasuki ekosistem digital telah
untuk pelanggan listrik 450 watt (Arifin, 2020). mencapai 10,25 juta melampaui target
2. Insentif perpajakan dengan pengenaan tarif program 10 juta UMKM Go Digital pada tahun
PPh 0 persen. bagi UMKM dengan omzet kurang 2020.
dari Rp 4,8 miliar per tahun Fasilitas ini belum 4. Pelatihan online yang menyasar 4 juta UMKM
banyak dimanfaatkan UMKM Setiawan (2020). dengan tujuan: 1) memberikan solusi sekaligus
3. BLT UMKM atau banpres produktif atau medium belajar dan pelatihan yang praktis,
Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) untuk aplikatif, dan menyenangkan; 2) menuntun
UMKM yang belum pernah mendapat UMKM mengambil keputusan jitu; 3)
pembiayaan dari lembaga keuangan atau memberikan kemudahan akses terhadap
simpanan di bank atau di lembaga keuangan di sumber materi peningkatan ketrampilan dan
bawah Rp2 juta, Bantuan yang diberikan wawasan; 4) memonitor kinerja UMKM secara
sebesar Rp600 ribu/bulan selama 4 bulan. lebih mudah dan terukur; 5) meningkatkan
4. Perluasan pembiayaan investasi dan modal SDM UMKM; 6) Pelaku KUKM dapat bertahan,
kerja UMKM dengan memberikan kredit lunak. berinovasi, dan memperbaharui strategi
Kebijakan ini diperlukan untuk menjaga pemasaran di masa pandemi Covid-19.
likuiditas UMKM (Pakpahan, 2020). Program 5. Program belanja di warung tetangga untuk
ini untuk 23 juta UMKM yang belum pernah menjamin pasokan kebutuhan pokok
mendapatkan pembiayaan baik yang masyarakat di warung tradisional dengan
“bankable” maupun “unbankable (Setiawan, harga yang stabil. Program ini bertujuan untuk
2020). memastikan stok kebutuhan masyarakat
5. Penyediaan penyangga produk dalam tersedia dan memperkuat ekonomi serta
ekosistem UMKM. Produk bidang pertanian, menghubungkan warung tradisional dengan
perikanan, kuliner dan industri rumah tangga online platform untuk mengurangi mobilitas
perlu dukungan penyangga untuk memastikan fisik, pemesanan dan pengantaran via jasa
serapan produk, sehingga menjamin antar.
perputaran persediaan produk. Kebijakan ini 6. Pengenalan sistem QRIS sebagai terobosan
lebih bermanfaat jika diiringi dengan ketika belanja daring menjadi pilihan di tengah
menyediakan layanan e-commerce di daerah masa darurat Covid-19. Para pelaku UMKM
penyangga. yang “go online” perlu terobosan cara
6. Kebijakan relaksasi dan restrukturisasi kredit pembayaran yang aman dan mudah. Sistem
bagi UMKM sebagai respons non fiskal. standar QR Nasional “QRIS” diresmikan oleh
pemerintah memberikan keringanan kredit Bank Indonesia dan efektif berlaku per 1
khususnya pekerja informal (ojek online, sopir
Triwulan I 2022
33 Kajian Fiskal Regional

Provinsi Papua Barat

Januari 2020. UMKM dapat menggunakan QRIS BAB III ANALISIS TEMATIK
untuk pembayaran non tunai ketika bisnis
melalui e-commerce menjadi primadona di banyak yang berpikir strategis; 8) banyak yang
masa pandemi Covid-19. belum memiliki perizinan; 9) banyak UMKM yang
7. Program KUMKM Hub Bersama Blibli.com yang tidak bankable, meskipun feasible.
diluncurkan Kementerian Koperasi dan UKM
untuk menggerakkan ekonomi KUMKM dengan Dalam rangka melengkapi aneka kebijakan yang
digitalisasi. Pandemi merubah pola konsumsi telah diluncurkan, diperlukan beberapa langkah
masyarakat dari offline ke online. Pemanfaatan cepat dan strategis guna mengatasi permasalahan
platform e-commerce ini diharapkan mampu UMKM tersebut yang meliputi strategi jangka
memperluas jaringan pemasaran dan pendek dan strategi jangka panjang.
kesempatan UMKM.
8. Penyediaan kanal konsultasi hukum gratis oleh D.1 Sinergi Jangka Pendek
Kementerian Koperasi dan UKM bekerja sama 1. Program perlindungan sosial
dengan Hukumonline Group melalui platform Ditinjau dari aspek kerentanan UMKM yang
digital Justika.com bagi UMKM terdampak terdampak Covid-19 menunjukkan kemampuan
Covid-19 yang memiliki akses layanan hukum bertahan yang semakin kecil dan sangat rentan
yang terbatas. terutama usaha mikro dan kecil. Target penerima
manfaat bantuan sosial seperti PKH, Kartu
Selain mengawal kebijakan pemerintah pusat, Sembako, Diskon Listrik, Bantuan Tunai, BLT Dana
pemerintah Provinsi Papua Barat juga meluncurkan Desa dan Kartu Pra Kerja perlu diperluas cakupan
berbagai kebijakan antara lain: dan waktunya.

1. Dukungan program pemerintah melalui Dinas 2. Insentif perpajakan
KUKM yang meliputi: pelatihan pengembangan Pemberian insentif pajak berupa pengenaan tarif
kewirausahaan dan keunggulan kompetitif PPh 0 persen belum banyak dimanfaatkan UMKM.
UMKM; program pemberdayaan ekonomi Hal ini disebabkan banyak UMKM yang tidak
kerakyatan; serta program pengembangan mendapatkan informasi. Diperlukan kebijakan
bisnis inkubator. untuk memberikan insentif ini tanpa melalui
prosedur, pencarian informasi dan lainnya
2. Mengikuti expo produk. melainkan seluruh UMKM yang memenuhi kriteria
3. Fokus ke promosi produk UMKM. langsung mendapatkan insentif.
4. Digitalisasi marketing pada pelaku usaha.
5. Bimbingan teknis untuk peningkatan SDM 3. BLT UMKM atau Banpres Produktif atau
Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM)
UMKM.
6. Meningkatkan akses UMKM ke pembiayaan Salah satu program pemerintah untuk memastikan
UMKM tetap berjalan di masa pandemi Covid-19
KUR UMi. adalah BLT sebesar Rp 2,4 juta. Hambatan
implementasi program ini karena masih banyak
D. Dukungan Kebijakan dan Stimulus Fiskal pengusaha mikro yang belum terdaftar. Selain itu,
pengusaha mikro belum terhubung ke lembaga
Berdasarkan hasil kajian sebelumnya yang telah perbankan. Hal ini yang membuat pemerintah
dilakukan oleh Setiawan (2020), permasalahan kesulitan untuk mendata peserta penerima BLT.
yang umum dihadapi UMKM yaitu: 1) produk belum Oleh karena itu, sistem database yang terpadu antar
standar; 2) kurang fokus pada produk/layanan K/L yang membidani UMKM perlu dibangun untuk
tertentu; 3) pemasaran masih sederhana; 4) memperoleh informasi secara efektif dan efisien.
administrasi usaha masih seadanya; 5) pengelolaan
keuangan masih sederhana; 6) banyak yang 4. Perluasan pembiayaan investasi dan modal
mengandalkan pasar lokal dan kenalan serta kerja UMKM
banyak yang belum memanfaatkan teknologi
informasi (online); 7) cenderung cepat puas, belum Program ini dilakukan untuk mendorong
perbankan agar memberi kredit lunak bagi UMKM.
Triwulan I 2022 Program ini diberikan kepada UMKM yang belum

