Tata Kelola Obat
Hasil Pengadaan BLUD
Direktorat Pengelolaan dan Pelayanan
Kefarmasian
Kementerian Kesehatan
September 2022
Kemenkes berkomitmen untuk melakukan transformasi sistem kesehatan
6 Pilar transformasi penopang Kesehatan Indonesia
Visi
Sejalan dengan visi Presiden untuk mewujudkan masyarakat yang sehat, produktif, mandiri dan berkeadilan
Outcome Meningkatkankesehatan ibu, Mempercepatperbaikan gizi Memperbaiki Gerakan Masyarakat Memperkuat sistem
RPJMN bidang anak, keluarga berencana masyarakat pengendalian Hidup Sehat (GERMAS) kesehatan & pengendalian
kesehatan dan kesehatan reproduksi penyakit obat dan makanan
1 Transformasi layanan primer 2 Transformasi layanan 3 Transformasi sistem
rujukan ketahanan kesehatan
a b c d a b
Meningkatkan Memperkuat
6 kategori Edukasi Pencegahan Pencegahan kapasitas dan Meningkatkan akses Meningkatkan ketahanan tanggap
utama penduduk primer sekunder kapabilitas layanan dan mutu layanan ketahanansektor darurat
primer sekunder & tersier farmasi & alat
7 kampanye utama: Penambahan imunisasi Skrining 14 penyakit kesehatan Jejaring nasional
imunisasi, gizi seimbang, rutin menjadi 14 antigen penyebab kematian Pembangunan Pembangunan RS di surveilans berbasis lab,
olah raga, anti rokok, dan perluasan cakupan tertinggi di tiap sasaran Puskesmas di 171 kec., Kawasan Timur, jejaring Produksi dalam negeri tenaga cadangan
sanitasi & kebersihan di seluruh Indonesia. usia, skrining stunting, & penyediaan 40 obat pengampuan 6 layanan 14 vaksin rutin, top 10 tanggap darurat, table
lingkungan, skrining peningkatan ANC untuk esensial, pemenuhan unggulan, kemitraan obat, top 10 alkes by top exercise
penyakit, kepatuhan kesehatan ibu & bayi. SDM kesehatan primer dengan world’s top volume & by value. kesiapsiagaan krisis.
pengobatan healthcare centers.
4 Transformasi sistem pembiayaan 5 Transformasi SDM 6 Transformasi teknologi
Kesehatan kesehatan
kesehatan
Penambahan mahasiswa, Pengembangan dan pemanfaatan teknologi, digitalisasi,
Regulasi pembiayaan kesehatan dengan dan bioteknologi di sektor kesehatan.
3 tujuan: tersedia, cukup, dan beasiswa dalam ku&o luar negeri,
berkelanjutan; alokasi yang adil; dan
pemanfaatan yang efektif dan efisien. tkaemudahan penyetaraan nakes lulusan
luar negeri.
