KONFRONTASI DENGAN MALAYSIA

KONFRONTASI DENGAN MALAYSIA

Tengku Abdulrachman Putu Pada 27 Mei 1961 pemimpin Malaya, Tengku
Abdulrachman Putu melontarkan gagasan pembentukan
Federasi Malaysia. Federasi ini meliputi Malaya, Singapura,
Serawak dan Sabah titik gagasan tersebut kemudian
diusulkan kepada perdana menteri Inggris, Harold McMillan
pada Oktober 1961. Munculnya gagasan tersebut menjadi
pemicu konfrontasi indonesia-malaysia.

Sebagai tindak lanjut persiapan Federasi Malaysia, Inggris membentuk komisi
yang dipimpin Lord Cobbold dan beranggotakan Sir Anthony Abell, Sir David
Natherson, Dato Wong Po Nee, dan Enche Gazali Shafle. Komisi tersebut dikenal

dengan sebutan Komisi Cobbold. Tugas komisi tersebut adalah melakukan
penelitian untuk mengetahui pendapat rakyat Sabah dan Serawak.

Menanggapi masalah tersebut, presiden Filipina, Diosdado Macapagal
mencetuskan gagasan Maphilindo (Malaysia - Filipina - Indonesia). Konsep ini
kemudian dibahas pada pertemuan antara presiden Soekarno, Tengku
Abdulrachman Putu, Diosdado Macapagal. Hasil pertemuan tersebut adalah
meminta PBB melakukan penyelidikan mengenai pendapat penduduk Kalimantan
Utara terhadap pembentukan federasi Malaysia.

pada 14 September 1963 PBB menggumumkan hasil penyelidikan tersebut
yaitu sebagian rakyat Sabah dan Serawak setuju dengan pembentukan federasi
Malaysia. Akhirnya pada 16 September 1963 Federasi Malaysia resmi
diproklamasikan titik hari setelah pernyataan berdirinya negara federasi Malaysia
pada 17 september 1963 Indonesia memutuskan hubungan diplomatik dengan
Malaysia.

Pemerintah Indonesia menganggap pembentukan Federasi Malaysia sebagai
proyek neo-kolonialisme Inggris. Proyek ini dianggap membahayakan Indonesia
dan negara-negara Nefo. Dalam rangka konfrontasi tersebut presiden Soekarno
mengumumkan Dwi Komando Rakyat (Dwikora) pada 3 Mei 1964 yang berisi
sebagai berikut

1) Perhebat ketahanan revolusi Indonesia

2) bantu perjuangan rakyat Malaysia untuk membebaskan diri dari nekolim Inggris

Presiden Soekarno membentuk Komando Operasi Tertinggi (KOTI) dan
Komando Mandala Siaga sebagai tindak lanjut pelaksanaan Dwikora. ketua pasukan
tersebut bertugas menyelenggarakan operasi militer dalam rangka mempertahankan
kedaulatan wilayah Indonesia.

Pada 28 Mei 1966, pihak Malaysia dan Indonesia mengumumkan
penyelesaian konflik, setelah mengadakan konferensi di Bangkok.