E-MODUL APBN dan APBD

E-MODUL

EKONOMI

Kelas XII

PT Penerbit Intan Pariwara

Editor oleh: Lukas Willi DK, S.Pd

01 Daftar isi

Matriks Perbedaan Kurikulum 2013 dengan
Kurikulum pada Satuan Pendidikan dalam
Kondisi Khusus

02 APBN

Here you could describe
the topic of the section

03 Project Goals

Here you could describe
the topic of the section

03 Project Goals

Here you could describe
the topic of the section

APBD 04

Here you could describe
the topic of the section

Project Stages 05

Here you could describe
the topic of the section

Our Team 06

Here you could describe
the topic of the section

Matriks Perbedaan Kurikulum 2013 dengan
Kurikulum pada Satuan Pendidikan dalam
Kondisi Khusus

Pada 7 Agustus 2020 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menerbitkan
Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 719/P/2020
tentang Pedoman Pelaksanaan Kurikulum pada Satuan Pendidikan dalam Kondisi Khusus.
Kurikulum tersebut pada dasarnya merupakan penyederhanaan dari Kurikulum 2013.
Berdasarkan kurikulum dalam kondisi khusus tersebut, pada mata pelajaran Ekonomi Kelas
XI Semester 2 terdapat penggabungan kompetensi dasar. Penggabungan ini bertujuan agar
guru dan peserta didik dapat fokus pada kompetensi esensial dan kompetensi prasyarat
untuk kelanjutan pembelajaran di tingkat selanjutnya. Agar lebih jelas, Bapak/Ibu Guru
dapat memperhatikan matriks berikut.

KD Kurikulum 2013 KD Kurikulum dalam
Kondisi Khusus
3.6 Menganalisis APBN dan APBD dalam
pembangunan ekonomi. 3.4 Menganalisis APBN dan APBD dalam
pembangunan ekonomi.
3.7 Menganalisis perpajakan dalam
pembangunan ekonomi. 3.5 Menyajikan hasil analisis fungsi dan
peran pajak dalam pembangunan
3.8 Mendeskripsikan kerja sama ekonomi ekonomi.
internasional.
3.6 Menganalisis konsep dan kebijakan
3.9 Menganalisi konsep dan kenbijakan kerja sama ekonomi dan perdagangan
perdagangan internasional. internasional.

BAB 1

APBN

&

APBD

TUJUAN PEMBELAJARAN

1. Peserta didik mampu,

menjelaskan pengertian, fungsi, dan tujuan APBN
dan APBD setelah mencari informasi tentang
APBN dan APBD dengan tepat;

2. Peserta didik mampu,

mengidentifikasi sumber penerimaan dan jenis
belanja negara dan daerah setelah mendiskusikan
komponen APBN dan APBD dengan benar;

3. Peserta didik mampu,

menjelaskan mekanisme penyusunan APBN dan
APBD setelah mengetahui pemasukan dan
pengeluaran negara dengan tepat; serta

4. Peserta didik mampu,

menjelaskan pengaruh APBN dan APBD terhadap
perekonomian negara setelah berdiskusi dengan
aktif.

APBN

Sejak munculnya wabah Covid-19 di Indonesia, kondisi perekonomian
nasional terkena dampaknya. Kelangsungan usaha terganggu, kegiatan ekonomi
masyarakat terhambat, daya beli masyarakat menurun, serta sektor ekonomi produktif
terancam usahanya. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah melakukan
berbagai upaya seperti menyalurkan subsidi kepada masyarakat dan pelaku UMKM.
Dengan adanya subsidi diharapkan daya beli masyarakat meningkat. Dana subsidi
tersebut berasal dari alokasi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Perubahan (APBN-P) 2020. Subsidi termasuk salah satu jenis pengeluaran atau
belanja negara.

Apa saja pos belanja negara lainnya? Dari mana sumber pemasukan negara?
Pelajarilah materi bab ini untuk menemukan jawabannya.

SUBSIDI

Pendalaman Materi

Pada uraian di depan Anda mengetahui dana subsidi untuk mengatasi dampak pandemi Covid-19 dianggarkan dari pos belanja
negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2020. Secara garis besar, Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terdiri atas pos pendapatan dan belanja negara, Data terkait pendapatan dan belanja
disajikan dalam laporan anggaran negara. Pendapatan yang diterima negara dialokasikan untuk belanja negara dalam rangka
mewujudkan kesejahteraan rakyat. Pendapatan negara juga dialokasikan untuk memenuhi kepentingan daerah agar tercipta
pemerataan distribusi pendapatan. Sementara itu, catatan anggaran pendapatan dan belanja daerah disajikan dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

A Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

APBN memuat semua pendapatan dan belanja suatu negara selama satu periode tertentu.
Anggaran keuangan memiliki andil besar dalam menentukan maju mundurnya perekonomian
suatu negara. Pendapatan yang diterima negara akan dialokasikan untuk membiayai belanja
negara dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat. Keseluruhan pas pendapatan dan
belanja pemerintah perlu disusun dalam rancangan pendapatan dan belanja negara. Rancangan
tersebut apabila telah disetujui DPR disebut APBN tahun anggaran.

1 Pengertian APBN

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020, APBN adalah rencana keuangan
tahunan pemerintahan negara yang disetujui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). APBN
merupakan suatu daftar atau penjelasan terperinci yang memuat penerimaan dan
pengeluaran negara dalam jangka waktu satu tahun yang ditetapkan oleh undang-undang,
serta dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat. APBN biasanya disusun selama satu tahun anggaran, mulai 1
Januari-31 Desember. Siapakah yang menyusun APBN? APBN disusun oleh presiden
dibantu menteri keuangan. Selanjutnya, presiden mengusulkan rancangan undang-undang
(RUU) APBN kepada DPR untuk mendapat persetujuan.

2 Fungsi APBN

APBN merupakan perwujudan dari pengelolaan keuangan negara secara tertib, taat
pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan
bertanggung jawab. Penyelenggara negara (pemerintah) setiap tahun mengajukan
rancangan undang-undang (RUU) APBN untuk dibahas bersama DPR. Jika disetujui, RUU
tersebut ditetapkan menjadi undang-undang (UU) APBN yang berlaku selama satu tahun
anggaran. Berkaitan dengan konsep tersebut, APBN memiliki fungsi sebagai berikut.

a. Fungsi Otorisasi
Anggaran negara menjadi dasar untuk mengelola pendapatan dan belanja pada tahun
bersangkutan. Dengan demikian, pembelanjaan atau pendapatan negara pada tahun
bersangkutan dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat.

b. Fungsi Perencanaan
Anggaran negara menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan
pada tahun bersangkutan. Misalnya, pemerintah merencanakan pembangunan desa
tertinggal. Pemerintah dapat mengambil tindakan yang diperlukan untuk
mempersiapkan proyek tersebut agar berjalan lancar.

c. Fungsi Pengawasan
Anggaran negara menjadi pedoman untuk menilai kesesuaian kegiatan
penyelenggaraan pemerintahan negara dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
Dengan demikian, rakyat lebih mudah menilai tindakan pemerintah dalam
menggunakan uang negara.

d. Fungsi Alokasi
Anggaran negara harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan
sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian. Perwujudan
fungsi alokasi pada APBN adalah penerimaan pajak yang dialokasikan untuk
membiayai pembangunan infrastruktur seperti jalan, bendungan, sarana transportasi,
sekolah, tempat ibadah, dan penerangan jalan.

e. Fungsi Distribusi
Kebijakan anggaran negara harus disalurkan kepada masyarakat. Fungsi distribusi
berkaitan dengan sarana distribusi kemakmuran, mengurangi kesenjangan, serta
mewujudkan keadilan ekonomi dan pembangunan. Perwujudan fungsi distribusi APBN
berupa penyaluran beras miskin (raskin) dan bantuan sosial lain juga disebut transfer
payment.
Apa itu transfer payment? Carilah informasi bersama teman Anda melalui
berbagai referensi Sebagai contoh, pemerintah membuat kebijakan mengalokasikan
APBN untuk bantuan operasional sekolah (BOS) mulai dari jenjang SD/MI sampai
SMA/MA

f. Fungsi Stabilisasi
Anggaran pemerintah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan
keseimbangan fundamental perekonomian APBN dapat dijadikan alat menjaga
kestabilan arus uang dan arus barang untuk mencegah terjadinya inflasi tinggi ataupun
deflasi yang mengakibatkan kelesuan perekonomian (resesi)

3 Tujuan APBN

Apa tujuan penyusunan APBN oleh pemerintah? Secara umum pemerintah menyusun
APBN dengan tujuan antara lain:
a. membantu mencapai tujuan kebijakan fiscal
b. meningkatkan koordinasi antarbagian dalam lingkungan pemerintah daerah:
c. membantu menciptakan efisiensi dan keadilan dalam menyediakan barang dan jasa

publik:
d. memungkinkan pemerintah untuk memenuhi prioritas belanja;
e. serta meningkatkan transparansi dan pertanggungjawaban pemerintah kepada DPR

dan masyarakat.
Selain itu, APBN digunakan sebagai pedoman pendapatan dan belanja negara dalam
melaksanakan kegiatan kenegaraan, meningkatkan produksi dan kesempatan kerja, serta
dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran bagi masyaralaat.
Berdasarkan UUD 1945 pasal 25 ayat (1) tujuan APBN adalah sebagai wujud dari
pengelolaan kewangan negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat APBN
digunakan untuk mengatur kegiatan perekonomian nasional. Berkaitan dengan kondisi
tersebut suatu negara harus membuat anggaran pendapatan dan belanja,

