E-book Panduan Kelengkapan Pertanggungjawaban Biaya Perjalanan Dinas untuk Pegawai di Lingkungan Direktorat Promosi dan Pemasaran Produk Unggulan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Kementerian Desa,
Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi

E-BOOK PANDUAN
KELENGKAPAN
PERTANGGUNGJAWABAN
BIAYA PERJALANAN DINAS
UNTUK PEGAWAI DI
LINGKUNGAN DIREKTORAT
PROMOSI DAN PEMASARAN
PRODUK UNGGULAN DESA,
DAERAH TERTINGGAL DAN
TRANSMIGRASI

Kementerian Desa,
Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan kemudahan, karunia dan rahmat sehingga
penulis dapat menyelesaikan aktualisasi yang berjudul “Pembuatan E-book Panduan
Kelengkapan Pertanggungjawaban Biaya Perjalanan Dinas untuk Pegawai di Lingkungan
Direktorat Promosi dan Pemasaran Produk Unggulan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi”
dengan baik. Penulis membuat e-book ini dengan harapan dapat memudahkan pegawai dalam
mengetahui perubahan-perubahan kelengkapan bukti pertanggungjawaban biaya Perjalanan
Dinas secara up to date yang akan terus dikembangkan dan diperbaharui mengikuti perubahan
peraturan dari BPK sehingga dapat mempercepat sharing knowledge melalui link e-book yang
dapat diakses bersama. Diharapkan kedepannya pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas
(SPJ) yang disampaikan benar-benar dapat dipertanggungjawabkan (akuntabilitas) sehingga
dapat meminimalisir temuan-temuan BPK. Pembuatan e-book ini tidak terlepas dari bimbingan
maupun dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis
mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada:

1.Ibu Ir. Harlina Sulistyorini, M.Si selaku Direktur Jenderal Pengembangan Ekonomi dan
Investasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

2.Bapak Drs. Syahrul, M.Si selaku Direktur Promosi dan Pemasaran Produk Unggulan Desa,
Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

ii

Kementerian Desa,
Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi

KATA PENGANTAR

1.Ibu Ir. Harlina Sulistyorini, M.Si selaku Direktur Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Dr. Drs. Mulyadin Malik, M.Si selaku Kepala Pusat Pelatihan Pegawai ASN,
2.Bapak Drs. Syahrul, M.Si selaku Direktur Promosi dan Pemasaran Produk Unggulan Desa,
3.Bapak Dr. Drs. Mulyadin Malik, M.Si selaku Kepala Pusat Pelatihan Pegawai ASN,

4. Bapak

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

5.Bapak Drs. Priyono M.Sc selaku Fasilitator Agenda 1 yang telah memberikan pemahaman

yang bermanfaat dalam latsar hari pertama sampai hari ketiga

6.Ibu Dra. Nora Ekaliana Hanafie, M.M selaku Fasilitator sekaligus Coach yang senantiasa

memberikan masukan dan bimbingan kepada kelompok IV Angkatan XXIX

7.Bapak Ardia Jaka Bustami, S.T selaku Mentor yang selalu memberikan arahan, masukan, dan

dukungan dalam pembuatan e-book ini

8.Seluruh staf Direktorat Promosi dan Pemasaran Produk Unggulan Desa, Daerah Tertinggal

dan Transmigrasi yang senantiasa membantu dan memberi dukungan kepada penulis

Penulis menyadari bahwa dalam pembuatan e-book ini masih memerlukan banyak
pengembangan dan masukan yang membangun. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik
dan saran yang membangun dari berbagai pihak. Semoga e-book ini dapat memberikan manfaat
bagi para pembaca dan semua pihak, terkhususnya pada Direktorat Promosi dan Pemasaran
Produk Unggulan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Penulis
iii

DAFTAR ISI

ii Kata Pengantar
iv Daftar Isi
vi Dasar Hukum
1 Pengertian Istilah
3 Alur dan Mekanisme Perjalanan Dinas
7 Kelengkapan Perjalanan Dinas yang Perlu Disiapkan

Sebelum Keberangkatan
8 Kelengkapan Perjalanan Dinas yang Perlu Disiapkan

Sebelum Kepulangan
9 Kelengkapan Perjalanan Dinas yang Perlu Disiapkan

Untuk Pertanggungjawaban SPJ
10 Prinsip Perjalanan Dinas
11 Perjalanan Dinas Dilakukan Dalam Rangka
12 Perjalanan Dinas Jabatan Digolongkan Menjasi
13 Surat Tugas Perjalanan Dinas
14 Komponen-Komponen Perjalanan Dinas Jabatan/Biasa

iv

DAFTAR ISI

ii Kata Pengantar Biaya Perjalanan Dinas Jabatan dalam Rangka Mengikuti Rapat,
iv Daftar Isi Seminar, dan Sejenisnya
vi Dasar Hukum Jenis Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor Menurut
vii Contoh Kelengkapan Berkas Perjalanan Dinas Lama Penyelenggaraan
1 Pengertian Istilah
3 Prinsip Perjalanan Dinas Biaya Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor
4 Perjalanan Dinas Digolongkan Menjadi Uang Harian dan Penginapan Kegiatan Rapat atau Pertemuan di
5 Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dilakukan dalam Rangka Luar Kantor
6 Surat Tugas Perjalanan Dinas
7 Komponen-Komponen Perjalanan Dinas Jabatan Tambahan dan Kelebihan Hari pada Perjalanan Dinas Jabatan
7 Uang Harian Pembatalan pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan
8 Biaya Transportasi Tingkatan Biaya Perjalanan Dinas Jabatan
8 Biaya Transportasi Lokal/Taksi Pembayaran Perjalanan Dinas Jabatan
12 Biaya Transportasi Darat Ketentuan Kelengkapan Pertanggungjawaban Biaya Perjalanan
14 Biaya Penginapan Dinas Jabatan (SPJ)
16 Biaya Tiket Pesawat
17 Uang Representasi Alur dan Mekanisme Perjalanan Dinas
18 Sewa Kendaraan
21 Biaya Tes Covid-19

22

25

26
27

28
29
31
32
35

40

v

DASAR HUKUM

1.PMK No. 113/PMK.05/2012 Tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri
Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap

2.Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan
Anggaran di Lingkungan Kemendes, PDTT

3.Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Harga Satuan
Regional

4.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020 Tentang
Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021

5.Pedoman terkait Pelaksanaan Anggaran Perjalanan Dinas pada
Nota Dinas 62/KU.01.01/VI/2021 tanggal 09 Juni 2021

6.Draft Surat Edaran Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Perjalanan
Dinas Di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, Dan Transmigrasi 07 Juli 2021

Dasar Hukum:

http://tiny.cc/PeraturanPerjalananDinas

vi

DISCLAIMER!!

