draft statuta

STATUTA

Universitas 45 Surabaya

SURABAYA
TAHUN 2021

1

Daftar Isi

LEMBAR JUDUL Hal.
1
DAFTAR ISI 2
4
PERATURAN YAYASAN 5
6
Mukadimah 6
8
BAB 1 KETENTUAN 8
8
Bagian Kesatu Ketentuan Umum 8
8
Bagian kedua Kedudukan Statuta 9
9
BAB 2 VISI, MISI, SASARAN DAN TUJUAN 9
9
Bagian Kesatu Visi Universitas 45 Surabaya 9

Bagian Kedua Misi Universitas 45 Surabaya 11
11
Bagian Ketiga Tujuan dan sasaran Universitas 45 Surabaya 11
12
Bagian Keempat Sasaran Universitas 45 Surabaya 12
12
BAB 3 IDENTITAS 13
14
Bagian kesatu Nama dan Tempat kedudukan 14
14
Bagian kedua Asas 14
15
Bagian ketiga Tanda Tanda Pengenal Universitas 45 Surabaya 15
15
BAB IV PENYELENGGARAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI 16
16
Bagian kesatu Fungsi dan Tugas Pokok 16
17
Bagian kedua Jenjang Pendidikan 17
17
Bagian ketiga Bahasa Pengantar 17
18
Bagian Keempat Kegiatan Akademik
19
Bagian kelima Penerimaan Mahasiswa Baru 19
20
Bagian keenam Kurikulum 22
22
Bagian ketujuh Evaluasi Hasil Belajar 23
24
Bagian kedelapan Ujian Akhir Studi 24

Bagian kesembilan Satuan Kredit Semester

Bagian kesepuluh Penyelenggaraan Penelitian

Bagian kesebelas Penyelenggaraan Pengabdian Kepada Masyarakat

Bagian keduabelas Predikat Kelulusan

Bagian ketigabelas Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik

Bagian keempatbelas Otonomi Keilmuan

Bagian kelimabelas Kede Etik Akademik

Bagian keenambelas Gelar Lulusan, Sebutan dan Penghargaan

Bagian Ketujuhbelas Penghargaan

Bagian kedelapanbelas Ijasah

BAB V SISTEM PENGELOLAAN

Bagian kesatu Organisasi

Bagian kedua Tugas dan Kewenangan Badan Penyelenggara Uni-

versitas

Bagian ketiga Tugas dan Kewenangan Dewan Penyantun

Bagian Keempat Tugas dan Kewenangan Senat Universitas

Bagian kelima Tugas dan Kewenangan Rektor

Bagian keenam Fakultas, Prgram Studi dan Laboratorium

Bagian ketujuh Program Studi dan Program Profesi

Bagian kedelapan Program Studi Diploma Tiga (3)

Bagian kesembilan Laboratorium

Bagian kesepuluh Lembaga Penjaminan Mutu

2

Bagian kesebelas Gugus Penjaminan Mutu 24
25
Bagian keduabelas Unit Penjaminan Mutu 25

Bagian ketigabelas Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada 26
27
Masyarakat 27
28
Bagian keempatbelas Dosen 29
29
Bagian kelimabelas Tenaga Kependidikan
29
Bagian keenambelas Mahasiswa 31
31
Bagian Ketujuhbelas Organisasi Kemahasiswaan 31
32
Bagian kedelapanbelas Alumni 32
32
Bagian kesembi- Kerjasama 32
32
lanbelas 33
33
Bagian keduapuluh Kerjasama International Pendidikan Tinggi

BAB VI SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL DAN EKSTERNAL

BAB VII Bagian kesatu Penjaminan Mutu Internal
BAB VIII
Bagian Kedua Penjaminan Mutu eksternal
BAB IX
BAB X BENTUK DAN TATA CARA PENETAPAN PERATURAN

PENDANAAN DAN KEKAYAAN

Bagian kesatu Pembiayaan

Bagian kedua Pengelolaan Prasarana dan Sarana

Bagian ketiga Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Bagian keempat Pengelolaan Kerjasama

KETENTUAN PERALIHAN

PENUTUP

3

Menimbang PERATURAN YAYASAN PERJUANGAN 45
Mengingat Nomor : /YP-45/../20..

Tentang
STATUTA UNIVERSITAS 45 SURABAYA

: 1. Bahwa Statuta Universitas 45 Surabaya yang ada perlu disempurnakan,
agar sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan yang
berlaku dewasa ini;

2. Bahwa berdasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir 1
tersebut, maka penyempurnaannya sesuai peraturan perundangan
yang berlaku saat ini, perlu dituangkan kedalam Peraturan Yayasan
Perjuangan 45.

1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lem-
baran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lem-
baran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 74 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum (Lebaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tam-
bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2008 tentang Dosen;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan

Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2013 tentang Bentuk dan

Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelengaraan Pen-

didikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Repub-
lik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5500); dan
10. Permendikbud Nomor 139 Tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Or-
ganisasi Perguruan Tinggi.
11. Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional
Pendidikan Tinggi;

4

12. Permenristek Dikti Nomor 63 Tahun 2016 tentang Gelar dan tata Cara
Penulisan Gelar di Perguruan Tinggi;

13. Permenristek Dikti Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pendirian, Perubahan,
Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Perubahan,
Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;

14. Permenristek Dikti Nomor 16 Tahun 2018 tentang pedoman dan Tata Cara
Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi Swasta;

15. Anggaran Dasar Yayasan Perjuangan 45
16. Ijin Pendirian Universitas 45 Surabaya, Keputusan Koordinator Perguruan

Tinggi Swasta Wilayah VII. No : 116/Q/1985. Tanggal 1 Maret 1985.

MUKADIMAH

Kemerdekaan Indonesia sebagai titik kulminasi perjuangan bangsa Indonesia untuk melepaskan diri
dari penjajah merupakan tolak ukur perjuangan bangsa Indonesia untuk mewujudkan suatu bangsa
dan negara yang besar dan perjuangan selanjutnya adalah memajukan kesejahteraan umum serta
mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa pembangunan nasional di bidang pendidikan merupakan bagian dari upaya untuk
mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia seutuhnya, yakni
manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, memilik
wawasan pengetahuan yang luas, terampil, sehat jasmani dan rohani, berkepribadian luhur dan
mandiri, serta memiliki rasa tanggung jawab yang besar dalam berbangsa dan bernegara serta
mempunyai rasa nasionalisme dan patriotisme yang tinggi dalam upaya untuk menjaga tetap
tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Universitas 45 Surabaya sebagai komponen bangsa Indonesia, terpanggil untuk ikut
berperan serta dalam mengisi kemerdekaan dengan ikut serta mencerdaskan kehidupan bangsa
dengan menyelenggarakan pendidkan tinggi.

Bahwa Universitas 45 Surabaya dalam menyelenggarakan pendidikan tinggi bermaksud
menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik
dan/atau profesional dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebudayaan, serta
mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya
kebudayaan nasional.

Bahwa Yayasan Perjuangan 45 Surabaya adalah Yayasan yang didirikan oleh Dewan Harian
Daerah Badan Pembudayaan Kejuangan (BPK) 45 Provinsi Jawa Timur dalam rangka ikut serta
mencerdaskan kehidupan bangsa yakni tetap melestarikan nilai-nilai juang dengan tetap
menggelorakan semangat juang dan melestarikan jiwa semangat dan nilai-nilai 45 dalam setiap
kegiatan berbangsa dan bernegara dalam mengisi kemerdekaan.

Bahwa untuk mewujudkan maksud diatas, diperlukan pedoman dasar penyelenggaraan
kegiatan sebagai acuan perencanaan, pelaksanaan dan pengembangan program, serta
penyelenggaraan kegiatan fungsional dan tugas pokok Universitas, maka disusunlah Statuta
Universitas 45 Surabaya.

5

BAB I

Bagian Kesatu
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Statuta ini yang dimaksud dengan :
(1) Statuta adalah Statuta Universitas 45 Surabaya merupakan anggaran dasar bagi universitas

dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi yang dipakai sebagai acuan untuk
merencanakan, mengembmangkan program, dan menyelenggarakan kegiatan fungsional
sesuai dengan tujuan universitas.
(2) Yayasan adalah Yayasan Perjuangan 45, berkedudukan di Kota Surabaya, berdomisili di Jalan
Mayjend. Sungkono No. 106 Surabaya, yang salah satu kegiatannya bergerak di bidang Pen-
didikan yakni menyelenggarakan Universitas 45 Surabaya, didirikan dengan akta Nomor 13,
tanggal 1 April 1972 dibuat dihadapan GOESTI DJOHAN, pada saat itu Notaris di Surabaya,
diubah dengan akta Nomor : 05 tanggal 04 Juli 2005, akta Nomor 21 tanggal 31 Agustus 2007,
akta Nomor 13 tanggal 24 Juli 2009, akta Nomor : 06 tanggal 20 September 2010, kesemuanya
dibuat dihadapan ATIKA ASHIBLIE, Sarjana Hukum, Notaris di Surabaya, dalam rangka
penyesuaian dengan Pasal 71 ayat (3) UU Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang yayasan, telah diterima dan dicatat dalam
Daftar Yayasan. Nomor : AHU-AH 01.08 – 580 tanggal 08 Oktober 2010. Tambahan berita
Negara RI tanggal 11 Januari 2013 Nomor : 4, selanjutnya perubahan terakhir dengan akta
Nomor : 02, tanggal 28 Februari 2019, dibuat dihadapan TUTTY MULIANINGSIH, Sarjana
Hukum, Notaris di Surabaya, telah diterima dan dicatat dalam Daftar Yayasan, Nomor :
AHU/AH -0004991 – AHU/AH 01.06-0006035, tanggal 07 Pebruari 2020.
(3) Dewan Harian Daerah Badan Pembudayaan Kejuangan 45 Provinsi Jatim adalah organisasi
yang didirikan oleh Pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor :
50, Tahun 1984, yaitu sebagai Organisasi yang mendirikan Yayasan Perjuangan 45
berkedudukan dan berkantor pusat di Kota Surabaya.
(4) Jiwa, Semangat dan Nilai-Nilai Kejuangan 45 adalah dasar, kekuatan, daya dorong, dan moral
perjuangan Bangsa Indonesia, yang terbukti mampu menjawab tantangan zaman.
(5) Universitas adalah satuan pendidikan tinggi yang menyelenggarakan jenjang pendidikan
setelah pendidikan menengah, dengan nama Universitas 45 Surabaya, berkedudukan di Sura-
baya.
(6) Kebebasan akademik merupakan kebebasan sivitas akademika dalam pendidikan tinggi untuk
mendalami dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara bertanggung jawab
melalui pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.
(7) Kebebasan mimbar akademik merupakan wewenang Profesor/Dosen yang memiliki otoritas
dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai
sesuatu yang berkenaan dengan rumpun dan cabang ilmu.
(8) Otonomi keilmuan merupakan otonomi sivitas akademika pada suatu cabang ilmu
pengetahuan/teknologi dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan atau
mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah, metode keilmuan dan budaya akademik.
(9) Pendidikan akademik adalah pendidikan tinggi program sarjana, yang diarahkan pada
penguasaan dan pengembangan cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
(10) Pendidikan vokasi adalah pendidikan tinggi program diploma yang menyiapkan mahasiswa
untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sampai program sarjana terapan.
(11) Tri Dharma Perguruan Tinggi adalah misi yang diemban oleh Universitas untuk menyeleng-
garakan kegiatan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

6

(12) Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara
sistematis untk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan
permahaman/pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.

