E-book

Indonesia mengalami tiga fase sistem pemerintahan setelah resmi merdeka pada 17
Agustus 1945. Dimulai dari Orde Lama, Orde Baru , dan saat ini era Reformasi .

Perubahan sistem politik di Indonesia yang ditandai dengan tiga era tersebut, merupakan
bagian dari proses sebuah negara baru dalam mencari bentuk ideal pemerintahannya.
Sistem demokrasi yang dianut terus berkembang seiring perkembangan zaman.

Lalu apa sebenernya pengertian Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi? Berikut ini
penjelasan singkatnya

1. Orde Lama

Orde Lama berlangsung selama sekitar 22 tahun (1945-1966) di bawah
kepemimpinan Presiden Soekarno. Di era ini terjadi beberapa kali sistem pemerintahan.
Selain ancaman dari luar, Indonesia yang masih berusia belia juga mendapatkan gangguan
dari dalam. Gangguan ini berkaitan dengan perbedaan ideologi yang ingin diterapkan di
Indonesia.

Setidaknya terjadi beberapa kali pemberontakan di era Orde Lama. Yakni
pemberontakan PKI pimpinan Muso di Madiun pada 1948, pemberontakan Negara Islam
Indonesia (NII) pimpinan Kartosuwiryo pada Agustus 1949, dan pemberontakan PKI
pimpinan DN Aidit pada 30 September 1965.

2. Orde Baru

Orde Baru (sering kali disingkat Orba) adalah sebutan bagi masa pemerintahan
Presiden Jenderal Soeharto di Indonesia. Orde Baru menggantikan Orde Lama yang
merujuk kepada era pemerintahan Soekarno. Lahirnya Orde Baru diawali dengan
dikeluarkannya Surat Perintah 11 Maret 1966.[3] Orde Baru berlangsung dari tahun 1966
hingga 1998. Dalam jangka waktu tersebut, ekonomi Indonesia berkembang pesat meskipun
hal ini terjadi bersamaan dengan praktik korupsi yang merajalela dan pengekangan
kebebasan berpendapat.

Latar belakang :

Meski telah merdeka, Indonesia pada tahun 1950 hingga 1960-an berada dalam
kondisi yang relatif tidak stabil. Bahkan setelah Belanda secara resmi mengakui
kemerdekaan Indonesia pada tahun 1949, keadaan politik maupun ekonomi di Indonesia
masih labil karena ketatnya persaingan di antara kelompok-kelompok politik. Keputusan
Soekarno untuk mengganti sistem parlemen dengan Demokrasi Terpimpin memperparah
kondisi ini dengan memperuncing persaingan antara angkatan bersenjata dengan Partai
Komunis Indonesia, yang kala itu berniat mempersenjatai diri. Sebelum sempat terlaksana,
peristiwa Gerakan 30 September terjadi dan mengakibatkan diberangusnya Partai Komunis
Indonesia dari Indonesia. Sejak saat itu, kekuasaan Soekarno perlahan-lahan mulai
melemah.

Orde Baru lahir dari diterbitkannya Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) pada
tahun 1966, yang kemudian menjadi dasar legalitasnya. Orde Baru bertujuan meletakkan
kembali tatanan seluruh kehidupan rakyat, bangsa, dan negara pada kemurnian
pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Sebagai tindak lanjut keluarnya Surat Perintah Sebelas Maret, Letnan Jenderal
Soeharto mengambil beberapa tindakan. Pada tanggal 12 Maret 1966, ia mengeluarkan
surat keputusan yang berisi pembubaran dan larangan bagi Partai Komunis Indonesia serta
ormas-ormas yang bernaung dan berlindung atau senada dengannya untuk beraktivitas dan
hidup di wilayah Indonesia. Keputusan ini kemudian diperkuat dengan Keputusan
Presiden/Pangti ABRI ABRI/Mandataris MPRS No.1/3/1966 tanggal 12 Maret 1966.

Keputusan pembubaran Partai Komunis Indonesia beserta ormas-ormasnya
mendapat sambutan dan dukungan karena merupakan salah satu realisasi dari Tritura.
Pada tanggal 18 Maret 1966, Soeharto mengamankan 15 orang menteri yang dinilai
tersangkut dalam Gerakan 30 September dan diragukan etika baiknya yang dituangkan
dalam Keputusan Presiden No. 5 Tanggal 18 Maret 1966. Ia kemudian memperbaharui
Kabinet Dwikora yang disempurnakan dan membersihkan lembaga legislatif, termasuk
MPRS dan DPRGR, dari orang-orang yang dianggap terlibat Gerakan 30 September.
Keanggotaan Partai Komunis Indonesia dalam MPRS dinyatakan gugur. Peran dan
kedudukan MPRS juga dikembalikan sesuai dengan UUD 1945, yakni di atas presiden,
bukan sebaliknya.

 Pembentukan Kabinet Ampera

Dalam rangka memenuhi tuntutan ketiga Tritura, Letnan Jenderal Soeharto dengan
dukungan Ketetapan MPRS No. XIII/MPRS/1966 membentuk kabinet baru yang diberi nama
Kabinet Ampera. Tugas utama Kabinet Ampera adalah menciptakan stabilitas ekonomi dan
stabilitas politik, atau dikenal dengan nama Dwidarma Kabinet Ampera.

Kabinet Ampera dipimpin oleh Presiden Soekarno, namun pelaksanaannya dilakukan
oleh Presidium Kabinet yang dipimpin oleh Jenderal Soeharto. Akibatnya, muncul dualisme
kepemimpinan yang menjadi kondisi kurang menguntungkan bagi stabilitas politik saat itu.

Soekarno kala itu masih memiliki pengaruh politik, namun kekuatannya perlahan-lahan
dilemahkan. Kalangan militer, khususnya yang mendapatkan pendidikan di negara Barat,
keberatan dengan kebijakan pemerintah Soekarno yang dekat dengan Partai Komunis
Indonesia. Mengalirnya bantuan dana dari Uni Soviet dan Tiongkok pun semakin menambah
kekhawatiran bahwa Indonesia bergerak menjadi negara komunis.

Akhirnya pada 22 Februari 1967, untuk mengatasi situasi konflik yang semakin
memuncak kala itu, Presiden Soekarno menyerahkan kekuasaan kepada Jenderal Soeharto.
Penyerahan ini tertuang dalam Pengumuman Presiden Mandataris MPRS, Panglima
Tertinggi ABRI Tanggal 20 Februari 1967. Pengumuman itu didasarkan atas Ketetapan
MPRS No. XV/MPRS/1966 yang menyatakan apabila presiden berhalangan, pemegang
Surat Perintah 11 Maret 1966 berfungsi sebagai pemegang jabatan presiden.

Di awal kekuasaannya, Pemerintah Orde Baru mewarisi kemerosotan ekonomi yang
ditinggalkan oleh pemerintahan sebelumnya. Kemerosotan ekonomi ini ditandai oleh
rendahnya pendapatan perkapita penduduk Indonesia yang hanya mencapai 70 dollar AS,
tingginya inflasi yang mencapai 65%, serta hancurnya sarana-sarana ekonomi akibat konflik
yang terjadi di akhir pemerintahan Soekarno.

Untuk mengatasi kemerosotan ini, pemerintah Orde Baru membuat program jangka
pendek berdasarkan Tap. MPRS No. XXII/MPRS/1966 yang diarahkan kepada pengendalian
inflasi dan usaha rehabilitasi sarana ekonomi, peningkatan kegiatan ekonomi, dan
pencukupan kebutuhan sandang.

Mulai tanggal 1 April 1969, pemerintah menciptakan landasan untuk pembangunan yang
disebut sebagai Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita).

Repelita pertama yang mulai dilaksanakan tahun 1969 tersebut fokus pada rehabilitasi
prasarana penting dan pengembangan iklim usaha dan investasi. Pembangunan sektor
pertanian diberi prioritas untuk memenuhi kebutuhan pangan sebelum membangun sektor-
sektor lain.

 Repelita I membawa pertumbuhan ekonomi naik dari rata-rata 3% menjadi 6,7% per
tahun, pendapatan perkapita meningkat dari 80 dolar AS menjadi 170 dolar AS, dan
inflasi dapat ditekan menjadi 47,8% pada akhir Repelita I pada tahun 1974.

 Repelita II (1974-1979) dan Repelita III (1979-1984) fokus pada pencapaian
pertumbuhan ekonomi, stabilitas nasional, dan pemerataan pembangunan dengan
penekanan pada sektor pertanian dan industri yang mengolah bahan mentah
menjadi bahan baku. Pada tahun 1984, Indonesia berhasil mencapai status
swasembada beras dari yang tadinya merupakan salah satu negara pengimpor
beras terbesar di dunia pada tahun 1970-an.

 Fokus Repelita IV (1984-1989) dan Repelita V (1989-1994), selain berusaha
mempertahankan kemajuan di sektor pertanian, juga mulai bergerak menitikberatkan
pada sektor industri khususnya industri yang menghasilkan barang ekspor, industri
yang menyerap tenaga kerja, industri pengolahan hasil pertanian, dan industri yang
dapat menghasilkan mesin-mesin industri.

Pemerataan kesejahteraan penduduk
Pemerintah juga berusaha mengiringi pertumbuhan ekonomi dengan pemerataan

kesejahteraan penduduk melalui program-program penyediaan kebutuhan pangan,
peningkatan gizi, pemerataan pelayanan kesehatan, keluarga berencana, pendidikan dasar,
penyediaan air bersih, dan pembangunan perumahan sederhana.

Pemerataan ekonomi juga diiringi dengan adanya peningkatan usia harapan hidup,
dari yang tadinya 50 tahun pada tahun 1970-an menjadi 61 tahun di 1992. Dalam kurun waktu
yang sama, angka kematian bayi juga menurun dari 142 untuk setiap 1.000 kelahiran hidup
menjadi 63 untuk setiap 1.000 kelahiran hidup.[17] Jumlah penduduk juga berhasil
dikendalikan melalui program Keluarga Berencana (KB).

Pembubaran Partai Komunis Indonesia dan Organisasi masanya

Dalam rangka menjamin keamanan, ketenangan, serta stabilitas pemerintahan,
Soeharto sebagai pengemban Supersemar telah mengeluarkan kebijakan :

1. Membubarkan Partai Komunis Indonesia pada tanggal 12 Maret 1966 yang diperkuat
dengan Ketetapan MPRS No IX/MPRS/1966

2. Menyatakan Partai Komunis Indonesia sebagai partai terlarang di Indonesia
3. Pada tanggal 8 Maret 1966 mengamankan 15 orang menteri yang dianggap terlibat

Gerakan 30 September 1965.

Selama masa Orde Baru pemerintah berhasil melaksanakan enam kali pemilihan umum,
yaitu tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Dalam setiap Pemilu yang
diselenggarakan selama masa pemerintahan Orde Baru, Golkar selalu memenangkan
Pemilu. PDI mengalami kemorosotan perolehan suara dengan hanya mendapat 11 kursi di
DPR. Kemorosotan perolehan suara PDIP disebabkan adanya konflik intern di tubuh partai
berkepala banteng tersebut.

Peran Ganda (Dwi Fungsi) ABRI

Menurut Connie Rahakundini Bakrie, Orde Baru menempatkan militer sebagai
pemain sentral dalam perpolitikan melalui doktrin Dwi Fungsi ABRI. Selain menjadi angkatan
bersenjata, ABRI juga memegang fungsi politik, menjadikannya organisasi politik terbesar di
negara. Dasar hukum pelaksanaan Dwifungsi ABRI di antaranya yakni Ketetapan MPR,
yaitu sejak TAP MPR(S) No. II Tahun 1969 hingga TAP MPR No. IV Tahun 1978.

Secara kekuatan, ABRI juga menjadi lemah dibandingkan negara Asia Tenggara
lainnya.[28] Saat itu, hanya ada 533.000 prajurit ABRI, termasuk Polisi yang kala itu masih
menjadi bagian dari ABRI.

Pancasila
Pada tanggal 12 April 1976 Presiden Soeharto mengemukakan gagasan mengenai

pedoman untuk menghayati dan mengamalkan Pancasila, yang terkenal dengan nama
Ekaprasatya Pancakarsa atau Pedomanan Pengahayatan dan Pengamalan Pancasila .
Untuk mendukung pelaksanaan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 secara murni
dan konsekuen, maka sejak tahun 1978 pemerintah menyelenggarakan penataran P4 secara
menyeluruh pada semua lapisan masyarakat. Penataran P4 ini bertujuan membentuk
pemahaman yang sama mengenai demokrasi Pancasila, sehingga dengan adanya
pemahaman yang sama terhadap Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 diharapkan
persatuan dan kesatuan nasional akan terbentuk dan terpelihara.

Pada tanggal 28 September 1966 Indonesia kembali menjadi anggota Perserikatan
Bangsa-Bangsa (PBB). Keputusan untuk kembali menjadi anggota PBB dikarenakan
pemerintah sadar bahwa banyak manfaat yang diperoleh Indonesia selama menjadi
anggota pada tahun 1955-1964.

Pemulihan Hubungan dengan Malaysia

Normalisasi hubungan Indonesia dengan Malaysia dimulai dengan diadakannya
perundingan di Bangkok pada 29 Mei - 1 Juni 1966 yang menghasilkan Perjanjian Bangkok.
Isi perjanjian tersebut adalah:

1. Rakyat Sabah diberi kesempatan menegaskan kembali keputusan yang telah
mereka ambil mengenai kedudukan mereka dalam Federasi Malaysia.

2. Pemerintah kedua belah pihak menyetujui pemulihan hubungan diplomatik.
3. Tindakan permusuhan antara kedua belah pihak akan dihentikan.

Stabilisasi dan Rehabilitasi Ekonomi

Untuk mengatasi keadaan ekonomi yang kacau sebagai peninggalan pemerintah
Orde Lama, pemerintah Orde Baru melakukan langkah-langkah:

1. Memperbaharui kebijakan ekonomi, keuangan, dan pembangunan. Kebijakan ini
didasari oleh Ketetapan MPRS No. XXIII/MPRS/1966.[butuh rujukan]

2. MPRS mengeluarkan garis program pembangunan, yakni program penyelamatan
serta program stabilisasi dan rehabilitasi.

Setelah berhasil memulihkan kondisi politik bangsa Indonesia, maka langkah selanjutnya
yang ditempuh pemerintah Orde Baru adalah melaksanakan pembangunan nasional.
Pembangunan nasional adalah rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan
yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa, dan Negara. Pembangunan
nasional dilaksanakan dalam upaya mewujudkan tujuan nasional yang tertulis dalam
pembukaan UUD 1945.

Pelaksanaan Pembangunan Nasional yang dilaksanakan pemerintah Orde Baru
berpedoman pada Trilogi Pembangunan dan Delapan jalur Pemerataan. Inti dari kedua
pedoman tersebut adalah kesejahteraan bagi semua lapisan masyarakat dalam suasana
politik dan ekonomi yang stabil. Isi Trilogi Pembangunan adalah :

1. Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju kepada terciptanya keadilan
sosial bagi seluruh rakyat.

2. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi.
3. Stabilitas nasional yang sehat dan dinamis.

Dan Pembangunan Jangka Pendek dirancang melalui program Pembangunan Lima
Tahun (Pelita). Selama masa Orde Baru, pemerintah telah melaksanakan enam Pelita

 Pelita I

Pelita I dilaksanakan mulai 1 April 1969 sampai 31 Maret 1974, dan menjadi landasan awal
pembangunan masa Orde Baru. Tujuan Pelita I adalah meningkatkan taraf hidup rakyat dan
sekaligus meletakkan dasar-dasar bagi pembangunan tahap berikutnya.

 Pelita II

Pelita II mulai berjalan sejak tanggal 1 April 1974 sampai 31 Maret 1979. Sasaran utama
Pelita II ini adalah tersedianya pangan, sandang, perumahan, sarana prasarana,
mensejahterakan rakyat, dan memperluas kesempatan kerja

 Pelita III

Pelita III dilaksanakan pada tanggal 1 April 1979 sampai 31 Maret 1984.[30] Pelaksanaan
Pelita III masih berpedoman pada Trilogi Pembangunan, dengan titik berat pembangunan
adalah pemerataan yang dikenal dengan Delapan Jalur Pemerataan.

 Pelita IV

Pelita IV dilaksanakan tanggal 1 April 1984 sampai 31 Maret 1989. Titik berat Pelita IV ini
adalah sektor pertanian untuk menuju swasembada pangan, dan meningkatkan industri
yang dapat menghasilkan mesin industri sendiri.

 Pelita V

Pelita V dimulai 1 April 1989 sampai 31 Maret 1994. Pada Pelita ini pembangunan ditekankan
pada sector pertanian dan industri. Pada masa itu kondisi ekonomi Indonesia berada pada
posisi yang baik, dengan pertumbuhan ekonomi sekitar 6,8% per tahun

 Pelita VI

Periode Pelita VI dimulai 1 April 1994 sampai 31 Maret 1999. Program pembangunan pada
Pelita VI ini ditekankan pada sektor ekonomi karena dipandang sebagai penggerak
pembangunan. Program pada sektor ekonomi dipusatkan pada bidang industri dan
pertanian

Pada pertengahan 1997, Indonesia diserang krisis keuangan dan ekonomi Asia
(untuk lebih jelas lihat: Krisis finansial Asia), disertai kemarau terburuk dalam 50 tahun
terakhir dan harga minyak, gas dan komoditas ekspor lainnya yang semakin jatuh.[butuh
rujukan] Rupiah jatuh, inflasi meningkat tajam, dan perpindahan modal dipercepat. Para
demonstran, yang awalnya dipimpin para mahasiswa, meminta pengunduran diri Soeharto.

Mundurnya Soeharto dari jabatannya pada tahun 1998 dapat dikatakan sebagai
tanda akhirnya Orde Baru, untuk kemudian digantikan "Era Reformasi". Masih adanya
tokoh-tokoh penting pada masa Orde Baru di jajaran pemerintahan pada masa Reformasi ini
sering membuat beberapa orang mengatakan bahwa Orde Baru masih belum berakhir. Oleh
karena itu Era Reformasi atau Orde Reformasi sering disebut sebagai "Era Pasca Orde
Baru".

Transformasi pemerrintahan dari Orde Baru ke Era Reformasi berjalan relatif lancar
meskipun disertai dengan kerusuhan kelompok etnik dan berpisahnya Timor Timur.
Kelancaran transformasi pemerintahan ini lebih baik bila dibandingkan dengan negara Uni
Soviet atau Yugoslavia. B. J. Habibie berperan sebagai tokoh yang mendirikan landasan
pemerintahan yang baru ini