BAHAN AJAR PPKN SMA Hak dan kewajiban warga negara

BAHAN AJAR PENDIDIKAN PANCASILA
& KEWARGANEGARAAN (PPKN) SMA
KELAS XII SEMESTER GANJIL

BERBASIS TPACK DAN KARAKTER

OLEH:
Dra. Umi Chotimah, M. Pd., Ph. D

Drs. Emil Faisal, M. Si
Kurnisar, S. Pd., MH

Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan (PPKn) SMA/MA Kelas XII Semester Ganjil | 1

KATA PENGANTAR

Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan (PPKn) SMA/MA Kelas XII Semester Ganjil | 2

DAFTAR ISI

BAB 1 KASUS KASUS PELANGGARAN HAK DAN PENGINGKARAN
KEWAJIBAN WARGA NEGARA

A. Hakikat Makna Hak dan Kewajiban Warga Negara
1. Pengertian Hak Warga Negara...........................................................
2. Pengertian Kewajiban Warga Negara ................................................
3. Hubungan Antara Negara dan Warga Negara ...................................
4. Keseimbangan Hak dan Kewajiban Warga Negara...........................

B. Substansi Hak dan Kewajiban Warga Negara Dalam Pancasila
1.

C. Kasus Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban Warga Negara
D.

Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan (PPKn) SMA/MA Kelas XII Semester Ganjil | 3

PETA KONSEP

Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan (PPKn) SMA/MA Kelas XII Semester Ganjil | 4

BAB 1 KASUS-KASUS PELANGGARAN HAK DAN PENGINGKARAN
KBEWAJIBAN WARGA NEGARA

KOMPETENSI DASAR (KD)
3.1 : Menganalisis nilai-nilai Pancasila terkait dengan kasus-kasus

pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga Negara dalam
kehidupan berbangsa dan bernegara.
INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI (IPK)
1. Mengidentifikasi nilai nilai Pancasila yang berkaitan dengan HAM.
2. Mengidentifikasi hakikat makna hak dan kewajiban warga negara.
3. Mengidentifikasi Substansi hak dan kewajiban warga negara dalam UUD
NRI Tahun 1945 yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia.
4. Menjelaskan hubungan keseimbangan antara hak dan kewajiban warga
negara dalam Substansi Pancasila dan UUD NRI tahun 1945.
5. Mencontohkan kasus pelanggaran hak dan kasus pengingkaran kewajiban
warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
6. Mengklasifikasi kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga
negara diberbagai lingkungan kehidupan.
7. Menganalisis nilai-nilai Pancasila terkait dengan kasus-kasus pelanggaran
hak dan pengingkaran kewajiban warga Negara dalam kehidupan berbangsa
dan bernegara.
8. Menyimpulkan upaya yang dapat dilakukan warga negara dalam penangan
pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dalam
kehidupan berbangsa dan bernegara.

A. HAKIKAT MAKNA HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA

Tuhan Yang Maha Esa telah memberikan manusia kemampuan berupa
akal, perasaan dan indra agar bisa membedakan yang benar dan salah, baik dan
buruk, indah dan jelek. Kemampuan-kemampuan itu membimbing manusia
dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Kemampuan-kemampuan tersebut juga menjadikan manusia menjadi makhluk
yang memiliki kebebasan untuk menentukan pilihan tindakannya. Namun,
sebagai seorang warga negara maka setiap orang harus taat pada peraturan yang
berlaku di negara tempat ia tinggal. Oleh karena itu dalam kehidupan sebagai
warga negara dikenal dengan adanya hak dan kewajiban warga negara.

Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan (PPKn) SMA/MA Kelas XII Semester Ganjil | 5

1. Pengertian Hak Warga Negara

Hak warga negara memiliki dua unsur yaitu hak dan warga negara.
Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), hak diartikan sebagai
kepunyaan. Artinya secara umum yaitu hak adalah apa yang harus ada dan
menjadi miliki seseorang sepenuhnya, namun dalam penggunaannya tergantung
pada diri setiap individu. Sedangkan warga negara dalam Undang-Undang No.
12 tahun 2006 pasal 1ayat 1 menyatakan bahwa warga negara adalah warga
suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang undangan.

Sebelum lebih jauh mempelajari hakikat dari hak dan kewajiban warga
negara maka kita perlu mengetahui apa yang dimaksud dengan warga negara.
Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penentuan yang dimaksud
dengan warga negara dalam ketentuan yang berlaku yaitu:

a) Rakyat, merupakan semua orang yang bertempat tinggal di dalam
wilayah kekuasaan negara dan tunduk pada kekuasaan negara itu.

b) Penduduk adalah mereka yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu
yang ditetapkan oleh peraturan negara yang diperkenankan bertempat
tinggal pokok dala wilayah negara itu. Sedangkan penduduk juga dapat
terbagi menjadi 2 yaitu:

1. Penduduk warga negara disebut sebagai warga negara.

2. Penduduk bukan warga negara disebut warga negara asing. (Kansil,
2008).

Sedangkan warga negara Indonesia menurut isi poko UU No. 12 tahun
2006 memiliki arti setiap orang yang berdasarkan peraturan perundang-
undangan dan atau berdasarkan perjanjian Pemerintag Republik Indonesia
dengan negara lain sebelum UU ini berlaku sudah menjadi warga negara
Indonesia.

Menurut Choilisin dalam Fitri dkk (2018), hak warga negara dengan
negara pada umumnya saling memiliki peranan/tugas satu sama lain. Tugas
tersebut berupa penjaminan status kewarganegaraan. Hak merupakan kebutuhan

Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan (PPKn) SMA/MA Kelas XII Semester Ganjil | 6

untuk menerima atau mendapatkan sesuatu yang memang menjadi hak sebagai
warga negara. Oleh karena itu hak dan kewajiban warga negara memiliki
hubungan yang tidak bisa dipisahkan dan dalam pelaksanaannya harus seiring
sejalan. Mengapa demikian?, dikarenakan jika salah satu saja yang dilaksanakan
maka tidak adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban. Jika hal tersebut
berlangsung lama, maka akan terjadinya gejala sosial dan kesenjangan sosial
yang berkepanjangan.

2. Pengertian Kewajiban Warga Negara
Kewajiban warga negara merupakan hal yang harus dijalankan oleh

warga negara jika ingin hak-haknya terpenuhi oleh negara. Ada pepatah
mengatakan dimana ada hak disitu ada kewajiban. Oleh karena itu agar lebih
paham mengenai arti keduanya maka kita akan membahas apa itu kewajiban?

Kewajiban dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah hal yang
diwajibkan, dilaksanakan, dan merupakan hal yang menjadi keharusan untuk
dijalankan oleh setiap individu. Oleh karena itu kewajiban merupakan hal yang
utama yang menjadi keharusan untuk dilaksanakan agar terjadinya
keseimbangan antara hak dan kewajiban. Lalu, apa yang dimaksud dengan
kewajiban warga negara?

Kewajiban warga negara dapat diartikan yaitu suatu kewajiban yang
dimiliki seseorang sebagai warga negara yang harus dan tidak boleh tidak
dilaksanakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dengan
peraturan yang mengaturnya. (Foster, 2019).

Menurut Widodo (2015), Kewajiban warga negara adalah sesuatu
dilakukan dengan penuh tanggung jawab yang harus dilakukan sebagai esensi
dan peran menjadi seorang warga negara yang baik. Adapun contoh dari
kewajiban warga negara antara lain sebagai berikut:

1). Kewajiban bela negara seperti yang tertuang dalam pasal 30 ayat 1
UUD NRI tahun 1945;

2). Kewajiban membayar pajak;

Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan (PPKn) SMA/MA Kelas XII Semester Ganjil | 7

3). Kewajiban menaati hukum yang berlaku, pasal 27 ayat 3 UUD NRI
tahun 1945.