(13) Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu
pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan
kehidupan bangsa.

(14) Sivitas Akademika adalah satuan masyarakat ilmiah yang terdiri dari dosen dan mahasiswa di
lingkungan Universitas.

(15) Senat Universitas adalah organ perguruan tinggi yang menjalankan fungsi memberi
pertimbangan dan melakukan pengawasan terhadap pemimpin perguruan tinggi dalam
pelaksanaan otonomi perguruan tinggi bidang akademik.

(16) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan,
mengembangkan, dan menyebarluaskan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Pendidikan,
Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat.

(17) Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan menempuh pendidikan ahli madya, sarja-
na, atau pascasarjana di Universitas.

(18) Tenaga Kependidikan adalah karyawan penunjang akademik yang meliputi laboran,
pustakawan, pranata komputer, dan tenaga administrasi, yang diangkat tetap maupun waktu
tertentu.

(19) Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung, yang dapat dikelompokkan menurut
program studi, yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, atau
profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olah raga.

(20) Program D3 adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum
dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, dan/atau pendidi-
kan vokasi.

(21) Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, disingkat LPPM adalah unsur
pelaksana sebagaimana bagian fungsi pokok Universitas yang berada dibawah Rektor dengan
tugas merencanakan, mengkoordinasikan, dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan
penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

(22) Lembaga Penjaminan Mutu, disingkat LPM adalah unsur pelaksana sebagian fungsi pokok
Universitas yang berada dibawah Rektor dengan tugas meningkatkan mutu pendidikan tinggi
secara berencana dan berkelanjutan.

(23) Gugus Penjaminan Mutu, disingkat GPM adalah unsur pelaksana sebagian fungsi pokok
Fakultas/Program D3 yang berada dibawah Dekan/Ketua Program D3 dengan tugas me-
rencanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan penjaminan mutu pendidikan,
penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

(24) Unit Penjaminan Mutu, disingkat UPM merupakan unsur pelaksana sebagian fungsi pokok
Program Studi/Jurusan yang berada di bawah Ketua Program Studi/Ketua Jurusan dengan tu-
gas merencanakan, mengkoordinasikan, dan mengendalikan kegiatan penjaminan mutu
pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

(25) Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pela-
jaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran
untuk mencapai tujuan pendidikan.

(26) Sistem Kredit Semester, disingkat SKS adalah suatu system penyelenggaraan pendidikan
dengan menggunakan Satuan Kredit Semester (SKS) untuk menyatakan beban studi maha-
siswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan program.

(27) Organisasi Kemahasiswaan adalah wahana dan sarana pengembangan diri mahasiswa kearah
perluasan wawasan dan peningkatan kecendekiawanan serta integritas kepribadian untuk
menjadi warga negara yang cerdas dan berkepribadian Pancasila.

(28) Alumni adalah setiap orang yang telah menyelesaikan salah satu jenjang pendidikan di Univer-
sitas yang dibuktikan dengan ijazah dan/atau diploma yang diperoleh secara sah.

7

(29) Sekolah Terintegrasi dan Berwawasan Kebangsaan adalah Lembaga Pendidikan satu atap
yang berkesinambungan mulai dari TK, SD, SMP, SMA / SMK Gema 45 Surabaya dan Universi-
tas 45 Surabaya dibawah naungan Yayasan Perjuangan 45.

Bagian Kedua
Kedudukan Statuta

Pasal 2

Statuta Universitas 45 Surabaya Tahun 2021 yang selanjutnya disebut Statuta, adalah peraturan da-
sar yang mengatur pola hubungan kerja antara Universitas dan Yayasan dalam melaksanakan Tri
Dharma Perguruan Tinggi yang dipakai sebagai acuan untuk merencanakan, mengembangkan pro-
gram, dan menyelenggarakan kegiatan fungsional sesuai dengan tujuan Universitas.

BAB II
VISI, MISI, SASARAN/TUJUAN

Bagian Kesatu
Visi Universitas 45 Surabaya

Pasal 3

Menjadikan Universitas 45 Surabaya unggul dalam bidang IPTEKS yang berwawasan kebangsaan

Bagian Kedua
Misi Universitas 45 Surabaya

Pasal 4

(1) Menyelenggarakan pendidikan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni;
(2) Menyelenggarakan penelitian Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Sains yang menghasilkan kar-

ya ilmiah bertaraf nasional dan internasional;
(3) Menerapkan hasil pembelajaran dan penelitian serta karya ilmiah untuk kemaslahatan dan

meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
(4) Menjalin atau menyelenggarakan kerjasama dengan berbagai Lembaga Pendidikan dan non

Pendidikan baik di dalam dan di luar negeri dalam upaya penguatan kelembagaan dan reputa-
si;
(5) Ayat (1) sampai dengan (4) dilaksanakan dalam rangka penguatan wawasan kebangsaan dan
jati diri bangsa.

Bagian Ketiga
Tujuan Universitas 45 Surabaya

Pasal 5

(1) Menghasilkan lulusan dengan kualifikasi sebagai berikut: (a) Memiliki kompetensi keilmuan,
berdaya saing tinggi, adaptif, dan profesional; (b) Berkemampuan memanfaatkan teknologi
informasi dan komunikasi sesuai bidang keilmuannya; (c) Memiliki kemampuan berkomu-
nikasi dan bekerjasama dalam kelompok multidisiplin, dan memiliki jiwa wirausaha; (d) Ber-
integritas, menjunjung tinggi etika profesi, dan mampu mengembangkan diri secara berke-
lanjutan; (e) Peduli terhadap kesejahteraan masyarakat dan tanggap terhadap setiap peru-
bahan dalam setiap aspek kehidupan di lingkungannya; serta (f) Beriman dan bertakwa kepa-
da Tuhan Yang Maha Esa; dan melestarikan nilai nilai juang semangat nasional sesuai dengan
tujuan didirikannya Universitas ini.

(2) Menghasilkan penelitian yang memiliki karakteristik sebagai berikut: (a) Bermanfaat bagi
perkembangan ipteks dan mendukung peningkatan daya saing bangsa; (b) Bermanfaat bagi

8

kesejahteraan masyarakat; serta (c) Bernilai publikasi, baik di tingkat nasional maupun inter-
nasional.
(3) Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan karakteristik sebagai beri-
kut:
a) Bermanfaat dalam memberdayakan potensi masyarakat;
b) Mampu menumbuhkan partisipasi aktif masyarakat dalam upaya memecahkan masalah;

serta
c) Mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
(4) Menghasilkan kerjasama baik dalam dan luar negeri.

Bagian Keempat
Sasaran Universitas 45 Surabaya

Pasal 6

(1) Tercapainya peningkatan reputasi dan akreditasi nasional maupun internasioal di bidang pen-
didikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat

(2) Tercapainya peningkatan jejaring secara nasional maupun internasional
(3) Tercapainya peningkatan tata kelola Universitas yang baik dalam sistem manajemen
(4) Tercapainya peningkatan peran Universitas dalam meningkatkan kualitas kehidupan manusia

BAB III
IDENTITAS

Bagian Kesatu
Nama dan Tempat Kedudukan

Pasal 7

(1) Universitas 45 Surabaya, berkedudukan di Surabaya, didirikan oleh Yayasan Perjuangan 45
pada tanggal 22 Januari 1985 dengan Akta Nomor : 67, dibuat di hadapan Djoko Soepadmo,
S.H., Notaris di Kotamadya Surabaya, anggaran dasarnya telah didaftarkan di Instansi yang
berwenang dan telah disesuaikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang -undangan
tentang Yayasan yang berlaku di Negara Republik Indonesia sebagaimana tersebut dalam
daftar Yayasan tanggal 08 Oktober 2010, Nomor : AHU-AH.01.08-580, dan telah diumumkan
dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 11 Januari 2013, Nomor : 4; dan
dirubah dengan Akta Notaria No. 01 tanggal 21 September 2015, Daftar Yayasan Nomor; AHU-
AH. 01-660-1531, tanggal 16 Oktober 2015. s/d AHU/AH 01.06-0006035, tanggal 07 Pebruari
2020.

(2) Universitas 45 Surabaya, berdomisili di Jalan Mayjen Sungkono 106, Surabaya, di areal
Komplek DHD BPK 45 Provinsi Jawa Timur, Gedung Juang 45 Surabaya.

(3) Pola pendidikan di Universitas 45 Surabaya adalah pendidikan yang berkarakter dengan
perilaku yang tanggap, tangguh dan trengginas.

(4) Lulusan Universitas 45 Surabaya adalah “Sarjana Berkarakter dan Berwawasan Kebangsaan”

Bagian Kedua
Asas
Pasal 8

Universitas 45 Surabaya berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Bagian Ketiga
Tanda-Tanda Pengenal Universitas 45 Surabaya

9

Pasal 9

(1) Lambang sebagai tanda pengenal Universitas yang tidak dapat dipergunakan oleh perguruan

tinggi dan/atau organisasi dan/atau lembaga lain, berbentuk sebagaimana tercantum dalam

Lampiran 1, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan statuta ini.

(2) Lambang Universitas 45 sebagai berikut :

a. Lingkaran tengah lambang Angkatan 45 mempunyai garis tengah 5 (lima) cm.

b. Lingkaran luar tempat tulisan “Universitas 45 Surabaya” mempunyai garis tengah 7

(tujuh) cm.

c.Warna dasar logo Angkatan 45 adalah merah dan bergambar :

1) Padi berwarna kuning emas sebanyak 17 butir.

2) Kapas berwarna putih dan kelopak kapas berwarna hijau sebanyak 5 (lima) butir

3) Garuda Pancasila berwarna kuning emas.

4) Bambu runcing berwarna hijau sebanyak 4 (empat) batang kiri dan 4 (empat) batang

kanan.

5) Tulisan “Angkatan 45” berwarna hitam di atas dasar warna kuning.

d. Warna tulisan “Universitas 45 Surabaya” merah diatas dasar warna putih.

e. Besar tulisan “Universitas 45 Surabaya” adalah 0,5 cm.

f. Gaya bentuk lambang ditafsirkan secara idealistik dua dimensi, sederhana dan dinamis.

g. Arti warna dalam lambang adalah :

1) Merah adalah berani karena benar.

2) Putih berarti kesucian hati.

3) Kuning berarti keluhuran budi.

4) Hitam berarti ketabahan dan keabadian.