Kajian Fiskal Regional 34

Provinsi Papua Barat

BAB III ANALISIS TEMATIK 9. Korporatisasi UMKM
Pemerintah perlu mengimplementasikan konsep
pernah mendapatkan pembiayaan dari perbankan korporatisasi UMKM agar kontribusi UMKM
dan lembaga keuangan baik UMKM yang bankable semakin luas. Konsep ini mengelompokkan usaha
maupun unbankable dengan target 23 juta UMKM. kecil sejenis dalam satu koperasi, dan selanjutnya
Target tersebut perlu diperluas mengingat jumlah koperasi-koperasi tersebut membuat Badan Usaha
UMKM di Indonesia sebanyak 64 juta. Milik Rakyat (BUMR) dalam bentuk Perseroan
Terbatas. Jika konsep ini berhasil akan memberikan
5. Penyediaan penyangga produk kemudahan perbankan karena mempunyai
Pemerintah melalui K/L, BUMN dan Pemda menjadi nasabah yang sizeable sehingga bisa
penopang ekosistem UMKM. Produk sektor dikomparasikan dan mengangkat UMKM yang
perikanan, pertanian, industri rumah tangga dan berpotensi (Asikin, 2020).
kuliner perlu penopang untuk memastikan
serapannya. Langkah-langkah seperti menjadikan 10. Peningkatan peran asosiasi UMKM
UMKM prioritas dalam pengadaan barang/jasa dan Asosiasi para pelaku UMKM seperti IPMI Kadin,
optimalisasi peran platform belanja digital Apindo, dan Komunitas lainnya perlu berperan
pemerintah/BUMN (Laman UKM, Bela Pengadaan, serta dalam sosialisasi kebijakan pemerintah, dan
Pasar Digital-PaDi UMKM) untuk menyerap produk memberikan dorongan bagi semua stakeholder
UMKM dengan melibatkan sebanyak mungkin UMKM mengambil peran terbaik.
BUMN perlu diperluas dan ditingkatkan.
11. Peningkatan fungsi Lembaga Layanan
6. Pembentukan satgas permodalan Pemasaran Koperasi dan UKM (LLPKUKM)
Penyerapan modal untuk UMKM selama ini belum
maksimal karena terkendala administrasi yang LLP-KUKM mempunyai tugas pokok dan fungsi
membuat pelaku UMKM enggan mengajukan seperti pelaksana layanan informasi pasar, promosi
pinjaman. Seperti dikatakan Situmorang (2020) produk, sarana dan jaringan pemasaran serta
pemerintah bisa membentuk Satgas Permodalan distribusi produk, konsultasi, inkubasi, dan
UMKM untuk membuat rumusan penyaluran modal peningkatan kemampuan manajemen. Lembaga ini
dengan syarat yang bisa dipenuhi seperti prospek, dapat meningkatkan layanannya sebagai wadah
lama usaha dan jenis usaha. Untuk menggerakkan klinik bagi UMKM dengan mengembangkan layanan
UMKM sangat mudah jika pemerintah memberi konsultasi, seminar, coaching, pendampingan,
modal kerja dengan syarat yang mudah dan penguatan satgas dan sentra produksi dengan
terjangkau. Penanganan UMKM perlu mendatangkan ahli dan orang-orang terbaik untuk
menggunakan manajemen krisis dengan melakukan pendampingan online atau tatap muka
memprioritaskan UMKM. bergantung kebutuhan, baik dari segi manajemen,
pemasaran, SDM, keuangan dan produksi. Di masa
7. Perluasan program UMKM Go Digital pandemi Covid-19, LLP-KUKM dapat melakukan
Pemerintah dapat memperluas program UMKM Go pembinaan UMKM dengan merubah strategi bisnis
Digital guna melibatkan lebih banyak lagi UMKM dan mendorong inovasi sesuai dengan kondisi.
yang memanfaatkan platform digital. UMKM perlu
mengenal digital marketing untuk melakukan 12. Penguatan sinergi dan kerja sama antar
strategi pemasaran dan promosi yang efisien. lembaga

8. Bantuan distribusi logistik produk UMKM Guna memberdayakan dan menguatkan UMKM,
Burhan (2020) menjelaskan pengguna jasa layanan perlu disusun kebijakan dan strategi
antar makanan naik 30% di masa pandemi. pemberdayaan yang menyeluruh dan terpadu
Pemerintah dapat melibatkan BUMD, BUMN atau untuk memperkuat koordinasi lintas instansi.
perusahaan ekspedisi untuk mengantarkan produk Kebijakan pemberdayaan UMKM untuk mendukung
UMKM. Perusahaan tersebut perlu diberi insentif efektivitas program agar tidak tumpang tindih
untuk mengurangi biaya pengiriman. sehingga setiap instansi dapat mengambil peran
optimal sekaligus melakukan penguatan proses
monitoring pelaksanaan program pemberdayaan
UMKM di masa pandemi Covid-19.

35 Kajian Fiskal Regional Triwulan I 2022

Provinsi Papua Barat

13. Pelaksanaan Protokol Kesehatan BAB III ANALISIS TEMATIK
UMKM harus menjalankan protokol kesehatan
ketat dalam menjalankan aktivitasnya. Pakpahan ke ekosistem digital untuk meningkatkan
(2020) memberikan saran untuk menjadikan keberlanjutan usaha. Beberapa manfaat
protokol kesehatan yang ketat sebagai sarat penggunaan teknologi digital adalah peningkatan
pemberian izin operasi bagi UMKM untuk pendapatan hingga 80 persen, 1,5 kali lebih
meminimalkan penyebarluasan Covid-19. memungkinkan untuk memperluas kesempatan
kerja, 17 kali lebih mungkin menjadi lebih inovatif
D.2 Sinergi Jangka Panjang dan UMKM lebih kompetitif (Delloite, 2015).
1. Penyusunan Road Map Pengembangan UMKM
Pemerintah perlu membuat peta jalan 3. Pengembangan Model Bisnis UMKM
pengembangan UMKM untuk menghadapi pandemi Hadi (2020) menunjukkan penggunaan Business
Covid-19. Masing-masing perangkat daerah yang Model Canvas dapat dipakai untuk merumuskan
terkait dengan pengembangan UMKM melakukan strategi terbaik dalam pengembangan UMKM
langkah koordinatif dan duduk bersama untuk sebagai percepatan revitalisasi UMKM.
membuat program secara terpadu dan tidak
tumpang tindih. 4. Peningkatan dan Pemanfaatan Program
Corporate Social Responsibility
2. Pemanfaatan platform Digital/Market Place
Dalam jangka panjang, teknologi digital harus Pemerintah dapat menggandeng usaha besar dan
menjadi platform utama bisnis UMKM. Pakpahan korporasi baik swasta maupun BUMN untuk
(2020) menyebutkan pemanfaatan teknologi digital menyalurkan dana Corporate Social Responsibililty
dalam proses produksi, promosi, menentukan (CSR). Perusahaan-perusahaan tersebut dapat
pasar potensial. Menjalankan bisnis dan terhubung menjadikan UMKM mitra binaan dalam lini
bisnisnya, sehingga secara tidak langsung
berdampak positif terhadap keberlanjutan
perusahaan itu sendiri sebagai pemberi CSR.

Boks 3.1
Pemberdayaan UMKM di Papua Barat

Perempuan Pengusaha

Usaha Mikro Kecil dan Menengah memiliki posisi penting, bukan saja dalam penyerapan tenaga kerja dan
kesejahteraan masyarakat di daerah, dalam banyak hal mereka menjadi perekat dan stabilisator dalam masalah
kesenjangan sosial. Sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu upaya untuk menumbuhkan iklim kondusif bagi
perkembangan UMKM dalam mempercepat pembangunan daerah. Rendahnya resistensi oleh krisis ekonomi
bagi kelompok industri kecil menengah, termasuk di dalamnya adalah industri berskala mikro, membuat
kelompok ini mengalami perkembangan justru di saat industri besar mengalami penurunan. Dengan demikian
maka industri kecil khususnya yang dijalankan oleh perempuan diharapkan mampu mengambil peran sebagai
break-through bagi bangkitnya kembali sektor industri di daerah.

Beberapa angka menunjukkan bahwa Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) memainkan suatu peran yang
sangat vital dalam pembangunan dan perkembangan perekonomian Indonesia. Di Papua Barat UMKM sangat
penting bukan hanya disebabkan karena kemampuannya dalam hal penyerapan tenaga kerja yang sangat banyak
dibandingkan dengan kemampuan usaha besar, tetapi juga karena kemampuannya memberikan kontribusi bagi
pembentukan dan pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Di Provinsi Papua Barat walaupun tidak ada data yang spesifik tentang usaha yang dijalankan oleh perempuan
namun berdasarkan fakta yang ditemukan di lapangan bahwa mayoritas Usaha Mikro Kecil dan Menengah
(UMKM) yang terdapat di provinsi ini dikelola dan dijalankan oleh perempuan. Ketidaktersediaan data mengenai
perempuan pelaku usaha mikro kecil dan menengah ini karena pendataan dilakukan tidak dispesifikasikan
antara pelaku usaha perempuan dan laki-laki. Ketidaktersediaan data yang lebih spesifik ini yang kemudian
relatif menyebabkan perempuan pelaku usaha di Papua Barat kurang mendapat perhatian dari pemerintah dan
stakeholder lainnya sehingga kurang mampu mengembangkan usahanya dengan baik walaupun usaha yang
mereka jalankan rata-rata memiliki prospek yang positif untuk berkembang.

Triwulan I 2022 Kajian Fiskal Regional 36

Provinsi Papua Barat

BAB III ANALISIS TEMATIK

Dalam upaya pengembangan perempuan pengusaha UMKM di Papua Barat melalui pemberdayaan
entrepreneurship dan ekonomi kerakyatan, mayoritas usaha yang dijalankan oleh perempuan dan dampaknya
terhadap penyerapan tenaga kerja di Papua Barat antara lain usaha penjual pinang, penjual ikan asap serta
pengrajin kerang.

Penjual Pinang
Dari amatan empiris, setiap sudut jalan di Papua Barat banyak ibu-ibu/perempuan atau sering disebut
“MAMA” berdagang buah pinang untuk di konsumsi oleh masyarakat baik laki-laki maupun perempuan,
namun penjualan yang dilakukan oleh perempuan asli Papua tersebut sepertinya hanya sekedar menjual, dan
tidak menciptakan nilai tambah dari penjualan yang dihasilkan tersebut.

Penjual Ikan Asap
Setiap pasar yang ada di Papua Barat termasuk salah satunya adalah pasar Borobudur di Kabupaten
Manokwari selalu ramai dikunjungi masyarakat setiap harinya. Sejak sore hari banyak perempuan menjual
ikan baik masih mentah maupun yang sudah diolah menjadi ikan asap. Namun, mereka menjual dengan harga
rendah karena jumlah ikan tangkapan serta penjualnya dibandingkan pembeli yang datang dipasar tersebut
tidak berimbang.

Kerajinan Tangan dari Kerang dan Kayu
Papua Barat memiliki potensi pengembangan produk UMKM yang cukup menarik hasil dari kreasi orang asli
Papua (OAP) salah satunya kerajinan tangan khas Papua yang berasal dari bahan kerang dan kayu. Namun,
kerajinan yang unik tersebut tidak diimbangi dengan packaging yang menarik sehingga pengemasan terkesan
sederhana dan tidak terlihat elegan.

Penguatan dan Pengembangan Pasar
Selama ini pengusaha UMKM perempuan di Papua Barat dalam memasarkan produknya masih terpusat pada
tempat atau lokasi keberadaannya saja. Walaupun produk yang dihasilkan memiliki konsumen yang berasal
dari daerah yang berbeda, namun untuk mendapatkannya, konsumen sendiri yang langsung mendatangi lokasi
usaha tersebut. Biasanya pembeli dari luar Papua Barat menitipkan kepada famili atau kenalan mereka untuk
membeli dan mengirimnya. Seperti halnya ikan asap yang dapat dijadikan oleh-oleh untuk keluarga di daerah
lain, dapat menjadi sebuah peluang bagi pengusaha untuk mengembangkan pemasarannya sebagai produk
makanan khas dari Papua Barat.

Produk-produk UMKM Papua Barat, belum begitu menjamah pasar regional dan global. Padahal produk-
produk tersebut, umumnya merupakan jenis produk yang bersifat khas, sehingga sulit untuk diperoleh di
daerah lainnya. Kondisi ini merupakan sebuah peluang bagi pelaku UMKM untuk mengembangkan pasar ke
wilayah yang belum terlayani. Meskipun demikian, strategi perluasan pasar memiliki risiko yang cukup besar.
Hal tersebut disebabkan karena belum ada parameter acuan yang jelas dalam memberikan informasi terkait
daya serap pasar. Namun tentunya pelaku usaha sudah melakukan perhitungan dan perkiraan atas fakta
bahwa produk-produk yang mereka hasilkan sudah dikenal di daerah yang dituju. Ikan asap dan kerajinan
kerang misalnya, walaupun khas dari daerah Indonesia Bagian Timur, produk ini sudah dikenal di berbagai
daerah. Oleh karena itu, produk-produk UMKM perempuan dari Papua Barat seperti kerajinan kerang, maket
rumah adat kaki seribu, dan produk lainnya, sesungguhnya memiliki potensi untuk memiliki teritorial pasar
yang lebih luas.

