Tutorial membuat e-book

MAKALAH PPKN
Sistem Politik Indonesia Dan Suprastruktur Dan

Infrastruktur Politik Indonesia

Disusun Oleh
Kelompok 9 :
1) Anindya Hapsarini Saskila / 05
2) Karina Olivia Budiono / 17
3) Nazlah Kamaliah / 25

UPT SMK NEGERI 1 PASURUAN
JL. Veteran 11 Kel. Bugul Lor Kec. Panggung Rejo

Kota Pasuruan

Kata Pengantar

Puji syukur kita panjatkan pada Tuhan Yang Maha Esa karena telah
melimpahkan berkah dan hidayahnya kepada kita sehingga makalah yang
berjudul “Suprastruktur dan Infrastruktur Politik di Indonesia” ini dapat
diselesaikan dengan baik.

Makalah ini dibuat untuk melengkapi tugas kelompok mata pelajaran
PPKn. Kami menyadari masih banyak kekurangan dalam makalah ini, maka
dari itu. Kritik dan saran yang bersifat membangun, selalu kami harapkan demi
kesempurnaan laporan ini. Dan kami juga menyadari pentingnya akan sumber
bacaan dan referensi dari internet yang telah membantu dalam memberikan
informasi yang akan menjadi bahan makalah kami.

Akhir kata sebagai penyusun laporan ini, kami berterima kasih kepada
Yahya Zakariah selaku guru mapel PPKn.

Semoga laporan ini membawa manfaat dan memberikan nilai tambah
kepada para pembaca dan pendengarnya.

Pasuruan, Oktober 2021

Penulis

DAFTAR ISI

Cover................................................................................................................................

Kata pengantar............................................................................................................

Bab I Pendahuluan

a) Latar belakang...............................................................................
b) Rumusan masalah.......................................................................
c) Tujuan makalah...........................................................................

Bab II pembahasan

A. Suprastruktur Politik Indonesia.
a.) Pengertian Sufrastruktur.................................................................
b.) Fungsi lembaga-lembaga Suprastruktur politik....................................
c.) Komponen di dalam Suprastruktur.................................................................
d.) Peran Suprastruktur....................................................................................
e.) Tujuan Suprastruktur....................................................................................
f.) Bentuk Suprastruktur Politik Indonesia.......................................................

B. Infrastruktur Politik Indonesia
a.) Pengertian Infrastruktur.................................................................
b.) Fungsi lembaga-lembaga Infrastruktur politik....................................
c.) Komponen di dalam Infrastruktur.................................................................
d.) Peran Infrastruktur....................................................................................
e.) Tujuan Infrastruktur....................................................................................
f.) Bentuk Infrastruktur Politik Indonesia.......................................................

Bab III Penutup

a) Kesimpulan.....................................................................

b) Saran..............................................................................

Daftar pustaka............................................................................

BAB I

PENDAHULUAN

a.) Latar Belakang

Latar yang membelakangi kelompok 9 memilih materi Sistem Politik Indonesia
serta Suprastruktur dan Infrastruktur politik Indonesia sebagai bahan presentasi adalah
karena kami tertarik dan ingin mempelajari lebih dalam tentang sistem politik yang
ada di Indonesia.

Pada kesempatan ini kami akan mengulas sedikit mengenai Sistem Politik Di
Indonesia, Suprastruktur serta Infrastruktur Politik Indonesia.

b.) Masalah Rumusan
Pembahasan yang akanya dibahas pada makalah ini yaitu :

1.) Pengertian Suprastruktur dan Infrastruktur.
2.) Fungsi lembaga-lembaga Suprastruktur dan Infrastruktur

Politik.
3.) Komponen di dalam Suprastruktur dan Infrastruktur.
4.) Peran Suprastruktur dan Infrastruktur Politik Indonesia.
5.) Tujuan Suprastruktur dan Infrastruktur Politik Indonesia.
6.) Bentuk Suprastruktur dan Infrastruktur Politik Indonesia.

c.) Tujuan makalah
Tujuan dibuatnya makalah ini yaitu :
1. Memahami makna dari Sistem Politik Indonesia, Suprastruktur dan Infrastruktur

Politik Indonesia
2. Dapat mengimplementasikan Sistem Politik Indonesia
3. Melaksanakan tugas kelompok PPKn

BAB II

PEMBAHASAN

A. Pengertian, Fungsi lembaga-lembaga, Komponen, Peran, Tujuan,
dan Bentuk Suprastruktur Politik Indonesia.

a.) Pengertian Suprastruktur

Suprastruktur Politik adalah struktur politik pemerintahan yang berkaitan dengan
lembaga-lembaga negara yang ada serta hubungan kekuasaan antara lembaga satu dengan
lainnya. Suprastruktur suatu negara dapat diketahui dari undang-undang dasarnya dan
peraturan perundangan lainnya. Suprastruktur politik diartikan sebagai mesin politik resmi di
suatu negara dan merupakan penggerak politik yang bersifat formal. Dengan kata lain
suprastruktur politik merupakan gambaran pemerintah dalam arti luas yang terdiri atas
lembaga-lembaga negara yang tugas dan peranannya diatur dalam konstitusi negara atau
peraturan perundang-undangan lainnya.

b.)Fungsi Lembaga-Lembaga Suprastruktur Politik

Lembaga-lembaga suprastruktur politik bertugas menjalanka fungsi output yang
meliputi kegiatan-kegiatan seperti :

1. Rule Making (Membuat Undang-Undang)
Fungsi ini dilaksanakan oleh lembaga perwakilan rakyat atau disebut lembaga legislatif.

Lembaga ini meliputi DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten atau kota, serta DPD
sebagai lembaga yang mewakili aspirasi rakyat di daerah.

2. Rule Aplication (Melaksanakan Undang-Undang)
Fungsi ini adalah fungsi pelaksanaan terhadap peraturan perundang-undangan yang telah

dibuat oleh badan legislatif. Badan pelaksana undang-undang ini meliputi pemerintahan pusat
sampai pemerintahan daerah.

3. Rule Adjudication (Mengadili Pelaksanaan Undang-Undang)
Fungsi ini dilaksanakan oleh badan peradilan yang meliputi Mahkamah Agung,

Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Selain itu juga badan kehakiman yang ada
sampai ke daerah, seperti pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan pengadilan tata usaha
negara.

c.) Komponen di Dalam Suprastruktur.

1. Lembaga eksekutif, yaitu pelaksana undang-undang atau kebijakan yang ditetapkan oleh
negara.

2. Lembaga legislatif, yaitu pembuat undang-undang. Contohnya, Majelis Permusyawaratan
Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

3. Lembaga yudikatif, yaitu lembaga yang bertugas mengadili para pelanggar undang-
undang. Contoh suprastruktur politik lembaga yudikatif adalah Mahkamah Agung,
Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, dan Badan Pemeriksa Keuangan.

d.)Peran Suprastruktur Politik Indonesia.

Suprastruktur politik berperan sebagai pelaksana, pembuat dan pengevaluasi segara
kebijakan dan peraturan pemerintah. Sementara itu

e.)Tujuan Suprastruktur Politik Indonesia

Suprastruktur politik bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur.
Namun, dalam jangka waktu yang lebih pendek, berikut ini adalah tujuan suprastruktur
politik:

1. Pembagian kekuasaan – adanya pembagian kekuasaan ini artinya dalam negara yang
menganut sistem politik demokrasi tidak boleh terpaku pada satu kekuasaan saja. Hal ini
dilakukan untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan wewenang dan kediktatoran yang
sangat mungkin terjadi jika tidak ada pembagian kekuasaan.

2. Mempermudah pengorganisasian negara – hal ini dikarenakan dengan adanya lembaga-
lembaga negara dengan tugas masing-masing, maka ada pembagian tugas pula dalam
mengorganisasi negara tersebut. Tidak hanya itu, pembagian wilayah seperti wilayah pusat
dan daerah yang dipimpin oleh pemimpin tersendiri juga mempermudah pengorganisasian
negara.