(3) Bendera Universitas berbentuk bidang persegi panjang dengan ukuran 180 cm x 120 cm, beri-

si lambang ditengah-tengah bendera dan dengan tulisan Universitas 45 Surabaya.

(4) Bendera Fakultas/Program D3 berbentuk bidang persegi panjang dengan ukuran 150 cm x

100 cm, berisi lambang Universitas 45 Surabaya di tengah, dan tulisan nama Fakultas/Program

D3 yang bersangkutan dibawah lambang Universitas 45 Surabaya dengan warna dasar :

a. Fakultas Ekonomi : Abu-abu (Grey)

b. Fakultas Teknik : Biru (Blue)

c.Fakultas Psikologi : Biru (Brandeis Blue)

d. Fakultas Hukum : Merah (Red)

e. Program D3 Perhotelan : Hijau muda (Yellow- Green)

f. Program D3 TV dan Film: Merah (Maroon)

d) Bentuk Logo Universitas sebagaimana tercantum dalam lampiran 2, yang merupakan satu

kesatuan yang tidak terpisahkan dengan statuta ini.

e) Hymne dan Mars Universitas 45 Surabaya ditetapkan sebagai lagu-lagu wajib yang harus

dinyanyikan dalam upacara resmi Universitas. Syair dan notasi lengkap hymne dan mars Uni-

versitas sebagaimana tercantum dalam lampiran 3 dan lampiran 4, yang merupakan satu

kesatuan yang tidak terpisahkan dengan statuta ini.

f) Warna dan Bentuk kartu tanda pengenal bagi dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa

ditetapkan oleh Rektor dengan persetujuan Yayasan.

g) Setiap tanggal 17 Agustus sivitas akademika Universitas 45 Surabaya mengikuti upacara

bendera yang diselenggarakan Yayasan Perjuangan 45.

h) Dies Natalis Universitas 45 Surabaya dilaksanakan setiap tanggal 01 Maret

i) Universitas memiliki busana akademik yang dikenakan oleh Pimpinan Universitas, Anggota

Senat Universitas, dan mahasiswa pada upacara resmi Universitas.

j) Upacara resmi Universitas meliputi upacara Dies Natalis, pengukuhan Guru Besar, pelantikan

Rektor dan/atau pejabat Struktural, Wisuda Sarjana, serta peresmian Mahasiswa baru.

10

BAB IV
PENYELENGGARAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

Bagian Kesatu
Fungsi dan Tugas Pokok

Pasal 10

(1) Fungsi Universitas adalah merencanakan, menyelenggarakan, dan mengembangkan Tri Dhar-
ma Perguruan Tinggi.

(2) Guna menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud ayat (1) Universitas mempunyai tugas
pokok :
a. Melaksanakan dan mengembangkan pendidikan tinggi ;
b. Melaksanakan penelitian, menerapkan hasil penelitian dalam rangka pengembangan
ilmu, teknologi dan budaya dan seni ;
c.Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat ;
d. Melaksanakan pembinaan sivitas akademika ;
e. Melaksanakan kegiatan layanan administrasi, layanan akademik, dan layanan lainnya
kepada mahasiswa secara prima ;
f. Melaksanakan layanan masyarakat dan institusi serta badan-badan lain yang
berkepentingan dengan Universitas, sesuai persetujuan Yayasan Perjuangan 45;
g. Melaksanakan kerja sama saling menguntungkan dengan perguruan tinggi lain dan insti-
tusi-institusi dalam negeri maupun luar negeri, sesuai persetujuan Yayasan Perjuangan
45;
h. Membina hubungan saling menunjang dan menguntungkan dengan masyarakat luas,
sesuai persetujuan Yayasan Perjuangan 45;

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2), digunakan prinsip-prinsip sebagai
berikut :
a. Otonomi;
b. Akuntabilitas ;
c. Transparansi ;
d. Nirlaba;
e. Penjaminan mutu ; dan
f. Efektivitas dan efisiensi.

Bagian Kedua
Jenjang Pendidikan

Pasal 11

(1) Universitas menyelenggarakan pendidikan akademik, profesi dan vokasi dalam sejumlah
disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.

(2) Pendidikan akademik sarjana strata 1 (S-1) sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas :
a. Fakultas Ekonomi :
i. Program Studi Akuntansi
ii. Program Studi Manajemen
b. Fakultas Teknik :
i. Program Studi Teknik Industri
ii. Program Studi Teknik Mesin
iii. Program Studi Teknik Informatika
iv. Program Studi Sains Data
v. Program Studi Sistem Informasi Industri Otomotif
vi. Program Studi Teknologi Rekayasa Multimedia

11

vii. Program Studi Rekayasa Keamanan Siber
c. Fakultas Psikologi :

i. Program Studi Psikologi
d. Fakultas Hukum :

i. Program Studi Hukum
(3) Pendidikan akademik sarjana strata 2 (S-2) sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas :

a. Program Pasca Sarjana :
i. Program Studi Magister Akuntansi
ii. Program Studi Magister Manajemen
iii. Program Studi Magister Psikologi

(4) Pendidikan profesi sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas :
a. Fakultas Ekonomi :
i. Program Studi Profesi Akuntansi
b. Fakultas Psikologi :
i. Program Studi Magister Profesi Psikologi
c. Fakultas Hukum :
i. Program Studi Profesi Advokat

(5) Pendidikan vokasi sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas :
a. Diploma III Kepariwisataan
b. Diploma III Film dan Televisi
c. Sarjana Terapan Pengelolaan Perhotelan

Bagian Ketiga
Bahasa Pengantar

Pasal 12

(1) Bahasa pengantar yang digunakan di Universitas adalah Bahasa Indonesia.
(2) Bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar sejauh diperlukan dalam

penyampaian pengetahuan dan/atau pelatihan dan/atau keterampilan.

Bagian Keempat
Kegiatan Akademik

Pasal 13

(1) Tahun akademik penyelenggaraan pendidikan tinggi dimulai pada bulan September dan
berakhir pada bulan Agustus tahun berikutnya.

(2) Tahun akademik dibagi menjadi minimum 2 (dua) semester dan masing-masing semester
terdiri dari minimum enam belas minggu.

(3) Masa jeda antara semester genap dan semester gasal berikutnya dapat diselenggarakan
semester antara.

(4) Administrasi akademik diselenggarakan dengan menerapkan Sistem Kredit Semester (SKS).
(5) Kegiatan akademik diselenggarakan melalui proses pembelajaran dengan mengembangkan

kemampuan belajar mandiri.
(6) Proses pembelajaran dapat dilakukan dalam bentuk kuliah, seminar, simposium, diskusi, loka-

karya, praktikum, dan kuliah umum.

Bagian Kelima
Penerimaan Mahasiswa Baru

Pasal 14

(1) Universitas mengatur dan menyelenggarakan seleksi penerimaan mahasiswa baru

12

(2) Penerimaan mahasiswa baru diselenggarakan dengan memperhatikan asas mutu, pemerataan
pendidikan, dan kekhususan Universitas.

(3) Warga Negara asing dapat menjadi mahasiswa.
(4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), dan (3) diatur dengan pera-

turan Yayasan

Bagian Keenam
Kurikulum
Pasal 15

(1) Kurikulum Universitas 45 Surabaya dikembangkan dan dilaksanakan berdasarkan Kerangka
Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) yakni kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang
dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintgrasikan antara bidang pendidikan dan
bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan
kompetensi kerja sesuai dengan sturktur pekerjaan di berbagai sektor.

(2) Jenjang kualifikasi KKNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Universitas 45 Surabaya,
terdiri atas :

(3) Lulusan diploma III setara dengan jenjang 5
(4) Lulusan sarjana dan sarjana terapan setara dengan jenjang 6
(5) Lulusan profesi setara dengan jenjang 7
(6) Lulusan magister setara dengan jenjang 8
(7) Lulusan doktoral setara dengan jenjang 9
(8) Setiap jenjang kualifikasi pada KKNI mencakup nilai-nilai sesuai deskripsi umum, sebagaimana

ketentuan yang berlaku.
(9) Kurikulum Universitas 45 Surabaya, wajib memuat mata kuliah dasar umum (MKDU) masing-

masing setara dengan 3 sks, antara lain :
a. Agama,
b. Pancasila,
c.Kewarganegaraan,
d. Bahasa Indonesia,
e. Pendidikan Nilai nilai Kejuangan Bangsa Indonesia (PNKBI) didalamnya memuat tentang

wawasan kebangsaan dan nilai-nilai kejuangan 45,
f. Implementasi JSN
g. Bahasa Inggris,
h. serta mata kuliah lainnya yang diatur dengan peraturan Yayasan
(10) Kurikulum Universitas 45 Surabaya merupakan penciri kompetensi utama, mempunyai sifat
sebagai berikut :
a. Dasar untuk mencapai kompetensi lulusan ;
b. Acuan baku mutu penyelenggaraan program studi ;
c.Berlaku secara nasional dan internasional ;
d. Lentur dan akomodatif terhadap perubahan yang sangat cepat di masa mendatang;
e. Kesepakatan bersama antara kalangan perguruan tinggi, masyarakat, profesi dan

pengguna lulusan.
(11) Ketentuan tentang teknis dan pelaksanaan akan diatur dalam peraturan yang akan ditentukan

lebih lanjut.
(12) Kurikulum yang diberlakukan pada setiap program studi ditetapkan oleh program studi setelah

menerima pertimbangan dari senat prodi, senat fakultas dan senat universitas serta
persetujuan dari Yayasan
(13) Evaluasi, penyesuaian, pembaharuan kurikulum, dan proses pembelajaran dilakukan secara
berkala oleh prodi, dengan pemberlakuannya harus persetujuan Yayasan.

13

Bagian Ketujuh
Evaluasi Hasil Belajar

Pasal 16

(1) Kegiatan dan kemajuan belajar mahasiswa dievaluasi secara berkala oleh dosen.
(2) Evaluasi dapat diselenggarakan melalui kuis, pemberian tugas, praktikum, praktek kerja, ujian

tengah semester, ujian akhir semester, ujian skripsi.
(3) Penilaian terhadap hasil belajar mahasiswa dilakukan secara menyeluruh dan

berkesinambungan sesuai karakteristik program pendidikan yang bersangkutan.
(4) Guna mendorong pencapaian prestasi akademik yang lebih tinggi dapat dikembangkan sistem

penghargaan bagi mahasiswa dan lulusan yang memperoleh prestasi tinggi.
(5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1), (2), (3), dan (4) diatur dengan pera-

turan Rektor.

Bagian Kedelapan
Ujian Akhir Studi

Pasal 17

(1) Ujian akhir program Pascasarjana (S2) untuk memperoleh gelar Magister dilakukan dalam
bentuk ujian kompetensi dan/atau ujian Tesis.

(2) Ujian akhir program Profesi untuk memperoleh gelar Profesi dilakukan dalam bentuk ujian
kompetensi.

