E-book Panduan Kelengkapan Pertanggungjawaban Biaya Perjalanan Dinas untuk Pegawai di Lingkungan Direktorat Promosi dan Pemasaran Produk Unggulan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Ketentuan Kelengkapan Pertanggungjawaban Biaya
Perjalanan Dinas Jabatan (SPJ)

1.Surat Tugas yang sah dari atasan Pelaksana SPD
2.SPD yang telah ditandatangani oleh PPK dan pejabat di tempat
3.Daftar Pengeluaran Riil sesuai dengan format sebagaimana
4.Hasil swab atau PCR Covid-19 beserta kuitansi asli yang disertai Kop
5.Tiket pesawat, boarding pass, airport tax, retribusi, dan bukti
6.Bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan dalam Kota

a.Perjalanan Dinas ke luar Provinsi yang melalui perjalanan darat,

b.Apabila pada lokasi tidak terdapat perusahaan rental kendaraan
atau menggunakan sewa kendaraan milik perseorangan, maka
wajib melampirkan bukti dokumen pertanggungjawaban berupa:
kuitansi biasa yang dilengkapi cap dan tanda tangan penyedia
jasa
surat pernyataan (*terlampir pada link)
fotocopy STNK
fotocopy SIM pengemudi/sopir
fotocopy NPWP pribadi sopir
contact person sewa kendaraan milik perseorangan yang
dapat dihubungi untuk konfirmasi bukti sewa kendaraan
foto timestamp bersama kendaraan dengan ketentuan terlihat
nomor plat mobil, sopir, dan yang bersangkutan melakukan
perjalanan dinas (pelaksana SPD)

44

Ketentuan Kelengkapan Pertanggungjawaban Biaya
Perjalanan Dinas Jabatan (SPJ)

1.Surat Tugas yang sah dari atasan Pelaksana SPD pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya, seperti bill
2.SPD yang telah ditandatangani oleh PPK dan pejabat di tempat
3.Daftar Pengeluaran Riil sesuai dengan format sebagaimana
4.Hasil swab atau PCR Covid-19 beserta kuitansi asli yang disertai Kop
5.Tiket pesawat, boarding pass, airport tax, retribusi, dan bukti
6.Bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan dalam Kota

a.Perjalanan Dinas ke luar Provinsi yang melalui perjalanan darat,
b.Apabila pada lokasi tidak terdapat perusahaan rental kendaraan

7. Bukti

hotel/ kuitansi hotel, invoice hotel, dll. Apabila pegawai yang

melaksanakan perjalanan dinas menginap pada rumah

keluarga/kenalan, pegawai tersebut diberikan biaya penginapan

sebesar 30% dari tarif hotel di tempat tujuan sesuai dengan SBM

dengan melampirkan bukti pertanggungjawaban berupa:

foto timestamp dengan ketentuan terlihat wajah, rumah, dan

pemilik rumah

fotocopy identitas/KTP pemilik rumah

nomor telepon pemilik rumah

8.Pelaksana SPD mempertanggungjawabkan pelaksanaan Perjalanan

Dinas kepada pemberi tugas dan biaya Perjalanan Dinas kepada PPK

paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah Perjalanan Dinas

dilaksanakan.

45

Ketentuan Kelengkapan Pertanggungjawaban Biaya
Perjalanan Dinas Jabatan (SPJ)

1.Surat Tugas yang sah dari atasan Pelaksana SPD yang melakukan pemalsuan dokumen, menaikkan dari
2.SPD yang telah ditandatangani oleh PPK dan pejabat di tempat
3.Daftar Pengeluaran Riil sesuai dengan format sebagaimana
4.Hasil swab atau PCR Covid-19 beserta kuitansi asli yang disertai Kop
5.Tiket pesawat, boarding pass, airport tax, retribusi, dan bukti
6.Bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan dalam Kota

a.Perjalanan Dinas ke luar Provinsi yang melalui perjalanan darat,
b.Apabila pada lokasi tidak terdapat perusahaan rental kendaraan
7.Bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya, seperti bill
8.Pelaksana SPD mempertanggungjawabkan pelaksanaan Perjalanan

9. Pihak-pihak

harga sebenarnya (mark up), dan/atau Perjalanan Dinas rangkap

(dua kali atau lebih) dalam pertanggungjawaban Perjalanan Dinas

yang berakibat kerugian yang diderita oleh negara, bertanggung

jawab sepenuhnya atas seluruh tindakan yang dilakukan.

46

Direktorat Promosi dan Pemasaran
Produk Unggulan Desa, Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi