TUGAS INDIVIDU MENYUSUN RANCANGAN AKSI PERUBAHAN (ASYNCRONOUS I-18 AGUSTUS 2023) Program Pelatihan Pelatihan Kepemimpinan Administrator Angkatan II Tahun 2023 Nama Agenda : Agenda III Nama Peserta : Sandi Rombedatu, ST Nomor Daftar Hadir : 34 Lembaga Penyelenggara Pelatihan : BPSDM Papua Barat LAN RI
Bab I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Kabupaten Teluk Bintuni adalah salah satu kabupaten yang berada di provinsi Papua Barat yang berdiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002. Teluk Bintuni menjadi kabupaten terluas di Papua Barat, dengan luas 18.637,00 km2. Pada pertengahan tahun 2021, jumlah penduduk Teluk Bintuni sebanyak 92,236 jiwa, dengan kepadatan 4,95 jiwa/km2. Dan memiliki tujuh suku asli yaitu Sebyar, Wamesa, Kuri, Irarutu, Moskona, Sough, dan Sumuri. Peta Administrasi Kabupaten Teluk Bintuni Kabupaten Teluk Bintuni merupakan salah satu Kabupaten yang memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah. Kekayaan sumber daya alam yang dimiliki Kabupaten Teluk Bintuni dapat terlihat dari segala sektor kehidupan yang ada mulai dari segi pertanian, perkebunan, kehutanan, pertambangan, perikanan dan lain sebagainya Kabupaten Teluk Bintuni juga adalah penghasil migas tepatnya di ladang gas Tangguh atau LNG Tangguh yang sekarang dioperasikan oleh British Petroleum. Pemerintah daerah dalam hal ini bupati dan wakil bupati terpilih memiliki Visi pembangunan diantaranya “Terwujudnya Kabupaten Teluk Bintuni Yang Damai, Maju, Produktif Dan Berdaya Saing”
Dengan mengusung Misi : 1. Membangun Sumberdaya Manusia yang Berkualitas, Terampil dan Berdaya Saing; 2. Membangun Infrastruktur Daerah yang Terfokus pada Wilayah Terisolir, Tertinggal Dan Kurang Berkembang; 3. Membangun Perekonomian Daerah berbasis Sektor Andalan untuk Kesejahteraan Masyarakat; 4. Mengelola Sumber Daya Alam dan Investasi secara Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Masyarakat; 5. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Bersih, Inovatif dan Melayani; 6. Mewujudkan Kabupaten Teluk Bintuni yang Damai dan Harmonis dalam Keberagaman. Dengan melihat potensi alam yang dimiliki, maka pemerintah daerah Kabupaten Teluk Bintuni dituntut untuk dapat memberikan pelayanan yang optimal secara profesional dalam pengelolaan potensi sumber daya alam yang dimiliki, akan tetapi ada beberapa masalah dalam pengelolaan potensi sumberdaya alam di kabupaten anatar lain : • Kurangnya data dan informasi. Data dan informasi tentang sumber daya alam di kabupaten sering kali tidak lengkap, tidak akurat, dan tidak terbarui. Hal ini membuat pemerintah kabupaten sulit untuk membuat perencanaan dan kebijakan yang tepat dalam pengelolaan sumber daya alam. • Kurang transparansi. Pemerintah kabupaten sering kali tidak transparan dalam pengelolaan sumber daya alam. Hal ini membuat masyarakat sulit untuk mengetahui bagaimana sumber daya alam dikelola dan bagaimana manfaatnya didistribusikan. • Kurang partisipasi masyarakat. Masyarakat sering kali tidak dilibatkan dalam pengelolaan sumber daya alam. Hal ini membuat masyarakat tidak memiliki rasa memiliki terhadap sumber daya alam dan tidak peduli dengan kelestariannya. • Kurang sumber daya manusia. Pemerintah kabupaten sering kali kekurangan sumber daya manusia yang terampil dan berpengalaman dalam pengelolaan sumber daya alam. Hal ini membuat pemerintah kabupaten sulit untuk mengelola sumber daya alam secara efektif dan efisien. • Kurang anggaran. Pemerintah kabupaten sering kali tidak memiliki anggaran yang cukup untuk pengelolaan sumber daya alam. Hal ini membuat pemerintah kabupaten tidak dapat melakukan pengelolaan sumber daya alam secara optimal. Masalah-masalah administrasi sumber daya alam di kabupaten tersebut dapat berdampak negatif terhadap pembangunan daerah. Pembangunan daerah yang tidak memperhatikan