ISI DARI E-BOOK INI DAPAT BERUBAH SEWAKTU-WAKTU
SESUAI DENGAN KETENTUAN HUKUM DAN PERATURAN

YANG BERLAKU

Dasar Hukum:

http://tiny.cc/PeraturanPerjalananDinas

vii

PENGERTIAN ISTILAH

1.Perjalanan Dinas Dalam Negeri yang selanjutnya disebut
Perjalanan Dinas adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan
yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk
kepentingan negara.

2.Perjalanan Dinas Jabatan (Perjalanan Dinas biasa) adalah
Perjalanan Dinas melewati batas Kota dan/atau dalam Kota dari
tempat kedudukan ke tempat yang dituju, melaksanakan tugas,
dan kembali ke tempat kedudukan semula di dalam negeri.

3.Perjalanan Dinas Pindah adalah Perjalanan Dinas dari tempat
kedudukan yang lama ke tempat kedudukan yang baru
berdasarkan surat keputusan pindah.

4.Tempat Kedudukan adalah lokasi kantor/satuan kerja.
5.Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih

dahulu (pre-calculated amount) dan dibayarkan sekaligus.
6.Biaya Riil (at cost) adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan

bukti pengeluaran yang sah
7.Standar Biaya adalah satuan biaya yang ditetapkan sebagai

acuan penghitungan kebutuhan anggaran dalam Rencana Kerja
dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, baik berupa
Standar Biaya Masukan maupun Standar Biaya Keluaran.

1

PENGERTIAN ISTILAH

1.Perjalanan Dinas Dalam Negeri Perjalanan Dinas dibebankan pada Daftar Isian
2.Perjalanan Dinas Jabatan
3.Perjalanan Dinas Pindah
4.Pelaksana SPD adalah
5.Lumpsum adalah
6.Biaya Riil (at cost)
7.Standar Biaya

8. Biaya

Pelaksanaan Anggaran (DIPA) satuan kerja penerbit SPD.

9.Perhitungan Rampung adalah perhitungan biaya Perjalanan Dinas

yang dihitung sesuai kebutuhan riil berdasarkan ketentuan yang

berlaku.

10.Surat Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPD adalah

dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen dalam

rangka pelaksanaan Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara,

Pegawai Negeri, Pegawai Tidak Tetap, dan Pihak Lain. (Aturan

lama = SPPD/Surat Perintah Perjalanan Dinas)

11.Pelaksana SPD adalah Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan

Pegawai Tidak Tetap yang melaksanakan Perjalanan Dinas.

2

Alur dan Mekanisme Perjalanan Dinas

2 4

1 TU mengajukan 3 *Jika ditolak, maka
Surat Tugas sebagai Surat Tugas direvisi
Penanggungjawab acuan pelaksanaan kembali dengan
kegiatan Perjalanan Dinas penggantian nama/
mengajukan nota kepada Direktur tanggal pelaksana
dinas ke Direktur Perjalanan Dinas
dengan tembusan (SPD)
TU dan PPK
Pengajuan Surat
Tugas sebagai
acuan pelaksanaan
Perjalanan Dinas
Tugas disetujui/
ditolak oleh Direktur

3

Alur dan Mekanisme Perjalanan Dinas

8
6 Pelaksana SPD
membuat Daftar

TU menyampaikan Nominatif untuk

Surat Tugas yang perkiraan estimasi

sudah disahkan biaya Perjalanan

oleh Direktur Dinas, kemudian PPK

kepada PPK dan melakukan

5 7penanggungjawab pengecekan Daftar
kegiatan Nominatif yang
dibuat

*Jika disetujui oleh PPK dan
Direktur, maka penanggungjawab
pengajuan Surat kegiatan
Tugas (SPT) berkoordinasi terkait
disahkan anggaran
Perjalanan Dinas

4

Alur dan Mekanisme Perjalanan Dinas

9 10 11 12

Uang muka Pelaksana SPD Pelaksana SPD Pelaksana SPD
dibayarkan oleh melakukan membuat laporan menyampaikan
Bendahara secara Perjalanan Dinas Perjalanan Dinas laporan Perjalanan
cashless sebesar dengan membawa dan disampaikan Dinas beserta
70% kepada SPT dan SPD yang oleh Direktur kelengkapan bukti
pelaksana SPD sudah diprint Perjalanan Dinas
kepada PPK

5

Alur dan Mekanisme Perjalanan Dinas

14 16

13 PPK berwenang 15 Kekurangan Uang
untuk menilai Perjalanan Dinas
PPK melakukan kesesuaian dan sebesar 30%
Perhitungan kewajaran atas dibayarkan oleh
Rampung seluruh biaya‐biaya yang Bendahara secara
bukti pengeluaran tercantum dalam cashless kepada
biaya Perjalanan Daftar Pengeluaran pelaksana SPD
Dinas dan Riil
disampaikan
kepada Bendahara PPK mengesahkan
Pengeluaran Bukti Pengeluaran Riil
dan menyampaikan
kepada Bendahara
Pengeluaran sebagai
pertanggungjawaban
UP/LS/SPM/SP2D
Perjalanan Dinas

