The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

PPT Seminar Rancangan Aktualisasi_Gita Pertiwi_Kelompok 4_Angkatan XXIX_

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by contact.gitapertiwi, 2021-07-16 06:09:06

PPT Seminar Rancangan Aktualisasi_Gita Pertiwi_Kelompok 4_Angkatan XXIX_

PPT Seminar Rancangan Aktualisasi_Gita Pertiwi_Kelompok 4_Angkatan XXIX_

Rancangan Aktualisasi

PEMBUATAN E-BOOK

PANDUAN KELENGKAPAN
PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA
PERJALANAN DINAS UNTUK PEGAWAI DI
LINGKUNGAN DIREKTORAT PROMOSI
DAN PEMASARAN PRODUK UNGGULAN
DESA, DAERAH TERTINGGAL DAN
TRANSMIGRASI

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1lXMaIeva-
9kvhmG_GTvjtNeQhqzD2HD0?ths=true -

Nama : Gita Pertiwi, S.E.
NIP : 19970321 202012 2 020
Jabatan : Analis Monitoring, Evaluasi dan

Unit Kerja Pelaporan
: Direktorat Promosi dan

Pemasaran Produk Unggulan
Desa, Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi, Satuan Kerja
Pejabat Pembuat Komitmen

Coach : Dra. Nora Ekaliana Hanafie, M.M.
Mentor : Ardia Jaka Bustami, S.T.

OUTLINE

1. LATAR BELAKANG
2. TUJUAN DAN MANFAAT
3. DESKRIPSI ORGANISASI
4. IDENTIFIKASI ISU
5. ISU TERPILIH
6. GAGASAN PEMECAHAN ISU
7. RENCANA AKTUALISASI
8. KENDALA DAN RENCANA ANTISIPASI
9. JADWAL RANCANGAN AKTUALISASI

LATAR BELAKANG

ASN profesional dapat mengaplikasikan sikap dan perilaku bela negara dan menerapkan
nilai-nilai dasar ASN

1. Peraturan/pedoman 2. Terjadinya 3. Inovasi pembuatan e-

terkait kelengkapan Kesimpangsiuran book sebagai panduan
laporan informasi yang diterima kelengkapan
pertanggungjawaban oleh pegawai yang pertanggungjawaban
Perjalanan Dinas sedang melakukan biaya Perjalanan Dinas
yang berubah-ubah Perjalanan Dinas (Perjadin) secara
mengikuti hasil sehingga kelengkapan spesifik untuk
pemeriksaan BPK berkas mengantisipasi
pertanggungjawaban terjadinya temuan BPK
biaya Perjalanan Dinas
sering kali tidak lengkap

Tujuan Manfaat

1. Mewujudkan ASN yang akuntabel 1. Manfaat bagi Individu
2. Mewujudkan ASN yang nasionalisme
3. Mewujudkan ASN yang beretika publik Mampu mengimplementasikan nilai-nilai dasar
4. Mewujudkan ASN yang berkomitmen mutu ASN
5. Mewujudkan ASN yang anti korupsi
6. Mengatasi permasalahan yang terjadi di unit kerja 2. Manfaat bagi Institusi

berupa belum adanya panduan kelengkapan Meningkatkan akuntabilitas, efektivitas dan
efisiensi dalam pelaporan pertanggungjawaban
Pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas secara biaya Perjadin sehingga dapat mengantisipasi
terjadinya temuan BPK
spesifik untuk mengantisipasi terjadinya temuan BPK

Pejabat Pembuat Komitmen A PICTURE
(unit kerja penulis) IS WORTH A
THOUSAND

WORDS

IDENTIFIKASI ISU

1. Belum tersedianya sistem 3. Belum adanya panduan
aplikasi yang digunakan kelengkapan
untuk pengarsipan surat pertanggungjawaban biaya
dan nota dinas pada PPK Perjalanan Dinas (Perjadin)
secara digital secara spesifik untuk
mengantisipasi terjadinya
Belum adanya sebuah platform temuan BPK

2. ataupun aplikasi untuk penyimpanan 4. Belum adanya sistem
data-data yang dikerjakan oleh unit aplikasi untuk memantau
kerja dalam satu wadah sekaligus pembayaran temuan BPK
dapat diakses bersama oleh seluruh yang bisa diakses oleh
komputer pegawai unit kerja baik pegawai di lingkungan Dit.
secara WFH maupun WFO P3UDT

Tabel Identifikasi Isu dan Analisa Penyebab

No. Topik Isu Penyebab Dampak

1 Belum tersedianya sistem aplikasi  Tidak adanya SDM maupun  Pengarsipan surat

yang digunakan untuk pegawai yang cakap dalam dan nota dinas pada

pengarsipan surat dan nota dinas membuat sistem aplikasi untuk PPK masih

pada PPK secara digital pengarsipan digital dilakukan secara

(Manajemen ASN) manual dan tidak

efisien

 Surat dan nota dinas
dapat berpotensi
tercecer karena
human error

Tabel Identifikasi Isu dan Analisa Penyebab

No. Topik Isu Penyebab Dampak

2 Belum adanya sebuah platform  Tidak adanya SDM maupun  Pekerjaan yang saling

ataupun aplikasi untuk penyimpanan pegawai yang cakap dalam berkaitan satu sama

data-data yang dikerjakan oleh unit membuat sistem aplikasi untuk lain menjadi tidak

kerja dalam satu wadah sekaligus penyimpanan data base yang efektif dan efisien

dapat diakses bersama oleh seluruh dapat diakses oleh seluruh  Adanya kendala

komputer pegawai unit kerja baik komputer pada PPK dalam melaksanakan

secara WFH maupun WFO (Whole of  Adanya kewajiban untuk tugas secara daring

Government) berkoordinasi terkait penomoran (WFH)

surat dan rekap monthly report

 Adanya kebijakan atau peraturan

terkait pembatasan sosial akibat

adanya pandemi

Tabel Identifikasi Isu dan Analisa Penyebab

No. Topik Isu Penyebab Dampak

3 Belum adanya panduan  Peraturan/pedoman terkait  Pengumpulan
kelengkapan laporan  pertanggungjawaban biaya
kelengkapan pertanggungjawaban pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Perjalanan Dinas menjadi
berubah-ubah mengikuti hasil dari  tidak efektif dan efisien
biaya Perjalanan Dinas (Perjadin) pemeriksaan BPK Pembuatan
Terjadinya kesimpangsiuran informasi pertanggungjawaban biaya
secara spesifik untuk terkait perubahan pedoman Perjadin menjadi terkendala
kelengkapan pertanggungjawaban biaya sehingga dalam proses
mengantisipasi terjadinya temuan Perjalanan Dinas yang mengakibatkan pencairan anggaran pun juga
 sebagian besar pegawai di lingkungan akan terhambat
Dit. P3UDT sering salah Pertanggungjawaban biaya
BPK (Manajemen ASN) mempersepsikan kelengkapan bukti Perjadin yang tidak bisa
apa saja yang diubah dalam pedoman dibuktikan kelengkapannya
 tersebut akan menjadi temuan BPK
Pengumpulan bukti (tidak akuntabel)
pertanggungjawaban biaya Perjalanan
Dinas menjadi tidak lengkap

Tabel Identifikasi Isu dan Analisa Penyebab

No. Topik Isu Penyebab Dampak

4 Belum adanya sistem aplikasi untuk  Tidak adanya SDM maupun  Pembayaran temuan

memantau pembayaran temuan BPK pegawai yang cakap dalam BPK yang dilakukan

yang bisa diakses oleh pegawai di membuat sistem aplikasi oleh pegawai

lingkungan Dit. P3UDT pemantauan dalam pembayaran dipantau secara

(Pelayanan Publik) temuan BPK manual

 Kurangnya

transparansi dan

ketidakjeraan pada

pegawai yang masih

terjaring pada temuan

BPK

ISU TERPILIH (Analisis Isu dengan Teknik Tapisan Isu
APKL)

No. Isu Nilai APKL

1 Belum tersedianya sistem aplikasi yang digunakan untuk A P K L TOTAL RANKING
pengarsipan surat dan nota dinas pada PPK secara digital
4 43 5 16 II

2 Belum adanya sebuah platform ataupun aplikasi untuk

penyimpanan data-data yang dikerjakan oleh unit kerja dalam

satu wadah sekaligus dapat diakses bersama oleh seluruh 2 34 4 13 IV
18 I
komputer pegawai unit kerja baik secara WFH maupun WFO 14 III

3 Belum adanya panduan kelengkapan pertanggungjawaban

biaya Perjalanan Dinas secara spesifik untuk mengantisipasi 4 4 5 5

terjadinya temuan BPK

4 Belum adanya sistem aplikasi untuk memantau pembayaran

temuan BPK yang bisa diakses oleh pegawai di lingkungan 2 44 4
Dit. P3UDT

Keterangan :

A : Aktual; P : Problematika; K : Kekhalayakan; L : Kelayakan

Nilai :

1 = Sangat Rendah 4 = Tinggi

2 = Rendah 5 = Sangat Tinggi

3 = Sedang

Gagasan Pemecahan Isu :

“PEMBUATAN E-BOOK PANDUAN
KELENGKAPAN PERTANGGUNGJAWABAN
BIAYA PERJALANAN DINAS UNTUK PEGAWAI DI
LINGKUNGAN DIREKTORAT PROMOSI DAN
PEMASARAN PRODUK UNGGULAN DESA,
DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI”

Rancangan aktualisasi

1. Pengumpulan data dan informasi terkait peraturan, pedoman terbaru, dan

SOP secara teknis mengenai pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas

2. Pembuatan rancangan e-book panduan kelengkapan pertanggungjawaban

biaya Perjalanan Dinas untuk pegawai di lingkungan Direktorat Promosi
dan Pemasaran Produk Unggulan Desa, Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi

3. Perbaikan rancangan e-book panduan kelengkapan pertanggungjawaban

biaya Perjalanan Dinas untuk pegawai di lingkungan Direktorat Promosi
dan Pemasaran Produk Unggulan Desa, Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi

4. Sosialisasi pada pegawai di lingkungan Direktorat Promosi dan

Pemasaran Produk Unggulan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

1. Pengumpulan data dan informasi terkait peraturan, pedoman terbaru,
dan SOP secara teknis mengenai pertanggungjawaban biaya
Perjalanan Dinas

No Tahapan Kegiatan Output/Hasil Keterkaitan Substansi Mata Kontribusi Terhadap Penguatan Nilai
Pelatihan Visi-Misi Organisasi Organisasi
1 Berkonsultasi dengan Catatan dan arahan Mendukung misi
mentor mengenai Mata pelatihan agenda 2, Kementerian Desa, Menguatkan nilai-nilai
pedoman kelengkapan yaitu Akuntabilitas, PDTT nomor 7, yaitu budaya organisasi
pertanggungjawaban Etika Publik, Anti Korupsi yaitu Meningkatkan Kementerian Desa,
biaya Perjalanan Dinas penatakelolaan PDTT, yaitu
terbaru pemerintahan yang baik Akuntablitas,
Profesional, Integritas,
dan Kebersamaan

2 Mencari data dan Data dan informasi Mata pelatihan agenda 2,

informasi terkait terkait peraturan, yaitu Akuntabilitas, Etika

peraturan, pedoman pedoman terbaru, dan Publik, Komitmen Mutu

terbaru dan SOP SOP mengenai

mengenai Perjalanan Dinas

pertanggungjawaban

biaya Perjalanan Dinas

1. Pengumpulan data dan informasi terkait peraturan, pedoman terbaru,
dan SOP secara teknis mengenai pertanggungjawaban biaya
Perjalanan Dinas

No Tahapan Kegiatan Output/Hasil Keterkaitan Substansi Mata Kontribusi Terhadap Penguatan Nilai
Pelatihan Visi-Misi Organisasi Organisasi

3 Membaca dan Catatan dan rangkuman Mata pelatihan agenda 2, Mendukung misi Menguatkan nilai-nilai

mempelajari peraturan, terkait peraturan, yaitu Akuntabilitas, Kementerian Desa, budaya organisasi

pedoman terbaru, dan pedoman baru, dan Komitmen Mutu PDTT nomor 7, yaitu Kementerian Desa,

SOP mengenai SOP mengenai yaitu Meningkatkan PDTT, yaitu

pertanggungjawaban pertanggungjawaban penatakelolaan Akuntablitas,
biaya Perjalanan Dinas biaya Perjalanan Dinas pemerintahan yang baik Profesional, Integritas,
dan Kebersamaan

4 Konsultasi dan diskusi Catatan dan perbaikan Mata pelatihan agenda 2,

dengan mentor terkait rangkuman yaitu Akuntabilitas, Etika

hasil rangkuman yang kelengkapan Publik, Komitmen Mutu

sudah dibuat pertanggungjawaban

Perjalanan Dinas

2. Pembuatan rancangan e-book panduan kelengkapan pertanggungjawaban
biaya Perjalanan Dinas untuk pegawai di lingkungan Direktorat Promosi dan
Pemasaran Produk Unggulan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

No Tahapan Kegiatan Output/Hasil Keterkaitan Substansi Mata Kontribusi Terhadap Penguatan Nilai
Pelatihan Visi-Misi Organisasi Organisasi

1 Membuat desain e- Desain e-book panduan Mata pelatihan agenda 2, Mendukung misi Menguatkan nilai-nilai

book panduan kelengkapan yaitu Komitmen Mutu, Anti Kementerian Desa, budaya organisasi

kelengkapan pertanggungjawaban Korupsi PDTT nomor 7, yaitu Kementerian Desa,

pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas yaitu Meningkatkan PDTT, yaitu
biaya Perjalanan Dinas penatakelolaan Akuntablitas,
pemerintahan yang baik Profesional, Integritas,

2 Membuat isi e-book E-book panduan Mata pelatihan agenda 2, dan Kebersamaan

panduan kelengkapan kelengkapan yaitu Akuntabilitas,

pertanggungjawaban pertanggungjawaban Komitmen Mutu

biaya Perjalanan Dinas biaya Perjalanan Dinas

3 Konsultasi dan diskusi Catatan mengenai Mata pelatihan agenda 2,

dengan coach atau revisi e-book panduan yaitu Etika Publik,

mentor terkait kelengkapan Komitmen Mutu

rancangan e-book pertanggungjawaban

panduan kelengkapan biaya Perjalanan Dinas

pertanggungjawaban

biaya Perjalanan Dinas

3. Perbaikan rancangan e-book panduan kelengkapan pertanggungjawaban biaya
Perjalanan Dinas untuk pegawai di lingkungan Direktorat Promosi dan
Pemasaran Produk Unggulan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

No Tahapan Kegiatan Output/Hasil Keterkaitan Substansi Mata Kontribusi Terhadap Penguatan Nilai
Pelatihan Visi-Misi Organisasi Organisasi

1 Memperbaiki E-book panduan Mata pelatihan agenda 2, Mendukung misi Menguatkan nilai-nilai

rancangan e-book kelengkapan yaitu Akuntabilitas, Kementerian Desa, budaya organisasi

panduan kelengkapan pertanggungjawaban Komitmen Mutu PDTT nomor 7, yaitu Kementerian Desa,

pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas yaitu Meningkatkan PDTT, yaitu
biaya Perjalanan Dinas yang sudah direvisi penatakelolaan Akuntablitas,
pemerintahan yang baik Profesional, Integritas,

2 Uji coba e-book Link e-book panduan Mata pelatihan agenda 2, dan Kebersamaan

panduan kelengkapan kelengkapan yaitu Etika Publik,

pertanggungjawaban pertanggungjawaban Komitmen Mutu dan Mata

biaya Perjalanan Dinas biaya Perjalanan Dinas pelatihan agenda 3, yaitu

Pelayanan Publik

3 Konsultasi dengan Catatan dan revisi e- Mata pelatihan agenda 2,

mentor mengenai e- book panduan yaitu Akuntabilitas, Etika

book panduan kelengkapan Publik, Komitmen Mutu

kelengkapan pertanggungjawaban

pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas

biaya Perjalanan Dinas

4. Sosialisasi pada pegawai di lingkungan Direktorat Promosi dan Pemasaran
Produk Unggulan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

