E-BOOK PANDUAN PELAYANAN DPA GBI masa Transisi

1

PANDUAN PELAYANAN

DEPARTEMEN PEMUDA DAN ANAK
GEREJA BETHEL INDONESIA

PERIODE TRANSISI 2021 - 2023

2

PENDAHULUAN

Perkembangan dunia pelayanan generasi muda pada zaman sekarang ini
menuntut setiap orang yang terlibat didalamnya bekerja lebih dinamis dan
fokus. Hal ini disebabkan banyaknya faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat
efektivitas pelayanan itu, untuk mencapai hasil yang optimal. Hal tersebut di
atas bukan saja berlaku bagi pelayanan secara perorangan melainkan juga
bagi badan-badan atau organisasi yang bergerak dalam pelayanan generasi
muda.

Sehubungan dengan perubahan Tata Gereja Bethel Indonesia pada Sidang
MPL Oktober 2020 dan selanjutnya BPP GBI mengeluarkan Surat Edaran
No.113/S-XVI/SU/BPP GBI/IX/2021 tentang struktur organisasi Departemen
WBI dan DPA GBI dan juga Surat Edaran ke dua dengan No. 124/S-XVI/SU/BPP
GBI/2021, tentang penyesuaian personalia dan periodeisasi DPA GBI sesuai
Perubahan Tata Gereja GBI tahun2021, dan juga keputusan RakernasI Transisi
DPA GBI 2021, berdasarkan hal tersebut diatas maka saat ini PP DPA GBI
mengeluarkan Panduan Pelayanan Departemen Pemuda dan Anak GBI, yang
dapat dipergunakan untuk koordinasi pelayanan DPA GBI dimasa transisi
sampai ditetapkannya Tata Kerja DPA GBI yang baru.

Hal ini dipandang perlu untuk meminimalisir berbagai isu-isu dan tantangan
pelayanan Generasi Muda Gereja Bethel Indonesia (GBI), dan hal-hal yang
terkait dengan program-program yang akan dijalankan oleh DPA GBI baik
ditingkat pusat, daerah, wilayah, sektor, dan lokal.

Perlu kami sampaikan bahwa dalam organisasi GBI, hanya ada dua
Departemen yang khusus memiliki AD/ART, yaitu Depertemen Pemuda dan
Anak (DPA) serta Depertemen Wanita Bethel Indonesia (WBI). Hal ini
menegaskan bahwa baik DPA GBI dan WBI memiliki keputusan organisasi baik
secara Nasional (Kongres Nasional dan Rakernas) juga secara Daerah dan
Wilayah (Rakerda dan Rakerwil), namun sebagai Departemen yang dibentuk
oleh Sinode GBI (Badan Pengurus Pusat GBI), maka sejak disetujuinya
perubahan Tata Gereja GBI tahun 2021, maka ada kewenangan BPP GBI dalam

3

pengambilan keputusan skala nasional dan juga kewenangan BPD GBI dalam
pengambilan keputusan skala daerah.
Buku Panduan Pelayanan di masa Transisi ini juga memberikan penjelasan
bahwa Ketua PD BPA GBI dan Ketua PW BPA GBI bisa memilih dan
membentuk Pengurus Daerah dan Pengurus Wilayah yang disesuaikan dengan
kebutuhan daerah masing masing.
Selain itu dengan adanya Panduan ini bisa memberikan dorongan dan
motivasi kepada setiap Pengurus Daerah, Pengurus Wilayah, Pengurus Sektor
dan Pengurus KPA-KPA untuk memahami dan selanjutnya tetap sehati dan
bersemangat dalam meningkatkan dan mengembangkan kinerja pelayanan
masing-masing sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku pada masa
transisi ini.

4

SUSUNAN PENGURUS PUSAT

DEPARTEMEN PEMUDA DAN ANAK
GEREJA BETHEL INDONESIA
PERIODE 2021-2023

PELINDUNG
BPP GBI

PEMBINA
Pdt. Juan Mogi, MA

PENASEHAT
Pdt. Dr. Purim Marbun
Pdt. Ronny Taufik, S.Th
Pdt. Arif Bachtiar
Pdt. Dodi Ramosta Sitepu, S.Th, SH
Pdt. Andre Imam, M.Th

KETUA PENGURUS PUSAT
Pdt. Joel Jefri Manalu, M.Th

WAKIL KETUA I
Pdt. Selnop Padang, S.St.Pi

WAKIL KETUA II
Pdm.Tonny Tanuwidjaja, M.Th

WAKIL KETUA III
Pdt. Togap Parlindungan Simanjuntak, S.Th

SEKRETARIS
Pdt. Yusuf Suranta Purba, S.Th

5

SEKRETARIS I
Pdt. Nelson K. N. Kolly, S.Sos

SEKRETARIS II
Pdp. Arief Setyawan

BENDAHARA
Pdm. Jeffry Daniel Fam, CBC

BENDAHARA I
Pdt. Ananta Prasurya Surbakti, SE

BIDANG KATEGORIAL

(DIBAWAH KOORDINASI WAKIL KETUA I)

BIRO ANAK (ABI)
Pdm. Mariana Tanudjaja, S.Pd
Leonard Bolang

BIRO REMAJA (RBI)
Pdm. Yohan Dinata, S.Pd
Pdm. Jessica Elizabeth Abraham, M.Th

BIRO PEMUDA (PBI)
Pdm. Ramler Bahtiar Gultom, M.Th

BIRO DEWASA MUDA (DMBI)
Pdm. Abraham Krisbiantoro, S.Th
Pdm. Gorring Engelbert Abast, S.Th

6

BIDANG PENGEMBANGAN

(DIBAWAH KOORDINASI WAKIL KETUA II)

BIRO PEMBINAAN PEMIMPIN MUDA
Pdm. Josia Julian Tahapary, M.Th

BIRO MEDIA
Pdp. Thio Soen Kiam
Bernadetta R. O. Fole, S.Th

BIRO EKONOMI KREATIF
Pdm. Yusak S. Sanggi, S.Th
Pdm. Lewis Wanggai

BIDANG PENUNJANG

(DI BAWAH KOORDINASI WAKIL KETUA III)