3. Hubungan Negara dan Warga Negara
Hubungan antara negara dan warga negara telah diatur dalam

konstitusi/hukum tertinggi negara yaitu Undang-Undang Dasar RI tahun 1945.
Yang mana negara memiliki kewajiban dalam hal memenuhi hak-hak warga
negaranya. Namun dalam hal pemenuhan hak-hak warga negara tersebut tidak
akan dapat terlaksana dengan baik apabila tanpa dukungan berupa pelaksanaan
kewajiban dari warga negaranya. Contohnya yaitu, warga negara diwajibkan
untuk membayar pajak. Dengan dilaksanakannya kewajiban tersebut negara
juga harus memenuhi hak warga negaranya berupa penjaminan keamanan dan
ketertiban, menjamin penyaluran aspirasi warga negara dengan penyediaan
fasilitas publik yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan umum dan orang
banyak.

Sehingga hubungan yang timbul antara negara dan warga negaranya dapat
seimbang (equal) dan telaksananya pemerintahan yang dijalankan secara
demokratis. Hak Asasi Manusia merupakan hal yang tak terpisahkan dari hubungan
keduanya baik itu antara negara dan warga negara maupun hubungan warga negara
dan warga negara itu sendiri. Hal tersebut berguna dalam hal menjalankan
keseimbangan antara pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban warga negara.

4. Keseimbangan Antara Hak dan Kewajiban Warga Negara
Dalam hal untuk mencapai keseimbangan antara hak dan kewajiban

warga negara, maka kita harus memposisikan diri kita sebagai warga negara. Hal
tersebut dimaksudkan agar warga negara harus paham yang mana hak dan yang
mana kewajiban yang harus ia jalankan. Begitupun dengan pejabat dalam
pemerintahan yang dalam hal ini merupakan representatif dari negara harus
mengetahui hak dan kewajiban serta kewenangan yang dimilikinya sesuai
dengan aturan hukum yang berlaku dan telah ditetapkan.

Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan (PPKn) SMA/MA Kelas XII Semester Ganjil | 8

Gambar 1.1
(Sumber : www.ayoksinau.com )
Dalam rangka penjaminan hak dan pelaksanaan kewajiban warga negara
juga dicantumkan yang namanya hak asasi manusia. Ketentuan mengenai hak
asasi manusia merupakan bagian dalam menyukseskan keseimbangan antara hak
dan kewajiban warga negara. Oleh karena itu kebebasan yang dimiliki oleh
manusia maka muncul konsep tentang toleransi dan tanggung jawab. kebebasan
yang bertanggung jawab itu juga merupakan bagian dari hak asasi manusia yang
secara kodrati merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Pengingkaran
akan kebebasan berarti pengingkaran pada martabat manusia. oleh karena itu,
semua orang termasuk negara, pemerintah dan organisasi wajib kiranya
mengakui hak asasi manusia (HAM). Hak asasi bisa menjadi titik tolak dan
tujuan dan penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan
bernegara.
Cakupan antara hak warga negara dan hak asasi manusia yaitu hak
sebagai warga negara memiliki peranan yang lebih besar. Hal tersebut
dikarenakan semua hak asasi manusia yang tercantum dalam UUD juga
merupakan bagian dari hak sebagai warga negara. Sedangkan hak asasi sendiri
memiliki arti sebagai hak yang dimiliki manusia sejak ia dilahirkan yang
merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa (YME).

Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan (PPKn) SMA/MA Kelas XII Semester Ganjil | 9

B. SUBSTANSI HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA DALAM
PANCASILA
Pancasila merupakan ideologi yang mengedepankan nilai-nilai

kemanusiaan. Pancasila sangat menghormati hak dan kewajiban setiap warga
negara. Bagaimana Pancasila mengatur hak dan kewajiban setiap warga negara?
Pancasila menjamin hak asasi manusia melalui nilai-nilai yang terkandung di
dalamnya. Nilai-nilai Pancasila dapat dikategorikan menjadi tiga, yaitu nilai
dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis. Ketiga nilai tersebut secara langsung
ataupun tidak langsung mengatur hak dan kewajiban warga negara sebagaimana
dipaparkan berikut ini.
1. Hak dan Kewajiban Warga Negara dalam Nilai Dasar Sila-Sila Pancasila

Nilai dasar berkaitan dengan hakikat kelima sila Pancasila, yaitu: nilai
ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai
keadilan. Nilai-nilai dasar tersebut bersifat universal, sehingga di dalamnya
terkandung cita-cita, tujuan, serta nilai-nilai yang baik dan benar. Selain itu,
nilai ini bersifat tetap dan melekat pada kelangsungan hidup negara.
Hubungan antara hak dan kewajiban warga negara dengan Pancasila dapat
dijabarkan secara singkat sebagai berikut.

a. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa menjamin hak warga negara untuk bebas
memeluk agama sesuai dengan kepercayaannya serta melaksanakan
ibadah sesuai dengan ajaran agamanya masing-masing. Sila pertama ini
juga menggariskan beberapa kewajiban warga negara untuk:
1) membina kerja sama dan tolong-menolong dengan pemeluk agama lain
sesuai dengan situasi dan kondisi di lingkungan masing-masing;
2) mengembangkan toleransi antar umat beragama menuju terwujudnya
kehidupan yang serasi, selaras, dan seimbang; serta
3) tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain.

Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan (PPKn) SMA/MA Kelas XII Semester Ganjil | 10

b. Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab menempatkan hak setiap warga
negara pada kedudukan yang sama dalam hukum serta memiliki hak-hak
yang sama untuk mendapat jaminan dan perlindungan hukum. Adapun
kewajiban warga negara yang tersirat dalam sila kedua ini di antaranya
kewajiban untuk:
1) memperlakukan orang lain sesuai harkat dan martabatnya sebagai
makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa;
2) mengakui persamaan derajat, hak, dan kewajiban setiap manusia tanpa
membeda-bedakan suku, keturunan, agama, jenis kelamin, dan
sebagainya;
3) mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia, tenggang
rasa, dan tidak semena-mena kepada orang lain; serta
4) melakukan berbagai kegiatan kemanusiaan.

c. Sila Persatuan Indonesia menjamin hak-hak setiap warga negara dalam
keberagaman yang terjadi kepada masyarakat Indonesia seperti hak
mengembangkan budaya daerah untuk memperkaya budaya nasional. Sila
ketiga mengamanatkan kewajiban setiap warga negara untuk:
1) menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi
atau golongan;
2) sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara;
3) mencintai tanah air dan bangsa Indonesia;
4) mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika;
serta
5) memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa.

d. Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam
Permusyawaratan /Perwakilan dicerminkan dalam kehidupan
pemerintahan, bernegara, dan bermasyarakat yang demokratis. Sila keempat
menjamin partisipasi politik warga negara yang diwujudkan dalam bentuk

Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan (PPKn) SMA/MA Kelas XII Semester Ganjil | 11

kebebasan berpendapat dan berorganisasi serta hak berpartisipasi dalam
pemilihan umum. Sila keempat mengamanatkan setiap warga negara untuk:
1) mengutamakan musyawarah mufakat dalam setiap pengambilan

keputusan;
2) tidak memaksakan kehendak kepada orang lain; dan
3) memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil rakyat yang telah terpilih

untuk melaksanakan musyawarah dan menjalankan tugas sebaik-
baiknya.

e. Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia mengakui hak milik
perorangan dan dilindungi pemanfaatannya oleh negara serta memberi
kesempatan sebesar-besarnya kepada masyarakat. Sila kelima
mengamanatkan setiap warga negara untuk:
1) mengembangkan sikap gotong royong dan kekeluargaan dengan
masyarakat di lingkungan sekitar;
2) tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum; dan
3) suka bekerja keras.