Instalasi Farmasi Pemerintah berkontribusi dalam mencapai tujuan Renstra 2022-2024 yaitu terwujudnya pelayanan kesehatan primer yang
komprehensif dan berkualitas serta penguatan pemberdayaan masyarakat, melalui Pemenuhan Obat dan BMHP Pelayanan Kesehatan Primer
STRATEGI UNTUK MENCAPAI SASARAN STRATEGIS MENINGKATNYA AKSES,
KEMANDIRIAN, DAN MUTU KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN
Memastikan ketersediaan obat esensial 4 Meningkatkan daya saing dan
dan vaksin di fasilitas pelayanan kemandirian industri farmasi dan alat
kesehatan, terutama di Puskesmas, kesehatan dalam negeri
1 dengan melakukan pembinaan Mendorong tersedianya vaksin halal
pengelolaan obat dan vaksin sesuai
standar di Instalasi Farmasi Provinsi, 5 melalui penyusunan roadmap vaksin
Kabupaten/Kota, dan Puskesmas halal
2 Menerapkan sistem data dan informasi 6 Mendorong produksi alat kesehatan
pengelolaan logistik obat secara dalam negeri
terintegrasi antara sarana produksi,
distribusi, dan pelayanan kesehatan
3 Penguatan regulasi sistem Menjalankan program promotif preventif
pengawasan pre dan post market alat
kesehatan 7 melalui pemberdayaan masyarakat
Standar Pelayanan Kefarmasian
Pengelolaan Sediaan Pelayanan Farmasi + Public health
Farmasi dan Alat Klinis
Kesehatan
DIDUKUNG OLEH
PEMBINAAN DAN SUMBER DAYA STANDAR PROSEDUR
PENGAWASAN KEFARMASIAN OPERASIONAL
PENGENDALIAN MUTU • Monitoring
PELAYANAN KEFARMASIAN • Evaluasi
Tata Kelola Sediaan Farmasi dan BMHP
Perencanaan Pengadaan/ Penerimaan
Permintaan
Pengendalian Pendistribusian Penyimpanan
Pencatatan, Pemantauan dan
Pelaporan dan Evaluasi
Pengarsipan
Pengelolaan
PERENCANAAN KEBUTUHAN OBAT HARUS DILAKSANAKAN
TERSINERGI ANTAR SELURUH PENGELOLA
• Proses kegiatan seleksi obat dan perbekalan kesehatan untuk menentukan
jenis dan jumlah dalam rangka pemenuhan kebutuhan
• Tujuan Perencanaan :
1. Mendapatkan perkiraan jenis dan jumlah obat dan perbekalan
kesehatan yang sesuai kebutuhan.
2. Meningkatkan efisiensi penggunaan obat.
3. Meningkatkan penggunaan obat secara rasional.
• Metode :
Konsumsi
Pola Penyakit
PROSES PERENCANAAN KEBUTUHAN OBAT
DILAKSANAKAN OLEH TIM, DIMANA OUTPUT TIM AKAN
MENENTUKAN AKURASI PERENCANAAN OBAT
Pemilihan Obat
Kompilasi Pemakaian Obat
Perhitungan Kebutuhan Obat
Proyeksi Kebutuhan Obat
SELEKSI OBAT
FORNAS
DOEN
ITEM DILUAR FORNAS DAN DOEN
SESUAI KEBUTUHAN KLINIS MEDIS
Pengadaan
Pengadaan bisa diartikan lebih luas sebagai proses penyediaan barang,
secara teknis merupakan realisasi perencanaan menjadi ketersediaan obat
Hasil permintaan ke Instalasi Farmasi Pembelian menggunakan sumber
Kabupaten/Kota pendanaan BLUD
OBAT 5 obat program kesehatan yang dapat DILUAR OBAT
PROGRAM didistribusikan ke (FKRTL) yaitu PROGRAM
NASIONAL • Obat Program HIV NASIONAL
• Obat Program TB
Puskesmas Pada umumnya • Obat Program Malaria
seluruh obat program • Obat Program Kusta dan Frambusia
kecuali Hepatitis • Obat Program untuk Terapi Rumatan
Metadon
(Permenkes NO. 28 Tahun 2014)
KEBIJAKAN Penyediaan Obat Program Nasional
SUMBER ANGGARAN KAB/KOTA PROPINSI PUSAT
JENIS OBAT APBD I/DAK APBN
TUJUAN DISTRIBUSI APBD II/DAK/Kapitasi
- Obat PKD - Obat Buff Stok Propinsi Obat Program Obat -Vaksin Obat Prog
- Obat Buff Stok Kab/Kota - Obat Program (Jika Kesmas (Buffer Buff Yellow P2P
- Obat Program (jika dibutuhkan) Stok Fever ( Imunisasi,
-Prog Kesbu & Kesnak Stok) Pusat -Obat TB, Malaria,
diperlukan) -Program Gizi • Kesehatan dan HIV,Filariasis
Perbekes Jiwa,
Puskesmas Dinkes Anak Haji Hepatitis dan
• Kesehatan Ibu Diare,
Kab/Kota • Gizi
IF Prov
IF Prov
IF Prov
KKP
Pengadaan Berdasarkan PERPRES 16/2018 tentang
Mandiri Pengadaan Barang Jasa Pemerintah
dan Perubahannya di PERPRES 12/2021
Apoteker membangun komunikasi dan
koordinasi dengan Tim Perencanaan
Anggaran dan Tim Pengadaan
Barang/Jasa
Obat dan BMHP harus memiliki izin
edar BPOM / Kemenkes;
Penyedia harus memiliki izin Pedagang
Besar Farmasi (utk Obat) atau PAK /
Sertifikat Distribusi Alat Kesehatan (utk
BMHP/Alkes) dari Kemenkes
Pintu masuk e-purchasing untuk pengadaan obat e-katalog
FLEKSIBILITAS PENGADAAN BLUD
FLEKSIBILITAS PENGADAAN BLUD
TATA KELOLA OBAT PADA BLUD BIDANG KESEHATAN
Pada prinsipnya mengacu kepada Standar Pelayanan Kefarmasian
PERENCANAAN
Fleksibilitas
PENGADAAN
Penerimaan Obat
•Petugas penerimaan obat wajib melakukan pengecekan terhadap obat-obatan yang
diserahkan, mencakup jenis dan jumlah obat, bentuk sediaan obat, kondisi fisik obat, masa
kadaluarsa obat.