4 Sumber Penerimaan/Pendapatan Negara

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020, anggaran pendapatan negara
tahun anggaran 2020 diperoleh dari sumber-sumber antara lain penerimaan perpajakan,
penerimaan negara bukan pajak (PNBP), dan penerimaan hibah. Penjelasan sumber
penerimaan pendapatan negara sebagai berikut.

a. Penerimaan Perpajakan
Penerimaan perpajakan adalah semua penerimaan negara yang terdiri atas

pendapatan pajak dalam negeri dan pendapatan pajak perdagangan internasional.
Pajak dalam negeri merupakan penerimaan negara yang berasal dari pajak
penghasilan, pajak pertambahan nilai barang dan jasa, pajak penjualan atas barang
mewah, pajak bumi dan bangunan, cukai, serta pajak lain. Sementara itu, pajak
perdagangan internasional merupakan pajak yang berasal dari bea masuk dan bea
keluar/pungutan ekspor.

b. Penerimaan Negara Bukan Pajak
Penerimaan negara bukan pajak (PNBP) adalah semua penerimaan pemerintah

diterima dalam bentuk penerimaan sebagai berikut.
1) Penerimaan sumber daya alam (SDA), yaitu hasil pengelolaan kekayaan alam.

Sumber-sumber penerimaan SDA meliputi penerimaan minyak bumi dan gas alam
(migas), pertambangan pusat yang umum, kehutanan, serta perikanan.
2) Bagian pemerintah atas laba BUMN. Setiap keuntungan yang dihasilkan BUMN,
pemerintah berhak mendapat bagian yang besarnya tergantung jumlah kepemilikan
saham di BUMN.
3) Penerimaan bukan pajak lainnya. Penerimaan ini berasal dari berbagai pungutan
yang dikelola oleh kementerian atau lembaga yang berhubungan dengan
pelayanan masyarakat.
4) Pendapatan badan layanan umum (BLU). Pendapatan atas penjualan barang
dan/atau jasa produk instansi pemerintah bersangkutan kepada masyarakat
pengguna untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
Apa saja contoh dari sumber penerimaan negara di atas? Anda dapat mencari
informasinya melalui sumber literatur atau media internet. Ingat, gunakan internet
secara bijak. Komunikasikan hasil pencarian informasi Anda kepada teman secara
santun.

c. Hibah
Hibah merupakan penerimaan negara dalam bentuk devisa dan/atau devisa yang

dirupiahkan, rupiah, maupun dalam bentuk barang, jasa, dan surat berharga yang
diperoleh dari pemberi hibah yang tidak perlu dibayar kembali dan tidak mengikat, baik
dari dalam negeri maupun luar negeri. Hibah dapat dibelanjakan sesuai kesepakatan
dengan negara atau lembaga pemberi hibah yang tertuang dalam nota kesepahaman
(memorandum of understanding/MoU). Carilah contoh hibah yang pernah diterima oleh
pemerintah Indonesia!

Selain penerimaan yang telah disebutkan di atas, pemerintah melakukan
pembiayaan melalui utang negara. Mengapa negara harus berutang? Untuk
mengetahui informasi mengenai utang negara, pindailah QR Code sesuai petunjuk
yang tersedia.

QR Code

Pindailah QR Code di samping untuk mengetahui
pembiayaan melalui utang dalam APBN. Buatlah
ringkasan berdasarkan informasi yang Anda peroleh
dari laman tersebut. Gunakan ringkasan Anda
sebagai sumber belajar tambahan.

5 Jenis Pengeluaran/ Belanja Negara

Belanja negara dalam APBN digunakan untuk keperluan penyelenggaraan tugas
pemerintahan pusat dan pelaksanaan perimbangan keuangan antara pemerintahan pusat
dan pemerintahan daerah. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun
2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020, belanja
negara terdiri atas belanja pemerintah pusat serta transfer ke daerah dan dana desa.

a. Belanja Pemerintah Pusat

Belanja pemerintah pusat merupakan pengeluaran pemerintah pusat yang
dialokasikan kepada Kementerian Negara/Lembaga dan Bagian Anggaran Bendahara
Umum Negara (BA-BUN). Berdasarkan jenisnya, belanja pemerintah pusat
dikelompokkan sebagai berikut.

1) Belanja pegawai, yaitu belanja kompensasi baik dalam bentuk uang maupun barang
yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan
kepada pejabat negara, aparatur sipil negara (ASN) atau pegawai negeri sipil
(PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS
sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang
berkaitan dengan pembentukan modal. Belanja pegawai digunakan untuk
meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Jenis belanja pegawai
meliputi gaji, tunjangan, honorarium, lembur, kontribusi sosial dan lain-lain yang
berhubungan dengan pegawai pemerintahan.

2) Belanja barang, yaitu pembelian barang dan/atau jasa yang habis pakai untuk
memproduksi barang dan jasa, baik yang dipasarkan maupun yang tidak
dipasarkan serta pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau
dijual kepada masyarakat dan belanja perjalanan. Belanja barang terdiri atas
belanja pengadaa barang dan/atau jasa, belanja pemeliharaan, serta belanja
perjalanan.

3) Belanja modal, yaitu pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka
memperoleh atau menambah menambah aset tetap dan aset lainnya dalam bentuk
tanah, peralatan dan mesin, gedung/ bangunan, jaringan, serta dalam bentuk fisik
lain.

4) Pembayaran bunga utang, yaitu pengeluaran pemerintah yang dilakukan atas
kewajiban penggunaan pokok utang (principal outstanding), baik utang dalam
negeri maupun luar negeri yang dihitung berdasarkan posisi pinjaman.
Pembayaran utang dalam negeri dipengaruhi tingkat suku bunga Sertifikat Bank
Indonesia (SBI), sementara pembayaran utang luar negeri bersumber dari
pinjaman bilateral, multilateral, fasilitas kredit ekspor, dan pinjaman lain.

5) Subsidi, yaitu alokasi anggaran yang diberikan pemerintah kepada perusahaan
negara, lembaga pemerintah atau pihak ketiga lain yang memproduksi, menjual,
mengekspor, atau mengimpor barang dan/atau jasa yang memenuhi hajat hidup
banyak orang agar harga jualnya terjangkau masyarakat.

6) Belanja hibah, yaitu pengeluaran pemerintah berupa transfer dalam bentuk uang,
barang dan/atau jasa, bersifat tidak wajib yang secara spesifik telah ditetapkan
peruntukannya dan tidak mengikat serta tidak terus-menerus kepada pemerintahan
negara lain, pemerintah daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, serta
organisasi internasional.

7) Bantuan sosial, yaitu transfer uang atau barang yang diberikan kepada masyarakat
guna melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial. Bantuan sosial antara
lain bantuan sosial untuk program pendidikan, kesehatan, dan bantuan langsung
kepada masyarakat miskin.

8) Belanja lain-lain, yaitu pengeluaran yang sifat pengeluarannya tidak dapat
diklasifikasikan dalam pos-pos pengeluaran di atas. Belanja lain-lain tidak biasa
dan tidak berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial dan
pengeluaran tidak terduga lain.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020, belanja pemerintah pusat
terdiri atas belanja pemerintah pusat menurut fungsi, belanja pemerintah pusat menurut
organisasi, dan belanja pemerintah pusat menurut program. Untuk mengetahui informasinya
secara lebih jauh, pindailah QR Code sesuai petunjuk berikut.

QR Code

Pindailah QR Code di samping untuk mengetahui
pengelompokan belanja pemerintah pusat. Buatlah
ringkasan berdasarkan informasi yang Anda
peroleh dari artikel tersebut. Gunakan ringkasan
Anda sebagai sumber belajar

Dunia pendidikan di Indonesia memerlukan peningkatan mutu dan alokasi anggaran
pendidikan. Atas dasar itulah UUD 1945 mengamanatkan dana pendidikan selain gaji
pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Alokasi anggaran tersebut merupakan wujud
kepedulian pemerintah terhadap kemajuan generasi penerus bangsa melalui pendidikan.
Jika kualitas pendidikan meningkat, sumber daya manusia yang dihasilkan makin
berkualitas. Anda dapat berpartisipasi dalam mendukung program pemerintal tersebut
dengan memelihara fasilitas sekolah yang dibiayai oleh negara.

