Laporan Studi Lapangan Kelompok 1 di Dinas Pariwisata Kabupaten Jeneponto

LAPORAN
STUDI LAPANGAN

KELOMPOK 1

PKP BPSDMD PAPUA BARAT
ANGKATAN - II (DUA)
TAHUN 2021

PKP BPSDMD PAPUA BARAT-ANGKATAN II TAHUN 2021
LAPORAN STULA KELOMPOK 1

KELOMPOK - I PKP ANGKATAN II BPSDMD PAPUA BARAT
STUDI LAPANGAN LOCUS DINAS PARIWISATA
KABUPATEN JENEPONTO

KETUA: PKP_24_MARTEHEN KRESTIA KILORENSSY, S.IP
SEKERTARIS: PKP_27_ MIRA MARIA KAMBU, SKM

ANGGOTA

PKP_01_ALBERT NAFTALI TOREMBE, SE
PKP_03_EZROM BATORINDING ,S.HUT, M.SC

PKP_06_CHARLES RIZARD GINUNI, SE
PKP_07_DJONNY MASUMBAUW, SH

PKP_08_ELISABET SENO MATASIK, SE
PKP_12_FRITS YAOHANES YEUYANAN

PKP_14_GRACELINA RUMBINO, S.IP
PKP_16_JEMIMA MEYRIATI SURJATIN BANDI, SH

PKP_21_KURNIAWATI , S.PT
PKP_23_MARJIANUS P. PAULUS KIOATA TAWER , ST

PKP_25_MARTHEN MARTHINUS WANMA, S.Si
PKP_29_MUSTAHA BAHARUDIN

PKP_31_OKTAVIA WELMINCE TRI HANDAYANI
PKP_35_SOFIA NELI IDORWAY, S.IP
PKP_36_SRI RAHAYU ,S.HUT

PKP_38_YANCE DEREK SALMON SESA, S.AP
PKP_39_YULIANUS ISIR, SH

PKP_40_VIKTOR YANSEN KAMBU, S.TP

2

PKP BPSDMD PAPUA BARAT ANGKATAN II TAHUN 2021
LAPORAN STULA KELOMPOK 1

DINAS PARIWISATA KABUPATEN JENEPONTO
PROVINSI SULAWESI SELATAN

A. Profil Organisasi binamu, yang diangkat secara demokratis oleh
“toddo appaka” sebagai lembaga representatif
1. Gambaran umum masyarakat turatea. Mundurnya karaeng
Kabupaten Jeneponto adalah salah satu daerah binamu dari tahta sebagi wujud perlawanan
tingkat ii di provinsi sulawesi selatan, indonesia. terhadap pemerintah kolonial belanda.
Ibu kota Kabupaten Jeneponto berada di Fase ketiga lahirnya undang undang no.
desa bontosunggu. Kabupaten ini memiliki 29 Tahun 1959 diangkatnya kembali raja
luas wilayah 749,79 km2 yang meliputi 11 binamu setelah berhasil melawan penjajah
kecamatan dan berpenduduk sebanyak 415.174 belanda. Kemudian tahun 1863, adalah tahun
Jiwa (data 2020), secara geografis Kabupaten yang bersejarah yaitu lahirnya afdeling
Jeneponto terletak antara 5”16’13” – 5” 39’34” negeri - negeri turatea setelah diturunkan
lintang selatan dan 12” 40’19” – 12” 7’31” bujur oleh pemerintah belanda dan keluarnya
timur. laikang sebagai konfederasi binamu. Tanggal
Secara historis Jeneponto dikategorikan dalam 20 mei 1946, adalah simbol patriotisme
tiga fase dimana : raja binamu (mattewakkang dg raja) yang
Fase pertama november 1863, adalah tahun meletakkan jabatan sebagai raja yang
berpisahnya antara bangkala dan binamu melakukan perlawanan terhadap pemerintah
dengan laikang. Ini membuktikan jiwa belanda. Dengan demikian penetapan hari
patriotisme turatea melakukan perlawanan jadi Jeneponto yang disepakati oleh pakar
yang sangat gigih terhadap pemerintah pemerhati sejarah, peneliti, sesepuh dan
kolonial belanda. Tanggal 29 mei 1929 adalah tokoh masyarakat Jeneponto, dari seminar
pengangkatan raja binamu. Tahun itu mulai hari jadi Jeneponto yang berlangsung pada
diangkat “todo” sebagai lembaga adat yang hari rabu, tanggal 21 agustus 2002 di
refresentatif mewakili masyarakat. Tanggal 1 gedung sipitangarri, dianggap sangat tepat,
mei 1959, adalah berdasarkan undang - undang dan merupakan keputusan yang dapat
no. 29 Tahun 1959 menetapkan terbentuknya dipertanggungjawabkan.
daerah tingkat ii di sulawesi selatan, dan Berdasarkan letaknya maka Kabupaten
terpisahnya takalar dari Jeneponto. Jeneponto berbatasan langsung dengan :
Fase kedua tanggal 1 mei 1863, adalah bulan Sebelah utara : Kabupaten gowa dan takalar
dimana Jeneponto menjalani masa-masa yang Sebelah timur : Kabupaten bantaeng
sangat penting yaitu dilantiknya karaeng Sebelah barat : Kabupaten takalar
Sebelah selatan : laut flores

