E-Book Akar-akar Demokrasi di Indonesia

sejarah peminatan

DAEIMKNAODROK-NRAEAKSSAIIARDI

sekolah menengah atas
kelas xi

oleh:
zuchal mj

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena dengan
rahmat, karunia, serta taufik dan hidayah-Nya kami dapat menyelesaikan tugas
Perencanaan Pembelajaran Bidang Studi ini dengan baik meskipun banyak
kekurangan didalamnya.

Kami sangat berharap makalah ini dapat bermanfaat. Kami juga menyadari
sepenuhnya bahwa di dalam tugas ini terdapat kekurangan dan jauh dari kata
sempurna. Oleh sebab itu, kami berharap adanya kritik, saran dan usulan demi
perbaikan tugas yang telah kami buat di masa yang akan datang, mengingat tidak
ada sesuatu yang sempurna tanpa saran yang membangun.

Semoga buku sederhana ini dapat dipahami bagi siapapun yang
membacanya. Sekiranya tugas yang telah disusun ini dapat berguna bagi kami
sendiri maupun orang yang membacanya. Sebelumnya kami mohon maaf apabila
terdapat kesalahan kata-kata yang kurang berkenan dan kami memohon kritik dan
saran yang membangun demi perbaikan makalah ini di waktu yang akan datang.

Jember, 18 Desember 2020

Penyusun

i

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR....................................................................................................................... i
DAFTAR ISI...................................................................................................................................... ii
TUJUAN PEMBELAJARAN.......................................................................................................... iii
A. Konsep Demokrasi Di Indonesia....................................................................................... 1

1. Hakikat Demokrasi.......................................................................................................... 1
2. Manfaat demokrasi di Indonesia............................................................................. 3
3. Prinsip demokrasi di indonesia................................................................................. 4
B. Perkembangan Demokrasi Indonesia Tahun 1945 Sampai Saat Ini.................. 5
C. Pelaksanaan Demokrasi Di Indonesia Pada Tahun 1945 Sampai Saat Ini..... 7
1. Pelaksanaan Masa republik Indonesia 1 (1945-1959)....................................... 8
2. Pelaksanaa Masa republik Indonesia 2 (1959-1965)....................................... 10
3. Pelaksanaan Masa republik Indonesia 3 (1965-1998)..................................... 12
4. Pelaksanaan Masa republik Indonesia 4 (1998-sekarang)............................ 16
D. Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD)................................................................................ 18
DAFTAR PUSTAKA........................................................................................................................ 20

ii

Tujuan Pembelajaran

KOMPETENSI DASAR

3.9 Menganalisis akar-akar demokrasi di
Indonesia dan perkembangannya pada
masa kini.

INDIKATOR

3.9.1 Peserta didik mampu memahami konsep
demokrasi di Indonesia
3.9.2 Peserta didik mampu menganalisis
perkembangan Demokrasi Indonesia tahun
1945 sampai saat ini
3.9.3 Peserta didik mampu menganalisis
Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia pada
tahun 1945 sampai saat ini

iii

1

A. Konsep 1. Hakikat Demokrasi
Demokrasi Di Demokrasi adalah bentuk atau mekanisme
Indonesia sistem pemerintahan suatu negara sebagai
upaya mewujudkan kedaulatan rakyat
kekuasaan warga negara atas negara untuk
dijalankan oleh pemerintah negara
tersebut.salah satu pilar demokrasi adalah
prinsip trias politika yang membagi ketiga
kekuasaan politik negara yaitu eksekutif,
yudikatif, dan legislatif untuk diwujudkan
dalam tiga jenis lembaga negara yang
saling lepas independen dan berada dalam
peringkat yang sejajar satu sama
lain.kesejajaran dan independensi ketiga
jenis lembaga negara ini diperlukan agar
ketiga lembaga negara ini bisa saling
mengawasi dan saling mengontrol
(Suparyanto, 2018).

Ketiga jenis lembaga negara tersebut adalah lembaga lembaga
pemerintah yang memiliki kewenangan untuk mewujudkan dan
melaksanakan kewenangan eksekutif lembaga lembaga
pengadilan yang berwenang menyelenggarakan kekuasaan
yudikatif dan lembaga lembaga perwakilan rakyat( DPR untuk
Indonesia) yang memiliki kewenangan menjalankan kekuasaan
legislatif di bawah sistem ini.keputusan legislatif dibuat oleh
masyarakat atau oleh wakil yang wajib bekerja dan bertindak
sesuai aspirasi masyarakat yang diwakilinya dan memilihnya
melalui proses pemilihan umum legislatif selain sesuai hukum dan
peraturan.

2

A. Konsep a) Demokrasi menurut Soekarno Hatta

Demokrasi Di Demokrasi pluralistik atau yang dalam

Indonesia perspektif negara hukum dikenal sebagai
negara hukum formal dan paham negara

hukum material.negara hukum formal adalah

negara hanya sebagai wasit yang netral atau

penjaga malam dan negara hukum material

negara berperan aktif untuk membangun

kesejahteraan sosial yang bersifat organisasi

sama-sama terdapat di dalam pandangan

Gambar A.1 foto Soekarno-Hatta dan sikap Soekarno.hal ini ternyata menjadi
dasar alasan sikap Soekarno dalam berbagi

kebijaksanaannya sebagai pemimpin negara

suatu ketika beliau bersikap sebagai seorang

pluralistik atau liberal tapi pada saat lain lebih

bersikap sebagai pemimpin yang otoriter

(Sodikun, 2019).

b) Demokrasi menurut Prof Soepomo Gambar A.2 foto Prof.
Menurut Soepomo, dari berbagai aliran tersebut Soepomo
maka aliran pikiran nasional sosialis yaitu prinsip
persatuan antara pimpinan dan rakyat serta
persatuan dalam negara seluruhnya merupakan
aliran yang cocok dengan aliran pikiran
ketimuran dan corak masyarakat
Indonesia.menurutnya paham integralistik
memberi arti bahwa negara merupakan bangsa
yang teratur persatuan rakyat yang tersusun
sehingga didalamnya tidak ada dualisme
mengenai staat dan individu tidak ada
pertentangan antara susunan staat dengan
susunan hukum individu.

3

A. Konsep 2. Manfaat demokrasi di Indonesia
Demokrasi Di
Indonesia

Gambar A.3 contoh manfaat demokrasi yakni pluralisme

Gambar A.4 contoh
manfaat demokrasi yakni
kompromi

a) Kesetaraan sebagai warga negara
b) Pluralisme dan kompromi
c) Memenuhi kebutuhan-kebutuhan umum
d) Menjamin hak-hak dasar
e) Pembaruan kehidupan sosial

4

3. Prinsip demokrasi di indonesia

10 PILAR PRINSIP DEMOKRASI MENURUT UUD 1945 :

01 Demokrasi yang Berketuhanan yang Maha- Esa.
02 Demokrasi dengan Kecerdasan.
03 Demokrasi yang berkedaulatan rakyat.
04 Demokrasi dengan rule of law.
05 Demokrasi dengan pemisahan kekuasaan

negara.

06 Demokrasi dengan hak asasi
manusia.

07 Demokrasi dengan pengadilan
yang merdeka

08 Demokrasi dengan otonomi
daerah.

09 Demokrasi dengan
kemakmuran.

10 Demokrasi yang berkeadilan
sosial.

5

A. PERKEMBANGAN DEMOKRASI INDONESIA TAHUN 1945
SAMPAI SAAT INI

Demokrasi yang dianut di Indonesia yaitu demokrasi berdasarkan
Pancasila masih dalam taraf perkembangan dan mengenai sifat-sifat
dan ciri-cirinya terhadap berbagai tafsiran serta pandangan.tetapi
yang tidak dapat disangkal ialah bahwa beberapa nilai pokok dari
demokrasi konstitusional cukup jelas tersirat di dalam undang-undang
dasar 1945 yang belum diamandemen. Selain itu undang-undang dasar
kita mempunyai rambut secara eksplisit dua prinsip yang menjiwai
naskah itu dan yang dicantumkan dalam penjelasan UUD 1945
mengenai sistem pemerintahan negara yaitu Indonesia adalah negara
yang berdasarkan atas hukum negara Indonesia berdasarkan atas
hukum tidak berdasarkan kekuasaan belaka.
Sistem konstitusional pemerintahan berdasarkan atas sistem konstitusi
hukum dasar jadi tidak bersifat absolutisme kekuasaan yang tidak
terbatas. Berdasarkan 2 istilah rechstaat atau hukum dan sistem
konstitusi maka jelaslah bahwa demokrasi yang menjadi UUD 1945
yang belum diamandemen ialah demokrasi konstitusional.di samping
itu corak khas demokrasi Indonesia yaitu kerakyatan yang dipimpin
oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan
dimuat dalam pembukaan UUD.
Demokrasi yang dianut di Indonesia, yaitu demokrasi ber- dasarkan
Pancasila, masih dalam taraf perkembangan dan menge- nai sifat-
sifat dan ciri-cirinya terdapat pelbagai tafsiran serta pan- dangan.
Tetapi yang tidak dapat disangkal ialah bahwa beberapa nilai pokok
dari demokrasi konstitusionil cukup jelas tersirat di dalam Undang-
Undang Dasar 1945.

selanjutnya

6

B. PERKEMBANGAN DEMOKRASI INDONESIA TAHUN 1945
SAMPAI SAAT INI

Selain dari itu Undang-Un- dang Dasar kita menyebut secara eksplisit
dua prinsip yang menjiwai naskah itu, dan yang dicantumkan dalam
Penjelasan mengenai Sistim Pemerintahan Negara yaitu:

Indonesia ialah negara yang berdasarkan atas hukum (Rechts-
staat). Negara Indonesia berdasarkan atas Hukum (Rechts- staat),
tidak berdasarkan kekuasaan belaka (Machtsstaat).
Sistim Konstitusionil. Pemerintahan berdasarkan atas Sistim
Konstitusi (Hukum Dasar), tidak bersifat Absolutisme (kekuasaan
yang tidak ter- batas).
Berdasarkan dua istilah "Rechtsstaat" dan "sistim konstitusi", maka
jelaslah bahwa demokrasi yang menjadi dasar dari Undang-Undang
Dasar 1945, ialah demokrasi konstitusionil. Di samping itu corak khas
demokrasi Indonesia, yaitu "kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah
kebijak- sanaan dalam permusyawaratan perwakilan", dimuat dalam
Pembukaan Undang-Undang Dasar. Kalau sesudah tertumpasnya G. 30
S/PKI dalam tahun 1965 sudah terang bahwa yang kita cita-citakan itu
adalah demokrasi konstitusionil, tetapi tidak dapat disangkal bahwa
dalam masa demokrasi Terpimpin kita sedikit banyak telah
terpengaruh oleh beberapa konsep komunis berkat kelihaian PKI untuk
menyusupkan konsep-konsep dari alam fikiran komunisme ke dalam
kehidupan politik kita pada masa pra-G. 30 S.

selanjutnya

7

C. Pelaksanaan Demokrasi Di Indonesia Pada
Tahun 1945 Sampai Saat Ini

1.Pelaksanaan Masa republik Indonesia 1
(1945-1959)

2.Pelaksanaa Masa republik Indonesia 2
(1959-1965)

3.Pelaksanaan Masa republik Indonesia 3
(1965-1998)

4. Pelaksanaan Masa republik Indonesia 4
(1998-sekarang)

1. PELAKSANAAN MASA REPUBLIK INDONESIA 1 (1945-1959) 8

yaitu masa demokrasi Sistem parlementer yang mulai

(konstitusional) yang berlaku sebulan sesudah

menonjolkan peranan parlemen kemerdekaan di proklamirkandan

serta partai – partai dan yang kemudian diperkuat dalam undang-

karena itu dapat dinamakan undang dasar 1945 dan 1950

demokrasi parlementer. ternyata kurang cocok untuk

Indonesia meskipun dapat berjalan

secara memuaskan dalam beberapa

negara Asia lain-lain. Persatuan yang

dapat digalang untuk selalu

menghadapi musuh bersama menjadi

kendor dan tidak dapat dibina

menjadi kekuatan-kekuatan

konstruktif sesudah kemerdekaan

tercapai karena lemahnya benih-

benih demokrasi sistem parlementer

memberi peluang untuk dominasi

partai-partai politik dan dewan

perwakilan rakyat (Budiardjo, 2007).

Undang-Undang Dasar 1950 menetapkan berlakunya sistem parlementer di mana
badan eksekutif yang terdiri atas presiden sebagai kepala negara konstitusional
dan menteri menterinya mempunyai tanggung jawab politik.karena fragmentasi
partai-partai politik setiap kabinet berdasarkan koalisi yang berkisar pada satu
atau dua partai besar dengan beberapa partai kecil.koalisi ternyata kurang
mantap dan partai-partai dalam kondisi tidak segan-segan untuk menarik
dukungannya waktu aku sehingga kabinet seringkali jatuh karena keretakan dalam
koalisi sendiri.

Dengan demikian di timbul timbul kesan bahwa partai dalam kondisi
kurang dewasa dalam menghadapi tanggung jawab mengenai
permasalahan pemerintahan.di lain pihak partai-partai dalam barisan
oposisi tidak mampu berperan sebagai oposisi yang konstruktif yang
menyusun program-program alternatif tetapi hanya menonjolkan segi segi
negatif dari tugas oposisi.

1. PELAKSANAAN MASA REPUBLIK INDONESIA 1 (1945-1959) 9

Umumnya kabinet dalam masa pra Pemilihan umum tahun 1955 tidak
pemilihan umum yang diadakan pada
tahun 1955 tidak dapat bertahan lama membawa stabilitas yang
dan rata-rata 8 bulan dan hal ini
menghambat perkembangan ekonomi diharapkan bahkan tidak dapat
dan politik oleh karena pemerintah
tidak mendapat kesempatan untuk menghindarkan pecahan yang
melaksanakan programnya.
paling gawat antara pemerintah

pusat dan beberapa daerah. Di

samping itu ternyata ada beberapa

kekuatan sosial dan politik yang

tidak memperoleh saluran dan tepat

yang realistis dalam konstelasi

politik merupakan kekuatan yang

paling penting yaitu seorang

presiden yang tidak mau bertindak

sebagai rubber stamp atau presiden

yang membubuhi capnya belaka.

Faktor semacam ini ditambah dengan tidak adanya anggota partai partai yang
tergabung dalam konstituante untuk mencapai konsensus mengenai dasar
negara untuk undang-undang dasar baru mendorong insinyur Soekarno sebagai
presiden untuk mengeluarkan dekrit presiden 5 Juli yang menentukan berlakunya
kembali undang-undang dasar 1945 dengan demikian masa demokrasi
berdasarkan sistem parlementer berakhir (Budiardjo, 2007).

2. PELAKSANAAN MASA REPUBLIK INDONESIA 2 (1959-1965) 10

yaitu masa demokrasi terpimpin Dekrit presiden 5 Juli dapat
yang dalam banyak aspek telah dipandang sebagai suatu usaha
menyimpang dari demokrasi untuk mencari jalan keluar dari
konstitusional yang secara formil kemacetan politik melalui
merupakan landasanya, dan pembentukan kepemimpinan yang
menunjukkan beberapa aspek kuat. undang-undang dasar 1945
demokrasi rakyat. Ciri-ciri periode membuka kesempatan bagi
ini adalah dominasi dari presiden seorang presiden untuk bertahan
terbatasnya peranan partai politik selama sekurang-kurangnya 5
berkembangnya pengaruh komunis tahun.akan tetapi ketetapan MPRS
dan luasnya peranan ABRI sebagai nomor 3 tahun 1963 yang
unsur sosial politik. mengangkat insinyur Soekarno
sebagai presiden seumur hidup
telah membatalkan pembatasan
waktu 5 tahun ini undang-undang
dasar seorang presiden untuk
dipilih kembali yang ditentukan
oleh undang-undang dasar.

