KEBIJAKAN FASILITASI IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERAKOHOL
TUJUAN PEMBELAJARAN Peserta diharapkan mampu memahami kebijakan dan tata cara pemeriksaan dokumen dan verifikasi dokumen dalam perijinan Minuman Beralkohol.
֎ DASAR HUKUM ֎ FILOSOFI MINUMAN BERALKOHOL ֎ PENGERTIAN UMUM ֎ PENGGOLONGAN MINUMAN BERALKOHOL ֎ TATA CARA PENJUALAN ֎ LARANGAN PENJUALAN ֎ POLA DISTRIBUSI ֎ SANKSI ֎ KEWENANGAN PENERBITAN PERIJINAN OUTLINE PEMBELAJARAN
DASAR HUKUM 1) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan 2) Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 3) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perizinan Ber usaha Berbasis Resiko 4) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan 5) Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan M inuman Beralkohol 6) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Pe ngawasan terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol dan perubahan-perubahannya 7) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha terintegrasi secara Elektronik di Bidang Perdagangan 4
DASAR HUKUM 8) Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 3 Tahun 2020 tentang Retribusi Daerah (Lem baran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Ka bupaten Banggai Nomor 134); 9) Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Penjualan Minuman Beralk ohol 5
6 Merupakan barang yang dalam pengawasan dan menyangkut kemaslahatan masyarakat sehingga perlu pengaturan khusus terkait tata niaga dan peredarannya Pengaturan Minol tertuang pada UU No 7/2014 tentang Perdagangan, PP No. 05/2021, PP No 29/2021, Perpres 74/2013, Permendag No.20/2014,Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 3 Tahun 2020 tentang Retribusi Daerah Prinsip tata niaga minol adalah traceability penjual, traceability konsumen, dan traceability wilayah pemasaran yaitu setiap distributor, subdistributor, pengecer dan penjual langsung memiliki izin sesuai wilayah pemasarannya.
Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C2H5OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi (Perpres No. 74 Tahun 2013 Pasal 1). 7 Minuman Beralkohol Tradisional adalah Minuman Beralkohol yang dibuat secara tradisional dan turun temurun yang dikemas secara sederhana dan pembuatannya dilakukan sewaktu-waktu, serta dipergunakan untuk kebutuhan adat istiadat atau upacara keagamaan (Perpres No. 74 Tahun 2013 Pasal 2). DEFINISI
The Ministry of Trade of the Republic of Indonesia PENGGOLONGAN MINUMAN BERALKOHOL Golongan A (>0%- 5%) Bir, bir hitam, Minuman beralkohol berkarbonasi,dst Golongan B (>5%- 20%) White Wine, red whine, sparkling wine,dst Golongan C (>20%- 55%) Vodka, tequila, sopi manis/liquers, cognac, dst
Pengecer Gol A Pelaku Usaha Minuman Beralkohol 9 IMPORTIR TERDAFTAR MB (IT-MB) dan PRODUSEN DALAM NEGERI Gol A ,B, C Distributor Gol A ,B, C Sub Distributor Gol A ,B, C SUB Penjual Langsung Gol A ,B, C HYPERMARKET Pengecer Gol A ,B, C