3

PKP BPSDMD PAPUA BARAT-ANGKATAN II TAHUN 2021
LAPORAN STULA KELOMPOK 1

Gambar 1. Peta Wilayah Kabupaten Jeneponto 2. Visi Dan Misi Daerah
Melihat dari sisi Topografi, Kabupaten Visi :
Jeneponto pada bagian Utara terdiri dari Jeneponto SMART 2023 BERDAYA SAING,
dataran tinggi dengan ketinggian 500 sampai
dengan 1400 meter diatas permukaan laut, MAJU, RELIGIUS & BERKELANJUTAN
bagian tengah dengan ketinggian 100 sampai
dengan 500 meter dari permukaan laut, dan Misi :
pada bagian Selatan meliputi wilayah dataran a) Mengakselerasi perbaikan Indeks
rendah dengan ketinggian 0 sampai dengan Pembangunan Manusia
150 meter atas permukaan laut. Bagian
barat dan utara pada umumnya merupakan b) Meningkatkan kualitas Sumber Daya
pegunungan, dan bagian selatan sebagian Manusia
besar merupakan dataran rendah. Tingkat
kemiringan rata-rata pada wilayah bagian c) Mewujudkan peradaban birokrasi melalui
barat dan utara 40°, dengan rata-rata curah tata kelola pemerintahan yang profesional,
hujan lebih tinggi bila dibanding dengan aspiratif, partisipatif dan transparan.
bagian wilayah lainnya.
d) Melaksanakan pengembangan wilayah dan
pembangunan infrastruktur wilayah secara
merata.

4

PKP BPSDMD PAPUA BARAT ANGKATAN II TAHUN 2021
LAPORAN STULA KELOMPOK 1

e) Meningkatkan perekonomian 3. Landasan Hukum
daerah melalui pengelolaan sumber Dasar pelaksanaan profil daerah yang menjadi lokus
daya daerah dan lingkungan hidup study lapangan antara lain :
secara berkelanjutan dan investasi a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 tahun
yang berkeadilan. 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II
f) Mewujudkan tata kelola di Sulawesi (Lembar Negara RI Tahun 1959 Nomor 74,
keuangan daerah yang efektif, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor : 1822);
efesien, produktif, transparan dan b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8
akuntabel. Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
g) Meningkatkan kualitas Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
kehidupan beragama dan nilai-nilai Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik
budaya Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran
h) Menegakkan supremasi hukum, Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
keamanan dan ketertiban c) Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 4 tahun
2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2016 Nomor 246);
d) Peraturan Bupati Jeneponto Nomor 20 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten
Jeneponto;

4. Locus study lapangan
[Stula]

Mengacu pada ketentuan dan
syarat teknis pelaksanaan
study lapangan melalui
Lembaga Administrasi Negara
[LAN] maka kelompok I PKP
Kantor Dinas Kebuyadaan
dan Pariwisata wilayah
Kabupaten Jeneponto,
Sulawesi Selatan memiliki
tugas untuk melaksanakan
urusan pemerintahan
Kabupaten Jeneponto dalam
bidang budaya dan pariwisata
berdasarkan asas otonomi
daerahnya.
Gambar 2. Persiapan keberangkatan STULA