(3) Ujian akhir program Sarjana (S1) untuk memperoleh gelar Sarjana dilakukan dalam bentuk
ujian kompetensi dan/atau ujian Skripsi.

(4) Bentuk ujian akhir program Diploma III untuk memperoleh gelar Ahli Madya dan Sarjana Tera-
pan dalam bentuk ujian kompetensi dan/atau ujian tugas akhir.

(5) Pemberian gelar Magister, Profesi, Sarjana atau Ahli Madya sesuai perundang-undangan yang
berlaku.

Bagian Kesembilan
Satuan Kredit Semester

Pasal 18

(1) Syarat kelulusan, jumlah satuan kredit semester (SKS) yang harus ditempuh, dan Indeks Pres-
tasi Kumulatif (IPK) minimum ditetapkan dengan peraturan Rektor dan Undang-undang dari
pemerintah yang berlaku.

(2) Rektor menetapkan jumlah SKS yang harus ditempuh sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
dengan berpedoman pada kisaran beban studi pada masing-masing program studi.

Bagian Kesepuluh
Penyelenggaraan Penelitian

Pasal 19

(1) Universitas menyelenggarakan penelitian untuk mengembangkan ilmu pengetahuan,
teknologi dan seni yang sesuai dengan tuntutan kemajuan jaman, sekaligus untuk
meningkatkan taraf hidup masyarakat serta memperkaya kebudayaan nasional maupun
mengembangkan secara berkesinambungan Universitas sebagai wadah masyarakat ilmiah;

14

(2) Penyelenggaraan penelitian adalah dosen dan mahasiswa;
(3) Penyelenggaraan penelitian direncanakan dan dilaksanakan dengan tatanan/hirarki :

a. Penelitian sebagai penunjang kegiatan tridharma perguruan tinggi;
b. Penelitian dengan produk yang dapat memperoleh hak atas kekayaan intelektual (HaKI);
c.Pemanfaatan HaKI oleh masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan, khususnya dari

aspek ekonomi dengan tolok ukur meningkatkan pendapatan secara signifikan.
(4) Universitas mengembangkan wadah publikasi penelitian pada masing-masing program studi

dan mempublikasikan hasil penelitian pada seminar nasional maupun internasional, jurnal
nasional terakreditasi dan jurnal internasional terindeks;
(5) Penyelenggaran penelitian yang mampu menempatkan universitas sebagai kontributor
peningkatan daya saing bangsa, melalui tercapainya kegiatan penelitian yang memiliki
relevansi dan pencitraan publik dan kegiatan penelitian kerjasama dengan potensi bangsa lain.
(6) Ketentuan tentang penyelenggaraan penelitian diatur dalam peraturan Rektor.

Bagian Kesebelas
Penyelenggaraan Pengabdian kepada Masyarakat

Pasal 20

(1) Universitas menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berupa hilirisasi hasil
penelitian, penerapan ilmu, teknologi dan seni sekaligus untuk meningkatkan taraf hidup
masyarakat serta memperkaya kebudayaan nasional;

(2) Penyelenggara pengabdian kepada masyarakat adalah dosen dan mahasiswa;
(3) Penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat direncanakan dan dilaksanakan dengan

tahapan/hirarki :
a. Pengabdian kepada masyarakat dalam rangka diseminasi hasil penelitian;
b. Pengabdian kepada masyarakat dalam rangka penerapan secara terpadu ilmu, teknologi

dan seni memenuhi kebutuhan masyarakat yang tertinggal.
(4) Universitas mengembangkan wadah publikasi pengabdian kepada masyarakat;
(5) Ketentuan tentang penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat diatur dalam peraturan

Rektor.

Bagian Keduabelas
Predikat Kelulusan

Pasal 21

(1) Predikat kelulusan terdiri atas tiga tingkat yaitu memuaskan, sangat memuaskan, dan dengan
pujian (cum laude), yang dinyatakan pada transkrip akademik,

(2) Penetapan predikat kelulusan sebagaimana diatur pada ayat (1) diatur dengan peraturan
Rektor,

(3) Mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh ijazah, gelar atau sebutan Sarjana/Ahli
Madya dan berhak memperoleh surat keterangan pendamping ijasah (SKPI) sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketigabelas
Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik

Pasal 22

(1) Kebebasan akademik adalah kebebasan sivitas akademika di Universitas 45 Surabaya untuk
mendalami dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara bertanggung jawab
melalui pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.

15

(2) Kebebasan mimbar akademik berlaku sebagai bagian dari kebebasan akademik yang
memungkinkan dosen menyampaikan pikiran dan pendapat secara bebas di Universitas sesuai
dengan norma keilmuan.

(3) Dalam melaksanakan kebebasan mimbar akademik setiap anggota sivitas akademika
bertanggung jawab secara pribadi atas pelaksanaan dan hasilnya sesuai dengan norma
keilmuan.

(4) Rektor menjamin setiap anggota sivitas akademika untuk melaksanakan kebebasan akademik
dan kebebasan mimbar akademik sesuai dengan aspirasi pribadi yang dilandasi norma
keilmuan dan etika akademik.

Bagian Keempatbelas
Otonomi Keilmuan
Pasal 23

(1) Universitas dan sivitas akademika dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi
berpedoman pada otonomi keilmuan yang bercirikan kemandirian dan kebebasan.

(2) Anggota sivitas akademika wajib mentaati norma keilmuan.
(3) Dalam melaksanakan otonomi keilmuan setiap anggota sivitas akademika bertanggung jawab

secara pribadi atas pelaksanaan dan hasilnya sesuai dengan norma keilmuan.
(4) Rektor menjamin setiap anggota sivitas akademika untuk melaksanakan otonomi keilmuan

sesuai dengan aspirasi pribadi yang dilandasi norma keilmuan dan etika akademik.

Bagian Kelimabelas
Kode Etik Akademik

Pasal 24

(1) Universitas 45 Surabaya memiliki kode etik akademik.
(2) Kode etik akademik ditetapkan dengan peraturan Yayasan
(3) Setiap anggota sivitas akademika wajib mentaati etika akademik.
(4) Etika akademik ditanamkan kepada seluruh sivitas akademika melalui kegiatan akademik Uni-

versitas.
(5) Yayasan membentuk Dewan Kehormatan Etika Akademik yang keanggotaannya diambil dari

anggota Yayasan Perjuangan 45 dan Senat Universitas.

Bagian Keenambelas
Gelar Lulusan, Sebutan dan Penghargaan

Pasal 25

(1) Lulusan pendidikan akademik diberi hak untuk menggunakan gelar akademik.
(2) Lulusan pendidikan vokasi diberi hak untuk menggunakan sebutan vokasi.
(3) Jenis gelar akademik, dan sebutan vokasi, singkatan dan penggunaannya diatur oleh Senat

Universitas dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(4) Syarat pemberian gelar akademik, dan sebutan vokasi, diatur oleh Senat Universitas dengan

berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(5) Rektor berhak mencabut gelar akademik maupun sebutan vokasi yang dicapai secara tidak sah

setelah melalui pertimbangan Senat Universitas dan/atau Senat Fakultas/Program DIPLOMA
III.

16

Bagian Ketujuhbelas
Penghargaan
Pasal 26

(1) Rektor dapat memberikan penghargaan kepada seseorang atau lembaga yang dipandang ber-
jasa luar biasa bagi ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, kemasyarakatan atau kemanu-
siaan dan memberikan kontribusi terhadap perkembangan Universitas.

(2) Kriteria dan bentuk penghargaan diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

Bagian Kedelapanbelas
Ijazah
Pasal 27

Ukuran, bentuk, isi, warna Ijasah, Surat Keterangan Pendamping Ijasah (SKPI), Tanda Penghargaan
serta Lambang yang terdapat dalam Ijasah, Surat Keterangan Pendamping Ijasah (SKPI), Tanda
Penghargaan, diatur dengan peraturan Rektor.

BAB V
SISTEM PENGELOLAAN

Bagian Kesatu
Organisasi
Pasal 28

(1) Organisasi Universitas 45 Surabaya sesuai dengan ketentuan Pasal 28 Peraturan Pemerintah
Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan
Tinggi terdiri atas unsur-unsur :
a. Penyusun kebijakan;
b. Pelaksana akademik;
c.Pengawas dan penjaminan mutu;
d. Penunjang akademik atau sumber belajar; dan
e. Pelaksana administrasi dan tata usaha.

(2) Sesuai dengan ketentuan Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penye-
lenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, organisasi di Universitas 45
Surabaya terdiri atas :
a. Badan Penyelenggara Universitas yakni Yayasan Perjuangan 45, sebagai unsur penyusun
kebijakan yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan
akademik;
b. Senat Universitas 45 Surabaya, sebagai unsur pembantu Yayasan Pejuangan 45 dalam
penyusunan kebijakan yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksa-
naan kebijakan akademik;
c.Rektor :
1) Susunan keanggotaan Pimpinan Universitas terdiri dari Rektor dan Wakil Rektor;
2) Sebagai unsur pelaksana akademik yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan
non-akademik dan pengelolaan Universitas 45 Surabaya.
3) Jumlah persyaratan, dan uraian tugas serta wewenang pemimpin Universitas diatur
lebih lanjut dalam peraturan Yayasan.

17

4) Tata cara pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian pemimpin Universitas diatur
lebih lanjut dalam peraturan Yayasan.

5) Bilamana Rektor berhalangan tetap atau tidak ada yang memenuhi ketentuan, maka
Yayasan Perjuangan 45 akan mengambil kebijakan tersendiri

d. Universitas 45 Surabaya terdiri atas :
1. Dewan Penyamtun
2. Senat Universitas
3. Rektor dan Wakil Rektor
4. Fakultas
5. Program Diploma (D3)
6. Program Pasca Sarjana
7. Dosen dan Tenaga Kependidikan
8. Lembaga Penjaminan Mutu
9. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
10. Tracer Studi
11. Bagian Sistem Informasi Digital
12. Bagian Administrasi Akademik
13. Bagian Akademik dan Kemahasiswaan
14. Bagian Administrasi Umum
15. Bagian Keuangan
16. Unsur Pendukung Pelaksana Teknis Universitas yang meliputi :
a) Perpustakaan
b) Laboratorium atau Studio
c) Pemasaran dan Hubungan Masyarakat
d) Tata Usaha Fakultas
e) Kerjasama dan hubungan internasional

Bagian Kedua
Tugas dan Kewenangan Badan Penyelenggara Universitas

Pasal 29

(1) Susunan organisasi Universitas sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (1) berada di
bawah pimpinan Rektor, dan bertanggungjawab kepada Yayasan Perjuangan 45 sebagai Badan
Penyelenggara Universitas.