6

Kelengkapan Perjalanan Dinas yang Perlu

Disiapkan Sebelum Keberangkatan

1.Surat Tugas (SPT)
2.Daftar Nominatif
3.Dokumem/berkas pendukung perjalanan dinas lainnya

(contoh: kuesioner atau pedoman lain menyesuaikan
keperluan dinas)
4.SPPD (SPD) yang sudah diprint rangkap 3
5.Tes Covid-19 sebelum keberangkatan

Simpan bukti hasil tes Swab/PCR Sars-Cov19
Simpan bukti kuitansi tes Swab/PCR Sars-Cov19
6.Tiket Pesawat
Simpan bukti e-ticket & boarding pass (pergi)
Simpan bukti pembayaran tiket pesawat
7.Transport kedudukan bandara
Simpan bukti pemesanan taksi/gocar
Simpan bukti damri
Simpan bukti pembelian bensin, tol
dll

Contoh Format Kelengkapan Berkas

Perjalanan Dinas:

http://tiny.cc/KelengkapanBerkasPerjadin

7

Kelengkapan Bukti Perjalanan Dinas yang Perlu

Disiapkan Sebelum Kepulangan

1.SPPD (SPD) yang sudah dicap rangkap 3
2.Sewa kendaraan (*jika menyewa)

Foto Timestamp bersama kendaraan dengan ketentuan terlihat nomor plat mobil,
sopir, dan yang bersangkutan melakukan perjalanan dinas (pelaksana SPD)
Kuitansi yang berlogo rental kendaraan/kuitansi dengan cap yang disertai dengan
surat pernyataan
Contact person pemilik sewa kendaraan
Foto SIM, STNK pengemudi
Foto NPWP perusahaan / *jika sewa kendaraan merupakan perusahaan perseorangan
boleh menggunakan NPWP pemilik rental mobil
3.Bukti penginapan
Kuitansi hotel
*Jika menginap pada rumah keluarga/rekanan maka wajib melampirkan foto
timestamp dengan ketentuan terlihat wajah, rumah, dan pemilik rumah
fotocopy identitas/KTP pemilik rumah
nomor telepon pemilik rumah
4.Tiket Pesawat
Simpan bukti e-ticket & boarding pass (pulang)
Simpan bukti pembayaran tiket pesawat
5.Tes Covid-19 sebelum kepulangan
Simpan bukti hasil tes Swab/PCR Sars-Cov19
Simpan bukti kuitansi tes Swab/PCR Sars-Cov19

8

Kelengkapan Perjalanan Dinas yang Perlu Disiapkan

untuk Pertanggungjawaban SPJ

1.Surat Tugas (SPT) 1.Surat Tugas (SPT) kendaraan (*jika menyewa)
2.Daftar Nominatif 2.Daftar Nominatif
3.Laporan Perjalanan Dinas 3.Laporan Perjalanan Dinas
4.SPPD (SPD) yang sudah dicap rangkap 3 4.SPPD (SPD) yang sudah dicap rangkap 3
5.Tes Covid-19 Pulang dan Pergi 5.Tes Covid-19 Pulang dan Pergi
6.Tiket Pesawat Pulang dan Pergi
Bukti hasil tes Swab/PCR Sars-Cov19 7.Transport kedudukan bandara
Bukti kuitansi tes Swab/PCR Sars-Cov19 8.Bukti Penginapan
6.Transport kedudukan bandara
Bukti pemesanan taksi/gocar/damri 9. Sewa
Bukti pembelian bensin, tol
7.Tiket Pesawat Pulang dan Pergi Foto Timestamp bersama kendaraan
Bukti e-ticket & boarding pass
Bukti pembayaran tiket pesawat dengan ketentuan terlihat nomor
8.Bukti penginapan
Kuitansi hotel plat mobil, sopir, dan yang
*Jika menginap pada rumah keluarga/rekanan
maka wajib melampirkan foto timestamp bersangkutan melakukan perjalanan
dengan ketentuan terlihat wajah, rumah, dan
pemilik rumah dinas (pelaksana SPD)
fotocopy identitas/KTP pemilik rumah
nomor telepon pemilik rumah Kuitansi yang berlogo sewa

9 kendaraan / *kuitansi dengan cap

yang dilengkapi surat pernyataan

Foto SIM pengemudi

Foto STNK pengemudi

Foto NPWP perusahaan / *jika sewa

kendaraan merupakan perusahaan

perseorangan boleh menggunakan

NPWP pemilik sewa kendaraan

Contact person pemilik sewa

kendaraan

10.Daftar Pengeluaran riil

11.Kuitansi Rampung

12.SPTJM / Surat Pertanggungjawaban Riil

Perjalana Dinas

PRINSIP PERJALANAN DINAS

selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang
sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan
dengan penyelenggaraan pemerintahan

ketersediaan anggaran dan kesesuaian
dengan pencapaian kinerja Kementerian
Negara/Lembaga
efisiensi penggunaan belanja negara

akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan
Perjalanan Dinas dan pembebanan biaya
Perjalanan Dinas

10

PERJALANAN DINAS DILAKUKAN DALAM

RANGKA

1.Pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
2.Mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya;
3.Pengumandahan (Detasering)/penugasan sementara waktu;
4.Menempuh ujian dinas/ujian jabatan;
5.Menghadap Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri atau

menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk,
untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang
kesehatannya guna kepentingan jabatan;
6.Memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter
karena mendapat cedera pada waktu/karena melakukan tugas;
7.Mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan Majelis
Penguji Kesehatan Pegawai Negeri;
8.Mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3;
9.Mengikuti pendidikan dan pelatihan;
10.Menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah
Pejabat Negara/Pegawai Negeri yang meninggal dunia dalam
melakukan Perjalanan Dinas; atau menjemput/mengantarkan
ke tempat pemakaman jenazah Pejabat Negara/Pegawai
Negeri yang meninggal dunia dari Tempat Kedudukan yang
terakhir ke Kota tempat pemakaman.

11

PENGGOLONGAN PERJALANAN DINAS JABATAN

1. Perjalanan Dinas Jabatan yang melewati
batas Kota; (Contoh melewati batas kota
: Provinsi DKI Jakarta meliputi kesatuan
wilayah Jakarta Pusat, Jakarta Timur,
Jakarta Utara, Jakarta Barat, dan Jakarta
Selatan)

2. Perjalanan Dinas Jabatan yang
dilaksanakan di dalam Kota. (Dengan
ketentuan : Perjalanan Dinas Jabatan
yang dilaksanakan sampai dengan 8
(delapan) jam atau lebih dari 8
(delapan) jam)

12

SURAT TUGAS PERJALANAN DINAS

1.Perjalanan Dinas oleh pelaksana SPD dilakukan sesuai perintah
atasan Pelaksana SPD yang tertuang dalam Surat Tugas/ SPT
(diterbitkan oleh kepala satuan kerja, atasan langsung kepala
satuan kerja, Pejabat Eselon II, Menteri/Pimpinan Lembaga/Pejabat
Eselon I dan pejabat yang didelegasikan untuk memberikan
wewenang Surat Tugas)

2.Surat Tugas paling sedikit mencantumkan hal-hal sebagai berikut:
a. Pemberi tugas;
b. Pelaksana tugas;
c. Waktu pelaksanaan tugas; dan
d. Tempat pelaksanaan tugas.

3.Surat Tugas tersebut menjadi dasar penerbitan SPD (SPPD)
4.Dalam penerbitan SPD (SPPD), PPK berwenang untuk menetapkan

tingkat biaya Perjalanan Dinas dan alat transpor yang digunakan
untuk melaksanakan Perjalanan Dinas Jabatan yang bersangkutan
dengan memperhatikan kepentingan serta tujuan Perjalanan Dinas
tersebut.
5.Perjalanan Dinas Jabatan di dalam Kota yang dilaksanakan
sampai dengan 8 (delapan) jam dapat dilakukan tanpa penerbitan
SPD (SPPD) dan pembebanan biaya Perjalanan Dinas tersebut
dicantumkan dalam Surat Tugas

13

KOMPONEN-KOMPONEN PERJALANAN DINAS
JABATAN/BIASA

1. Uang Makan

Terdiri dari uang makan, uang transport lokal, dan uang saku.
Dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi
sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor
119/PMK.02/2020 mengenai Standar Biaya Masukan T.A. 2021
dikalikan sesuai jumlah hari yang tercantum dalam surat tugas.
Uang makan diberikan kepada pelaksana SPD apabila
melakukan Perjalanan Dinas lebih dari 8 (delapan) jam. Apabila
kurang dari 8 (delapan) jam, maka hanya dapat diberikan uang
transportasi lokal.

*Apabila pelaksana SPD sudah mendapat uang harian dari

Perjalanan Dinas maka pelaksana SPD tidak diperbolehkan

mengisi presensi/daftar hadir di kantor pada tanggal

pelaksanaan SPD karena dapat menjadi temuan pada uang

makan yang ganda.

14

KOMPONEN-KOMPONEN PERJALANAN DINAS
JABATAN/BIASA

2. Biaya Transportasi
Biaya Transportasi Lokal/Taksi
Terdiri atas:
biaya perjalanan dinas dari tempat kedudukan (Kantor)
sampai tempat tujuan keberangkatan dan kepulangan
(termasuk biaya ke terminal bus/ stasiun/ bandara/
pelabuhan keberangkatan)
biaya retribusi yang dipungut di terminal bus/ stasiun/
bandara/ pelabuhan keberangkatan dan kepulangan.

*Biaya transportasi taksi di Jakarta ini dapat berlaku
dengan syarat diberikan kepada pegawai yang tidak
memperoleh uang BBM/per bulan.

15

KOMPONEN-KOMPONEN PERJALANAN DINAS
JABATAN/BIASA

Biaya Transportasi Lokal/Taksi (Lanjutan)
Transport kedudukan yaitu biaya transport dari tempat
kedudukan ke bandara dan sebaliknya, harus menggunakan
bukti pertanggungjawaban yang dapat dibuktikan (Tiket
Damri/Bukti Taksi Online/Struk Pembelian Bensin/Tol)

Transport Perjalanan Dinas Jabodetabek yaitu biaya
transport dari tempat kedudukan ke lokasi yang dituju dan
sebaliknya, harus menggunakan bukti pertanggungjawaban
yang dapat dibuktikan (Tiket Damri/Bukti Taksi Online/Struk
Pembelian Bensin/Tol)

16

KOMPONEN-KOMPONEN PERJALANAN DINAS
JABATAN/BIASA

Biaya Transportasi Lokal/Taksi (Lanjutan)
Satuan biaya taksi Perjalanan Dinas merupakan satuan biaya
yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya satu
kali perjalanan taksi dari kantor tempat kedudukan menuju
bandara/ pelabuhan/ terminal/ stasiun keberangkatan atau
dari bandara/ pelabuhan/ terminal/ stasiun kedatangan
menuju tempat tujuan dan sebaliknya
Dalam hal lokasi kantor kedudukan atau lokasi tujuan tidak

dapat dijangkau dengan taksi menuju atau dari bandara/
pelabuhan/ terminal/ stasiun, maka biaya transportasi
menggunakan satuan biaya transportasi darat

17

KOMPONEN-KOMPONEN PERJALANAN DINAS
JABATAN/BIASA

Biaya Transportasi Lokal/Taksi (Lanjutan)

Biaya transportasi lokal/taksi dari kantor tempat kedudukan
sampai tujuan keberangkatan dan kepulangan menggunakan
metode at cost (sesuai pengeluaran) dengan melampirkan
bukti pertanggungjawaban seperti tiket bus/kereta bandara,
bukti pembayaran transportasi online, atau pembelian BBM
dan tol dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran
menurut SBM. Maksud dari kepatutan adalah apabila jadwal
keberangkatan Perjalanan Dinas terlalu pagi atau malam,
maka pelaksana SPD diperbolehkan berangkat dari kediaman
masing-masing. Maksud dari kewajaran adalah dengan
berpedoman pada SBM. Dalam hal biaya yang dikeluarkan
melebihi SBM, maka kelebihan biaya tersebut akan
ditanggung oleh pelaksana SPD.