•Petugas dapat mengajukan keberatan apabila terdapat kekurangan dan kerusakan obat.
Setiap penambahan obat dicatat dan dibukukan pada penerimaan obat dan kartu stok.
PENYIMPANAN OBAT
Penyusunan Obat
Berdasarkan alfabetis
Berdasarkan kelas terapi
Berdasarkan bentuk sediaan
Berdasarkan suhu penyimpanan
Berdasarkan kemasan
Berdasarkan FEFO dan FIFO
DISTRIBUSI
KEMENKES
Distribusi Rutin
Perumusan stock optimum
Penetapan frekuensi pengiriman obat-obatan ke unit pelayanan
kesehatan
Penyusunan peta lokasi, jalur dan jumlah pengiriman
Distribusi Khusus
Terjadi wabah/KLB dan bencana
Pelaksanaan program Pemberian Obat Masal Pencegahan
(POMP) Program Filariasis atau program kesehatan lain
Terjadi kekosongan
Kebutuhan meningkat
17
PENGENDALIAN OBAT
Manfat : Mencegah kekosongan, kelebihan/kekurangan persediaan, menjaga
mutu obat, meminimalkan obat ED dan menghindari penyalahgunaan obat
ED
Kegiatan :
- Memperkirakan/menghitung stok kerja, stok optimum, stok
pengaman/penyangga, stok di saat masa tunggu
- Lakukan stok opname secara periodik
- Distribusi menggunakan prinsip FEFO/FIFO
- Disimpan sesuai ketentuan dan persyaratan sehingga mutu terjaga
- Untuk Obat yang telah Kedaluarsa disimpan ditempat khusus
18
Pengendalian Mutu
Pelayanan Kefarmasian
Pengendalian mutu Pelayanan Kefarmasian merupakan kegiatan untuk mencegah
terjadinya masalah terkait Obat atau mencegah terjadinya kesalahan pengobatan atau
kesalahan pengobatan/medikasi (medication error), yang bertujuan untuk keselamatan
pasien (patient safety).
Pengendalian mutu Pelayanan Kefarmasian terintegrasi dengan program
pengendalian mutu pelayanan kesehatan Puskesmas yang dilaksanakan
secara berkesinambungan.
Melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan setempat melalui
surat resmi sebelum pengambilan sampel obat di fasyankes BLUD
Memperhatikan dan mempertimbangkan ketersediaan obat di
fasyankes agar tidak menimbulkan potensi kekurangan/kekosongan
obat yang dapat menganggu Pelayanan Kesehatan untuk masyarakat
Pembuatan Berita Acara serah terima obat dalam pengambilan
sampel sebagai bentuk pertanggungjawaban BMN/BMD yang
akuntabel dan tertib administrasi
Menginformasikan hasil uji sampel melalui Dinas Kesehtan setempat,
terutama apabila ditemukan sampel obat yang tidak memenuhi
persayaratan.
Terima Kasih