(2) Badan Penyelenggara (Yayasan Perjuangan 45) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempu-
nyai tugas dan kewenangan untuk :
a. Menetapkan kebijakan Universitas yang dituangkan dalam Statuta, Rencana Induk
Pengembangan (RIP), Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Operasional (Renop) Uni-
versitas
b. Menetapkan pengesahan pendirian dan/atau pengembangan dan/atau penutupan
program pendidikan apabila dirasa perlu, setelah mendapat persetujuan Menteri
c.Menetapkan Rektor dan Wakil Rektor;
d. Menetapkan :
a) Dekan
b) Kepala Program Diploma 3
c) Ketua Program Studi di Fakultas
d) Ketua Jurusan (apabila diperlukan)

Pasal 30

(3) Menetapkan ketentuan-ketentuan yang berlaku di Universitas

18

(4) Menetapkan perencanaan tahunan, anggaran, personalia, dan sarana prasarana di Universitas
(5) Menetapkan struktur maupun perubahan struktur organisasi Universitas, Fakultas/Program

D3, LPPM, dan LPM, dan program-program akademik lain beserta personalianya apabila
menurut Yayasan diperlukan
(6) Menerima, memberi dan/atau mendistribusikan bantuan dari/dan kepada pihak luar, baik
lembaga pemerintah maupun lembaga non pemerintah sepanjang tidak bertentangan dengan
peraturan perundangan-undangan maupun kebiasaan yang berlaku
(7) Menetapkan pengangkatan dosen, tenaga kependidikan, serta tenaga pendukung lain yang
diperlukan atas kebijakan langsung Yayasan maupun atas usul Rektor, melalui perjanjian kerja
atau kesepakatan kerja sama
(8) Menetapkan, melaksanakan, dan mempertanggung jawabkan pengadaan sarana dan prasara-
na kampus dengan memperhatikan usul Rektor
(9) Menetapkan peraturan kepegawaian, keuangan, sistem penggajian dan jaminan sosial atau
kesejahteraan bagi dosen dan tenaga kependidikan
(10) Badan penyelenggara mendelegasikan wewenang kepada Rektor untuk mengelola keuangan
Universitas yang berasal dari uang Sumbangan Pendidikan Pembangunan (SPP) guna mem-
biayai kegiatan operasional Tri Dharma Perguruan tinggi, sesuai peraturan dari Yayasan,
(11) Dana yang berasal dari sumber lain di luar SPP. sepenuhnya di setorkan ke Yayasan
Perjuangan 45 selaku Badan Penyelenggara Kampus guna biaya investasi dan lain-lain yang
berhubungan dengan pengembangan kampus.
(12) Rektor sebagaimana dimaksud ayat (3) mempertanggung-jawabkan pengelolaan keuangan
secara bulanan dalam bentuk laporan pertanggungjawaban (LPJ) kepada Yayasan yang disam-
paikan selambat-lambatnya pada tanggal 20 bulan berikutnya.

Bagian Ketiga
Tugas dan Kewenangan Dewan Penyantun

Pasal 31

(1) Dewan Penyantun adalah organ Yayasan yang berfungsi dalam pemberian pertimbangan dan
pengawasan di bidang non akademik terutama pengelolaan keuangan dan sumber daya
manusia;

(2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana diatur dalam ayat (1), Dewan Penyantun mempunyai
tugas melakukan pengawasan internal terhadap pengelolaan pendidikan bidang non
akademik;

(3) Pelaksanaan fungsi dan tugas sebagaimana diatur pada ayat (1) dan (2), dewan penyantun
mempunyai kewenangan untuk memberikan pertimbangan dan saran terhadap kebijakan
pemimpin Universitas di bidang non akademik.

(4) Tata cara pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Dewan Penyantun diatur lebih lanjut
dalam peraturan Yayasan.

(5) Dewan Penyantun diangkat dan diberhentikan oleh Yayasan.
(6) Susunan keanggotaan dewan penyantun terdiri atas :

a. Ketua merangkap anggota;
b. Sekretaris merangkap anggota;
c. Anggota yang berjumlah maksimal 5 (lima) orang termasuk ketua dan sekretaris.
(7) Ketua dewan penyantun dipilih oleh dan dari para anggota dewan penyantun dan disahkan
oleh Yayasan.
(8) Masa kerja dewan penyantun disesuaikan dengan masa jabatan rektor.

Bagian Keempat
Tugas dan Kewenangan Senat Universitas

Pasal 32

19

(1) Senat Universitas terdiri atas :
a. Ketua dijabat Rektor (ex-officio) merangkap anggota;
b. Sekretaris merangkap anggota;
c.Anggota.

(2) Anggota Senat terdiri atas : rektor, wakil rektor, dekan, Guru Besar / profesor, dan wakil dosen
dari setiap fakultas dengan jumlah ganjil.

(3) Sekretaris dipilih dari dan oleh anggota Senat, ditetapkan dengan keputusan Yayasan.
(4) Persyaratan anggota Senat dari unsur wakil dosen adalah dosen tetap.
(5) Keanggotaan senat ditetapkan dengan keputusan Yayasan atas usulan Rektor.
(6) Masa jabatan anggota Senat sesuai masa jabatan rektor.
(7) Tata cara pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian serta fungsi, tugas dan kewenangan

Senat ditentukan berdasarkan keputusan Yayasan.
(8) Tugas pokok Senat Universitas adalah

a. Merumuskan kebijakan akademik, pengembangan Universitas, Penilaian prestasi serta
kepribadian sivitas akademika

b. Merumuskan norma dan tolok ukur penyelenggaraan pendidikan
c. Menegakkan norma-norma yang berlaku bagi sivitas akademika
d. Merumuskan peraturan pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik,

dan otonomi keilmuan pada Universitas 45 Surabaya
e. Memberi persetujuan dalam hal Rektor mengambil keputusan normative dan kebijakan lain

yang penting
f. Memberi persetujuan RAB Universitas 45 Surabaya sebelum diusulkan Rektor kepada

Yayasan Perjuangan 45
g. Menilai pertanggungjawaban Rektor atas pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan.
h. Memberikan pertimbangan kepada Yayasan berkenaan dengan calon-calon yang diusulkan

untuk diangkat menjadi Rektor dan dosen yang dicalonkan memangku jabatan akademik
Lektor sampai dengan Guru Besar.
(9) Dalam melaksanakan tugas pokoknya senat Universitas dapat membentuk:
a. Komisi Pendidikan dan Pengajaran;
b. Komisi Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
c. Komisi Kerja Sama dan Keuangan;
d. Komisi Etika, yang beranggotakan anggota senat Universitas, dan bila dianggap perlu dit-
ambah anggota lain, dan rapat diselenggarakan sekurang-kurangnya satu kali dalam se-
tahun.
(10) Rapat senat Universitas 45 Surabaya dapat diusulkan oleh Rektor atau sekurang-kurangnya oleh
tiga orang anggota senat Universitas 45 Surabaya.
(11) Rapat senat Universitas dapat bersifat terbuka atau tertutup sesuai dengan kepentingan.
(12) Pengambilan keputusan dalam rapat senat Universitas dilakukan dengan musyawarah untuk
mufakat.
(13) Dalam keadaan terpaksa dapat diadakan pemungutan suara, dan untuk hal-hal prinsipil, kepu-
tusan diambil dalam rapat yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya dua pertiga dari anggota
senat dengan persetujuan ½ (setengah) tambah satu dari anggota senat yang hadir

Bagian Kelima
Tugas dan Kewenangan Rektor

Pasal 33

(1) Rektor sebagai unsur pelaksana akademik yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan non
akademik dan pengelolaan Universitas 45 Surabaya dan atas nama Yayasan Perjuangan 45.

(2) Rektor mengelola unit pelaksana perguruan tinggi di Universitas yang membawahi :

20

a. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)
b. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM)
c.Unit pelaksana pendidikan
d. Unit penunjang akademik atau sumber belajar
e. Unit pelaksana administrasi dan ketatausahaan.
(3) Dalam menjalankan fungsi yang dimaksud ayat 2, Rektor mempunyai tugas :
a. Menjalankan fungsi manajemen Universitas dengan :

1) Mengembangkan sistem informasi manajemen berbasis teknologi;
2) Membuat laporan kepada Yayasan perihal penandatanganan dokumen resmi yang

mengatasnamakan institusi;
3) Membuat laporan akhir masa jabatan kepada Yayasan;
4) Memimpin penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi;
5) Memimpin Senat;
6) Memimpin pelaksanaan akreditasi Institusi dan program studi;
b. Mengusulkan hubungan dan kerjasama dengan lembaga lain di dalam maupun luar
negeri kepada Yayasan.
c.Tugas-tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan berlaku serta tugas dari
Yayasan.
(4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 3, rektor mempunyai
kewenangan :
a. Mengusulkan kepada Yayasan untuk mengangkat dan/atau memberhentikan wakil
rektor, dekan, ketua lembaga dan pimpinan unit kerja di bawah rektor sesuai dengan
peraturan yang berlaku;
b. Mengusulkan uraian tugas (job description) bawahan sesuai dengan kebutuhan kepada
Yayasan;
c.Mendelegasikan sebagian tugas dan wewenangnya kepada bawahan dengan tetap
bertanggungjawab atas tindakan bawahan tersebut;
d. Melakukan evaluasi, pembinaan dan/atau memberikan sanksi kepada dosen, mahasiswa,
dan karyawan yang melakukan pelanggaran norma/etika dan peraturan yang berlaku di
Universitas sesuai persetujuan Yayasan;
e. Wewenang lain menurut peraturan perundang-undangan sesuai dengan tugas dan fungsi
yang diemban.
f. Berkenaan dengan fungsi, tugas dan wewenang sebagaimana diatur dalam ayat (2), (3), dan
(4), rektor bertanggungjawab terhadap :
1) Capaian kinerja organisasi Universitas sesuai dengan yang ditargetkan Yayasan

dalam program kerja;
2) Penggunaan dan pengelolaan keuangan rutin Universitas;
3) Keputusan-keputusan manajemen yang telah diambil;
4) Hubungan dan kerjasama yang telah disepakati dengan lembaga-lembaga lain atas

persetujuan Yayasan.
(5) Apabila Rektor berhalangan tidak tetap, Yayasan menugaskan Wakil Rektor Bidang Akademik

bertindak sebagai pelaksana harian dan bilamana berhalangan tetap Penyelenggara Universi-
tas 45 Surabaya mengangkat pejabat Rektor sebelum diangkat Rektor tetap yang baru.
(6) Wakil Rektor diangkat dan diberhentikan oleh Yayasan Perjuangan 45 atas usul Rektor setelah
mendapat pertimbangan Senat Universitas 45 Surabaya.
(7) Rektor diangkat dan diberhentikan oleh Yayasan atas usul Senat.
(8) Masa jabatan Rektor dan Wakil Rektor adalah empat tahun dan dapat diangkat kembali.

