BAB II SISTEM PEMERINTAHAN

Waktu : 8 x 45 Menit
(Keseluruhan KD)

Standar Kompetensi Dasar :
Kompetensi :
2.1. Menganalisis sistem pemerinta-han
2. Mengevaluasi di berbagai negara.
berbagai sistem
pemerintahan 2.2. Menganalisis pelaksanaan sistem
pemerintahan negara Indonesia.

2.3. Membandingkan pelaksanaan sistem
pemerintahan yang berlaku di
Indonesia dengan negara lain.

Waktu : 4 x 45 Menit

Standar Kompetensi :

Mengevaluasi berbagai sistem pemerintahan

Kompetensi Dasar :

2.1. Menganalisis sistem
pemerintahan di berbagai
negara.

(Indikator)
Hasil Yang Diharapkan :

 Menjelaskan pengertian pemerintahan.
 Menguraikan berbagai bentuk pemerintahan.
 Mendeskripsikan berbagai sistem

pemerintahan.
 Menganalisis sistem pemerintahan di

beberapa negara.

Pengertian Pemerintahan

SISTEM Bentuk Pemerintahan
PEMERINTAHAN Sistem Pemerintahan

Sistem Pemerinta- Amerika Serikat
han di Beberapa
Negara Inggris

Republik Rakyat
Cina

1. Sistem Pemerintahan Di Berbagai Negara

a. Pengertian Pemerintahan

1. Dalam arti luas (badan legislatif, eksekutif dan yudikatif).

2. Dalam arti sempit (badan eksekutif beserta jajarannya)

3. Menurut Utrecht, punya pengertian yang tidak sama :
 Pemerintahan sebagai gabungan dari semua badan
kenegaraan yang berkuasa memerintah (badan legislatif,
eksekutif dan yudikatif).
 Pemerintahan sebagai gabungan badan-badan kenega-
raan tertinggi yang berkuasa, misalnya raja, presiden,
atau Yang Dipertuan Agung (Malaysia).
 Pemerintahan dalam arti kepala negara (presiden)
bersama dengan kabinetnya.

Lanjutan ………….

Pemerintahan (governing) menurut Kooiman,

merupakan proses interaksi antara berbagai
aktor dalam pemerintahan dengan kelompok
sasaran atau berbagai individu masyarakat.

Pola penyelenggaraan pemerintahan
dalam masyarakat dewasa ini :

1. Proses koordinasi (coordinating),
2. Pengendalian (steering),
3. Pemengaruhan (influencing), dan
4. Penyeimbangan (balancing).

b. Bentuk Pemerintahan

Bentuk Pemerintahan
Klasik

Ajaran Plato Ajaran Aristoteles
(429 - 347SM)
 Aristokrasi, (384 - 322 SM)
 Timokrasi,  Monarki,
 Oligarki,  Tirani,
 Demokrasi,  Aristokrasi,
 Tirani.  Oligarki,
 Politeia,
 Demokrasi.

Lanjutan ………….

Ajaran Polybios (204-122 SM)
SKEMA TEORI SIKLUS POLYBIOS

MONARKI

OKHLOKRASI TIRANI

DEMOKRASI ARISTOKRASI

OLIGARKI

Lanjutan ………….

BENTUK
PEMERINTAHAN

MONARKI REPUBLIK

 Absolut  Absolut
 Konstitusional  Konstitusional
 Parlementer  Parlementer

Penugasan Praktik Kewarganegaraan 1

Setelah mempelajari materi-materi tentang : Sistem pemerinta-
han di berbagai negara (Pengertian pemerintahan, dan Bentuk
pemerintahan), dilanjutkan penugasan dengan menjawab per-
tanyaan sebagai berikut :

1. Berikan ulasan pengertian kembali tentang “Pemerintahan”
sesuai pendapat anda dan tokoh-tokoh terkenal !
Pendapat anda tentang Pemerintahan? .......................................

No Tokoh Uraian Singkat

1. Utrecht .......................................................................

2. Offe .......................................................................

Lanjutan ………….

2. Pengertian pemerintahan menurut Kooiman, merupakan proses
interaksi antara berbagai aktor dalam pemerintahan dengan
kelompok sasaran atau berbagai individu masyarakat.. Berikan
penjelasn singkatnya yang dimaksud dengan !

a. Aktor dalam pemerintahan : ...................................................
b. Kelompok sasaran : .................................................................

3. Plato mengemukakan ada 5 (lima) bentuk pemerintahan negara,
yaitu aristokrasi, timokrasi, oligarki, demokrasi dan tirani. Beri
penjelasan singkat pada kolom di bawah ini !

Timokrasi Oligarkhi

..................................... .....................................

............................... ...............................

Lanjutan ………….

4. Berikan tanggapan penjelasan, mengapa bentuk pemerintahan
monarkhi absolut seiring dengan perkembangan zaman banyak
yang berubah menjadi monarkhi konstitusional !
...........................................................................................................

5. Tuliskan perbedaan dan persamaan pada bentuk pemerintahan
republik, yaitu Republik Konstitusional dengan Republik
Parlementer di bawah ini !

Persamaan Perbedaan

.................................................... ....................................................
.................................................... ....................................................

c. Sistem Pemerintahan

Sistem Pemerintahan Parlementer
Adalah sebuah sistem permerintahan di mana parlemen
memiliki peranan penting dalam pemerintahan.

Pada sistem parlementer, hubungan antara
eksekutif dan parlemen sangat erat. Hal ini,

karena adanya pertanggung jawaban para
menteri terhadap parlemen, maka setiap kabinet

yang dibentuk harus memperoleh dukungan
kepercayaan dengan suara yang terbanyak dari

parlemen.

Lanjutan ………….

Ciri-ciri Sistem Pemerintahan Parlementer

1. Raja/ratu atau presiden adalah sebagai kepala negara.
2. Kepala pemerintahan adalah perdana menteri.
3. Badan legislatif/parlemen anggotanya dipilih melalui pemilu.
4. Eksekutif bertanggung jawab kepada legislatif.
5. Dalam sistem dua partai, pembentuk kabinet dan sekaligus

sebagai perdana menteri adalah ketua partai politik yang
memenangkan pemilu, yg kalah berlaku sebagai pihak oposisi.
6. Dalam sistem banyak partai, kabinet harus membentuk koalisi,
karena harus mendapat dukungan kepercayaan dari parlemen.
7. Apabila terjadi perselisihan antara kabinet dan parlemen dan
kepala negara beranggapan kabinet berada dalam pihak yang
benar, maka kepala negara akan membubarkan parlemen.

Lanjutan ………….

Sistem Pemerintahan Presidensial
Kedudukan eksekutif tak tergantung pada badan perwakilan
rakyat. Dasar hukum kekuasaan eksekutif dikembalikan
kepada pemilihan rakyat.

Dalam Praktiknya, sistem presidensial
menerapkan teori Trias Politika Montesqueu
secara murni melalui pemisahan kekuasaaan

(Separation of Power ). Contohnya adalah
Amerika dengan Chek and Balance. Sedangkan

yang diterapkan di Indonesia adalah pembagian

kekuasaan (Distribution of Power).

Lanjutan ………….

Ciri-ciri Sistem Pemerintahan Presidensial

1. Penyelenggara negara berada di tangan presiden.
Presiden adalah kepala negara dan sekaligus kepala
pemerintahan.

2. Kabinet dibentuk oleh presiden. Kabinet bertanggung
jawab kepada presiden dan tidak bertanggung jawab
kepada parlemen/legislatif.

3. Presiden tidak bertanggung jawab kepada parlemen.

4. Presiden tak dapat membubarkan parlemen

5. Parlemen memiliki kekuasaan legislatif dan menjabat
sebagai lembaga perwakilan.

6. Presiden tidak berada di bawah pengawasan langsung
parlemen.

Lanjutan ………….

Menurut Rod Hague, pada sistem pemerintahan

presidensial terdiri dari 3 (tiga) unsur :
1. Presiden yang dipilih rakyat, menjalankan

pemerintahan dan mengangkat pejabat-pejabat
pemerintahan yang terkait.
2. Masa jabatan yang tetap bagi presiden dan
dewan perwakilan, keduanya tidak bisa saling
menjatuhkan (menggunakan kekuasaan secara
sewenang-wenang).
3. Tidak ada keanggotaan yang tumpang tindih
antara eksekutif dan legislatif.

Lanjutan ………….

Model Sistem Pemerintahan Lain :

Sistem Pemerintahan Referendum

Di Negara Swiss, dimana tugas pembuat Undang-undang
berada di bawah pengawasan rakyat yang mempunyai
hak pilih. Pengawasan itu dilakukan dalam bentuk :
1. Referandum Obligatoir,

2. Referendum Fakultatif,

3. Referandum Konsultatif. Sistem Parlemen :

a. Satu Kamar

b. Dua Kamar
 Federalisme
 Kebangsawanan

Penugasan Praktik Kewarganegaraan 2

Carilah sumber informasi lain baik dari buku, koran, majalah,
internet, buletin & sebagainya, kemudian lakukan hal-hal berikut :

1. Rumuskan kembali pemahaman tentang “Sistem
Pemerintahan” dalam penyelenggaraan kehidupan negara !

2. Berikan alasan penjelasan, mengapa sistem pemerintahan
parlementer di Inggris dianggap yang tertua !

3. Berikan alasan penjelasan, mengapa di Amerika yang dulu be-
kas jajahan Inggris dalam pemerintahannya menerapkan
sistem presidential !

4. Tuliskan sekurang-kurangnya 3 (tiga) kelebihan sistem peme-
rintahan parlementer !

5. Berikan alasan penjelasan, mengapa sistem pemerintahan
referandum lebih tepat diterapkan pada negara kecil semacam
Swiss !

6. Tuliskan hal-hal yang mendukung sehingga suatu negara lebih
memilih menerapkan sistem parlemen satu atau dua kamar !

d. Sistem Pemerintahan di Beberapa Negara

Sistem Pemerintahan Amerika Serikat

PARLEMEN (LEGISLATIF) MAHKAMAH PRESIDEN
ATAU KONGGRES AGUNG (EKSEKUTIF)

BADAN SENAT (YUDIKATIF)
PERWAKILAN

PEMILIHAN UMUM TETAP PEMILIHAN UMUM

RAKYAT PEMILIH
Keterangan :

: Checking Power With Power

Sistem Pemerintahan Inggris

PERDANA MENTERI
DEWAN MENTERI-MENTERI

(KABINET)

PARLEMEN

Pemilihan Artikulasi
Umum Kepentingan
PEMILIH

Keterangan :
: Mosi tidak percaya dari pihak Legislatif (Parlemen) kepada Pemerintah (Eksekutif).
: Pertanggungjawaban dari pihak Eksekutif (PM dan Kabinetnya) kepada parlemen
(legislatif).

Sistem Pemerintahan Republik Rakyat Cina

Konferensi Negara Ketua Dewan Pertahanan
Tertinggi Nasional

Dewan Negara : Komisi Tetap Mahkamah Kejaksaan
Perdana Menteri Konggres Rakyat Rakyat Rakyat
15 Wakil Perdana
Menteri, Sekretaris Nasional Tertinggi Tertinggi
Jenderal, Menteri-
menteri, dan Kepala- Kejaksaan
49 KKeepmaelantKeorimanisdi an Rakyat

Komisi Kejaksaan
Rakyat
Tingkat Provinsi : 21 Provinsi, 5 wilayah otonom, dan 2 kota yang diperintah secara langsung

Dewan-Dewan Rakyat Konggres-konggres Pengadilan-
Rakyat PengadilanRak

yat Tertinggi

Daerah-daerah Istimewa Pengadilan-
dan chou otonom Pengadilan
Rakyat Menengah

Tingkat Kabupaten : 2,291 unit, 1,978 hsien, 177 Kotamadya, 58 hsien otonom, dan 78 unit lain

Penugasan Praktik Kewarganegaraan 3

Setelah mempelajari materi-materi tentang : Sistem pemerintahan
Negara Amerika Serikat, Inggris dan Republik Rakyat Cina, lakukan
Strategi Pembelajaran dengan Penugasan Cooperative Integrated
Reading and Composition (CIRC) atau Kooperatif Terpadu Membaca
dan Menulis.
Langkah-langkah :
1. Bentuk kelompok dengan anggotanya antara 4 – 5 orang.
2. Diberikan “wacana” atau kliping sesuai topik bahasan.
3. Setiap kelompok bekerja sama saling membacakan dan

menemukan ide pokok serta memberi tanggapan terhadap
wacana/kliping, dan ditulis pada lembar kertas.
4. Mempresentasikan atau membacakan hasil kelompok.
5. Buatlah kesimpulan bersama.
6. Penutup.

Waktu : 4 x 45 Menit

Standar Kompetensi :

Mengevaluasi berbagai sistem pemerintahan

Kompetensi Dasar :

2.2. Menganalisis pelaksanaan sistem
pemerintahan negara Indonesia.

2.3. Membandingkan pelaksanaan sistem
pemerintahan yang berlaku di
Indonesia dengan negara lain.

(Indikator)
Hasil Yang Diharapkan :

 Menguraikan sistem pemerintahan Negara Republik
Indonesia menurut UUD 1945.

 Mendeskripsikan struktur ketatanegaraan Negara
Republik Indonesia.

 Menganalisis kelebihan dan kelemahan pelaksanaan
sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia.

 Menganalisis suatu sistem pemerintahan yang dianut
suatu negara terhadap negara lain.

 Menganalisis perbandingan pelaksanaan sistem
pemerintahan Negara Republik Indonesia dengan
negara lain.

Pemerintahan Negara RI menurut UUD 1945

SISTEM Struktur Ketatanegaraan
PEMERINTAHAN Kelebihan dan Kelemahan

DI INDONESIA

Pengaruh suatu sistem pemerintahan yang
berlaku di Indonesia dengan negara lain

Perbandingan pelaksanaan sistem
pemerintahan negara RI dengan negara lain

Sistem Pemerintahan Negara RI Menurut UUD 1945

Menurut UUD 1945, bahwa sistem pemerintahan Negara R.I.
menganut sistem distribution of power.

Dengan argumentasi, bahwa UUD 1945 :
1. Tidak membatasi secara tajam, bahwa tiap kekuasaan

itu harus dilakukan oleh suatu organisasi/badan tertentu
yang tidak boleh saling campur tangan.
2. Tidak membatasi kekuasaan itu dibagi atas 3 bagian
saja dan juga tidak membatasi kekuasaan dilakukan
oleh 3 organ saja.
3. Tidak membagi habis kekuasaan rakyat yang dilakukan
MPR, pasal 1 ayat 2, kepada lembaga negara lainnya.

Pokok-pokok Sistem Pemerintahan R.I.

1. Bentuk negara kesatuan dgn prinsip otonomi yang luas.
2. Bentuk pemerintahan adalah republik, sedangkan sistem

pemerintahan adalah presidensial.

3. Pemegang kekuasaan eksekutif adalah Presiden yang merangkap

sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan.
4. Kabinet atau menteri diangkat dan diberhentikan oleh presiden,

serta bertanggung jawab kepada presiden.

5. Parlemen terdiri atas 2 bagian (bikameral), yaitu Dewan

Perwakilan Rakyat (DPR) & Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

6. Kekuasaan yudikatif dijalankan oleh Mahkamah Agung dan

badan peradilan di bawahnya, yaitu pengadilan tinggi dan
pengadilan negeri serta sebuah Mahkamah Konstitusi dan
Komisi Yudisial.

Sistem Pemerintahan Negara R.I. Sebelum dan
Setelah Amandemen UUD 1945

Masa Orde Baru Masa Reformasi
(Sebelum amandemen UUD 1945) (Setelah Amandemen UUD 1945)

Indonesia adalah negara hukum Negara Indonesia adalah negara
(rechtssaat) Hukum.

Sistem Konstitusional Sistem Konstitusional

Kekuasaan negara tertinggi di tangan Kekuasaan negara tertinggi di Tangan
Majelis Permusyawaratan Rakyat. Majelis Permusyawaratan Rakyat

Presiden ialah penyelenggara peme-rintah Presiden ialah penyelenggara pemerintah
Negara yang tertinggi menurut UUD. Negara yang tertinggi menurut UUD.

Presiden tidak bertanggungjawab ke-pada Presiden tidak bertanggung jawab kepada
Dewan Perwakilan Rakyat. Dewan Perwakilan Rakyat.

Menteri negara ialah pembantu Presiden, Menteri negara ialah pembantu Presiden,
menteri negara tidak ber-tanggungjawab menteri negara tidak ber-tanggungjawab
kepada Dewan Perwa-kilan Rakyat. kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

Kekuasaan Kepala Negara tidak tak Kekuasaan Kepala Negara tidak tak
terbatas. terbatas.

Struktur Ketatanegaraan Negara Republik Indonesia
Sebelum Amandemen UUD 1945

JIWA DAN PANDANGAN
HIDUP BANGSA PANCASILA

PEMBUKAAN UUD 1945
UNDANG-UNDANG
DASAR 1945

MPR

MA BPK DPR PRESIDEN DPA

Setelah Amandemen UUD 1945

UNDANG-UNDANG
DASAR 1945

BPK MPR PRESIDEN KEHAKIMAN
DPD DPR WAPRES MK MA KY

Legislatif Eksekutif Yudikatif

Kelebihan dan Kelemahan Pelaksanaan Sistem
Pemerintahan Negara R.I.

Sistem Pemerintahan Presidensial Negara R.I.

No Kelebihan Kelemahan

1. Adanya kepastian dan suprema- Masih ada oknum aparat penegak

si hukum dalam penyelenggara- hukum (Polisi, Jaksa dan Hakim) yang

an pemerintahan negara. belum bekerja secara profesional.

2. MPR yang terdiri dari anggota MPR yang terdiri dari anggota DPR,
DPR, Utusan Daerah dan Utusan Utusan Daerah dan Utusan golongan,
golongan, berwenang mengubah merupakan lembaga negara yang sarat
UUD dan memberhentikan dengan muatan politis sehingga
Presiden/Wakil Presiden dalam keputusan maupun ketetapan-
masa jabatannya menurut UUD. ketetapannya sangat bergantung
kepada konstelasi politik rezim yang
berkuasa pada saat itu.

Lanjutan ………….

3. Jabatan Presiden (eksekutif) Pengawasan rakyat terhadap

tidak dapat dijatuhkan oleh pemerintah kurang berpengaruh,

Dewan Perwakilan Rakyat, dan sehingga ada kecenderungan

sebaliknya Presiden juga tidak eksekutif lebih dominan bahkan

dapat membubarkan DPR. dapat mengarah ke otoriter.

Presiden dengan DPR bekerja Demikian juga pada masa orde baru,

sama dalam pembuatan meskipun ada lembaga-lembaga

Undang-Undang. negara lain namun kurang berfungsi

sebagaimana mestinya.

4. Jalannya Pemerintahan Jika para menteri tidak terdiri dari

cenderung lebih stabil karena orang-orang yang jujur, bersih dan

program-program relatif lancar profesional, program-program

dan tidak terjadi krisis kabinet. pemerintah tidak berjalan efektif dan

Menteri-menteri adalah populis (berpihak kepada rakyat).

pembantu Presiden.

Penugasan Praktik Kewarganegaraan 4

Carilah sumber informasi lain baik dari buku, koran, majalah,
internet, buletin & sebagainya, kemudian lakukan hal-hal berikut :

1. Rumuskan kembali pemahaman anda tentang pelaksanaan sistem
pemerintahan di Indonesia baik sebelum maupun setelah
amandemen UUD 1945 !

2. Berikan penjelasan hubungan antara amandemen UUD 1945
dengan perubahan yang terjadi dalam sistem pemerintahan
presidensial di Indonesia !

3. Berikan penjelasan kembali tentang kekuasaan kehakiman yang
terdiri dari Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dan Komisi
Yudisial dengan tugasnya masing-masing !

4. Berikan sekurang-kurangnya 2 (dua) faktor yang mendorong
pemikiran bahwa UUD 1945 perlu diamandemen !

5. Identifikasikan kembali dalam bentuk apa sajakah perubahan
kedudukan, peran dan fungsi lembaga eksekutif dan legislatif
sebelum dan setelah amandemen UUD 1945 dalam sistem
pemerintahan negara republik Indonesia !

2. Perbandingan Pelaksanaan Sistem
Pemerintahan Yang Berlaku di Indonesia
dengan Negara Lain

a. Pengaruh Suatu Sistem Pemerintahan Yang Dianut
Suatu Negara Terhadap Negara Lain

Penerapan sistem pemerintahan negara-negara di dunia, tidaklah
sama, karena disesuaikan dengan kondisi sosial budaya dan
politik yang berkembang di negara bersangkutan.

Sistem pemerintahan presidensial dan parlementer mrp dua model
sistem pemerintahan yg banyak dijadikan acuan banyak negara.

Dalam perkembangannya sistem presidential Amerika banyak
dijadikan acuan antara lain oleh ; Filipina, Brazil, Indonesia dan
Argentina. Sedangkan sistem parlementer Inggris, antara lain oleh
; India, Jepang, Malaysia dan Australia.

Faktor Sejarah

No Negara Negara Dalam Hubungan Sistem
Induk Sejarah Pemerintahan
Parlementer
1. Perancis Kamerun, Chad, Kaledonia
Baru, Kamboja, Republik Afrika Parlementer
2. Inggris Tengah, Aljazair, Burundi dan
lain-lain. Presidensial
3. Rusia/ Uni Kanada, Afrika Selatan,
Soviet Selandia Baru, Australia, India, Presidensial
dan lain-lain. Presidensial
4. Amerika Kuba, Korea Utara, Vietnam,
Serikat RRC, Ukraina, Bulgaria dan
lain-lain.
5. Spanyol Filipina, Irak, Afghanistan, dan
lain-lain.
Argentina, Bolivia, Chili,
Ecuador, Guetamala, dan lain-
lain.

Faktor Ideologi

Berdasarkan faktor ideologi (fasisme, individualisme dan
sosialisme/ komunisme), dapat berpengaruh terhadap

pemerintahn suatu negara.

Pasca perang dunia kedua, fasisme hancur dan muncul perse-
teruan ideologi besar untuk memperebutkan pengaruhnya.

No Negara Induk Dalam Hubungan Ideologi Sistem Pemerintahan

1. Amerika Serikat Inggris, Perancis, Italia, Presidensial atau
(Liberal) Kanada, Australia, Jerman, Parlementer dengan
Korea Selatan, dll.
lebih satu parti

2. Uni Soviet Albania, Rumania, Cekoslo- Presidential hanya

(Komunis) vakia, Bulgaria, Ukraina, dengan satu partai

Rusia, RRC, Kuba, Korea tunggal komunis

Utara, Vietnam, dll.

b. Perbandingan Pelaksanaan Sistem Pemerinta-han
Negara Indonesia dengan Negara Lain

Negara-negara lain

Prancis

 Kedudukan eksekutif (Presiden) kuat, karena dipilih langsung oleh
rakyat.

 Kepala negara dipegang Presiden dengan masa jabatan selama 7 tahun.
 Presiden diberikan wewenang untuk bertindak pada masa darurat dalam

menyelesaikan krisis.
 Jika terjadi pertentangan antara kabinet dengan legislatif, presiden boleh

membubarkan legislatif.
 Jika suatu undang-undang yang telah disetujui legislatif namun tidak

disetujui Presiden, maka dapat diajukan langsung kepada rakayat melalui
referandum atau diminta pertimbangan dari Majelais Konstitusional.
 Penerimaan mosi dan interpelasi dipersukar, misalnya sebelum sebuah
mosi boleh diajukan dalam sidang badan legislatif, harus didukung oleh
10% dari jumlah anggota badan itu.

Lanjutan ………….

Negara-negara lain
India

1. Badan eksekutif terdiri dari seorang presiden sebagai
kepala negara dan menteri-menteri yang dipimpin oleh
seorang perdana menteri.

2. Presiden dipilih untuk masa jabatan lima tahun oleh
anggota-anggota badan legislatif baik di pusat maupun
di negara-negara bagian.

3. Dalam penyelenggaraan pemerintahan, sangat mirip

dengan Inggris dengan model Cabinet Government.

4. Pemerintah dapat menyatakan “keadaan darurat” dan
pembatasan-pembatasan kegiatan bagi para pelaku
politik dan kegiatan media masa agar tidak mengganggu
usaha pembangunannya.

Penugasan Praktik Kewarganegaraan 5

Setelah mempelajari materi-materi tentang : Perbandingan Pelaksa-
naan Sistem pemerintahan yang berlaku di Indonesia dengan negara
lain, dilanjutkan Penugasan dengan menjawab pertanyaan atau
pernyataan sebagai berikut :

1. Berikan penjelasan, bagaimana pengaruh suatu sistem pemerintahan
yg dianut oleh suatu negara terhadap negara lain. Berikan Contohnya !
Penjelasan :
.......................................................................................................................

No Contoh Negara Uraian Singkat
1.
2.

Lanjutan ………….

2. Di negara-negara yang berideologi liberal, pada umumnya menerapkan
sistem pemerintahan demokrasi konstitusional dengan presidensial
kabinet maupun parlementer dan lebih dari satu partai politik. Berikan
penjelasn singkatnya yang dimaksud dengan !

a. Demokrasi konstitusional : ................................................................
b. Presidensial kabinet : .........................................................................

3. Pada sistem pemerintahan presidensial di Amerika Serikat, selain
Presiden dan Mahkamah Agung, juga terdapat Konggres (terdiri dari
parlemen dan senat). Beri penjelasan singkat pada kolom di bawah
ini !

Parlemen Senat

..................................................... ...................................................
..................................................... ...................................................

Lanjutan ………….

4. Berikan tanggapan penjelasan, mengapa sistem pemerintahan pre-
sidensial di negara republik Indonesia tidak menerapkan teori trias
politika Mostesqueu secara murni !
...................................................................................................................

5. Tuliskan perbedaan dan persamaan pada sistem pemerintahan
presidensial dengan pemisahan kekuasaan (separation of power) dan
pembagian kekuasaan (distribution of power) di bawah ini !

Persamaan Perbedaan

..................................................... ..................................................
..................................................... ..................................................
..................................................... ..................................................

3. Sikap Warga Negara Terhadap Pelaksa-

naan Sistem Pemerintahan R.I.

Hal-hal yang harus dilakukan warga negara sebagai sikap peduli
terhadap penyelenggaraan negara :
1. Mendukung setiap kebijakan pemerintah yang berorientasi pada

kesejahteraan rakyat

2. Berpartisipasi aktif pada proses demokratisasi yang dijalankan
pemerintah

3. Memberikan kritik, saran dan masukan yang bersifat konstruktif
terhadap kebijakan pemerintah yang kurang berorientasi pada
rakyat banyak

4. Melakukan kontrol sosial pada setiap kebijakan dan program
pemerintah yang berorientasi pada pembangunan nasional

5. Berupaya sekuat tenaga untuk menjadi warga negara yang baik,
dengan jalan upaya memperbaiki diri dan meningkatkan kualitas

diri dan profesionalisme sehingga mampu menjadi “agent of
changes”.

SOAL ESSAY/URAIAN

Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan singkat dan jelas !

1. Jelaskan yang anda ketahui yang dimaksud dengan “sistem
pemerintahan” !

2. Berikan penjelasan perbedaan antara pemerintah dengan
pemerintahan !

3. Beri penjelasan salah satu penerapan bentuk pemerintahan
Monarkhi Konstitusional yang ada di negara Arab saudi dan
Brunai Darussalam !

4. Berikan sekurang-kurangnya 3 (tiga) ciri utama dalam
penerapan sistem pemerintahan parlementer !

5. Beri penjelasan bagaimana penerapan sistem pemerintahan di
negara dengan satu partai, dua partai dan referandum !

Lanjutan ……………….

6. Tuliskan sekurang-kurangnya 3 (tiga) ciri utama penerapan
sistem presidensial yang diterapkan di Amerika !

7. Berikan alasan, mengapa dalam sistem presidensial jalannya
pemerintahan cenderung lebih stabil .... !

8. Menurut pendapat anda, apa langkah-langkah yang paling
mungkin dilaksanakan pemerintah Indonesia dalam rangka
melaksanakan pemerintahan yang efektif dan efisien !

9. Jelaskan, mengapa faktor sejarah dan ideologi dapat
mempengaruhi pemerintahan satu negara terhadap negara
lain dan berikan contohnya !

10.Berikan sekurang-kurangnya 3 (tiga) kelebihan dan
kelemahan dalam penerapan sistem presidensial menurut
pengamatan anda !

TUGAS DAN DISKUSI

1. Diskusikan dengan teman-temanmu tentang topik-topik berikut
ini !
a. Penerapan sistem pemerintahan parlementer di di Indonesia
tahun 1950 – 1959.

b. Perbedaan penerapan sistem presidensial masa orde lama,
orde baru dan era reformasi.

c. Tantangan penerapan demokratisasi di negara monarki
palementer.

d. Pengaruh ideologi liberal dan komunis terhadap sistem
pemerintahan di Asia pasca perang dunia II.

2. Carilah referensi lain baik dari buku, koran, buletin, majalah,
internet dan sebagainya yang berhubungan dengan penerapan
sistem presidensial di Indonesia pasca amandemen UUD 1945.

INQUIRI

Isilah titik-titik pada kolom berikut ini untuk menganalisis pengaruh pene-
rapan sistem pemerintahan presidensial di Indonesia pasca amandemen
UUD 1945 terhadap bidang-bidang lain !

No Bidang Dampak Positif Dampak Negatif

1. Politik ............................................ ..........................................
............................................ ..........................................

2. Ekonomi ........................................... ..........................................
........................................... ..........................................

3. Sosial dan ........................................... ..........................................
Budaya ........................................... ..........................................

4. Hukum ........................................... ..........................................
........................................... ..........................................

5. Pertahan ........................................... ..........................................
dan
Kemanan ........................................... ..........................................

Berdasarkan wacana tersebut di atas, berikan pendapat,
tanggapan atau analisa anda !

1. Bagaimana tanggapan anda sehubungan informasi yang
disampaikan oleh Sekjen Depag Faisal Ismail dan Kepala Pusat
Kerukunan Umat Beragama Abdul Fatah ?

2. Menurut anda apa segi positif & negatif pluralisme di Indonesia ?

3. Carilah perbandingan di negara Thailand, India, Mesir atau Roma
sekitar kerukuan antar umat bergama yang ada di negara-negara
tersebut !

4. Bagaimana perasaan anda, sehubungan dengan pengakuan dari
negara-negara lain tentang kerukunan umat beragama di
Indonesia akan dijadikan model ?

5. Menurut pendapat anda, adakah hubungan kerukunan umat
beragama di Indonesia dengan falsafah hidup Pancasila yang
diyakini oleh bangsa Indonesia ?

Lanjutan ……………….

6. Bagaimana upaya-upaya nyata yang dapat kita lakukan agar
kerukunan antar umat beragama di Indonesia tetap terpelihara
dengan baik ?

7. Bila penyelenggaraan negara di Indonesia menunjukkan
perilaku konstitusional, bagaimana dampaknya terhadap :
a. Kerukunan hidup antar umat beragama !
b. Pancasila sebagai sumber nilai kehidupan bermasyarakat,
berbangsa dan bernegara !
c. Pancasila sebagai paradigma pembangunan !