5

PKP BPSDMD PAPUA BARAT-ANGKATAN II TAHUN 2021
LAPORAN STULA KELOMPOK 1
Melalui kantor Dinas pariwisata ini, berbagai urusan pemerintah daerah terkait bidang pariwisata
dan kebudayaan dilakukan. Adapun tugas Disparbud adalah sebagai pelaksana urusan pemerintah
daerah pada bidang pariwisata dan pelestarian budaya di wilayah kerjanya. Fungsi Disparbud ialah
merumuskan kebijakan bidang pariwisata, kesenian, kebudayaan dan perfilman, penyelenggara
pariwisata dan kebudayaan, pembinaan dan pembimbingan pada pelaku pariwisata dan budaya
di wilayah kerjanya, koordinator UPTD, hingga pelaporan dan koordinasi urusan pariwisata dan
budaya.
Dinas pariwisata dan kebudayaan Kabupaten Jeneponto memiliki struktur organisasi perangkat
daerah sebagai kedudukan jabatan structural yang saling keterkaitan antara dalam komunikasi dan
koordinasi kinerja organisasi tergambar sebagai berikut :

Gambar 3. Struktur Organisasi Dinas Pariwisata Kabupaten Jeneponto
6

PKP BPSDMD PAPUA BARAT ANGKATAN II TAHUN 2021
LAPORAN STULA KELOMPOK 1

Gambar 4. Pemberian Cenderamata dari Peserta PKP Kepada Wakil Bupati Kabupaten Jeneponto

Berangkat dari pemikiran diatas, perencanaan Melihat dinamika kehidupan
pembangunan, baik dilihat dari sisi proses manajemen masyarakat dan kondisi geografis
maupun sebagai sebuah kebijakan, adalah merupakan Jeneponto dengan kearifaan
salah satu instrumen pembangunan yang sangat penting lokalnya sehingga memacu Dinas
karena didalamnya terkandung formulasi visi, misi, Pariwisata Kabupaten Jeneponto
tujuan dan sasaran serta berbagai cara yang dipilih mengembangkan banyak
untuk mencapai tujuan dan sasaran dimaksud. Sesuai inovasi dan terobosan untuk
dengan amanat UU No. 25 Tahun 2004, setiap SKPD harus meningkatkan potensi wisata
memilki Rencana Strategis (Renstra) yang berpedoman berbasis kearifaan local. Kurang
pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah lebih 2 (dua) tahun terakhir
(RPJMD). Dengan kata lain, melalui perencanaan tercatat mengalami peningkatan
pembangunan yang baik akan dapat dihasilkan yang sangat pesat dari publikasi
pelaksanaan pembangunan lebih baik yang diharapkan
dapat memberikan manfaat serta dampak yang jauh lebih akibat
besar pula. Dalam kaitannya dengan itu, sebagai unsur
pelaksana Pemerintah Kabupaten Jeneponto di bidang
pariwisata, maka dengan sendirinya Dinas Pariwisata
mengemban tugas dan tanggung jawab agar proses
perencanaan pembangunan di Kabupaten Jeneponto dapat
berjalan dengan baik, tersusun secara sistematis, sinergis
dan komprehensif sehingga sepenuhnya mengarah kepada
percepatan pembangunan daerah.

7

PKP BPSDMD PAPUA BARAT-ANGKATAN II TAHUN 2021
LAPORAN STULA KELOMPOK 1

B. LESSON LEARNT HASIL STUDI LAPANGAN DINAS PARIWISATA
KABUPATEN JENEPONTO

Gambar 5. Foto Wakil Bupati bersama Peserta PKP di Kantor Bupati Kabupaten Jeneponto
1. Peran Kepemimpinan
a) Sebagai teladan yang baik (Penyambutan dan Pelayanan tamu secara baik dan Profesinal)
b) Kepemimpinan yang kuat dan konsisten (Strong Leadership) dari pimpinan Daerah Bupati dan