21

Bagian keenam
FAKULTAS, PROGRAM STUDI, DAN LABORATORIUM

Fakultas
Pasal 34

(1) Fakultas dipimpin oleh Dekan yang bertanggung jawab kepada Rektor.
(2) Fakultas mempunyai fungsi mengkoordinasikan dan melaksanakan pendidikan akademik dan/

atau profesi
(3) Fakultas mempunyai tugas ;

a.Merencanakan, melaksanakan dan mengembangkan pendidikan akademik dan/ profesi;
b.Merencanakan dan melaksanakan penelitian untuk pengembang ilmu, teknologi, ke-

budayaan, dan pengabdian kepada masyarakat dengan berkoordinasi kepada LPPM;
c. Merencanakan dan melaksanakan pengembangan system penjamin mutu dengan

berkoordinasi kepada LPM;
d.Merencanakan dan melaksanakan pembinaan sivitas akademika;
e.Merencanakan dan melaksanakan urusan tata usaha fakultas dan pelayanan mahasiswa.
(4) Unsur fakultas terdiri atas ;
a. Dekan
b. Wakil Dekan (apabila diperlukan)
c. Senat Fakultas;
d.Gugus Penjamin Mutu;
e.Program Studi;
f. Program Pendidikan Profesi;
g.Unit Penjamin Mutu;
h.Laboratorium/Studio/Bengkel;
i. Bagian Tata Usaha.
(5) Dekan diangkat oleh Rektor atas pertimbangan Senat Fakultas.
(6) Dalam melaksanakan tugasnya, Dekan dibantu oleh Wakil Dekan (apabila diperlukan).
(7) Wakil Dekan diangkat oleh Rektor atas usul Dekan.
(8) Tugas dan tanggung jawab Wakil Dekan diatur dengan peraturan Rektor.
(9) Masa jabatan Dekan dan Wakil adalah empat tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali.
(10) Tata cara pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian Dekan dan Wakil Dekan diatur dengan
peraturan Rektor.
(11) Dekan mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian
kepada masyarakat, serta membina Dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa di tingkat
Fakultas.
(12) Bagian Tata usaha Fakultas mempunyai tugas melakukan kegiatan pelayanan administrasi
akademik, keuangan, dan umum kepada Dosen, Mahasiswa, dan Masyarakat.
(13) Bagian Tata Usaha Fakultas dipimpin oleh Kepala bagian Tata Usaha yang bertanggung jawab
kepada Dekan.
(14) Fakultas sebagaimana disebutkan dalam ayat (14) dapat diadakan penambahan atau pe-
nutupan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketujuh
Program Studi dan Program Pendidikan Profesi

Pasal 35

22

(1) Program Studi dan Program Pendidikan Profesi merupakan unsur pelaksana akademik pada
fakultas yang melaksanakan pendidikan akademik dan/atau profesional dalam pendidikan
dan/ atau profesional dalam sebagian atau satu cabang ilmu, teknologi dan/atau kebudayaan.

(2) Program Studi atau Program Pendidikan Profesi dipimpin oleh Ketua Program Studi atau
Ketua Program Pendidikan Profesi yang dipilih diantara Dosen tetap dari Program Studi atau
Program Pendidikan Profesi, dan bertanggung jawab langsung kepada Dekan.

(3) Program Studi atau Program Pendidikan Profesi terdiri atas: Ketua Program Studi atau Ketua
Program Pendidikan Profesi, dosen, dan tenaga penunjang akademik.

(4) Masa jabatan Ketua Program Studi dan Ketua Program Pendidikan Profesi adalah empat tahun
dan sesudahnya dapat dipilih kembali..

(5) Ketua Program Studi dan Ketua Program Pendidikan Profesi diangkat oleh Rektor atas usul
Dekan setelah mendapat pertimbangan Senat Fakultas.

(6) Tata cara pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian Ketua Program Studi dan Ketua Pro-
gram Pendidikan Profesi diatur dengan peraturan Rektor.

(7) Program Studi dan/atau Program Pendidikan Profesi sebagaimana dimaksud ayat (8) dapat
diadakan penambahan atau penutupan dengan berpedoman pada peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

Bagian kedelapan
Program Studi Diploma Tiga (D3)

Pasal 36
(1) Program Studi Diploma Tiga (D3) atau pendidikan vokasi merupakan pendidikan tinggi yang

menyiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu
maksimal setara dengan program sarjana.
(2) Unsur Program Studi Diploma Tiga (D3) terdiri atas ;
a. Kepala Prodi D3
b. Wakil Kepala Prodi D3 (Apabila diperlukan)
c. Senat Prodi D3
d. Gugus Penjamin Mutu;
e. Jurusan
f. Unit Penjamin Mutu;
g. Laboratorium/Studio/Bengkel;
h. Bagian Tata Usaha.
(3) Kepala Prodi D3 diangkat oleh Rektor atas pertimbangan Senat Program diploma D3
(4) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Prodi D3 dapat dibantu oleh seorang Wakil Kepala
Prodi D3 (apabila diperlukan).
(5) Wakil Kepala Prodi D3 diangkat oleh Rektor atas usul Kepala Prodi D3.
(6) Tugas dan tanggung jawab Wakil Kepala Prodi D3 diatur dengan peraturan Rektor.
(7) Masa jabatan Kepala Prodi D3 dan Wakil adalah empat tahun dan sesudahnya dapat dipilih
kembali..
(8) Tata cara pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian Kepala Program Studi Diploma Tiga
(D3) diatur dengan peraturan Rektor.
(9) Program Diploma Tiga (D3) sebagaimana dimaksud ayat (9) dapat diadakan penambahan atau
penutupan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(10) Ketua Jurusan diangkat oleh Rektor atas pertimbangan Senat Prodi D3.
(11) Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua Jurusan dapat dibantu oleh seorang Wakil Ketua Jurusan
(apabila diperlukan)
(12) Wakil Ketua Jurusan diangkat oleh Rektor atas usul Kepala Prodi D3.
(13) Tugas dan tanggung jawab Wakil Ketua Jurusan diatur dengan peraturan Rektor.
(14) Masa jabatan Ketua Jurusan adalah empat tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali.

23

(15) Tata cara pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian Ketua Jurusan diatur dengan pera-
turan Rektor.

Bagian kesembilan
Laboratorium
Pasal 37

(1) Laboratorium merupakan perangkat penunjang pelaksanaan pendidikan pada Program Studi
dan/atau bagian dalam pendidikan akademik, vokasi dan/atau profesi.

(2) Laboratorium dipimpin oleh seorang dosen yang keahliannya telah memenuhi persyaratan
sesuai dengan cabang ilmu, teknologi dan/atau kebudayaan, dan bertanggung jawab langsung
kepada Dekan/Kaprodi D3, atau Ketua Program Studi atau Ketua Program Pendidikan Profesi.

(3) Kepala Laboratorium diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Dekan/Kaprodi D3
(4) Masa jabatan Kepala laboratorium adalah empat tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali.
(5) Tata cara pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian Kepala Laboratorium diatur dengan

peraturan Rektor.

Bagian Kesepuluh
Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)

Pasal 38

(1) Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) adalah unit pelaksana perguruan tinggi di bidang
penjaminan mutu;

(2) LPM dipimpin oleh seorang Ketua yang bertanggung jawab kepada Rektor.
(3) Dalam melaksanakan tugasnya apabila diperlukan Ketua LPM dapat dibantu oleh seorang

sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua.
(4) Unsur LPM terdiri atas:

a. Ketua
b. Sekretaris (apabila diperlukan);
c.Tim Audit Mutu Internal (AMI)
d. Tata Usaha
(5) Ketua LPM diangkat oleh Yayasan atas usulan Rektor, dengan masa jabatan 4 (empat) tahun.
(6) Tata cara pengangkatan dan pemberhentian Ketua LPM diatur dalam peraturan Yayasan.
(7) Rincian tugas Ketua LPM diatur lebih lanjut dalam peraturan Yayasan.

Bagian Kesebelas
Gugus Penjaminan Mutu (GPM)

Pasal 39

(1) GPM dipimpin seorang Ketua yang bertanggung jawab kepada Dekan/Kaprodi D3
(2) Ketua GPM diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Dekan/Kaprodi D3 dan Ketua

LPM.
(3) Ketua GPM dibantu oleh tim dosen yang ditunjuk oleh Dekan/Kaprodi D3 dan berkoordinasi

dengan LPM.
(4) GPM memiliki tugas dalam peningkatan mutu akademik, meliputi:

a.Menyusun dokumen kebijakan mutu akademik, pedoman mutu akademik, standar mutu
akademik, prosedur mutu akademik fakultas/prodi D3;

b.Menyusun laporan evaluasi diri tiap semester;
c. Menyiapkan bahan AMI;
d.Meningkatkan mutu akademik fakultas secara berkelanjutan berdasarkan hasil pemantauan

dan evaluasi internal serta rumusan rapat tinjauan manajemen.

24

(5) Setiap tahun Dekan melaporkan hasil evaluasi diri dan hasil AMI kepada Senat Fakultas/Prodi
D3.

Bagian Keduabelas
Unit Penjamin Mutu (UPM)

Pasal 40

(1) UPM dipimpin oleh seorang ketua yang bertanggung jawab kepada Ketua Program Studi/Ketua
Jurusan.

(2) Ketua UPM diangkat dan diberhentikan oleh Dekan atas usul Ketua Program Studi/Ketua
Jurusan dan Ketua GPM.

(3) Ketua UPM dibantu oleh tim dosen yang ditunjuk oleh Ketua Program Studi dan berkoordinasi
dengan GPM.

(4) UPM memiliki tugas membantu Ketua Program Studi dalam peningkatan mutu akademik meli-
puti :
a.Menyusun dokumen Spesifikasi Program Studi (SP), Pedoman Mutu (PM), Instruksi kerja (IK)
yang sesuai dengan Standar Akademik, Pedoman Mutu Akademik dan Pedoman Prosedur
(PP) ditingkat Fakultas;
b.Menyusun laporan Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PDPT) tiap semester;
c. Menyiapkan bahan Audit Mutu Internal (AMI)
Menigkatkan mutu program studi yang berkelanjutan berdasarkan hasil pemantuan dan
evaluasi internal serta rumusan rapat tinjauan manajemen.

Bagian Ketigabelas
Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM);

Pasal 41

(1) Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) adalah unit pelaksana
akademik perguruan tinggi di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang
melaksanakan tugas pokok dan fungsi Universitas 45 Surabaya berada dibawah Rektor

(2) LPPM dipimpin oleh seorang Ketua yang bertanggung jawab langsung kepada Rektor
(3) Dalam melaksanakan tugasnya apabila diperlukan Ketua LPPM dapat dibantu oleh seorang

sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua.
(4) Unsur LPPM terdiri atas:

a. Ketua
b. Kepala Lembaga
c.Sekretaris (apabila diperlukan);
d. Tata Usaha
(5) Ketua LPPM diangkat oleh Yayasan atas usulan Rektor, dengan masa jabatan selama 4 (empat)
tahun.
(6) Dalam melaksanakan tugas Koordinator dibantu oleh seoang Kepala Lembaga
(7) Lembaga Penelitian mempunyai tugas melaksanakan, mengkoordinasikan, membantu, dan
menilai pelaksanaan kegiatan penelitian yang diselenggarakan oleh penelitian fakultas dan
ikut mengusahakan serta mengendalikan administrasi
(8) Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Lembaga Penelitian mempunyai fungsi :

a. Melaksanakan penelitian ilmiah murni, teknologi, dan/atau kesenian
b. Melaksanakan penelitian ilmu pengetahuan dan kesenian tertentu untuk menunjang

pembangunan
c. Melaksanakan penelitian untuk pendidikan dan pengembangan institusi

25

d. Melaksanakan penelitian ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian serta penelitian
untuk mengembangkan konsepsi pembangunan nasional, wilayah dan/atau daerah me-
lalui kerjasama baik di dalam maupun dengan luar negeri

(9) Lembaga Penelitian terdiri atas :
a. Ketua;
b. Ketua Penelitian Fakultas;
c. sub bagian Administrasi
d. Tenaga Peneliti

(10) Penelitian Fakultas mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Lembaga Penelitian sesuai
dengan bidangnya dalam Fakultas/ Program Diploma D3.