18

KOMPONEN-KOMPONEN PERJALANAN DINAS
JABATAN/BIASA

Biaya Transportasi Darat

a.Biaya transportasi darat dari tempat kedudukan di ibu
kota provinsi ke tempat tujuan di kabupaten/kota dalam
satu provinsi yang sama atau sebaliknya (contoh: dalam
Provinsi D.I.Yogyakarta ke Kabupaten Gunung Kidul, Kulon
Progo, Bantul, dll) menggunakan metode at cost dengan
batas maksimal SBM dan wajib melampirkan bukti
pertanggungjawaban seperti tiket, bukti pembayaran
transportasi online, pembelian BBM, dan tol dengan
memperhatikan kepatutan dan kewajaran.

Satuan Biaya Transportasi Darat dari Ibukota Provinsi ke
Kabupaten/Kota dalam Provinsi Yang Sama (One Way)
terinci pada Tabel 2.4 Lampiran II Peraturan Presiden
Nomor 33 Tahun 2020.

19

KOMPONEN-KOMPONEN PERJALANAN DINAS
JABATAN/BIASA

Biaya Transportasi Darat (Lanjutan)

Khusus Biaya Transportasi Darat Dari DKI Jakarta Ke

Kabupaten/Kota Sekitar (One Way) terinci pada Tabel 2.5

Lampiran II Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020.

a.Biaya transportasi darat merupakan satuan biaya untuk

b.Biaya transportasi darat dari ibu kota provinsi ke tempat

tujuan di kabupaten/kota pada provinsi yang berbeda.

Misalnya disaat pandemi seperti ini, biaya transportasi

darat dapat diberikan kepada pegawai yang

melaksanakan perjalanan dinas di sekitaran Pulau Jawa

menggunakan kendaraan dinas/ operasional/ pribadi

dengan menggunakan metode at cost dengan batas

maksimal Standar Biaya Masukan dengan melampirkan

bukti pertanggungjawaban BBM dan tol dengan

memperhatikan kepatutan dan kewajaran.

20

KOMPONEN-KOMPONEN PERJALANAN DINAS
JABATAN/BIASA

3. Biaya Penginapan
Dalam hal pegawai yang melaksanakan Perjalanan Dinas
menginap pada Hotel/penginapan lainnya, maka dibayarkan
secara rill dan berpedoman pada SBM.

*Berdasarkan draft Surat Edaran mengenai pedoman
Perjalanan Dinas : adanya perubahan pada cara pembayaran
biaya penginapan perjalanan dinas, dari sebelumnya diberikan
secara gelondongan (lumpsum) menjadi dihitung sesuai biaya
pengeluaran (at cost) sesuai dengan batas tinggi yang diatur
pada SBM. Perubahan tersebut diharapkan menunjang
pelaksanaan anggaran yang transparan dan akuntabel

21

KOMPONEN-KOMPONEN PERJALANAN DINAS
JABATAN/BIASA

3. Biaya Penginapan (Lanjutan)

Dalam hal pegawai yang melaksanakan Perjalanan Dinas tidak
menginap pada Hotel/penginapan lainnya, maka dibayarkan
30% dari tarif hotel di tempat tujuan (lumpsum) sesuai dengan
batasan tertinggi SBM.

*Berdasarkan Nota Dinas mengenai pedoman terkait
Pelaksanaan Anggaran Perjalanan Dinas 09 Juni 2021 : Dalam
hal pegawai yang melaksanakan Perjalanan Dinas tidak
menginap pada hotel/penginapan lainnya, namun menginap
pada rumah keluarga/kenalan, pegawai tersebut wajib
melampirkan bukti pertanggungjawaban dokumentasi/foto
yang tertera waktu dan lokasi (foto timestamp dengan
ketentuan terlihat wajah, rumah, dan pemilik rumah),
identitas/KTP pemilik rumah dan nomor telepon pemilik rumah.

22

KOMPONEN-KOMPONEN PERJALANAN DINAS
JABATAN/BIASA

4. Biaya Tiket Pesawat

Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri
adalah satuan biaya untuk pembelian tiket pesawat udara
pergi pulang (PP) dari bandara keberangkatan suatu kota ke
bandara kota tujuan dalam perencanaan anggaran. Satuan
biaya tiket termasuk biaya asuransi, tidak termasuk airport tax
dan biaya retribusi lainnya. Dalam pelaksanaan anggaran,
satuan biaya tiket perjalanan dinas dalam negeri
menggunakan metode at cost (sesuai pengeluaran) dengan
berpedoman pada SBM.

*Perjalanan dinas yang menggunakan transportasi
udara/pesawat dengan kelas bisnis hanya diperuntukan
kepada Menteri, Wakil Menteri dan Pejabat Pimpinan Tinggi
Madya.

23

KOMPONEN-KOMPONEN PERJALANAN DINAS
JABATAN/BIASA

5. Uang Representasi

Uang representasi dibayarkan secara lumpsum dan merupakan
batas tertinggi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri
Keuangan mengenai SBM (Standar Biaya Masukan). Uang
representasi hanya diberikan kepada Pejabat Negara, Pejabat
Eselon I, dan Pejabat Eselon II selama melakukan perjalanan
dinas biasa yang besifat tugas dan fungsi, untuk perjalanan
dinas yang bersifat fullboard tidak diberikan uang representasi.