The Ministry of Trade of the Republic of Indonesia Pola Distribusi Minuman Beralkohol Telah berusia 21 tahun Atau lebih yang dibuktikan dengan KTP PERMENDAG NO.20 TAHUN 2014 dan PERMENDAG NO.6 TAHUN 2015 dan PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERDAGANGAN DALAM NEGERI NOMOR : 04/PDN/PER/4/2015 tentang Petunjuk teknis Pelaksanaan Pengendalian, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol Golongan A. DISTRIBUTOR PENJUAL LANGSUNG Gol A PENGECER Gol A Jika Distributor tidak ada Sub Distributor • Hotel, Bar dan Restoran yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundangundangan di bidang kepariwisataan • Tempat tertentu yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota dan Gubernur untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta • Toko Pengecer (Supermarket, Hypermarket) • Tempat tertentu yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota dan Gubernur untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta Konsumen Akhir IMPORTIR TERDAFTAR (IT-MB) PRODUSEN DALAM NEGERI PENJUAL LANGSUNG Gol A • Hotel, Restoran, Bar • harus memiliki Indentitas dan terdaftar di Koperasi, badan usaha daerah, atau kelompok usaha bersama yang telah mendapat persetujuan dari Bupati/Wali Kota setempat, atau Gubernur untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta. • Koperasi, badan usaha daerah, atau kelompok usaha bersama di Kawasan/lokasi/objek pariwisata dapat bekerja sama dengan Hotel, Bar, Restoran dan/atau memperoleh Minuman Beralkohol dari toko pengecer yang memiliki Surat Keterangan Pengecer Minuman Golongan A (SKP-A) Kawasan/lokasi/objek pariwisata Wisatawan Asing dan Domestik (21 tahun) Toko Bebas Bea (TBB) PENGECER MB Gol A,B,C SUB DISTRIBUTOR Gol A, B, C Lokasi Penjualan
The Ministry of Trade of the Republic of Indonesia Tata Cara Penjualan Minuman Beralkohol Lokasi Penjualan : (Pasal 14) a. penjualan minol untuk diminum langsung di tempat hanya dapat dijual di hotel, restoran dan bar; b. penjualan minol secara eceran hanya dapat dijual oleh pengecer, pada Toko Bebas Bea (TBB), supermarket/ hypermarket. c. Tempat tertentu yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota dan Gubernur untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta Konsumen Minuman Beralkohol : (Pasal 15) Penjualan minol hanya dapat diberikan oleh pramuniaga kepada konsumen yang telah berusia 21 thn keatas dengan menunjukkan identitas diri. Mekanisme Penjualan Pengecer (Pasal 16) a. pengecer wajib untuk menempatkan minol pada tempat khusus/tersendiri dan tidak bersama dengan produk lain b. melarang pembeli meminum langsung di lokasi penjualan c. pembelian hanya dapat dilayani oleh petugas/pramuniaga.
The Ministry of Trade of the Republic of Indonesia 12 Larangan Penjualan Dilarang memperdagangkan di lokasi atau tempat yang berdekatan dengan : a.Gelanggang remaja, kaki lima, terminal, stasiun, kios-kios kecil, penginapan remaja, dan bumi perkemahan; b.Tempat ibadah, sekolah, rumah sakit; c.Tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota atau Gubernur untuk DKI Dilarang mengiklankan Minuman Beralkohol pada media massa apapun. Dilarang menjual Minuman Beralkohol secara daring. ITMB, Distributor, Subdistributor dilarang Memperdagangkan langsung kepada konsumen
Bupati/Walikota dan Gubernur untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap produksi, peredaran dan penjualan Minuman Beralkohol Tradisional untuk kebutuhan adat istiadat atau upacara keagamaan di wilayah kerja masing-masing. (Perpres 74/2013 Pasal 8) Pengawasan terhadap peredaran dan penjualan Minuman Beralkohol dilakukan terhadap IT-MB, Distributor, Sub Distributor, Pengecer, dan Penjual Langsung dilakukan oleh Tim Terpadu yang diketuai oleh Kepala Dinas di bidang perdagangan dengan mengikutsertakan Aparat Kepolisian sebagai unsur pendukung (Permendag 20. Tahun 2014 Pasal 33).