Perhatikan tabel berikut ini agar kita mampu memahami hubungan
yang lebih rinci antara penjaminan hak dan pelaksanaan kewajiban warga
negara!

Sila Pancasila Hak Warga Negara Kewajiban Warga Negara

Memeluk agama sesuai Mengembangkan sikap
dengan kepercayaan toleransi serta tidak
yang dianutnya. memaksakan kepercayaan
pada orang lain.
Memiliki kedudukan Memperlakukan orang lain
yang sama di depan
hukum, dan mendapat sesuai dengan harkat dan
jaminan dan
perlindungan hukum. martabat kemanusiaan.
Menjamin adanya
keberagaman di Mengedepankan kepentingan
masyarakat Indonesia. berbangsa dan bernegara, dan
memiliki sikap nasionalisme,
jiwa patriotisme dan

Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan (PPKn) SMA/MA Kelas XII Semester Ganjil | 12

menjunjung tinggi persatuan

dan kesatuan bangsa.

Menjamin partisipasi Tidak memaksakan kehendak,

politik yang serta mengutamakan
diwujudkan melalui

kebebasan berpendapat, musyawarah untuk mencapai

dan terselenggaranya mufakat.
pemilu yang

demokratis

Negara mengakui hak Tidak melakukan perbuatan

milik perorangan dan yang merugikan kepentingan

melindungi umum dan menjunjung tinggi

pemanfaatannya. nilai keadilan sosial.

Tabel 1.1 Hubungan antara hak dan kewajiban warga negara dalam sila-sila

Pancasila

Hak dan kewajiban warga negara sangatlah luas dan mencakup segala
bidang kehidupan seperti pemerintahan, keagamaan, pendidikan, sosial
masyarakat, pertahanan dan keamanan, serta bidang ekonomi. Adapun yang
menjadi hak dan kewajiban negara, dan hak dan kewajiban negara yaitu;

a) Hak Negara

1. Hak negara untuk ditaati dalam hukum dan pemerintahan.

2. Hak negara mendapatkan pembelaan dari warga negaranya.

3. Hak negara untuk menguasai bumi, air, dan kekayaan untuk
diperuntukkan bagi kepentingan rakyat.

b) Kewajiban Negara

2. melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum,
Mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban
dunia ( pembukaan UUD 1945, alinea IV).

3. perlindungan, pemajuan, penegakan, Dan pemenuhan hak asasi manusia
adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah (pasal 28 I, ayat 4)

4. Menjamin kemerdekaan tiap tiap penduduk untuk memeluk agamanya
masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya
itu (pasal 29 ayat 2).

Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan (PPKn) SMA/MA Kelas XII Semester Ganjil | 13

5. Untuk pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem
pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional
Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama
dan rakyat sebagai kekuatan pendukung (pasal 30 ayat 2).

6. Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut,
dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan,
melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara (pasal 30
ayat 2).

7. Kepolisian Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga
keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi,
melayani masyarakat, serta menegakkan hukum (pasal 30, ayat 4).

8. Membiyai pendidikan dasar (pasal 31, ayat 2)
9. Mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional,

yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam
rangka mencerdaskan kehidupan bangsa (pasal 31 ayat 3).
10. Memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang kurangnya dua puluh
persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran
pendapatan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan
pendidikan nasional (pasal 31, ayat 4)
11. Memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi
nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk memajukan peradaban
serta kesejahteraan umat manusia (pasal 31, ayat 5)
12. Memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia
dengan menjamin kebebasan masyarakat dan memelihara dan
mengembangkan nilai-nilai budayanya (pasal 32 ayat 1)
13. Menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya
nasional (pasal 32, ayat 2)
14. Mempergunakan bumi dan air dan kekayaan alam untuk sebesar
besarnya kemakmuran rakyat (pasal 32, ayat 3)
15. Memilihara fakir miskin dan anak-anak yang terlantar (pasal 34, ayat 1)

Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan (PPKn) SMA/MA Kelas XII Semester Ganjil | 14

16. Mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan
memperdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan
martabat kemanusiaan (pasal 34, ayat 2)

17. Bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan
fasilitas pelayanan umum yang layak (pasal 34, ayat 3).

c) Hak Warga Negara
1. Mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak (pasal 27 ayat 2)
2. Berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan

tulisan (pasal 28)
3. Membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan

yang sah (pasal 28 B ayat 2)
4. Hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta

berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (pasal 28 B
ayat 2)
5. Mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya,
mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat IPTEK, seni dan
budaya (pasal 28 C ayat 1)
6. Memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif
untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya. (pasal 28 C ayat
2)
7. Pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta
perlakuan yang sama dihadapan hukum. (pasal 28D ayat 1)
8. Bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak
dalam hubungan kerja (pasal 28 D ayat 2)
9. Memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan (pasal 28D
ayat 3)
10. Memiliki status kewarganegaraan (pasal 28D ayat 3)
11. Memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan
dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih

Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan (PPKn) SMA/MA Kelas XII Semester Ganjil | 15

tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak
kembali (pasal 28E ayat 1)
12. Kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai
dengan hati nuraninya (pasal 28E ayat 2)
13. Kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat (pasal
28E ayat 2)
14. Berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan
pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak mencari memperoleh,
memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan
menggunakan segala jenis salura yang tersedia. (pasal 28F)
15. Perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta
benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan
perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat
sesuatu yang merupakan hak asasi (pasal 28G ayat 1)
16. Bebas dari penyiksaan atau perlakuan merendahkan derajat martabat
manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain (pasal
28G ayat 2)
17. Hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan
lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh layanan
kesehatan (pasal 28H ayat 1)
18. Mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh
kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan
keadilan (pasal 28H ayat 2)
19. Jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh
sebagai manusia yang bermartabat (pasal 28H ayat 3)
20. Mempunyai hak miliki atas pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh
diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun (pasal 28H ayat 4)
21. Hidup, tidak disiksa, kemerdekaan pikiran dan hati nurani, beragama,
tidak diperbudak, diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, tidak
dituntut atas hukum yang berlaku surut (pasal 28I ayat 1)

Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan (PPKn) SMA/MA Kelas XII Semester Ganjil | 16

22. Bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan
berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat
dikriminatif itu (pasal 28I ayat 2)

23. Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras
dengan perkembangan zaman dan peradaban (pasal 28I ayat 3)

24. Ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara (pasal 30 ayat
1)

25. Mendapatkan pendidikan (pasal 31 ayat 1)

d) Kewajiban Warga Negara
1. Menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya

(pasal 27 ayat 1)
2. Menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (pasal 28J ayat 1)
3. Tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-Undang

dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta
pernghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi
tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama,
keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis
(pasal 28J ayat 2)
4. Ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara (pasal 30 ayat
1)
5. Untuk mempertahankan pertahanan dan keamanan negara melaksanakan
sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta (pasal 30 ayat 2)
6. Mengikuti pendidikan dasar (pasal 31 ayat 2).

Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan (PPKn) SMA/MA Kelas XII Semester Ganjil | 17

Gambar 1.2 patuh terhadap aturan yang berlaku
(Sumber : www.geotimes.id )

Pengaturan HAM dan kewajiban asasi manusia secara bersamaan
dalam hukum positif bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara
keduanya. Individu memang memiliki hak-hak yang fundamental sebagai hak-
hak azasinya tetapi iapun dituntutuntuk dapat menghargai, menghormati dan
menjunjung tinggi hakazasi individu yang lain. Hal itu berarti dalam
menjalankan hak asasinya setiap individu tidak dapat mengabaikan apalagi
melanggarhak asasi individu lain.