3. Aspirasi tersalurkan – suprastruktur politik ada agar bisa lebih memperhatikan aspirasi
rakyat serta mendekatkan negara dengan masyarakatnya. Hal ini dikarenakan kebijakan yang
dibuat oleh pemerintah adalah berdasarkan aspirasi rakyat, baik secara langsung disampaikan
kepada lembaga negara maupun melalui infrastruktur politik yang ada.

4. Mencapai tujuan pembangunan – pada akhirnya suprastruktur politik memiliki tujuan
untuk mencapai pembangunan nasional. Tujuan pembangunan nasional ini tertuang dalam
pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 alinea keempat.

f.)Bentuk Suprastruktur.

Berdasarkan UUD 1945, Suprastruktur Politik terdiri atas Lembaga-Lembaga
negara seperti :

1. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)

Setelah adanya amendemen UUD 1945, kedudukan MPR sejajar dengan
lembaga tinggi negara lainnya. Susunan keanggotaan MPR terdiri atas anggota DPR
dan anggota DPD yang dipilih secara langsung melalui pemilu. Tata cara penggunaan
hak-hak di MPR diatur dalam peraturan tata tertib MPR. MPR selain mempunyai hak-
hak tersebut, juga mempunyai kewajiban-kewajiban. Salah satu kewajiban tersebut
adalah melaksanakan peranan sebagai wakil rakyat dan wakil daerah. MPR juga harus
selalu mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan
golongan (termasuk kepentingan partai, daerah, ras, dan suku).

MPR bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di ibu kota negara. Sidang
MPR yang dilakukan setiap lima tahun sekali disebut dengan sidang umum. Akan
tetapi, MPR dapat pula bersidang lebih dari satu kali dalam lima tahun. Sidang
tersebut dilakukan apabila terjadi situasi-situasi yang mengharuskan sidang MPR.
Sidang tersebut dinamakan sidang istimewa.

2. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) adalah lembaga tinggi negara dalam sistem
ketatanegaraan Indonesia yang merupakan lembaga perwakilan rakyat dan memegang
kekuasaan membentuk undang-undang. DPR terdiri atas anggota partai politik peserta
pemilihan umum, yang dipilih berdasarkan hasil pemilihan umum. Anggota DPR
periode 2009–2014 berjumlah 560 orang. Masa jabatan anggota DPR adalah lima
tahun, dan berakhir bersamaan pada saat anggota DPR yang baru mengucapkan
sumpah /janji.

3. Dewan Perwakilan Daerah (DPD)

DPD (Dewan Perwakilan Daerah) adalah sebuah lembaga negara yang
anggotanya dipilih secara langsung oleh rakyat untuk mewakili daerah. Salah satu
gagasan lahirnya DPD adalah untuk meningkatkan keikutsertaan daerah terhadap
jalannya politik dan pengelolaan negara. Dengan demikian, DPD dapat pula
dipandang sebagai koreksi atau penyempurnaan sistem utusan daerah di MPR
(menurut ketentuan pasal 2 ayat (1) UUD 1945 sebelum perubahan).

DPD terdiri atas wakil-wakil daerah provinsi yang dipilih melalui pemilihan
umum. Anggota DPD dari setiap provinsi ditetapkan sebanyak empat orang. Jumlah
anggota DPD tidak boleh lebih dari sepertiga jumlah anggota DPR. Adapun peresmian
keanggotaan DPD sekaligus peresmian keanggotaan MPR yang ditetapkan satu
naskah dalam keputusan presiden. Nama-nama calon anggota DPD berdasarkan hasil
pemilihan umum, secara administrasi dilaporkan oleh KPU kepada presiden.