The Ministry of Trade of the Republic of Indonesia Pelaksana Pengawasan (Tim Terpadu) 14 DIRJEN PERDAGANGAN LUAR NEGERI (DAGLU) MENTERI PERDAGANGAN DIRJEN PERDAGANGAN DALAM NEGERI (PDN) Tim yang terdiri atas : a. Dinas yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang perdagangan; b. Dinas yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang perindustrian; c. Dinas yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang kesehatan; d. Dinas yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang pariwisata; e. Dinas yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang keamanan dan ketertiban; f. Balai Pengawasan Obat dan Makanan sesuai wilayah kerjanya; dan g. Dinas dan atau instansi terkait lainnya. DIRJEN PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TERTIB NIAGA (PKTN) GUBERNUR BUPATI WALIKOTA Didukung oleh aparat kepolisian
15 • Sanksi administratif berupa pencabutan penetapan IT-MB dan/atau pencabutan SIUP/SK MB. • Sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku terhadap penjualan MB diluar dari tempat yang ditetapkan dan/atau tidak mempunyai SIUP/SK-MB. Sanksi
2. PROSES PERIZINAN
Kewenangan Penerbitan Perizinan Beralkohol Pemerintah Pusat ■ Surat Keterangan Minuman Beralkohol untuk Importir Terdaftar (SK ITMB), ■ SK MB Distributor dan Subdistributor Gol A,B,C; ■ SK Pengecer Minuman Beralkohol Gol A (SKP A) ■ SK Penjual Langsung Minuman Beralkohol Gol A (SKPL-A) Pemerintah Provinsi Surat Keterangan Toko Bebas Bea Minuman Beralkohol (SK TBB MB) Pemerintah Kab./Kota ■ Surat Keterangan Pengecer Minuman Beralkohol Golongan B dan C (SKP B&C) ■ Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C (SKPL B&) 17
OSS RBA SIPT KEMENDAG KBLI 46333 untuk Distributor Minuman Beralkohol (SKMB Distributor) Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (Non KBLI) PB - UMKU KBLI 47221 untuk Pengecer Minuman Beralkohol Golongan A (SKP A) KBLI 46333 untuk Sub Distributor Minuman Beralkohol (SKMB Sub Distributor) Surat Keterangan Importir Terdaftar Minuman Beralkohol Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan A (SKPLA) Pemenuhan Persyaratan dan verifikasi Pengajuan & Penerbitan Pengajuan Perizinan Minuman Beralkohol
Alur Perizinan pada SIPT Kemendag Daftar NIB di OSS Daftar Hak Akses di SIPT dengan NIB dan NPWP (SLA: 2 Hari Kerja) Masuk ke akun hak akses dengan Username dan Password yang telah dikirim ke email terdaftar Pilih jenis perizinan yang akan Diajukan (ITMB, SKMB Distributor, SKMB Subdistributor, SKP-A, SKPL-A) Isi Data secara lengkap dan unggah Dokumen Persyaratan Submit Draft Permohonan Perbaiki permohonan sesuai dengan catatan penolakan dan submit ulang Verifikasi Dokumen (SLA: 5 Hari Kerja) Izin Diterbitkan Dokumen dan data yang diinput dinyatakan lengkap dan benar Dokumen dan data yang diinput tidak lengkap dan belum benar Ya Tidak
Syaratperizinanpada oss.go.id dan sipt.kemendag.go.id The Ministry of Trade of the Republic of Indonesia Jenis Perizinan Syarat Surat Keterangan MB (SKMB) untuk Distributor KBLI 46333 1. Skala Usaha Menengah/Besar; 2. Badan Hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) 3. Surat penunjukan sebagai Distributor dari produsen dan/atau IT-MB; 4. Rekomendasi dari Gubernur dalam hal ini Kepala Dinas Provinsi untuk setiap Provinsi wilayah pemasaran, yang didukung dengan Berita Acara Penelitian Lapangan dari Dinas Kabupaten/Kota tempat domisili perusahaan (Wajib untuk golongan B & C); 5. Tanda Daftar Gudang (TDG); 6. Permohonan SIUP-MB untuk Distributor Minuman Beralkohol Golongan A dikecualikan dari persyaratan Rekomendasi Gubernur & BAPL
SKMB DISTRIBUTOR Surat Penunjukan Nomor dan tanggal surat penunjukkan Wilayah pemasaran
SKMB DISTRIBUTOR Surat Rekomendasi Dinas Provinsi BAPL Dinas Kab/Kota
Halaman 2 Produk Cetakan PB-UMKU Halaman 1 Produk Cetakan PB-UMKU
24
Syaratperizinanpada oss.go.id dan sipt.kemendag.go.id The Ministry of Trade of the Republic of Indonesia Jenis Perizinan Syarat SKMB untuk Sub Distributor KBLI 46333 1. Skala Usaha Menengah/Besar 2. Badan usaha yang berbentuk badan hukum (PT), perseorangan atau persekutuan; 3. Surat penunjukan sebagai Sub Distributor dari Distributor Minuman Beralkohol; 4. Tanda Daftar Gudang (TDG).