No Tahapan Kegiatan Output/Hasil Keterkaitan Substansi Mata Kontribusi Terhadap Penguatan Nilai
Pelatihan Visi-Misi Organisasi Organisasi
1 Membuat paparan, Paparan, surat Mendukung misi
Mata pelatihan agenda 2, Kementerian Desa, Menguatkan nilai-nilai
surat undangan dan undangan, link zoom yaitu Akuntabilitas, PDTT nomor 7, yaitu budaya organisasi
Nasionalisme, Etika Publik, yaitu Meningkatkan Kementerian Desa,
daftar hadir meeting dan daftar Komitmen Mutu, Anti penatakelolaan PDTT, yaitu
Korupsi pemerintahan yang baik Akuntablitas,
pelaksanaan hadir Profesional, Integritas,
dan Kebersamaan
sosialisasi e-book

panduan kelengkapan

pertanggungjawaban

biaya perjalanan dinas

2 Melakukan sosialisasi Bukti screenshoot zoom Mata pelatihan agenda 2,

dan menyebarkan link meeting yaitu Akuntabilitas,

e-book panduan Nasionalisme, Etika Publik,

kelengkapan Komitmen Mutu, Anti

pertanggungjawaban Korupsi

biaya Perjalanan Dinas

kepada seluruh

pegawai Dit. P3UDT

4. Sosialisasi pada pegawai di lingkungan Direktorat Promosi dan Pemasaran
Produk Unggulan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

No Tahapan Kegiatan Output/Hasil Keterkaitan Substansi Mata Kontribusi Terhadap Penguatan Nilai
Pelatihan Visi-Misi Organisasi Organisasi
3 Mengevaluasi kegiatan Laporan Aktualisasi Mendukung misi
sosialiasi e-book Mata pelatihan agenda 2, Kementerian Desa, Menguatkan nilai-nilai
panduan kelengkapan yaitu Akuntabilitas, PDTT nomor 7, yaitu budaya organisasi
pertanggungjawaban Komitmen Mutu yaitu Meningkatkan Kementerian Desa,
biaya Perjalanan Dinas penatakelolaan PDTT, yaitu
dan membuat laporan pemerintahan yang baik Akuntablitas,
aktualisasi Profesional, Integritas,
dan Kebersamaan

Kendala dan Antisipasi

No Kendala Antisipasi

1 Pelaksanaan seluruh kegiatan aktualisasi Mengatur waktu secara efektif dan efisien
dilakukan dalam waktu yang singkat

2 Kurangnya pemahaman mengenai mekanisme Mencari tahu, diskusi dan belajar terkait dengan

Perjalanan Dinas, pembuatan peraturan, pedoman, serta SOP Perjalanan Dinas

pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas,

dan SOP Perjalanan Dinas

3 Adanya tugas dan pekerjaan di luar kegiatan Membagi waktu secara efektif dan efisien agar

aktualisasi pekerjaan kantor dan tugas aktualisasi dapat

terselesaikan semuanya

4 Banyaknya jadwal kegiatan/kesibukan Sosialisasi dilakukan dengan cara mengirim link e-

pegawai mengakibatkan sosialisasi tentang book panduan kelengkapan pertanggungjawaban

panduan kelengkapan Perjalanan Dinas biaya Perjalanan Dinas melalui grup whatsapp

menjadi kurang efektif

Jadwal Rancangan Aktualisasi

Juni Juli Agustus

No Kegiatan Minggu Ke-

IV I II III IV V I

1 Pengumpulan data dan informasi terkait peraturan, pedoman

terbaru, dan SOP secara teknis mengenai pertanggungjawaban
biaya Perjalanan Dinas (25 Juni s.d. 8 Juli 2021)

2 Pembuatan rancangan e-book panduan kelengkapan
pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas untuk pegawai di

lingkungan Direktorat Promosi dan Pemasaran Produk Unggulan

Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (9 s.d. 21 Juli 2021)

3 Perbaikan rancangan e-book panduan kelengkapan

pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas untuk pegawai di
lingkungan Direktorat Promosi dan Pemasaran Produk Unggulan
Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (21 s.d. 27 Juli 2021)

4 Sosialisasi pada pegawai di lingkungan Direktorat Promosi dan

Pemasaran Produk Unggulan Desa, Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi (28 Juli s.d. 6 Agustus 2021)

Terima Kasih


Click to View FlipBook Version