Uang representasi perjalanan dinas diberikan sebagai
pengganti atas pengeluaran tambahan dalam kedudukan
sebagai pejabat negara, pejabat eselon I, dan pejabat eselon II
dalam rangka perjalanan dinas, seperti biaya tips porter, tips
pengemudi, dan lain-lain

24

KOMPONEN-KOMPONEN PERJALANAN DINAS
JABATAN/BIASA

6. Sewa Kendaraan
Sewa kendaraan dalam Kota dibayarkan secara rill dan
berpedoman pada SBM. Sewa kendaraan dalam kota
diberikan kepada Pejabat Negara untuk keperluan
pelaksanaan tugas di Tempat Tujuan. Biaya sewa kendaraan
dalam kota sudah termasuk biaya untuk pengemudi, bahan
bakar minyak, dan pajak.

*Biaya sewa kendaraan dapat diajukan apabila
kegiatannya merupakan kegiatan dengan mobilitas tinggi
atau perpindahan dari provinsi ke kabupaten/ kabupaten ke
kabupaten lainnya.

25

KOMPONEN-KOMPONEN PERJALANAN DINAS
JABATAN/BIASA

6. Sewa Kendaraan (Lanjutan)

Dalam rangka mendampingi pimpinan, pendamping dapat
mengajukan sewa kendaraan apabila pada Perjalanan Dinas
tersebut dilakukan mobilitas yang tinggi. Pegawai yang
melakukan Perjalanan Dinas dalam rangka mendampingi
pimpinan menghadiri pertemuan/rapat maka akan dikenakan
Perjalanan Dinas dalam rangka fullboard/fullday
Namun dalam draft Surat Edaran terkait Perjalanan Dinas
dicoba untuk mengakomodir sewa kendaraan oleh
koordinator, subkoordinator dan staf maupun tim yang
menjalankan kegiatan perjalanan dinas dengan syarat
mobilitas di tempat tujuan tinggi dengan memperhatikan
kepatutan dan kewajaran

26

KOMPONEN-KOMPONEN PERJALANAN DINAS
JABATAN/BIASA

6. Sewa Kendaraan (Lanjutan)
Hal yang harus diperhatikan dalam ketentuan sewa
kendaraan adalah minimal waktu sewa kendaraan yaitu 12
jam per hari (BPK memeriksa dengan menghitung waktu,
untuk itu mohon diperhatikan jam sewa kendaraan apakah 6
jam 10 jam atau 12 jam). Sewa kendaraan ke luar provinsi
menggunakan metode at cost dengan melampirkan
kelengkapan bukti kuitansi yang berlogo rental kendaraan,
sehingga jika dilakukan pemeriksaan dapat diminimalisir
terjadinya temuan BPK.

27

KOMPONEN-KOMPONEN PERJALANAN DINAS
JABATAN/BIASA

7. Biaya Tes Covid-19
Dalam situasi pandemi saat ini, pelaksana SPD atau pegawai
yang melakukan Perjalanan Dinas wajib untuk menyerahkan
bukti tes covid-19 dengan melampirkan hasil dan kuitansi asli
yang disertai Kop Surat dan/atau stempel.

28

Tingkatan Biaya Perjalanan Dinas Jabatan

1.Tingkat A untuk Menteri, Wakil Menteri, Pejabat setingkat Menteri, Pejabat
Eselon I, serta Pejabat lainnya yang setara

2.Tingkat B untuk Pejabat Negara Lainnya, Pejabat Eselon II, dan Pejabat
Lainnya yang setara

3.Tingkat C untuk Pejabat Eselon III/PNS Golongan IV, Pejabat Eselon IV/PNS
Golongan III, PNS Golongan II dan Golongan I.

29

Pelaksanaan dan Prosedur Pembayaran
Perjalanan Dinas

1.Pengajuan pembayaran perjalanan dinas, dapat dilakukan dengan 2
(dua) metode, yaitu :
a.Pengajuan pembayaran langsung perjalanan dinas dimuka. Dapat
disampaikan maksimal 5 (lima) hari sebelum keberangkatan.
b.Pengajuan pembayaran langsung perjalanan dinas rampung. Dapat
disampaikan setelah pelaksanaan perjalanan dinas maksimal 5
(lima) hari sesudah pelaksanaan perjalanan dinas.

2.Pemberian uang muka berdasarkan persetujuan pemberian uang muka
dari PPK dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
a.Surat Tugas
b.fotokopi SPD
c.kuitansi tanda terima uang muka
d.rincian perkiraan biaya Perjalanan Dinas (daftar nominatif)

3.Pembayaran perjalanan dinas menggunakan prinsip cash less

30

Pelaksanaan dan Prosedur Pembayaran
Perjalanan Dinas

1.Pemberian uang muka berdasarkan persetujuan pemberian
2. j
3. h

4.Pembayaran biaya Perjalanan Dinas Jabatan dengan mekanisme LS
dilakukan melalui transfer dari Kas Negara ke rekening Bendahara
Pengeluaran, pihak ketiga atau Pelaksana SPD

5.Bendahara Pengeluaran akan membayar/memberikan uang muka
kepada pelaksana SPD sebesar 70% terlebih dahulu, sedangkan
sisanya sebesar 30% akan diberikan setelah pegawai melaporkan
SPJ/pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas secara lengkap
kepada PPK

6.Pembayaran dapat disampaikan maksimal 5 hari sebelum
keberangkatan dan SPJ/pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas
disampaikan maksimal 5 hari setelah pelaksanaan Perjalanan Dinas

7.Untuk Pengajuan/pencairan LS Perjalanan Dinas dimuka, dapat
diajukan maksimal 2 minggu sebelum pelaksanaan Perjalanan Dinas

31

Pelaksanaan dan Prosedur Pembayaran
Perjalanan Dinas

1.Pemberian uang muka berdasarkan persetujuan pemberian hal biaya Perjalanan Dinas Jabatan yang dibayarkan kepada
2. j
3. h
4.Pembayaran biaya Perjalanan Dinas Jabatan dengan
5.Bendahara Pengeluaran akan membayar/memberikan uang
6.Pembayaran dapat disampaikan maksimal 5 hari sebelum
7.Untuk Pengajuan/pencairan LS Perjalanan Dinas dimuka, dapat