Wakil Bupati Kabupaten Jeneponto;
c) Sesama pimpinan saling kompak dan mendukung satu sama lain (Team Work) dan mampu

mengelola konflik dalam organisasi guna meningkatkan kinerja organisasi;
d) Semangat perubahan dan semangat reformasi birokrasi;
e) Mengedepankan strategi adaptif dalam menyelesaikan kendala atau permasalahan.
8

PKP BPSDMD PAPUA BARAT ANGKATAN II TAHUN 2021
LAPORAN STULA KELOMPOK 1

f) Tanggap dengan situasi dan mampu menganalisis permasalahan
dan langkah dan solusi penanganan masalah dengan segera
membentuk tim kerja antar Organisasi Perangkat Daerah;

g) Menempatkan orang sesuai dengan tempat dan yang memiliki
attitude dan komitmen kerja yang baik, (tepat dalam memilih
personil team);

h) Membangun dan menjaga komunikasi yang efektif dalam Team
Work dan Stakeholder terkait.

2. Kompetensi dan pemberdayaan SDM
Dinas pariwisata Kabupaten Jeneponto dibentuk berdasarkan
Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor : 4 Tahun 2008
tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis
Daerah Kabupaten Jeneponto.
Mengingat kedudukan dan fungsinya yang sedemikian penting
dan strategis, maka diperlukan pegawai yang profesional dalam
arti memiliki kemampuan dan keahlian khusus dalam rangka
memberikan pelayanan yang optimal berbasis teknologi dan disiplin
ilmu lainnya. Adapun jumlah Pegawai di Kantor Dinas Pariwisata
Kabupaten Jeneponto 25 orang.
Potensi wisata yang mulai di kenal belakangan ini di Kabupaten
Jeneponto adalah portensi wisata bukit gantarang buleng. Lokasi
wisata ini merupakan wisata alam yang menarik karena didalamnya
menyimpan potensi alam antara lain adanya bentukan batu alam
sarang lebah, gua jodoh dan pohon unik tapak kaki turunan raja
Binamu, mitos serta air terjun alami. Kab. Jeneponto mempunyai
keunikan tersendiri serta memiliki keterkaitan sejarah dengan
berbagai masyarakat diberbagai wilayah propinsi sulawesi
selatan dan nusantara masa lampau. Sumber daya manusia yang
unggul tangguh dan berkualitas baik secara fisik dan mental akan
berdampak positif tidak hanya terdapat peningkatan daya saing dan
kemandirian bangsa. Namun juga dalam mendukung pembangunan
nasional bangunan pariwisata tempat destinasi yang cukup bagus
kemudian bangun masyarakatnya mendapat pendapatan sendiri.
Kepala Dinas Pariwisata Jeneponto Elly Isriani Arief menerangkan
kunjungannya ke senjai dalam rangka belajar mengenai
pengembangan promosi dan ekonomi.

9

PKP BPSDMD PAPUA BARAT-ANGKATAN II TAHUN 2021
LAPORAN STULA KELOMPOK 1

3. Pembangunan Jejaring Kerja Dan Kolaborasi unsur saja. Komitmen dan sinergi
Pemangku Kepentingan antar unsur satu dengan unsur
lainnya menjadi kunci utama.
Pembangunan pariwisata yang berkelanjutan di Indonesia Dinas Pariwisata Kabupaten
tidak pernah bisa berjalan sendiri, perlu adanya kerja sama Jeneponto memiliki berbagai
dalam pengembangan pariwisata. Pembangunan sumber peluang yang dapat menunjang
daya manusia, sumber daya alam, infrastruktur, sosial dan pengembangan pariwisata.
budaya perlu dibangun antara pihak-pihak yang berkaitan Peluang-peluang dimaksud,
dengan pengembangan pariwisata. antara lain lebih mengoptimalkan
Kekuatan pengembangan potensi Desa dan kawasan sumber daya yang tersedia pada
perdesaan perlu didukung oleh semua unsur. Pengembangan dinas pariwisata dengan potensi
potensi Desa dan Kawasan Perdesaan tak bisa dilakukan satu sumber daya eksternal selaku
pemangku kepentingan bidang
Gambar 6. Model Pentahelix pariwisata.