37 Kajian Fiskal Regional Triwulan I 2022

Provinsi Papua Barat

Halaman ini sengaja dikosongkan

Triwulan I 2022 Kajian Fiskal Regional
Provinsi Papua Barat

SIMPULAN DAN

REKOMENDASI

A. SIMPULAN BAB IV SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan pembahasan dan analisis seperti yang tahun sebelumnya. Sementara realisasi belanja
telah diuraikan sebelumnya, maka dapat diambil APBN mencapai Rp3.484,91 miliar atau turun -
kesimpulan sebagai berikut: 1,97 persen, sebagian besar didorong oleh laju
realisasi belanja modal yang turun signifikan (-
1. Kinerja perekonomian Papua Barat selama 68,88 persen, yoy).
triwulan I 2022 pada beberapa lapangan usaha 6. Realisasi penerimaan perpajakan pemerintah
penopang perekonomian mengalami pusat di Papua Barat sampai dengan triwulan I
penurunan. Penurunan kinerja tersebut 2022 mencapai Rp354,77 miliar atau menurun
berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang -13,46 persen (yoy), sedangkan realisasi
tumbuh negatif -1,01 persen (yoy). PDRB pendapatan bukan pajak tercatat Rp82,64
mampu mencapai angka Rp21.889,57 miliar, miliar atau 29,50 persen dari target. Adanya
dan inflasi yang terkendali pada angka 2,83 setoran wajib pajak yang pada tahun 2021
persen (yoy). belum menyetorkan kewajiban PPh, kenaikan
PPN Impor dari industri semen yang
2. Tingkat kesejahteraan penduduk di Papua melakukan impor bahan bakar, serta
Barat berdasarkan perhitungan terakhir keberhasilan Program Pengungkapan Sukarela
(Februari 2022) menunjukkan perbaikan. Hal (PPS) dalam mendorong naiknya penerimaan
ini terlihat dari tingkat pengangguran yang PPh Final, menjadi pendorong realisasi
turun menjadi 5,78 persen atau mampu penerimaan.
menyediakan tambahan lapangan pekerjaan 7. Besaran realisasi belanja pemerintah pusat
bagi ±5.754 orang, disertai dengan perhitungan sampai dengan berakhirnya triwulan I 2022
September 2021 terkait nilai gini ratio yang mencapai Rp1.010,03 miliar atau turun -29,61
juga menurun menjadi 0,374, serta tingkat persen dibandingkan periode yang sama tahun
kemiskinan yang turun menjadi 21,82 persen. sebelumnya. Khusus untuk belanja modal, laju
realisasi yang rendah (-68,88 persen, yoy)
3. Target pendapatan APBN Papua Barat tahun karena pelaksanaan kegiatan dan beberapa
2021 ditetapkan lebih realistis atau turun -8,29 proyek infrastruktur yang belum dimulai.
persen dibandingkan target tahun 2021. 8. Komponen terbesar dari TKDD yang diterima
Penurunan target tersebut sebagian besar Papua Barat adalah DAU (38,18 persen) yang
dipengaruhi oleh komponen PPN (-21,43 digunakan untuk membiayai pelaksanaan tata
persen, yoy), didasari oleh adanya kebijakan kelola pemerintahan, dan khusus di masa
yang menaikkan tarif PPN menjadi 11 persen. pandemi diperuntukkan juga bagi dukungan
Kenaikan ini diperkirakan akan mengurangi program vaksinasi dan pemberian insentif
volume ekonomi karena adanya kenaikan biaya tenaga kesehatan.
yang harus ditanggung konsumen. 9. Pada tahun 2022, desain kebijakan belanja
didasarkan pada belanja yang dapat segera
4. Dari aspek belanja APBN terjadi kondisi meningkatkan konsumsi, produksi dan volume
sebaliknya dengan kenaikan alokasi 6,98 jual beli dengan tetap menjaga daya beli
persen. Kenaikan merupakan andil dari masyarakat miskin dan rentan miskin. Khusus
Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) untuk belanja yang dipandang perlu atau
yang meningkat 19,19 persen (yoy), sedangkan menjadi prioritas pembangunan tetap
komponen belanja pemerintah pusat diwujudkan agar tetap menghasilkan output
mengalami penurunan kecuali belanja pegawai yang berkualitas (strategis), serta mendorong
dan bantuan sosial. percepatan pembangunan dan peningkatan
kualitas SDM (pendidikan dan kesehatan).
5. Hingga berakhirnya triwulan I 2022, 10. Sepanjang tahun 2022, beberapa output
pendapatan APBN di Papua Barat mampu strategis APBN tercatat memiliki realisasi yang
terealisasi 14,71 persen atau sebesar Rp437,41
miliar. Besaran realisasi tersebut tumbuh Kajian Fiskal Regional 38
negatif -11,32 persen dari periode yang sama
Provinsi Papua Barat
Triwulan I 2022