Info Penting

Mengenal Jenis Bantuan pada Masa
Pandemi Covid- 19

Mengenal Jenis Bantuan pada Masa Pandemi Covid-19Pandemi
Covid-19 menimbulkan dampak negatif bagi perekonomian Indonesia,
bahkan dunia. Berkaitan dengan dampak tersebut, pemerintah
memberikan bantuan kepada masyarakat untuk menaikkan daya beli
dan kondisi perekonomian secara makro. Bantuan yang diberikan
pemerintah selama masa pandemi Covid-19 sebagai berikut.
1. Bantuan sosial sembako untuk wilayah Jabodetabek sebesar

Rp600.000,00 per bulan diberikan selama tiga bulan.
2. Bantuan sosial tunai untuk warga luar Jabodetabek yang terdampak

Covid-19 diberikan dana secara tunai sebesar Rp600.000,00 per
bulan selama tiga bulan. Bantuan ini diperpanjang sampai
Desember, tetapi nilainya berkurang menjadi Rp300.000,00 per
bulan.
3. BLT dana desa, tiap-tiap keluarga penerima manfaat mendapat
bantuan sebesar Rp600.000,00 per bulan pada tiga bulan pertama,
tiga bulan selanjutnya menerima Rp300.000,00 per bulan.
4. Subsidi tarif listrik gratis bagi pelanggan 450 VA dan keringanan
subsidi bagi pelanggan 900 VA (kategori tidak mampu), keringanan
listrik kemudian diperluas bagi pelanggan 900 VA bisnis dan 900
VA industri.
5. Kartu prakerja untuk membantu karyawan yang terkena PHK dan
pengangguran. Pemerintah memberikan dana sebesar
Rp3.550.000,00 bagi peserta yang lolos sebagai penerima Kartu
Prakerja 2020.
6. Subsidi gaji bagi karyawan yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan
dengan gaji di bawah Rp5.000.000,00 per bulan. Penerima akan
mendapat bantuan sebesar Rp600.000,00 per bulan selama empat
bulan dengan pembayaran dua tahap atau Rp1.200.000,00 setiap
penyaluran.
7. Bantuan langsung tunai (BLT) bagi usaha mikro, kecil, dan
menengah (UMKM), yaitu bantuan modal usaha sebesar
Rp2.400.000,00. Syarat untuk mendapat bantuan yaitu pelaku
UMKM belum pernah menerima bantuan pinjaman dari perbankan.

Sumber: "Ada 7 Bantuan Pemerintah Selama Pandemi Covid-19, Berikut Rinciannya",
https://nasional.kompas. com/read/2020/08/26/09222471/ada-7-bantuan-pemerintah-selama-
pandemi-covid-19-berikut rinciannya?page=all, diakses 16 September 2020

b. Transfer ke Daerah dan Dana Desa

Setiap daerah memiliki pengeluaran untuk membiayai pelaksanaan kegiatan yang
telah ditetapkan dalam anggaran. Dalam pelaksanaannya daerah juga menerima
transfer dari pusat.

1) Transfer ke Daerah

Transfer ke daerah merupakan bagian dari belanja negara untuk mendanai
pelaksanaan desentralisasi fiskal berupa dana perimbangan, dana insentif daerah,
serta dana otonomi khusus dan dana keistimewaan DIY.

a) Dana Perimbangan

Dana perimbangan bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan
kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan
desentralisasi. Pengelompokan dana perimbangan sebagai berikut.

(1) Dana bagi hasil (DBH), yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN
yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu
dari pendapatan negara. Dana bagi hasil digunakan untuk mendanai
kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

(2) Dana alokasi umum (DAU), yaitu dana yang bersumber dari pendapatan
APBN yang dialokasikan kepada daerah dengan tujuan pemerataan
kemampuan keuangan antardaerah. DAU digunakan untuk mendanai
kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

(3) Dana alokasi khusus (DAK), yaitu dana yang bersumber dari pendapatan
APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan membantu
pendanaan kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai
dengan prioritas nasional. DAK terdiri atas DAK fisik dan DAK nonfisik.
DAK fisik untuk membantu mendanai kegiatan khusus penyediaan
prasarana dan sarana (fisik) pelayanan dasar publik dalam rangka
mengatasi kesenjangan pelayanan publik antardaerah. DAK nonfisik untuk
mendukung kelancaran penyelenggaraan pelayanan dasar publik antara
lain dana bantuan operasional sekolah, dana bantuan operasional
kesehatan, pelayanan administrasi kependudukan, dan pelayanan
kepariwisataan.

b) Dana Insentif Daerah (DID)

Dana insentif daerah bersumber dari APBN kepada daerah tertentu
berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan memberikan penghargaan atas
perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu di bidang tata kelola keuangan
daerah, pelayanan umum pemerintahan, pelayanan dasar publik, dan
kesejahteraan masyarakat.

c) Dana Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan DIY

Dana otonomi khusus dialokasikan secara khusus untuk membiayai
pelaksanaan otonomi khusus suatu dae rah. Alokasi dana otonomi khusus
ditetapkan dalam Undang Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang
Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2006 tentang Pemerintahan Aceh. Selain dana otonomi khusus terdapat dana
keistimewaan bagi Daerah Istimewa Yogyakarta. Mengapa DIY mendapat dana
keistimewaan dari pemerintah? Carilah informasinya pada berbagai sumber
referensi. Diskusikan informasi yang Anda temukan bersama teman Anda.
Kemukakan hasil diskusi kepada teman dan guru Anda.

2) Dana Desa

Dana desa adalah dana yang bersumber dari APBN bagi desa dan ditransfer
melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota serta digunakan
untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan,
pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dana desa dihitung
berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk,
angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis.

Penyaluran dana desa diberikan secara bertahap, tahap I sebesar 40%, tahap II
sebesar 40%, dan tahap III sebesar 20%. Para bupati atau wali kota harus
menerbitkan peraturan bupati/wali kota terkait tata cara pembagian dan penetapan
rincian dana desa. Selanjutnya, menerbitkan peraturan desa mengenai APBDes. Apa
itu APBDes? Anda dapat mencari informasinya pada berbagai sumber bersama teman
Anda.

Desa diberikan kewenangan dan sumber dana yang memadai
agar dapat mengelola potensi yang dimilikinya guna meningkatkan
ekonomi dan kesejahtaraan masyarakat. Setiap tahun pemerintah
pusat telah menganggarkan dana desa yang cukup besar kepada
seluruh desa di Indonesia. Untuk menambah informasi mengenai
dana desa, Anda dapat membaca berbagai literatur, salah satunya
buku berikut.

Judul : Buku Pintar Dana Desa

Penerbit : Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Ringkaslah informasi yang Anda temukan dari buku yang Anda
baca. Gunakan ringkasan tersebut sebagai sumber belajar.

QR Code

Pindailah QR Code di samping Berdasarkan
artikel tersebut, jawablah pertanyaan berikut!
1. Apa saja hasil dari penggunaan dana desa?
2. Apa tujuan pemerintah memberikan dana desa?
3. Apakah dana desa mampu meningkatkan

kemandirian sebuah desa?
Kerjakan tugas ini bersama teman Anda: Tulislah
analisis jawaban pada selembar kertas, kemudian
kumpulkan hasilnya kepada guru.

6 Mekanisme Penyusunan APBN

Bagaimana mekanisme penyusunan APBN di Indonesia? APBN disusun
menggunakan dasar rancangan undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (RUU APBN) yang dibuat presiden dan dibantu menteri keuangan. RUU APBN
yang telah selesai dibuat, diajukan kepada DPR. Apabila DPR menyetujui RUU APBN,
akan disahkan menjadi UU APBN. Apabila DPR menolak, RUU APBN harus direvisi
kemudian diajukan kembali. Hak DPR dalam menetapkan anggaran disebut hak budget.

RAPBN disusun melalui pertimbangan kondisi perekonomian secara makro.
Instrumen yang dipertimbangkan dalam penyusunan APBN antara lain PDB harga berlaku,
pertumbuhan ekonomi, inflasi, nilai tukar rupiah, rata-rata suku bunga Sertifikat Bank
Indonesia (SBI) 3 bulan, harga minyak dunia, dan produksi minyak dalam negeri.

Info Penting

Peraturan Presiden terkait Perubahan Postur dan Rincian
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran
2020

Pemerintah melakukan berbagai upaya dalam penanganan kasus
Covid-19. Serangkaian kebijakan extraordinary diterbitkan pemerintah.
Anggaran negara diprioritaskan pada bidang kesehatan masyarakat, jaring
pengaman sosial, dan perlindungan dunia usaha. Pada 31 Maret 2020
presiden RI menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang
Nomor 1 Tahun 2020, tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas
Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019
(Covid-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang
Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem
Keuangan. Total anggaran untuk mengatasi permasalahan ini sebesar
Rp405,1 triliun. Selanjutnya, pada 3 April 2020 presiden menerbitkan
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur Rincian
dan APBN Tahun 2020.

Anggaran dari beberapa kementerian dipotong sebesar Rp97,42
triliun untuk dialihtambahkan kepada kementerian yang paling
membutuhkan. Seiring merebaknya kasus Covid-19 pemerintah
memperbarui lagi postur dan rincian APBN 2020 melalui Peraturan Presiden
Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54
Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.

Sumber: Indonesia News, Edisi Agustus 2020, Rally Tama Indonesia, halaman 8

7 Pengaruh APBN terhadap Perekonomian

Kebijakan fiskal memiliki peran penting dan strategis dalam memengaruhi
perekonomian, terutama dalam upaya mencapai target pembangunan nasional. Peran
tersebut terkait dengan tiga fungsi utama pemerintah, yaitu fungsi alokasi, fungsi distribusi,
dan fungsi stabilisasi. APBN didesain sesuai fungsi tersebut dalam upaya mendukung
penciptaan akselerasi pertumbuhan ekonomi suatu negara yang tinggi dan berkualitas.