Dalam mengembangkan
dan mengelola pariwisata di
Kabupaten Jeneponto, Pemerintah
Daerah melalui Dinas Pariwisata
menggunakan model konsep
pentahelix atau multipihak dimana
unsur Pemerintah, akademisi,
badan atau pelaku usaha,
masyarakat atau komunitas,
dan media bersatu padu
berkoordinasi serta berkomitmen
untuk mengembangkan potensi
lokal Desa dan kawasan
perdesaan. Potensi lokal Desa dan
kawasan perdesaan yang tetap
mengedepankan kearifan lokal
dan bersumber daya lokal.

Konsep Pentahelix merupakan
salah satu tawaran dari
Kementerian Pariwisata terkait
dengan pengembangan pariwisata
di Indonesia. Tertuang dalam
Peraturan Menteri (Permen)
Pariwisata Republik Indonesia
No 14 tahun 2016 Tentang
Pedoman Destinasi Pariwisata
yang berkelanjutan. Tujuannya
untuk memastikan dan kualitas
aktivitas, fasilitas, pelayanan dan

10

PKP BPSDMD PAPUA BARAT ANGKATAN II TAHUN 2021
LAPORAN STULA KELOMPOK 1

Gambar 7. Papan Nama Kantor Dinas Pariwisata Kabupaten Jeneponto

menciptakan pengalaman Provinsi, Daerah Kabupaten/Kota, Dinas Pariwisata,
serta nilai manfaat pariwisata. Kecamatan, dan Pemerintah Desa beserta masyarakat
Pihak-pihak yang dimakasud sebagai ujung tombaknya.
dalam Konsep Pentahelix c) Komunitas
adalah : Pihak ketiga atau swasta yang punya tujuan membangun
pariwisata Indonesia.
a) Pebisnis d) Akademisi
Yang dimaksud adalah semua Dianggap sebagai salah satu stakeholder yang penting,
pihak yang berkepentingan sebagai konsultan pengembangan pariwisata. Berasal dari
bekerja sama untuk perguruan tinggi, dianggap mengetahui teori dan konsep
mengembangkan bisnis ideal pembangunan pariwisata. Dan sebagai salah satu
melalui pariwisata. Salah wujud pengabdian seorang akademisi perguruan tinggi,
satu contohnya, PHRI bermanfaat bagi masyarakat sekitar, khususnya desa.
(Perhimpunan Hotel dan e) Media
Restoran Indonesia) dan Salah satu stakeholder yang penting, karena pembangunan
masih banyak lainnya bentuk pariwisata wajib dipublikasikan menjadi kabar berita
bisnis yang berkaitan dengan dan disebar via media online atau offline. Pemberitaan
pariwisata. pembangunan pariwisata akan sangat cepat berdampak
positif kepada masyarakat apabila menggandeng dan kerja
b) Pemerintah sama dengan media massa sebagai publikasi kegiatan
Dalam hal ini ditujukan pada pariwisata.
para pemangku kepentingan,
Pemerintah Pusat, Pemerintah 11

PKP BPSDMD PAPUA BARAT-ANGKATAN II TAHUN 2021
LAPORAN STULA KELOMPOK 1

Gambar 8. Arahan oleh Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Jeneponto

Salah satu model pengembangan wisata pariwisata dan kebudayaan Kabupaten Jeneponto
berbasis kearifan lokal di Kabupaten berbasis kearifan local sehingga jumlah
Jeneponto, menggunakan konsep pentahelix, pengunjung meningkat dan berpengaruh kepada
menurut Kepala Dinas Pariwisata Elly Isriani sector pembangunan daerah lainnya. Tentunya
Arief adalah merangkul pelaku usaha atau tetap memperhatikan manajemen mutu dalam
pebisnis destinasi dan stakeholder dalam pengawasan dan pengendalian system pelayanan
kegiatan bertajuk pelatihan pengelolaan desa publik.
wisata.  
a) Perancangan
Desa wisata merupakan komunitas
masyarakat yang terdiri dari penduduk suatu Pengidentifikasian, dalam tahapan
wilayah dengan jumlah terbatas yang bisa pengindentifikasian wisata berbasis kearifan
saling berinteraksi secara langsung dibawah lokal Kabupaten Jeneponto, yang dilakukan oleh
pengelolaan berstandar Cleanliness, Health Dinas Pariwisata adalah :
and Safety (CHS).
1) mengidentifikasi sumberdaya aparatur
4. Penerapan Manajemen Mutu Dalam pemerintah baik kapasitas kualitas maupun
Pengawasan Dan Pengendalian kuantitasnya. Mulai pemerintah daerah tingkat
Pelayanan Publik Kabupaten (dinas), distrik dan kampung

