Renstra ESDM 2020-2024 Revisi

Rencana Strategis Ditjen EBTKE 37 PERUMUSAN KEBIJAKAN/REGULASI/PROGRAM/LAYANAN KEBIJAKAN REGULASI PROGRAM LAYANAN 1. Iden�fikasi Data Potensi Bekerja sama dengan PEMDA dan Balitbang 2. Sinkronisasi dengan K/L, Pemda, IPP, PLN, mitra kerja sama dan CSR Badan Usaha 3. Kerja sama pengembangan Aneka EBT secara regional, bilateral, mul�lateral 1. RPJMN, RENSTRA 2. Pemberlakuan SNI Wajib 3. Penyusunan SNI dan SKKNI 1. Permen 49/2018 tentang PLTS Atap 1. Rekomendasi Tax Allowance, Tax Holiday, Pembebasan Pajak 2. Pengaduan masyarakat 3. Fasilitasi Usulan Pemda untuk di�ndaklanju� PLN 4. Fasilitasi Usulan Pengembang untuk masuk RUPTL atau mendapat Wilayah Usaha 5. Promosi Investasi PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENGUSAHAAN BIDANG ANEKA EBT DATA POTENSI ANEKA EBT Update dan Monitoring Data dan Informasi Potensi Aneka EBT (Pemda dan PLN) DATA PEMBANGKIT IPP ANEKA EBT Verifikasi dan Monitoring Data Pembangkit IPP Aneka EBT (Pengembang, Pemda dan PLN) MONEV IMPLEMENTASI RUPTL BIDANG ANEKA EBT MONEV INVESTASI BIDANG ANEKA EBT MONEV TENAGA KERJA (LOKAL DAN ASING) MONEV IPP BIDANG ANEKA EBT MONEV PROYEK KSP, SUMBA ICONIC ISLAND, PEMANFAATAN WADUK MONEV IMPLEMENTASI RUEN DAN RUED MONEV IMPLEMENTASI PLTS ATAP MONEV TKDN PLT ANEKA EBT MONEV KEBERLANJUTAN PLT ANEKA EBT EX APBN DJEBTKE MONEV RAN GRK Gambar 17. Tata Kelola Direktorat Aneka EBT C. POTENSI PENGEMBANGAN SEKTOR EBTKE Pembahasan pada bagian ini akan lebih fokus kepada potensi pengembangan sektor Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi yang terbagi dalam empat kategori yaitu potensi pengembangan panas bumi, bioenergi, aneka EBT, dan penurunan emisi CO2 Konservasi Energi. 1. Potensi pengembangan Panas Bumi Tabel 15. Tabel Sumber Daya Panas Bumi di Indonesia (Badan Geologi, 2019)

Rencana Strategis Ditjen EBTKE 38 Hingga tahun 2019, pemanfaatan energi panas bumi untuk pembangkitan listrik telah menghasilkan kapasitas terpasang sebesar 2130,7 MW atau sebesar 8.9% dari sumber daya panas bumi, yang terdapat pada 11 Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) seperti dijelaskan pada Tabel 3. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi yang diturunkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Panas Bumi untuk Pemanfaatan Tidak Langsung dijelaskan bahwa proses pengusahaan panas bumi dimulai dari tahapan penyiapan wilayah kerja. Penyiapan wilayah kerja dapat berasal dari skema survei penudahuluan dan eksplorasi yang dilakukan oleh Pemerintah maupun Penugasan Survei Pendahuluan dan Penugasan Survei Pendahuluan dan Eksplorasi yang dilaksanakan oleh Badan Usaha. Tahapan selanjutnya dilakukan kegiatan penawaran wilayah panas bumi kepada Badan Usaha atau dengan memberikan Penugasan pengusahaan panas bumi kepada Badan Usaha Milik Negara. Badan Usaha yang ditetapkan sebagai pemenang lelang maupun yang diberi penugasan oleh Pemerintah akan diberikan Izin Panas Bumi yang ditetapkan oleh Menteri ESDM yang berlaku selama 37 tahun meliputi 5 tahun untuk eksplorasi dengan opsi perpanjangan selama 2 kali masing-masing 1 tahun dan 30 tahun jangka waktu untuk eksploitasi dan pemanfaatan. 2. Potensi pengembangan Bioenergi Potensi bioenergi tersebar diseluruh Indonesia dengan berbagai macam jenis dan pemanfaatannya. Pemanfaatan untuk pembangkit biomassa menggunakan bahan baku dari hasil industry/limbah pabrik kelapa sawit (EFB/tankos), pabrik pulp dan paper (black liquor), pabrik tebu (ampas tebu), pabrik penggilingan padi (sekam padi), pabrik pengolahan jagung (bonggol jagung), sedangkan untuk pembangkit biogas menggunakan bahan baku limbah cair kelapa sawit, limbah cair pabrik tapioca, dan terakhir untuk pembangkit sampah kota bahan baku yang digunakan adalah sampah kota yang berada di TPA masing-masing daerah. Untuk pemanfaatan non-listrik bioenergi dalam hal ini adalah biofuel (biodiesel dan bioethanol) menggunakan bahan baku yang berasal dari industry kelapa sawit (CPO) dan industry gula (molases), sedangkan untuk biogas skala rumah tangga/komunal, bahan baku yang digunakan adalah limbah peternakan (sapi/kambing/babi/ayam). Besaran nilai potensi yang dapat di-generate menjadi listrik hingga saat ini belum terpetakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian ESDM. Potensi bioenergi tersebar diseluruh Indonesia dengan berbagai macam jenis dan pemanfaatannya. Pemanfaatan untuk pembangkit biomassa, baik untuk PLT Biomassa maupun co-firing dengan batubara pada PLTU, menggunakan bahan baku dari hasil industry/limbah pabrik kelapa sawit (EFB/tankos), pabrik pulp dan paper (black liquor),

Rencana Strategis Ditjen EBTKE 39 pabrik tebu (ampas tebu), pabrik penggilingan padi (sekam padi), pabrik pengolahan jagung (bonggol jagung), kayu dari hutan industri, serta limbah pada agro industri lainnya, sedangkan untuk pembangkit biogas menggunakan bahan baku limbah cair kelapa sawit, limbah cair pabrik tapioca, pemanfaatan untuk pembangkit listrik ber basis CPO, dan terakhir untuk pembangkit sampah kota bahan baku yang digunakan adalah sampah kota yang berada di TPA masing-masing daerah. Untuk pemanfaatan non-listrik bioenergi dalam hal ini adalah biofuel (biodiesel dan bioethanol) menggunakan bahan baku yang berasal dari industry kelapa sawit (CPO) dan industry gula (molases), sedangkan untuk biogas skala rumah tangga/komunal, bahan baku yang digunakan adalah limbah peternakan (sapi/kambing/babi/ayam) dan kotoran manusia (pondok pesantren). Besaran nilai potensi yang dapat di-generate menjadi listrik hingga saat ini belum terpetakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian ESDM sehingga Direktorat Bioenergi berinisiasi untuk memetakan potensi tersebut, adapun hasil pemetaan yang telah dilakukan saat ini adalah potensi yang berasal dari limbah industri agro. Berdasarkan kajian yang dilaksanakan oleh Direktorat Bioenergi tahun 2012 sebesar 32 GW dengan tabel rincian sebagaimana data berikut: Tabel 16. Potensi Bioenergi per Provinsi No Potensi Sumatera Kalimantan Jamali Nusa Tenggara Sulawesi Maluku Papua Total (MWe) 1 Kelapa Sawit 8,812 3,384 60 - 323 - 75 12,654 2 Tebu 399 - 854 - 42 - - 1,295 3 Karet 1,918 862 - - - - - 2,781 4 Kelapa 53 10 37 7 38 19 14 177 5 Sekam Padi 2,255 642 5,353 405 1,111 22 20 9,808 6 Jagung 408 30 954 85 251 4 1 1,733 7 Singkong 110 7 120 18 12 2 1 271 8 Kayu 1,212 44 14 19 21 4 21 1,335 9 Limbah ternak 96 16 296 53 65 5 4 535 10 Sampah Kota 326 66 1,527 48 74 11 14 2,066 Total (MWe) 15,588 5,062 9,215 636 1,937 67 151 32,654 * Kajian Data Potensi Tahun 2012 Potensi per komoditas yang saat ini sedang diinisiasi oleh Direktorat Bioenergi sebagai berikut:

Rencana Strategis Ditjen EBTKE 40 Tabel 17. Potensi Bioenergi per Komoditas No Komoditas Potensi Teknis (MW) 1 Gula 117,43 2 Kayu 18,69 3 Kelapa Sawit 5.422,31 4 Padi 172,44 5 Pulp dan Kertas 206,77 6 Tapioka 0 Total 5.937,64 * Saat ini komoditas terkait potensi bioenergi dari hutan energi masih dalam proses updating 3. Potensi pengembangan Aneka EBT Potensi Energi Air Sebagai negara yang berada di wilayah khatulistiwa, Indonesia memiliki curah hujan yang sangat tinggi setiap tahunnya sehingga memiliki sumber air yang cukup besar baik itu run off river ataupun bendungan, sehingga memiliki potensi energi air yang potensiaI untuk dapat dimanfaatkan dan dikembangkan baik untuk pembangkit listrik. Sesuai dengan data yang disebutkan dalam RUEN, Indonesia memiliki total potensi PLTA sebesar 75.091 MW. Potensi energi air secara detail berdasarkan RUEN dapat dilihat pada tabel 18 di bawah ini: Tabel 18. Potensi Tenaga Air per Provinsi di Indonesia No Wilayah/Provinsi Potensi (MW) 1. Papua 22.371 2. Kalsel, Kalteng, Kaltim 16.844 3. Sulsel, Sultra 6.340 4. Aceh 5.062 5. Kalimantan Barat 4.737 6. Sulut, Sulteng 3.967 7. Sumatera Utara 3.808 8. Sumatera Barat, Riau 3.607 9. Sumsel, Bengkulu, Jambi, Lampung 3.102 10. Jawa Barat 2.861 11. Jawa Tengah 813 12. Bali, NTB, NTT 624 13. Jawa Timur 525 14. Maluku 430 Total 75.091 Sumber : RUEN

Rencana Strategis Ditjen EBTKE 41 Minihidro dan Mikrohidro Selain memiliki potensi energi air yang dapat dimanfaatkan menjadi Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) berskala besar, Indonesia juga memiliki Potensi energi air lainnya, yaitu berupa Pembangkit listrik minihidro dan mikrohidro (PLTM/H) berskala kecil. Sesuai dengan data yang disebutkan dalam RUEN, Indonesia memiliki total potensi PLTM/H sebesar 19.385 MW. Potensi minihidro dan mikrohidro (PLTM/H) secara detail berdasarkan RUEN dapat dilihat pada tabel 19 di bawah ini : Tabel 19. Potensi Mini dan Mikrohidro No. Provinsi Potensi (MW) 1. Kalimantan Timur 3.562 2. Kalimantan Tengah 3.313 3. Aceh 1.583 4. Sumatera Barat 1.353 5. Sumatera Utara 1.204 6. Jawa Timur 1.142 7. Jawa Tengah 1.044 8. Kalimantan Utara 943 9. Sulawesi Selatan 762 10. Jawa Barat 647 11. Papua 615 12. Sumatera Selatan 448 13. Jambi 447 14. Sulawesi Tengah 370 15. Lampung 352 16. Sulawesi Tenggara 301 17. Riau 284 18. Maluku 190 19. Kalimantan Selatan 158 20. Kalimantan Barat 124 21. Gorontalo 117 22. Sulawesi Utara 111 23. Bengkulu 108 24. Nusa Tenggara Timur 95 25. Banten 72 26. Nusa Tenggara Barat 31 27. Maluku Utara 24 28. Bali 15 29. Sulawesi Barat 7 30. DI. Yogyakarta 5 31 Papua Barat 3 Total 19.385 Sumber : RUEN

Rencana Strategis Ditjen EBTKE 42 Tenaga Surya Sebagai negara yang berada di wilayah khatulistiwa, Indonesia hampir sepanjang tahun mendapatkan sinar matahari yang cukup, sehingga memiliki potensi energi surya yang potensiaI untuk dapat dimanfaatkan dan dikembangkan baik untuk pembangkit listrik ataupun untuk keperluan lainnya. Sesuai dengan data yang disebutkan dalam RUEN, Indonesia memiliki total potensi energi surya sebesar 207.898 MWp yang dapat dilihat pada tabel 20 yang mencakup di 34 Provinsi. Peta penyebaran potensi energi surya dapat dilihat pada gambar 18 berikut: Gambar 18. Peta potensi energi surya Indonesia (P3TKEBTKE, KESDM, 2017)

Rencana Strategis Ditjen EBTKE 43 Sedangkan potensi teknis surya per provinsi adalah sebagai berikut: Tabel 20. Potensi Teknis Surya Per Provinsi No Provinsi Potensi Teoritikal (MW) Potensi Teknis (MW) 1 Aceh 52.540 7.881 2 Bali 8.362 1.254 3 Bangka-Belitung 18.736 2.810 4 Banten 16.407 2.461 5 Bengkulu 23.167 3.475 6 D.I Yogyakarta 6.639 996 7 DKI Jakarta 1.499 225 8 Gorontalo 8.122 1.218 9 Jambi 58.977 8.847 10 Jawa Barat 60.660 9.099 11 Jawa Tengah 58.355 8.753 12 Jawa Timur 68.903 10.335 13 Kalimantan Barat 134.089 20.113 14 Kalimantan Selatan 40.209 6.031 15 Kalimantan Tengah 56.390 8.459 16 Kalimantan Timur 89.859 13.479 17 Kalimantan Utara 30.956 4.643 18 Kepulauan Riau 5.019 753 19 Lampung 51.754 7.763 20 Maluku 14.920 2.238 21 Maluku Utara 13.466 2.020 22 Nusa Tenggara Barat 20.243 3.036 23 Nusa Tenggara Timur 66.205 9.931 24 Papua 48.478 7.272 25 Papua Barat 13.567 2.035 26 Riau 42.047 6.307 27 Sulawesi Barat 11.178 1.677 28 Sulawesi Selatan 50.586 7.588 29 Sulawesi Tengah 41.244 6.186 30 Sulawesi Tenggara 26.113 3.917 31 Sulawesi Utara 14.805 2.113 32 Sumatera Barat 39.323 5.898 33 Sumatera Selatan 114.883 17.233 34 Sumatera Utara 79.006 11.851 TOTAL 1.359.988 207.898 Sumber : RUEN Potensi energi ini berdasarkan seluruh luas daratan Indonesia yang telah dipotong oleh luasan kawasan hutan Indonesia, untuk potensi teknis berdasarkan 15% efisiensi konversi fotovoltaik.

Rencana Strategis Ditjen EBTKE 44 Tenaga Angin/Bayu Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki garis pantai yang panjang dan dapat dimanfaatkan sebagai Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB). Salah satu program yang harus dilakukan sebelum mengembangkan PLTB adalah pemetaan potensi energi angin di Indonesia. Identifikasi potensi energi baru terbarukan dapat didefinisikan menjadi 5 (lima) jenis, antara lain : potensi teoritis (potensi terukur berdasarkan data lapangan melalui sistem permodelan), potensi teknis (potensi yang teridentifikasi apabila suatu teknologi dapat diterapkan di lokasi tersebut), potensi praktis (potensi teridentifikasi apabila teknologi dan alat pengukur bisa diterapkan dan dipasang di lokasi potens), potensi aksesibel (potensi yang memperhitungkan demand, infrastruktur jalan, tata masyarakat dan jaringan listrik eksisting) dan potensi ekonomis (potensi energi yang benar-benar bisa dimanfaatkan). Salah satu program yang harus dilakukan sebelum mengembangkan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) adalah pemetaan potensi energi angin di Indonesia. Potensi energi angin di Indonesia umumnya berkecepatan antara 3 sampai 6 meter per detik (m/ detik). Hasil pemetaan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan) pada 120 lokasi menunjukkan, beberapa wilayah di Indonesia memiliki kecepatan angin di atas 5 m/detik, yaitu Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, dan Pantai Selatan Jawa. Analisis potensi energi angin dilakukan dengan tujuan untuk menyediakan data profil energi angin secara spesifik untuk daerah-daerah terduga berpotensi dengan energi angin, membantu daerah yang ingin mengembangkan pemanfataan sumber energi baru terbarukan, dan mendorong komersialisasi energi angin di Indonesia. Pengukuran dan analisis potensi angin pada daerah-daerah yang prospek secara ekonomi dan teknis pada ketinggian 30-50 m antara lain di Sukabumi mempunyai kecepatan rata-rata 7m/s, Bantaeng 4,66 m/s, Jayapura 3,05 m/s, dan di Pulau Sangihe 6,4 m/s. Sesuai dengan data yang disebutkan dalam RUEN, Indonesia memiliki total potensi energi angin sebesar 60,6 GWp yang tercakup di 34 Provinsi. Peta penyebaran potensi energi angin dapat dilihat pada gambar berikut:

Rencana Strategis Ditjen EBTKE 45 Gambar 19. Peta Potensi Energi Angin Indonesia (Sumber : RUEN) Adapun potensi angin dengan kecepatan ≥ 4 m/s dapat dilihat pada Tabel 21 dibawah ini. Tabel 21. Potensi Angin Per Provinsi No. Provinsi Potensi (MW) No. Provinsi Potensi (MW) 1 Nusa Tenggara Timur 10.188 18 Kepulauan Riau 922 2 Jawa Timur 7.907 19 Sulawesi Tengah 908 3 Jawa Barat 7.036 20 Aceh 894 4 Jawa Tengah 5.213 21 Kalimantan Tengah 681 5 SulawesI Selatan 4.193 22 Kalimantan Barat 554 6 Maluku 3.188 23 Sulawesi Barat 514 7 Nusa Tenggara Barat 2.605 24 Maluku Utara 504 8 Bangka Belitung 1.787 25 Papua Barat 437 9 Banten 1.753 26 Sumatera Barat 428 10 Bengkulu 1.513 27 Sumatera Utara 356 11 Sulawesi Tenggara 1.414 28 Sumatera Selatan 301 12 Papua 1.411 29 Kalimantan Timur 212 13 Sulawesi Utara 1.214 30 Gorontalo 137 14 Lampung 1.137 31 Kalimantan Utara 73 15 DI. Yogyakarta 1.079 32 Jambi 37 16 Bali 1.079 33 Riau 22 17 Kalimantan Selatan 1.006 34 DKI Jakarta 4 Sumber : RUEN TOTAL 60.647 4. Potensi penurunan emisi CO2 Konservasi Energi Sesuai dengan Nationally Determined Contribution (NDC) sektor energi Indonesia berdasarkan Paris Agreement potensi penurunan emisi CO2 sektor energi pada tahun 2030 adalah sebesar 314 juta ton CO2 dengan rincian masing-masing :

Rencana Strategis Ditjen EBTKE 46 Tabel 22. Potensi penurunan emisi CO2 sektor energi Sub Sektor Potensi Reduksi Emisi GRK Sektor Energi 2020 2025 2030 Juta Ton CO2 e Juta Ton CO2 e Juta Ton CO2 e EBT 28.79 108.69 170.39 Efisiensi Energi 33.01 57.27 96.33 Pembangkit Energi Bersih 8.19 15.74 31.8 Fuel Switching 10.02 10.02 10.02 Reklamasi Paska Tambang 2.72 4.08 5.46 Total 82.73 195.8 314 Dari tabel di atas potensi dari sub sektor EBT dan Efisiensi Energi menjadi andalan sektor energi untuk mencapai target dari NDC Paris Agreement di tahun 2030. Berbagai aksi mitigasi yang telah dilakukan oleh sektor energi khususnya di sub sektor EBTKE, diantaranya adalah sebagai berikut: 1. Penerapan mandatori manajemen energi untuk pengguna padat energi; 2. Penerapan efisiensi peralatan rumah tangga melalui penerapan standar kinerja energi minimum dan label tanda hemat energi; 3. Penyediaan dan Pengelolaan Energi Baru dan Energi Terbarukan; a. PLT Panas Bumi b. PLT Surya c. PLT Air d. PLT Mini/Mikro Hidro e. PLT Bayu f. PLT Bioenergi g. PLT Bioenergi Lainnya. 4. Pembangunan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU TS); 5. Retrofit Lampu Hemat Energi; 6. Penyediaan Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE). D. TANTANGAN SEKTOR EBTKE 1. Tantangan pengembangan PLT Panas Bumi Pemanfaatan dan pengembangan energi panas bumi yang sesuai secara efektif membutuhkan waktu tujuh tahun hingga pembangkit listrik tersebut beroperasi. Akan tetapi, pada realitas di lapangan, proses tersebut memerlukan waktu yang lebih lama yang dikarenakan beberapa tantangan baik dari sisi teknis, ekonomi, lingkungan, dinamika sosial. Ada lima tantangan yang dihadapi dari pihak badan usaha antara lain:

Rencana Strategis Ditjen EBTKE 47 a. Area prospek berada pada kawasan hutan konservasi Pemanfaatan panas bumi telah dapat dilaksanakan pada kawasan konservasi sebagaimana UU Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi. Akan tetapi, pemanfaatan panas bumi tersebut hanya dapat dilaksanakan pada zona pemanfaatan sebagaimana diatur pada PP Nomor 108 Tahun 2015 tentang Kawasan Pelestarian Alam dan Kawasan Suaka Alam. Saat ini, sebagian area prospek panas bumi teridentifikasi berada pada zona inti yang belum bisa dikembangkan melalui pemanfaatan jasa lingkungan hutan konservasi. Kementerian ESDM dan Kementerian LHK sedang membahas penataan zonasi agar dimungkinkan area prospek panas bumi yang berada pada hutan konservasi dapat dimanfaatkan dengan optimal. Selain isu zonasi, kawasan hutan konservasi yang terletak di Pulau Sumatera telah ditetapkan sebagai world heritage oleh UNESCO atas usulan Pemerintah Indonesia yang dikenal dengan Tropical Rainforest Heritage of Sumatera (TRHS). Sebagaimana ketentuan dari UNESCO untuk suatu kawasan yang ditetapkan sebagai world heritage tidak dapat dilakukan kegiatan penambangan. Semantara itu, regulasi di Indonesia telah menyatakan bahwa pemanfaatan panas bumi bukan dikategorikan sebagai kegiatan pertambangan. Pemerintah Indonesia telah mempersiapkan position paper untuk mengusulkan pengembangan energi panas bumi pada kawasan TRHS yang tetap dapat dilakukan dengan memperhatikan parameter UNESCO untuk menjaga Outstanding Universal Values (keindahan alam, kelestarian habitat, dan konservasi flora dan fauna) dalam menetapkan suatu kawasan menjadi world heritage. Pengusulan tersebut akan dibahas pada sidang world heritage committee pada Juni 2019. Pemanfaatan energi panas bumi pada zona pemanfaatan di hutan konservasi melalui mekanisme Izin Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi (IPJLPB) yang saat ini masih disiapkan baik dari tata cara maupun dari kewajiban Badan Usaha untuk mengelola lingkungan. b. Risiko pengembangan Energi Panas Bumi Pengembangan energi panas bumi mempunyai beberapa risiko yang berbeda-beda di setiap tahapan. Semakin tinggi tahapan pengembangan, risiko akan semakin kecil. Grafik risiko pengembangan menunjukkan bahwa pada tahap rekonaisan risiko pengembangan dapat mencapai 100%. Selanjutnya pada tahap Survei Detil, risiko pengembangan akan turun hingga 60% dan pada tahap pengeboran sumur Landaian Suhu tingkat risiko pengembangan akan turun menjadi 50%.

Rencana Strategis Ditjen EBTKE 48 Pada tahap pengeboran eksplorasi, pengeboran sumur pertama akan menurunkan risiko menjadi 40% dan pengeboran sumur kedua akan menurunkan risiko menjadi 30%. Selanjutnya pengeboran sumur ketiga hingga kelima akan semakin memperkecil risiko pengembangan menjadi hanya sebesar 20%. Risiko pengembangan pembangkit listrik panas bumi dapat diminimalisir apabila Badan Usaha melakukan pengembangan dengan mengikuti Good Engineering Practices dan evaluasi lapangan secara komprehensif. c. Efisiensi biaya untuk mencapai keekonomian harga listrik Besaran risiko pengembangan proyek energi panas bumi dapat mempengaruhi biaya pembangkitan listrik suatu proyek PLTP. Dengan adanya kepastian pendanaan dan juga kepastian pembelian listrik oleh PLN, risiko pengembangan proyek energi panas bumi dapat berkurang sehingga tingkat pengembalian proyek panas bumi (return) masih memenuhi tingkat keekonomian atau kelayakan suatu proyek. Pada umumnya, Badan Usaha mengharapkan IRR sebesar 16%, namun dengan kepastian pendanaan dan pembelian IRR tersebut dapat turun menjadi 10% - 12%. Ketersediaan data yang semakin lengkap akan meningkatkan tingkat kepastian cadangan. Pemerintah mendukung keterbukaan data dan informasi energi panas bumi yang telah diperoleh Badan Usaha untuk dilakukan evaluasi bersama dalam rangka mengurangi risiko pengembangan berikutnya. Keekonomian proyek PLTP dapat dicapai bersama-sama dengan melakukan efisiensi pada komponen biaya kapital, seperti efisiensi biaya pengeboran, penerapan teknologi yang tepat, dan pemanfaatan insentif fiskal. d. Isu sosial Isu sosial dapat berupa penolakan masyarakat sekitar terhadap pengembangan energi panas bumi. Penolakan masyarakat yang sering terjadi dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis penolakan, yang pertama penolakan karena isu lingkungan, yaitu masyarakat khawatir dengan adanya proyek panas bumi ketersediaan air akan terganggu dan kekhawatiran kerusakan lingkungan. Penolakan yang kedua sering terjadi karena isu tanah ulayat atau tanah leluhur, yaitu masyarakat menganggap dengan adanya proyek panas bumi akan mengakibatkan hilangnya kesucian lokasi. Bentuk penolakan lain dari masyarakat berkaitan dengan isu adat istiadat daerah sekitar, masyarakat sekitar beranggapan dengan kehadiran proyek panas bumi akan mengganggu budaya dan kebiasaan masyarakat. Proses dinamika penerimaan masyarakat dalam pengembangan energi panas bumi, sejak dalam tahap awal eksplorasi akan berdampak pada kepastian penerbitan izin yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah setempat.

Rencana Strategis Ditjen EBTKE 49 e. Pendanaan proyek panas bumi Permasalahan untuk kegiatan eksplorasi pada umumnya dilakukan dengan menggunakan pembiayaan equity, yang mengakibatkan mayoritas pengembang panas bumi memiliki kemampuan pendanaan yang terbatas untuk dapat membiayai kegiatan eksplorasi khususnya pengeboran yang memerlukan biaya tinggi. Tahapan pengembangan energi panas bumi dibagi dalam tiga tahap utama, yaitu tahap eksplorasi, eksploitasi dan operasi. Risiko pengembangan energi panas bumi pada tahap eksplorasi masih sangat tinggi sehingga terbatasnya lembaga keuangan, baik lokal dan internasional, yang mau memberikan pinjaman modal. Pengembang energi panas bumi harus menggunakan modal sendiri (equity) untuk melakukan kegiatan eksplorasi. Oleh karena itu, badan usaha yang dapat melaksanakan proyek panas bumi sesuai dengan tata waktu pengembangan yang ideal membutuhkan kekuatan finansial yang sehat. 2. Tantangan pengembangan Bidang Bioenergi Beberapa hal yang menjadi tantangan dalam pengembangan bioenergi secara umum adalah: a. Harga: tidak ada jaminan kepastian harga bioenergi karena sangat dipengaruhi oleh harga bahan baku yang merupakan 60% komponen biaya produksi. b. Pendanaan dan Investasi: perbankan kurang tertarik untuk mendanai. Biaya investasi awal untuk implementasi teknologi bioenergi dinilai masih tinggi yang mengakibatkan biaya produksi energi dari sumber bioenergi relatif tinggi sehingga tidak mampu bersaing dengen energi konvensional yang masih disubsidi. c. Lahan: Belum tersedianya lahan khusus untuk penanaman tanaman diversifikasi bahan baku BBN. d. Bahan Baku: kurangnya jaminan ketersediaan bahan baku yang berkelanjutan untuk beberapa komoditi bioenergi. e. Infrastruktur: Pengembangan infrastruktur pendukung yang masih kurang. f. Sosial Budaya: Masyarakat masih lebih tertarik untuk menggunakan energi konvensional (karena masih disubsidi). Adapun tantangan dari masing-masing pengembangan bioenergi: a. Pembangkit Listrik berbasis Bioenergi 1. Teknologi yang telah terbukti dan teruji sebagian besar masih tergantung dari luar negeri 2. Memerlukan peningkatan infrastruktur pendukung, khususnya untuk mendukung investasi di Indonesia Timur

Rencana Strategis Ditjen EBTKE 50 3. Adanya konfluk antara pemanfaatan bahan baku untuk PLT Bioenergi dengan pemenuhan kebutuhan pangan, pakan dan pupuk 4. Data potensi yang ada perlu diperbarui dan perlu melakukan pemetaan potensi beserta strategi pengembangannya 5. Jaminan keberlanjutan penyediaan bahan baku dan kestabilan harga biomassa 6. Perlu menciptakan model bisnis bioenergi dari hulu-hilir, jaminan off-taker dan distribusi yang handal 7. Kesulitan mendapat pinjaman (dengan bunga murah) karena dianggap beresiko tinggi dan kurang menguntungkan b. Biofuel 1. Kapasitas produksi 1). Biodiesel : Kesiapan produsen FAME pada tahun 2019 untuk pengadaan biodiesel 2020 terbatas. Diharapkan penambahan kapasitas pabrik FAME terjadi pada 2020. Demand FAME BU BBM per shipment impor Solar tidak imbang dengan produksi bulanan BU BBN. 2). Bioetanol : Saat ini hanya terdapat 2 BU BBN dengan kapasitas total 40.000 kL 2. Pendanaan/Insentif 1). Biodiesel : Volume penyaluran yang semakin besar dan juga terjadinya selisih antara HIP Biodiesel dengan HIP Solar yang meningkat disebabkan oleh harga CPO yang saat ini sedang tinggi dan harga crude yang masih stabil (belum mengalami kenaikan yang signifikan). Hal tersebut menyebabkan dibutuhkannya pendanaan insentif yang semakin besar 2). Bioetanol : Tidak tersedianya insentif untuk menitip selisih harga gasoline dan bioetanol. 3. Bahan Baku : kurangnya jaminan ketersediaan bahan baku yang berkelanjutan (molasses untuk bioetanol dan CPO untuk biodiesel). 4. Infrastruktur: Perlunya peningkatan infrastruktur penyaluran khususnya jetty, tangki, perpipaan, dan metering system sehingga dapat mengurangi biaya demurage dan roundtrip days (RTD) kapal. Diperlukannya laboratorium uji yang tersertifikasi / telah melakukan uji korelasi pada setiap titik serah demi memastikan spesifikasi B100 maupun Bxx. 5. Harga : Harga biofuel lebih tinggi dari Bahan bakar fosil karena faktor biaya Bahan baku dan biaya teknologi proses pengolahan. Bahan baku CPO untuk biodiesel dan Molases untuk Tetes tebu mendominasi dalam komponen harga indeks pasar. Sehingga kepastian harga sangat dipengaruhi oleh harga bahan baku.

Rencana Strategis Ditjen EBTKE 51 6. Logistik : Keterbatasan kapal pengangkut FAME dengan volume besar yang memiliki sertifikasi PSA dan terbatasnya truk non Over Dimension over load (ODOL). Diperlukannya nitrogen blanketing pada kapal untuk meminimalisasi kenaikan water content pada saat pengiriman. 7. Kualitas : Perbaikan spesifikasi Bahan Bakar menyebabkan biaya investasi meningkat serta menurunnya kapasitas produksi dari beberapa BU BBN demi meningkatkan kualitas tersebut.Diperlukan personil yang memiliki sertifikasi ataupun kemampuan teknis dalam hal pengambilan maupun pengujian sampel. Perlu adanya suatu pedoman umum penanganan dan penyimpanan B100 maupun BXX, yang diturunkan menjadi SOP penanganan dan penyimpanan pada masing-masing unit yang terlibat. 8. Penerimaan Masyarakat: Masyarakat masih lebih tertarik untuk menggunakan energi konvensional. Serta adanya kekhawatiran terkait keamanan dan dampak penggunaan Biodiesel c. Biogas 1. Pendanaan melalui APBN maupun APBD yang masih terbatas untuk pengembangan program biogas 2. Kurangnya sinkronisasi dan koordinasi antar Kementerian/Lembaga terkait pengembangan biogas 3. Implementasi pembangunan biogas kurang berkelanjutan yang bisa diintegrasikan dengan kegiatan produktif lainnya 4. Edukasi masyarakat masih kurang untuk pemanfaatan biogas Permasalahan pengembangan bioenergi dan rekomendasi penyelesaiannya, antara lain: a. Permasalahan Harga Dalam mengatasi permasalahan harga bioenergi, diperlukan perumusan harga bioenergi yang kompetitif melalui antara lain: 1. Penetapan indeks harga BBN yang didasarkan pada factor-faktor produksi yang efisien 2. Regulasi yang mendukung kebijakan fiskal untuk mendapatkan sumbersumber energi biomassa 3. Harga listrik dari PLT Bioenergi mempertimbangkan masukan seluruh pihak terkait keekonomiannya b. Permasalahan Ketersediaan Infrastruktur Dalam mengatasi permasalahan ketersediaan infrastruktur bioenergi, diperlukan antara lain:

Rencana Strategis Ditjen EBTKE 52 1. Koordinasi dengan instansi terkait untuk penambahan dan penyesuaian sarana distribusi yang mendukung implementasi BBN 2. Percepatan pembangunan infrastruktur produksi bioenergi melalui antara lain: 1). Pembangunan jaringan listrik berbasis biomassa untuk mendukung interkoneksi 2). Promosi investasi bioenergi ke pihak perbankan dan calon investor lainnya c. Permasalahan Jaminan Pasokan Bahan Baku Dalam mengatasi permasalahan jaminan pasokan bahan baku bioenergi, diperlukan antara lain: 1. Kebijakan fiskal untuk pembatasan ekspor bahan baku energi biomassa 2. Pengaturan harga bahan baku 3. Koordinasi dengan Kementerian Pertanian mengenai litbang peningkatan produktivitas tanaman sawit yang saat ini masih relatif rendah 4. Pemetaan lahan bioenergi yang potensial 5. Koordinasi dengan K/L mengenai pemanfaatan lahan marginal untuk tanaman bioenergi 6. Pengaturan tata niaga bahan baku biomassa untuk PLT Bioenergi 7. Permasalahan Kebijakan/Regulasi d. Dalam mengatasi permasalahan kebijakan/regulasi bioenergi, diperlukan antara lain: 1. Payung hukum pelaksanaan pengembangan EBT yang memadai 2. Peningkatan koordinasi antar instansi (Kementerian, Pemda, BUMN, Swasta, dll) 3. Kebijakan insentif fiskal/non-fiskal bagi produsen bioenergi 4. Pengintegrasian kebijakan lintas sektoral 5. Revisi Indeks Pasar BBN yang memenuhi keekonomian 6. Kebijakan optimalisasi pemanfaatan biomassa/limbah 7. Permasalahan Lainnya e. Dalam mengatasi permasalahan lainnya dalam pengembangan bioenergi, diperlukan antara lain: 1. Penyusunan model-model bisnis yang dapat menjawab tantangan di sisi hulu dan hilir 2. Peningkatan dukungan Badan Usaha dalam peningkatan pemanfaatan bioenergi 3. Peningkatan kesadaran masyarakat dalam mendukung pemanfaatan bioenergi 4. Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia nasional dalam penguasaan teknologi PLT biomassa

Rencana Strategis Ditjen EBTKE 53 5. Peningkatan jumlah ahli bioenergi nasional 6. Peningkatan kapasitas industri lokal dalam usaha penunjang bioenergi 7. Law enforcement penerapan persentase pemanfaatan BBN oleh perusahaan otomotif 3. Tantangan pengembangan Bidang Aneka EBT Salah satu tantangan pengembangan Aneka EBT di Indonesia adalah sumber pendanaan projek khususnya dari dalam negeri. Lembaga pembiayaan dalam negeri khususnya perbankan masih menilai projek EBT masih belum bankable. Masih minim sekali pembiayaan EBT yang memberikan bunga yang kompetitif dan tenor yang panjang. Tantangan berikutnya adalah belum digunakannya smart grid di Indonesia. Hal ini mengakibatkan pengaturan kebutuhan dan pasokan listrik secara otomatis belum dapat dilakukan. Tantangan lain adalah tidak seusainya penyelesaian jadwal pekerjaan. Dalam suatu kawasan terdapat rencana supply dan demand energi. Pada kondisi tersebut, baik dari sisi target supply dan demand meleset dari yang telah direncanakan baik karena wilayah industri yang belum terbangun karena masih pengurusan tata ruang maupun pembebasan lahan, di lain pihak pengembangan pembangkit EBT juga tidak segera memulai kegiatannya karena ketidakjelasan demand atau proyeksi kebutuhan yang tidak sesuai perencanaan. Perbedaan peraturan di masing-masing lembaga juga perlu di sinkronkan sehingga pemanfaatan fasilitas atau aset negara seperti halnya waduk/bendungan yang fungsinya bisa ditingkatkan untuk kepentingan yang lebih luas khususnya untuk energi. Faktor terakhir yang tidak kalah penting adalah perlu didukungnya peran pengawasan pemerintah dalam pengembangan EBT. Saat ini proses bisnis pembangkit EBT lebih banyak dilakukan secara B to B antara Pengembang dengan PLN, dan belum diaturnya kewajiban pelaporan terintegrasi yang melibatkan Ditjen EBTKE. Hal ini berdampak pada kurang optimalnya fungsi pengawasan yang akan berdampak pada tingkat kevalidan data. Tenaga Air (Mini, Mikrohidro) Lokasi geografis Indonesia yang berada di wilayah khatulistiwa membuat wilayah Indonesia memiliki potensi energi air yang cukup sepanjang tahun. Indonesia memiliki jumlah aliran sungai (DAS) yang mencapai 458 di Indonesia serta musim penghujan yang rata-rata turun pada bulan November-Maret memberikan manfaat tersendiri dalam pengembangan energi alternatif yang bersumber dari air. Hal ini membuat potensi energi air yang dapat dimanfaatkan Indonesia juga cukup besar, tetapi hal ini tidak sejalan dengan pengembangan pemanfaatan energi air di Indonesia.