BIRO PENDIDIKAN DAN LATIHAN (DIKLAT)
Pdm. Stevanus Daniel, M.Th
Pdm. Lukas Octavianus Setiawan, SE

BIRO PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN (LITBANG)
Pdm. R. F. Risdianto, SE
Dr. Rode Rini

BIRO NETWORKING
Pdm. Dr. Andriyas Tuhenay, M.Th
Pdp. Ernie Christiani Rahareng, SE

BIRO PERSEKUTUAN ANAK HAMBA TUHAN (PAHAT)
Pdp. Hans Mathjis Tjahjadi, S.PAK

7

1. Perubahan Tata Gereja GBI dan Surat Edaran I dan II tentang
Perubahan nama di tingkat daerah (Departemen menjadi Bidang)
Tingkatan kepemimpinan pada organisasi Departemen Pemuda dan Anak
Gereja Bethel Indonesia pada masa transisi sesuai perubahan Tata Gereja
GBI tahun 2021, adalah: Pengurus Pusat (PP DPA GBI), Pengurus Daerah
(PD BPA GBI), Pengurus Wilayah (PW BPA GBI), Pengurus Sektor (PS BPA
GBI), dan Pengurus KPA GBI.
GAMBAR STRUKTUR
TINGKATAN/SUSUNAN DPA GBI

Badan PengurusPusat (BPP) GBI

Pengurus Pusat (PP) DPA GBI

Pengurus Daerah (PD) BPA GBI

Pengurus Wilayah (PW) BPA GBI

Pengurus Sektor (PS) BPA GBI

Komisi Pemuda dan Anak (KPA) GBI

2. Pengangkatan KPD, KPW, KPS dan KPA Lokal
Bahwa sesuai Perubahan Tata Gereja GBI, maka BPP GBI telah
mengeluarkan Surat Edaran yang menjelaskan perihal pengangkatan dan
pentahbisan Ketua Bidang Pemuda dan Anak, yaitu:

8

a. Ketua Pengurus Daerah (Ketua PD BPA GBI) dipilih dan ditetapkan oleh
Ketua BPD GBI masing masing.

b. Ketua Pengurus Wilayah BPA GBI dan Ketua Pengurus Sektor BPA GBI
dipilih oleh Ketua PD BPA GBI daerah masing masing.

c. Ketua KPA GBI lokal dipilih dan ditetapkan oleh Gembala GBI Lokal
masing masing.

9

MEKANISME DAN FUNGSI
ORGANISASI DPA GBI

Perihal standarisasi mengenai mekanisme dan fungsi organisasi yang meliputi
surat menyurat, atribut (kop surat dan stempel), perencanaan program,
format laporan, juklak-juklak daerah,pelantikan-pelantikan serta Rakernas,
Rakerda dan Rakerwil adalah sebagai berikut:

1. SURAT MENYURAT
Surat menyurat dalam sebuah organisasi adalah salah satu alat
komunikasi yang paling efektif. Dengan surat segala hal yang menyangkut
kepentingan organisasi bisa disampaikan kepada konstituen organisasi
tersebut. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam konteks surat
menyurat di lingkungan Pengurus Daerah antara lain :

 Surat Keluar dalam lingkungan PD BPA GBI.
Surat yang ditujukan ke PW BPA GBI, PS BPA GBI dan KPA GBI cukup
ditandatangani oleh Ketua PD BPA GBI dan Sekretaris PD BPA GBI.

 Surat Keluar kepada PP DPA GBI.
Surat yang ditujukan kepada PP DPA GBI ditandatangani oleh Ketua
PD BPA GBI, Sekretaris PD BPA GBI, dan tanda tangan mengetahui
Ketua BPD GBI setempat.

 Surat Keluar ke GBI-GBI Lokal.
Surat yang ditujukan kepada GBI-GBI lokal ditandatangani oleh Ketua
PD BPA GBI, Sekretaris PD DPA GBI dan tanda tangan mengetahui
Ketua BPD GBI setempat.

 Surat Keluar ke Organisasi Lain.
Surat yang ditujukan kepada badan-badan lain/gereja sinode lain
ditandatangani oleh Ketua PD BPA GBI, Sekretaris PD BPA GBI, dan
tanda tangan mengetahui Ketua BPD GBI setempat dan tembusan
kepada PP DPA GBI.

10

2. ATRIBUT ORGANISASI
Berkenaan dengan atribut organisasi DPA GBI, maka BPP GBI telah
mengeluarkan perubahan-perubahan pada Kop Surat dan Stempel,
sedangkan untuk Logo dan Bendera/Panji belum ada perubahan.
Oleh karena itu untuk setiap Pengurus Daerah BPA GBI bisa
menyesuaikan sesuai perubahan pada Kop Surat dan Stempel, yaitu dari
Departemen Pemuda dan Anak menjadi Bidang Pemuda dan Anak GBI.

Contoh Kop Surat PD BPA GBI

DEPARTEMEN PEMUDA DAN ANAK
Bidang Pemuda dan Anak

BADAN PENGURUS DAERAH

GEREJA BETHEL INDONESIA

NUSA TENGGARA TIMUR

Badan hukum gereja: SK Dirjen Bimas (Kristen) Protestan Departemen Agama RI No.41 Th.1972 dan dibarui
SK Dirjen Bimas (krsiten) Protestan Departemen Agama RI No.211 Tahun 1989 Tgl.25 Nopember 1989
Alamat Kantor : aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Contoh Stempel PD BPA GBI

3. PERENCANAAN PROGRAM
Perencanaan program adalah satu kegiatan yang sangat penting dalam
pelayanan secara khusus jika dikaitkan dengan masa bakti pelayanan yang
dibatasi secara periodik.

Oleh karena itu dalam hal pelaksanaan dan perencaan Program Bidang
Pemuda dan Anak dimasa transisi ini tetap disesuaikan dengan :
a. Program-program generasi yang diputuskan dalam Rakernas DPA GBI.
b. Program yang disusun di Rakerda BPA GBI yang disesuaikan dengan

kebutuhan daerah.
11

c. Program insidentil Pengurus Pusat DPA GBI dan PD BPA GBI.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan perencanaan
program antara lain : nama program, tujuan program, waktu pelaksanaan,
biaya yang diperlukan, target yang ingin dicapai. Di bawah ini contoh atau
model perencanaan yang bisa dijadikan acuan sebagai berikut :

4. FORMAT LAPORAN-LAPORAN
a. Laporan kepada BPD GBI (disesuaikan dengan Format BPD GBI
setempat).
b. Laporan kepada PP DPA berdasarkan Program yang diambil:

Contoh Format Perencanaan Program

Laporan Program Kerja PD BPA GBI ...............
PeriodeJanuari 2022 – Desember 2022

No Nama Tujuan Waktu Anggaran Target Potensi Daerah/
Program yg akan wilayah
Pelaksanaan yang dicapai

dibutuhkan

Rencana Kerja PD BPA GBI ………………
Periode Januari 2023 – Desember 2023

NO Nama Waktu Target Yg Hambatan Anggaran Keterang

Kegiatan Pelaksanaan Di Capai an

1.

2.

3.

4. Dst...

12

5. JUKLAK-JUKLAK DAERAH
Perlu dipahami bahwa Juklak yang disampaikan pada saat ini adalah
berupa Petunjuk dan Pelaksanaan Daerah (Juklak Daerah) sebagai
pedoman yang digunakan dalam rangka melaksanakan berbagai kegiatan
pelayanan secara khusus yang menyangkut keorganisasian di daerah
masing masing. Juklak-juklak ini harus disesuaikan dengan arah kebijakan
BPD GBI masing masing. Adapun Juklaknya adalah Juklak Pembentukan
Pengurus Daerah BPA GBI, Pembentukan Pengurus Wilayah BPA GBI,
Pembentukan Pengurus Sektor BPA GBI dan Pembentukan KPA GBI.

Keempat petunjuk pelaksanaan yang dimaksudkan di atas akan dijelaskan
di bawah ini yakni :

Pembentukan Pengurus Daerah (PD BPA GBI)
(1) Landasan Perubahan Tata Gereja GBI Tahun 2021.
(2) Surat Edaran BPP GBI tentang Susunan Personalia DPA GBI.
(3) Syarat pembentukan :

 PD BPA GBI dibentuk di daerah yang telah memiliki BPD GBI.
 Ketua PD BPA GBI dipilih dan ditetapkan oleh Ketua BPD GBI.
 Pelda (Pelaksana Daerah) BPA GBI dapat dibentuk di provinsi

yang belum memiliki BPD GBI.
 Pelda (Pelaksana Daerah) BPA GBI dapat dibentuk jika memiliki

sekurang-kurangnya 10 KPA GBI.
(4) Proses Pembentukan :

 Sesuai Surat Edaran BPP GBI, bahwa Ketua BPD GBI dalam
memilih Ketua PD BPA GBI, maka dapat meminta pertimbangan
dan masukan dari Ketua PD DPA GBI yang lama.

(5) Pembentukan :
 Pembentukan PD BPA GBI langsung dipilih dan ditetapkan oleh
Ketua PD BPA GBI berkoordinasi dengan BPD GBI setempat serta
saran dan masukan dari PD BPA GBI yang lama.

(6) Pengesahan
 Ketua PD BPA GBI yang terpilih dan dilantik akan diberikan SK
oleh Ketua BPD GBI setempat dan berlaku sesuai periodesasi BPD
GBI setempat atau kebijakan Ketua BPD GBI setempat.
 Pentahbisan PD BPA GBI dilaksanakan oleh Ketua PD BPA GBI.

13

Pembentukan Pengurus Wilayah (PW BPA GBI)
(1) Syarat Pembentukan

 PW BPA GBI dibentuk oleh PD BPA GBI berdasarkan pembagian
Kabupaten/Kota di wilayah pelayanan PD BPA GBI.

 Prasyarat dibentuknya PW BPA GBI, jika di wilayah tersebut
terdapat sekurang-kurangnya 10 KPA GBI.

 Bilamana KPA GBI yang terdapat di wilayah tertentu belum
memenuhi quota yang dimaksud, maka KPA GBI di wilayah
tersebut digabungkan dengan PW BPA GBI terdekat.

(2) Proses Pembentukan
 PD BPA GBI membentuk PW BPA GBI dalam satu kegiatan tertentu
dengan berkonsultasi kepada BPD GBI/BPW GBI setempat.
 Pembentukan PW BPA GBI diikuti dengan penetapan KPW untuk
wilayah tersebut.

(3) Pembentukan
 PW BPA GBI yang terbentuk sah jika disertai dengan pemberian
Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh PD BPA GBI.

(4) Pengesahan
 Pengesahan PW BPA GBI dilaksanakan oleh PD BPA GBI dengan
memberikan berita acara pengesahan yang ditandatangani oleh PD
BPA GBI dan dihadiri oleh BPW GBI setempat.

Pembentukan Pengurus Sektor (PS BPA GBI)
(1) Syarat Pembentukan

 PS BPA GBI dibentuk oleh PW BPA GBI berdasarkan pembagian
Kecamatan di wilayah pelayanan PW BPA GBI.

 Prasyarat dibentuknya PS BPA GBI, jika di sektor tersebut terdapat
sekurang-kurangnya 10 KPA GBI.

 Bilamana di Kecamatan tertentu quota KPA GBI tidak memenuhi
jumlah tersebut di atas, maka KPA GBI yang ada di Kecamatan itu
bergabung dengan sektor terdekat.

(2) Proses Pembentukan
 PW BPA GBI membentuk PS BPA GBI dalam suatu acara tertentu
yang dirancang di Kecamatan tersebut, dengan berkonsultasi kepada
PD BPA GBI dan BPW GBI setempat.

14

(3) Pembentukan
 Pembentukan PS BPA GBI dilaksanakan dalam satu acara fellowship
KPA-KPA GBI dilingkungan sektor dimana pembentukan akan
diadakan.

(4) Pengesahan
 Pengesahan PS BPA GBI dilaksanakan oleh PW BPA GBI setempat
dengan memberikan berita acara pengesahan yang ditandatangani
oleh KPW serta PW BPA memberikan SK pembentukan.

Pembentukan Pengurus Lokal (KPA GBI)
(1) Syarat Pembentukan

 KPA GBI dibentuk oleh Gembala Jemaat setempat.
 KPA GBI dapat dibentuk jika memiliki minimal satu komisi di gereja

lokal (Anak/ABI, Remaja/RBI, Pemuda/PBI atau Dewasa Muda/DMBI)
(2) Pembentukan

 Gembala Jemaat membentuk KPA GBI dalam suatu rapat atau acara
tertentu di gereja lokal yang digembalakannya.

 Setiap Komisi memberikan masukan kepada Gembala Jemaat, dalam
rangka pembentukan KPA GBI.

 Pembentukan KPA GBI adalah sah jika gembala setempat
memberikan SK kepada pengurus KPA GBI.

(3) Pengesahan
 Pengesahan KPA GBI dilaksanakan oleh Gembala Jemaat setempat,
dengan memberikan berita acara yang ditandatangani oleh Gembala
Jemaat GBI Lokal.
 Acara pengesahan disertai dengan pelantikan pengurus KPA GBI
pada akhir acara tersebut.

6. PELANTIKAN-PELANTIKAN
 Pelantikan Ketua PD BPA GBI dan PD BPA GBI
 Ketua PD BPA GBI dipilih dan dilantik oleh Ketua BPD GBI
setempat.
 Pelantikan Ketua PD BPA GBI disertai dengan penyerahan SK
Pelantikan oleh BPD GBI.

15

 Pengurus Daerah (Staff PD BPA GBI) dilantik oleh Ketua PD BPA
GBI terpilih dalam acara tertentu yang dilaksanakan di daerah
masing-masing.

 Pelantikan Pengurus Daerah (staff PD BPA GBI) disertai dengan
pemberian Surat Keputusan (SK) pelantikan.

 Pelantikan Ketua PW BPA GBI dan PW BPA GBI
 Ketua PW BPA GBI dipilih dan dilantik oleh Ketua PD BPA GBI.
 Pelantikan Ketua PW BPA GBI disertai dengan penyerahan SK oleh
Ketua PD BPA GBI.
 Pengurus Wilayah (Staff PW BPA GBI) dilantik oleh Ketua PW BPA
GBI dalam acara tertentu di wilayah masing-masing.
 Pelantikan Pengurus Wilayah (Staff PW BPA GBI) disertai dengan
pemberian SK pelantikan.

 Pelantikan Ketua PS BPA GBI dan PS BPA GBI
 Ketua PS BPA GBI dipilih dan dilantik oleh Ketua PW BPA GBI.
 Pelantikan Ketua PS BPA GBI disertai dengan penyerahan SK oleh
Ketua PW BPA GBI.
 Pengurus Sektor (Staff PS BPA GBI) dilantik oleh Ketua PS BPA GBI
dalam acara tertentu diwilayah masing-masing.
 Pelantikan Pengurus Sektor (Staff PS DPA GBI) disertai dengan
pemberian SK pelantikan.

 Pelantikan Ketua KPA GBI dan Pengurus KPA GBI
 Pelantikan Komisi Pemuda dan Anak (KPA) GBI dilaksanakan pada
Kongres Daerah.
 Pelantikan KPA GBI ditandai dengan penyematan pin DPA GBI.
 Pelantikan Ketua KPA GBI dan Pengurus KPA GBI lokal setempat
dilaksanakan oleh Gembala Jemaat GBI setempat dalam acara
tertentu.
 Pelantikan Ketua KPA GBI dan Pengurus KPA GBI disertai dengan
pemberian SK pelantikan oleh Gembala Jemaat GBI setempat.

16

7. PETUNJUK TEKNIS dan PELAKSANAAN
RAKERNAS, RAKERDA dan RAKERWIL DPA GBI

Walaupun saat ini kita sedang berada dalam masa transisi periode 2021 –
2023, tetapi Rapat Kerja Nasional atau RAKERNAS, Rapat Kerja Daerah atau
RAKERDA dan Rapat Kerja Wilayah atau RAKERWIL, merupakan perangkat
organisasi DPA GBI untuk melakukan koordinasi dan evaluasi program kerja
dan rencana kerja dari pelayanan dan pergerakan Generasi Muda GBI, oleh
karena itu kami perlu menyampaikan bahwa agenda penting organisasi baik
Rakernas, Rakerda dan Rakerwil DPA GBI atau PD BPA GBI tetap menjadi
prioritas organisasi DPA GBI.

Oleh karena itu berkenaan dengan situasi dan kondisi pandemik saat ini, maka
tetap diberikan juklak dan juknis kepada setiap daerah sesuai dengan kondisi
daerah masing-masing untuk melaksanakan Rakerda ataupun Rakerwil baik
online atau onsite ataupun secara hybrid (online dan onsite).

Untuk setiap Rakerda yang dilaksanakan oleh PD BPA GBI, tetap harus
memberitahukan kepada PP DPA GBI serta mengundang PP DPA GBI sebagai
salah satu Nara Sumber dalam membangun sinergi dan kesehatain dalam
setiap pergerakan pelayanan generasi muda Gereja Bethel Indonesia.

RAPAT KERJA NASIONAL (RAKERNAS)

A. KRITERIA DAN SYARAT RAPAT KERJA NASIONAL (RAKERNAS)
1. Peserta adalah seluruh Pengurus Pusat (PP) DPA GBI.
2. Peserta adalah Ketua-ketua Pengurus Daerah BPA GBI (KPD-KPD).
3. Peserta adalah 3 (tiga) orang Staff Pengurus Daerah (PD BPA
GBI/KPW), yang direkomendasi oleh Ketua PD BPA GBI.
4. Ketua PD BPA GBI dapat memberikan rekomendasi lebih dari 3 (tiga)
staff PD BPA GBI atau Ketua PW BPA GBI, dengan ketentuan peserta
keempat dan seterusnya, tidak mendapatkan subsidi apapun (dan
membayar seluruh biaya yang ditetapkan oleh panitia), dan tidak
memiliki hak suara, namun memiliki hak bicara.

17

B. PROSEDUR PENDAFTARAN RAKERNAS
1. Peserta yang akan ikut Rakernas harus mendaftar ke Sekretariat PP
DPA GBI, dengan mengisi formulir yang terdapat dalam Google Form
dan diisi paling lambat 1 (satu) bulan sebelum hari pelaksanaan.
2. Peserta dari PD BPA GBI, dan harus menyertakan surat rekomendasi
dari PD BPA GBI (lihat ketentuan di A.4) dan seluruh pendaftaran
dilakukan melalui Pengurus Daerah BPA GBI setempat.

C. PETUNJUK TEKNIS dan PETUNJUK PELAKSANAAN
RAKERNAS DPA GBI

PETUNJUK PELAKSANAAN
1. Rapat Kerja Nasional DPA GBI adalah merupakan forum Musyawarah

Departemen Pemuda dan Anak Gereja Bethel Indonesia se Indonesia
dan Luar Negeri.
2. Rapat Kerja Nasional Departemen Pemuda Anak (DPA) Gereja Bethel
Indonesia (GBI) tahun 2022, selanjutnya akan disebut dengan
Rakernas.
3. Pelaksanaan Rakernas ini dilakukan secara Hybrid atau tatap muka
dengan cara daring/virtual/online dengan menggunakan aplikasi
teknologi Informasi yaitu Zoom Cloud Meetings.
4. Peserta Rakernas adalah PP DPA GBI, Ketua PD BPA GBI atau Ketua
PLN BPA GBI, Ketua PW BPA GBI, dan utusan BPP GBI.
5. Tanggal Pelaksanaan Rakernas.
6. Waktu Pelaksanaan Rakernas.
7. Tempat Pelaksanaan ditentukan sesuai keputusan bersama.
8. Grup WhatsApp Ketua PD BPA GBI/Ketua PLN BPA GBI merupakan
media yang akan dipergunakan Panitia Rakernas sebagai media
informasi resmi serta informasi lainnya terkait Rakernas.

PETUNJUK TEKNIS
1. Peserta Rakernas wajib untuk mendaftarkan diri ke Panitia Rakernas.
2. Peserta Rakernas yang telah terdaftar dan terverifikasi akan

menerima tautan (link), nomor ID (meeting ID), dan kata sandi
(password) yang dikirimkan melalui WhatsApp group Ketua PD BPA

18

GBI dan Ketua PLN BPA GBI paling lambat 3 (tiga) hari sebelum
pelaksanaan.
3. Peserta Rakernas wajib untuk join/masuk aplikasi, 15 menit sebelum
Rakernas dimulai.
4. Penyelenggaraan Rakernas akan dipandu oleh moderator dan
host/admin.
5. Moderator dan host/admin adalah PP DPA GBI dibantu oleh
profesional IT yang telah ditunjuk oleh Panitia Rakernas.
6. Host/admin bertugas untuk menerima (admit) peserta Rakernas
yang akan join ke dalam ruang daring/virtual/online Rakernas, dan
melakukan presensi peserta Rakernas.
7. Peserta Rakernas wajib menggunakan seragam DPA GBI dan terlihat
rapi di depan kamera.
8. Peserta Rakernas harus memastikan berada dalam lokasi jaringan
internet yang baik dan quota data yang cukup agar dapat mengikuti
Rakernas dengan baik.
9. Peserta Rakernas wajib mencantumkan nama asli dan asal daerah
pada saat join meeting di ruang Rakernas.
10. Selama Rakernas berlangsung, peserta wajib mengaktifkan camera
video.
11. Peserta Rakernas wajib menerapkan etika berkomunikasi dengan
menggunakan bahasa yang jelas dan sopan.
12. Selama Rakernas berlangsung, microphone peserta Rakernas akan di
non-aktifkan (mute) pada waktu-waktu tertentu oleh host/admin
agar Rakernas dapat berjalan kondusif.
13. Susunan acara Rakernas sudah diatur dalam Tatib.
14. Peserta Rakernas yang hendak mengajukan pertanyaan atau
interupsi, dapat menekan tombol Angkat Tangan (Raise Hand) atau
mengetik pada fitur Chat yang telah tersedia pada aplikasi.
15. Host/Admin akan melakukan pendataan terkait dengan pertanyaan
atau interupsi peserta Rakernas dan menyerahkan kepada pimpinan
Rakernas.
16. Hal-hal yang belum ditetapkan dalam Juklak dan Juknis ini ini akan
diputuskan oleh PP DPA GBI dan Panitia Rakernas.

19

RAPAT KERJA DAERAH (RAKERDA) HYBRID BPA GBI

A. KRITERIA DAN SYARAT RAPAT KERJA DAERAH (RAKERDA)
1. Peserta adalah utusan Pengurus Pusat (PP) DPA GBI.
2. Peserta adalah Ketua atau Pengurus BPD GBI setempat.
3. Peserta adalah seluruh Pengurus Daerah BPA GBI.
4. Peserta adalah Ketua PW BPA GBI atau seluruh Pengurus Wilayah
BPA GBI.
5. Ketua-ketua KPA GBI lokal.

B. PROSEDUR PENDAFTARAN RAKERDA
1. Peserta yang akanmengikuti Rakerda harus mendaftar ke
Sekretariat Panitia PD BPA GBI, dengan mengisi formulir yang
sudah disiapkan dan di kembalikan ke paling lambat 1 (satu)
bulan sebelum hari pelaksanaan.
2. Peserta dari KPA GBI Lokal harus menyertakan surat rekomendasi
dari Gembala GBI lokal.

C. PETUNJUK PELAKSANAAN
1. Rapat Kerja Daerah BPA GBI adalah merupakan forum
Musyawarah Bidang Pemuda dan Anak Gereja Bethel Indonesia di
setiap Daerah atau Propinsi.
2. Rapat Kerja Daerah Bidang Pemuda Anak (BPA) Gereja Bethel
Indonesia (GBI) tahun 2022, selanjutnya akan disebut dengan
Rakerda.
3. Pelaksanaan Rakerda dilakukan secara Hybrid atau online dan
onsite sesuai situasi dan kondisi daerah masing masing.
4. Peserta Rakerda adalah PD BPA GBI, Ketua PW BPA GBI, dan
Ketua KPA GBI Lokal serta utusan BPD GBI setempat.
5. Tanggal Pelaksanaan Rakerda.
6. Waktu Pelaksanaan Rakerda.
7. Tempat Pelaksanaan ditentukan sesuai keputusan bersama.
8. Grup WhatsApps yang akan dipergunakan Panitia Rakerda
sebagai media informasi resmi serta informasi lainnya terkait
Rakerda.