Selain itu banyak tindakan yang menyimpang dari atau menyeleweng terhadap
ketentuan-ketentuan undang-undang dasar. Misalnya tahun 1960 insinyur
Soekarno sebagai presiden membubarkan dewan perwakilan rakyat hasil
pemilihan umum padahal dalam penjelasan UUD 1945 secara eksplisit
ditentukan bahwa presiden tidak mempunyai wewenang untuk berbuat
demikian. Bahkan pimpinan dewan perwakilan rakyat dijadikan menteri dan
dengan demikian ditekankan fungsi mereka sebagai pembantu presiden di
samping fungsi sebagai wakil rakyat (Budiardjo, 2007).

2. PELAKSANAAN MASA REPUBLIK INDONESIA 2 (1959-1965) 11

Hal terakhir ini mencantumkan Selain hal itu terjadi
atau mencerminkan telah penyelewengan di bidang
ditinggalkannya doktrin trias perundang-undangan di mana
politika.dalam rangka ini harus berbagai tindakan pemerintah
perlu dilihat beberapa dilaksanakan melalui penetapan
ketentuan lain yang memberi presiden penpres yang memakai
wewenang kepada presiden dekrit 5 Juli sebagai sumber hukum.
sebagai badan eksekutif untuk
campur tangan di bidang lain Tambahan pula didirikan badan
selain bidang eksekutif. badan ekstra konstitusional seperti
front nasional yang ternyata
dipakai oleh pihak komunis sebagai
arena kegiatan sesuai dengan
taktik komunisme internasional yang
menggagaskan pembentukan front
nasional sebagai persiapan ke arah
terbentuknya demokrasi rakyat
(Budiardjo, 2007).

Partai politik dan pers yang dianggap menyimpang dari rel revolusi ditutup
tidak dibenarkan dan sedangkan politik mercusuar di bidang hubungan luar
negeri dan ekonomi dalam negeri telah menyebabkan keadaan ekonomi jadi
bertambah suram.G30S PKI telah mengakhiri priode ini dan membuka peluang
untuk dimulainya masa demokrasi Pancasila.

3. Pelaksanaan Masa republik Indonesia 3 (1965-1998) 12

yaitu masa demokrasi pancasila yang Dalam usaha untuk meluruskan
merupakan demokrasi konstitusional kembali penyelewengan terhadap
yang menonjolkan sistem presidensil . undang-undang dasar yang telah
terjadi sebelumnya telah diadakan
Landasan formal dari periode ini ialah sejumlah tindakan korektif.
Pancasila undang-undang dasar 1945 Ketetapan MPRS nomor 3 tahun
serta ketetapan ketetapan MPRS. 1963 yang menetapkan masa
jabatan seorang hidup untuk insinyur
Soekarno telah dibatalkan dan
jabatan presiden kembali menjadi
jabatan efektif setiap 5 tahun.

Demokrasi terpimpin dan atas dasar

undang-undang nomor 19 tahun

1964 setelah digantikan dengan

suatu undang-undang baru yang

menetapkan kembali ke asas

kebebasan badan-badan

pengadilan.

Dewan perwakilan rakyat gotong royong diberi beberapa hak kontrol disamping
tetap mempunyai fungsi untuk membantu pemerintah.pemimpinnya tidak lagi
mempunyai status menteri begitu pula tata tertib dewan perwakilan rakyat
gotong royong baru telah meniadakan pasal yg memberi wewenang kepada
presiden untuk memutuskan permasalahan yang tidak dapat mencapai mufakat
antara anggota badan legislative (Budiardjo, 2007).

Golongan karya di mana anggota ABRI memainkan peranan penting diberi
landasan konstitusional yang lebih formal selain itu beberapa hak asasi di
usahakan supaya diselenggarakan lebih penuh dengan memberi kebebasan
lebih luas kepada pers untuk menyatakan pendapat dan kepada partai partai
politik untuk bergerak dan menyusun kekuatan nya terutama menjelang
pemilihan umum 1971. Dengan demikian diharapkan terbinanya partisipasi
golongan-golongan dalam masyarakat di samping diadakan pembangunan
ekonomi secara teratur secara terencana.

3. Pelaksanaan Masa republik Indonesia 3 (1965-1998) 13

Perkembangan lebih lanjut pada Keberhasilan memimpin penumpasan
masa republik Indonesia 3 ini G30S PKI dan kemudian
menunjukkan peranan presiden yang membubarkan PKI dengan
semakin besar. Sudah lambat-laun menggunakan surat perintah sebelas
tercipta pemusatan kekuasaan Maret Supersemar memberikan
ditangan presiden karena presiden peluang yang besar kepada jenderal
Soeharto telah menjelma sebagai Soeharto untuk tampil sebagai tokoh
tokoh yang paling dominan dalam yang paling berpengaruh di
sistem politik Indonesia tidak saja Indonesia. Status ini membuka
karena jabatannya sebagai presiden peluang bagi jenderal Soeharto untuk
dalam sistem presidensial tetapi juga menjadi presiden berikutnya sebagai
karena pengaruhnya dominan dan elit pengganti presiden Soekarno
politik di Indonesia (Budiardjo, 2007).

Perlunya menjaga kestabilan politik
pembangunan nasional dan integrasi
Nasional adalah digunakan alat
pembenaranbagi pemerintah untuk
melakukan tindakan-tindakan politik
termasuk yang bertentangan dengan
demokrasi.

Semula prinsip itu diperlukan untuk melindungi orde baru dari gangguan yang
mungkin timbul dari masa orde baru dengan mewajibkan semua PNS
menimbulkan dan setiap pemilihan umum kemudian setelah orde baru menjadi 5
buah ternyata prinsip realitas tersebut masih tetap digunakan untuk mencegah
prinsip partai-partai politik yang keluar sebagai pemenang dalam pemilu
sehingga gerakan dan orde baru dapat terus berkuasa.

Pada masa ini menunjukkan keberhasilan dalam penyelenggaraan pemilu
pemilu diadakan secara teratur dan berkesinambungan sehingga selama
periode tersebut berhasil diadakan 6 kali pemilu pada tahun 1971, 1977, 1982,
1987, 1992, 1997.

3. Pelaksanaan Masa republik Indonesia 3 (1965-1998) 14

Dari masing-masing dari awal orde Namun ternyata nilai-nilai demokrasi
baru nama mendingan menginginkan tidak diberlakukan dalam pemilu
adanya pemilu ini terlihat dari pemilu tersebut karena tidak ada
dikeluarkannya undang-undang pemilu kebebasan memilih bagi para pemilih
tahun 1969 hanya setahun setelah dan tidak ada kesempatan yang
presiden Soekarno dilantik dengan sama bagi ke-3 organisasi peserta
sebagai presiden oleh MPRS pada pemilu atau untuk memenangkan
tahun 1968 atau 2 tahun setelah itu pemilu.
dilantik sebagai pejabat presiden
pada tahun 1967 hal ini sesuai dengan Hal ini disebabkan karena ini
slogan orde baru pada masa awalnya mendapatkan dukungan dan fasilitas
yaitu melaksanakan undang-undang dari pemerintah sedangkan dua
dasar 1945 secara murni dan konsekuen partai lainnya yaitu partai persatuan
(Budiardjo, 2007). pembangunan dan partai Demokrasi
Indonesia atau PDIP menghadapi
banyak kendala dalam memperoleh
dukungan dari para pemilih.
Terlepas dari semua itu pelaksanaan
pemilu sebanyak enam kali tersebut
telah memberikan pendidikan politik
yang penting bagi rakyat Indonesia.