BAB IV SIMPULAN DAN REKOMENDASI (termasuk dana tambahan infrastruktur)
menjadi komponen yang belum memiliki
cukup besar, seperti Layanan Angkutan Laut serapan.
Perintis Prioritas Nasional (PEN) senilai 15. Rendahnya tingkat realisasi DAK Fisik
Rp13,35 miliar (24 layanan), pengembangan disebabkan oleh ketentuan dalam pengelolaan
bandar udara Rendani (Rp11,15 miliar) dan DAK yang melibatkan Aparat Pengawas
bandar udara DEO (Rp11,50 miliar), angkutan Internal Pemerintah (APIP) pemerintah daerah
udara perintis senilai Rp3,53 miliar (2 dalam review di awal kegiatan dan atas laporan
layanan), fasilitas pelabuhan dan kapal laut tahun sebelumnya yang masih dilakukan, selain
(Rp6,36 miliar), serta pembangunan kawasan adanya keterlambatan penyampaian dokumen
kakao 30 hektar (Rp0,63 miliar). Selain itu, oleh SKPD penanggung jawab. Pada Dana
bantuan siswa BOS telah tersalurkan kepada Otsus, proses perencanaan dan penentuan
299 siswa (Rp0,35 miliar). target sasaran yang cenderung lambat,
11. Sebagaimana tren pelaksanaan APBN beberapa ditambah dengan keterlambatan penyampaian
tahun terakhir, ditambah konsistensi upaya laporan penyaluran sebelumnya menjadi
pemulihan ekonomi yang terdampak pandemi penghambat dalam realisasi.
melalui akselerasi belanja, serta faktor-faktor 16. Realisasi APBD di Papua Barat di tahun 2022
yang mempengaruhi capaian APBN di Papua diperkirakan hanya akan mencapai ±95 persen.
Barat, maka tingkat realisasi pendapatan Sementara itu, mobilitas masyarakat dan
diperkirakan mampu mencapai ±98 persen, volume kegiatan ekonomi yang kembali
sedangkan belanja APBN mencapai ±95 persen. longgar, membuat perkiraan realisasi belanja
12. Target pendapatan APBD di Papua Barat daerah mampu mencapai ±90 persen. Dengan
mengalami meningkat 6,09 persen dari tahun demikian, diperkirakan terjadi defisit anggaran
sebelumnya. Kenaikan tersebut disebabkan sebesar Rp1.775,48 miliar.
oleh pendapatan transfer yang berasal dari 17. UMKM Papua Barat tahun 2021 tercatat
pemerintah pusat kembali mengalami tumbuh negatif -48,56 persen (3.468 unit) jika
peningkatan atau tidak seperti dua tahun dibandingkan dengan jumlah unit pada tahun
sebelumnya. Sementara itu, alokasi belanja 2019 sehingga menyebabkan penurunan
ditetapkan sebesar Rp21.095,19 miliar atau penyerapan tenaga kerja pada sektor UMKM
turun -12,18 persen (yoy). sebesar -40,95 persen atau menjadi 7.344 jiwa
13. Total realisasi pendapatan APBD di Papua (1,01 persen dari keseluruhan penduduk usia
Barat hingga berakhirnya triwulan I 2022 kerja di Papua Barat).
mencapai 12,34 persen (Rp2.665,70 miliar) 18. Berdasarkan hasil pengolahan data pada
dari target. Jika dibandingkan dengan besaran pengukuran peranan produktivitas dan
realisasi tahun periode yang sama tahun pendapatan (pengukuran jangka pendek)
sebelumnya, pendapatan tumbuh 15,78 persen. sebagai bentuk kontribusi UMKM dalam
Dari aspek belanja, realisasi yang tercatat peningkatan PDRB, didapatkan bukti adanya
mencapai 4,35 persen dari alokasi pengaruh tunggal yang signifikan pada
(Rp22.168,94 miliar). Masih rendahnya produktivitas UMKM. Sedangkan pendapatan
realisasi belanja tersebut jika dibandingkan negara dan daerah tidak memiliki pengaruh
dengan capaian realisasi pada belanja APBN pada pembentukan PDRB, meskipun secara
disebabkan oleh terlambatnya pelaksanaan bersama-sama semua variabel independen
berbagai kegiatan yang telah direncanakan. tersebut berpengaruh terhadap PDRB.
14. Tingkat realisasi pendapatan transfer APBD di 19. Fokus pada peningkatan nilai produktivitas
Papua Barat pada triwulan I 2022 mencapai dan pendapatan tidak akan membawa
12,26 persen dari total pagu atau tumbuh 16,85 perubahan, karena adanya koefisien pengaruh
persen (yoy). Dari keseluruhan pendapatan, yang tidak searah. Dampak peningkatan
tingkat realisasi tertinggi adalah DAU dengan
realisasi yang rutin. DAK Fisik dan Dana Otsus

39 Kajian Fiskal Regional Triwulan I 2022

Provinsi Papua Barat

produktivitas dan penerimaan pendapatan BAB IV SIMPULAN DAN REKOMENDASI
terhadap PDRB memiliki pengaruh yang
berbeda. maupun pengobatan secara konsisten terlebih
20. Pada nilai produktivitas UMKM yang dahulu agar memberikan keyakinan, dan
berpengaruh signifikan namun negatif, harapan kepada masyarakat untuk tetap dapat
banyaknya hasil usaha yang keluar Papua menjalankan kesehariannya dengan berbagai
Barat, atau pemilik usaha merupakan penyesuaian/adaptasi yang dilakukan.
pendatang yang menyimpan dan menggunakan 3. Sebagai komponen utama pemulihan ekonomi,
keuntungan usaha di daerah asalnya, serta pengeluaran pemerintah di Papua Barat harus
bahan baku dam nilai tambah terhadap lebih difokuskan ke daerah pedesaan dan
produksi yang juga tidak dibelanjakan di Papua remote area. Hal ini didasarkan fakta bahwa
Barat menyebabkan tidak optimalnya dalam 86,8 persen dari 219,07 ribu jiwa penduduk
mendorong PDRB. miskin di Papua Barat sebagian besar berada di
21. Pada pendapatan UMKM, adanya perbedaan daerah pedesaan yang terpencil. Berbagai
ketetapan tarif dan pelaksanaan pemungutan sektor yang mendapatkan stimulus pemulihan
antara Pemerintah Pusat dan Daerah ditengarai (non bantuan sosial) sebagian besarnya
juga turut berdampak pada perbedaan arah tercurah ke daerah perkotaan sehingga
pengaruh. Pajak APBN lebih konsisten dan manfaatnya belum banyak dinikmati oleh
dengan upaya pemungutan yang tegas, penduduk pedesaan yang banyak bekerja di
sedangkan pajak daerah dapat dipengaruhi sektor pertanian, perkebunan dan perikanan,
oleh faktor non teknis (nepotisme) dan sering serta sektor-sektor informal lainnya.
terjadi penyalahgunaan wewenang. Belum 4. Meskipun pemulihan masih menjadi kebijakan
optimalnya pajak daerah yang bersumber dari utama, namun pemerintah tetap perlu
UMKM membuat korelasinya terhadap PDRB memprioritaskan peningkatan kualitas
memiliki arah negatif, semakin besar ekonomi melalui penyediaan sarana
penerimaan pajak daerah berpengaruh negatif infrastruktur yang layak dan memadai di
terhadap PDRB. daerah pedesaan dan remote area terutama
sarana pendidikan, kesehatan dan transportasi
B. REKOMENDASI beserta tenaga pendidikan dan kesehatan yang
handal di bidangnya. Selain akan memberikan
Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan di atas, dampak perekonomian dalam jangka panjang,
beberapa rekomendasi yang diajukan di antaranya: perwujudan prioritas tersebut akan
mengurangi pengangguran dalam jangka
1. Covid-19 masih belum hilang, meskipun kurva pendek apabila proyek dilaksanakan dengan
kasus positif dan kematian melandai, sehingga skema padat karya.
masih diperlukan kewaspadaan akan 5. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah perlu
datangnya gelombang baru seiring mutasi virus melakukan akselerasi dalam pelaksanaan
yang tidak pernah berhenti dan pelaksanaan seluruh belanja karena belanja pemerintah
vaksinasi yang terkendala keterbatasan sarana akan menjadi alat utama dalam menggerakkan
dan kapasitas kesehatan, serta rendahnya perekonomian melalui peningkatan konsumsi.
kepatuhan masyarakat. Oleh karena itu, 6. Realisasi belanja infrastruktur yang lambat,
pemerintah pusat dan daerah harus responsif baik itu yang bersumber dari APBN (DAK Fisik)
dalam menghadapi perubahan keadaan dengan maupun APBD, perlu dioptimalisasi dengan
menyiapkan kebijakan secara cepat. percepatan karena kondisi infrastruktur yang
tidak memadai akan menghambat
2. Upaya pemulihan dari pemerintah pusat dan produktivitas pemasaran hasil usaha
pemerintah daerah perlu diawali dengan masyarakat. Di sisi lain, adanya belanja
penyelesaian masalah kesehatan baik itu infrastruktur yang padat karya akan dapat
pencegahan perluasan, penanggulangan, mengurangi pengangguran dengan segera.

Triwulan I 2022 Kajian Fiskal Regional 40

Provinsi Papua Barat

BAB IV SIMPULAN DAN REKOMENDASI a. Meningkatkan basis data melalui: (1)
pendataan ulang wajib pajak dan objek
7. Pemerintah daerah di Papua Barat perlu pajak, (2) peningkatan koordinasi internal
mengoptimalisasi anggaran belanja wajib pemerintah daerah terutama kepada
melalui pelaksanaan program yang efektif dan badan/dinas perizinan daerah dan (3)
efisien, serta memiliki sinergi dengan pemanfaatan data pihak ketiga seperti BPN
pemerintah pusat berupa kegiatan pengadaan, setempat untuk penerimaan PBB;
pembangunan dan pemeliharaan sarana
prasarana pendidikan dan kesehatan yang b. Melakukan kerja sama dan koordinasi
saling melengkapi dan tidak ada duplikasi, dengan kantor pelayanan pajak dan kantor
serta lebih awal sehingga dapat selesai pada pelayanan kekayaan negara dan lelang
satu tahun anggaran dan segera mengatasi setempat dalam penilaian dan penagihan
segala keterbatasan. pajak daerah;

8. Pemerintah daerah harus meningkatkan c. Melakukan koordinasi dengan aparat
kualitas belanja daerah (quality of spending) kepolisian, Kejaksaan, BPK dan BPKP
yang berorientasikan kepada hasil dan manfaat setempat dalam pemeriksaan pajak daerah;
yang dirasakan oleh publik. Caranya dengan
melakukan perencanaan anggaran yang baik d. Melakukan modernisasi sistem dan tata kola
dan tepat waktu, membuat prioritas belanja dengan cara: (1) memanfaatkan teknologi
dan melaksanakannya dengan disiplin yang informasi untuk basis data dan pelayanan;
tinggi sesuai prinsip ekonomis, efektif dan (2) membangun organisasi pemungutan
efisien. Untuk mendukung kualitas dari belanja pajak yang handal dan (3) menyusun
daerah, pengeluaran pemerintah daerah juga Standar Operasional Prosedur (SOP)
harus dilakukan secara transparan dan pemungutan dan pelayanan;
akuntabel.
e. Meningkatkan kapasitas sumber daya
9. Sebagai upaya peningkatan kesejahteraan manusia melalui: (1) pelaksanaan dan
petani dan nelayan sebagai profesi dari penambahan jumlah diklat penilaian,
sebagian besar tenaga kerja di Papua Barat, penagihan dan pemeriksaan; (2)
pemerintah daerah perlu melakukan pelaksanaan kerja sama dengan pemerintah
pemerataan akses petani terhadap pupuk daerah lain yang sukses dalam pemungutan
bersubsidi, bibit gratis, serta fasilitas pajak daerah.
pendukung pemasaran produk, misalnya cold
storage untuk produk segar, gudang, tempat 11. Berdasarkan kontribusi sektoral terhadap
pengolahan, dan lainnya. Pemerintah daerah perekonomian, diantara kebijakan dan strategi
juga perlu meningkatkan ketersediaan lahan pemulihan serta pengembangan sektoral yang
pertanian baru untuk mengatasi terbatasnya dapat ditempuh pemerintah daerah di Papua
lahan pertanian pangan, sekaligus memberikan Barat di antaranya:
kepastian status tanah puntuk pengembangan a. Apabila dalam proses pemulihan lebih
lahan pertanian (status tanah adat/tanah mengutamakan pertumbuhan ekonomi
ulayat). Pada sektor perikanan, pemerintah yang positif, sebaiknya pemerintah daerah
daerah perlu memastikan ketersediaan BBM di Papua Barat lebih fokus untuk
yang cukup dengan harga resmi yang mendorong pertambangan dan penggalian,
ditetapkan pemerintah dan mudah diakses serta industri pengolahan migas
nelayan. dikarenakan besarnya kontribusi terhadap
PDRB.
10. Berdasarkan perhitungan potensi pajak daerah b. Apabila sasaran utama dari proses
dan tax ratio, di antara kebijakan dan strategi pemulihan adalah peningkatan pendapatan
pemerintah daerah di Papua Barat untuk per kapita masyarakat, maka kebijakan
meningkatkan penerimaan pajak daerah yaitu: pemerintah daerah di Papua Barat
sebaiknya lebih fokus untuk mendorong

41 Kajian Fiskal Regional Triwulan I 2022

Provinsi Papua Barat

sektor pertanian dan perikanan BAB IV SIMPULAN DAN REKOMENDASI
dikarenakan memiliki tenaga kerja
terbanyak. pemerintah pusat dan daerah di Papua Barat
c. Apabila fokus pemulihan ekonomi regional perlu menyiapkan skema kebijakan berupa
adalah peningkatan kesempatan kerja, realokasi dan refocusing belanja pemerintah
maka kebijakan pemerintah daerah di untuk menyesuaikan dengan kenaikan harga
Papua Barat sebaiknya lebih dengan tetap mengutamakan alokasi belanja
mengutamakan industri lainnya dan perlindungan sosial kepada kelompok
industri makanan-minuman karena masyarakat yang berpendapatan menengah ke
memiliki multiplier effect yang besar dengan bawah. Hal ini untuk meningkatkan daya beli
menjadi pendorong bagi perkembangan dan konsumsi masyarakat sehingga diharapkan
usaha lainnya (penyedia bahan baku, tetap menjaga tren positif pertumbuhan
transportasi, jasa-jasa, konstruksi, ekonomi regional
perdagangan skala kecil). 16. Pemerintah perlu meningkatkan keterlibatan
12. Pemerintah daerah perlu untuk lebih terlibat Orang Asli Papua (OAP) dalam pelaksanaan
dalam program pemulihan ekonomi sesuai berbagai program untuk menciptakan
dengan kapasitas dan kemampuan keuangan, penerimaan masyarakat dan mencegah
serta potensi yang dimiliki. Hal ini karena timbulnya ancaman keamanan terhadap
kebijakan pemerintah pusat yang lebih luas dan pembangunan Selain itu, keterlibatan OAP
umum, harus dibarengi dengan kebijakan merupakan bagian dari pemberdayaan
pemerintah daerah yang lebih khusus dan masyarakat dalam rangka percepatan
terarah. pembangunan ekonomi, peningkatan
13. Pemerintah daerah perlu mengoptimalisasi kesejahteraan dan kemajuan masyarakat di
pelaksanaan program pemulihan ekonomi Papua Barat.
melalui: (1) peningkatan koordinasi dan
sinergi, baik itu antar pemerintah kabupaten/
kota, antara pemerintah kabupaten/kota dan
provinsi, maupun dengan pemerintah pusat;
(2) peningkatan kualitas, cakupan, dan sasaran
pelaksanaan program dengan menambah
tenaga kesehatan berbasis masyarakat di
lapangan; (3) pelaksanaan monitoring dan
evaluasi rutin baik itu dari tingkat kabupaten/
kota, pemerintah provinsi untuk menjaga
tingkat ketercapaian sasaran program,
dampaknya bagi masyarakat, serta tingkat
keberlanjutannya di masa depan.
14. Dengan dicanangkannya KEK Sorong sebagai
prioritas nasional untuk pembangunan
kawasan timur Indonesia. Pemerintah perlu
memberikan beragam fasilitas teknis dan
insentif di dalam KEK Sorong yang akan
menarik minat investor, baik dalam maupun
luar negeri untuk memajukan industri dan
membangun proses integrasi hulu-hilir.
15. Untuk mengatasi dampak buruk yang akan
terjadi akibat kenaikan tarif PPN dan BBM,