20

D. PETUNJUK TEKNIS
1. Peserta Rakerda wajib untuk mendaftarkan diri ke Panitia
Rakerda.
2. Peserta Rakerda yang telah terdaftar dan terverifikasi akan
menerima tautan (link), nomor ID (meeting ID), dan kata sandi
(password) yang dikirimkan melalui WhatsApp group paling
lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan.
3. Peserta Rakerda wajib untuk join/masuk aplikasi Zoom, 15
menit sebelum Rakerda dimulai.
4. Penyelenggaraan Rakerda akan dipandu oleh moderator dan
host/adminyang telah ditunjuk oleh Panitia Rakerda.
5. Peserta Rakerda wajib menggunakan seragam DPA GBI dan
terlihat rapi di depan kamera.
6. Peserta Rakerda harus memastikan berada dalam lokasi
jaringan internet yang baik dan quota data yang cukup agar
dapat mengikuti Rakerda dengan baik.
7. Peserta Rakerda wajib mencantumkan nama asli pada saat join
meeting di ruang Rakerda.
8. Selama Rakerda berlangsasung, peserta wajib mengaktifkan
camera video.
9. Peserta Rakerda wajib menerapkan etika berkomunikasi dengan
menggunakan bahasa yang jelas dan sopan.
10. Selama Rakernas berlangsung, microphone peserta Rakerda
akan di non-aktifkan (mute) pada waktu-waktu tertentu oleh
host/admin agar Rakerda dapat berjalan kondusif.
11. Susunan acara Rakerda sudah diatur dalam Tatib.
12. Peserta Rakerda yang hendak mengajukan pertanyaan atau
interupsi, dapat menekan tombol Angkat Tangan (Raise Hand)
atau mengetik pada fitur Chat yang telah tersedia pada aplikasi.
13. Host/Admin akan melakukan pendataan terkait dengan
pertanyaan atau interupsi peserta Rakerda dan menyerahkan
kepada pimpinan Rakernas.

21

E. TATA IBADAH RAKERDA

I. Ibadah Pembukaan:
- Dilakukan di suatu tempat dengan liturgi ibadah seperti yang
dilakukan di GBI lokal setempat, tetapi dipersingkat waktunya.
Hanya dihadiri oleh utusan PP DPA GBI dan PD BPA GBI atau
PW BPA GBI yang berdomisili dalam satu kota atau daerah
atau wilayah dan harus dilaksanakan sesuai protokol
kesehatan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan Persekutuan
Dokter GBI.
- Pembicara ibadah Pembukaan : Ketua BPD GBI atau Staf BPD
GBI yang mewakili yang disampaikan melalui online atau
media Aplikasi Zoom.

II. Upacara Pembukaan:
- Opening
- Lagu Kebangsaan Indonesia Raya
- Mars DPA
- Pengakuan Iman GBI (dibaca bersama)
- Laporan Ketua Panitia (Jika ada kepanitiaan)
- Semua Sambutan – sambutan disampaikan melalui online
atau melalui Aplikasi Zoom.
1. Ketua PD BPA GBI
2. Sambutan Ketua BPD GBI
3. PP DPA GBI
4. Pembimas Kristen atau Tokoh Pemuda Kristen (jika
memungkinkan)
- Pemukulan Gong (apabila memungkinkan)

III. Pleno I:
- Pengesahan Tata Tertib
- Pengesahan Agenda Rapat/Sidang
- Pemilihan Majelis Ketua (dalam Rakerda, maka Ketua Majelis
adalah Ketua PD BPA GBI atau ditunjuk oleh Ketua PD BPA
GBI)
- Laporan Ketua PD BPA GBI
- Tanggapan/Pertanyaan atas Laporan Ketua PD BPA GBI

22

IV. Sesi Pembekalan sebaiknya disampaikan oleh PP DPA GBI
menyangkut, program dan hasil Rakernas DPA GBI, keuangan
daerah serta program lokal (daerah) sesuai kebutuhan daerah
masing-masing.

V. Pleno II :
- Laporan setiap PW BPA GBI (dibuat dalam bentuk video)

VI. Pleno III :
- Komisi-komisi
- Pengesahan hasil Komisi

VII. Pleno IV
- Pembacaan hasil Keputusan dan penutup

VIII. Ibadah Penutup disertai Perjamuan Kudus oleh PP DPA GBI.

23

PENUTUP

Buku panduan Pelayanan Departemen Pemuda dan Anak Gereja Bethel
Indonesia ini adalah merupakan Buku Pegangan bagi semua pengurus dari
pusat sampai KPA-KPA GBI pada masa transisi Periode 2021 - 2023.

Tentunya Panduan ini hanya bersifat sementara dan tidak sempurna dalam
pelayanan Departemen Pemuda dan Anak GBI yang cukup luas dan kompleks,
maka PP DPA GBI mengharapkan buku ini dapat menjadi panduan pengurus-
pengurus baik Pengurus Pusat, Pengurus Daerah, Pengurus Wilayah, Pengurus
Sektor dan Komisi Pemuda dan Anak di Indonesia bahkan Luar Negeri dalam
pelaksanaan program pelayanan generasi.

Upaya untuk menciptakan kebersamaan dalam menggumuli pelayanan
Generasi Muda GBI ini adalah tanggung jawab kita bersama. Oleh sebab itu
sangat diharapkan partisipasi dari semua pihak yang terkait dalam
Departemen Pemuda dan Anak Gereja Bethel Indonesia, bukan saja pada PP
DPA GBI tapi juga PD BPA GBI, PW BPA GBI, PS BPA GBI dan KPA-KPA GBI
Lokal. Oleh sebab itu untuk menjembatani segala pemahaman yang kurang
jelas atau informasi yang kurang, diharapkan buku ini menjadi pegangan
pelayanan bersama.

Akhirnya himbauan dari PP DPA GBI adalah, mari kita gunakan buku in dengan
sebaik-baiknya untuk tujuan kemajuan pelayanan. Selamat melayani! Tuhan
Yesus memberkati kita semua.

Jakarta, Januari 2022
Pengurus Pusat Depertemen Pemuda dan Anak

Gereja Bethel Indonesia

Pdt. Yusuf Suranta Purba, S.Th Pdt. Joel Jefri Manalu, M.Th
Sekretaris PP DPA GBI Ketua PP DPA GBI

24

Contoh Surat Keputusan (SK) Rakerda

KEPUTUSAN
RAPAT KERJA DAERAH I
BIDANG PEMUDA DAN ANAK
GEREJA BETHEL INDONESIA
PERIODE TRANSISI 2021 - 2023
NOMOR 001/K-XV/SK/RAKERDA I DPA/XXX/…..

TENTANG
PENGESAHAN KUORUM
RAPAT KERJA DAERAH
PENGURUS DAERAH BPA GBI ...................

Menimbang :
Bahwa berdasarkan mekanisme pelaksanaan Rapat Kerja
Daerah untuk mengkaji mengevaluasi program-program
dan anggaran serta menetapkan program kerja, maka
dalam Rapat Kerja Daerah ditetapkan Kuorum Peserta
Rakerda.

Mengingat :
Pentingnya Jumlah Kuorum dalam Rapat Kerja Daerah BPA
GBI.

Memperhatikan :

1. Mekanisme pelaksanaan rapat-rapat dalam Rapat Kerja
Daerah I BPA GBI.

2. Tanggapan peserta pada Pleno I Rapat Kerja Daerah I
BPA GBI .................... Tahun ......

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Kuorum Peserta pada Rapat Kerja Daerah BPA GBI .......... Tahun
........ adalah ....................

Ditetapkan : di ......................
Tanggal : ..........................

_____________________________ __________________________
Sekretaris PD BPA GBI .......... Ketua PD BPA GBI ...........

25

KEPUTUSAN
RAPAT KERJA DAERAH I
BIDANG PEMUDA DAN ANAK
GEREJA BETHEL INDONESIA
PERIODE TRANSISI 2021 - 2023
NOMOR 002/K-XV/SK/RAKERDA I BPA/XXX/….

TENTANG
AGENDA ACARA
RAPAT KERJA DAERAH I
PENGURUS DAERAH BPA GBI ....................

Menimbang :
Bahwa berdasarkan mekanisme pelaksanaan Rapat Kerja
Daerah untuk mengkaji mengevaluasi program-program
dan anggaran serta menetapkan program kerja,maka dalam
Rapat Kerja Daerah dibuat Agenda Acara.

Mengingat :
Pentingnya agenda acara dalam Rapat Kerja Daerah BPA
GBI.

Memperhatikan :

1. Mekanisme pelaksanaan rapat-rapat dalam Rapat
Kerja Daerah I BPA GBI.

2. Tanggapan peserta pada Pleno I Rapat Kerja Daerah I
BPA GBI ................... Tahun ....….

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Agenda acara pada Rapat Kerja Daerah I BPA GBI ....................
Tahun ....….

Ditetapkan : di ......................
Tanggal : ..........................

_____________________________ ________________________
Sekretaris PD BPA GBI .......... Ketua PD BPA GBI ..........

26

KEPUTUSAN
RAPAT KERJA DAERAH I
BIDANG PEMUDA DAN ANAK
GEREJA BETHEL INDONESIA
PERIODE TRANSISI 2021 - 2023
NOMOR 003/K-XV/SK/RAKERDA I BPA/XXX/….

TENTANG
TATA TERTIB
RAPAT KERJA DAERAH I
PENGURUS DAERAH BPA GBI ...................

Menimbang :
Bahwa berdasarkan mekanisme pelaksanaan Rapat Kerja
Daerah untuk mengkaji mengevaluasi program-program
dan anggaran serta menetapkan program kerja,maka dalam
Rapat Kerja Daerah dibuat tata tertib rapat.

Mengingat :
Pentingnya Tata Tertib rapat dalam Rapat Kerja Daerah BPA
GBI ……………………………

Memperhatikan :

1. Mekanisme pelaksanaan rapat-rapat dalam Rapat
Kerja Daerah I BPA GBI.

2. Tanggapan peserta pada Pleno I Rapat Kerja Daerah I
BPA GBI ………………………. Tahun ….….

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Tata Tertib Rapat Kerja Daerah I BPA GBI Tahun 20….

Ditetapkan : di ......................
Tanggal : ..........................

_____________________________ __________________________
Sekretaris PD BPA GBI .......... Ketua PD BPA GBI ..........

27

KEPUTUSAN
RAPAT KERJA DAERAH I
BIDANG PEMUDA DAN ANAK
GEREJA BETHEL INDONESIA

PERIODE 2021 - 2023
NOMOR 004/K-XV/SK/RAKERDA I BPA/XXX/.....

TENTANG
PIMPINAN RAPAT
RAPAT KERJA DAERAH I
PENGURUS DAERAH BPA GBI ...................

Menimbang :
Mengingat Bahwa berdasarkan mekanisme pelaksanaan Rapat Kerja
Memperhatikan : Daerah untuk mengkaji mengevaluasi program-program
dan anggaran serta menetapkan program kerja,maka dalam
Menetapkan Rapat Kerja Daerah ditunjuk pimpinan Rapat.

:
.......................................................................................

1. Mekanisme pelaksanaan rapat-rapat dalam Rapat
Kerja Daerah I BPA GBI.

2. Tanggapan peserta pada Pleno I Rapat Kerja Daerah I
BPA GBI ..................... Tahun ....….

MEMUTUSKAN

:
Pimpinan Rapat Kerja Daerah I, BPA GBI ................... tahun
....… adalah :
1. Pimpinan Rapat, KPD BPA GBI ....................
2. Sekretaris, ...................
3. Notulis, ..................

Ditetapkan : di ......................
Tanggal : ..........................

_____________________________ __________________________
Sekretaris PD BPA GBI .......... Ketua PD BPA GBI ...........

28

KEPUTUSAN
RAPAT KERJA DAERAH I
BIDANG PEMUDA DAN ANAK
GEREJA BETHEL INDONESIA

PERIODE 2021 - 2023
NOMOR 005/K-XV/SK/RAKERDA I BPA/XXX/....