Dalam pelaksanaan studi lapangan, kelompok 2) mengidentifikasi potensi/spot wisata daerah
I (satu) telah melakukan komunikasi dengan mendatangi pemerintah distrik (11
dengan para pihak tentang kiat-kiat capaian Distrik) dan para kepala kampungnya.

12

PKP BPSDMD PAPUA BARAT ANGKATAN II TAHUN 2021
LAPORAN STULA KELOMPOK 1

Gambar 9. Penyampaian Materi oleh Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Jeneponto

Pencarian informasi, dalam tahapan ini pemerintah dengan mengunjungi dan
menggunakan momentum bertatap muka saat mendatangi mengadopsi setiap penerapan
pemerintah distrik bersama kepala kampungnya langsung saling standar tertentu sehingga
sering tentang betapa pentingnya dan pengaruhnya pariwisata wisata didaerah tertentu telah
terhadap kemajuan daerahnya kedepan. Didalamnya juga berkembang dan maju.
menggali informasi-informasi wisata disetiap kampung. Menentukan Gap, Didalamnya
Pemetaan proses, pada tahapan ini pemerintah memandang juga melakukan komitmen-
perlu untuk melakukan komunikasi lintas sector terutama komitmen kerja dengan para
dengan pemerintah provinsi untuk membantu memberikan penggiat dan pemerintah
alternative solusi soal stakeholder mana yang memiliki kapasitas kampung soal kemana
dan kapabilitas dalam bidang pariwisata serta melakukan dan bagaimana pariwisata
komunikasi dengan pihak perguruan tinggi untuk membantu Jeneponto diangkat., dan
dalam perancangan Fisibility study (Fs) terhadap potensi/spot Pengidentifikasian tindakan/
wisata berbasis kearifan local berdasarkan informasi masyarakat upaya, dalam tahapan ini
kampung. Akhirnya dijumpai 22 kepala kampung yang bersedia pemerintah hadir sebagai
dan berkomitmen dalam mengembangkan pariwisata berbasis fasilitator dalam setiap
kearifan local. Baik sumberdaya masyarakatnya maupun tindakan/upaya pariwisata
kebijakan penganggaran yang bersumber dari dana kampung. yang dilakukan dengan dengan
Pengadopsian-penerapan standar tertentu, dalam tahapan mendorong dan memotifasi
ini pemerintah mulai membuka diri menerima setiap masukan masyarakat kampung.
dan saran stake holder dan penggiat pariwisata bersertifikasi

13

PKP BPSDMD PAPUA BARAT-ANGKATAN II TAHUN 2021
LAPORAN STULA KELOMPOK 1

b) Pelaksanaan

Penyusunan rencana,
dalam penyusunan rencana
pariwisata pemda melibatkan
pihak konsultan yang
memiliki kapasitas dengan
bantuan informasi dari dinas
pariwisata provinsi serta pihak
akademisi dan mahasiswa
dengan memanfakan program
tridarma perguruan tinggi.

Pembuatan prosedur, dalam Jeneponto seperti pakuyuban duta wisata [PADUPA], Ana GENPI
pelaksanaan sudah tentu [anak-anak millenial] dan lainnya. Hadir sebagai fasilitator,
menetapkan komitmen kerja pemerintah juga menyediakan wahana tahunan dengan maksud
bagi para pihak dan dalam terus memacu dan menggerakan pariwisata local Jeneponto
tahapan perencanaan ini dengan melombakan inovasi wisata dari setiap kelompok maupun
juga tentunya melahirkan perwakilan kampung wisatanya.
bebereapa dokumen-dokumen c) Penilaian
acuan dan procedural Penilaian internal, dalam tahapan penilaian ini pemerintah juga
pariwisata dilaksnakan. melakukan kerja sama dengan pihak konsultan pariwisata terbaik
yang merupakan kepanjangan tangan pemerintah pusat didaerah
Pelaksanaan rencana, Sulawesi selatan guna ikut memantau dengan mengendalikan
dalam pelaksanaannya tetap bahkan juga membantu memberikan masukan-masukan
mendorong masyarakat guna kostruktif dalam pengembangan pariwisata berbasic kearifan
melakukan setiap aktifitas local dengan tetap mengedepankan ekowisatanya secara berkala.
penunjang dalam memback up Jikalau ditemukan masalah prinsip maka sudah tentu melakukan
setiap kunjungan para wisata perbaikan jika diperlukan.
seperti keunikan kuliner,
sofenir, etika penyambuatan 5. Pemanfaatan Teknologi Informasi
tamu dalam lain sebagainya. Penggunaan teknologi atau media informasi yang dilakukan
Dalam pelaksanaannya oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Jeneponto Propinsi Sulawesi
pemerintah hadir terus sebagai Selatan dalam pengembangan dan mempromosikan pariwisata
pengendaliandalampenerapan secara luas, sehingga dapat menarik minat wisatawan baik
pelaksanaan berdasarkan
hasil perencanaan. Guna
tetap memacu dalam
menggerak potensi wisata
maka pemerintah juga terus
giat membentuk beberapa
kelompok-kelompok atau
pakuyuban sebagai wadah
untuk mempromosi potensi
wisata local lewat berbagai
media. Keanggotaannya
merupakan putra-putri

14

PKP BPSDMD PAPUA BARAT ANGKATAN II TAHUN 2021
LAPORAN STULA KELOMPOK 1

b) Paguyuban Duta
Pariwisata (PADUPA)

manca negara dan lokal belum secara maksimal menggunakan Setiap tahunnya Dinas
perangkat teknologi seperti pada daerah-daerah maju lainnya. Pariwisata melakukan ajang
Dimana teknologi informasi yang digunakan adalah berupa : pemelihan terhadap anak-anak
a) Media Informasi Facebook; muda usia 16 – 25 tahun yang
b) Media Informasi WhatsApp; terdiri dari wanita (tululona)
c) Media Informasi Instagram; dan dan pria (tulukana) sebutan
d) Media informasi Youtube. khusus dari daerah Jeneponto.
Dalam upaya mempromosikan pariwisata dengan menggunakan Dengan kriteria penilaian
media sosial diatas, Dinas Pariwisata membentuk beberapa yaitu:
kelompok penggerak yang terdiri dari para anak-anak muda yang 1) Bagaimana kemampuan
ada pada kecamatan dan desa yaitu : ilmu mereka dalam mengetahui
a) Generasi Pesona Indonesia (GENPI) kecamatan atau desa dimana
Kelompok atau wadah ini semuanya terdiri dari anak-anak muda meraka tinggal tentang
yang dikordinir oleh Dinas Pariwisara dan tugasnya ialah : mereka keunggulan pariwisata yang ada;
yang akan berpikir dan menganalisa mana saja objek-objek 2) Kemampuan mereka dalam
wisata yang ada pada Kabupaten Jeneponto untuk diangkat atau berkomunikasi,karenapariwisata
diuploud pada media sosial tersebut, sehingga dapat diketahui itu harus mampu berkomunikasi
dan dilihat oleh publik atau wisatawan yang ingin berkujung ke dengan semua kalangan yang
Kabupaten Jeneponto. ada untuk mempromosikan atau
menyapaikan hal-hal tentang
pariwisata;
3) Telenta yang dimiliki dan harus
memiliki sikap yang baik yang
ini menjadi sesuatu sikap dalam
menawarkan sesuatu yang ada
pada kecamatan atau daerah
mereka kepada orang lain.
Serta dalam memberikan
penilaian Dinas Pariwisata
bekerja sama dengan AKWINDO
untuk melakukan penilaian
secara profesional untuk
mendapatkan pengesahan secara
legal.
Dengan mempromosikan Dinas
pariwisata Jeneponto mengacu
pada Tiga moto dari kementrian
pariwisata dengan melakukan
kolaborasi adalah inovasi bahwa
lakukanlah inovasi dengan
apapun sehingga mencapai
sesuatu yang lebih baik lagi.

15