Triwulan I 2022 Kajian Fiskal Regional 42

Provinsi Papua Barat

Halaman ini sengaja dikosongkan

Kajian Fiskal Regional Triwulan III 2021
Provinsi Papua Barat

Arini dan Subekti, Sri. (2019). Canning Process Lemuru DAFTAR PUSTAKA
Fish (Sardinella longiceps) in CV. Pasific
Harvest, Banyuwangi, East Jawa. Journal of Ismail, Muhamad. (2015). Development Strategies in
Marine and Coastal Science Vol. 8 Ed 2, pp. 56- Papua Economic Democracy. Jurnal Bina Praja
65. Vol. 7 (3), pp. 251-260.

Badan Pusat Statistik. (2020). Profil Industri Mikro dan Funabashi, G. (2013). Small and Medium Enterprises under
Kecil Provinsi Papua Barat 2019. Manokwari: the Global Economic Crisis: Evidence from
Nario Sari. Indonesia. Asian Institute of Management
Working Paper 14-012.
Berry, A., Rodriguez, E., & Sandee, H. (2001). Small and
Medium Enterprise Dynamics in Indonesia. Herawati, Ervika Rahayu Novita, dkk. (2020). Feasibility
Bulletin of Indonesian Economic Studies, Study and Chemical-Microbiological
Volume 37, Issue 3, 2001. pp. 363-84. Characteristics of Canned Catfish. Jurnal Riset
Teknologi Industri Vol. 14 Ed 2, pp. 156-166.
Berry, A., Rodriguez, E., & Sandee, H. (2002). Firm and
Group Dynamics in the Small and Medium Inanga, E. L. & Wusu, D. (2004). Financial Resource Base of
Enterprise Sector in Indonesia. Small Business Sub-national Governments and Fiscal
Economics, 18. Pp. 141-61. Decentralization in Ghana. African
Development Review. 16 (1): 72.
Blanchard, Oliver. (2006). Macroeconomics – fourth
edition. New Jersey: Prentice Hall. Kartikasari, Vetty. (2021). Kajian Finansial Industri
Pengalengan Ikan di Papua Barat. Journal of
Bourletidis, K., & Triantafyllopoulos, Y. (2014). SMEs Industrial View Vol. 03 Ed 1, pp. 43-52.
Survival in Time of Crisis: Strategies, Tactics
and Commercial Success Stories. Procedia - Khan, S. (2015). Impact of sources of finance on the growth
Social and Behavioral Sciences. Vol. 148, pp. of SMEs: evidence from Pakistan. Decision, Vol.
639-644. 42 No. 1, pp. 3-10.

Brown, K.W. (1993). The 10-point Test of Financial Krugman, P., & Wells R. (2011). Economics-Second
Condition: Toward an Easy-to-use Assessment Edition. New York: Worth Publishers.
Tool for Smaller Cities. Government Finance
Review, Vol. 9, pp. 21-26. Mahi, Ali K. & Trigunarso, Sri I. (2017). Perencanaan
Pembangunan Daerah: Teori dan Aplikasi.
Cahya, Indry Nilam. (2010). Analisis Daya Saing Ikan Tuna Jakarta: Kencana
Indonesia di Pasar Internasional. Skripsi.
Fakultas Ekonomi dan Manajemen. Bogor: Mankiw, N. Gregory. (2013). Macroeconomics -eight
IPB. edition, New York: Worth Publisher.

Chittithaworn, C., Islam, A., Keawchana, T. & Yusuf, D. H. Prud’homme, R. (1995). On the Dangers of
(2011). Factors Affecting Business Success of Decentralization. Research Observer. 10th,
Small & Medium Enterprises (SMEs) in 201-220.
Thailand. Asian Social Science. Vol. 7 No. 5, pp.
180-190. Rachman, Siswati. (2016). Analisis Pengaruh
Perkembangan Usaha Kecil dan Menengah
Davey, K. 2003. Fiscal Decentralization (dikutip secara Sektor Manufaktur terhadap Pertumbuhan
online pada 12 Februari 2019 dari: Ekonomi di Kota Makassar. Ad’ministrare Vol.
http://unpan1.un.org/intradoc/groups/publ 3 (2), pp. 71-82.
ic/documents/UNTC/UNPAN017650.pdf.
Rahardja, Karta. (2021). Peran Pemerintah Daerah dalam
Halim, Abdul. (2020). Pengaruh Pertumbuhan Usaha Mengembangkan UMKM yang Terdampak
Mikro, Kecil, dan Menengah terhadap Covid-19. Karta Rahardja Vol. 02, pp. 45-57.
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Mamuju.
Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan Vol. 1 Ravallion, Martin. (1995). Growth and Poverty: Evidence
(2), pp. 157-172. for Developing Countries in The 1990s.
Economics Letters. Vol. 48 (June): 411-417.
Triwulan I 2022
Seyoum, B. (2009). Export-Import Theory, Practices, and
Procedures -Second Edition. New York:
Routledge.

Kajian Fiskal Regional x

Provinsi Papua Barat

DAFTAR PUSTAKA Terbuka dengan Persyaratan di Bidang
Penanaman Modal
Sofyan, Syaakir. (2017). Peran UMKM (Usaha Mikro, Kecil, Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 Tentang
dan Menengah) dalam Perekonomian Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor
Indonesia. Bilancia Vol. 11, pp. 33-64. 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur
dan Rincian Anggaran Pendapatan dan
Sudirman. (2013). Pengembangan Usaha Penangkapan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.
Ikan Tuna di Kota Sorong Papua Barat. Jurnal PMK Nomor 247/PMK.07/2015 tentang Tata Cara
Airaka Vol. 02, pp. 11-19. Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan,
Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa
Sulaefi. (2011). Kinerja Bisnis Agroindustri Pengolahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.07/2017
Ikan di Jawa Timur. JBTI Vol. II Ed 1, pp. 74- tentang Perubahan Peraturan Menteri
87. Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang
Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana
Tim Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia. Desa.
(2012). Laporan Pemetaan Lembaga Permendes Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas
Keuangan Mikro dan Kajian Situasi Terkini Peraturan Menteri Desa Pembangunan
Usaha Mikro di Provinsi Papua Barat. Jakarta: Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
ILO – PCdP2 UNDP. Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang
Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa
Todaro, Michael P. & Stephen C. Smith. (2003). Economic Tahun 2017.
Development- Eigth Edition, London: Pearson Peraturan Direktur Utama Pusat Investasi Pemerintah
Education Limited. Nomor PER-05/IP/2020 tentang Tata Cara
Pemberian Relaksasi Bagi Penerima
Wengel, J., & Rodriguez, E. (2006). SME Export Pembiayaan Ultra Mikro Terdampak
Performance in Indonesia After The Crisis. Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-
Small Business Economics. Vol. 26 No. 1, pp. 19).
25-37.
Triwulan I 2022
Wurarah, Rully N. dan Awom, Sarce B. (2020). Analisis
Pendapatan Regional Kawasan Ekonomi
Khusus Wilayah Papua Barat. Journal of Fiscal
and Regional Economy Studies (JFRES) Vol. 3
Ed 2, pp. 1-10.