SKMB Sub Distributor Surat Penunjukan Tanda Daftar Gudang Nomor dan tanggal surat penunjukkan Wilayah pemasar an Masa berlaku
Syaratperizinanpada oss.go.id dan sipt.kemendag.go.id The Ministry of Trade of the Republic of Indonesia Jenis Perizinan Syarat SKP-A (Supermarket/ Hypermarket) KBLI 47221 1. Skala usaha Menengah/Besar 2. Permohonan SKP-A untuk supermarket dan hypermarket dapat dilakukan oleh perusahaan yang berbentuk badan hukum, perseorangan atau persekutuan; 3. surat penunjukan dari Distributor atau Sub Distributor sebagai Pengecer; 4. NIB dengan KBLI 47111 (Supermarket/Hypermarket)
SKP-A IUTM/IUTS Surat Penunjukan Ttd dan cap perusahaa n
29
Syaratperizinanpada oss.go.id dan sipt.kemendag.go.id The Ministry of Trade of the Republic of Indonesia Jenis Perizinan Syarat SK MB untuk ITMB (Non KBLI) 1. Badan Hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas; 2. Surat penetapan IT-MB dari Kementerian Perdagangan (diterbitkan oleh Ditjen Daglu); 3. Tanda Daftar Gudang (TDG); 4. Rencana penjualan Minuman Beralkohol 1 (satu) tahun ke depan.
SK IT-MB Rencana Penjualan 1 Tahun Ke Depan Surat Penetapan Sebagai IT-MB Nomor penetapan IT Masa berlaku
32
Syaratperizinanpada oss.go.id dan sipt.kemendag.go.id The Ministry of Trade of the Republic of Indonesia Jenis Perizinan Syarat SKPL-A (Non KBLI) 1. Permohonan SKPL-A untuk Penjual Langsung dapat dilakukan oleh perusahaan yang berbentuk badan hukum, perseorangan atau persekutuan; 2. Memiliki Perizinan Berusaha di sektor pariwisata (KBLI Hotel, Bar, dan Restoran); 3. surat penunjukan dari distributor atau Sub Distributor sebagai Penjual Langsung.
34
SKPL-A TDUP Surat Penunjukan
OSS RBA Pemerintah Provinsi Pemerintah Kabupaten / Kota KBLI 47221 untuk Pengecer Minuman Beralkohol pada Toko Bebas Bea (SKMB TBB) KBLI 47221 untuk Pengecer Minuman Beralkohol Golongan B & C (SKP B&C) Surat Keterangan Penjual Langsung Golongan B & C (SKPL B & C) (Non KBLI / PB UMKU) Pengajuan, Pemenuhan Komitmen/Persyaratan, Verifikasi Persyaratan dan Penerbitan Pengajuan Perizinan Minuman Beralkohol
Syaratperizinanpada oss.go.id The Ministry of Trade of the Republic of Indonesia Jenis Perizinan Syarat Surat Keterangan Pengecer Minuman Beralkohol Golongan B & C (SKP B&C) KBLI 47221 1. Skala Usaha Menengah/Besar 2. Permohonan SKP B & C dapat dilakukan oleh perusahaan yang berbentuk badan hukum, perseorangan atau persekutuan; 3. surat penunjukan dari distributor atau Sub Distributor sebagai Pengecer Minuman Beralkohol. 4. Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) bagi perusahaan yang melakukan perpanjangan
Syaratperizinanpada oss.go.id The Ministry of Trade of the Republic of Indonesia Jenis Perizinan Syarat Surat Keterangan Pengecer Minuman Beralkohol untuk TBB KBLI 47221 1. Skala usaha Menengah/Besar 2. Badan Hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) 3. surat penunjukan dari IT-MB kepada Toko Bebas Bea sebagai Pengecer Minuman Beralkohol. 4. Surat Izin Toko Bebas Bea dari Menteri Keuangan 5. Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) bagi perusahaan yang melakukan perpanjangan
Syaratperizinanpada oss.go.id The Ministry of Trade of the Republic of Indonesia Jenis Perizinan Syarat SKPL-B & C 1. Permohonan SKPL-B & C untuk Penjual Langsung dapat dilakukan oleh perusahaan yang berbentuk badan hukum, perseorangan atau persekutuan; 2. Memiliki Perizinan Berusaha di sektor pariwisata (KBLI Hotel, Bar, Restoran, dan Tempat tertentu yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota dan Gubernur untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta); 3. surat penunjukan dari distributor atau Sub Distributor sebagai Penjual Langsung Minuman Beralkohol. 4. Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) bagi perusahaan yang melakukan perpanjangan
40
