The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

ketentuan UUD 1945 Dalam kehidupan Berbangsa dan Bernegara

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by rahmawati729245, 2022-03-21 03:12:42

bab 2

ketentuan UUD 1945 Dalam kehidupan Berbangsa dan Bernegara

Kelas x(sepuluh)
Semester genap

Nama :……………………………………………….
Nis :……………………………………………….
Kelas :……………………………………………….

KOMPETENSI DASAR
3.2. Menelaah ketentuan Undang-undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur tentang wilayah negara,warga
negara, dan penduduk, agama dan kepercayaan, serta pertahanan dan
keamanan.

INDIKATOR
3.2.1. Mengidentifikasi wilayah negara kesatuan republik Indonesia.
3.2.2. Membedakan kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia.
3.2.3. Menganalisis kemerdekaan beragama dan berkepercayaan di Indonesia.
3.2.4. Mengidentifikasi sistem pertahanan dan keamanan republik Indonesia.

TUJUAN PEMBELAJARAN
Dengan mengikuti pembelajaran hari ini siswa di harapkan mampu:

1. Menganalisis wilayah negara kesatuan republik Indonesia.
2. Memahami dan membedakan kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia.
3. Memahami kemerdekaan beragama dan berkepercayaan di Indonesia.
4. Menganalisis sistem pertahanan dan keamanan republik Indonesia.

1

Bab 2. Ketentuan UUD NRI Tahun 1945 dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara
A. Wilayah Kesatuan Republik Indonesia
1. Memetakan wilayah negara kesatuan republic Indonesia
Indonesia adalah negara kepulauan, hal itu ditegaskan dalam pasal 25 A UUD negara republik Indonesia tahun1945 yang
menyatakan bahwa negara republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri nusantara dengan wilayah
yang batas-batas dan hak-haknya ditetapakan oleh undang-undang. Berdasarkan hukum laut internasional wilayah laut
Indonesia dapat di bedakan dalam tiga macam zona sebagai berikut:
a. Zona laut teritorial
Batas laut teritorial ialah garis khayal yang berjarak 12 mil laut dari garis dasar ke arah laut lepas. Jika ada dua negara
atau lebih yang menguasai suatu lautan,sedangkan lembar lautan ikut kurang dari 24 mil laut, maka garis teritorial
ditarik sama jauh dari garis datar masing-masing negara tersebut.
b. Zona landas kontinen
Landas kontinen ialah dasar laut yang secara geologis maupun morfologi merupakan lanjutan dari sebuah kontinen
(benua). Kedalaman lautannya kurang dari 150M. Indonesia terletak pada dua buah landasan kontinen,yaitu
landasan kontinen Asia dan landasan kontinen Australia
c. Zona ekonomi ekslusif (ZEE)
Zona ekonomi ekslusif adalah jalur laut selebar 200 mil laut ke arah laut terbuka diukur pada garis dasar. Didalam
zona ekonomi ekslusif ini, Indonesia mendapat kesempatan pertama dalam memanfaatkan sumber daya laut.
Wilayah daratan Indonesia juga memiliki kedudukan dan peranan yang sangat penting bagi tegaknya kedaulatan
republic Indonesia. Wilayah daratan merupakan tempat pemukiman atau kediaman warga negara atau penduduk
Indonesia. Diatas wilayah daratan ini tempat berlangsungnya pemerintah republik Indonesia, baik pemerintah pusat
maupun daerah. Selain wilayah lautan dan daratan Indonesia juga mempunyai kekuasaan atas wilayah udara.
Wilayah udara indoneisa adalajh ruang udara yang terletak diatas permukaan wilayah daratan dan lautan republik
Indonesia. Berdasarkan konfinsichago tahun 1944 tentang penerbangan sipil internasioal dijelaskan bahwa setiap
warga negara mempunyai kedaulatan yang utuh dan ekslusif di ruang udara yang ada diatas wialayah negaranya.
Negara republik Indonesia masih mempunyai satu jenis wilayah lagi, yaitu wialayah eksterateritorial. Wilayah
eksteritorial yang merupakan wilayah negara dimana wilayah ini diakui oleh hukum internasional. Perwujudan dari
wilayah ini adalah kantor-kantor perwakilan diplomatik republik Indonesia di negara lain
2. Batas wilayah negara kesatuan republik Indonesia
Setiap wilayah yang kita tempati pasti ada batasnya. Seperti halnya rumah yang kalian miliki tentu juga mempunyai
batas. Batas wilayah itu untuk menunjukan atau menandai luas yang dimiliki oleh wilayah tersebut . bentuk dari batas
wilayah bermacam-macam, ada yang dibatasi oleh sungai,laut hutan, ataupun berupa tuguh perbatasan saja. Berikut
dipaparkan batas-batas wilayah Indonesia di sebelah utara,barat,timur, da selatan.
a. Batas-batas wilayah Indonesia di sebelah Utara
Indonesia berbatasan langsung dengan Malaysia(timur),tepatnya sebelah utara pulau Kalimantan.wilayah laut
Indonesia sebelah utara berbatasan langsung dengan laut lima negara, yaitu Malaysia, Singapura, Thailan Vietnam,
dan Filipina.
b. Batas-batas wilayah Indonesia di sebelah Barat
Sebelah barat wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berbatas langsung dengan samudera Hindia dan perairan
negara India.walau secara geografis daratan Indonesia terpisah jauh dengan daratan India.
c. Batas-batas wilayah Indonesia di sebelah Timur
Wilayah timur Indonesia berbatasan langsung dengan daratan Papua Nugini dan perairan samudera Pasifik.
Indonesia dan Papu Nugini telah menyepakati hubungan bilateral antar kedua negara tentang batas-batas wilayah,
tidak hanya wilayah darat melainkan juga wilayah laut.