Peraturan

UU No. 22 Tahun 1999 sebagaimana direvisi menjadi UU
No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah.

UU No. 25 Tahun 1999 sebagaimana direvisi menjadi UU
No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah.

UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Dana Desa
Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan
Dan Belanja Negara.

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa.

Perpres Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang
Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang

xi Kajian Fiskal Regional

Provinsi Papua Barat

LAMPIRAN

ANALISIS UMKM DAN PDRB
Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests
Equation: Untitled
Test cross-section fixed effects

Effects Test Statistic d.f. Prob.

Cross-section F 2234.34495 (10,41) 0.0000
Cross-section Chi-square 2 10 0.0000

346.640234

Cross-section fixed effects test equation:
Dependent Variable: PDRB
Method: Panel Least Squares
Date: 05/12/22 Time: 09:38
Sample: 2017 2021
Periods included: 5
Cross-sections included: 11
Total panel (balanced) observations: 55

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

PROD 53.09974 16.99081 3.125204 0.0029
PEND_P -65.14464 425.0580 -0.153261 0.8788
PEND_D -6096.209 4743.824 -1.285083 0.2046
2702174. 1398099. 1.932749 0.0588
C

R-squared 0.191439 Mean dependent var 5495097.
Adjusted R-squared 0.143877 S.D. dependent var 6940600.
S.E. of regression 6421923. Akaike info criterion 34.25828
Sum squared resid 2.10E+15 Schwarz criterion 34.40427
Log likelihood -938.1027 Hannan-Quinn criter. 34.31474
F-statistic 4.025012 Durbin-Watson stat 0.065093
Prob(F-statistic) 0.012049

Triwulan I 2022 Kajian Fiskal Regional xii

Provinsi Papua Barat

LAMPIRAN

Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test
Equation: Untitled
Test cross-section random effects

Test Summary Chi-Sq. Prob.
Statistic Chi-Sq. d.f.

Cross-section random 2.768425 3 0.4287

Cross-section random effects test comparisons:

Variable Fixed Random Var(Diff.) Prob.

PROD -3.933744 -3.834841 0.010118 0.3255
PEND_P 25.665697 24.771643 10.147846 0.7790

PEND_D - 0.8552
38.760048 -41.737220 266.228526

Cross-section random effects test equation:
Dependent Variable: PDRB
Method: Panel Least Squares
Date: 05/12/22 Time: 09:39
Sample: 2017 2021
Periods included: 5
Cross-sections included: 11
Total panel (balanced) observations: 55

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C 5787834. 128353.8 45.09280 0.0000
PROD -3.933744 2.069018 -1.901261 0.0643
PEND_P 25.66570 58.91601 0.435632 0.6654
PEND_D -38.76005 465.4503 -0.083274 0.9340

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared 0.998519 Mean dependent var 5495097.
Adjusted R-squared 0.998049 S.D. dependent var 6940600.
S.E. of regression 306532.8 Akaike info criterion 28.31937
Sum squared resid 3.85E+12 Schwarz criterion 28.83032
Log likelihood -764.7826 Hannan-Quinn criter. 28.51696
F-statistic 2126.409 Durbin-Watson stat 1.317905
Prob(F-statistic) 0.000000

xiii Kajian Fiskal Regional Triwulan I 2022

Provinsi Papua Barat

LAMPIRAN

Random Effect Model

Dependent Variable: PDRB
Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)
Date: 05/12/22 Time: 09:37
Sample: 2017 2021
Periods included: 5
Cross-sections included: 11
Total panel (balanced) observations: 55
Swamy and Arora estimator of component variances

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

PROD -3.834841 2.066572 -1.855653 0.0693
PEND_P 24.77164 58.82982 0.421073 0.6755
PEND_D -41.73722 465.1642 -0.089726 0.9289
5782607. 2233349. 2.589208 0.0125
C

Effects Specification

S.D. Rho

Cross-section random 7394956. 0.9983
Idiosyncratic random 306532.8 0.0017

Weighted Statistics

R-squared 0.118009 Mean dependent var 101849.1
Adjusted R-squared 0.066128 S.D. dependent var 316479.1
S.E. of regression 305836.1 Sum squared resid 4.77E+12
F-statistic 2.274582 Durbin-Watson stat 1.061034
Prob(F-statistic) 0.091017

Unweighted Statistics

R-squared -0.028280 Mean dependent var 5495097.

Sum squared resid 2.67E+15 Durbin-Watson stat 0.001892

Triwulan I 2022 Kajian Fiskal Regional xiv

Provinsi Papua Barat

LAMPIRAN

Uji Glejser

Dependent Variable: RESABS
Method: Panel Least Squares
Date: 05/12/22 Time: 09:28
Sample: 2017 2021
Periods included: 5
Cross-sections included: 11
Total panel (balanced) observations: 55

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C 2596667. 557596.4 4.656893 0.0000
PROD 34.96835 8.988258 3.890448 0.0004
PEND_P -57.13010 255.9437 -0.223214 0.8245
PEND_D -5362.845 2022.015 -2.652228 0.0113

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared 0.941560 Mean dependent var 3952467.
Adjusted R-squared 0.923030 S.D. dependent var 4799858.
S.E. of regression 1331644. Akaike info criterion 31.25706
Sum squared resid 7.27E+13 Schwarz criterion 31.76801
Log likelihood -845.5691 Hannan-Quinn criter. 31.45465
F-statistic 50.81349 Durbin-Watson stat 1.244392
Prob(F-statistic) 0.000000

xv Kajian Fiskal Regional Triwulan I 2022

Provinsi Papua Barat

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Provinsi Papua Barat

Gedung Keuangan Negara (GKN) Manokwari
Komplek Perkantoran Pemerintahan Provinsi Papua Barat
Jl. Brigjen Marinir (Purn) Abraham O. Atururi, Kelurahan Anday, Arfai, Kab. Manokwari

Telepon (0986) 214122 - Faksimili (0986) 214124
e-mail: [email protected]

website: djpbn.kemenkeu.go.id/kanwil/papuabarat