RETRIBUSI IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL The Ministry of Trade of the Republic of Indonesia Jenis Perizinan Syarat SKPL-B & C 1. Permohonan SKPL-B & C untuk Penjual Langsung dapat dilakukan oleh perusahaan yang berbentuk badan hukum, perseorangan atau persekutuan; 2. Memiliki Perizinan Berusaha di sektor pariwisata (KBLI Hotel, Bar, Restoran, dan Tempat tertentu yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota dan Gubernur untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta); 3. surat penunjukan dari distributor atau Sub Distributor sebagai Penjual Langsung Minuman Beralkohol. 4. Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) bagi perusahaan yang melakukan perpanjangan
RETRIBUSI IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL The Ministry of Trade of the Republic of Indonesia Jenis Perizinan Syarat SKP-A 1. Permohonan SKP-A untuk minimarket dan supermarket dan hypermarket dapat dilakukan oleh perusahaan yang berbentuk badan hukum, perseorangan atau persekutuan; 2. a. surat penunjukan dari Distributor atau Sub Distributor se bagai Pengecer; b. fotokopi Izin Usaha Toko Modern (IUTM); c. fotokopi Surat Izin Tempat Usaha (SITU) d. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penanggung Jawab Perusahaan;dan e. pakta integritas penjualan Minuman Beralkohol golongan A.
43 • Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalah kewenangan Kabupaten yang merupakan salah satu sumber pendapatan daerah guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat RETRIBUSI IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL
44 • Peraturan Daerah Tentang Retribusi Daerah Nomor 3 Tahun 2020 Pasal 5 : Jenis Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf c meliputi : a. Retribusi IMB; b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol; c. Retribusi Usaha Perikanan; dan d. Retribusi Izin Trayek JENIS RETRIBUSI
45 Peraturan Daerah Tentang Retribusi Daerah Nomor 3 Tahun 2020 Pasal 112 : Dengan nama Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol dipungut Retribusi sebagai pelayanan pemberian izin dan pembinaan/pengawasan atas tempat penjualan minuman beralkohol dalam rangka melindungi kepentingan umum. Nama, Objek Dan Subjek Retribusi Pasal 112
46 Peraturan Daerah Tentang Retribusi Daerah Nomor 3 Tahun 2020 Pasal 112 : Dengan nama Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol dipungut Retribusi sebagai pelayanan pemberian izin dan pembinaan/pengawasan atas tempat penjualan minuman beralkohol dalam rangka melindungi kepentingan umum. Pasal 113 Obyek Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol yaitu setiap pemberian izin untuk melakukan kegiatan penjualan minuman beralkohol di suatu tempat tertentu di wilayah Daerah. Pasal 114 (1) Subjek Retribusi yaitu orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tempat penjualan minuman beralkohol dari Pemerintah Daerah. (2) Wajib Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol yaitu orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundangundangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol. Nama, Objek Dan Subjek Retribusi Pasal 112,113,114
Pengajuan, Pemenuhan Komitmen/Persyaratan, Verifikasi Persyaratan dan Penerbitan Pengajuan Perizinan Surat Izin Keterangan Pengecer Minuman Beralkohol Gol. A Pasal 22 (7) :Permohonan SKP-A untuk supermarket dan hypermarket dapat dilakukan oleh perusahaan yang berbentuk badan hukum, perseorangan atau persekutuan dengan melampirkan dokumen persyaratan: a. surat penunjukan dari Distributor atau Sub Distributor sebagai Pengecer; b. fotokopi Izin Usaha Toko Modern (IUTM); c. fotokopi Surat Izin Tempat Usaha (SITU) d. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penanggung Jawab Perusahaan;dan e. pakta integritas penjualan Minuman Beralkohol golongan A. PERATURAN MENTER! PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 06/MDAG/PER/ 1/2015 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTER! PERDAGANGAN NOMOR 20/M-DAG/PER/4/2014 TENTANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN TERHADAP PENGADAAN, PEREDARAN, DAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL