BAHAN AJAR PPKN SMA Hak dan kewajiban warga negara

BAHAN AJAR PENDIDIKAN
PANCASILA & KEWARGANEGARAAN
(PPKN) SMA KELAS XII SEMESTER
GANJIL

BERBASIS TPACK DAN KARAKTER

OLEH:
Dra. Umi Chotimah, M. Pd., Ph. D

Drs. Emil Faisal, M. Si
Kurnisar, S. Pd., MH

Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan (PPKn) SMA/MA Kelas XII Semester Ganjil | 1

KATA PENGANTAR

Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan (PPKn) SMA/MA Kelas XII Semester Ganjil | 2

DAFTAR ISI

BAB 1 KASUS KASUS PELANGGARAN HAK DAN
PENGINGKARAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA

A.Hakikat Makna Hak dan Kewajiban Warga Negara
1. Pengertian Hak Warga Negara ...................................................
2. Pengertian Kewajiban Warga Negara .........................................
3. Hubungan Antara Negara dan Warga Negara ............................
4. Keseimbangan Hak dan Kewajiban Warga Negara ....................

B.Substansi Hak dan Kewajiban Warga Negara Dalam
Pancasila

C.Kasus Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban
Warga Negara
1. Faktor-Faktor Penyebab Terjadi Pelanggaran Hak dan
Pengingkaran Kewajiban Warga Negara ....................................
2. Kasus Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban Warga
Negara ........................................................................................

D.UPAYA PENANGANAN KASUS PELANGGARAN HAK DAN
PENGINGKARAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA
1. Upaya yang Dapat Dilakukan Warga Negara dalam Penangan
Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban .........................
2. Upaya yang Dapat Dilakukan Pemerintah dalam Penanganan
Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban .........................

Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan (PPKn) SMA/MA Kelas XII Semester Ganjil | 3

PETA KONSEP A.Hakikat Makna
Hak dan Kewajiban
Kasus-Kasus Warga Negara
Pelanggaran Hak
Dan Pengingkaran C.Substansi Hak dan
Kewajiban Warga Kewajiban Warga
Negara Negara Dalam
Pancasila

B.Kasus Pelanggaran
Hak dan
Pengingkaran
Kewajiban Warga
Negara

D.Upaya Penanganan
Kasus Pelanggaran
Hak Dan
Pengingkaran
Kewajiban Warga
Negara

Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan (PPKn) SMA/MA Kelas XII Semester Ganjil | 4

BAB 1 KASUS-KASUS PELANGGARAN HAK DAN

PBENGINGKARAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA

KOMPETENSI DASAR (KD)

3.1 : Menganalisis nilai-nilai Pancasila terkait dengan kasus-kasus
pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga Negara
dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

4.1 : Menyaji hasil analisis nilai-nilai Pancasila terkait dengan kasus
kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga
Negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI (IPK)

1. Mengidentifikasi nilai nilai Pancasila yang berkaitan dengan HAM.
2. Mengidentifikasi hakikat makna hak dan kewajiban warga negara.
3. Mengidentifikasi Substansi hak dan kewajiban warga negara dalam

UUD NRI Tahun 1945 yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia.
4. Menjelaskan hubungan keseimbangan antara hak dan kewajiban

warga negara dalam Substansi Pancasila dan UUD NRI tahun 1945.
5. Mencontohkan kasus pelanggaran hak dan kasus pengingkaran

kewajiban warga negara dalam kehidupan berbangsa dan
bernegara.
6. Mengklasifikasi kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban
warga negara diberbagai lingkungan kehidupan.
7. Menganalisis nilai-nilai Pancasila terkait dengan kasus-kasus
pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga Negara dalam
kehidupan berbangsa dan bernegara.
8. Menyimpulkan upaya yang dapat dilakukan warga negara dalam
penangan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga
negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

A.HAKIKAT MAKNA HAK DAN KEWAJIBAN WARGA

NEGARA

Tuhan Yang Maha Esa telah memberikan manusia kemampuan
berupa akal, perasaan dan indra agar bisa membedakan yang benar
dan salah, baik dan buruk, indah dan jelek. Kemampuan-kemampuan

Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan (PPKn) SMA/MA Kelas XII Semester Ganjil | 5

itu membimbing manusia dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat,
berbangsa, dan bernegara. Kemampuan-kemampuan tersebut juga
menjadikan manusia menjadi makhluk yang memiliki kebebasan untuk
menentukan pilihan tindakannya. Namun, sebagai seorang warga
negara maka setiap orang harus taat pada peraturan yang berlaku di
negara tempat ia tinggal. Oleh karena itu dalam kehidupan sebagai
warga negara dikenal dengan adanya hak dan kewajiban warga negara.