TENTANG
PENGESAHAN LAPORAN KEGIATAN

PENGURUS DAERAH
PADA RAPAT KERJA DAERAH I BPA GBI ....................

Menimbang :
Bahwa berdasarkan mekanisme pelaksanaan Rapat Kerja
Daerah untuk mengkaji mengevaluasi program-program
dan anggaran serta menetapkan program kerja, maka
dalam Rapat Kerja Daerah perlu pengesahan kegiatan
laporan kegiatan PP BPA GBI.

Mengingat :
.............................................................................................

Memperhatikan :

1. Hasil kerja yang sudah dilakukan PD BPA GBI pada
periode September ...... –.......

2. Evaluasi dan Tanggapan yang sudah dilakukan peserta
Rapat Kerja Daerah I BPA GBI .......... Tahun .......

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Laporan Evaluasi dan Pengesahan Laporan Kegiatan PD BPA GBI
periode …………

Ditetapkan : di ......................
Tanggal : ..........................

_____________________________ __________________________
Sekretaris Persidangan Ketua Persidangan

29

KEPUTUSAN
RAPAT KERJA DAERAH I
BIDANG PEMUDA DAN ANAK
GEREJA BETHEL INDONESIA

PERIODE 2021 - 2023
NOMOR 006/K-XV/SK/RAKERDA I BPA/XXX/....

TENTANG
PENGESAHAN HASIL KOMISI ORGANISASI
PADA RAPAT KERJA DAERAH I BPA GBI ...................

Menimbang :
Bahwa berdasarkan mekanisme pelaksanaan Rapat Kerja
Daerah untuk mengkaji mengevaluasi program- program
dan anggaran serta menetapkan program kerja, maka
dalam Rapat Kerja Daerah perlu di sahkan hasil Sidang
Komisi.

Mengingat :
Memperhatikan :
1. Keputusan Rakernas I Tahun ....... tentang program-

program BPA GBI secara menyeluruh.
2. Usulan dan masukan peserta Rapat Kerja Daerah I BPA

GBI ................... tentang pelayanan Generasi Muda GBI.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Hasil Keputusan Sidang Komisi Organisasi (Terlampir)

Ditetapkan : di ......................
Tanggal : ..........................

_____________________________ __________________________
Sekretaris Persidangan Ketua Persidangan

30

KEPUTUSAN
RAPAT KERJA DAERAH I
BIDANG PEMUDA DAN ANAK
GEREJA BETHEL INDONESIA

PERIODE 2021 - 2023
NOMOR 007/K-XV/SK/RAKERDA I BPA/XXX/....

TENTANG
PENGESAHAN HASIL KOMISI KEUANGAN & ANGGARAN

PADA RAPAT KERJA DAERAH I BPA GBI .................

Menimbang :
Bahwa berdasarkan mekanisme pelaksanaan Rapat Kerja
Daerah untuk mengkaji mengevaluasi program- program
dan anggaran serta menetapkan program kerja, maka
dalam Rapat Kerja Daerah perlu di sahkan Hasil Sidang
Komisi.

Mengingat :
Memperhatikan :
1. Keputusan Rakernas I Tahun 2022 tentang program-

program BPA GBI secara menyeluruh.
2. Usulan dan masukan peserta Rapat Kerja Daerah I BPA

GBI ................ tentang pelayanan Generasi Muda GBI.

Menetapkan MEMUTUSKAN

:
Hasil Keputusan Sidang Komisi Keuangan dan Anggaran.
(Terlampir)

Ditetapkan : di ......................
Tanggal : ..........................

_____________________________ __________________________
Sekretaris Persidangan Ketua Persidangan

31

KEPUTUSAN
RAPAT KERJA DAERAH I
BIDANG PEMUDA DAN ANAK
GEREJA BETHEL INDONESIA

PERIODE 2021 - 2023
NOMOR 008/K-XV/SK/RAKERDA I BPA/XXX/....

TENTANG
PENGESAHAN HASIL KOMISI PROGRAM
PADA RAPAT KERJA DAERAH I BPA GBI ...................

Menimbang :
Bahwa berdasarkan mekanisme pelaksanaan Rapat Kerja
Mengingat Daerah untuk mengkaji mengevaluasi program-program
Memperhatikan dan anggaran serta menetapkan program kerja, maka
dalam Rapat Kerja Daerah perlu di sahkan Sidang Komisi.
Menetapkan
:
:
1. Keputusan Rakernas I Tahun 2022 tentang program-

program BPA GBI secara menyeluruh.
2. Usulan dan masukan peserta Rapat Kerja Daerah I BPA

GBI ................. tentang pelayanan Generasi Muda GBI.

MEMUTUSKAN

:
Hasil Keputusan Sidang Komisi Program. (Terlampir)

Ditetapkan : di ......................
Tanggal : ..........................

_____________________________ ________________________
Sekretaris Persidangan Ketua Persidangan

32

KEPUTUSAN
RAPAT KERJA DAERAH I
BIDANG PEMUDA DAN ANAK
GEREJA BETHEL INDONESIA

PERIODE 2021 - 2023
NOMOR 009/K-XV/SK/RAKERDA I BPA/XXX/....

TENTANG
PENGESAHAN PROGRAM KERJA
PADA RAPAT KERJA DAERAH I BPA GBI ....................

Menimbang :
Bahwa berdasarkan mekanisme pelaksanaan Rapat Kerja
Daerah untuk mengkaji mengevaluasi program-program
dan anggaran serta menetapkan program kerja Tahun
2022, maka dalam Rapat Kerja Daerah perlu di sahkan
Program Kerja PP BPA GBI.

Mengingat :
Memperhatikan :
1. Keputusan Rakernas I Tahun ..... tentang program-

program BPA GBI secara menyeluruh.
2. Usulan dan masukan peserta Rapat Kerja Daerah I BPA

GBI ................. tentang pelayanan Generasi Muda GBI.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Program Kerja PD BPA GBI Periode Anggaran Tahun .........
(Terlampir)

Ditetapkan : di ......................
Tanggal : ..........................

_____________________________ __________________________
Sekretaris Persidangan Ketua Persidangan

33