Rencana Strategis Ditjen EBTKE 54 Dari 94.476 MW potensi energi air di Indonesia, baru sebesar 6.256 MW (data pusdatin ESDM) yang telah dimanfaatkan dan sebesar 88.200 MW belum termanfaatkan, hal ini dikarenakan terdapat beberapa kendala antara lain: 1. Terbatasnya ketersediaan data potensi dan informasi energi air yang siap diimplementasi. 2. Terbatasnya kemampuan industri dalam negeri di bidang energi air. 3. Masih terbatasnya penelitian dan pengkajian terkait dengan pengembangan energi berbasis air terutama dalam menghadapi permasalahan yang terkait dengan kondisi hidrologi serta dampak perubahan iklim. 4. Terbatasnya jumlah dan kompetensi SDM dalam bidang energi air. 5. Terbatasnya kehandalan sistem jaringan PLN. 6. Potensi demand dan potensi pasokan seringkali tidak match, karena pada umumya lokasi demand jauh dari lokasi sumber energi terbarukan. 7. Kurangnya optimalnya dukungan pembiayaan dalam negeri terhadap pengembangan energi air. 8. Terbatasnya akses publik terhadap data kebutuhan listrik di setiap wilayah oleh PT PLN Tenaga Surya Lokasi geografis Indonesia yang berada di wilayah khatulistiwa membuat wilayah Indonesia mendapatkan sinar matahari yang cukup sepanjang tahun. Hal ini membuat potensi energi surya yang dapat dimanfaatkan Indonesia juga cukup besar, tetapi hal ini tidak sejalan dengan pengembangan pemanfaatan energi surya di Indonesia. Dari 207.898 MWp potensi energi surya di Indonesia, baru sebesar 135,01 MWp yang telah dimanfaatkan, hal ini dikarenakan oleh beberapa faktor diantaranya harga jual listrik, regulasi pengusahaan dan industri dalam bidang energi surya dalam negeri yang belum mendukung penuh, misalnya untuk industri modul surya dalam negeri yang belum menyentuh sisi hulu, sebagian besar produsen modul surya memproduksi modul surya dari tahap assembling walaupun sudah ada yang memulai dari tahap printing cell. Selain itu regulasi atau kebijakan fiskal dan non fiskal di Indonesia yang belum optimal dalam mendukung pengembangan energi surya. Pengembangan dan pemanfaatan energi surya yang telah dilakukan hingga saat ini sebagian besar diperuntukan untuk pembangkit listrik dengan menggunakan solar panel atau fotovoltaik, sedangkan masih terdapat teknologi lainnya yang belum dikembangkan salah satunya teknologi dengan memanfaatkan solar thermal. United States Energi Information Administration mengklasifikasikan teknologi solar thermal menjadi 3 bagian yaitu : 1) Solar thermal dengan suhu rendah;

Rencana Strategis Ditjen EBTKE 55 2) Solar thermal dengan suhu menengah;dan 3) Solar thermal dengan suhu tinggi. Disisi lain pengembangan energi surya juga masih terkendala sumber daya manusia, Pemerintah harus menyiapkan sumber daya manusia sebagai tenaga ahli dan terampil. Hal lainnya yaitu kesiapan sistem dan kondisi jaringan distribusi PLN untuk menerima pembangkit yang bersumber dari energi surya juga perlu ditingkatkan, agar pemanfaatan energi surya untuk listrik dapat dilakukan dengan optimal dengan tidak mengganggu sistem yang sudah ada. Tenaga Angin/Bayu Pengembangan energi angin di Indonesia dirasakan masih belum optimal, hal ini disebabkan beberapa kendala antara lain: 1. Terdapat banyak lokasi potensial yang belum termanfaatkan, belum teridentifikasi, belum terukur serta jauh dari pusat beban. 2. Teknologi turbin angin dan pasar dalam negeri untuk turbin angin skala kecil belum berkembang. 3. Umur teknologi sangat tergantung material pembuat komponen, kondisi dan iklim lingkungan lokasi pemasangan. Korosif dan lembab mempengaruhi umur turbin angin. 4. Investasi PLTB yang relatif masih tinggi dibanding dengan pembangkit listrik konvensional. 5. Regulasi fiskal dan non fiskal belum dapat mendukung investasi terkait pengembangan energi angin secara optimal. 6. Untuk menerima pembangkit listrik yang sifatnya intermitten pada penetrasi yang sedang-tinggi, dalam sistem harus disediakan pembangkit peaker sebagai compensator atau buffer sebagai sistem penyimpan energi untuk menjaga kestabilan sistem. 7. Jumlah dan kompetensi sumber daya manusia yang dibutuhkan dalam pengembangan dan pengoperasian PLTB masih terbatas. 8. Program dan anggaran Pemerintah dalam hal pengukuran potensi, penelitian dan pengembangan energi angin masih terbatas. 9. Keterbatasan infrastruktur pendukung pada lokasi potensial 4. Tantangan Bidang Konservasi Energi Hingga saat ini telah diidentifikasi beberapa hal yang menjadi tantangan dalam penerapan konservasi energi antara lain: a. Perlu adanya integrasi regulasi antar Kementerian dan Pemerintah Daerah dalam rangka Pelaksanaan Konservasi Energi yang lebih massif;

Rencana Strategis Ditjen EBTKE 56 b. harga energi masih disubsidi sejak tahun 2015 dimana subsidi bahan bakar premium sudah dihapuskan sedangkan listrik bersubsidi hanya untuk pelanggan rumah tangga dengan kapasitas lebih kecil atau sama dengan 900 Watt c. Masih kurangnya jumlah Manajer dan Auditor Energi yang dimiliki oleh perusahaan menyebabkan program efisiensi energi tidak berjalan maksimal d. Investasi untuk Program Efisiensi Energi masih terkendala dalam hal Pendanaan sehingga tidak menarik bagi para pelaku usaha; e. insentif untuk pelaksanaan konservasi dan efisiensi energi belum secara signifikan menarik minat pelaku usaha untuk menerapkan konservasi dan Efisiensi Energi. f. Pengenaan disinsentif bagi pelaku usaha yang dapat berimplikasi menghambat iklim investasi; g. tingkat kesadaran hemat energi bagi pengguna masih rendah; h. daya beli teknologi/peralatan yang efisien/hemat energi masih rendah; i. kurangnya koordinasi antar instansi dalam menyusun peraturan teknis yang mengatur kewajiban pelaksanaan konservasi energi; j. pengetahuan dan pemahaman terhadap pentingnya dan manfaat konservasi energi masih terbatas; dan k. sistem monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan konservasi energi lintas sektor belum tersedia 5. Tantangan Bidang Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur EBT a. Kompetensi teknis Sumber Daya Manusia yang masih perlu ditingkatkan. b. Ketersediaan data penunjang mengenai kebutuhan energi nasional terutama untuk daerah yang belum terlistriki atau daerah 4T belum akurat c. Kendala koordinasi antar instansi terkait d. Luasnya wilayah di Indonesia yang menjadi target pembangunan infrastruktur e. Budaya masyarakat yang berbeda-beda dalam menyikapi pembangunan infrastruktur f. Masalah sosial dan keamanan di sebagian wilayah 4T g. Masalah kondisi geografis dan alam yang mempengaruhi proses pembangunan infrastruktur h. Regulasi terkait serah terima aset yang belum sepenuhnya dapat mengakselerasi percepatan proses serah terima

BAB II Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis

Rencana Strategis Ditjen EBTKE 59 BAB II Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis A. VISI Dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur, Kementerian ESDM khususnya Direktorat Jenderal EBTKE terus melakukan pembenahan dan penyempurnaan di seluruh aspek sub sektor Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi. Dengan mempertimbangkan capaian kinerja sub sektor EBTKE yang masih dapat dioptimalkan, tantangan dan permasalahan yang dihadapi, serta memperhatikan peluang dan aspirasi dari seluruh pihak dalam hal mendukung visi dan misi Presiden Republik Indonesia, maka tema visi Direktorat Jenderal EBTKE tahun 2020-2024 adalah : “Menjadi Penggerak Utama Pembangunan Nasional melalui Pengelolaan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi yang Optimal demi Terwujudnya Kemandirian dan Ketahanan Energi untuk Kesejahteraan Rakyat yang Adil dan Merata.” Tema ini dibentuk dari perspektif kelembagaan secara utuh, dimana Direktorat Jenderal EBTKE mengambil posisi sebagai penggerak utama transformasi energi dengan pemanfaatan energi yang ramah lingkungan dalam mewujudkan pengelolaan energi baru terbarukan yang optimal demi terwujudnya kemandirian dan ketahanan energi dengan tujuan utama untuk kesejahteraan Rakyat yang adil dan merata. Dalam pemenuhan kebutuhan energi, Pemerintah menggunakan kaidah pengelolaan energi yang optimal, dimana energi tidak lagi dijadikan sebagai komoditi, namun sebagai modal pembangunan bangsa serta memberikan jaminan ketersediaan energi yang adil dan merata dengan pemerataan pembangunan infrastruktur dan rasionalisasi harga energi. Begitu pula dalam pengelolaan sumber daya mineral dimana Pemerintah akan terus mengusahakan pembangunan infrastruktur pengolahan dan industri manufaktur turunan untuk meningkatkan nilai tambah produk dalam negeri. Kemandirian energi merupakan indikator jaminan pemenuhan kebutuhan energi secara mandiri dengan memanfaatkan semaksimal mungkin potensi dari sumber dalam negeri. Kebijakan yang diharapkan dapat mewujudkan kemandirian energi nasional yang baik yaitu dengan meningkatkan penggunaan sumber energi terbarukan serta melakukan diversifikasi energi di seluruh sektor energi agar tidak bergantung pada satu jenis sumber energi. Selain itu, indikator utama lainnya dalam menilai keberhasilan pengelolaan energi adalah indikator ketahanan energi nasional. Dimana Pemerintah akan terus meningkatkan kondisi terjaminnya

Rencana Strategis Ditjen EBTKE 60 ketersediaan energi secara berkesinambungan yang diselaraskan dengan penyediaan akses energi yang merata pada harga yang terjangkau untuk seluruh masyarakat dalam waktu jangka panjang dengan tetap memperhatikan perlindungan terhadap lingkungan hidup. Kementerian ESDM khususnya Direktorat Jenderal EBTKE melalui visi 2020-2024 terus berkomitmen dan berusaha dengan baik menjalankan amanah dalam mengoptimalkan pengelolaan energi yang telah menjadi kebutuhan dasar masyarakat dan sektor lainnya serta menjadi modal pembangunan nasional. B. MISI Adapun misi Direktorat Jenderal EBTKE sebagai upaya sistemis yang dapat dilakukan dalam mewujudkan tercapainya visi dan misi Presiden Republik Indonesia adalah : 1. Meningkatkan kualitas SDM melalui penerapan nilai-nilai KESDM (Jujur, Profesional, Melayani, Inovatif dan Berarti); 2. Mengoptimalkan pengelolaan dan meningkatkan nilai tambah energi baru terbarukan yang berkelanjutan; 3. Mengakselerasi pemanfaatan energi baru, energi terbarukan dan konservasi energi; 4. Menjamin ketersediaan energi nasional subsektor EBTKE; 5. Meningkatkan aksesibilitas energi baru terbarukan dengan harga terjangkau kepada seluruh masyarakat; 6. Meningkatkan peran konservasi energi dalam hal komitmen pemerintah dalam penurunan CO2 secara massif dan terstruktur. Dalam mengemban amanah besar sebagai penggerak utama pengelolaan energi nasional dalam rangka mewujudkan visi dan misi sampai dengan tahun 2024, Kementerian ESDM terus bertransformasi ke arah yang lebih baik untuk menjadi sebuah institusi pemerintahan yang profesional, berkualitas, bermartabat, terpercaya, dihormati, dan disegani yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas. C. NILAI-NILAI ORGANISASI Berdasarkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 1808 K/07/MEM/2015 tentang Nilai-nilai Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, ditetapkan bahwa nilai-nilai KESDM terdiri atas jujur, professional, melayani, inovatif dan berarti.

Rencana Strategis Ditjen EBTKE 61 Jujur Berpikir, berperilaku, bertindak dengan amanah, transparan, penuh integritas, memegang teguh kode etik, dan loyal kepada bangsa dan negara Profesional Bekerja dengan semangat, cermat, akuntabel, disiplin, akurat, dan tuntas atas dasar kompetensi terbaik dengan penuh tanggung jawab, komitmen yang tinggi, membangun sinergi internal dan eksternal, serta mampu melihat perkembangan jauh ke depan. Melayani Memberikan layanan prima dengan memahami kebutuhan pemangku kepentingan, dilakukan dengan sepenuh hati, proaktif, profesional, simpel, efisien, dan tepat waktu dalam rangka memenuhi kepuasan internal dan publik. Inovatif Berwawasan terbuka, selalu belajar untuk peningkatan diri, memiliki ide baru yang bermanfaat, mampu membuat solusi alternatif dalam pekerjaan untuk mempercepat tercapainya target kinerja. Berarti Menjadi manusia yang memanusiakan manusia, memberi manfaat bagi diri sendiri, orang lain, Kementerian ESDM, masyarakat, bangsa dan negara, sehingga menjadi teladan, tempat bertanya, mampu memimpin, dan memecahkan masalah. Adapun budaya organisasi yang dikenal dengan nama 6R yang terdiri dari Ramah, Rajin, Resik, Ringkas, Rapi, dan Rawat. Diharapkan dengan budaya tersebut seluruh pegawai dapat menciptakan lingkungan kerja yang ramah dan nyaman. D. TUJUAN Dalam mewujudkan visi dan misi Kementerian ESDM 2020-2024, dapat dirumuskan tujuan yang akan dicapai yaitu: 1. Optimalisasi pengelolaan energi baru terbarukan yang berkelanjutan dalam rangka meningkatkan nilai tambah; 2. Peningkatan kemandirian dan ketahanan energi subsektor EBTKE yang berkelanjutan; 3. Penguatan kapasitas organisasi dalam rangka menjadi penggerak utama sub sektor EBTKE; 4. Peningkatan peran pelayanan konservasi energi dalam penurunan CO2 di Indonesia

Rencana Strategis Ditjen EBTKE 62 E. SASARAN STRATEGIS Dalam rangka mendukung pencapaian 4 tujuan sebagaimana disebutkan di atas, Direktorat Jenderal EBTKE telah menetapkan 7 sasaran strategis sebagai berikut: 1. Dalam rangka mencapai tujuan optimalisasi pengelolaan energi baru terbarukan yang berkelanjutan untuk meningkatkan nilai tambah, maka sasaran strategis yang ingin dicapai yaitu: a. Optimalisasi kontribusi sub sektor EBTKE yang bertanggung jawab dan berkelanjutan; b. Layanan sub sektor EBTKE yang optimal. 2. Dalam rangka mencapai tujuan peningkatan kemandirian dan ketahanan energi, maka, sasaran strategis yang ingin dicapai adalah meningkatnya kemandirian dan ketahanan energi nasional. 3. Dalam rangka mencapai tujuan penguatan kapasitas organisasi sebagai penggerak utama sub sektor EBTKE, maka sasaran strategis yang ingin dicapai adalah: a. Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian sub sektor EBTKE yang efektif; b. Terwujudnya birokrasi yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima; c. Organisasi yang fit dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul; d. Pengelolaan sistem anggaran yang optimal.

BAB III Arah Kebijakan, Strategi, Regulasi, dan Kerangka Kelembagaan

Rencana Strategis Ditjen EBTKE 65 BAB III Arah Kebijakan, Strategi, Regulasi, dan Kerangka Kelembagaan Untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Direktorat Jenderal EBTKE, peran pemerintah sebagai pembuat kebijakan sangat diperlukan dalam hal ini sektor EBTKE, diantaranya sebagai berikut: 1. Mendorong peningkatan kapasitas unit-unit PLT EBT baik yang prosesnya sedang berjalan (project pipeline) sesuai RUPTL maupun yang telah dibangun (eksisting). 2. Upaya penciptaan pasar. a. PLTP - Pengembangan Flores Geothermal Island. - Pengembangan klaster ekonomi berbasis sumber daya setempat dengan PLTP seperti Klaster Halmahera dan Klaster Bacan. Pulau Flores 18 Loca�ons Resource : 402.5 MWe Reserves .: 557 MWe 4. Mapos: 50 MWe 5. Rana Masak: 20 MWe 6. Rana Kulan: 7.5 MWe 7. Ulagalung: 5 MWe 1. Ulumbu: 12.5 MWe 2. Wai Pesi: 54 MWe 3. Wae Sano: 33 MWe 9. Gou-inelika: 28 Mwe 10. Mataloko: 5 MWe 11. Mangeruda: 5 MWe 12. Komandaru: 11 MWe 13. Ndetusoko: 10 MWe 14. Sokoria: 25 MWe 15. Jopu: 5 MWe 16. Lesugolo: 45 MWe 17. Oka Ile Ange: 50 MWe 18. Oyang Barang: 37 MWe Penetapan Pulau Flores sebagai Pulau Panas Bumi berdasarkan Keputusan Menteri ESDM No. 2268 K/30/MEM/2017 8. Nage : 30 MWe Gambar 20. Flores Geothermal Island

Rencana Strategis Ditjen EBTKE 66 b. PLTA - Mendorong pemanfaatan PLTA untuk pemenuhan kebutuhan industri di wilayah KI/ KEK, khususnya pemenuhan kebutuhan industri smelter di Sulawesi dan Kalimantan. - Pengembangan PLTMH untuk ekonomi masyarakat berbasis sumber daya setempat. c. PLTS - Sinergi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan amanat RUEN yang memberlakukan kewajiban pemanfaatan sel surya minimum sebesar 30% dari luas atap bangunan Pemerintah dan 25% dari luas atap bangunan rumah mewah, kompleks perumahan, apartemen melalui Izin Mendirikan Bangunan (IMB); - Sinergi dengan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kewajiban pemasangan PLTS Atap yang telah diamanatkan dalam Peraturan Daerah; - Pengembangan Klaster PLTS / PLT Hybrid untuk melistriki kegiatan ekonomi masyarakat berbasis sumber daya setempat - Pengembangan green dan smart commercial building; - Pengembangan PLTS di lahan-lahan pertanian dan perikanan; - Pengembangan green dan ecotourism serta smart regions/ cities. d. PLT Bioenergi - Mengembangkan program co-firing (pelet biomassa) di PLTU; - Mengembangkan dedicated PLTBn CPO - Meningkatkan investasi PLTBn baru berbahan bakar CPO; - Pengembangan PLT Biomassa skala kecil dan tersebar; - Pengembangan hutan energi untuk listrik dan BBN serta pemanfaatan lahan-lahan sub optimal untuk biomassa melalui kerjasama dengan KLHK, K/L terkait dan Pemda; - Mengembangkan Bio CNG sebagai bahan bakar alternatif pengganti gas, pemanfaatan biogas terkompresi untuk substitusi bahan bakar PLTD/PLTG/PLTMG; - Menciptakan pasar, pemerintah mewajibkan PT. PLN untuk membeli listrik dari PLTSa; - Memberi dukungan dan fasilitasi pada pengembangan PLTSa; - Melaksanakan pembinaan dan pengawasan pada pengembangan PLTSa; - Penetapan tarif listrik untuk proyek percepatan PLTSa; - Mendorong inovasi teknologi dan implementasi teknologi ramah lingkungan; - Menyiapkan regulasi pendukung untuk mendorong pengembangan bioenergi; - Bekerjsama dengan lembaga internasional/donor/institusi finansial lainnya; - Memberikan insentif dan menyederhanakan perizinan; - Memfasilitasi pendanaan proyek.

Rencana Strategis Ditjen EBTKE 67 e. BBN (Biofuel) - Pelaksanaan Mandatori B20 dan B30; - Pengembangan Green Biofuel (co-processing dan standalone), baik pertamina dan non pertamina. f. Upaya peningkatan akses energi kepadamasyarakat langsung melalui pendanaan APBN (LTSHE, PJU TS, Biogas Komunal, dan PLTS Atap) - Memudahkan akses kepada pendanaan yang kompetitif; - Dukungan kebijakan dan perbaikan tata kelola dalam rangka upaya percepatan proyek EBTKE : - Kemudahan Perizinan - Penerapan system perizinan online di KESDM; - Perbaikan data dan informasi; - Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan fasilitasi problem solving untuk proyek-proyek panas Bumi; - Perbaikan standar dan sertifikasi SDM - Menggerakkan seluruh pemangku kepentingan g. Penerapan program-program konservasi energi antara lain: - manajemen energi; - standar kinerja energi dan label hemat Energi; - pembiayaan konservasi energi; - usaha jasa konservasi energi; - penerapan efisiensi energi di fasilitas milik negara; - pengukuran dan verifikasi pelaksanaan konservasi energi; - peningkatan kesadaran konservasi energi; - peningkatan kapasitas sumber daya manusia; - penelitian dan pengembangan; dan - kerja sama bidang konservasi energi. 3. Memudahkan akses kepada pendanaan yang kompetitif. 4. Dukungan Kebijakan dan perbaikan tata kelola dalam rangka upaya percepatan proyek EBTKE. 1. Dukungan kebijakan dan perbaikan tata kelola dalam rangka upaya percepatan proyek EBTKE : 2. Kemudahan Perizinan 3. Penerapan system perizinan online di KESDM; 4. Perbaikan data dan informasi; 5. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan fasilitasi problem solving untuk proyek-proyek panas Bumi;

Rencana Strategis Ditjen EBTKE 68 6. Perbaikan standar dan sertifikasi SDM 5. Menggerakkan seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama mendukung upaya pengembangan proyek-proyek EBTKE. A. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL Arah Pembangunan Nasional yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 telah memasuki fase akhir dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. Pada tahap ini visi yang akan dicapai dalam 5 tahun ke depan adalah: “Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas yang berdaya saing” Dengan melihat capaian yang telah dilaksanakan sampai dengan fase ketiga dari konsep pembangunan jangka panjang yang tertuang dalam RPJPN 2005-2025, serta melihat tantangan, peluang dan daya dukung yang dimiliki oleh bangsa ini, maka diperlukan penerapan sasaran strategis yang lebih agresif serta sinergitas yang baik antar Kementerian/ Lembaga untuk mewujudkan misi RPJPN 2005-2025. Wujud masyarakat Indonesia yang akan dicapai adalah Mandiri yaitu setiap masyarakat Indonesia mampu mewujudkan kehidupan sejajar dan sederajat dengan bangsa lain dengan mengandalkan pada kemampuan dan kekuatan sendiri. Yang kedua adalah Maju yaitu kualitas individu dari setiap masyarakat Indonesia mengalami peningkatan yang diukur dari kualitas SDM, tingkat kemakmuran, dan kemantapan sistem dan kelembagaan politik dan hukum. Yang ketiga adalah Adil yaitu setiap masyarakat Indonesia akan diperlakukan sama dan sederajat tanpa adanya pembatasan/diskriminasi dalam bentuk apa pun, baik antar individu, gender, maupun wilayah. Dan yang terakhir adalah Makmur yaitu setiap masyarakat Indonesia terpenuhi seluruh kebutuhan hidupnya, sehingga dapat memberikan makna dan arti penting serta warna bagi aspek kehidupan sosial. Terdapat 4 (empat) pilar dari RPJMN ke IV tahun 2020-2024 yang merupakan amanat RPJPN 2005-2025 untuk mencapai tujuan utama dari rencana pembangunan nasional periode terakhir yaitu: 1. Kelembagaan politik dan hukum yang mantap 2. Kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat 3. Struktur ekonomi yang semakin maju dan kokoh 4. Terwujudnya keanekaragaman hayati yang terjaga

Rencana Strategis Ditjen EBTKE 69 Keempat pilar tersebut diterjemahkan ke dalam 7 agenda pembangunan yang di dalamnya terdapat Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas. Tujuh Agenda Pembangunan RPJMN IV 2020-2024 adalah: 1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas; 2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan; 3. Meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing; 4. Membangun Kebudayaan dan Karakter Bangsa; 5. Memperkuat Infrastruktur Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar. 6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim; 7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik. Agenda pembangunan yang terkait langsung dengan tugas dan fungsi Kementerian ESDM adalah: 1. Agenda 1: Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas; 2. Agenda 2: Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan; 3. Agenda 3: Meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing 4. Agenda 5: Memperkuat Infrastruktur Mendukung Pengambangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar; dan 5. Agenda 6: Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim. Dalam rangka mewujudkan 5 (lima) agenda pembangunan nasional 2020-2024, telah disusun arah kebijakan dan strategi nasional sebagai berikut: 1. Agenda Pembangunan 1: Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas Pondasi makro ekonomi yang kokoh dengan memperkuat kualitas investasi beserta inovasi dalam negeri merupakan arah dari rencana pembangunan ekonomi Indonesia. 1. Sektor ekonomi Indonesia akan dipacu untuk terbuka dengan perdagangan global melalui peningkatan daya saing ekspor, produktivitas, dan keterkaitan hulu-hilir industri, 2. Peningkatan daya saing sektor pariwisata melalui peningkatan infrastruktur dan citra, 3. Membangun ekosistem yang mendukung peningkatan daya saing ekonomi kreatif, 4. Peningkatan iklim investasi untuk peningkatan daya saing perekonomian, 5. Mendorong pengembangan perpajakan digital dan peningkatan jasa keuangan.

Rencana Strategis Ditjen EBTKE 70 Arah Kebijakan Arah kebijakan yang terkait dengan sektor ESDM pada agenda memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas adalah pengelolaan sumber daya ekonomi dan peningkatan nilai tambah ekonomi. 1. Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Arah kebijakan dalam rangka pengelolaan sumber daya ekonomi pada tahun 2020- 2024 mencakup: a. Pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan peningkatan energi baru terbarukan (EBT) yang akan dilaksanakan dengan strategi - mengakselerasi pengembangan pembangkit energi terbarukan; - meningkatkan pasokan bahan bakar nabati; - meningkatkan pelaksanaan konservasi dan efisiensi energi; - meningkatkan pemenuhan energi bagi industri; - mengembangkan industri pendukung EBT. b. Pemanfaatan sumber daya gas bumi dan batubara untuk industri dan kelistrikan ke depan akan difokuskan pada: - pemanfaatan gas dari ladang Blok A Aceh, Natuna Timur, Jambaran Tiung Bumi (Jawa Timur), Tangguh Train 3 dan Asap-Kido-Merah (Papua Barat), dan Abadi (Maluku); dan - pemanfaatan batubara dari Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur. c. Pengembangan bahan bakar nabati yang berbasis biohidrokarbon (green fuel) d. Penyediaan energi bagi industri dan kelistrikan juga akan dipenuhi melalui pengembangan potensi energi terbarukan di Kawasan Industri yang dikombinasikan dengan energi yang telah tersedia. Pola penyediaan ini akan difokuskan pada Kawasan Industri di Sumatera bagian utara, Sumatera bagian selatan, Jawa, Kalimantan bagian timur, Sulawesi bagian utara dan selatan, Maluku Utara dan Papua Barat. 2. Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi Arah kebijakan dalam rangka peningkatan nilai tambah ekonomi pada tahun 2020-2024 yang terkait sektor ESDM adalah: a. Meningkatkan industrialisasi berbasis hilirisasi sumber daya alam, termasuk melalui pengembangan smelter dan kawasan industri terutama di luar Jawa. Pembangunan smelter akan difokuskan pada fasilitasi pembinaan dan pengawasan untuk pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian sub sektor mineral dan batubara terutama di luar pulau Jawa , b. Sumber Gas Bumi dan Batubara untuk Industri dan Listrik,

Rencana Strategis Ditjen EBTKE 71 c. Potensi Pengembangan Kawasan Industri Berbasis Energi Terbarukan. d. Pemanfaatan CPO pada pembangkit listrik dalam rangka mengurangi penggunaan bahan bakar minyak fosil e. Pemanfaatan Batubara untuk Peningkatan Nilai Tambah 2. Agenda Pembangunan 2: Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan Pengembangan wilayah ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar dengan memperhatikan harmonisasi antara rencana pembangunan dengan pemanfaatan ruang. Pengembangan wilayah yang mampu menciptakan kesinambungan dan keberlanjutan ini dapat dilakukan melalui: 1. Pengembangan sektor/komoditas/kegiatan unggulan daerah, 2. Distribusi pusat-pusat pertumbuhan (PKW) ke wilayah belum berkembang, 3. Peningkatan daya saing wilayah yang inklusif, 4. Memperkuat kemampuan SDM dan iptek berbasis kewilayahan dalam mendukung ekonomi unggulan daerah, serta 5. Meningkatkan IPM melalui pemenuhan pelayanan dasar secara merata. 6. Pemasangan PV Rooftop di daerah dalam rangka meningkatkan penggunaan EBT. Arah Kebijakan Secara umum arah kebijakan pokok pembangunan berbasis kewilayahan untuk kurun waktu 2020-2024 mencakup pembangunan desa terpadu dan pengembangan kawasan perdesaan, kawasan transmigrasi, kawasan perbatasan, dan daerah tertinggal yang difokuskan pada pemenuhan pelayanan dasar, peningkatan aksesibilitas, dan pengembangan ekonomi yang mendukung pusat pertumbuhan wilayah. 3. Agenda Pembangunan 5: Memperkuat Infrastruktur Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar Perkuatan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional. Pemerintah Indonesia akan memastikan pembangunan infrastruktur akan didasarkan kebutuhan dan keunggulan wilayah melalui: 1. Menjadikan keunggulan wilayah sebagai acuan untuk mengetahui kebutuhan infrastruktur wilayah, 2. Peningkatan pengaturan, pembinaan dan pengawasan dalam pembangunan, 3. Pengembangan infrastruktur perkotaan berbasis TIK, 4. Rehabilitasi sarana dan prasarana yang sudah tidak efisien, 5. Mempermudah perijinan pembangunan infrastruktur.

Rencana Strategis Ditjen EBTKE 72 Arah Kebijakan 1. Infrastruktur Perkotaan Energi dan Listrik Berkelanjutan untuk Perkotaan Arah kebijakan dan strategi dalam rangka pemenuhan energi dan listrik berkelanjutan untuk perkotaan adalah: a. Pengembangan pembangkit berbasis EBT, melalui pengembangan dan pemanfaatan PLTSa untuk pengolahan sampah yang ramah lingkungan dan menghasilkan produk samping listrik, dan pengembangan waste to energi; dan b. Memudahkan akses pendanaan dan insentif untuk menurunkan biaya modal bagi pemanfaatan energi baru dan terbarukan (EBT). c. Penerapan smart building untuk bangunan Gedung perkotaan. 2. Energi dan Ketenagalistrikan Arah kebijakan dan strategi dalam rangka pemenuhan akses dan pasokan energi dan tenaga listrik merata, andal, efisien, dan berkelanjutan, adalah : a. Diversifikasi energi dan ketenagalistrikan untuk pemenuhan kebutuhan, melalui: - pemanfaatan EBT seperti panas bumi, air, surya, bayu, laut, dan biomassa; - pemanfaatan pengembangan mini/micro grid berbasis energi bersih; - pembangunan Pembangkit Listrik PLTA Pumped Storage; dan - pemanfaatan teknologi yang high efficiency and low emission (HELE). b. Peningkatan efisiensi pemanfaatan energi dan tenaga listrik, melalui - Penetapan Specific Fuel Consumption untuk pembangkit listrik, - memperluas, merehabilitasi dan uprating sistem transmisi dan distribusi; - mengembangkan sistem informasi manajemen dan data control; - mengembangkan dan memanfaatkan teknologi smart grid. c. Penguatan dan perluasan pelayanan pasokan energi dan tenaga listrik, melalui - penambahan kapasitas pembangkit, transmisi, dan distribusi tenaga listrik; - pemenuhan tenaga listrik di kawasan-kawasan prioritas; d. Peningkatan tata kelola energi dan ketenagalistrikan, melalui - peningkatan tugas dan fungsi badan regulator; - penguatan independensi operator sistem transmisi; - penerapan power wheeling untuk mendorong proyek EBT dapat langsung menjual ke pelanggan; - mereviu kebijakan harga/ tarif energi dan penerapannya sehingga mencapai harga keekonomian untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional; - mereviu kebijakan harga EBT berbasis batas biaya pokok penyediaan (BPP) pembangkitan; dan

Rencana Strategis Ditjen EBTKE 73 - implementasi metode penentuan revenue requirement yang optimal. e. Pengembangan kebijakan pendanaan dan pembiayaan, melalui : - pengembangan subsidi tepat sasaran melalui subsidi langsung dan realokasi belanja; - penerapan penyesuaian tarif dan/atau dukungan pemerintah untuk peningkatan finansial PT PLN; - penerapan kembali automatic tariff adjustment; dan - memanfaatkan pembiayaan murah, alternatif instrumen dan leverage asset. 4. Agenda Pembangunan 6: Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim Pembangunan nasional perlu mempertahankan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, target penurunan emisi & intensitas emisi, dan kapasitas daya dukung SDA & daya tampung LH; serta meningkatkan ketahanan terhadap bencana. Kebijakan pembangunan rendah karbon akan diarahkan pada bidang lahan, energi dan transportasi, limbah, serta proses industri dan penggunaan produk. Peningkatan ketahanan iklim dan bencana diarahkan melalui: 1. Penguatan mitigasi bencana; 2. Penguatan kapasitas penanggulangan bencana; 3. Peningkatan sarana dan prasarana kebencanaan; 4. Penanganan darurat dan pemulihan pascabencana; serta 5. Penguatan manajemen kebencanaan. Arah Kebijakan Arah kebijakan untuk prioritas nasional membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim terdiri dari: 1. Pembangunan Rendah Karbon Arah kebijakan pembangunan rendah karbon yang terkait dengan Sektor ESDM mencakup Pembangunan Energi Berkelanjutan, yang dilaksanakan dengan: a. Pengelolaan energi baru terbarukan melalui pengembangan pembangkit energi terbarukan serta meningkatkan pasokan bahan bakar nabati dari bahan baku rendah karbon, b. Efisiensi dan konservasi energi, c. Peningkatan teknologi pembangkit dan distribusi.

Rencana Strategis Ditjen EBTKE 74 B. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KEMENTERIAN Arah kebijakan Energi dan Sumber Daya Mineral berpedoman pada paradigma bahwa sumber daya energi tidak dijadikan sebagai komoditas ekspor semata, tetapi sebagai modal pembangunan nasional untuk mewujudkan ketahanan dan kemandirian energi. Kemandirian dan ketahanan energi yang dimaksud adalah sebagai berikut: • Kemandirian energi merupakan terjaminnya ketersediaan energi dengan memanfaatkan semaksimal mungkin potensi dari sumber dalam negeri. • Ketahanan energi nasional adalah suatu kondisi ketersediaan energi (availability), akses masyarakat terhadap energi (accessibility) pada harga yang terjangkau (affordability) dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan perlindungan terhadap lingkungan hidup (acceptability). Untuk periode 2020-2024 kebijakan sub sektor energi dan sumber daya mineral difokuskan pada pembangunan energi yang berkelanjutan dan berkeadilan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi serta mendorong pengembangan industri. Adapun arah kebijakan diprioritaskan pada ketersediaan energi dengan memaksimalkan pemanfaatan EBT, keadilan sosial di bidang energi yang menekankan kepada ketersediaan energi dengan harga terjangkau dan kegiatan ekstraktif yang ramah lingkungan. Strategi kementerian ESDM dalam rangka mendukung arah kebijakan sektor ESDM yang terutama sub sektor EBTKE tercakup dalam 4 (empat) agenda pembangunan adalah sebagai berikut: 1. Agenda Pembangunan 1 : Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan peningkatan energi baru terbarukan (EBT) yang terdapat pada lampiran I RPJMN 2020-2024 agenda pembangunan 1 memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan akan dilaksanakan dengan strategi: PLTS a. Menciptakan pasar-pasar energi yang baru melalui: - Sinergi BUMN (contoh: LEN-Pertamina-PLN-BUMN Lainnya) - Sinergi dengan rencana pembangunan daerah (contoh; Provinsi Bali, DKI, Provinsi Jateng, Provinsi Jatim, Provinsi Sumut, Provinsi Sulsel) - Sinergi dengan rencana pengembangan dengan Kementerian/Lembaga (contoh: PLTS Atap dengan APBN – Kemenkeu dan KLHK)

Rencana Strategis Ditjen EBTKE 75 b. Memberikan fasilitasi akses kepada pengembang dalam hal : - Pemberian insentif fiscal (pemberian tax allowance, tax holiday, pengurangan pajak impor, pembebasan bea masuk dll). - Kemudahan akses pendanaan internasional. c. Pengembangan akses pembiayaan dengan : - Penyediaan pinjaman lunak (suku bunga lebih rendah dan tenor lebih Panjang) - Pelatihan bagi pengembang dalam membuat proposal pendanaan yang baik sehingga meningkatkan peluang untuk mendapatkan fasilitas pendanaan. - Pelatihan bagi sumber daya manusia di kalangan perbankan agar dapat melakukan penilaian resiko kredit yang lebih baik/fair dari sektor PLTM/MH. d. Pengembangan PLTS dalam skala besar. Pembangunan PLTS skala besar, diinisiasi pemerintah, menggunakan lahan negara/BUMN, IPP, target: menunjukkan harga murah di Indonesia. e. Mendorong penguasaan industri dalam negeri melalui pengembangan industri hulu PLTS f. Mendorong peran pemerintah dalam penyediaan lahan bagi pengembang PLTS g. Mendukung PLN dalam kesediaan dan kesiapan grid h. Mendorong pemanfaatan sistem smart grid i. Mendorong pengembangan teknologi energi storage sebagai salah satu solusi pembangkit tenaga listrik intermitten. j. Mendorong pemerintah segera mewujudkan carbon trading di Indonesia k. Substitusi Genset dengan PLTS untuk mengurangi pemakaian BBM l. Pembangunan PLTS untuk mendukung kebutuhan listrik pada program K/L terkait m. Pemberlakukan mandatori RUEN untuk pemasangan PLTS Atap n. Menyusun rancangan perubahan kebijakan pengusahaan EBT, termasuk salah satunya pengusahaan PLTS, yang meliputi mekanisme pengusahaan dan harga untuk mempercepat implementasi bauran energi air. o. Mendukung perencanaan dan pembangunan infrastruktur transmisi PLN dalam rangka pengembangan EBT p. Internalisasi biaya eksternalitas untuk pembangkit listrik berbahan bakar fosil, sehingga harga jual tenaga listrik dari PLTS lebih kompetitif. Bioenergi a. Mengembangkan program biodiesel menjadi B30 b. Penerapan konversi PLTD menggunakan CPO c. Peningkatan produktivitas perkebunan kelapa sawit d. Pembangunan sarana pendukung distribusi bahan bakar nabati. e. Investasi PLTBN baru berbahan bakar CPO

Rencana Strategis Ditjen EBTKE 76 f. Penerapan green diesel co processing Pertamina g. Penerapan green gasoline co processing Pertamina h. Pembangunan refinery green diesel stand alone i. Pengembangan PLT Biomassa skala kecil dan tersebar (20-200 kW) j. Pengembangan hutan energi untuk listrik dan BBN k. Fasilitas pendanaan proyek l. Inovasi teknologi m. Penguatan investasi n. Pemberian insentif o. Persiapan implementasi B50 pada akhir tahun 2020: - B50 berbasis FAME, Januari – November • Perumusan usulan revisi standar/spesifikasi biodiesel (B100) untuk campuran B50 penetapan standar/spesifikasi biodesel (B100) untuk campuran B50; • Pelaksanaan Road Test / Uji Fungsi / Uji Terapan / Uji stabilitas penyimpanan; • Revisi Pedoman Umum Handling dan Storage Biodiesel dan Campurannya; • Penyusunan SOP-SOP Handling dan Storage Biodiesel per Sektor; • Persiapan kualitas biodiesel sesuai Spesifikasi Pengembangan Teknologi (untuk mendapatkan kualitas sesuai spek untuk campuran biodiesel 50%); - Persiapan peningkatan produksi biodiesel yang dibutuhkan untuk B50; Kebutuhan Biodiesel untuk B50 adalah sebesar 16 juta kL, sementara kapasitas produksi saat in 12,06 juta kL investasi baru • Penyiapan/penambahan volume tangki penyimpanan. - B50 berbasis FAME dan Green Diesel, Januari – November • Perumusan usulan revisi standar/spesifikasi biodiesel (B100) untuk campuran B50. Untuk spesifikasi green diesel berasal dari co processing mengacu pada spesifikasi minyak solar dari Ditjen Migas. Untuk spesifikasi green diesel yang standalone mengacu pada spesifikasi/SNI green diesel yang akan ditetapkan Ditjen EBTKE, yang saat ini sedang disiapkan. Sebagai tahap awal akan digunakan green diesel dari co processing • Pelaksanaan Road Test / Uji Fungsi / Uji Terapan / Uji stabilitas penyimpanan • Revisi Pedoman Umum Handling dan Storage Biodiesel dan campurannya dan Penyusunan SOP-SOP Handling dan Storage Biodiesel per sektor • Persiapan kualitas dan kuantitas Green Diesel kesiapan untuk memproduksi green diesel sesuai dengan kebutuhan, kesiapan pengujian lab untuk mengetahui kandungan minyak nabati di dalam greendiesel dari co processing tersebut akan berdampak pada mekanisme/kebijakan insentif yang diberikan. • Penyiapan/penambahan volume tangki penyimpanan

Rencana Strategis Ditjen EBTKE 77 PLTA - Melakukan revitalisasi PLTMH yang telah dibangun dengan dana APBN KESDM, untuk mengoptimalkan penyerapan akses energi ke masyarakat di daerah 4T; - Menyusun prioritas pengembangan PLTA/M/MH berdasarkan progres maupun kelengkapan perizinan dan kesiapan pendanaan, serta prioritas untuk proyek/ perusahaan yang telah lulus DPT; - Mendorong implementasi PLTA/M/MH yang terdapat pada rencana pembangunan pembangkit pada RUPTL melalui monitoring dan fasilitasi; - Pemanfaatan waduk/bendungan eksisting sebagai infrastruktur Pembangkit Listrik Tenaga Air. Pembangunan pembangkit dengan memanfaatkan waduk/bendungan eksisting akan mempercepat realiasi penambahan kapasitas. Dimana dapat meminimalisir resiko adanya permasalahan pembebasan lahan, resettlement, serta berlapisnya perizinan. Selain itu konstruksi akan lebih singkat dan nilai investasi pekerjaan sipil menjadi lebih kecil; - Menginisiasi dan mendorong kerjasama PLN-PUPR dalam pemanfaatan bendungan eksisting maupun bendungan baru sebagai pembangkit listrik untuk mempercepat implementasi PLTA/M milik PLN; - Mendorong implementasi ekspansi kapasitas PLTM eksisting yang telah berkontrak dengan PLN dan telah siap melaksanakan ekspansi; - Mendorong pemanfaatan PLTA untuk pemenuhan kebutuhan industri di wilayah KI/ KEK, khususnya pemenuhan kebutuhan industri smelter di Sulawesi dan Kalimantan; - Memberikan fasilitasi kepada pengembang, dalam hal: • pemberian insentif fiskal (pemberian tax allowance, tax holiday, pengurangan pajak impor, pembebasan bea masuk, dll.) . • kemudahan akses pendanaan internasional - Pengembangan akses pembiayaan dengan: • penyediaan pinjaman lunak (suku bunga lebih rendah dan tenor lebih panjang) • Pelatihan bagi pengembang dalam membuat proposal pendanaan yang baik sehingga meningkatkan peluang untuk mendapatkan fasilitas pendanaan • Pelatihan bagi sumber daya manusia di kalangan perbankan agar dapat melakukan penilaian risiko kredit yang lebih baik/fair dari sektor PLTM/MH - Melakukan sinergi program pengembangan PLTA/M/MH dengan PLN, Pemda, dan K/L lainnya; - Mendorong peran serta Pemda serta K/L lainnya dalam impelementasi pengusahaan PLTA/M/MH khususnya terkait perizinan dan pembebasan lahan; - Menyusun rancangan perubahan kebijakan pengusahaan EBT, termasuk salah satunya pengusahaan PLTA/M/MH, yang meliputi mekanisme pengusahaan dan harga untuk mempercepat implementasi bauran energi air;

Rencana Strategis Ditjen EBTKE 78 - Mendukung perencanaan dan pembangunan infrastruktur transmisi PLN dalam rangka pengembangan EBT; - Internalisasi biaya eksternalitas untuk pembangkit listrik berbahan bakar fosil, sehingga harga jual tenaga listrik dari PLTA/M/MH lebih kompetitif; - Mendorong pemberlakuan carbon trading di Indonesia. PLTB 1. Pengembangan akses pembiayaan dengan: - Penyediaan pinjaman lunak (suku bunga lebih rendah dan tenor lebih panjang); - Pelatihan bagi pengembang dalam membuat proposal pendanaan yang baik sehingga meningkatkan peluang untuk mendapatkan fasilitas pendanaan. 2. Memberikan fasilitasi kepada pengembang, dalam hal : - pemberian insentif fiskal (pemberian tax allowance, tax holiday, pengurangan pajak impor, pembebasan bea masuk, dll); - kemudahan akses pendanaan internasional; - Pemberian insentif tambahan atas pembangunan infrastruktur sipil, lingkungan dan risiko ekonomi. 3. Mendorong pemanfaatan sistem smart grid. 4. Mendorong pengembangan teknologi energy storage sebgai salah satu solusi pembangkit listrik energi intermitten. 5. Mendorong penguasaan industri PLTB dalam negeri. 6. Penelitian dan pengembangan teknologi PLTB serta Pelaksanaan alih teknologi dalam rangka peningkatan kapasitas SDM dalam negeri. 7. Pengembangan standar teknis dan grid code. 8. Mendukung penguatan sistem jaringan kelistrikan PLN sehingga dapat menerima suplai listrik PLTB dengan optimal. 9. Melakukan sinergi program pengembangan PLTB dengan PLN, Pemda, dan K/L lainnya. 10. Mendorong peran serta Pemda serta K/L lainnya dalam impelementasi pengusahaan PLTB khususnya terkait perizinan dan pembebasan lahan. 11. Menyusun rancangan perubahan kebijakan pengusahaan EBT, termasuk salah satunya pengusahaan PLTB, yang meliputi mekanisme pengusahaan dan harga untuk mempercepat implementasi bauran energi angin. 13. Mendukung perencanaan dan pembangunan infrastruktur transmisi PLN dalam rangka pengembangan EBT. 14. Internalisasi biaya eksternalitas untuk pembangkit listrik berbahan bakar fosil, sehingga harga jual tenaga listrik dari PLTB lebih kompetitif.

Rencana Strategis Ditjen EBTKE 79 Panas Bumi a. Pemberian insentif sebagai Levelized Cost of Electricity (LCOE) sebagai perwujudan reimbursement terhadap biaya-biaya yang pada hakikatnya bukan tanggung jawab pengembang; b. Fasilitasi akses pendanaan proyek; c. Regulasi dan advokasi untuk pemanfaatan di kawasan konservasi; d. Social-engineering untuk dukungan masyarakat; e. Penciptaan demand dengan pengembangan klaster ekonomi; dan f. Integrasi dan kolaborasi dalam sistem pengelolaan dan perbaikan tata kelola. g. Pengembangan Flores geothermal island PLT Hybrid a. Pengembangan microgrid PLT hybrid untuk klaster ekonomi khususnya di daerah pulau terdepan dan pulau-pulau kecil antara lain di daerah Bangka Belitung, Kepulauan Riau, NTB, NTT, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Maluku dan Maluku Utara terutama di Halmahera dan Bacan. Gambar 21. Skema Microgrid PLT Hybrid b. Pengembangan PLT Hybrid untuk mendukung pengembangan 13 desa wisata. Ke-13 desa wisata itu antara lain terletak di Pulau Balai Kabupaten Aceh Selatan, Pulau Siberut Kabupaten Kepulauan Mentawai, Pulau Pisang Kabupaten Pesisir Barat, Pulau Pantar Kabupaten Alor, dan Pulau Mules Kabupaten Manggarai. Pulau Papan Kabupaten Tojo Una Una, Pulau Lingayan Kabupaten Toli Toli,

Rencana Strategis Ditjen EBTKE 80 Desa Wawobili Kabupaten Konawe Kepulauan, Desa Pulau Bungin Kabupaten Sumbawa, Desa Tulakadi Kabupaten Belu, Pulau Rote Kabupaten Rote Ndao, Pulau Sabu Kabupaten Sabu Raijua, Desa Lorang Kabupaten Kepulauan Aru, dan Pulau Pangalasiang Kabupaten Donggala. 2. Agenda Pembangunan 2 : Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan Strategi Pemenuhan Kebutuhan Energi untuk menjamin pemerataan energi dilakukan dengan cara sebagai berikut : 1. PV Rooftop a. Pembangunan PV Rooftop di daerah dalam rangka peningkatan pemanfaatan EBT; b. Sosialisasi tax allowance dan tax holiday kepada pengembang; c. Tersedianya pinjaman dengan suku bunga rendah dan tenor yang panjang; d. Standardisasi format PPA dalam mata uang rupiah yang dikaitkan dengan mata uang USD; e. Mendorong penguasaan industri dalam negeri, yang terdiri dari modul surya, baterai, dan inverter; f. Mendorong peran pemerintah dalam penyediaan lahan bagi pengembang PLTS; g. Mendorong pemerintah segera mewujudkan skema carbon trading; h. Pemasangan PLTS Atap di gedung pemerintah dan gedung BUMN, di rumah pelanggan golongan tarif R1 (pelanggan 450 VA dan 900 VA), pada pelanggan PLN golongan >1300 VA dengan diberikan insentif atau skema pembiayaan yang menarik (contoh diskon PBB, rebate dan kredit dari bank), di gedung komersial dan dalam pembangunan rumah baru (program PUPR dan REI); i. Pemasangan PLTS melalui sinergi BUMN untuk penerangan jalan, bandara, SPBU, stasiun, tambang, pabrik BUMN, perkebunan, pelabuhan, gudang BULOG dan kantor BUMN. 2. Penerangan Jalan Umum PV Pembangunan untuk masyarakat pedesaan, daerah perbatasan dan daerah terluar. 3. Agenda Pembangunan 5 : Memperkuat Infrastruktur Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar Dalam rangka mendukung pengembangan ekonomi masyarakat baik di perkotaan maupun perdesaan dan untuk pencapaian target pada lampiran II RPJMN 2020-2024 agenda pembangunan 5 memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar diperlukan strategi antara lain:

Rencana Strategis Ditjen EBTKE 81 1. Infrastruktur Perkotaan Energi dan Listrik Berkelanjutan untuk Perkotaan adalah: a. Pengembangan diversifikasi energi di perkotaan - Percepatan pembangunan PLTSa: • Menciptakan pasar, pemerintah mewajibkan PT PLN untuk membeli listrik dari PLTSa; • Memberikan insentif dan menyederhanakan perizinan; • Bekerja sama dengan lembaga internasional/donor/institusi finansial lainnya; • Memberikan bantuan biaya layanan pengolahan sampah bagi proyek yang masuk dalam program percepatan pembangunan PLTSa; • Memberikan bimbingan teknis dan dukungan pelaksanaan pra-FS kepada pemerintah daerah; • Menyusun buku panduan bagi calon investor pengembang. Gambar 22. Peta PLTSa - Pemasangan PV Rooftop di Gedung pemerintah, BUMN, dan perkantoran; - Mengimplementasi teknologi zero waste; - Penggunaan teknologi sanitary landfill; - Penetapan tarif listrik untuk proyek percepatan PLTSa. 2. Energi dan Ketenagalistrikan Arah kebijakan pengembangan pasokan listrik sejalan dengan tujuan pembangunan nasional di sektor kelistrikan adalah untuk memastikan ketersediaan jumlah listrik yang cukup, kualitas yang baik, dan harga yang wajar. Strategi dalam rangka pemenuhan akses dan pasokan energi dan tenaga listrik merata, andal, efisien, dan berkelanjutan, adalah :

Rencana Strategis Ditjen EBTKE 82 a. Diversifikasi energi dan ketenagalistrikan untuk pemenuhan kebutuhan, melalui: - Menjaga keseimbangan supply and demand serta keandalan sistem; - Menurunkan Biaya Pokok Penyediaan Pembangkitan (BPP) dengan mengembangkan pemanfaatan sumber energi primer setempat yang memiliki skala prioritas pemanfaatan pertama adalah sumber Energi Baru Terbarukan berikutnya adalah sumber energi fosil, seperti batu bara mulut tambang dan gas well-head; - Pencapaian target porsi Energi Baru Terbarukan dalam bauran energi (energi mix) pembangkitan tenaga listrik sekitar 23% pada tahun 2025; - Prioritas utama yang harus dikembangkan oleh PT PLN (Persero) adalah pembangkit load follower dan peaker serta pembangkit untuk daerah perdesaan dan daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T). b. Peningkatan efisiensi pemanfaatan energi dan tenaga listrik, melalui: - Kegiatan konservasi energi yang dilakukan untuk menghemat energi di sektor rumah tangga antara lain: • Penerapan regulasi Standar Kinerja Energi Minimum (SKEM) dan Label untuk peralatan rumah tangga; • Penurunan rugi-rugi standby power dengan penerapan teknologi pengawasan digital dan sosialisasi; • Konversi dari minyak tanah ke LPG dan/atau kompor listrik. - Kegiatan efisiensi energi di sektor bangunan komersial dilakukan melalui cara: • Kewajiban penerapan bangunan energi hijau untuk bangunan baru; • Kewajiban penerapan konservasi energi untuk gedung pemerintah; • Kewajiban manajemen energi untuk bangunan komersial. - Penggunaan dan retrofit lampu jalan (PJU) hemat energi tenaga surya Efisiensi pada sektor industri difokuskan pada dua langkah utama, yaitu: • Manajemen Energi (kewajiban melaksanakan manajemen energi untuk pengguna sektor industri); dan • Penerapan Standar Kinerja Energi Minimum (SKEM) untuk peralatan industri. - Kebijakan konservasi energi di dalam sistem transportasi antara lain: • implementasi kendaraan listrik; • perpindahan moda transportasi dari kendaraan pribadi ke transportasi publik; • manajemen transportasi; dan • peningkatan standar efisiensi bahan bakar.

Rencana Strategis Ditjen EBTKE 83 - Menetapkan target efisiensi penyediaan tenaga listrik di sisi pembangkit, jaringan dan konsumen; - Efisiensi jaringan ditetapkan melalui indikator susut jaringan tenaga listrik; - Pengukuran dan verifikasi pelaksanaan konservasi energi; - Peningkatan kapasitas SDM; - Memudahkan akses pembiayaan kegiatan Konservasi Energi. c. Penguatan dan perluasan pelayanan pasokan energi dan tenaga listrik, melalui: Pasokan Energi Pasokan Tenaga listrik - Pembangkit • Pembangkit tenaga listrik yang akan dibangun harus berlokasi sedekat mungkin dengan sumber energi primer sehingga meminimalisir biaya dan permasalahan logistik sumber energi primer. • Terdapat skala prioritas dalam pemanfaatannya, prioritas pertama adalah sumber EBT, berikutnya adalah sumber energi fosil seperti batubara mulut tambang dan gas mulut sumur (wellhead). • Potensi panas bumi yang membentang sepanjang bukit barisan di Pulau Sumatera akan terus didorong pemanfaatannya secara optimal untuk pembangkitan tenaga listrik. • Potensi tenaga air yang tersebar mulai dari Aceh sampai Lampung yang belum termanfaatkan terus didorong agar dimanfaatkan menjadi PLTA/ PLTM/PLTMH. • Optimalisasi pemanfaatan potensi panas bumi menjadi PLTP di Pulau Lombok dan Pulau Flores diharapkan dapat memenuhi kebutuhan tenaga listrik bagi pulau tersebut • Provinsi Kalimantan Utara yang kaya akan potensi tenaga air perlu didorong sebagai penghasil energi dari PLTA. • Potensi tenaga air di Sulawesi Tengah dan Sulawesi Selatan juga didorong pemanfaatannya sehingga dapat memenuhi kebutuhan tenaga listrik bagi kedua provinsi dan dapat ditransfer ke provinsi tetangga yaitu Provinsi Sulawesi Barat dan Sulawesi Tenggara. • Pulau di Provinsi Maluku dan Provinsi Maluku Utara yang memiliki potensi panas bumi seperti Pulau Ambon dan Pulau Halmahera pemenuhan kebutuhan tenaga listriknya diprioritaskan dari PLTP. • Untuk pulau-pulau kecil dan daerah pedalaman dapat memanfaatkan tenaga surya dengan PLTS menggunakan baterai.

Rencana Strategis Ditjen EBTKE 84 • Pulau Papua yang kaya akan potensi tenaga air dan gas bumi pemenuhan kebutuhan tenaga listriknya dapat dipenuhi oleh kedua sumber energi tersebut. • Selain itu PLTA Pumped Storage perlu dikembangkan, selain untuk memperbaiki faktor beban dan menurunkan BPP pembangkitan pada waktu beban puncak, dapat juga berfungsi sebagai alternatif penyimpanan apabila terdapat kelebihan energi listrik dari pembangkit EBT variable yang tidak terserap oleh beban. • PLTSa dapat menggunakan cara pengumpulan dan pemanfaatan gas metana dengan teknologi sanitary landfill, anaerob digestion, atau yang sejenis dari hasil penimbunan sampah atau melalui pemanfaatan panas/ termal dengan menggunakan teknologi thermochemical. - Implementasi Smart Grid Memperhatikan besarnya manfaat smart grid bagi peningkatan keandalan, peningkatan porsi Energi Baru Terbarukan dalam bauran energi pembangkitan tenaga listrik, dan peningkatan efisiensi energi, maka penerapan smart grid perlu dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan kesiapan sumber daya manusia, teknologi, serta biaya. Untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan sebagai upaya alih teknologi maka perlu dilakukan kerja sama dengan negara – negara yang telah berhasil menerapkan smart grid. Diharapkan paling lama pada tahun 2020, smart grid sudah mulai diterapkan di beberapa wilayah di Jawa Bali dan secara bertahap diterapkan pada sistem Luar Jawa Bali. Hal ini dapat mendorong percepatan pencapaian porsi Energi Baru Terbarukan dalam bauran energi pembangkitan tenaga listrik. - Menjaga reserve margin memenuhi kriteria N-1 yaitu kapasitas pembangkit terbesar pada system d. Pengembangan kebijakan pendanaan dan pembiayaan, melalui: - Perumusan insentif dan fasilitas asistensi pendanaan - Perumusan dan penerapan skema KPBU - Perumusan skema blended finance ICCTF (Indonesia Climate Change Trust Funds) - Optimalisasi pemanfaatan skema Green Sukuk dan Green Bond - Subsidi listrik yang tepat sasaran - Tarif tenaga listrik yang kompetitif - Peningkatan penyertaan modal negara (PMN) khususnya untuk pengembangan listrik perdesaan

Rencana Strategis Ditjen EBTKE 85 - Pemberian fasilitas bebas bea masuk untuk mesin dan peralatan yang digunakan pada pembangunan pembangkit oleh pemegang izin usaha untuk kepentingan umum. 4. Agenda Pembangunan 6 : Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim Dalam rangka pencapaian target pada RPJMN 2020-2024 agenda pembangunan 6 Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, Dan Perubahan Iklim yang dapat di lihat pada lampiran III, dapat dilakukan beberapa langkah strategi sebagai berikut : 1. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup; Strategi peningkatan kualitas lingkungan hidup yang terkait dengan sektor ESDM adalah: a. Penanggulangan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup: - Menerapkan standar emisi pembangkit listrik; - Evaluasi pengelolaan dan pemantauan lingkungan sektor ketenagalistrikan; - Pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup pertambangan sesuai dengan dokumen lingkungan hidup; - Penanggulangan dan pemulihan lingkungan hidup apabila terjadi pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. 2. Pembangunan Rendah Karbon Strategi pembangunan rendah karbon yang terkait dengan Sektor ESDM mencakup Pembangunan Energi Berkelanjutan, yang dilaksanakan dengan: a. Pengelolaan energi baru terbarukan melalui pengembangan pembangkit energi terbarukan serta meningkatkan pasokan bahan bakar nabati dari bahan baku rendah karbon; b. Efisiensi dan konservasi energi: - Penyusunan dan penerapan standar dan label untuk peralatan rumah tangga dan industri; - Kewajiban manajemen energi untuk sektor industri, bangunan Gedung, dan transportasi; - Penerapan kendaraan listrik; - Penerapan standar efisiensi bahan bakar dan kendaraan; - Pengembangan dan penerapan green and smart commercial building; - Penerapan teknologi hemat energi (seperti kompor induksi, PJU hemat energi, dll); - Edukasi dan sosialisasi;

Rencana Strategis Ditjen EBTKE 86 - Ditujukan tidak hanya kepada masyarakat umum tetapi juga pada lembaga keuangan dan investor sehingga lebih mengenal konservasi energi sebagai proyek yang menjanjikan serta meningkatkan perilaku hemat energi; - Peningkatan jumlah ahli konservasi energi; - Secara bertahap meningkatkan kualitas sertifikasi profesi serta memperbanyak jumlah auditor dan manajer energi tersertifikasi dengan bekerja sama dengan lembaga pendidikan dan pelatihan; - Pengembangan business model; - Mengembangkan model bisnis efisiensi energi yang sederhana namun mampu memberikan kepastian pengembalian imbal hasil investasi; - Pengembangan manajemen risiko proyek efisiensi energi; - Mengembangkan manajemen risiko dengan menyusun rencana, assessment, mitigasi, dan pemilihan strategi risiko. Bekerja sama dengan lembaga keuangan dan asuransi untuk menyusun opsi transfer risiko, mitigasi risiko, dan penghindaran risiko. C. KERANGKA REGULASI Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran strategis Kementerian ESDM, akan diusulkan rancangan peraturan dan regulasi yang menjadi bidang tugas Kementerian ESDM berdasarkan kebutuhan dan pertimbangan akibat adanya perubahan Arah Pembangunan Nasional, Indikator Kinerja Utama KESDM, dan perubahan kelembagaan. Usulan peraturan dan regulasi terdiri dari Rancangan Undang-Undang (RUU), RPP (RPP), Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres) dan Rancangan Peraturan Menteri (RPM) antara lain: Sub Sektor Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi 1. RUU tentang Energi Baru Terbarukan 2. Rperpres tentang Pembelian Energi Listrik Terbarukan oleh PT. PLN (Persero) 3. RPM perubahan permen ESDM Nomor 39 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Fisik Pemanfaatan Energi Baru dan Energi Terbarukan (Bertujuan untuk Mempermudah Proses Pelaksanaan Kegiatan Fisik Pemanfaatan Energi Baru dan Energi Terbarukan dengan Pemerintah Daerah) 4. RPM perubahan permen ESDM Nomor 32 tahun 2008 tentang Penyediaan Pemanfaatan dan Tata Niaga BB Sebagai Bahan Bakar (Perluasan dan Redefinisi BBN Terutama Karena Perkembangan Teknologi Terkait BBN) 5. RPP tentang perubahan PP Nomor 70 tahun 2009 dalam rangka meningkatkan implementasi konservasi energi 6. RPP tentang Panas Bumi untuk Pemanfaatan Langsung