1. Pengertian Hak Warga Negara

Hak warga negara memiliki dua unsur yaitu hak dan warga
negara. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), hak
diartikan sebagai kepunyaan. Artinya secara umum yaitu hak adalah apa
yang harus ada dan menjadi miliki seseorang sepenuhnya, namun dalam
penggunaannya tergantung pada diri setiap individu. Sedangkan warga
negara dalam Undang-Undang No. 12 tahun 2006 pasal 1ayat 1
menyatakan bahwa warga negara adalah warga suatu negara yang
ditetapkan berdasarkan peraturan perundang undangan.

Siapa yang disebut sebagai Sebelum lebih dalam
warga negara itu? mempelajari hakikat dari makna hak
dan kewajiban warga negara maka
Warga negara menurut Undang- kita perlu mengetahui apa yang
Undang Dasar Negara Republik dimaksud dengan warga negara. Ada
Indonesia tahun 1945 Pasal 26 yaitu: beberapa hal yang perlu diperhatikan
1. Yang menjadi warga negara ialah dalam penentuan yang dimaksud
dengan warga negara dalam
orang-orang bangsa Indonesia asli ketentuan yang berlaku yaitu:
dan orang-orang bangsa lain yang
disahkan oleh Undang-Undang. a) Rakyat, merupakan semua orang
2. Penduduk ialah warga negara yang bertempat tinggal di dalam
Indonesia dan orang asing yang wilayah kekuasaan negara dan
bertempat tinggal di Indonesia. tunduk pada kekuasaan negara
3. Hal-hal mengenai warga negara dan itu.
penduduk diatur dengan Undang-
Undang.

Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan (PPKn) SMA/MA Kelas XII Semester Ganjil | 6

b) Penduduk adalah mereka yang telah memenuhi syarat-syarat
tertentu yang ditetapkan oleh peraturan negara yang
diperkenankan bertempat tinggal pokok dala wilayah negara itu.

Sedangkan penduduk juga dapat terbagi menjadi 2 yaitu:

1. Penduduk warga negara disebut sebagai warga negara.

2. Penduduk bukan warga negara disebut warga negara asing.
(Kansil, 2008).

Sedangkan warga negara Indonesia menurut isi poko UU No. 12
tahun 2006 memiliki arti setiap orang yang berdasarkan peraturan
perundang-undangan dan atau berdasarkan perjanjian Pemerintag
Republik Indonesia dengan negara lain sebelum UU ini berlaku sudah
menjadi warga negara Indonesia.

Menurut Choilisin dalam Fitri dkk (2018), hak warga negara
dengan negara pada umumnya saling memiliki peranan/tugas satu sama
lain. Tugas tersebut berupa penjaminan status kewarganegaraan. Hak
merupakan kebutuhan untuk menerima atau mendapatkan sesuatu yang
memang menjadi hak sebagai warga negara. Oleh karena itu hak dan
kewajiban warga negara memiliki hubungan yang tidak bisa dipisahkan
dan dalam pelaksanaannya harus seiring sejalan. Mengapa demikian?,
dikarenakan jika salah satu saja yang dilaksanakan maka tidak adanya
keseimbangan antara hak dan kewajiban. Jika hal tersebut berlangsung
lama, maka akan terjadinya gejala sosial dan kesenjangan sosial yang
berkepanjangan.

2. Pengertian Kewajiban Warga Negara
Kewajiban warga negara merupakan hal yang harus dijalankan

oleh warga negara jika ingin hak-haknya terpenuhi oleh negara. Ada
pepatah mengatakan dimana ada hak disitu ada kewajiban. Oleh karena
itu agar lebih paham mengenai arti keduanya maka kita akan membahas
apa itu kewajiban?

Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan (PPKn) SMA/MA Kelas XII Semester Ganjil | 7

Kewajiban dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah hal
yang diwajibkan, dilaksanakan, dan merupakan hal yang menjadi
keharusan untuk dijalankan oleh setiap individu. Oleh karena itu
kewajiban merupakan hal yang utama yang menjadi keharusan untuk
dilaksanakan agar terjadinya keseimbangan antara hak dan kewajiban.
Lalu, apa yang dimaksud dengan kewajiban warga negara?

