LAPORAN PENANGANAN PELANGGARAN 1 PEMILU 2024
LAPORAN PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU 2024 i KATA PENGANTAR Puji dan Syukur kita panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Laporan Akhir Penanganan Pelanggaran Pemilu Tahun 2024 Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao dapat terselesaikan tepat pada waktu. Tujuan dari pembuatan Laporan Akhir Penanganan Pelanggaran Pemilu Tahun 2024 adalah sebagai bahan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao dalam kegiatan-kegiatan Penanganan Pelanggaran Pemilu Tahun 2024. Selain itu laporan ini juga bertujuan sebagai bahan analisis dan evaluasi terhadap proses kegiatan Penanganan Pelanggaran Pemilu Tahun 2024. Pada laporan ini, bagian penanganan pelanggaran membahas tentang gambaran umum hasil kinerja Penanganan Pelanggaran Pemilu Tahun 2024 dalam pengawasan tahapan Pemilu Tahun 2024. Demikian laporan ini dibuat sebagai bahan informasi tentang kinerja Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao beserta jajaran dalam kegiatan Penanganan Pelanggaran Pemilu Tahun 2024. Oleh karena itu, Penanganan Pelanggaran Pemilu Tahun 2024 ini dapat menjadi batu loncatan dan menjadi titik awal yang berguna dalam Penanganan Pelanggaran selanjutnya. Laporan Akhir Penanganan Pelanggaran Pemilu Tahun 2024 ini menjadi bekal untuk mengevaluasi berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan sambil melihat hal-hal yang baik dan positif dalam melaksanakan Pelanggaran Pemilu Tahun 2024 demi terciptanya demokrasi yang aman dan damai. Rote Ndao, Juni 2024 Bawaslu Kabupaten Rote Ndao Ketua, DEMSI TOULASIK
LAPORAN PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU 2024 ii DAFTAR ISI KATA PENGANTAR …………………………………………………….. i DAFTAR ISI ………………………………………………………………. ii DAFTAR TABEL …………...……………………………………………. iii BAB I. PENDAHULUAN …………………………………………….. 1 1. Latar Belakang …………………………………………. 1 2. Maksud dan Tujuan …………………………………… 2 BAB II. PELAKSANAAN TUGAS PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU …………………………………. 3 1. Persiapan ………………………………………………. 3 a. Pelaksanaan Program Kerja ……………...…….. 3 b. Dukungan Sumber Daya ………………………… 4 2. Hasil Penanganan Pelanggaran Pemilu ……………. 6 a. Penanganan Temuan dan Laporan ………...….. 6 b. Pengawasan Tindak Lanjut Rekomendasi dan Putusan ……………………………………………. 13 c. Trend Pelanggaran Pemilu …………………...…. 16 d. Efektifitas Sentra Penegakan Hukum Terpadu .. 19 e. Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran ……. 21 3. Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas dan Wewenang oleh Pengawas Pemilu Tingkat Bawah .. 22 4. Kendala dan Hambatan Penanganan Pelanggaran Pemilu …………………………………………………... 22 BAB III. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI …………………….. 23 1. Kesimpulan …………………………………………….. 23 2. Rekomendasi ………………………………………….. 23 LAMPIRAN-LAMPIRAN
LAPORAN PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU 2024 iii DAFTAR TABEL Nama Tabel/Gambar Halaman Tabel 1 ……………………………………………………............... 1 Tabel 2 …………………………………………………................... 1 Tabel 3 …………………………………………………................... 13 Tabel 4 …………………………………………………................... 16 Tabel 5 …………………………………………………................... 19 Tabel 6 …………………………………………………................... 21
LAPORAN PENANGANAN PELANGGARAN 1 PEMILU 2024 BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Badan Pengawas Pemilihan Umum merupakan lembaga penyelenggara pemilu di Indonesia yang memiliki kewenangan untuk mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan juga Pemilihan Kepala Daerah. Bawaslu terlahir dari UndangUndang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu sebagai lembaga Pengawas Pemilihan Umum. Kewenangan Bawaslu semakin diperkuat dengan ditetapkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ada 3 (tiga) Penyelenggara Pemilu yaitu KPU, Bawaslu dan DKPP. Kewenangan Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pasal 103, sedangkan Tugas Bawaslu Kabupaten/Kota diatur dalam pasal 101. Bawaslu sebagai Lembaga Negara memiliki fungsi mengawasi pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah. Peran Bawaslu dalam pengawasan Pemilu dan Pemilihan diharapkan dapat menekan berbagai bentuk kecurangan. Penyelenggaran Pemilu tanpa adanya pengawasan akan berpotensi menimbulkan berbagai kecurangan seperti politik uang, kampanye hitam, penyebaran isu sara, dan lain sebagainya. Bawaslu dalam menjalankan tugas dan kewenangan diharapkan dapat menjadi hakim yang adil dengan melakukan penindakan yang tegas terdahap pelanggaran Pemilu, mengingat kehadiran Bawaslu dapat mendorong dan memperkuat fungsi pengawasan dan penindakan dalam tahapan penyelenggaraan
LAPORAN PENANGANAN PELANGGARAN 2 PEMILU 2024 Pemilu Tahun 2024. Bawaslu juga diharapkan mampu bekerja sinergis bersama seluruh kompenen masyarakat untuk mengawasi dan menegakkan keadilan Pemilu. Bawaslu Kabupaten Rote Ndao mempunyai tugas pengawasan terhadap semua tahapan Pemilu di wilayah Kabupaten Rote Ndao, yang mana di Kabupaten Rote Ndao terdapat 447 (Empat Ratus Empat Puluh Tujuh) TPS yang tersebar pada 11 (Sebelas) Kecamatan, 119 (Seratus Sembilan Belas) Desa/Kelurahan. B. Maksud dan Tujuan Maksud dari penyusunan laporan ini adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban dan akuntabilitas dari kerja-kerja penanganan pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota. Tujuan penyusunan laporan ini adalah merekam proses dan capaian penanganan pelanggaran pemilu, mengidentifikasi segala hambatan dalam penanganan pelanggaran pemilu, dan menghasilkan saran dan rekomendasi bagi Bawaslu dalam merumuskan kebijakan serta pelaksanaan tugas dan wewenang di masa yang akan datang.
LAPORAN PENANGANAN PELANGGARAN 3 PEMILU 2024 BAB II PELAKSANAAN TUGAS PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU 1. Persiapan a. Pelaksanaan Program Kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao dalam persiapan menghadapi Pemilu 2024 dan persiapan menghadapi berbagai Pelanggaran pada tahapan Pemilu tahun 2024 yang mana perlu adanya persiapan Program Kerja. Dalam rangka pelaksanaan dan mendukung program kerja tahapan divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Rote Ndao melakukan kegiatan terkait Penyelenggaraan Penanganan Pelanggaran Pemilu 2024 yang sudah dianggarkan dalam POK Tahun Anggaran 2023 sekaligus sebagai bagian dari persiapan untuk mengahadapi Tahapan Pemilu 2024 untuk menjamin kepastian hukum dan profesionalitas jajaran Pengawas Pemilu dalam melakukan penindakan pelanggaran pemilu. Hal ini bertujuan menertibkan administrasi persuratan dan pemberkasan dokumen penindakan pelanggaran pemilu sesuai Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum. Bawaslu Kabupaten Rote Ndao selain melakukan pengawasan pada seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu namun juga melakukan berbagai kegiatan guna mendukung kerja-kerja kepengawasan. Kegiatan yang dimaksud diantaranya penguatan kapasitas, sosialisasi, rapat koordinasi di tingkat Kabupaten Rote Ndao terkait dengan Penanganan Pelanggaran dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan aturan turunan lainnya telah
LAPORAN PENANGANAN PELANGGARAN 4 PEMILU 2024 diberikan kewenangan mengelola anggaran untuk melakukan berbagai kegiatan dalam mendukung proses pengawasan penyelenggaraan pemilihan. Bentuk kegiatan yang dilaksanakan adalah Rapat Kerja Penguatan Kapasitas Penanganan Pelanggaran Temuan dan Laporan. Kegiatan dimaksud adalah dalam memberikan pemahaman yang baik kepada penyelenggara pemilu terhkhusus pada lingkup Bawaslu Kabupaten Rote Ndao dalam proses penanganan temauan dan laporan pelanggaran, dan Penguatan kapasitas penanganan temuan dan laporan bagi staf pengawas pemilu sangatlah penting untuk memperluas pengetahun terkait penanganan temuan dan laporan sehingga tidak ada keragu-raguan dalam penanganan apa bila adanya laporan atau temuan dugaan pelanggaran yang terjadi dalam tahapan-tahapan pemilu. Bawaslu Kabupaten Rote Ndao mempunyai tekad tetap eksis dari Pemilu ke Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024. Hal ini bisa tercapai apabila evaluasi pengawasan Pemilu 2024 dilakukan secara berjenjang, mulai dari Bawaslu pusat hingga ke pengawas tingkat ad hoc. b. Dukungan Sumber Daya Mengoptimalkan peningkatan kualitas sumber daya manusia di Bawaslu Kabupaten Rote Ndao merupakan langkah-langkah mempersiapkan jajaran sekretariat Bawaslu dalam menghadapi Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024, peningkatan kualitas SDM harus dimatangkan karena sasarannya akan menyentuh kita semua hingga Panwas Kecamatan. Kita sudah berjalan dengan tahapan pemilu yang krusial, jajaran Bawaslu diharapkan bisa menangani masalah yang ada sesuai dengan tugas dan wewenang Bawaslu Kabupaten Rote Ndao membutuhkan SDM yang mumpuni,
LAPORAN PENANGANAN PELANGGARAN 5 PEMILU 2024 tidak hanya dari Komisioner Bawaslu, tetapi juga dari sekertariat baik ASN maupun Non-ASN agar Pemilu bisa terlaksana jujur dan adil. Bawaslu Kabupaten Rote Ndao memiliki serangkaian visi dan misi, serta tujuan yang sudah terkonsep. Selain itu, juga memiliki struktur dan perencanaan yang jelas dan manfaat bagi kehidupan manusia. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao dalam persiapan menghadapi Pemilu 2024 dan persiapan menghadapi berbagai Pelanggaran pada tahapan Pemilu tahun 2024, yang mana perlu adanya dukungan berupa sarana dan prasarana yang dapat menunjang jalannya proses penanganan pelanggaran pada tahapan pemilu. Akan tetapi dalam menjalankan kewenangannya yaitu penanganan pelanggaran, masih terdapat kendala yaitu dalam Penanganan Pelanggaran administrasi pemilu. Adapun kendala yang dihadapi adalah sarana dan sarana pendukung seperti ruang sidang, alat perekam, kamera. Ketersediaan ruang sidang dan peralatan yang terbatas, terutama terkait keterbatasan ruang sidang di Bawaslu Kabupaten Rote Ndao tentu menjadi hambatan utama dalam penanganan pelanggaran administrasi. Selain ruang sidang yang menjadi hambatan adalah terbatasnya sumber daya manusia dan pendukung lainnya seperti anggaran. Anggaran pada Badan Pengawas Pemilu seharusnya digunakan semaksimal mungkin untuk mengawasi pelaksanaan Pemilu yang merupakan kebutuhan hajat hidup banyak orang. Dengan banyaknya kegiatan Bawaslu Kabupaten Rote Ndao selaras dengan pelaksanaan tahapan Pemilu, bahwa dalam mengelola keuangan negara adalah sebuah pekerjaan yang
LAPORAN PENANGANAN PELANGGARAN 6 PEMILU 2024 tergolong berat, selain harus tertib administrasi bagian keuangan juga harus cepat melayani kegiatan namun dalam tahapan Pemilu 2024 yang sedang berlangsung minimnya anggaran dan lemahnya manajemen keuangan di Bawaslu Rote Ndao mulai dari membuat segala kegiatan terhambat dan laporan keuangan tidak sesuai kegiatan yang dilaksanakan. Bukan cuma mengawasi tahapan pemilu atau pemilihan, akan tetapi membangun kerjasama dengan berbagai lembaga dan elemen masyarakat, pentingnya kerjasama antara Pengawas Pemilu dengan berbagai lembaga dan elemen masyarakat guna menyampaikan pendidikan politik dan meningkatkan pengawasan partisipatif masyarakat. Kerjasama dapat dilakukan dengan lembaga lembaga formal dan nonformal seperti universitas atau perguruan tinggi, organisasi masyarakat, pers, kelompok nelayan, kelompok tani, kelompok disabilitas. Melalui kerjasama tersebut Bawaslu Kabupaten Rote Ndao menyampaikan pentingnya pendidikan politik bagi masyarakat terkait penanganan pelanggaran pemilu. 2. Hasil Penanganan Pelanggaran Pemilu. a. Penanganan Temuan dan Laporan Dalam Pengawasan Tahapan Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 terkiat dengan penanganan pelanggaran, Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Rote Ndao menerima 8 (delapan) Laporan Pelanggaran Pemilu, dengan rincian sebagai berikut:
LAPORAN PENANGANAN PELANGGARAN 1 PEMILU 2024 Rekapan Data Penanganan Pelanggaran NAM A KAB UPA TEN TEMUAN LAPORAN HASIL PENANGANAN PELANGGARA N JENIS PELANGGARAN REG ISTR ASI TIDA K REG ISTR ASI RE GIST RASI TIDA K REG ISTR ASI PELA NGGA RAN BUKA N PELA NGGA RAN AD MI NI ST RA TIF K O D E E TI K PI DA NA H UK U M LA IN Rote Ndao - - 5 3 3 2 - 3 1 1 Tabel 1. Rincian Data Penanganan Pelanggaran TA HA PA N PELAPOR/P ENEMU TANGG AL/NO MOR LAPOR AN/TE MUAN POK OK LAP ORA N/TE MUA N TERLAPOR H A SI L K AJ IA N A W A L HASI L PEN ANG ANA N PEL ANG GAR AN KETE RAN GAN TIND AKLA NJUT NAM A KAP ASI TAS NAMA KAPASIT AS
LAPORAN PENANGANAN PELANGGARAN 2 PEMILU 2024 Ma sa Ka mp any e Enda ng Sidin WNI 001/LP/ PL/Kab/ 19.12/I/ 2024, tangal 19 Januari ASN melal ukan kome n dan like di posti ngan akun faceb ook Cale g DPR D Kota Kupa ng dari Parta i Hanu ra atas nama Melki Jems Saek Hermanu s Haning, Linda Saek, dan Ferdi Ndun ASN R eg ist ra si mere kom enda sikan dan diter uska n ke insta nsi yang berw enan g telah ditind aklanj uti oleh KAS N berda sarka n Surat KAS N Nomo r: R791/N K.01. 00/03 /2024 tertan ggal 01 Maret 2024 yang dituju kan Kepa da Pj. Bupat i Rote Ndao
LAPORAN PENANGANAN PELANGGARAN 3 PEMILU 2024 Enda ng Sidin WNI 002/LP/ PP/Kab /19.12/I/ 2024, tanggal 19 Januari 2024 Pega wai PDA M Kabu paten Rote Ndao mela kuka n kome ntar duku ngan terha dap salah satu Capr es dan Caw apres di grup medi a sosia l faceb ook. Demsi Ambesa WNI Ti da k R eg ist ra si - -
LAPORAN PENANGANAN PELANGGARAN 4 PEMILU 2024 Enda ng Sidin WNI 003/LP/ PP/Kab /19.12/I/ 2024, tanggal 26 Januari 2024 Angg ota KPP S berp ose di foto deng an meng angk at simb ol 2 jari Ayu Tungga KPPS R eg ist ra si Buka n pela ngga ran - Enda ng Sidin WNI 004/LP/ PL/Kab/ 19.12/I/ 2024, tanggal 26 Januari 2024 Angg ota KPP S kome n memi nta Alat Pera ga Kam pany e (APK ) di Ice Paulina Littik KPPS R eg ist ra si mere kom enda sikan pela ngga ran kode etik peny elen ggar a pemi lu ke telah ditind aklanj uti oleh KPU Kabu paten Rote Ndao berda sarka n Surat Nomo r:
LAPORAN PENANGANAN PELANGGARAN 5 PEMILU 2024 akun faceb ook Cale g DPR D Provi nsi NTT dari Parta i PSI atas nama Sims on Polin KPU Kabu pate n Rote Nda o 112/H K.06. 4- SD/5 314/2 024 tertan ggal 20 Maret 2024 yang ditijuk an Kepa da Ketua Bawa slu Kabu paten Rote Ndao Pe mu ngu tan dan Pe ngh itun gan Olafb ert Arian s Manaf e Cal eg Part ai Nas dem 005/LP/ PL/Kab/ 19.12/II/ 2024, tanggal 19 Februar i 2024 Angg ota PPK, Ketu a dan Angg ota KPP S Valerianu s Djawa (Anggota PPK Kecamata n Pantai Baru) dan Anggota KPPS Anggota PPK dan Anggota KPPS R eg ist ra si Buka n pela ngga ran -
LAPORAN PENANGANAN PELANGGARAN 6 PEMILU 2024 Su ara tidak mem perb olehk an pemil ih (saks i partai ) untuk memi lih deng an alasa n pend aftar an suda h ditutu p karen a suda h Pukul 13:00 WITA TPS 02 Desa Keoen
LAPORAN PENANGANAN PELANGGARAN 7 PEMILU 2024 . Thobi as J. J. Bessi e Cal eg Part ai Geri ndra 006/LP/ PL/Kab/ 19.12/II/ 2024, tanggal 23 Februar i 2024 Terd apat pemil ih yang buka n pemil ih disab ilitas, tapi dijink an oleh KPP S untuk dida mpin gi memi lih pada tangg al 14 Febr uari Anggota KPPS TPS 02 Desa Maubesi Anggota KPPS TPS 02 Desa Maubesi Ti da k R eg ist ra si - -
LAPORAN PENANGANAN PELANGGARAN 8 PEMILU 2024 2024 di TPS 02 Desa Maub esi Kec. Rote Teng ah Re kap itul asi Ha sil Pe ngh itun gan Su ara Yanc e Abiku sno Daik Cal eg Part ai Nas dem 007/LP/ PL/Kab/ 19.12/II/ 2024, tanggal 26 Februar i 2024 Ketu a dan Angg ota PPK Kec. Rote Timu r didug a memi ndah kan hasil perol ehan suara sehin gga perol Ketua dan Anggota PPK Kecamata n Rote Timur Ketua dan Anggota PPK R eg ist ra si mem enuh i unsu r duga an pela ngga ran pida na pemi lu kode etik peny elen ggar a pemi Peng adilan Nege ri Rote Ndao telah melak ukan persi dang an dan menj atuhk an putus an pidan a pemil
LAPORAN PENANGANAN PELANGGARAN 9 PEMILU 2024 ehan suara di Form ulir Mode l D. Hasil Keca mata n DPR D Kab/ Kota tidak sesu ai deng an Form ulir Mode l C. Hasil DPR D Kab/ Kota lu u kepa da 2 Terda kwa Oper ator SIRE KAP PPK Keca mata n Rote Timur . KPU Kabu paten Rote Ndao telah meni ndakl anjuti pelan ggara n kode etik Ketua dan
LAPORAN PENANGANAN PELANGGARAN 10 PEMILU 2024 Angg ota PPK Keca mata n Rote Timur berda sarka n Surat Nomo r: 119/H K.06. 4- SD/5 314/2 024 tertan ggal 28 Maret 2024 yang ditijuk an Kepa da Ketua Bawa
LAPORAN PENANGANAN PELANGGARAN 11 PEMILU 2024 slu Kabu paten Rote Ndao Mikae l Pah Cal eg Part ai PSI 008/LP/ PL/Kab/ 19.12/III /2024, tanggal 4 Maret 2024 telah terjad i duga an politi k uang yang dilak ukan oleh Cale g PSI atas nama Absal om Polin pada bulan Absalom Polin Caleg PSI Ti da k R eg ist ra si - -
LAPORAN PENANGANAN PELANGGARAN 12 PEMILU 2024 Agus tus 2023 Tabel 2.
LAPORAN PENANGANAN PELANGGARAN 13 PEMILU 2024 b. Pengawasan Tindak Lanjut Rekomendasi dan Putusan Dalam Pengawasan Tahapan Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024, Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Rote Ndao telah menindaklanjuti dan merekomendasi 3 (tiga) Laporan Pelanggaran Kode Etik, dengan rincian: PELAPOR/PEN EMU TANGG AL/NO MOR LAPOR AN/TEM UAN POKOK LAPORA N/TEMU AN TERLAPOR HASIL KAJIA N AWAL HASIL PENANG ANAN PELANG GARAN KETERANGA N TINDAKLANJ UT NAMA KAPA SITAS NAMA KAPASI TAS Endan g Sidin WNI 001/LP/ PL/Kab/ 19.12/I/ 2024, tangal 19 Januari ASN melaluka n komen dan like di postingan akun facebook Caleg DPRD Kota Kupang dari Partai Hanura atas nama Melki Jems Saek Hermanu s Haning, Linda Saek, dan Ferdi Ndun ASN Registr asi merekom endasika n dan diteruska n ke instansi yang berwenan g telah ditindaklanjuti oleh KASN berdasarkan Surat KASN Nomor: R791/NK.01.00 /03/2024 tertanggal 01 Maret 2024 yang ditujukan Kepada Pj. Bupati Rote Ndao
LAPORAN PENANGANAN PELANGGARAN 14 PEMILU 2024 Endan g Sidin WNI 004/LP/ PL/Kab/ 19.12/I/ 2024, tanggal 26 Januari 2024 Anggota KPPS komen meminta Alat Peraga Kampany e (APK) di akun facebook Caleg DPRD Provinsi NTT dari Partai PSI atas nama Simson Polin Ice Paulina Littik KPPS Registr asi merekom endasika n pelangga ran kode etik penyelen ggara pemilu ke KPU Kabupate n Rote Ndao telah ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Rote Ndao berdasarkan Surat Nomor: 112/HK.06.4- SD/5314/202 4 tertanggal 20 Maret 2024 yang ditijukan Kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Rote Ndao Yance Abikus no Daik Caleg Partai Nasde m 007/LP/ PL/Kab/ 19.12/II/ 2024, tanggal 26 Februari 2024 Ketua dan Anggota PPK Kec. Rote Timur diduga meminda hkan hasil peroleha n suara sehingga Ketua dan Anggota PPK Kecamat an Rote Timur Ketua dan Anggota PPK Registr asi memenu hi unsur dugaan pelangga ran pidana pemilu kode etik penyelen ggara pemilu Pengadilan Negeri Rote Ndao telah melakukan persidangan dan menjatuhkan putusan pidana pemilu kepada 2 Terdakwa Operator
LAPORAN PENANGANAN PELANGGARAN 15 PEMILU 2024 peroleha n suara di Formulir Model D. Hasil Kecamat an DPRD Kab/Kota tidak sesuai dengan Formulir Model C. Hasil DPRD Kab/Kota SIREKAP PPK Kecamatan Rote Timur. KPU Kabupaten Rote Ndao telah menindaklanj uti pelanggaran kode etik Ketua dan Anggota PPK Kecamatan Rote Timur berdasarkan Surat Nomor: 119/HK.06.4- SD/5314/202 4 tertanggal 28 Maret 2024 yang ditijukan Kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Rote Ndao Tabel 3.
LAPORAN PENANGANAN PELANGGARAN 16 PEMILU 2024 c. Trend Pelanggaran Pemilu Dalam Pengawasan Tahapan Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024, trend pelanggaran yang ditangani Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Rote Ndao yakni terkait dengan Kode Etik dan Pidana Penyelenggara Pemilu, serta Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN). PELAPOR/PEN EMU TANGG AL/NO MOR LAPOR AN/TEM UAN POKOK LAPORA N/TEMU AN TERLAPOR HASIL KAJIA N AWAL HASIL PENANG ANAN PELANG GARAN KETERANGA N TINDAKLANJ UT NAMA KAPA SITAS NAMA KAPASI TAS Endan g Sidin WNI 001/LP/ PL/Kab/ 19.12/I/ 2024, tangal 19 Januari ASN melaluka n komen dan like di postingan akun facebook Caleg DPRD Kota Kupang dari Partai Hanura atas nama Melki Jems Hermanu s Haning, Linda Saek, dan Ferdi Ndun ASN Registr asi merekom endasika n dan diteruska n ke instansi yang berwenan g telah ditindaklanjuti oleh KASN berdasarkan Surat KASN Nomor: R791/NK.01.00 /03/2024 tertanggal 01 Maret 2024 yang ditujukan Kepada Pj. Bupati Rote Ndao
LAPORAN PENANGANAN PELANGGARAN 17 PEMILU 2024 Saek Endan g Sidin WNI 004/LP/ PL/Kab/ 19.12/I/ 2024, tanggal 26 Januari 2024 Anggota KPPS komen meminta Alat Peraga Kampany e (APK) di akun facebook Caleg DPRD Provinsi NTT dari Partai PSI atas nama Simson Polin Ice Paulina Littik KPPS Registr asi merekom endasika n pelangga ran kode etik penyelen ggara pemilu ke KPU Kabupate n Rote Ndao telah ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Rote Ndao berdasarkan Surat Nomor: 112/HK.06.4- SD/5314/202 4 tertanggal 20 Maret 2024 yang ditijukan Kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Rote Ndao Yance Abikus no Daik Caleg Partai Nasde m 007/LP/ PL/Kab/ 19.12/II/ 2024, tanggal 26 Februari 2024 Ketua dan Anggota PPK Kec. Rote Timur diduga meminda hkan Ketua dan Anggota PPK Kecamat an Rote Timur Ketua dan Anggota PPK Registr asi memenu hi unsur dugaan pelangga ran pidana pemilu kode etik penyelen Pengadilan Negeri Rote Ndao telah melakukan persidangan dan menjatuhkan putusan pidana
LAPORAN PENANGANAN PELANGGARAN 18 PEMILU 2024 hasil peroleha n suara sehingga peroleha n suara di Formulir Model D. Hasil Kecamat an DPRD Kab/Kota tidak sesuai dengan Formulir Model C. Hasil DPRD Kab/Kota ggara pemilu pemilu kepada 2 Terdakwa Operator SIREKAP PPK Kecamatan Rote Timur. KPU Kabupaten Rote Ndao telah menindaklanj uti pelanggaran kode etik Ketua dan Anggota PPK Kecamatan Rote Timur berdasarkan Surat Nomor: 119/HK.06.4- SD/5314/202 4 tertanggal 28 Maret 2024 yang ditijukan Kepada Ketua Bawaslu Kabupaten
LAPORAN PENANGANAN PELANGGARAN 19 PEMILU 2024 Rote Ndao Tabel 4. d. Efektifitas Sentra Penegakan Hukum Terpadu Dalam Tahapan Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024, efektifitas Sentra Gakkumdu Kabupaten Rote Ndao dalam penanganan dan penindakan dugaan pelanggaran pidana Pemilu berjalan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Sinergitas yang berjalan dengan baik pada Sentra Gakkumdu Kabupaten Rote Ndao pada Pemilu Tahun 2024 dapat menjawab kekurangan kendala penanganan penindakan tindak pidana pemilu yang selama ini terjadi, hal tersebut terlihat dengan penanganan tindak pidana Pemilu yang di sidangkan di Pengadilan Negeri Rote Ndao dan telah diputuskan bersalah 2 (dua) Anggota PPK Kecamatan Rote Timur yang juga sebagai Operator Aplikasi SIREKAP. SUSUNAN KEANGGOTAAN SENTRA GAKKUMDU PEMILIHAN UMUM 2024 BAWASLU KABUPATEN ROTE NDAO NO. NAMA JABATAN KEDUDUKAN 1. DEMSI TOULASIK, SE ANGGOTA BAWASLU ROTE NDAO PENASIHAT 2. AKBP. MARDIONO, S.ST., M.K.P KAPOLRES ROTE NDAO PENASIHAT 3. BUDI NARSANTO, S.H KEPALA KEJAKSAAN NEGERI ROTE NDAO PENASIHAT 4. HASAN SUWARI SELOLONG, SH ANGGOTA BAWASLU ROTE NDAO PEMBINA 5. KOMPOL ANTHONIUS MENGGA WAKIL KAPOLRES ROTE NDAO PEMBINA
LAPORAN PENANGANAN PELANGGARAN 20 PEMILU 2024 6. I NYOMAN AGUS PRADNYANA, S.H KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA UMUM KEJAKSAAN NEGERI ROTE NDAO PEMBINA 7. PATJE JONSENS BERNARD TARI, SE KOORDINATOR DIVISI PENINDAKAN PELANGGARAN KOORDINATOR 8. AKP. ANDRI ROBINSON FANGIDAE, S.H KEPALA SATUAN RESERSE KRIMINAL POLRES ROTE NDAO KOORDINATOR 9. ABEN BM. SITUMORANG, SH KEPALA SEKSI BP3R KEJAKSAAN NEGERI ROTE NDAO KOORDINATOR TIM PELAKSANAN : 10. ANTON SUSILO, S.H KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA KHUSUS KEJAKSAAN NEGERI ROTE NDAO ANGGOTA 11. JANU WIDONO, SH KEPALA SEKSI INTELEJEN KEJAKSAAN NEGERI ROTE NDAO ANGGOTA 12. SAMUEL FERNANDO BOFRIANDA NAIBAHO, S.H JAKSA FUNGSIONAL KEJAKSAAN NEGERI ROTE NDAO ANGGOTA 13. BRIPKA HASBULAH MACHMUD, SH ANGGOTA RESKRIM POLRES ROTE NDAO ANGGOTA 14. AIPDA BENYAMIN K. KOLIMON ANGGOTA RESKRIM POLRES ROTE NDAO ANGGOTA 15. BRIGPOL MULYADIN ANGGOTA RESKRIM POLRES ROTE NDAO ANGGOTA 16. MARTHINUS ALLO, SH KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU ROTE NDAO ANGGOTA 17. LEIONARDHO E. BALUKH STAF BAWASLU ROTE NDAO ANGGOTA 18. SAHRIAN D. DUKA STAF BAWASLU ROTE NDAO ANGGOTA 19. YALEN M. NDUN STAF BAWASLU ROTE NDAO ANGGOTA
LAPORAN PENANGANAN PELANGGARAN 21 PEMILU 2024 20. YUSRIM Y. PAH STAF BAWASLU ROTE NDAO ANGGOTA 21. DESTANTO M. LENGGU STAF BAWASLU ROTE NDAO ANGGOTA 22. MERNIE S. ADOE STAF BAWASLU ROTE NDAO ANGGOTA Tabel 5. e. Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Dalam Tahapan Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024, Ada beberapa jenis barang yang menjadi bukti dalam proses penaganan dugaan pelanggaran oleh Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Rote Ndao: No Jenis Barang Dugaan Pelanggaran Jumlah Barang Dugaan Pelanggaran Tindaklanjut atas Barang Dugaan Pelanggaran Keterangan 1 Model C. PemberitahuanKPU 5 lembar Disita untuk proses Penyidikan Disimpan di Bawaslu Kabupaten Rote Ndao 2 Model C. Hasil DPRDKab/Kota 16 lembar Disita untuk proses Penyidikan Disimpan di Bawaslu Kabupaten Rote Ndao 3 Lampiran Model D. Hasil KecamatanDPRD Kab/Kota 10 lembar Disita untuk proses Penyidikan Disimpan di Bawaslu Kabupaten Rote Ndao Tabel 6.
LAPORAN PENANGANAN PELANGGARAN 22 PEMILU 2024 3. Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas dan Wewenang oleh Pengawas Pemilu Tingkat Bawah Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagai Pengawas Pemilu Tahun 2024 di wilayah Kecamatan dan Desa, Bawaslu Kabupaten Rote Ndao mengapresiasi kepada Pengawas Kecamatan dan Pengawas Kelurahan/Desa atas segala upaya dalam bekerja sebagai Pengawas Pemilu. Bawaslu Kabupaten Rote Ndao tak hentihentinya membangun kerjasama dan penguatan kapasitas kepada Pengawas Kecamatan dan Pengawas Kelurahan/Desa dalam rangka persamaan persepsi dalam mengatasi persoalan yang terjadi baerkaitan dengan pengawasan di lapangan. Walaupun masih teradapat beberapa kekurangan dalam Pengawasan Tahapan Pemilu 2024, namun hal tersebut bukan menjadi suatu hambatan bagi Pengawas Kecamatan dan Pengawas Kelurahan/Desa dalam mengawasi Tahapan Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 dan mewujudkan pemilu yang damai dan berkeadilan. 4. Kendala dan Hambatan Penanganan Pelanggaran Pemilu 1) Dalam Pengawasan Tahapan Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024, terdapat beberapa hambatan yang dialami oleh Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Rote Ndao dalam Penanganan Pelanggaran Pemilu, antara lain terkait: 2) Dukungan SDM yang masih kurang untuk membantu pelaksanaan Penanganan Pelanggaran Pemilu. 3) Sarana dan prasarana penunjang sangat terbatas sehingga menjadi kedala dalam Penanganan Pelanggaran Pemilu. 4) Letak geografis wilayah, terdapat 1 (satu) Kecamatan yang terpisah lautan dan terdapat Desa-Desa yang tidak memiliki jaringan telekomunikasi sehingga menjadi kedala dalam Penanganan Pelanggaran Pemilu.
LAPORAN PENANGANAN PELANGGARAN 23 PEMILU 2024 BAB III KESIMPULAN DAN REKOMENDASI A. Kesimpulan Pemilihan Umum Tahun 2024 menjadi wadah bagi seluruh masyarakat dalam menentukan pilihan harus dilakukan secara profesional. Oleh karena itu sebagai badan pengawas kita diharapkan menegakkan hukum dengan adil, taat, sesuai prosedur dan memberikan manfaat yang baik dalam proses pemilu. Bawaslu Kabupaten Rote Ndao diberikan kewenangan untuk melakukan penindakan dugaan pelanggaran pemilu diwilayah hukum Kabupaten Rote Ndao. Pelanggaran pemilu terdiri atas pelanggaran pidana, administratif dan kode etik juga pelanggaran hukum lainnya. Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Rote Ndao mengalami beberapa kendala dalam penanganan dan penindakan dugaan pelanggaran Pemilu 2024, namun hal tersebut membuat Bawaslu Kabupaten Rote Ndao selalu berusaha untuk bekerja secara maksimal berdasaran aturan perundang-undangan yang berlaku. B. Rekomendasi Berdasarkan kesimpulan diatas, maka Bawaslu Kabupaten Rote Ndao merekomendasikan beberapa hal saran sebagai berikut: 1. Melakukan Pelatihan untuk tim klarifikasi membentuk tim penyidikan dari Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dengan diberikan sertifikasi penyidikan untuk meningkatkan kinerja dalam Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu. 2. Penyiapan sarana dan prasarana yang mendukung pelaksaaan penanganan pelanggaran. Adapun beberapa faktor yang dapat mendukung proses penanganan
LAPORAN PENANGANAN PELANGGARAN 24 PEMILU 2024 pelanggaran adalah sarana dan prasarana yang tentunya harus mendukung khususnya pada proses penanganan pelanggaran administrasi pemilu yaitu ruang sidang yang memadai serta alat perekam dengan kualitas yang baik. Dengan kapasitas Sekretariat Bawaslu Kabupaten Rote Ndao yang kurang memadai maka dibutuhkan ruangan khusus lainnya untuk proses penindakan. 3. Peningkatan pemahaman dan pelatihan bagi seluruh staf khusus dalam proses penanganan pelanggaran di Bawaslu Kabupaten Rote Ndao. Dengan jumlah staf di divisi ini hanya berjumlah dua orang saja sedangkan proses ini membutuhkan keterlibatan beberapa orang maka dibutuhkan pelatihan khusus untuk staf diluar divisi yang akan membantu pelaksanaan penindakan pelanggaran. 4. Perlunya penguatan kapasitas khususnya dalam proses persidangan administrasi yang dilakukan di Tingkat kabupaten, pelatihan persidangan administrasi yang diberikan dberikan hanya pada staf divisi penindakan pelanggaran.
LAPORAN PENANGANAN PELANGGARAN 25 PEMILU 2024 LAMPIRAN
LAPORAN PENANGANAN PELANGGARAN 26 PEMILU 2024
LAPORAN PENANGANAN PELANGGARAN 27 PEMILU 2024
LAPORAN PENANGANAN PELANGGARAN 28 PEMILU 2024
LAPORAN PENANGANAN PELANGGARAN 29 PEMILU 2024
LAPORAN PENANGANAN PELANGGARAN 30 PEMILU 2024