Selain itu kitapun masih menemukan hak-hak warga negara yang diatur
dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain :
a. Hak perorangan atau kelompok untuk menyampaikan pendapatsebagai
perwujudan hak berdemokrasi (pasal 2 ayat I Undang-Undang nomor 9 tahun
1998).
b. Hak untuk memilih wakilnya di MPR, DPR/DPRD;
c. Hak untuk dipilih sebagai wakil di MPR maupun DPR/DPRD;

d. Hak untuk berusaha;

Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan (PPKn) SMA/MA Kelas XII Semester Ganjil | 18

e. Hak untuk memperoleh perlakuan yang baik;
f. Hak untuk meperoleh bantuan hukum;
g. Hak memilih tempat tinggl;
h. Hak untuk mendapatkan kepastian hukum;

i. Hak untuk memperoleh pelayanan dari pemerintah;
j. Hak memanfaatkan sarana hukum;
k. Hak untuk memperoleh perlindungan dari ancaman kekerasan danpenyiksaan;

Sebaliknya warga negara mempunyai berbagai kewajiban sebagaimana
tercantum dalam UUD 1945 antara lain :

1. Menjunjung hukum dan pemerintahan
2. Turut serta dalam upaya pembelaan negara
3. Ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara
Di samping itu warga negara mempunyai kewajiban lain yang
diaturdalam aturan perundang-undangan seperti :
1. Membayar pajak;
2. Menghargai warga negara;
3. Memenuhi panggilan aparat penegak hukum;
4. Memelihara kelestarian lingkungan;
5. Memelihara persatuan dan kesatuan bangsa;
6. Ikut memelihara fasilitas kepentingan umum;

C. KASUS PELANGGARAN HAK DAN PENGINGKARAN KEWAJIBAN
WARGA NEGARA
Setiap peraturan yang dibuat tentunya bertujuan untuk menciptakan

kedamaian dan ketertiban bagi semua orang. Tentunya, setiap peraturan itu harus
dan menjadi kewajiban warga negaranya untuk memenuhi tanggung jawab serta
perannya sebagai warga bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam hal ini

Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan (PPKn) SMA/MA Kelas XII Semester Ganjil | 19

bagi orang-orang yang menaati dan melaksanakan peraturan yang dibuat tentu akan
mendapatkan manfaat bagi dirinya maupun terhadap orang banyak.

1. Faktor-Faktor Penyebab Terjadi Pelanggaran Hak dan Pengingkaran
Kewajiban Warga Negara

2. Contoh Kasus-Kasus Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban
Warga Negara

D. UPAYA PENANGANAN KASUS PELANGGARAN HAK DAN
PENGINGKARAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA

1. Upaya yang Dapat Dilakukan Warga Negara dalam Penangan Pelanggaran
Hak dan Pengingkaran Kewajiban.

2. Upaya yang Dapat Dilakukan Pemerintah dalam Penanganan Pelanggaran
Hak dan Pengingkaran Kewajiban.

Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan (PPKn) SMA/MA Kelas XII Semester Ganjil | 20

DAFTAR PUSTAKA
Ubaedillah. (2015). Pancasila, Demokrasi, dan Pencegahan Korupsi. Jakarta:

Prenamedia Group.
Fitri, Ria, dkk. (2018). Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Bermuatan General Education. Banda Aceh: Syiah Kuala University
Press.
Foster, Bob, dan Joko Sutrisno. (2019). Taktis Belajar Pendidikan Pancasila
dan Kewarganegaraan Untuk SMA/MA. Bandung: Penerbit Duta.
Kansil dan Christine S.T. Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia.
Jakarta : Sinar Grafika, 2008.
Rahmanaluddin, Tomaili. (2019). Pendidikan Pancasila dan
Kewarganegaraan. Yogyakarta: CV Budi Utama.
Widodo, Wahyu, Budi Anwari, dan Maryanto. (2015). Pendidikan
Kewarganegaraan. Yogyakarta: CV. Andi Offset.

Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan (PPKn) SMA/MA Kelas XII Semester Ganjil | 21

BAB 2
B
Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan (PPKn) SMA/MA Kelas XII Semester Ganjil | 22