Kewajiban warga negara dapat diartikan yaitu suatu kewajiban
yang dimiliki seseorang sebagai warga negara yang harus dan tidak
boleh tidak dilaksanakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
sesuai dengan peraturan yang mengaturnya. (Foster, 2019).

Menurut Widodo (2015), Kewajiban warga negara adalah
sesuatu dilakukan dengan penuh tanggung jawab yang harus dilakukan
sebagai esensi dan peran menjadi seorang warga negara yang baik.
Adapun contoh dari kewajiban warga negara antara lain sebagai berikut:

Sumber : 1). Kewajiban bela negara seperti yang
www.jagoakuntansi.com tertuang dalam pasal 30 ayat 1 UUD
NRI tahun 1945;

2). Kewajiban membayar pajak;
3). Kewajiban menaati hukum yang

berlaku, pasal 27 ayat 3 UUD NRI tahun
1945.

3. Hubungan Negara dan Warga Negara

Hubungan antara negara dan warga negara telah diatur dalam
konstitusi/hukum tertinggi negara yaitu Undang-Undang Dasar RI tahun
1945. Yang mana negara memiliki kewajiban dalam hal memenuhi hak-hak
warga negaranya. Namun dalam hal pemenuhan hak-hak warga negara
tersebut tidak akan dapat terlaksana dengan baik apabila tanpa dukungan
berupa pelaksanaan kewajiban dari warga negaranya. Contohnya yaitu,

Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan (PPKn) SMA/MA Kelas XII Semester Ganjil | 8

warga negara diwajibkan untuk membayar pajak. Dengan dilaksanakannya
kewajiban tersebut negara juga harus memenuhi hak warga negaranya
berupa penjaminan keamanan dan ketertiban, menjamin penyaluran
aspirasi warga negara dengan penyediaan fasilitas publik yang dapat
dimanfaatkan untuk kepentingan umum dan orang banyak.

Sehingga hubungan yang timbul antara negara dan warga
negaranya dapat seimbang (equal) dan telaksananya pemerintahan yang
dijalankan secara demokratis. Hak Asasi Manusia merupakan hal yang tak
terpisahkan dari hubungan keduanya baik itu antara negara dan warga
negara maupun hubungan warga negara dan warga negara itu sendiri. Hal
tersebut berguna dalam hal menjalankan keseimbangan antara
pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban warga negara.

Berikut ini adalah beberapa hak dan kewajiban negara terhadap hak-
hak dasar warga negara yang telah diatur di dalam UUD 1945 yaitu sebagai
berikut:

a) Wujud Hubungan Warga Negara dengan Negara Wujud
hubungan warga negara dan negara pada umumnya berupa
peranan (role).

b) Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia Hak kewajiban
warga negara Indonesia tercantum dalam pasal 27 sampai
dengan pasal 34 UUD 1945. (Lubis, dkk, 2014).

4. Keseimbangan Antara Hak dan Kewajiban Warga
Negara
Dalam hal untuk mencapai keseimbangan antara hak dan

kewajiban warga negara, maka kita harus memposisikan diri kita sebagai
warga negara. Hal tersebut dimaksudkan agar warga negara harus
paham yang mana hak dan yang mana kewajiban yang harus ia
jalankan. Begitupun dengan pejabat dalam pemerintahan yang dalam
hal ini merupakan representatif dari negara harus mengetahui hak dan

Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan (PPKn) SMA/MA Kelas XII Semester Ganjil | 9

kewajiban serta kewenangan yang dimilikinya sesuai dengan aturan
hukum yang berlaku dan telah ditetapkan.

Gambar 1.1
(Sumber : www.ayoksinau.com )
Dalam rangka penjaminan hak dan pelaksanaan kewajiban warga
negara juga dicantumkan yang namanya hak asasi manusia. Ketentuan
mengenai hak asasi manusia merupakan bagian dalam menyukseskan
keseimbangan antara hak dan kewajiban warga negara. Oleh karena
itu kebebasan yang dimiliki oleh manusia maka muncul konsep tentang
toleransi dan tanggung jawab. kebebasan yang bertanggung jawab itu
juga merupakan bagian dari hak asasi manusia yang secara kodrati
merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Pengingkaran akan
kebebasan berarti pengingkaran pada martabat manusia. oleh karena
itu, semua orang termasuk negara, pemerintah dan organisasi wajib
kiranya mengakui hak asasi manusia (HAM). Hak asasi bisa menjadi titik
tolak dan tujuan dan penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat,
berbangsa dan bernegara.
Cakupan antara hak warga negara dan hak asasi manusia yaitu
hak sebagai warga negara memiliki peranan yang lebih besar. Hal
tersebut dikarenakan semua hak asasi manusia yang tercantum dalam

Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan (PPKn) SMA/MA Kelas XII Semester Ganjil | 10

UUD juga merupakan bagian dari hak sebagai warga negara.
Sedangkan hak asasi sendiri memiliki arti sebagai hak yang dimiliki
manusia sejak ia dilahirkan yang merupakan anugerah dari Tuhan Yang
Maha Esa (YME).

B.SUBSTANSI HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA
DALAM PANCASILA
Pancasila merupakan ideologi yang mengedepankan nilai-nilai

kemanusiaan. Pancasila sangat menghormati hak dan kewajiban setiap
warga negara. Bagaimana Pancasila mengatur hak dan kewajiban setiap
warga negara? Pancasila menjamin hak asasi manusia melalui nilai-nilai
yang terkandung di dalamnya. Nilai-nilai Pancasila dapat dikategorikan
menjadi tiga, yaitu nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis. Ketiga
nilai tersebut secara langsung ataupun tidak langsung mengatur hak dan
kewajiban warga negara sebagaimana dipaparkan berikut ini.

Hak dan Kewajiban Warga Negara dalam Nilai Dasar Sila-Sila
Pancasila Nilai dasar berkaitan dengan hakikat kelima sila Pancasila,
yaitu: nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai
kerakyatan, dan nilai keadilan. Nilai-nilai dasar tersebut bersifat
universal, sehingga di dalamnya terkandung cita-cita, tujuan, serta nilai-
nilai yang baik dan benar. Selain itu, nilai ini bersifat tetap dan melekat
pada kelangsungan hidup negara. Hubungan antara hak dan kewajiban
warga negara dengan Pancasila dapat dijabarkan secara singkat
sebagai berikut.

a. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa menjamin hak warga negara untuk
bebas memeluk agama sesuai dengan kepercayaannya serta
melaksanakan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya masing-
masing. Sila pertama ini juga menggariskan beberapa kewajiban
warga negara untuk:

Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan (PPKn) SMA/MA Kelas XII Semester Ganjil | 11

1) membina kerja sama dan tolong-menolong dengan pemeluk
agama lain sesuai dengan situasi dan kondisi di lingkungan
masing-masing;

2) mengembangkan toleransi antar umat beragama menuju
terwujudnya kehidupan yang serasi, selaras, dan seimbang;
serta

3) tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang
lain.

b. Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab menempatkan hak setiap
warga negara pada kedudukan yang sama dalam hukum serta
memiliki hak-hak yang sama untuk mendapat jaminan dan
perlindungan hukum. Adapun kewajiban warga negara yang
tersirat dalam sila kedua ini di antaranya kewajiban untuk:
1) memperlakukan orang lain sesuai harkat dan martabatnya
sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa;
2) mengakui persamaan derajat, hak, dan kewajiban setiap
manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama,
jenis kelamin, dan sebagainya;
3) mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia,
tenggang rasa, dan tidak semena-mena kepada orang lain; serta
4) melakukan berbagai kegiatan kemanusiaan.

c. Sila Persatuan Indonesia menjamin hak-hak setiap warga negara
dalam keberagaman yang terjadi kepada masyarakat Indonesia
seperti hak mengembangkan budaya daerah untuk memperkaya
budaya nasional. Sila ketiga mengamanatkan kewajiban setiap
warga negara untuk:
1) menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas
kepentingan pribadi atau golongan;

Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan (PPKn) SMA/MA Kelas XII Semester Ganjil | 12

2) sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan
negara;

3) mencintai tanah air dan bangsa Indonesia;
4) mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka

Tunggal Ika; serta
5) memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa.

d. Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam
Permusyawaratan /Perwakilan dicerminkan dalam kehidupan
pemerintahan, bernegara, dan bermasyarakat yang demokratis. Sila
keempat menjamin partisipasi politik warga negara yang diwujudkan
dalam bentuk kebebasan berpendapat dan berorganisasi serta hak
berpartisipasi dalam pemilihan umum. Sila keempat
mengamanatkan setiap warga negara untuk:
1) mengutamakan musyawarah mufakat dalam setiap pengambilan
keputusan;
2) tidak memaksakan kehendak kepada orang lain; dan
3) memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil rakyat yang telah
terpilih untuk melaksanakan musyawarah dan menjalankan tugas
sebaik-baiknya.

e. Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia mengakui hak
milik perorangan dan dilindungi pemanfaatannya oleh negara serta
memberi kesempatan sebesar-besarnya kepada masyarakat. Sila
kelima mengamanatkan setiap warga negara untuk:
1) mengembangkan sikap gotong royong dan kekeluargaan dengan
masyarakat di lingkungan sekitar;
2) tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum;
dan
3) suka bekerja keras.

Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan (PPKn) SMA/MA Kelas XII Semester Ganjil | 13

Perhatikan tabel berikut ini agar kita mampu memahami
hubungan yang lebih rinci antara penjaminan hak dan pelaksanaan
kewajiban warga negara!

Sila Pancasila Hak Warga Kewajiban Warga

Negara Negara

Memeluk agama Mengembangkan sikap

sesuai dengan toleransi serta tidak

kepercayaan yang memaksakan kepercayaan

dianutnya. pada orang lain.

Memiliki kedudukan Memperlakukan orang lain

yang sama di depan sesuai dengan harkat dan

hukum, dan mendapat martabat kemanusiaan.

jaminan dan

perlindungan hukum.

Menjamin adanya Mengedepankan

keberagaman di kepentingan berbangsa dan

masyarakat bernegara, dan memiliki

Indonesia. sikap nasionalisme, jiwa

patriotisme dan menjunjung

tinggi persatuan dan

kesatuan bangsa.

Menjamin partisipasi Tidak memaksakan

politik yang kehendak, serta

diwujudkan melalui mengutamakan

kebebasan musyawarah untuk

berpendapat, dan mencapai mufakat.

terselenggaranya

pemilu yang

demokratis

Negara mengakui Tidak melakukan perbuatan

hak milik perorangan yang merugikan

dan melindungi kepentingan umum dan

pemanfaatannya. menjunjung tinggi nilai

keadilan sosial.

Tabel 1.1 Hubungan antara hak dan kewajiban warga negara dalam

sila-sila Pancasila

Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan (PPKn) SMA/MA Kelas XII Semester Ganjil | 14

Hak dan kewajiban warga negara sangatlah luas dan mencakup
segala bidang kehidupan seperti pemerintahan, keagamaan,
pendidikan, sosial masyarakat, pertahanan dan keamanan, serta bidang
ekonomi. Adapun yang menjadi hak dan kewajiban negara, dan hak dan
kewajiban negara yaitu;

a) Hak Negara

1. Hak negara untuk ditaati dalam hukum dan pemerintahan.

2. Hak negara mendapatkan pembelaan dari warga negaranya.

3. Hak negara untuk menguasai bumi, air, dan kekayaan untuk
diperuntukkan bagi kepentingan rakyat.

b) Kewajiban Negara

3. melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum,
Mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan
ketertiban dunia ( pembukaan UUD 1945, alinea IV).

4. perlindungan, pemajuan, penegakan, Dan pemenuhan hak asasi
manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah
(pasal 28 I, ayat 4)

5. Menjamin kemerdekaan tiap tiap penduduk untuk memeluk
agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama
dan kepercayaannya itu (pasal 29 ayat 2).

6. Untuk pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui
sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara
Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia, sebagai
kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung (pasal
30 ayat 2).

7. Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan
Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas
mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan
kedaulatan negara (pasal 30 ayat 2).

Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan (PPKn) SMA/MA Kelas XII Semester Ganjil | 15

8. Kepolisian Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga
keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi,
mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum
(pasal 30, ayat 4).

9. Membiyai pendidikan dasar (pasal 31, ayat 2)
10. Mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan

nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta
akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa
(pasal 31 ayat 3).
11. Memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang kurangnya dua
puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta
dari anggaran pendapatan belanja daerah untuk memenuhi
kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional (pasal 31, ayat
4)
12. Memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung
tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk memajukan
peradaban serta kesejahteraan umat manusia (pasal 31, ayat 5)
13. Memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban
dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dan memelihara
dan mengembangkan nilai-nilai budayanya (pasal 32 ayat 1)
14. Menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan
budaya nasional (pasal 32, ayat 2)
15. Mempergunakan bumi dan air dan kekayaan alam untuk sebesar
besarnya kemakmuran rakyat (pasal 32, ayat 3)
16. Memilihara fakir miskin dan anak-anak yang terlantar (pasal 34,
ayat 1)
17. Mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan
memperdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu
sesuai dengan martabat kemanusiaan (pasal 34, ayat 2)

Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan (PPKn) SMA/MA Kelas XII Semester Ganjil | 16

18. Bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan
kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak (pasal 34,
ayat 3).

c) Hak Warga Negara
1. Mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak (pasal 27

ayat 2)
2. Berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan

dan tulisan (pasal 28)
3. Membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui

perkawinan yang sah (pasal 28 B ayat 2)
4. Hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang

serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi
(pasal 28 B ayat 2)
5. Mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya,
mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat IPTEK, seni
dan budaya (pasal 28 C ayat 1)
6. Memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara
kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.
(pasal 28 C ayat 2)
7. Pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang
adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. (pasal 28D
ayat 1)
8. Bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan
layak dalam hubungan kerja (pasal 28 D ayat 2)
9. Memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan (pasal
28D ayat 3)
10. Memiliki status kewarganegaraan (pasal 28D ayat 3)
11. Memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih
pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih

Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan (PPKn) SMA/MA Kelas XII Semester Ganjil | 17

kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan
meninggalkannya, serta berhak kembali (pasal 28E ayat 1)
12. Kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap
sesuai dengan hati nuraninya (pasal 28E ayat 2)
13. Kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat
(pasal 28E ayat 2)
14. Berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk
mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak
mencari memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan
menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis
salura yang tersedia. (pasal 28F)
15. Perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan
harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa
aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat
atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi (pasal 28G
ayat 1)
16. Bebas dari penyiksaan atau perlakuan merendahkan derajat
martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari
negara lain (pasal 28G ayat 2)
17. Hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan
mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak
memperoleh layanan kesehatan (pasal 28H ayat 1)
18. Mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk
memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna
mencapai persamaan dan keadilan (pasal 28H ayat 2)
19. Jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya
secara utuh sebagai manusia yang bermartabat (pasal 28H ayat
3)
20. Mempunyai hak miliki atas pribadi dan hak milik tersebut tidak
boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun (pasal
28H ayat 4)

Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan (PPKn) SMA/MA Kelas XII Semester Ganjil | 18

21. Hidup, tidak disiksa, kemerdekaan pikiran dan hati nurani,
beragama, tidak diperbudak, diakui sebagai pribadi di hadapan
hukum, tidak dituntut atas hukum yang berlaku surut (pasal 28I
ayat 1)

22. Bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar
apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap
perlakuan yang bersifat dikriminatif itu (pasal 28I ayat 2)

23. Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati
selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban (pasal 28I
ayat 3)

24. Ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara (pasal
30 ayat 1)

25. Mendapatkan pendidikan (pasal 31 ayat 1)

d) Kewajiban Warga Negara
1. Menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada

kecualinya (pasal 27 ayat 1)
2. Menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib

kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (pasal 28J
ayat 1)
3. Tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-
Undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin
pengakuan serta pernghormatan atas hak dan kebebasan orang
lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan
pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban
umum dalam suatu masyarakat demokratis (pasal 28J ayat 2)
4. Ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara (pasal
30 ayat 1)
5. Untuk mempertahankan pertahanan dan keamanan negara
melaksanakan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta
(pasal 30 ayat 2)

Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan (PPKn) SMA/MA Kelas XII Semester Ganjil | 19

6. Mengikuti pendidikan dasar (pasal 31 ayat 2).

Gambar 1.2 patuh terhadap aturan yang berlaku
(Sumber : www.geotimes.id )

Pengaturan HAM dan kewajiban asasi manusia secara
bersamaan dalam hukum positif bertujuan untuk menjaga
keseimbangan antara keduanya. Individu memang memiliki hak-hak
yang fundamental sebagai hak-hak azasinya tetapi iapun dituntutuntuk
dapat menghargai, menghormati dan menjunjung tinggi hakazasi
individu yang lain. Hal itu berarti dalam menjalankan hak asasinya
setiap individu tidak dapat mengabaikan apalagi melanggarhak asasi
individu lain.

Selain itu kitapun masih menemukan hak-hak warga negara
yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain :

a. Hak perorangan atau kelompok untuk menyampaikan
pendapatsebagai perwujudan hak berdemokrasi (pasal 2 ayat
I Undang-Undang nomor 9 tahun 1998).

b. Hak untuk memilih wakilnya di MPR, DPR/DPRD;
c. Hak untuk dipilih sebagai wakil di MPR maupun DPR/DPRD;

Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan (PPKn) SMA/MA Kelas XII Semester Ganjil | 20

d. Hak untuk berusaha;
e. Hak untuk memperoleh perlakuan yang baik;
f. Hak untuk meperoleh bantuan hukum;
g. Hak memilih tempat tinggl;
h. Hak untuk mendapatkan kepastian hukum;
i. Hak untuk memperoleh pelayanan dari pemerintah;
j. Hak memanfaatkan sarana hukum;
k. Hak untuk memperoleh perlindungan dari ancaman kekerasan

danpenyiksaan;
Sebaliknya warga negara mempunyai berbagai kewajiban
sebagaimana tercantum dalam UUD 1945 antara lain :
1. Menjunjung hukum dan pemerintahan
2. Turut serta dalam upaya pembelaan negara
3. Ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara
Di samping itu warga negara mempunyai kewajiban lain yang
diaturdalam aturan perundang-undangan seperti :
1. Membayar pajak;
2. Menghargai warga negara;
3. Memenuhi panggilan aparat penegak hukum;
4. Memelihara kelestarian lingkungan;
5. Memelihara persatuan dan kesatuan bangsa;
6. Ikut memelihara fasilitas kepentingan umum;

Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan (PPKn) SMA/MA Kelas XII Semester Ganjil | 21

C.KASUS PELANGGARAN HAK DAN PENGINGKARAN
KEWAJIBAN WARGA NEGARA
Setiap peraturan yang dibuat tentunya bertujuan untuk

menciptakan kedamaian dan ketertiban bagi semua orang. Tentunya,
setiap peraturan itu harus dan menjadi kewajiban warga negaranya untuk
memenuhi tanggung jawab serta perannya sebagai warga bermasyarakat,
berbangsa, dan bernegara. Dalam hal ini bagi orang-orang yang menaati
dan melaksanakan peraturan yang dibuat tentu akan mendapatkan manfaat
bagi dirinya maupun terhadap orang banyak.

1. Faktor-Faktor Penyebab Terjadi Pelanggaran Hak dan
Pengingkaran Kewajiban Warga Negara

Faktor-faktor Terjadinya Kasus-kasus Pelanggaran Hak dan Pengingkaran
Kewajiban Warga Negara :

a) Sikap egois
b) Rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara
c) Sikap tidak toleran
d) Penyalahgunaan kekuasaan Ketidaktegasan aparat penegak

hukum Penyalahgunaan teknologi

2. Contoh Kasus-Kasus Pelanggaran Hak dan
Pengingkaran Kewajiban Warga Negara
1. Contoh-contoh Kasus-kasus Pelanggaran Hak dan Pengingkaran
Kewajiban Warga Negarabelum optimal dilakukan, contohnya
masih sering terjadi kasus salah tangkap, perbedaan perlakuan
oknum aparat penegak hukum terhadap para pelanggar hukum
yang sering terjadi dengan dasar kekayaan, jabatan, dan
sebagainya. Hal itu merupakan bukti bahwa pasal 27 ayat 1 UUD
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa

Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan (PPKn) SMA/MA Kelas XII Semester Ganjil | 22

"segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum
dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintah
itu dengan tidak ada kecualinya", belum sepenuh dilaksanakan.
Seperti yang pernah sering kita dengar Orang yang melakukan
tindak pidana bisa bebas karena faktor kekayaan untuk menyogok
oknum penegak hukum.
2. Contoh kasus pelanggaran hak warga negara yang kedua di era
globalisasi saat ini kemiskina dan angka penganguran di indonesia
masih cukup tinggi. padahal ada pasal 27 ayat 2 UUD Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi "tiap-tiap warga
negara berhak atas pekerjaan dan penhidupan yang layak bagi
kemanusiaan" belum sepenuhnya terlaksanakan juga.
3. Contoh kasus pelanggaran hak warga negara yang ketiga Sering
terjadi kasus pelanggaran hak manusia seperti pemerkosaan,
pembunuhan, penculikan, kekerasan rumah tangga, dan
sebagainya. Padahal hak asasi manusia sudah di jamin
keberadaanya oleh Pasal 28 A - 28 J UUD Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.
4. Contoh kasus pelanggaran hak warga negara selanjutnya seperti
masih terjadi tindakan kekerasan mengatas namakan agama,
misalnya penyerangan tempat peribadahan. Padahal pasal 29 ayat
2 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan
bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk
memeluk agamnya masing-masing dan beribadah menurut
agamanya dan kepercayaannya itu. e. Contoh kasus pelanggaran
hak warga negara di bidang pendidikan di indonesia angka putus
sekolah masih cukup tinggi kasus ini sering terjadi di desadesa
yang terpencil karena faktor biaya, mengidentifikasi belum
terlaksananya secara sepenuhnya amanat pasal 31 ayat 1 UUD
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi "Setiap
warga negara berhak mendapat pendidikan".

Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan (PPKn) SMA/MA Kelas XII Semester Ganjil | 23

5. Contoh kasus pelanggaran hak warga negara yang terakhir adalah
pelanggaran hak cipta, contohnys peredaran VCD/DVD bajakan,
perilaku plagiat (mencopy/mengyalin tanpa menyertakan sumber
yang jelas) dalam membuat sebuah karya, dan sebagainya.

Contoh-contoh yang diuraikan diatas membuktikan bahwa tidak
terpenuhinya hak warga negara karena adanya kelalaian atau
pengingkaran dalam pemenuhan kewajiban sebagaimana yang
dipersyaratkan dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan
ketentuan perundang-undangan lainnya. Hal tersebut jika tidak segara
diatasimaka dapat menganggu kelancaran proses pembangunan yang
sedang dilaksanakan untuk negara kita supaya menjadi negara yang maju,
makmur, dan sentosa. Dalam masyarakat sering terjadi pengingkaran
kewajiban sebagai warga negara seperti contoh berikut ini:

a. Melakukan pelanggaran hukum.
b. Pengingkaran kewajiban untuk membela negara dalam bentuk

terlibat tawuran dan merusak fasilitas umum.
c. Pengingkaran kewajiban menghormati hak asasi manusia orang

lain dengan melakukan bullying, penipuan, pemerkosaan,
pembunuhan, perampokan, dan lain-lain.
d. Pengingkaran kewajiban untuk ikut serta dalam usaha pertahanan
dan keamanan negara dengan tidak membayar pajak pada
waktunya atau bahkan tidak membayar pajak, tidak mengikuti
aturan sekolah, melakukan aksi terorisme, melakukan kekerasan
berbau SARA, merusak lingkungan, korupsi, dan lain-lain.
e. Pengingkaran kewajiban untuk mengikuti pendidikan dasar antara
lain tindakan membolos sekolah, drop out, malas sekolah, dan lain-
lain.

Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan (PPKn) SMA/MA Kelas XII Semester Ganjil | 24

D.UPAYA PENANGANAN KASUS PELANGGARAN HAK DAN
PENGINGKARAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA

3. Upaya yang Dapat Dilakukan Warga Negara dalam
Penangan Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban.

4. Upaya yang Dapat Dilakukan Pemerintah dalam
Penanganan Pelanggaran Hak dan Pengingkaran
Kewajiban.

Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan (PPKn) SMA/MA Kelas XII Semester Ganjil | 25

DAFTAR PUSTAKA
Ubaedillah. (2015). Pancasila, Demokrasi, dan Pencegahan Korupsi.

Jakarta: Prenamedia Group.
Fitri, Ria, dkk. (2018). Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

(PPKn) Bermuatan General Education. Banda Aceh: Syiah Kuala
University Press.
Foster, Bob, dan Joko Sutrisno. (2019). Taktis Belajar Pendidikan
Pancasila dan Kewarganegaraan Untuk SMA/MA. Bandung:
Penerbit Duta.
Kansil dan Christine S.T. Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang
Indonesia. Jakarta : Sinar Grafika, 2008.
Lubis, Yuswana, Mohammad Sodel. 2006. Pendidikan Pancasila dan
Kewarganegaraan. Jakarta: Grasindo
Rahmanaluddin, Tomaili. (2019). Pendidikan Pancasila dan
Kewarganegaraan. Yogyakarta: CV Budi Utama.
Widodo, Wahyu, Budi Anwari, dan Maryanto. (2015). Pendidikan
Kewarganegaraan. Yogyakarta: CV. Andi Offset.

Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan (PPKn) SMA/MA Kelas XII Semester Ganjil | 26