(11) Tata cara pengangkatan dan pemberhentian Ketua LPPM diatur dalam peraturan Yayasan.
(12) Rincian tugas Ketua LPPM diatur lebih lanjut dalam peraturan Yayasan.

Bagian Bagian Keempatbelas
Dosen
Pasal 42

(1) Dosen terdiri atas:
a. Dosen Tetap, yaitu dosen yang diangkat oleh Yayasan maupun dosen yang diangkat oleh
pemerintah sebagai Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan pada Universitas;
b. Dosen Tidak Tetap, yaitu dosen dari perguruan tinggi lain dan/atau seseorang yang diun-
dang oleh Universitas untuk mengajar dalam jangka waktu tertentu.
c.Dosen Tamu, yaitu seseorang yang diundang untuk mengajar di untuk universitas pada wak-
tu tertentu.

(2) Tugas utama Dosen adalah melaksanakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian
kepada masyarakat sesuai dengan bidang ilmu dan/atau keahlian yang dimiliki dalam rangka
terwujudnya visi, terlaksananya misi, tercapainya tujuan dan sasaran program studi, dan/atau
fakultas, dan/atau Universitas.

(3) Jabatan Akademik Dosen Tetap terdiri atas: Asisten Ahli, Lektor, Lektor Kepala dan Guru Besar.
(4) Dalam melaksanakan tugas profesinya, Dosen berhak :

a. Memperoleh penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial;
b. Mendapatkan penghargaan sesuai dengan tugas dan profesinya;
c.Ditugaskan oleh lembaga untuk studi lanjut sesuai dengan bidang ilmu masing-masing;
d. Memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual;
e. Memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, akses sumber belajar,

informasi, sarana dan prasarana pembelajaran, serta penelitian dan pengabdian kepada
masyarakat;
f. Memiliki kebebasan akademik, mimbar akademik dan otonomi keilmuan;
g. Memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan menentukan kelulusan peserta
didik;
h. Memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi dan/atau organisasi
keilmuan.
(5) Dalam melaksanakan tugas profesinya, Dosen berkewajiban :
a. Merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran serta menilai dan mengevaluasi hasil
pembelajaran;
b. Meningkatkan dan mengembangkan kualitas akademik dan kompetensi secara
berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan
kebudayaan.
c.Bertindak obyektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, su-
ku, ras, kondisi fisik tertentu, atau latar belakang sosial ekonomi peserta didik dalam
pembelajaran;

26

d. Melaksanakan peraturan perundang-undangan, dan kode etik;
e. Menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan nilai-nilai yang berlaku sesuai visi dan misi serta

tujuan Universitas;
f. Memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa.
(6) Guna menduduki jabatan struktural, seorang Dosen harus memiliki masa kerja efektif di
Universitas 45 Surabaya sedikitnya 5 (lima) tahun dengan persyaratan-persyaratan lain diatur
tersendiri dalam peraturan Yayasan.
(7) Tatacara pengangkatan dan pemberhentian Dosen Tetap diatur dengan Surat Keputusan
Yayasan.

Bagian Kelimabelas
Tenaga Kependidikan

Pasal 43

(1) Tenaga kependidikan terdiri atas:
a. Tenaga keuangan;
b. Tenaga administrasi
c.Pustakawan;
d. Pranata komputer;
e. Laboran;
f. Teknisi;
g. Tenaga kebersihan, pertamanan dan keamanan.

(2) Tugas utama tenaga kependidikan adalah melaksanakan fungsi dalam rangka terwujudnya visi,
terlaksananya misi, tercapainya tujuan dan sasaran Program Studi/Jurusan, dan/atau
Fakultas/Program D3, dan/atau Universitas

(3) Persyaratan, tata cara pengangkatan, hak, dan kewajiban tenaga kependidikan diatur dengan
surat keputusan Yayasan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang ber-
laku.

(4) Tenaga kependidikan terdiri atas tenaga kependidikan tetap dan tenaga kependidikan
kontrak;

(5) Tenaga kependidikan tetap diangkat dan diberhentikan oleh Yayasan atas usul Rektor;
(6) Tenaga kependidikan kontrak yang dikontrak oleh Rektor atas persetujuan Yayasan;
(7) Tenaga kependidikan tetap minimal berijazah S-1;
(8) Tenaga kependidikan kontrak adalah tenaga yang dipekerjakan untuk jangka waktu paling

lama 1 (satu) tahun, sesuai perjanjian yang telah disepakati oleh rektor dan yang
bersangkutan, setelah mendapat persetujuan Yayasan;
(9) Ketentuan yang berkaitan dengan tenaga kependidikan diatur dalam peraturan Yayasan.

Bagian Keenambelas
Mahasiswa
Pasal 44

(1) Mahasiswa terdiri atas peserta didik :
a. Program Diploma 3 (D3);
b. Sarjana Strata 1 (S1);
c.Program Magister (S2).

(2) Hak-hak mahasiswa terdiri atas:
a. Menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk menuntut dan
mengkaji ilmu sesuai dengan norma dan kesusilaan yang berlaku;
b. Memperoleh pengajaran sebaik-baiknya dan layanan bidang akademik sesuai dengan
minat, bakat, kegemaran, dan kemampuannya;

27

c.Memanfaatkan fasilitas yang ada di Universitas dalam rangka kelancaran proses belajar;
d. Mendapat bimbingan dari dosen yang bertanggung jawab atas program studi/jurusan

yang diikutinya dalam menyelesaikan studinya;
e. Memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan program studi/jurusan yang

diikuti serta hasil studinya;
f. Memperoleh kesempatan menyelesaikan menyelesaikan studi lebih cepat dari masa studi

yang ditetapkan sepanjang sesuai dengan persyaratan prestasi akademiknya.
g. Memperoleh layanan kesejahteraan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

berlaku;
h. Memanfaatkan sumber daya Universitas melalui perwakilan dan/atau organisasi kemaha-

siswaan yang mengurus dan mengatur minat dan tata kehidupan bermasyarakat;
i. Pindah ke Perguruan Tinggi lain atau Fakultas/Program D3 lain masih internal Universitas 45

Surabaya bilamana memenuhi syarat penerimaan mahasiswa atau Fakultas/Program D3
yang hendak dimulai dan bilamana daya tampung perguruan tinggi atau
Fakultas/Program D3 yang bersangkutan memungkinkan;
j. Ikut serta dalam setiap kegiatan dalam organisasi mahasiswa Universitas/Fakultas/Program
D3.
(3) Kewajiban mahasiswa terdiri atas:
a. Ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi mahasiswa yang
dibebaskan dari kewajiban biaya sasuai dengan ketentuan yang berlaku atau yang diter-
bitkan untuk itu;
b. Mematuhi semua peraturan dan/atau ketentuan yang berlaku di lingkungan kampus;
c.Menghormati dosen dan tenaga kependidikan dilingkungan Universitas, dan/atau Fakultas,
dan/atau Program D3;
d. Ikut memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, ketertiban, dan/atau fakultas
dan/atau Program D3;
e. Menghargai keberadaan dan pengembangan ilmu, teknologi dan/atau kebudayaan;
f. Menjunjung tinggi kebudayaan nasional maupun kepribadian Indonesia;
g. Mentaati semua peraturan tata tertib tentang kehidupan kemahasiswaan secara lengkap
yang ditetapkan Rektor dan/atau pimpinan institusi resmi yang ada dilingkungan Univer-
sitas.

Bagian Ketujuhbelas
Organisasi Kemahasiswaan

Pasal 45

(1) Organisasi kemahasiswaan diselenggarakan berdasarkan prinsip dari, oleh, dan untuk maha-
siswa dengan memberikan peranan dan keleluasaan lebih besar kepada mahasiswa berdasar
landasan demokrasi dan keterbukaan.

(2) Organisasi kemahasiswaan di lingkungan Universitas terdiri atas :
a. Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas ;
b. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas/Program D3;
c.Unit Kegiatan Mahasiswa ;
d. Himpunan Mahasiswa Program Studi/Jurusan;
e. Unit Kegiatan Mahasiswa dibina oleh dosen yang ditetapkan dengan Surat Keputusan
Rektor.

(3) Organisasi kemahasiswaan dibentuk pada tingkat Universitas, Fakultas/Program D3, dan
Program Studi/Jurusan sesuai peraturan perundangan -undangan yang berlaku.

(4) Bentuk dan badan kelengkapan organisasi kemahasiswaan ditetapkan berdasarkan
kesepakatan antar mahasiswa, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku dan Statuta Universitas.

28

(5) Organisasi kemahasiswaan bertanggung jawab kepada forum yang representatif di masing-
masing tingkat organisasi untuk selanjutnya dipertanggung-jawabkan kepada Rektor dan/atau
Dekan/Ketua Program D3

(6) Derajat kebebasan dan mekanisme tanggung jawab organisasi kemahasiswaan ditetapkan me-
lalui kesepakatan antara mahasiswa dengan pimpinan Universitas/Fakultas/Program D3 yang
merupakan penanggung segala kegiatan di Universitas/Fakultas/Program D3 atau yang
mengatas namakan Universitas/Fakultas/Program D3

(7) Anggota organisasi kemahasiswaan pada masing-masing tingkat yaitu seluruh mahasiswa yang
terdaftar dan masih aktif dalam kegiatan akademik di Universitas.

(8) Pembiayaan untuk kegiatan organisasi kemahasiswaan sesuai aturan yang dikeluarkan
Yayasan Perjuangan 45.

Bagian Kedelapanbelas
Alumni
Pasal 46

(1) Alumni adalah semua Lulusan dari Universitas 45 Surabaya
(2) Guna menggalang rasa persatuan dan kesatuan serta menjalin kerjasama dan komunikasi da-

lam upaya mencapai tujuan pendidikan nasional, visi, misi, dan tujuan serta sasaran Universi-
tas dibentuk organisasi alumni yang tata tertib dan tata kerjanya ditetapkan dalam Anggaran
Dasar dan Anggaran Rumah Tangga organisasi alumni.
(3) Kepengurusan organisasi alumni pembentukannya diketahui dan disahkan dengan Surat Kepu-
tusan Rektor.