kelestarian sumber daya alam dapat menyebabkan kerusakan lingkungan, berkurangnya ketersediaan sumber daya alam, dan menurunnya kualitas hidup masyarakat. Untuk mengatasi masalah-masalah tersebut, pemerintah kabupaten perlu melakukan beberapa hal, yaitu: • Meningkatkan ketersediaan data dan informasi tentang sumber daya alam. • Meningkatkan transparansi dalam pengelolaan sumber daya alam. • Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam. • Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang mengelola sumber daya alam. • Meningkatkan anggaran untuk pengelolaan sumber daya alam. Dengan melakukan hal-hal tersebut, pemerintah kabupaten dapat mengelola sumber daya alam secara efektif dan efisien, sehingga dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat. Berdasarkan kondisi diatas, maka Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni harus memberikan pelayanan yang dapat mewujudkan misi ke 4 bupati dan wakil bupati dengan melakukan Transformasi Digital dalam Sistem Informasi Pengelolaan Sumber Daya Alam (TraDiSi PeMDA) yang Berkelanjutan dan Terintegrasi. I.2 Tujuan Tujuan yang ingin dicapai dalam rancangan aksi perubahan ini, terbagi dalam 3 (tiga) yaitu : 1. Tujuan Jangka Pendek ( 2 Bulan ) Tersedianya website Transformasi Digital dalam Sistem Informasi Pengelolaan Sumber Daya Alam (TraDiSi PeMDA) di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni. 2. Tujuan Jangka Menengah ( 2 Bulan s/d 6 Bulan ) Terwujud dan disetujuinya usualan Program Kegiatan pembuatan Aplikasi TRADISI PEMDA pada DPA SKPD 2024. 3. Tujuan Jangka Panjang ( 6 Bulan s/d 2 Tahun ) Terwujudnya pembuatan Aplikasi TRADISI PEMDA yang diharapkan dapat diakses oleh Masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan berbasis web secara online. I.3 Manfaat 1. Bagi Organisasi ➢ Mewujudkan Misi dan Visi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni ➢ Tersedianya informasi data potensi sumber daya alam sebagai Basis Data ➢ Menyusun dan Meningkatkan perencanaan pembangunan yang berbasis potensi sumber daya alam ➢ Meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam secara optimal dan berkelanjutan
➢ Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah dalam pengelolaan sumber daya alam ➢ Meningkatkan kesejahteraan masyarakat ➢ Meningkatkan promosi pariwisata yang berbasis potensi sumber daya alam ➢ Menarik investasi dari dunia usaha ➢ Meningkatnya kinerja Bagian Administrasi Sumber Daya Alam berbasis elektronik. 2. Bagi Stakeholder Lainnya ➢ Mencari lokasi yang potensial untuk investasi. ➢ Memperoleh informasi tentang potensi sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan. ➢ Meningkatkan kerjasama dengan pemerintah kabupaten dalam pengelolaan sumber daya alam. ➢ Mengetahui potensi sumber daya alam di kabupaten. ➢ Meningkatkan pemahaman tentang pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam. ➢ Mengembangkan usaha yang berbasis potensi sumber daya alam. 3. Bagi Reformer ( Peserta PKA) Mempermudah fungsi koordinasi ,informasi dalam hal Pengelolaan dan permintaan data bagi kepentingan bidang teknis terkait serta pejabat dilingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni khususnya pada Bagian Administrasi Sumber Daya Alam dalam sistem informasi monitoring dan evaluasi potensi sumber daya alam, serta unuk melengkapi syarat dalam Kelulusan Pelatihan Kepemimpinan Administrator yang di ikuti. 1.4 Ruang Lingkup Transformasi Digital dalam Sistem Informasi Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan dan Terintegrasi adalah penerapan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan pengelolaan yang berkelanjutan dan efisien terhadap sumber daya alam. Ini mencakup pemantauan data real-time, analisis data menggunakan kecerdasan buatan, optimisasi operasional, kolaborasi antar pemangku kepentingan melalui platform digital, pendidikan dan kesadaran melalui pendidikan digital, serta penggunaan aplikasi berbasis mobile. Tujuannya adalah untuk mencapai keberlanjutan dalam penggunaan sumber daya alam, menjaga lingkungan, dan mendukung kebijakan yang berkelanjutan.
Bab II ANALISA MASALAH II.1 Profil Kinerja Organisasi a. Tugas Pokok dan Fungsi Bagian Administrasi Sumber Daya Alam (1) Bagian Administrasi Sumber Daya Alam dipimpin oleh kepala bagian yang mempunyai tugas mengoordinasikan dan menyiapkan bahan penyusunan, pemantauan dan evaluasi kebijakan daerah bidang Administrasi Sumber Daya Alam, meliputi Administrasi pertanian dan perikanan serta Administrasi Lingkungan Hidup dan Energi dan Sumber Daya Mineral menyiapkan bahan pengoordinasikan pelaksanaan tugas perangkat daerah, serta melaksanakan pelayanan administratif sesuai pembidangan tugas. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bagian Administrasi Sumber Daya Alam mempunyai fungsi: a. penyiapan bahan pengoordinasian dan perumusan kebijakan daerah bidang administrasi pertanian dan perikanan serta administrasi lingkungan hidup dan energi dan Sumber Daya mineral serta menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah b. Penyiapan bahan dalam rangka pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah terkait bidang administrasi pertanian dan perikanan serta administrasi lingkungan hidup dan energi dan Sumber Daya mineral c. Penyiapan bahan, pengoordinasian dalam rangka pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah bidang Administrasi pertanian dan perikanan, serta Administrasi Lingkungan Hidup dan Energi dan Sumber Daya Mineral d. Penyiapan bahan, pengoordinasian dalam rangka penyelenggaraan pelayanan administrasi sesuai pembidangan tugas dan e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya. b. Uraian Tugas Uraian tugas sebagaimana dimaksud adalah meliputi: a. Menyusun rencana kegiatan Bagian Administrasi Sumber Daya Alam sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bagian Administrasi Aumber Daya Alam untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas; d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas; e. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya; f. Melaksanakan urusan tata usaha, umum, keuangan, administrasi kepegawaian, dan rumah tangga Bagian Administrasi Sumber Daya Alam; g. Mengkoordinasikan dan melaksanakan penyusunan perencanaan dan pelaporan dalam Lingkungan bagian Administrasi Sumber Daya Alam; h. Menyiapkan bahan dan mengoordinasikan administrasi penyusunan produk hukum di bidang administrasi sumber daya alam; i. Menyiapkan bahan, mengoordinasikan dan melaksanakan perumusan kebijakan daerah terkait Administrasi pertanian, dan perikanan serta Administrasi Lingkungan Hidup dan Energi dan Sumber Daya Mineral; j. Menyiapkan bahan pembinaan mengoordinasikan melaksanakan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis serta bahan analisis dalam penyelenggaraan administrasi pertanian, perkebunan kehutanan, kelautan dan perikanan; k. Menyiapkan bahan pembinaan mengoordinasikan melaksanakan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis serta bahan analisis penyelenggaraan administrasi lingkungan hidup dan energi dan Sumber Daya mineral; l. Menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dan peningkatan usaha perekonomian dari sumber daya alam daerah; m.Melaksanakan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan kebijakan daerah bidang Administrasi Sumber Daya Alam, jmeliputi administrasi pertanian dan perikanan serta administrasi lingkungan hidup dan energi dan Sumber Daya mineral; n. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah atau non pemerintah dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi; o. Menilai kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; p. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas kepala bagian Administrasi Sumber Daya Alam dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan pemutusan kebijakan, dan
q. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. c. Kondisi Kinerja Organisasi saat ini Kinerja bagian Administrasi Sumber Daya Alam sangat penting dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam secara berkelanjutan dan efisien. Berikut adalah beberapa kondisi kinerja saat ini : a. Efisiensi Pengelolaan: Bagian ini harus memastikan bahwa pengelolaan sumber daya alam dilakukan dengan efisien, termasuk penggunaan tenaga kerja, peralatan, dan anggaran yang tepat. Proses pengelolaan harus dirancang untuk menghindari pemborosan dan memaksimalkan hasil yang diperoleh dari sumber daya alam. b. Kepatuhan Peraturan: Administrasi Sumber Daya Alam harus memastikan bahwa semua kegiatan yang dilakukan sesuai dengan peraturan dan regulasi yang berlaku. Ini mencakup perizinan, izin lingkungan, dan persyaratan lain yang diberlakukan oleh pemerintah atau badan pengelola sumber daya alam. c. Pemantauan dan Pelaporan: Bagian ini perlu memiliki sistem pemantauan yang efektif untuk mengawasi aktivitas yang berhubungan dengan sumber daya alam. Data yang dikumpulkan dari pemantauan ini harus digunakan untuk membuat laporan berkala tentang kondisi sumber daya alam, perubahan lingkungan, dan efektivitas tindakan pengelolaan yang diambil. d. Konservasi dan Keberlanjutan: Administrasi Sumber Daya Alam harus berfokus pada perlindungan, konservasi, dan pengelolaan berkelanjutan sumber daya alam. Hal ini melibatkan merancang strategi untuk memastikan bahwa eksploitasi sumber daya alam tidak merusak ekosistem jangka panjang dan kepentingan generasi mendatang. e. Keterlibatan Pihak Terkait: Penting untuk melibatkan berbagai pemangku kepentingan, seperti masyarakat lokal, lembaga pemerintah, perusahaan, dan organisasi non-pemerintah, dalam proses pengambilan keputusan terkait sumber daya alam. Ini membantu dalam memastikan bahwa keputusan yang diambil mempertimbangkan berbagai perspektif dan kepentingan. f. Inovasi Teknologi: Kinerja bagian ini juga dapat ditingkatkan dengan memanfaatkan teknologi terbaru. Pemanfaatan sistem informasi geografis
(SIG), analisis data besar, dan teknologi lainnya dapat membantu dalam pemantauan, pemodelan, dan pengambilan keputusan yang lebih baik. g. Pendidikan dan Kesadaran: Bagian ini perlu berperan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya sumber daya alam dan perlunya pengelolaan yang bijaksana. Program edukasi dan kampanye kesadaran dapat membantu masyarakat mengerti dampak dari aktivitas mereka terhadap lingkungan. h. Evaluasi dan Perbaikan Berkelanjutan: Kinerja administrasi harus secara teratur dievaluasi untuk mengidentifikasi area-area di mana peningkatan dapat dilakukan. Proses perbaikan berkelanjutan harus diimplementasikan berdasarkan hasil evaluasi ini. i. Transparansi dan Akuntabilitas: Administrasi Sumber Daya Alam harus menjaga transparansi dalam keputusan dan tindakan yang diambil. Akuntabilitas terhadap masyarakat dan pihak berwenang harus dijaga agar integritas dan kepercayaan tetap terjaga. j. Adaptasi terhadap Perubahan Lingkungan: Bagian ini harus mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan, seperti perubahan iklim, pergeseran ekosistem, dan risiko lainnya yang dapat mempengaruhi sumber daya alam. d. Struktur Organisasi ( Perbup No. 34 Tahun 2016 ) SEKRETARIS DAERAH ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN KABAG ADMISTRASI SUMBER DAYA ALAM KASUBAG ADMISTRASI LINGKUNGAN HIDUP DAN ESDM KASUBAG ADMISTRASI PERTANIAN DAN PERIKANAN
II.2 Analisa Masalah Kinerja Organisasi II.2.1 Analisi Eksternal Aspek Analisis Eksternal Deskripsi Tantangan Peluang Regulasi dan Kebijakan Bagaimana regulasi dan kebijakan pemerintah terkait sumber daya alam mempengaruhi operasi dan pengelolaan. - Perubahan regulasi tibatiba - Kesempatan untuk memanfaatkan insentif baru Perubahan Lingkungan Bagaimana perubahan lingkungan seperti perubahan iklim dan penurunan keanekaragaman spesies mempengaruhi ketersediaan dan keberlanjutan sumber daya alam. - Risiko terhadap sumber daya alam - Inovasi dalam adaptasi terhadap perubahan Keterlibatan Pihak Terkait Sejauh mana keterlibatan dan dukungan dari masyarakat lokal, organisasi non-pemerintah, dan pihak berkepentingan lainnya dalam upaya pengelolaan sumber daya alam. - Perspektif yang beragam - Kolaborasi dalam program pengelolaan Teknologi dan Inovasi Bagaimana teknologi baru seperti analisis data besar dan sistem informasi geografis dapat meningkatkan pemantauan dan pengambilan keputusan terkait sumber daya alam. - Biaya implementasi teknologi baru - Efisiensi dalam pemantauan dan analisis Pasar dan Permintaan Bagaimana permintaan pasar terhadap produk yang terkait dengan sumber daya alam dapat mempengaruhi tingkat eksploitasi dan harga sumber daya alam. - Fluktuasi harga dan permintaan - Diversifikasi produk dan pasar Reputasi dan Akuntabilitas Bagaimana persepsi masyarakat terhadap kinerja administrasi sumber daya alam dan sejauh mana bagian ini - Risiko merusak reputasi - Meningkatkan transparansi dan kepercayaan