2

d. Batas-batas wilayah Indonesia di sebelah Selatan
Indonesia di sebelah selatan berbatasan langsung dengan wilayah darat timor leste, perairan Australia dan samudera
hindia. Timor leste adalah bekas wilayah Indonesia yang telah memisahkan diri pada tahun 1999, dahulu wilayah ini
dikenal dengan provinsi timortimur.

TUGAS MANDIRI 1 Kerjakanlah pada table identifikasi di bawah ini

No Permasalahan Negara yang terlibat penyelesaian
Malaysia
1 Kasus pulau sipadan dan Mahkama internasional memutuskan pulau sipadan
ligitan dan sigitan menjadi wilayah malaysia

2

3
4
5
6

B. Kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia
1. Status warga negara
Perbedaan atara kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia
a. Penduduk dan bukan penduduk
Penduduk adalah orang bertempat tinggal atau menetap dalam satu negara. Sedangkan bukan penduduk adalah
orang yang berada di suatu wilayah suatu negara dan tidak bertujuan tinggal atau menetap di wilayah negara
tersebut.
b. warga negara dan bukan warga negara
warga negara adalah orang yang secara hukum merupakan anggota dari suatu negara. Sedangkan bukan warga
negara adalah orang asing atau warga negara asing. Rakyat sebagai penghuni negara, mempunyai peranan penting,
menurut pasal 26 UUD NRI Tahun 1945 bahwa:
a. Yang menjdi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang di sahkan
dengan UU sebagai warga negara.
b. Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asin yang bertempat tinggal di Indonesia.
c. Hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang.
2. Asas-asas kewarganegaraan Indonesia
Asas kewarga negaraan adalah dasar berfikir dalam menentukan masuk tidaknya seseorang dalam golongan warga
negara dari suatu negara terntu. Menurut penjelasan undang-undang RI No 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan RI
dinyatakan bahwa Indonesia dalam penentuan kewarganegaraan menganut asas-asas sebagai berukut:
a. Asas ius sanguinis, yaitu asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan, bukan
berdasarka negara tempat dilahirkan.
b. Asas ius soli secara terbatas, yaitu asas yang menentukan kewarga negaraan seseorang berdasarkan negara tempat
kelahiran,yang di berlakukan terbatas bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang di atur UU.
c. Asas kewarga negaraan tunggal, yaitu asas yang menentuka suatu kewarga negaraan bagi setiap orang.

3

3. Syarat-syarat menjadi warga negara Indonesia
Penduduk asli warga negara adalah warga negara Indonesia, sedangkan orang dari bangsa asing untuk menjadi warga
negara harus mengajukan permohonan kepada pemerintah Indonesia. Proses permohonan itu dinamakan dengan
pewarganegaraan atau naturalisasi. Permihonan pewarga negaran dapat dibedakan menjadi dua yaitu:
a. Naturalisasi biasa
Orang dari bangsa asing yang mau mengajukan permohonan kewarganegaraan dengan cara naturalisasi biasa harus
memenuhi syarat sebagaimana di tetapakan dalam pasal 9 UU RI No 12 tahun 2006, yaitu
1. Usia 18 tahun atau sudah menikah
2. Pada saat mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah negara republik Indonesia paling lama
10 tahun berturut-turut dan paling sedikit 5 tahun berturut-turut.
3. Sehat jasmani dan rohani
4. Dapat berbahsa Indonesia dan mengakui dasar negara Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945
5. Tidak pernah terpidana karena melakukan tindak pidana atau ancaman pidana penjara setahun lebih.
6. Jika memperolek kewarganegaraan RI, Tidak berkewarganegaraan ganda.
7. Mempunyai pekerjaan dan/atau penghasilan tetap.
8. Membayar uang kewarganegaraan ke kas negara.
b. Naturalisasi istimewa
Naturalisasi istimewah diberikan sesuai dengan pasal 20 UU RI Nomor 12 tahun 2006, naturalisasi diberikan kepada
orang asing yang telah berjasa kepada negara RI atau dengan alas an kepentingan negara, setelah memperoleh
pertimbanngan dari DPR RI.

4. Penyebab hilangnya kewarganegaraan Indonesia
Menurut UU RI Nomer 12 tahun 2006 warga negara Indonesia dapat kehilangan kewarganegaraannya jika yang
bersangkutan melakukan hal-hal sebagai berikut:
1. Memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauan sendiri
2. Tdk melepaskan kewarganegaraag lain
3. Dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh presiden atas kemauan sendiri
4. Masuk dalam dinas tantara asing
5. Mengangkat sumpah atau janji setia kepada negara asing
6. Turut serta dalam pemilihan sesuatu yang bersifat ketatanegaraan untuk negara asing
7. Mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing atau surat yang dapat diartika sebagai tanda
warga negara asing
8. Bertempat tinggal di luar wilayah NRI selama 5 tahun terus menerus bukan dalam rangka dinas.

Tugas mandiri 2. Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan benar

1. Jelaskan perbedaan penduduk dan bukan penduduk
2. Jelaskan apa yang dimaksud dengan warga negara
3. Tuliskan yang menjadi syaarat warga negara
4. Tuliskan isi dari pasal 26 ayat (2) UUD NRI Tahun1945
5. Sebutkan asas-asas kewarganegaraan menurut UU RI Nomor 12 tahun 2006

4

C. Kemerdekaan beragama dan berkepercayaan di Indonesia
1. Pengertian kemerdekaan beragama dan berkepercayaan
Kemerdekaan beragama dan berkepercayaan mengandung makna bahwa setiap manusia bebas memilih,melaksanakan
ajaran agama menurut kepercayaan dan keyakinannya.kemerdekaan beragama dan kepercayaan di Indonesia dijamin
oleh UU NRI Tahun 1945 dalam pasa 28E ayat(1) dan (2) yaitu:
1. Setiap orang bebas memeluk agama dan beribada menurut agamanya, memilih Pendidikan, dan pengajaran,
mimilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya,
serta berhak Kembali.
2. Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan,menyatakan pikiran dan sikap,sesuai dengan hati
nuraninya.

Dalam pasal 29 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 disebutkan bahwa “negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk
untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribada menurut agama dan kepercayaannya itu. Dan dalam pasal
28 I ayat (1) UUD NRI Tahun 1945menyebutkan bahwa “hak untuk hidup,hak untuk tidak di siksa,hak kemerdekaan
Pikiran dan hati Nurani,hak beragama,hak untuk tidak diperbudak,hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan
hukum,dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat
dikurangi dalam keadaan apapun”.
2. Membangun kerukuna umat beragama
Kerukuna antar umat seagama berarti adanya kesepahaman dan kesatuan untuk melakukan amalan dan ajarn agama
yang dipeluk dengan menghormati adanya perbedaan yang masih bisa di tolerir. Kerukunan antar umat beragama
dengan pemerintah, maksudnya adalah dalam hidup beragama, masyarakat tidak lepas dari adanya aturan pemerintah
setempat yang mengatur tentang kehidupan masyarakat.
TUGAS MANDIRI 3 Kerjakan pada table contoh perilaku masyarakat di lingkungan sekitarmu yang mencerminkan

perwujudan upayah membangun kerukunan beragama

No Komponen kerukunan beragama Contih perilaku

1 Kerukunan internal umat a. Mengikuti kegiatan keagamaan
beragama b. ……………………………………………….
c. ……………………………………………….
2 Kerukunan antar umat berbeda d. ……………………………………………….
agama e. ……………………………………………….

3 Kerukunan antar umat beragama a. Bergotong royong membersihkan
dengan pemerintah lingkungan

b. ………………………………………………..
c. ………………………………………………..
d. ………………………………………………..
e. ………………………………………………..

a. Merayakan hari besar keagamaan
yang di tetapkan oleh pemerintah

b. ……………………………………………………
c. ……………………………………………………
d. ……………………………………………………
e. ……………………………………………………

5

D. Sitem pertahanan dan keamanan negara republik Indonesia
1. Subtansi pertahanan dan keamanan negara republik Indonesia
Upaya mempertahankan kemerdekaan, telah dipikirkan oleh para pendiri negara kita. Mereka sudah memikirkan masa
depan kemerdekaan Indonesia. Para pendiri negara melalui siding badan penyelidik usaha persiapan kemerdekaan
Indonesia (BPUPKI) telah mencantumkan upaya mempertahankan kemerdekaan kedalam UUD 1945 Bab XII tentang
pertahanan negara (pasal 30). Para toko pendiri negara berkeyakinan bahwa kemedekaan Indonesia dapat di
pertahankan apabila dibangun pondasi atau system pertahanan dan keamanan negara yang kokoh, hal itu harus diatur
dalam UUD NRI Tahun 1945. Perubahan UUD NRI Tahun 1945 semakin memperjelas system pertahanan dan keamanan
negara kita. Hal tersebut di atur dalam pasal 30 ayat (1) – (5) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan sebagai berikut:
A. Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.
B. Usaha pertahanan dan keamanan negara di laksanakan melalui system usaha pertahanan dan keamanan rakyat
semesta oleh TNI dan KAPORI,sebagai kekuatan utama, dan rakyat sebagai kekuatan pendukung.
C. TNI terdiri atas Angkatan darat, Angkatan laut, dan Angkatan udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan
negara,melindungi dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara.
D. Kepolisian negara RI sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas
melindungi,mengayomi,melayani masyarakat, serta menegakan hukum.
E. Susunan dan kedudukan tantara RI, kepolisian NRI, hubungan kewarganegaraan TNI kepolisian NRI di dalam
menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan diatur
dengan UU.
2. Kesadaran bela negara dalam konteks system pemerintahan dan keamanan negara
Pasal 27 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa”setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam uya
pembelaan negara. Pasal 30 ayat (1)UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa”tiap-tiap warga negara berhak dan
wajib ikut sertadalam usaha pertahanan dan keamanan negara.
Kesadaran bela negara pada hakiaktnya menyatakan merupakan kesediaan berbakti pada negara dan berkorban demi
demi mebela negara. Upaya bela negara selain sebagai kewajiban dasar juga merupakan kehormatan bagi setiap warga
negara yang dilaksnakan dengan penuh kesadaran, tanggung jawab dan rela berkorban dalam pengabdian kepada negara
dan bangsa.
TUGAS MANDIRI 4 JAWABLAH PERTANYAAN DIBAWAH INI DENGAN BENAR
1. Tuliskan tugas dan fungsi tentara nasional Indonesia dalam system pertahanan dan keamanan negara indonesia
2. Tuliskan pula tugas dan funsi kepolisian republik indonesia dalam system pertahanan dan keamanan negara
indonesia

6


Click to View FlipBook Version