4. Presiden

Presiden Republik Indonesia adalah kepala negara sekaligus kepala
pemerintahan. Sebagai kepala negara, presiden menjadi simbol resmi negara
Indonesia di dunia. Sebagai kepala pemerintahan, presiden memegang kekuasaan
eksekutif untuk melaksanakan tugas- tugas pemerintahan sehari-hari. Dalam
kedudukannya sebagai kepala pemerintahan ini, presiden dibantu oleh seorang wakil
presiden dan menteri-menteri dalam kabinet. Menteri-menteri dalam kabinet diangkat
dan diberhentikan oleh presiden.

Oleh karena itu, para menteri tidak bertanggung jawab kepada DPR akan tetapi
bertanggung jawab kepada presiden. Amendemen UUD 1945 telah mempengaruhi
kedudukan presiden sebagai lembaga eksekutif. Misalnya, dengan adanya amendemen
UUD 1945, presiden tidak lagi bertanggung jawab kepada MPR karena presiden
bukan lagi mandataris MPR. Kedudukan presiden setara dengan MPR.

B. Pengertian, Fungsi lembaga-lembaga, Komponen, Peran, Tujuan,
dan Bentuk Infrastruktur Politik Indonesia.

a.)Pengertian Infrastruktur.

Infrastruktur politik adalah kelompok-kelompok kekuatan politik dalam masyarakat
yang turut berpartisipasi secara aktif. Kelompok-kelompok tersebut dapat berperan menjadi
pelaku politik tidak formal untuk turut serta dalam membentuk kebijaksanaan negara.
Infrastruktur politik di Indonesia meliputi keseluruhan kebutuhan yang diperlukan dalam
bidang politik dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas yang berkaitan dengan proses
pemerintahan negara.

Pada dasarnya organisasi-organisasi yang tidak termasuk dalam birokrasi pemerintahan
merupakan kekuatan infrastruktur politik. Dengan kata lain setiap organisasi non-pemerintah
termasuk kekuatan infrastruktur politik.

b.)Fungsi Lembaga-Lembaga Infrastruktur.

Lembaga-lembaga kemasyarakatan atau infrastruktur menjalankan fungsi input
yang meliputi kegiatan-kegiatan berikut.

1. Interest Aggregation

Interest aggregation, yaitu pemaduan atau pengajuan kepentingan. Dalam hal ini
berarti lembaga infrastruktur berfungsi memadukan aspirasi rakyat yang disampaikan
oleh lembaga seperti LSM dan Ormas. Lembaga yang memiliki fungsi ini adalah
lembaga partai politik.
2. Interest Articulate

Interest articulate, yaitu perumusan dan pengajuan kepentingan. Dalam hal ini
lembaga infrastruktur berfungsi menyampaikan aspirasi rakyat.

c.)Komponen Infrastruktur.

Ada empat komponen dalam infrastruktur politik ini, yaitu:

1. Partai politik, yaitu organisasi politik yang dibentuk oleh kelompok warga negara
Indonesia secara sukarela. Partai politik ini bisa terbentuk berdasarkan kesamaan kehendak
dan cita-cita serta kepentingan.

2. Interest Group, yaitu kelompok yang memiliki kepentingan dalam kebijakan politik
negara. Kelompok ini biasanya bersedia menghimpun dan mengeluarkan dana serta tenaga
untuk melaksanakan kegiatan politik yang biasanya ada di luar tugas partai. Kelompok ini
bisa berupa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), serikat buruh, dan lain-lain.

3. Pressure group, yaitu kelompok yang memiliki tujuan untuk mengupayakan dan
memperjuangkan keputusan politik berupa undang-undang atau kebijakan publik, terutama
untuk mendorong agar peraturan dan kebijakan yang dibuat sesuai dengan keinginan
kelompoknya. Mereka tidak segan untuk melakukan demonstrasi, bahkan aksi mogok untuk
bisa mencapai tujuannya.