Fungsi alokasi berkaitan dengan intervensi pemerintah terhadap perekonomian
dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi. Fungsi distribusi berkaitan dengan
pendistribusian barang barang yang diproduksi masyarakat. Peran penting kebijakan fiskal
dalam redistribusi dan alokasi anggaran pemerintah, yaitu mengatasi kemiskinan dan
meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dalam konteks ini, kebijakan fiskal dapat digunakan
untuk memengaruhi sektor-sektor ekonomi atau kegiatan tertentu, serta menyeimbangkan
pertumbuhan pendapatan antarsektor ekonomi, antardaerah, atau antargolongan
pendapatan. Peran kebijakan fiskal juga penting dalam mengatasi dampak yang
ditimbulkan oleh bencana alam, wabah penyakit, dan konflik sosial.

Fungsi stabilisasi berkaitan dengan upaya menjaga stabilitas dan akselerasi
kinerja ekonomi sehingga perekonomian tetap pada kesempatan kerja penuh (full
employment) dengan harga stabil. Fungsi stabilisasi meminimalisasi fluktuasi dalam
perekonomian merupakan esensi utama kebijakan APBN. Dengan peran stabilisasinya,
kebijakan fiskal dipandang sebagai salah satu alat efektif untuk memperkecil siklus bisnis.

Pelaksanaan APBN berperan penting dalam kegiatan perekonomian antara lain
penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan rakyat, menyeimbangkan
pertumbuhan pendapatan antarsektor ekonomi dan pendapatan antardaerah,
menanggulangi dampak bencana alam, serta menjaga stabilitas ekonomi. APBN
memberikan pengaruh atau dampak bagi perekonomian negara antara lain menimbulkan
investasi masyarakat sehingga industri berkembang; distribusi pendapatan dan
kesejahteraan masyarakat merata; terjaga atau terpeliharanya stabilitas perekonomian
nasional; serta pertumbuhan ekonomi meningkat.

Nilai Karakter

Integritas

APBN merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan
negara selama satu tahun anggaran yang disetujui DPR. Dana APBN
harus digunakan sebaik-baiknya agar tepat sasaran. Siapa pun pihak
yang terlibat dalam penggunaan dana APBN, harus membiasakan
sikap integritas. Apa itu integritas? Integritas berkaitan dengan
perilaku jujur dan bertanggung jawab. Orang yang berintegritas akan
lebih bertanggung jawab dan dapat dipercaya dalam perkataan dan
tindakan. Nilai integritas perlu dibiasakan dalam kehidupan sehari-hari
agar Anda dipercaya orang lain. Dengan berintegritas, Anda terbiasa
bertanggung jawab ketika diberi kepercayaan untuk melakukan
pekerjaan. Nilai integritas inilah yang perlu dikembangkan dan
dibiasakan sejak dini.

Uji Kompetensi 1

A. Pilihlah Jawaban yang tepat! disetujui oleh presiden

c. memuat daftar terperinci penerimaan dan

1. Pemerintah harus menyusun APBN setiap pengeluaran uang negara dari berbagai

tahun. Tujuan penyusunan APBN tersebut daerah di Indonesia

adalah.... d. memuat daftar terperinci mengenai

a. melaksanakan amanat undang-undang dan penerimaan dan pengeluaran uang negara

hukum yang berlaku selama beberapa tahun

b. menjadi pedoman penerimaan dan belanja e. sebelum disahkan menjadi APBN presiden

negara untuk meningkatkan kemakmuran menyusun rancangan undang-undang

c. memprediksi perekonomian pada masa APBN yang diajukan kepada DPR

depan dan mengevaluasi ekonomi tahun

sebelumnya 4. Perhatikan kegiatan ekonomi negara berikut!

d. menghindari tindakan penyelewengan dana 1) Pemerintah menyalurkan bantuan beras

negara oleh pihak yang tidak bertanggung miskin (raskin) melalui Perum Bulog.

jawab 2) Pemerintah menganggarkan dana untuk

e. menetapkan batas terendah penerimaan pembangunan transportasi MRT beserta

dan batas tertinggi pengeluaran negara sarananya.

periode berjalan 3) Pemerintah mendanai pembangunan

jembatan layang untuk mengurangi

2. Simak wacana berikut! kemacetan.

Pemerintah memberikan bantuan sosial 4) Pemerintah membiayai ruang terbuka

(bansos) berupa paket sembako yang hijaudi perkotaan beserta tempat ibadah.

disalurkan sejak awal pandemi Covid-19 pada 5) Pemerintah membuat rancangan pem

Maret 2020. Bantuan yang diberikan bagi bangunan jalan tol antarprovinsi.

warga di DKI Jakarta dan sekitarnya sebanyak Penerapan fungsi alokasi ditunjukkan oleh

2,6 juta jiwa atau 1,2 juta keluarga. Jumlah kegiatan ekonomi pada angka....

sembako yang diberikan senilai Rp600.000 a. 1), 2), dan 3)

per bulan diberikan selama tiga bulan. b. 1), 2), dan 4)

Sumber: https://nasional.kompas.com/ read/2020/08/26/09222471/ada-7 bantuan- c. 2), 3), dan 4)
pemerintah-selama-pandemi covid-19-berikut-rinciannya?page=all, diakses 3 d. 2), 3), dan 5)
September 2020

Berdasarkan wacana tersebut, APBN e. 3), 4), dan 5)

memiliki fungsi....

a. Alokasi 5. Diketahui data APBN negara A pada 2020

b. Distribusi sebagai berikut.

c. Stabilisasi Pendapatan dalam negeri Rp1.750 triliun

d. Anggaran Penerimaan hibah Rp11,5 triliun

e. Perencanaan Belanja pemerintah pusat Rp1.420 triliun

Transfer daerah Rp900 triliun

3. Penjelasan yang tepat mengenai APBN Berdasarkan data tersebut APBN negara A

diIndonesia adalah.... mengalami....

a. disusun untuk jangka waktu lima tahun a. defisit Rp558,5 triliun

atau satu periode jabatan presiden b. defisit Rp581,5 triliun

Indonesia c. defisit Rp330 triliun

b. disusun oleh DPR dibantu menteri d. surplus Rp558,5 triliun

keuangan kemudian disahkan atau e. surplus,Rp330 triliun

6. Pemerintah mengalokasikan APBN 2020 untuk 4) Penerimaan pungutan atas barang

bidang keseha insentif pajak, restrukturisasi luarnegeri yang akan dijual di Indonesia.

kredit, serta pembiayaan untuk usaha mikro, 5) Pendapatan atas penjualan barang

kecil, dan menengah (UMKM). Penggunaan dan/ataujasa produk dari badan layanan

anggaran tersebut bertujuan.... umum.

a. mengurangi jumlah pengangguran dan Penerimaan negara bukan pajak ditunjukkan

meningkatkan efisiensi ekonomi oleh angka....

b. menstabilkan harga barang terutama harga a. 1), 2), dan 3)

c. kebutuhan pokok di pasar memperbaiki b. 1), 2), dan 4)

neraca pembayaran danneraca c. 2), 3), dan 4)

perdagangan mengundang investor d. 2), 3), dan 5)

asinguntuk e. 3), 4), dan 5)

d. berinvestasi di dalam negeri

e. mendorong kemajuan teknologi pada 9. Pengeluaran rutin negara yang benar

semuakegiatan ekonomi. ditunjukkan oleh pernyataan....

a. memberikan insentif pajak kepada

7. Perhatikan sumber pemasukan negara dari paraa.pengusaha

pajak berikut! b. memberikan dana untuk perjalanan dinas

No Pajak Dalam Pajak Perdagangan anggota DPR
Negri (A) Internasional (B) c. memberikan bantuan untuk korban

bencana alam di suatu daerah

1) Pajak bumi dan Pajak penjualan atas d. memberikan gaji kepada pegawai yang

bangunan barang mewah bekerja di instansi pemerintah

2) Pajak Bea keluar e. memberikan subsidi untuk pelaku usaha
penghasilan agar harga jual barang murah

3) Bea masuk Pajak pertambahan 10. Perhatikan ilustrasi berikut!
nilai Pembayaran pajak sepeda motor biasanya

Sumber pemasukan pajak dalam negeri dan dilakukan secara langsung di kantor

pajak perdagangan internasional yang benar Samsat terdekat dan harus mengantre.

ditunjukkan oleh pasangan.... Saat ini sudah tersedia cara pembayaran

a. A1), A2), dan B1) pajak sepeda motor berbasis daring (online)

b. A1), A2), dan B2) melalui aplikasi Samsat Online Nasional

c. A2), A3), dan B3) atau Samolnas yang dapat diunduh secara

d. A2), B1), dan B2) gratis kemudian diinstal pada gawai.

e. A3), B2), dan B3) Pembayaran pajak online dapat

mempersingkat waktu dan praktis.

8. Sumber pemasukan negara sebagai berikut! Peningkatan pelayanan publik tersebut oleh

1) Penerimaan hibah yang diberikan oleh pemerintah dianggarkan APBN melalui

pemerintah luar negeri kepada pemerintah transfer ke daerah yang termasuk

Indonesia. kelompok....

2) Penerimaan dari penjualan minyak a. dana bagi hasil

bumidan gas alam. b. dana alokasi umum

3) Pemerintah mendapat keuntungan yang c. dana insentif daerah

dihasilkan BUMN sesuai besarnya saham. d. dana alokasi khusus

e. dana otonomi khusus

11. Perhatikan matriks berikut! menggunakan APBN tahun anggaran

sebelumnya.
A 3) Jika diterima, RAPBN disahkan menjadi

1) Pendapatan per kapita APBN dalam rapat pembahasan.