Bagian Kesembilanbelas
Kerjasama
Pasal 47

(1) Guna meningkatkan keberadaan, peran, fungsi, dan mutu Universitas, Rektor dan/atau
Yayasan melakukan kerja sama dengan lembaga/badan atau intansi lain baik dalam negeri
maupun luar negeri tanpa membedakan swasta maupun Pemerintah.

(2) Lembaga/badan atau instansi sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan lembaga badan atau
instansi yang aktivitasnya berorientasi pada laba ataupun nirlaba, sepanjang tidak berten-
tangan dengan hukum, kepentingan umum, asas, fungsi pokok dan tugas universitas.

(3) Setiap kerja sama dituangkan dalam bentuk naskah perjanjian/kesepahaman kerja sama anta-
ra pihak ketiga dengan Rektor atas ijin Yayasan.

(4) Pelaksanaan kerja sama mengikuti kebiasaan dan prosedur yang berlaku dan dapat
melibatkan dosen, mahasiswa, serta tenaga kependidikan yang memiliki kompetensi di bi-
dangnya.

(5) Kerjasama pendidikan dapat berbentuk tukar menukar dosen dan/atau mahasiswa, penga-
daan sarana dan prasarana akademik, penyelenggaraan kegiatan akademik bersama, dan ben-
tuk-bentuk lain yang dianggap bermanfaat.

(6) Kerjasama penelitian dapat berbentuk pertukaran hasil penelitian, penerbitan karya ilmiah
bersama, peralatan dan tenga peneliti, penelitian bersama, pemanfaatan sumberdaya
penelitian bersama, dan bentuk lain yang berhubungan dengan kegiatan penelitian.

(7) Kerjasama pengabdian kepada masyarakat dapat berbentuk kegiatan pengabdian bersama, tu-
kar menukar informasi, dan sebagainya

(8) Pelaksanaan kerjasama diatur lebih lanjut dengan peraturan Yayasan.

Bagian Keduapuluh
Kerjasama Internasioanl Pendidikan Tinggi

29

Pasal 48

(1) Kerja sama internasional Pendidikan Tinggi merupakan proses interaksi dalam pengintegrasian
dimensi internasional ke dalam kegiatan akademik untuk Berperan dalam pergaulan inter-
nasional tanpa kehilangan nilai-nilai keindonesiaan.

(2) Kerja sama internasional harus didasarkan pada prinsip kesetaraan dan saling menghormati
dengan mempromosikan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan nilai kemanusiaan yang memberi
manfaat bagi kehidupan manusia

(3) Kerja sama internasional mencakup bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada
Masyarakat

(4) Kerja sama internasional dalam pengembangan Pendidikan Tinggi dapat dilakukan antara lain,
melalui:
a. Hubungan antara lembaga Pendidikan Tinggi di Indonesia dan lembaga Pendidikan Tinggi
negara lain dalam kegiatan penyelenggaraan Pendidikan yang bermutu
b. Pengembangan pusat kajian Indonesia dan budaya lokal pada Perguruan Tinggi di dalam dan
di luar negeri
c. Pembentukan komunitas ilmiah yang mandiri.

(5) Kebijakan nasional mengenai kerja sama internasional Pendidikan Tinggi ditetapkan dalam Pera-
turan Menteri

(6) Pelaksanaan kerjasama diatur lebih lanjut dengan peraturan Yayasan.

BAB VI
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL DAN EKSTERNAL

Bagian Kesatu
Penjaminan Mutu Internal (SPMI)

Pasal 49

(1) Sistem penjaminan mutu internal yang berlaku dan diterapkan di Universitas 45 Surabaya
sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

(2) Sasaran penjaminan mutu internal sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
a. Visi dan misi universitas, fakultas, program D3 dan program studi;
b. Tata pamong yang menjamin integritas lembaga dan memenuhi pertanggung jawaban
dalam pengembangan kebijakan dan sumber daya manusia yang konsisten dengan visi
dan misi universitas yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan adil;
c.Mahasiswa yang berkualitas, mandiri, kreatif, inovatif, dan berprestasi sehingga
menghasilkan lulusan yang mempunyai kompetensi dan dapat diterima pengguna;
d. Kualifikasi dan kecukupan pendidik dan tenaga kependidikan yang disiplin serta memiliki
motivasi kerja yang tinggi;
e. Kurikulum program studi berbasis kerangka kualifikasi nasional Indonesia (KKNI);
f. Pembiayaan;
g. Hasil pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat :
h. Relevan dengan kebutuhan pembangunan dan masyarakat;
i. Kontributor daya saing bangsa;
j. Pencipta pengetahuan;
k. Penghasil pendapatan.

(3) Penjaminan mutu internal dilaksanakan minimal 1 (satu) tahun sekali pada setiap unit kerja
akademik;

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem, tata kerja dan mekanisme penerapan penjaminan
mutu internal diatur dalam peraturan Yayasan

30

Bagian Kedua
Penjaminan Mutu Eksternal (SPME)

Pasal 50

(1) Universitas 45 Surabaya melaksanakan sistem penjaminan mutu eksternal untuk mendapatkan
akreditasi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) atau lembaga lain yang
diberi kewenangan oleh pemerintah.

(2) Secara berkala Universitas 45 Surabaya menyusun dan mengajukan dokumen Akreditasi
Institusi Perguruan Tinggi (AIPT) kepada BAN-PT atau lembaga lain yang diberi kewenangan
oleh pemerintah untuk mendapatkan pengakuan mutu penyelenggaraan perguruan tinggi.

(3) Secara berkala Fakultas/Program Studi/Program D3 menyusun dan mengajukan dokumen
Akreditasi Program Studi (APS) kepada BAN-PT atau lembaga lain yang diberi kewenangan
oleh pemerintah untuk mendapatkan pengakuan mutu penyelenggaraan Fakultas /Program
Studi/Program D3.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem, tata kerja dan mekanisme penerapan penjaminan
mutu eksternal diatur dalam peraturan Yayasan

BAB VII
BENTUK DAN TATA CARA PENETAPAN PERATURAN

Pasal 51

(1) Selain berlaku peraturan perundang-undangan, berlaku pula peraturan internal Universitas 45
Surabaya.

(2) Peraturan internal Universitas 45 Surabaya sebagaimana dimaksud ayat (1), meliputi :
a. Peraturan internal Yayasan Perjuangan 45 selaku Badan Penyelenggara Universitas 45
Surabaya;
b. Peraturan Rektor Universitas 45 Surabaya;
c.Peraturan Senat Universitas 45 Surabaya.

(3) Ketentuan mengenai tata cara pembentukan peraturan internal Universitas 45 Surabaya
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Yayasan Perjuangan 45.

BAB VIII
PENDANAAN DAN KEKAYAAN

Bagian Kesatu
Pembiayaan

Pasal 52

(1) Keuangan maupun aset yang dikelola Universitas adalah milik Yayasan;
(2) Sumber keuangan Universitas adalah :

a. Yayasan yang berasal dari kontribusi mahasiswa serta usaha-usaha lain yang sah;
b. Bantuan pemerintah, lembaga-lembaga dalam negeri maupun luar negeri yang diperoleh

Yayasan;
c.Usaha-usaha yang sah terkait tridharma perguruan tinggi.
(3) Pengaturan pelaksanaan dimaksud ayat (1) dan (2), diatur dalam peraturan Yayasan.

31

Bagian Kedua
Pengelolaan Prasarana dan Sarana

Pasal 53

(1) Prasarana dan sarana adalah keseluruhan perangkat keras dan perangkat lunak yang berfungsi
sebagai penunjang kelancaran penyelenggaraan Universitas;

(2) Prasarana dan sarana dapat bersumber dari Yayasan, bantuan pihak lain yang tidak mengikat
serta usaha lain yang sah sesuai fungsi tridharma perguruan tinggi;

(3) Prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) merupakan aset/inventaris
Yayasan, kecuali milik pihak lain;

(4) Penyelenggaraan pengadaan, inventarisasi, penggunaan, pemeliharaan dan penghapusan
prasarana dan sarana diatur dalam peraturan Yayasan.

Bagian Ketiga
Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Pasal 54

(1) Tahun anggaran Universitas adalah 1 September sampai dengan 31 Agustus tahun berikutnya;
(2) Setiap tahun anggaran, yakni selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan menjelang awal tahun

anggaran, rektor mengajukan rencana anggaran pendapatan dan belanja Universitas kepada
Yayasan untuk mendapat persetujuan dan pengesahan;
(3) Rencana anggaran pendapatan dan belanja Universitas yang telah mendapat persetujuan
serta pengesahan Yayasan, menjadi panduan dan acuan Universitas dalam melaksanakan
kegiatan;
(4) Rencana perubahan anggaran pendapatan dan belanja Universitas dapat diajukan rektor pada
setiap pertengahan tahun anggaran kepada Yayasan untuk mendapat persetujuan serta
pengesahan;
(5) Pertanggungjawaban dan pengelolaan anggaran diajukan rektor selambat-lambatnya 3 (tiga)
bulan setelah berakhirnya tahun anggaran, kepada Yayasan untuk mendapat persetujuan
serta pengesahan;
(6) Yayasan melakukan pengawasan secara berkala dan sewaktu-waktu terhadap pengelolaan
keuangan Universitas.

Bagian Keempat
Pengelolaan Kerjasama

Pasal 55

(1) Tujuan dan prinsip kerjasama dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pendidikan, penelitian
dan pengabdian kepada masyarakat serta kegiatan kerjasama lainnya dalam rangka
pengembangan program dan institusi Universitas 45 Surabaya.

(2) Bentuk dan mekanisme kerjasama dengan perguruan tinggi dan pihak lain di dalam dan luar
negeri.

(3) Hal lain yang dianggap perlu pengertian, bentuk, mekanisme kerjasama dalam rangka
penyelenggaraan kegiatan akademik dan non-akademik, penelitian dan pengabdian kepada
masyarakat dengan perguruan tinggi dan pihak lain dalam dan luar negeri, serta hal lain yang
diatur dalam peraturan Yayasan.

32

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 56

Dalam hal ada aturan atau ketentuan baru dari Pemerintah Republik Indonesia mengenai statuta
perguruan tinggi dan aturan tersebut belum diatur dalam statuta ini, maka statuta ini dapat
dilakukan penyesuaian menurut ketentuan Pemerintah tersebut.

BAB X
PENUTUP
Pasal 57

Statuta ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan dengan diberlakukannya statuta ini, maka statuta
yang lama sudah tidak berlaku lagi serta dinyatakan dicabut.

KETUA; Ditetapkan : di Surabaya
Pada Tanggal : __Oktober 2021
YAYASAN PERJUANGAN 45
SEKRETARIS;

Dr. HM FADJAR BUDIANTO, S.H.,M.H. SUGIYO DJASWADI, S.H.

33