8. Dalam

Pelaksana SPD melebihi biaya berjalanan Dinas Jabatan yang

seharusnya dipertanggungjawabkan, kelebihan biaya Perjalanan Dinas

Jabatan tersebut harus disetor ke Kas Negara melalui PPK

9.Penyetoran kelebihan pembayaran dilakukan dengan:

10.Menggunakan Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB) untuk

tahun anggaran berjalan; atau

11.Menggunakan Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) untuk tahun

anggaran lalu

12.Dalam hal biaya Perjalanan Dinas Jabatan yang dibayarkan kepada

Pelaksana SPD kurang dari yang seharusnya, dapat dimintakan

kekurangannya dan dapat dilakukan melalui mekanisme UP atau LS

32

Tambahan dan Kelebihan Hari pada
Perjalanan Dinas Jabatan/Biasa

1.Dalam hal jumlah hari Perjalanan Dinas melebihi jumlah hari
yang ditetapkan dalam Surat Tugas atau SPD dan tidak
disebabkan oleh tambahan dan kelebihan hari kesalahan/
kelalaian Pelaksana SPD dapat diberikan tambahan uang
harian.

2.Tambahan uang harian dapat diajukan kepada PPK untuk
mendapat persetujuan dengan melampirkan dokumen berupa:
a.surat keterangan kesalahan/kelalaian dari Syahbandar/
Kepala Bandara/Penyedia Jasa Transportasi lainnya
b.surat keterangan perpanjangan tugas dari pemberi tugas

3.Dalam hal jumlah hari Perjalanan Dinas kurang dari jumlah
hari yang ditetapkan dalam SPD, Pelaksana SPD harus
mengembalikan kelebihan uang harian, biaya penginapan,
uang representasi, dan sewa kendaraan dalam Kota yang
telah diterimanya kepada PPK.

33

Pembatalan pelaksanaan Perjalanan
Dinas Jabatan/Biasa

1.Dalam hal terjadi pembatalan pelaksanaan
Perjalanan Dinas Jabatan, biaya pembatalan
dapat dibebankan pada DIPA satuan kerja
berkenaan.

2.Biaya pembatalan yang dapat dibebankan pada
DIPA satuan kerja sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) pada Permendes Nomor 12 Tahun 2016
meliputi:
a.Biaya pembatalan tiket transportasi atau biaya
penginapan
b.Sebagian atau seluruh biaya tiket transportasi
atau biaya penginapan yang tidak dapat
dikembalikan/ refund.

3.Dokumen yang harus dilampirkan dalam rangka
pembebanan biaya pembatalan meliputi:
a.Surat pernyataan pembatalan tugas perjalanan
dinas jabatan dari pejabat yang menerbitkan
surat tugas, yang dibuat sesuai format
sebagaimana tercantum dalam lampiran XV
pada Permendes Nomor 12 Tahun 2016

34

Pembatalan pelaksanaan Perjalanan
Dinas Jabatan/Biasa

1.Dalam hal terjadi pembatalan pelaksanaan Perjalanan Dinas
2.Biaya pembatalan yang dapat dibebankan pada DIPA satuan
3.Dokumen yang harus dilampirkan dalam rangka pembebanan biaya pembatalan meliputi:

a.Surat pernyataan pembatalan tugas perjalanan

b. Dalam hal Perjalanan Dinas Jabatan atas dasar

undangan dari pihak lain, surat pernyataan

pembatalan tugas perjalanan dinas jabatan

dilampiri dengan surat undangan atau surat

pemberitahuan pembatalan dari pihak

pengundang

c.Surat pernyataan pembebanan biaya pembatalan

perjalanan dinas jabatan yang ditandatangani

oleh PPK, yang dibuat sesuai format sebagaimana

tercantum dalam lampiran XXI pada Permendes

Nomor 12 Tahun 2016

d.Pernyataan/ tanda bukti besaran biaya

transportasi dan/atau biaya penginapan dari

perusahaan jasa transportasi dan/ atau

penginapan yang disahkan oleh PPK

35

Jenis Kegiatan Rapat atau Pertemuan
di Luar Kantor Menurut Lama Penyelenggaraan

1 Paket Fullboard 2 Paket Halfday
(sehari penuh dan (minimal 5 jam
menginap) tanpa menginap)

3 Paket Fullday 4 Paket Residence
(minimal 8 jam (minimal 12 jam
tanpa menginap) tanpa menginap)

36

Biaya Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar
Kantor

Digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya kegiatan rapat atau
pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor dalam rangka
penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif dan
bersifat koordinatif yang paling sedikit melibatkan peserta dari luar
satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat
Dengan kriteria : melibatkan Pejabat Negara, penting dan mendesak,
serta tidak tersedia atau tidak memadai ruang

37

Uang Harian dan Penginapan Kegiatan Rapat atau
Pertemuan di Luar Kantor

Uang Harian Kegiatan Rapat/ Pertemuan di Luar Kantor merupakan
satuan biaya yang digunakan untuk pengalokasian uang harian
kegiatan fullboard, kegiatan residence, kegiatan fullday, atau kegiatan
halfday. Terinci pada Tabel 1.7 pada Lampiran I Peraturan Presiden
Nomor 33 Tahun 2020.