Keberhasilan pemerintah presiden Soeharto untuk menjadikan Indonesia
swasembada beras pada pertengahan dasawarsa 1980 an dan pembangunan
ekonomi pada masa masa setelah itu ternyata tidak diikuti dengan kemampuan
untuk memberantas korupsi. korupsi kolusi dan nepotisme KKN berkembang
dengan pesat seiring dengan keberhasilan pembangunan ekonomi.keberhasilan
pembangunan ekonomi malah dianggap sebagai peluang untuk melakukan KKN
yang dilakukan oleh para anggota keluarga dan kroni para penguasa baik di
pusat maupun di daerah.

3. Pelaksanaan Masa republik Indonesia 3 (1965-1998) 15

Di bidang politik dominasi presiden Akibat dari semua itu adalah semakin
menguatnya kelompok-kelompok yang
Soeharto telah membuat presiden menentang presiden Soeharto dan
orde baru. Yang menjadi pelopor para
menjadi penguasa mutlak karena penentang ini adalah para mahasiswa
dan para pemuda.gerakan mahasiswa
tidak ada suatu institusi institusi atau yang berhasil menduduki gedung MPR
DPR di Senayan pada bulan Mei 1998
lembaga pun yang dapat menjadi merupakan langkah awal kejatuhan
presiden Soeharto dan tumbangnya
pengawas presiden dan orde baru.
kekuatan mahasiswa yang besar yang
mencegahnya melakukan menyebabkan sulitnya mereka diusir
dari gedung tersebut dan semakin
penyelewengan kekuasaan atau kuatnya dukungan para mahasiswa
dan masyarakat dari berbagai
abuse of power.menjelang daerah di Indonesia terhadap
gerakan tersebut berhasil memaksa
berakhirnya orde baru politik semakin elit politik untuk berubah sikap
terhadap presiden Soeharto.
tidak peduli dengan aspirasi rakyat

dan semakin banyak membuat

kebijakan-kebijakan yang

menguntungkan para kroni dan

merugikan negara dan rakyat banyak

Pimpinan DPR secara terbuka meminta presiden turun kemudian 14 orang menteri
kabinet yang akan dibentuk oleh presiden Soeharto yang berusaha untuk
memenuhi tuntutan mahasiswa.melihat perkembangan politik seperti ini presiden
Soeharto merasa yakin bahwa ia tidak mendapat dukungan yang besar dari
rakyat dan orang-orang dekatnya sendiri sehingga ia kemudian memutuskan
untuk mundur sebagai presiden RI pada tanggal 20 Mei 1998.

Mundurnya Soeharto dari kursi presiden menjadi pertanda dari berakhirnya
masa republik Indonesia 3 yang disusun oleh munculnya republik Indonesia 4
(Budiardjo, 2007).

4. Pelaksanaan Masa republik Indonesia 4 (1998-sekarang) 16

Tumbangnya orde baru membuka

peluang terjadinya reformasi politik

yaitu masa demokrasi pasca reformasi dan demokratisasi di Indonesia.
1988 sampai sekarang, yang cenderung
mengalami banyak perubahan dari Pengalaman orde baru mengajarkan
banyaknya partai politik hingga
pemilihan yang dilakukan secara kepada bangsa Indonesia bahwa
langsung
pelanggaran terhadap demokrasi

membawa kehancuran bagi negara

dan penderitaan rakyat.oleh karena

itu bangsa Indonesia bersifat untuk

sekali lagi melakukan demokratisasi

yakni proses pendemokrasian sistem

politik Indonesia sehingga

kebebasan rakyat terbentuk

kedaulatan rakyat dapat

ditegakkan dan pengawasan

terhadap lembaga eksekutif dapat

dilakukan oleh lembaga wakil rakyat

atau DPR.

Presiden Habibie yang dilantik sebagai presiden untuk menggantikan presiden
Soeharto dapat dianggap sebagai presiden yang akan memulai langkah-
langkah demokratisasi dalam orde reformasi. Oleh karena itu langkah yang
dilakukan pemerintah Habibie adalah mempersiapkan pemilu dan melakukan
beberapa langkah penting dalam demokratisasi. UU politik yang meliputi UU
partai politik UU pemilu dan UU susunan dan kedudukan MPR DPR DPRD yang
baru disahkan pada awal 1999.

UU politik ini jauh lebih demokratis dibandingkan dengan UU politik sebelumnya
sehingga pemilu 1999 menjadi pemilu yang demokratis yang diakui oleh dunia
internasional. Pada masa pemerintahan Habibie juga terjadi demokratisasi yang
tidak kalah pentingnya yaitu penghapusan dwifungsi ABRI sehingga fungsi sosial
politik ABRI dihilangkan. Fungsi pertahanan menjadi fungsi satu-satunya yang
dimiliki TNI semenjak reformasi internal tersebut.

4. Pelaksanaan Masa republik Indonesia 4 (1998-sekarang) 17

Langkah terobosan yang dilakukan peranan DPR sebagai lembaga
dalam proses demokratisasi adalah legislatif di perkuat semua anggota
amandemen UUD 1945 yang dilakukan DPR dipilih dalam pemilu
oleh MPR hasil pemilu 1999 dalam pengawasan terhadap presiden lebih
empat tahap selama 4 tahun yaitu diperketat dan hak asasi manusia
1999 sampai 2002. Beberapa memperoleh jaminan yang semakin
perubahan penting dilakukan kuat.amandemen UUD 1945 juga
terhadap UUD 1945 agar UUD 1945 memperkenalkan pemilihan umum
mampu menghasilkan pemerintahan untuk memilih presiden dan wakil
yang demokratis. presiden secara langsung melalui
pilpres.pilpres pertama dilakukan
pada tahun 2004 setelah pemilihan
umum untuk lembaga legislative
(Budiardjo, 2007).

Langkah demokratisasi berikutnya adalah pemilihan umum untuk memilih kepala
daerah secara langsung Pilkada yang diatur dalam UU no 32 tahun 2004
tentang pemerintahan daerah.undang-undang ini mengharuskan semua kepala
daerah di seluruh Indonesia dipilih melalui Pilkada mulai pertengahan 2005.

Pelaksanaan pemilu legislatif dan pemilihan presiden pada tahun 2004
merupakan tonggak sejarah politik penting dalam sejarah politik Indonesia
modern karena terpilihnya presiden dan wakil presiden yang didahului oleh
terpilihnya anggota anggota DPR, DPD dan DPRD telah menuntaskan
demokratisasi di bidang lembaga-lembaga politik di Indonesia.

18

LEMBAR KER(JLAKPPDES) ERTA DIDIK

Nama :
No Absen :
Kelas :

PETUNJUK:

1.Siapkan alat tulis dan handphone
2.Silahkan tonton video di youtube dengan klik link

https://youtu.be/zrQM9kMoqSc
3.Amati dan identifikasi permasalahan yang ada divideo

tersebut
4.Lalu catat hal-hal yang penting dalam video tersebut
5.Setelah memahami terkait masalah divideo tersebut,

kerjakan lembar kerja yang terlampir dibawah ini.

JADIKAN SETIAP
TEMPAT SEBAGAI
SEKOLAH,
JADIKAN SETIAP
ORANG SEBAGAI GURU

Ki Hadjar Dewantoro

19

LEMBAR KER(JLAKPPDES) ERTA DIDIK

Identifikasi Kasus :
1.Apa penyebab terjadinya peristiwa tersebut?
2.Bagaimana proses terjadinya peristiwa tersebut ?
3.Bagaimana dampak setelah terjadinya peristiwa tersebut?
4.Apakah kejadian tersebut termasuk sejarah sebagai peristiwa?
Alasannya ?
5.Bagaimana jika peristiwa tersebut kembali terjadi pada saat
ini? Solusinya apa jika terjadi?

Hasil pengamatan:

20

DAFTAR ISI

Sodikun. 2019. Budaya Demokrasi. Semarang: Mutiara Aksara.
Suparyanto,Y. 2018. Demokrasi di Indonesia. Klaten: Cempaka Putih.
Budiardjo, M. 2007. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia

Pustaka Utama.