2) Tingkat inflasi 4) RAPBN beserta Nota Keuangan dibahas

B dalam rapat paripurna dilanjutkan
1) Perkembangan ekonomi global RapatKerja Badan Anggaran dengan
pemerintah (Menteri Keuangan) dan

2) Nilai tukar rupiah Gubernur BI.

C 5) Pimpinan DPR memberitahukan rencana
1) Harga minyak dunia pembahasan RAPBN.

Mekanisme penyusunan APBN terdapat pada

2) Jumlah penduduk Indonesia angka....

Instrumen yang menjadi bahan pertimbangan a. 1)-2)-3)-4)-5) d. 5)-4)-3)-1)-2)

dalam menyusun RAPBN yang tepat b. 1)-5)-4)-3)-2) e. 5)- 4)-3)-2)-1)

ditunjukkan oleh pasangan.... c. 4)-1)-3)-1)-2)

a. A1), B1), dan C1) d. A2), B2), dan C1)

b. A2), B2), dan C2) e. A1), B2), dan C1) 14. Pendapatan negara KL lebih kecil daripada-

c. A1), B1), dan C2) pengeluarannya, dengan selisih anggaran

sebesar Rp943,76 triliun. Upaya pemerintah

12. Pemerintah telah menetapkan alokasi besar- negara KL untuk mengatasi masalah

an dana desa sebesar Rp960 juta untuk tersebut adalah....

setiap desa. Tujuan pemerintah pusat a. meminjam dana dari dalam dan/atau

menganggarkan dana tersebut adalah.... luarnegeri

a. membiayai penyelenggaraan b. mencetak uang baru sesuai kebutuhan

pemerintahan dan pelaksanaan negara

pembangunan desa c. menggunakan anggaran dana cadangan

b. memberikan pendapatan bagi APBN

masyarakatdesa melalui bantuan langsung d. merevisi APBN pada alokasi belanja

tunai negara

c. meningkatkan anggaran belanja daerah e. mengurangi anggaran belanja sosial

untukmenggaji para perangkat desa negara

setempat

d. mengurangi kepadatan penduduk kota 15. Perhatikan tabel APBN negara X tahun 2019

akibat masyarakat desa yang bermigrasi 2020 berikut (dalam triliun rupiah)!

ke kota Uraian APBN APBN
e. mengubah sektor agraris ke sektor industri 2019 2020

di daerah perdesaan agar ekonomi Pendapatan Negara 1.786,2 1.907,6
berkembang 953,2 972,9
A. Penerimaan dalam negri 6,0 5,1
13. Perhatikan mekanisme APBN berikut! 1. Perpajakan
1) Presiden menyampaikan APBN beserta 2. Bukan perpajakan
3. Penerimaan hibah

NotaKeuangan (NK) dan dokumen Belanja Negara

pendukung. A. Belanja pemerintah pusat 1.789,9 1.921,1

2) Jika ditolak, RAPBN direvisi kemudian B. Transfer ke daerah dan dana 990,2 1.038,8
diajukan kembali kepada DPR dan/atau desa

Kesimpulan yang tepat berdasarkan data program penanggulangan kemiskinan dan

tersebut adalah.. kesejahteraan sosial. Tujuannya

a. APBN negara X pada 2019 dan mengalami mewujudkan hak asasi manusia atas

deficit 2020 pangan. Kegiatan tersebut dilakukan

b. APBN negara X pada 2019 dan 2020 pemerintah menggunakan anggaran

mengalami surplus belanja....

c. APBN negara X pada 2019 dan mengalami

keseimbangan 2020 C. Kerjakan soal-soal berikut!

d. APBN negara X pada 2019 mengalami defisit

dan pada 2020 surplus 1. Salah satu pengeluaran rutin pemerintah

e. APBN negara X pada 2019 mengalami digunakan untuk belanja pegawai.

surplus dan pada 2020 deficit Identifikasilah pos belanja pegawai dan

tujuan penggunaan pos belanja pegawai

yang dianggarkan dalam APBN!

B. Isilah dengan jawaban yang tepat!

2. APBN berperan penting dalam kegiatan

1. APBN dan APBD dapat dijadikan sebagai perekonomian. Tuliskan peran penting

alat menjaga keseimbangan perekonomian APBN terhadap perekonomian!

saat terjadi inflasi dan deflasi. Fungsi

APBN yang dilaksanakan berdasarkan 3. Pemerintah memberikan tambahan

pernyataan tersebut merupakan fungsi.... subsidi kepada pelaku UMKM dan dana

bantuan sosial kepada masyarakat

2. Pemerintah mendapatkan sumbangan dari menengah ke bawah sebesar 10%.

pihak swasta luar negeri yang tidak Analisislah dampak kenaikan tersebut

mengikat sebesar Rp 6 triliun. Dengan terhadap belanja negara!

demikian, pemerintah mendapatkan

penerimaan negara berupa.... 4. Salah satu jenis transfer ke daerah

berupa dana insentif daerah (DID). Apa

3. Pemerintah mengalokasikan dana khusus tujuan pemerintah menganggarkan dana

untuk provinsi Papua dan Aceh sesuai insentif bagi suatu daerah?

dengan peraturan untuk membiayai

pelaksanaan otonomi daerah tersebut. 5. Pemerintah mengurangi pengeluaran

Anggaran tersebut termasuk dana transfer untuk subsidi BBM. Akibatnya, beberapa

ke daerah berupa.... harga jenis BBM kembali naik..

Identifikasilah dampak keputusan

4. Sebelum disahkan menjadi Undang- tersebut terhadap APBN!

Undang Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara (UU APBN), dibuatlah

Rancangan Undang-Undang Anggaran Kerja melalui:

Pendapatan dan Belanja Negara (RUU LMS
APBN). Penyusunan RUU APBN
merupakan wewenang presiden dibantu
oleh....

5. Pemerintah memberikan bantuan dalam
program beras miskin (raskin) sebagai

APBD

Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD)

Pada materi sebelumnya Anda telah membahas APBN dan pengelolaan keuangan dalam
lingkup nasional atau negara. Dalam lingkup regional atau daerah, terdapat pengelolaan keuangan
yang dilakukan pemerintah daerah. Pengelolaan keuangan daerah disebut Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (APBD). Setiap daerah memiliki wewenang mengelola keuangannya sendiri
(otonomi daerah) dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah. Pemberlakuan
otonomi daerah mendorong pergeseran prinsip pembangunan dari sentralisasi ke desentralisasi.
Untuk menunjang pelaksanaan otonomi daerah, diperlukan kewenangan yang bertanggung jawab
dari pemerintah daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan APBD.

1 Pengertian APBD

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 33 Tahun
2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2020, APBD merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang
dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, serta ditetapkan
dengan peraturan daerah. APBD merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah
daerah yang memuat rencana penerimaan, pengeluaran, dan pembiayaan daerah selama
satu tahun anggaran. APBD digunakan sebagai sarana dalam rangka menyelenggarakan
pemerintah daerah dan menyediakan kepentingan masyarakat daerah setempat.

2 Fungsi APBD

Fungsi APBD merupakan perwujudan dari pengelolaan keuangan daerah secara
tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan,
dan bertanggung jawab. Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun
2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 23 ayat (3), fungsi APBD sebagai
berikut:
a. Fungsi otorisasi bermakna anggaran daerah menjadi dasar untuk merealisasi

pendapatan dan belanja pada tahun bersangkutan. Tanpa dianggarkan dalam APBD
sebuah kegiatan tidak memiliki kekuatan untuk dilaksanakan.
b. Fungsi perencanaan bermakna anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen
dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.
c. Fungsi pengawasan bermakna anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai
keberhasilan atau kegagalan penyelenggaraan pemerintah daerah.
d. Fungsi alokasi bermakna anggaran daerah diarahkan untuk menciptakan lapangan
kerja, mengurangi pengangguran, menghindari pemborosan sumber daya, serta
meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian daerah.
e. Fungsi distribusi bermakna kebijakan dalam penganggaran daerah harus -
memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
f. Fungsi stabilisasi bermakna anggaran daerah menjadi alat untuk memelihara dan
mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

3 Tujuan APBD

APBD disusun sebagai pedoman pendapatan dan belanja dalam melaksanakan
kegiatan pemerintah daerah. Dengan adanya APBD, pemerintah daerah memiliki
gambaran jelas tentang komponen yang akan diterima sebagai pendapatan dan
pengeluaran selama satu tahun. Apakah tujuan penyusunan APBD? APBD dapat
digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah sesuai dengan
perencanaan sehingga pemborosan dan penyelewengan dana dapat dihindari. APBD
merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah, APBD juga menjadi dasar bagi kegiatan
pengendalian, pemeriksaan, dan pengawasan keuangan daerah.

4 Sumber Penerimaan/ Pendapatan Daerah

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai
penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran bersangkutan. Beberapa
sumber pendapatan daerah dapat diklasifikasikan sebagai berikut.
a. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang diatur dalam
peraturan daerah untuk membiayai seluruh keperluan daerah. PAD bersumber dari
penerimaan daerah sebagai berikut.

1) Pajak daerah, misalnya pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, dan kendaraan
bermotor. Selain yang telah disebutkan, apa saja pajak yang termasuk pajak
daerah? Untuk mengetahui mengenal pajak daerah dan contohnya, pindailah QR
Code sesuai petunjuk berikut.