Aspek Analisis Eksternal Deskripsi Tantangan Peluang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakan dan keputusan mereka. Isu Sosial dan Politik Bagaimana isu-isu sosial dan politik seperti protes masyarakat atau perubahan pemerintahan dapat mempengaruhi kelangsungan operasi dan pengelolaan sumber daya alam. - Ketidakpastian politik - Pemanfaatan dukungan politik dalam perlindungan Globalisasi dan Perdagangan Bagaimana hubungan global dan perdagangan internasional mempengaruhi akses dan distribusi sumber daya alam. - Persaingan global - Potensi ekspansi pasar internasional Tabel di atas memberikan gambaran tentang berbagai aspek eksternal yang dapat memengaruhi kinerja bagian Administrasi Sumber Daya Alam. Tantangan dan peluang yang terkait dengan setiap aspek perlu dipertimbangkan dalam perencanaan dan pengambilan keputusan untuk menjaga dan memaksimalkan kinerja bagian tersebut. II.2.2 Analisis Internal Aspek Analisis Internal Deskripsi Kelebihan Kelemahan Kepemimpinan dan Manajemen Bagaimana kepemimpinan dan manajemen dalam bagian ini mempengaruhi pengorganisasian, pengambilan keputusan, dan pencapaian tujuan pengelolaan sumber daya alam. - Pengambilan keputusan yang terkoordinasi - Kurangnya inovasi dalam manajemen Sumber Daya Manusia Kualitas, keterampilan, dan jumlah staf yang ada dalam bagian ini untuk melaksanakan - Tenaga kerja berpengalaman dan berkompeten - Kurangnya pelatihan untuk
Aspek Analisis Internal Deskripsi Kelebihan Kelemahan tugas-tugas administratif dan pengelolaan sumber daya alam. pengembangan staf Sistem dan Teknologi Penggunaan sistem informasi, perangkat lunak, dan teknologi lainnya dalam memfasilitasi pemantauan, analisis data, dan pelaporan terkait sumber daya alam. - Efisiensi dalam pemantauan dan analisis - Keterbatasan dana untuk investasi teknologi Proses dan Prosedur Bagaimana proses-proses operasional dan prosedur administratif telah dirancang untuk mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam. - Pengurangan risiko kesalahan dalam proses - Kekakuan dalam merespons perubahan situasi Kolaborasi dan Komunikasi Sejauh mana kolaborasi antar bagian dalam organisasi dan komunikasi internal berkontribusi pada efektivitas pengelolaan sumber daya alam. - Koordinasi yang lebih baik antar departemen - Kurangnya alur komunikasi yang jelas Pengukuran Kinerja Bagaimana kinerja bagian ini diukur dan dinilai, serta sejauh mana pengukuran tersebut mempengaruhi pengambilan keputusan dan perbaikan berkelanjutan. - Dasar untuk evaluasi dan perbaikan berkelanjutan - Keterbatasan dalam pengukuran kinerja secara objektif Etika dan Tanggung Jawab Sejauh mana bagian ini mengikuti standar etika dalam pengelolaan sumber daya alam dan bagaimana mereka menjalankan tanggung jawab sosial mereka. - Mempertahankan reputasi dan kepercayaan - Potensi dampak negatif terhadap lingkungan
Tabel di atas memberikan gambaran tentang berbagai aspek internal yang dapat memengaruhi kinerja bagian Administrasi Sumber Daya Alam. Kelebihan dan kelemahan yang terkait dengan setiap aspek perlu dianalisis secara mendalam untuk mengidentifikasi area-area yang perlu ditingkatkan dan dipertahankan dalam upaya meningkatkan kinerja bagian tersebut. Dalam menentukan permasalahan yang menjadi skala prioritas untuk secepatnya diatasi dalam upaya melaksanakan tugas dan fungsi pada Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni, digunakan Analisis USG ( Urgency, Seriousness, dan Growth) Analisis USG No Isu Teridentifikasi U S G Jumlah 1 Kurangnya data dan informasi yang akurat tentang potensi sumber daya alam 5 5 5 15 2 Kurangnya sumber daya manusia yang terampil untuk mengelola sumber daya alam 4 4 4 12 3 Kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjaga kelestarian sumber daya alam 4 3 3 10 4 Kurangnya regulasi yang mengatur pengelolaan sumber daya alam 4 4 5 13 Berdasarkan analisis USG tersebut, teridentifikasi bahwa yang bermasalah dan menjadi prioritas adalah “sistem pelayanan kurang optimal” khususnya pada Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni pada umumnya sehingga perlu membuat website Transformasi Digital dalam Sistem Informasi Pengelolaan Sumber Daya Alam (TraDiSi PeMDA) yang Berkelanjutan dan Terintegrasi, untuk memberikan pelayanan yang optimal, berkualitas kepada seluruh pemangku kepentingan.agar mendapatkan pelayanan unggulan menuju Zona Integritas wilayah bebas korupsi/pungli dan wilayah birokrasi bersih dan melayani.”