Biaya Penginapan Kegiatan Rapat/ Pertemuan di Luar Kantor dapat
dialokasikan biaya penginapan dan uang harian perjalanan dinas
sesuai ketentuan yang berlaku, untuk 1 (satu) hari sebelum dan/ atau 1
(satu) hari sesudah pelaksanaan kegiatan kepada:

Panitia (karena faktor transportasi dan/ atau guna mempersiapkan
pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian pertanggungjawaban)
Peserta (karena faktor transportasi) yang memerlukan waktu
tambahan untuk berangkat/pulang di luar waktu pelaksanaan
kegiatan

38

Biaya Perjalanan Dinas Jabatan dalam Rangka
Mengikuti Rapat, Seminar, dan Sejenisnya

1.Dilaksanakan dengan biaya Perjalanan Dinas Jabatan
yang ditanggung oleh panitia penyelenggara

2.Dalam hal tidak ditanggung oleh panitia penyelenggara,
maka biaya Perjalanan Dinas Jabatan dimaksud
dibebankan pada DIPA satuan kerja Pelaksana SPD.
Biaya Perjalanan Dinas yang akan dibayarkan kepada
yang melaksanakan Perjalanan Dinas akan disamakan
dengan biaya Perjalanan Dinas menurut perhitungan
panitia penyelenggara

3.Panitia penyelenggara menyampaikan pemberitahuan
mengenai pembebanan biaya Perjalanan Dinas Jabatan
ditanggung peserta atau panitia penyelenggara dalam
surat/undangan mengikuti rapat, seminar, dan
sejenisnya

39

Biaya Perjalanan Dinas Jabatan dalam Rangka
Mengikuti Rapat, Seminar, dan Sejenisnya

1.Dilaksanakan dengan biaya Perjalanan Dinas Jabatan kepulangan Pelaksana SPD dalam rangka
2.Dalam hal tidak ditanggung oleh panitia penyelenggara,
3.Panitia penyelenggara menyampaikan pemberitahuan

4.Biaya transpor

mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya dibayarkan sesuai

tarif yang berlaku dan dapat mengacu pada bukti biaya

transpor yang disampaikan pada saat kedatangan

5.Dalam hal Perjalanan Dinas Jabatan dilakukan secara

bersama-sama untuk melaksanakan suatu kegiatan rapat,

seminar, dan sejenisnya, seluruh Pelaksana SPD dapat

menginap pada hotel/penginapan yang sama.

6.Jika dalam hal biaya penginapan pada hotel/penginapan

yang sama lebih tinggi dari satuan biaya hotel/penginapan

sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan

mengenai Standar Biaya Masukan, maka Pelaksana SPD

menggunakan fasilitas kamar dengan biaya terendah pada

hotel/penginapan dimaksud. Dengan tetap memperhatikan

kepatutan dan kewajaran.

40

Biaya Perjalanan Dinas Jabatan dalam Rangka
Mengikuti Rapat, Seminar, dan Sejenisnya

1.Dilaksanakan dengan biaya Perjalanan Dinas Jabatan
2.Dalam hal tidak ditanggung oleh panitia penyelenggara,
3.Panitia penyelenggara menyampaikan pemberitahuan
4.Biaya transpor kepulangan Pelaksana SPD dalam
5.Dalam hal Perjalanan Dinas Jabatan dilakukan secara
6.Jika dalam hal biaya penginapan pada hotel/penginapan

7.Dengan tetap memperhatikan kepatutan dan kewajaran,
sebagai contoh kasus: Jika staf atau pelaksana SPD
mendampingi rapat pimpinan, maka pegawai tersebut
berhak menginap di hotel yang sama dengan room rate
harga terendah dengan syarat harga kamar tersebut
sesuai dengan ketentuan SBM. Atau dalam hal lain
pimpinan tersebut membutuhkan staf pendamping untuk
mobilitasi tinggi dan tidak ada hotel terdekat lain yang
rate nya lebih rendah daripada kamar hotel tempat
pimpinan menginap. Namun apabila ada hotel lain yang
lebih rendah harganya/sesuai dengan batas tertinggi
menurut SBM dan hotel tersebut berada dekat dengan
hotel tempat pimpinan menginap maka staf tersebut
dianjurkan untuk memilih menginap pada hotel yang
lebih rendah harganya/sesuai dengan ketentuan SBM.

41

Ketentuan Kelengkapan Pertanggungjawaban Biaya
Perjalanan Dinas Jabatan (SPJ)

1.Surat Tugas yang sah dari atasan Pelaksana SPD
2.SPD yang telah ditandatangani oleh PPK dan pejabat di tempat

pelaksanaan Perjalanan Dinas atau pihak terkait yang menjadi
Tempat Tujuan Perjalanan Dinas
3.Daftar Pengeluaran Riil sesuai dengan format sebagaimana
tercantum dalam Lampiran IX pada PMK Nomor 113/PMK.05/2012
4.Hasil swab atau PCR tes Covid-19 beserta kuitansi asli yang disertai
Kop Surat dan/atau stempel
5.Tiket pesawat, boarding pass, airport tax, retribusi, dan bukti
pembayaran moda transportasi lainnya seperti bukti tiket damri/
struk taksi online/ struk pembelian bensin/ tol, dll (dilampirkan dalam
bentuk bukti pembayaran asli ditempel pada kertas A4).

Contoh Format Kelengkapan Berkas
Perjalanan Dinas:

http://tiny.cc/KelengkapanBerkasPerjadin

42

Ketentuan Kelengkapan Pertanggungjawaban Biaya
Perjalanan Dinas Jabatan (SPJ)

1.Surat Tugas yang sah dari atasan Pelaksana SPD pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan dalam Kota
2.SPD yang telah ditandatangani oleh PPK dan pejabat di tempat
3.Daftar Pengeluaran Riil sesuai dengan format sebagaimana
4.Hasil swab atau PCR Covid-19 beserta kuitansi asli yang disertai Kop
5.Tiket pesawat, boarding pass, airport tax, retribusi, dan bukti

6. Bukti

berupa kuitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh

badan usaha yang bergerak di bidang jasa penyewaan kendaraan.

Dengan ketentuan:

a.Perjalanan Dinas ke luar Provinsi yang melalui perjalanan darat,

dapat menyewa kendaraan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

(SBM). Wajib melampirkan bukti pertanggungjawaban sewa

kendaraan berupa:

kuitansi yang berlogo rental kendaraan

fotocopy STNK

fotocopy SIM pengemudi/sopir

fotocopy NPWP perusahaan rental/pengemudi

foto timestamp bersama kendaraan dengan ketentuan terlihat

nomor plat mobil, sopir, dan yang bersangkutan melakukan

perjalanan dinas (pelaksana SPD)

43