QR Code

Pindailah QR Code di samping untuk memperoleh
informasi tentang pajak daerah. Buatlah ringkasan
berdasarkan informasi yang Anda peroleh
berdasarkan artikel tersebut. Gunakan ringkasan
Anda sebagai sumber belajar.

2) Retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau
pemberian izin tertentu yang khusus disediakan.dan/atau diberikan oleh pemerintah
daerah untuk kepentingan pribadi atau badan usaha. Retribusi daerah dibagi
menjadi tiga jenis, yaitu retribusi jasa umum, jasa usaha, dan perizinan tertentu.
Contoh retribusi antara lain retribusi pelayanan kebersihan, retribusi parkir, retribusi
masuk tempat rekreasi, dan retribusi izin mendirikan bangunan (IMB)

3) Laba dari BUMD dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lain yang dipisahkan
seperti dividen, laba dan penjualan saham milik daerah.

4) Lain-lain dari pendapatan asli daerah yang sah, meliputi hasil penjualan kekayaan
daerah yang tidak dipisahkan; jasa giro; pendapatan bunga; serta keuntungan
selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing ataupun bentuk lain sebagai
akibat penjualan dan/atau pengadaan barang dan jasa oleh daerah.

b. Dana Perimbangan
Dana perimbangan merupakan dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan ke
daerah untuk membiayai keperluan daerah dalam upaya desentralisasi keuangan.
Berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah, dana perimbangan meliputi dana alokasi umum (DAU), dana bagi
hasil (DBH), dan dana alokasi khusus (DAK).

c. Pinjaman daerah
Pinjaman daerah merupakan transaksi yang menimbulkan kewajiban kepada pihak lain
sebagai alternatif pembiayaan APBD yang digunakan untuk menutup kekurangan kas
daerah. Pinjaman daerah dapat bersumber dari pemerintah pusat, pemerintah daerah
lain, lembaga keuangan bank dan/atau bukan bank, serta masyarakat (berupa obligasi
daerah yang diterbitkan untuk masyarakat di pasar modal).

d. Lain-Lain dari Pendapatan yang Sah
Pendapatan ini dapat berasal dari hibah tidak mengikat, bagi hasil pajak dari provinsi ke
kabupaten/kota, dana penyesuaian, dana otonomi khusus, dana darurat, bantuan
keuangan provinsi atau pemerintah daerah lain, serta penganggaran penerimaan hibah
yang bersumber dari APBN, pemerintah daerah lainnya, atau sumbangan pihak ketiga.

5 Jenis Pengeluaran/ Belanja Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, belanja
daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan
bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah harus
digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi wewenang pemerintah
provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Belanja daerah terdiri atas urusan wajib dan
urusan pilihan yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja daerah
dapat dikelompokkan menjadi belanja tidak langsung dan belanja langsung.

Info Penting

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tertinggi di Indonesia

pada Masa Pandemi Covid-19

Kondisi pandemi Covid-19 tidak berdampak signifikan terhadap pertumbuhan perekonomian
Kota Banjarmasin. Terbukti Kota Banjarmasin mencatatkan realisasi pencapaian Pendapatan
Asli Daerah (PAD) sebesar 69,54% dari target sebesar Rp254 miliar lebih. Sampai Juli 2020,
pencapaian PAD Kota Banjarmasin tertinggi dibandingkan kabupaten/kota lain di Indonesia.
Untuk menjaga kestabilan PAD pada masa pandemi Covid-19, Pemerintah Kota Banjarmasin
berupaya mengoptimalkan sektor pajak berupa pajak reklame, pajak penerangan jalan
umum (PJU), dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB).

Wilayah dengan realisasi pendapatan provinsi terbesar secara berurutan, yaitu DKI Jakarta
(64,9%), Sumatra Barat (60%), dan DIY (58,53%). Provinsi dengan realisasi pendapatan
terendah, yaitu Papua (22,18%), Papua Barat (24,81%), dan Aceh (29,98%). Jika dilihat
berdasarkan kabupaten/kota, persentase pendapatan tertinggi, yaitu Kota Banjarmasin
(64,54%) dan terendah, yaitu Kabupaten Manokwari (9,02%),

Sumber: "Di Tengah Pandemi, Persentase PAD Banjarmasin Tertinggi se-Indonesia", https://
www.sonora.id/read/422294863/di-tengah pandemi-persentase-pad-banjarmasin tertinggi-se-indonesia?page=all, diakses 17
September 2020

a. Belanja Tidak Langsung
Apa saja komponen belanja tidak langsung? Belanja tidak langsung dapat

dikelompokkan sebagai berikut.
1) Belanja pegawai, yaitu belanja kompensasi dalam bentuk gaji, tunjangan, dan

penghasilan lain yan diberikan kepada pegawai negeri sipil (PNS) uai gan ketentuan
dalam perundang-undangan.
2) Belanja bunga, yaitu belanja yang dialokasikan untuk anggaran pembayaran bunga
utang sebagai akibat kewajiban pokok utang, atas dasar perjanjian pinjaman jangka
pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.
3) Belanja subsidi, yaitu belanja yang diberikan kepada perusahaan/lembaga tertentu
agar harga jual dari hasil produksinya terjangkau oleh masyarakat yang daya
belinya terbatas. Produk yang diberi subsidi merupakan kebutuhan dasar dan
menyangkut hajat hidup orang banyak.
4) Belanja hibah, yaitu belanja berupa bantuan tidak mengikat dan dialokasikan sesuai
syarat yang ditetapkan dalam perjanjian hibah.
.

5) Bantuan sosial, yaitu belanja yang dialokasikan untuk memberi bantuan kepada
masyarakat dalam bentuk uang atau barang guna meningkatkan kesejahteraan.
Bantuan ini bersifat selektif dan tidak diberikan setiap satu tahun anggaran.

6) Belanja bagi hasil, yaitu belanja yang dialokasikan untuk dana bagi hasil yang
berasal dari pendapatan provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota atau
pendapatan pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa sesuai dengan
perundang-undangan.

7) Bantuan keuangan, yaitu belanja yang digunakan sebagal bantuan keuangan
khusus dan umum dari provinsi kepada kabupaten, kota, pemerintah desa, serta
kepada pemerintah daerah lain, atau dari pemerintah kabupaten lain kepada
pemerintah desa dan kepada pemerintah daerah lain guna meningkatkan
pemerataan kemampuan keuangan.

8) Belanja tidak terduga, yaitu belanja untuk kegiatan yang tidak terduga atau tidak
diharapkan berulang Belanja tidak terduga dialokasikan untuk mendanai kebutuhan
daerah yang tidak terduga untuk dilaksanakan, tetapi belum ada anggaran.

b. Belanja Langsung

Apa yang dimaksud dengan belanja langsung? Apa saja komponen belanja

langsung? Komponen belanja langsung dapat dikelompokkan sebagai berikut.

1) Pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, terdiri atas urusan wajib dan urusan

pilihan. Belanja langsung diterapkan dalam bentuk program dan kegiatan yang

manfaat capaian kinerjanya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dalam

rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan keberpihakan pemerintah

daerah kepada kepentingan publik

2) Belanja pegawai, yaitu belanja yang dialokasikan untuk pemberian honor atau upah

dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah.

3) Belanja barang dan jasa, yaitu belanja yang dialokasikan untuk pembelian barang

yang nilai manfaatnya kurang dari satu tahun dan/atau pemakaian jasa dalam

pelaksanaan program kegiatan pemerintah daerah. Belanja barang dan jasa

mencakup belanja barang habis pakal, bahan/material, jasa kantor, premi asuransi,

perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa

rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana transportasi, sewa alat berat, sewa

perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan

atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas,

serta perjalanan dinas pindah tugas dan pemulangan pegawai.

4) Belanja modal, yaitu belanja yang belanja pembangunan aset tetap berwujud

dengan nilai manfaat lebih dari satu tahun. Aset ini digunakan untuk mendukung

kegiatan pemerintah seperti tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan,

jalan, irigasi dan jaringan, serta aset tetap lainnya. Nilai pembelian/ pengada atau

pembangunan aset tetap berwujud hanya sebesar harga beli. Belanja honorarium

panitia dan administrasi pembelian atau pembangunan untuk memperoleh aset

dianggarkan pada komponen belanja pegawai dan/atau belanja barang dan jasa

Bersama teman Anda, carilah informasi mengenal contoh nyata belanja langsung.
Selain itu, Anda dapat mencari tahu perbedaan antara belanja tidak langsung dan
belanja langsung. Tuliskan perbedaannya dalam bentuk tabel. Catatlah dalam buku
catatan sebagai sumber belajar, Selanjutnya, komunikasikan hasil catatan Anda di
kelas bersama teman Anda.

6 Mekanisme Penyusunan APBD

Sebelum mengetahui tahapan proses penyusunan APBD, ada baiknya Anda
mengetahui prinsip yang melandasi penyusunan APBD pada 2020. Prinsip penyusunan
APBD tahun anggaran 2020 sebagai berikut.
a. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan daerah dan kemampuan pendapatan daerah.
b. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan

yang lebih tinggi.
c. Berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum APBD

(KUA), serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).
d. Tepat waktu sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan

per undang-undangan.
e. Transparan untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses

informasi seluas-luasnya tentang APBD
f. Partisipatif dengan melibatkan masyarakat.
g. Tertib atau taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis,

efektif, bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan
manfaat untuk masyarakat.

Tahapan proses penyusunan APBD menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri
Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut.
a. Penyampaian rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan rancangan Prioritas dan

Plafon Anggaran Sementara (PPAS) oleh ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah
(TAPD) kepada kepala daerah.
b. Penyampaian rancangan KUA dan rancangan PPAS oleh kepala daerah kepada
DPRD.
c. Kesepakatan antara kepala daerah dan DPRD atas rancangan KUA dan rancangan
PPAS.
d. Penerbitan surat edaran kepala daerah tentang pedoman penyusunan Rencana Kerja
dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) dan RKA Pejabat
Pengelola Keuangan daerah (PPKD)
e. Penyusunan dan pembahasan RKA-SKPD dan RKA-PPKD serta penyusunan
rancangan APBD.
f. Penyampalan rancangan APBD oleh kepala daerah kepada DPRD.
g. Persetujuan bersama DPRD dan kepala daerah.
h. Menyampaikan rancangan APBD dan penjabaran APBD kepada menteri dalam
negeri/gubernur untuk dievaluasi.
i. Hasil evaluasi rancangan APBD dan penjabaran APBD.
j. Penyempurnaan rancangan APBD sesuai hasil evaluasi yang ditetapkan dengan
keputusan pimpinan DPRD tentang penyempurnaan rancangan APBD.
k. Penyampaian keputusan pimpinan DPRD tentang penyempurnaan rancangan APBD
kepada menteri dalam negeri/gubernur
l. Penetapan APBD dan penjabaran APBD sesuai dengan hasil evaluasi.
m. Penyampaian APBD dan penjabaran APBD kepada menteri dalam negeri/gubernur.

Berdasarkan proses penyusunan APBD tersebut, ringkaslah proses tersebut
menggunakan bahasa Anda sendiri secara runtut dan sederhana. Bersikaplah cermat dan
teliti dalam meringkas tahap penyusunan APBD agar tidak terjadi kesalahan.

Contoh Ringkasan APBD 2021 Provinsi DKI Jakarta

Merdeka Teknologi

Aplikasi Anggaran Cepat-Mana Pengeluaran

APBD memuat rencana penerimaan, pengeluaran, dan pembiayaan
daerah selama satu tahun anggaran. Pada tingkat daerah APBD
diperlukan sebagai dasar bagi daerah untuk mengendalikan,
memeriksa, dan mengawasi keuangan daerah. Anda juga dapat
Menyusun rencana keuangan dengan membuat anggaran sendiri
melalui aplikasi Anggaran Cepat-Manajer Pengeluaran. Aplikasi ini
dapat diunduh pada Playstore atau Appstore. Aplikasi ini berguna
untuk mengelola pemasukan dan pengeluaran harian Anda.

Pengayaan

Perbedaan SILPA dan SILPA

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) tahun berkenaan, yaitu selisih
antara surplus/ defisit anggaran dengan pembiayaan neto. Dalam penyusunan APBD,
angka SILPA seharusnya sama dengan nol. Artinya, penerimaan pembiayaan harus
dapat menutup defisit anggaran. Misalnya, dalam APBD terdapat defisit anggaran
sebesar Rp100 miliar, ditutup dengan penerimaan pembiayaan (pembiayaan neto)
sebesar Rp100 miliar, SILPA-nya adalah Rp0. Jika terdapat defisit anggaran sebesar
Rp100 miliar dan ditutup dengan penerimaan pembiayaan (pembiayaan neto)
sebesar Rp120 miliar (SILPA positif), artinya anggaran masih terdapat dana dari
penerimaan pembiayaan Rp20 miliar yang belum dimanfaatkan untuk membiayai
belanja daerah dan/atau pengeluaran pembiayaan daerah.

Dengan demikian, SILPA positif ini di daerah. dialokasikan untuk
menunjang program pembangunan di Sementara itu, Sisa Lebih Perhitungan
Anggaran/SILPA (dengan huruf i kecil), yaitu selisih lebih realisasi penerimaan dan
pengeluaran selama satu periode anggaran. Sebagai contoh, realisasi penerimaan
daerah tahun anggaran 2019 sebesar Rp100 miliar, sedangkan realisasi pengeluaran
daerah adalah Rp90 miliar, SILPA-nya sebesar Rp10 miliar.Sumber: "Apa yang
dimaksud dengan SILPA?, http://www.djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq-apa-yang-
dimaksud-dengan sipa-2 dakses 16 September 2020

7 Pengaruh APBD terhadap Perekonomian

Seperti APBN, APBD merupakan perwujudan dari kebijakan fiskal yang harus
memberi dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi, kesempatan kerja, dan
pendapatan masyarakat. Otonomi daerah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi
suatu daerah. Apa tujuan pemerintah memberikan otonomi daerah? Otonomi daerah
diartikan sebagai kewenangan mengatur sendiri pemerintahan dan kepentingan
masyarakatnya yang dilakukan oleh suatu daerah. Menurut Undang-Uerta -Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, otonomi daerah adalah hak, serta
kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri berbagai hal terkait
pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. Tujuan otonomi daerah antara lain meningkatkan pelayanan
masyarakat, mengembangkan kehidupan berdemokrasi, dan mendorong pemberdayaan
masyarakat hingga menumbuhkan kreativitas masyarakat.

Adanya otonomi daerah memberikan kebebasan kepada pemerintah daerah untuk
membuat rencana keuangan dan kebijakan bagi kemajuan daerahnya. Dalam
pelaksanaan pembangunan ekonomi, pemerintah daerah mengelola potensi sumber daya
yang tersedia secara efisien dan efektif. Pemerintah daerah juga membentuk pola
kemitraan bersama masyarakat untuk mengembangkan sektor ekonomi produktif. Dari
pola kemitraan inilah akan tercipta banyak lapangan pekerjaan yang dapat mengurangi
jumlah penganggur.

Anda telah mengetahui pengeluaran negara. Selain untuk transfer ke daerah,
pengeluaran daerah dialokasikan untuk dana desa. Di perkotaan, tingkat yang setara
dengan desa disebut kelurahan. Anggaran kelurahan termasuk pos dalam APBD. Jika
desa otonom, pengelolaan anggarannya disebut APBDesa. APBDesa diatur dalam
Permendagri 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Anggaran Pendapatan
dan Belanja Desa (APBDesa) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
APBDesa merupakan dasar pengelolaan keuangan desa dalam masa satu tahun
anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember Penerimaan desa
dan pengeluaran desa masuk dan keluar ke dan dari rekening kas desa.

Tugas!

Mengidentifikasi Penerimaan dan Pengeluaran Daerah

Carilah APBD atau APBD desa di daerah Anda. Selanjutnya, hitunglah
APBD atau APBD desa tersebut mengalami defisit atau surplus? Apa
sajakah komponen dalam pos penerimaan dan pengeluaran terbesar?
Anda dapat mencari data APBD atau APBD desa pada laman resmi
pemerintah provinsi atau pemerintah desa tempat tinggal Anda.
Kerjakan tugas ini secara mandiri dan teliti.

Uji Kompetensi 2

A. Pilihlah Jawaban yang tepat! indah. Oleh pemerintah daerah E, potensi

alam tersebut dikelola dan dikembangkan

1. Pemerintah daerah A akan membangun menjadi objek wisata unggulan. Sektor

proyek jembatan penghubung antardesa dan wisata menjadi salah satu sumber

perbaikan jalan desa pada awal musim pendapatan asli daerah (PAD) yang dimiliki

kemarau. Proyek ini dibiayai oleh APBD. pemerintah daerah E. Selain retribusi jasa

Penggunaan dana APBD untuk pengerjaan wisata, PAD terbesar daerah E bersumber

proyek perbaikan tersebut menunjukkan dari pajak hotel dan tempat hiburan. Akan

fungsi… tetapi, sejak pandemi Covid-19 jumlah PAD

a. perencanaan d. otoritase yang diterima pemerintah daerah E

b. pengawasan e. alokasi berkurang signifikan. Meskipun demikian,

c. distribusi dana transfer daerah dari pemerintah pusat

tetap sama.

2. Diketahui APBD daerah D pada 2019, pos Pengaruh peristiwa tersebut terhadap APBD

penerimaannya lebih kecil dari pengeluaran. tahun berjalan dan tahun selanjutnya

Upaya pemerintah daerah D untuk menutup adalah....

defisit pengeluaran APBD adalah.... a. penerimaan daerah akan berkurang, jika

a. melakukan pinjaman daerah belanja daerah berkurang, APBD akan

b. menerbitkan surat utang negara mengalami surplus

c. mengurangi alokasi belanja daerah b. penerimaan daerah akan berkurang, jika

d. menggunakan anggaran belanja tidak belanja daerah tetap sama, APBD akan

terduga mengalami deficit

e. menaikkan pajak daerah pada tahun c. penerimaan daerah akan berkurang, jika

berjalan belanja daerah bertambah, APBD akan

seimbang

3. Perhatikan sumber penerimaan daerah berikut! d. penerimaan daerah tetap, jika belanja

1) Pemerintah menerima bantuan untuk daerah berkurang, APBD akan

disalurkan kepada korban bencana alam. mengalami surplus penerimaan daerah

2) Pengendara sepeda motor membayar tetap, jika belanja

retribusi parkir di depan pertokoan. e. daerah bertambah, APBD akan

3) Penerimaan laba dari perusahaan mengalami deficit

airminum daerah (PDAM).