4. Media komunikasi politik, yaitu alat komunikasi politik untuk menyampaikan
segala informasi dan pendapat politik secara tidak langsung kepada masyarakat. Komponen
ini diharapkan akan bisa mengolah, mengedarkan, hingga mencari dan menggiring aspirasi
masyarakat. Media komunikasi politik bisa berupa media cetak maupun media elektronik.
Komponen-komponen di atas merupakan kekuatan yang membedakan antara infrastruktur
dan suprastruktur politik yang cukup mudah untuk diidentifikasi.

d.)Peran Infrastruktur.

Peran dan fungsi infrastruktur politik adalah untuk memberi tuntutan dan aspirasi
untuk bisa terus memperbaiki peraturan dan kebijakan yang ada agar lebih baik dan
mendukung kepentingan rakyat.

e.)Tujuan Infrastruktur.

Infrastruktur politik juga memiliki tujuan-tujuan yang ingin dicapai, antara lain :

1. Memberi pendidikan politik – infrastruktur politik menginginkan pengetahuan
politik rakyat semakin meningkat. Dengan pengetahuan politik yang meningkat, diharapkan
partisipasi politik mereka sebagai warga negara pun juga bisa meningkat sehingga bisa
memaksimalkan sistem politik negara.

2. Mempertemukan beragam kepentingan – ada begitu banyak kepentingan di dalam
masyarakat. Dalam hal ini, infrastruktur politik bertujuan untuk mempertemukan
kepentingan-kepentingan yang senada agar lebih mudah untuk tersalurkan menjadi sebuah
tindakan nyata.

3. Menyalurkan aspirasi rakyat – tidak semua orang bisa berpartisipasi langsung
dalam kegiatan politik serta menyampaikan aspirasinya. Maka, keberadaan infrastruktur
politik juga bertujuan untuk mempermudah menyalurkan aspirasi rakyat ke pihak-pihak
pemerintah yang terkait.

4. Menyeleksi kepemimpinan – hal ini bisa tercapai melalui pemilihan umum yang
umum ada di dalam negara demokrasi.

5. Komunikasi politik – tujuannya agar rakyat mengetahui apa yang sedang
dilakukan oleh pemerintah serta isu politik apa yang tengah dihadapi oleh negara. Meski
tujuan infrastruktur dan suprastruktur politik berbeda, hubungan suprastruktur dan
infrastruktur politik adalah untuk saling melengkapi dan mendukung untuk bisa menciptakan
penyelenggaraan pemerintahan yang baik untuk rakyat. Ketika suprastruktur politik bertugas
untuk membuat dan mengawasi berjalannya peraturan serta kebijakan negara dalam proses
penyelenggaraan pemerintahan, infrastruktur politik menjalankan peraturan kebijakan yang
dibuat, dimana dari situ akan muncul aspirasi-aspirasi baru yang bisa disampaikan pada
suprastruktur politik yang selanjutnya akan berguna untuk memperbaiki peraturan dan
kebijakan yang ada.

f.)Bentuk Infrastruktur.

Di Indonesia banyak sekali organisasi atau kelompok yang menjadi kekuatan
infrastruktur politik, akan tetapi jika diklasifikasikan terdapat empat kekuatan sebagai
berikut.

1. Partai Politik

Partai politik, yaitu organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara
Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk
memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa, dan negara melalui pemilihan
umum. Pendirian partai politik biasanya didorong adanya persamaan kepentingan, persamaan
cita-cita politik, dan persamaan keyakinan keagamaan.

2. Kelompok Kepentingan

Kelompok kepentingan (interest group), yaitu kelompok yang mempunyai kepentingan
terhadap kebijakan politik negara. Kelompok kepentingan bisa menghimpun atau
mengeluarkan dana dan tenaganya untuk melaksanakan tindakan politik yang biasanya
berada di luar tugas partai politik. Seringkali kelompok ini bergandengan erat dengan salah
satu partai politik dan keberadaannya bersifat independen (mandiri). Untuk mewujudkan
tujuannya, tidak menutup kemungkinan kelompok kepentingan dapat melakukan negosiasi
dan mencari dukungan kepada masyarakat perseorangan ataupun kelompok masyarakat.
Contoh dari kelompok kepentingan adalah elite politik, pembayar pajak, serikat dagang,
Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), serikat buruh, dan sebagainya.

3. Kelompok Penekan

Kelompok penekan (pressure group), yaitu kelompok yang bertujuan mengupayakan
atau memperjuangkan keputusan politik yang berupa undang-undang atau kebijakan publik
yang dikeluarkan pemerintah sesuai dengan kepentingan dan keinginan kelompok mereka.
Kelompok ini biasanya tampil ke depan dengan berbagai cara untuk menciptakan pendapat
umum yang mendukung keinginan kelompok mereka. Misalnya dengan cara berdemonstrasi,
melakukan aksi mogok, dan sebagainya

4. Media Komunikasi Politik

Media komunikasi politik, yaitu sarana atau alat komunikasi politik dalam proses
penyampaian informasi dan pendapat politik secara tidak langsung, baik terhadap pemerintah
maupun masyarakat pada umumnya. Sarana media komunikasi ini antara lain adalah media
cetak seperti koran, majalah, buletin, brosur, tabloid, dan sebagainya. Sedangkan media
elektronik seperti televisi, radio, internet dan sebagainya. Media komunikasi diharapkan

mampu mengolah, mengedarkan informasi bahkan mencari aspirasi/pendapat sebagai berita
politik.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sistem politik dapat diartikan sebagai keseluruhan kegiatan politik di dalam
negara atau masyarakat berupa proses alokasi nilai-nilai dasar kepada masyarakat dan
menunjukkan pola hubungan yang fungsional di antara kegiatan-kegiatan politik
tersebut. Sistem politik menyelenggarakan fungsi-fungsi tertentu untuk masyarakat.
Fungsi-fungsi itu adalah membuat keputusan-keputusan kebijakan yang mengikat
alokasi dari nilai-nilai baik yang bersifat materi maupun non-materi. Keputusan-
keputusan kebijakan ini diarahkan untuk tercapainya tujuan-tujuan masyarakat.

Sistem politik menghasilkan output berupa kebijakan-kebijakan negara yang
bersifat mengikat kepada seluruh masyarakat negara tersebut. Dengan kata lain,
melalui sistem politik aspirasi masyarakat (berupa tuntutan dan dukungan) yang
merupakan cerminan dari tujuan masyarakat dirumuskan dan selanjutnya
dilaksanakan oleh kebijakan-kebijakan negara tersebut. Sistem politik berbeda dengan
sistem-sistem sosial yang lainnya.

Suprastruktur politik merupakan gambaran pemerintah dalam arti luas yang
terdiri atas lembaga-lembaga negara yang tugas dan peranannya diatur dalam
konstitusi negara atau peraturan perundang-undangan lainnya. Infrastruktur politik
adalah kelompok-kelompok kekuatan politik dalam masyarakat yang turut
berpartisipasi secara aktif. Kelompok-kelompok tersebut dapat berperan menjadi
pelaku politik tidak formal untuk turut serta dalam membentuk kebijakan negara.

B. Saran

Pentingnya keberadaan lembaga negara dalam sistem politik dan kehidupan
berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu marilah kita lebih mendalami lagi
pemahaman tentang sistem politik di negara kita.

DAFTAR PUSTAKA

A. Rahman H.I. 2007. Sistem Politik Indonesia. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Asshiddiqie, Jimly. 2004. Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan dalam
UUD 1945. Yogyakarta: FH UII Press Yogyakarta.

Erwin, Muhammad. 2012. Pendidikan Kewarganegaraan Republik Indonesia. Bandung:
Refika Aditama.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2017. Pendidikan Pancasila dan
Kewarganegaraan. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasha, Musthafa Kamal. 2002. Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education).
Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri.

Suprihartini, Amin dan Yudi Suparyanto. 2006. Pendidikan Kewarganegaraan Kelas
X. Klaten: Cempaka Putih.

Syakuri, Taufiqurrohman. 2004. Hukum Konstitusi. Bogor Selatan: Ghalia Indonesia.