4) Pemerintah menerima pinjaman dari 5. Perhatikan tabel pendapatan asli daerah

dalamnegeri untuk menutup kekurangan berikut!

kasdaerah. No A B
5) Pembayaran pajak hotel dan tempat

hiburan pada suatu daerah. 1) Pembayaran Pembayaran

Sumber pendapatan asli daerah (PAD) pajak reklame kendaraan

ditunjuk kan oleh angka.... bermotor

a. 1), 2), dan 3) d. 2), 3), dan 5) 2) Pungutan Pembayaran
b. 1), 2), dan 4) e. 3), 4), dan 5) sampah atau bunga atas
c. 2), 3), dan 4) kebersihan pinjaman

4. Perhatikan ilustrasi berikut! 3) Pembayaran Pembayaran
tempat parkir IMB
Daerah E memiliki potensi alam yang

Pendapatan asli daerah berupa retribusi PAD 6.201,6

daerah ditunjukkan oleh pasangan.... Dana perimbangan 7.590,5

a.A1), A2), dan B1) Lain-lain pendapatan

b.A1), A2), dan B2) daerah yang sah 876,2

c.A2), A3), dan B3) B. Belanja

d.A2), B1), dan B2) Belanja langsung 7.654,8

e.A3), B2), dan B3) Belanja tidak langsung 8.354,1

Berdasarkan data tersebut, dampak

6. Pemerintah daerah membuat anggaran terhadap kegiatan ekonomi provinsi H

pengeluaran bantuan keuangan dalam adalah.

APBD. Pengeluaran bantuan keuangan a. cadangan kas pemerintah daerah

tersebut dapat dipergunakan untuk.... bertambah

a. membantu masyarakat yang dianggap b. pinjaman ke daerah lain makin berkurang

kurang mampu c. perusahaan padat karya makin bertambah

b. membayar utang dalam negeri atau luar d. kualitas pelayanan pemerintah meningkat

negeri beserta bunganya membantu e. tingkat investasi di provinsi H berkurang

keuangan pemerintah

c. kabupaten, kecamatan, atau desa 9. Anggaran APBD provinsi RL' mencatat

d. mempersiapkan penanggulangan ben- pengeluaran sebesar Rp17.841 triliun dan

cana alam dan bencana lainnya penerimaan sebesar Rp19.109 triliun.

e. mengalokasikan untuk dana bagi hasil Berdasarkan data tersebut, dampak kegiatan

dari provinsi ke kabupaten/kota ekonomi pada provinsi RL adalah....

a. kualitas pelayanan pemerintah meningkat

7. Pengeluaran pemerintah daerah untuk be- b. pinjaman ke daerah lain makin bertambah

lanja modal ditunjukkan oleh pernyataan... c. produktivitas perusahaan daerah menurun

a. Pemerintah daerah menganggarkan d. kondisi struktur perekonomian menurune.

dana untuk membeli tanah atau sawah e. pinjaman dana cadangan makin besar

sebagai tanah kas daerah.

b. Pemerintah daerah menganggarkan 10. Pembangunan sarana dan prasarana di da-

pembayaran bunga utang sebagai erah Sukasari makin meningkat. Sarana

kewajiban pokok utang. pelayanan publik menjadi lebih tertib dan

c. Pemerintah daerah menyewa gedung lebih baik. Pemerintah daerah Sukasari juga

sebagai gudang sementara mampu memberikan pinjaman ke daerah lain

penyimpanan hasil panen. yang membutuhkan. Kondisi daerah

d. Pemerintah daerah mendanai perjalanan Sukasari dapat terjadi karena....

dinas beberapa pegawai dalam rangka a. pemberian transfer ke daerah dari

pelatihan. pemerintah pusat berkurang

e. Pemerintah daerah memberikan subsidi b. penerimaan APBD lebih kecil daripada

keringanan bunga kepada para pelaku pengeluarannya

UMKM. c. bertambahnya hibah atau pinjaman dari

luar negeri

8. Diketahui provinsi H memiliki sebagian data d. APBD Sukasari mengalami defisit atau

APBD tahun 2020 sebagai berikut (dalam pengurangan

miliar rupiah). e. APBD Sukasari mengalami surplus atau

kenaikan

A. Pendapatan

11. Perhatikan prinsip APBD berikut! daerah

1) Tidak bertentangan dengan kepentingan c. meningkatkan kerja sama ekonomi antar

umum dan peraturan perundang- daerah

undangan. d. mengetahui kualitas sumber daya

2) Tepat waktu sesuai tahapan dan jadwal manusiadi daerah

yangtelah ditetapkan. e. mengurangi keinginan masyarakat desa

3) Memperhatikan keadaan ekonomi bermigrasi ke kota

nasional dan global.

4) Transparan agar masyarakat mengetahui 14. APBD provinsi X tahun 2019 sebesar

dan mendapatkan akses informasi. Rp23,5 triliun dan APBD tahun 2020

5) Partisipatif dengan melibatkan presiden sebesar Rp85,6 triliun. Dampak positif

dan kementerian keuangan. yang terjadi pada APBD provinsi X

Prinsip APBD 2020 yang tepat ditunjukkan tersebut adalah…

olehangka... a. pemerataan pembangunan nasional

a. 1), 2), dan 3) berlangsung dengan baik

b. 1), 2), dan 4) b. produktivitas faktor-faktor produksi

c. 2), 3), dan 4) dalam negeri meningkat

d. 2), 3), dan 5) c. pengembangan sarana dan prasarana

e. 3), 4), dan 5) di daerah X meningkat

d. peningkatan harga-harga barang di

12. Ada beberapa tahap penyusunan APBD daerah X lebih terkendali

yang melibatkan banyak pihak. Tahap e. penghasilan pelaku UMKM di daerah X

penyusunan APBD setelah mendapat meningkat

persetujuan dari DPRD dan kepala daerah

adalah.... 15. Pemerintah menaikkan tarif dasar listrik

a. penyampaian rancangan APBD kepada untuk semua daya listrik. Dampak yang

gubernur atau menteri dalam negeri terjadi padaAPBD akibat kenaikan tersebut

untuk dievaluasi adalah....

b. penerbitan surat edaran kepala daerah a. anggaran pendapatan dan anggaran

tentang pedoman penyusunan rencana belanja tetap

kerja b. anggaran pendapatan dan anggaran

c. penetapan APBD sesuai hasil evaluasi belanja berkurang

oleh menteri dalam negeri atau gubernur c. anggaran pendapatan dan anggaran

d. penyempurnaan rancangan APBD belanja bertambah

sesuaid.hasil evaluasi dengan DPRD d. anggaran pendapatan tetap dan

e. penyampaian rancangan APBD oleh anggaran belanja bertambah

kepala daerah kepada DPRD e. anggaran pendapatan bertambah dan

anggaran belanja tetap

13. Pemberlakuan otonomi daerah memberikan

kebebasan bagi pemerintah daerah B. Isilah dengan jawaban yang tepat!

membuat rencana keuangan sendiri. Salah

satu tujuan pemberlakuan otonomi daerah 1. Salah satu sumber penerimaan/pendapatan

adalah.... daerah, yaitu pinjaman daerah. Pemerintah

a. meningkatkan pelayanan masyarakat daerah akan menggunakan pinjaman
daerah daerah untuk menutup kekurangan…….....

b. meningkatkan daya saing ekonomi antar daerah.

2. Perhatikan gambar berikut! anggaran dalam APBD. Bagaimana
pemerintah daerah menggunakan sisa
anggaran tersebut?

3. Penyusunan APBD harus memperhatikan
rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat
untuk masyarakat. Apa maksud pernyataan
tersebut?

4. Penyusunan APBD harus menerapkan

prinsip tertib dan taat ketentuan peraturan

Peralatan yang dibeli pemerintah daerah perundang undangan. Analisislah maksud

pada gambar digunakan untuk mendukung penerapan prinsip tersebut!

kegiatan dan kinerja aparatur sipil negara

terkait. Transaksi pembelian peralatan 5. Pemerintah daerah Y meminjam dana

tersebut dicatat dalam komponen daripemerintah daerah lain sebagai salah

belanja........ satusumber penerimaan dalam APBD. Apa

yang melatar belakangi pemerintah daerah

3. Pemerintah suatu daerah memberikan Y meminjam dana dari daerah lain?.

bantuan mesin kepada industri kecil agar

barang yang diproduksi dapat dijual dengan

harga terjangkau. Bantuan tersebut akan

dimasukkan pos belanja...... Kerja melalui:

4. Bu Dian memiliki kios di pasar tradisional LMS
untuk menjual bahan kebutuhan pokok.
Atas penggunaan kios tersebut, berarti Bu
Dian harus membayar.......

5. Penyusunan rancangan Kebijakan Umum
APBD (KUA) serta rancangan Prioritas dan
Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang
dibuat tim anggaran pemerintah daerah dan
kepala daerah disampaikan kepada......

C. Kerjakan soal-soal berikut!

1. Penyusunan APBD merupakan perwujudan
tanggung jawab pemerintah daerah untuk
mengelola keuangan daerah. Apa alasan
penyusunan APBD yang dilakukan oleh
pemerintah daerah?

2. Apabila suatu daerah mengalami surplus
anggaran, akan terdapat sisa atau selisih

LW
DK

Coming soon
projet!