Buku Saku Penatausahaan Belanja Barang dan Jasa

Perintah membayar adalah kewenangan yang dimiliki
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk
belanja yang telah dianggarkan dalam DPA SKPD. Perintah
membayar didahului dengan proses verifikasi belanja oleh
PPK SKPD yang sekaligus menandai pengakuan belanja
tersebut. Proses perintah membayar memuat informasi,
aliran data, serta penggunaan dan penyajian dokumen
yang dilakukan secara elektronik.

Salah satu dasar yang digunakan dalam penatausahaan
belanja barang/ jasa yaitu Peraturan Walikota Yogyakarta
Nomor 136 tahun 2021 tentang Sisdur Pengelolaan
Keuangan Daerah.

ALUR KERJA

APBD DPA AKPD

SPP SPD

SPM SP2D LPJ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

PROSEDUR PENGAJUAN SPP - LS
BELANJA BARANG/ JASA



1 PA menyerahkan SPD kepada BP/ BPP dan PPK SKPD
2 PPTK menyiapkan dokumen kelengkapan untuk proses

SPP-LS Belanja Barang/Jasa serta menandatangani SPP

LS dan dokumen kelengkapan lainnya

3 BP membuat SPP LS yang dilampiri

Rincian Rencana Penggunana Dana

Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak

Dokumen Pendukung Sesuai Peruntukan

Bukti Pengeluaran Kas

Lampiran Lainnya

4 SPP dibuat rangkap 2 untuk PA/PPK SKPD dan Arsip.
5 PPK SKPD memverifikasi dokumen SPP LS berdasar

DPA dan SPD sekaligus memverifikasi keabsahan dan

kelengkapan bukti transaksi termasuk meneliti

perhitungan perpajakan

PROSEDUR PENERBITAN SPM - LS

1 BP menyerahkan SPP LS beserta dokumen yang lain

kepada PPK SKPD untuk dibuatkan SPM LS.

2 PPK-SKPD melakukan verifikasi dengan langkah:

Meneliti dokumen DPA untuk memastikan bahwa
belanja terkait tidak melebihi sisa anggaran;
Meneliti dokumen SPD untuk memastikan dana
untuk belanja terkait telah disediakan;
Meneliti kelengkapan dan keabsahan dokumen
pendukung;
Meneliti perhitungan perpajakan terkait;
Meneliti kesesuaian jumlah perhitungan pengajuan
LS dengan dokumen pendukungnya.

PROSEDUR PENERBITAN SPM - LS

3 Kelengkapan dokumen pengajuan SPM-LS Belanja

Barang/Jasa terdiri dari:

SPP,
Rincian Rencana Penggunaan Dana,
Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak,
Dokumen pendukung sesuai peruntukan,
Billing Pajak,
Bukti Pengeluaran Kas, serta lampiran lainnya.

4 Apabila didapatkan ketidaklengkapan/ ketidakabsahan/

ketidaksesuaian, PPK-SKPD meminta perbaikan/
penyempurnaan kepada BP/ BPP paling lambat 1 (satu)
hari sejak diterimanya SPP-LS.

5 Dalam hal hasil verifikasi dinyatakan lengkap dan sah,

PPK-SKPD menyiapkan pengajuan Perintah Membayar LS
yang didokumentasikan dalam draft SPM-LS untuk
ditandatangani oleh PA/KPA.

PROSEDUR PENERBITAN SPM

6 PA/KPA menandatangani dan menerbitkan SPM-LS

paling lama 2 (dua) hari sejak proses verifikasi
dinyatakan lengkap dan sah untuk kemudian
disampaikan kepada Kuasa BUD

7 SPM LS dibuat rangkap 3 untuk PA/PPK SKPD, Kuasa BUD

dan Arsip.

PROSES PENERBITAN SP2D – LS
BELANJA BARANG/ JASA

1. PA/ KPA menyerahkan SPM-LS Belanja Barang/Jasa
kepada Kuasa BUD,

2. Kuasa BUD melaksanakan tugas:
Meneliti kelengkapan SPM yang diterbitkan oleh PA
Menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban
APBD yang tercantum dalam perintah pembayaran.
Menguji ketersediaan dana.
Menerbitkan SP2D paling lambat 2 (dua) hari kerja
sejak SPM diterima, dan dibuat rangkap empat untuk
diserahkan kepada Bank yang ditunjuk sebanyak dua
lembar, Kuasa BUD dan PA/ KPA.
Mengembalikan dokumen SPM dalam hal SP2D tidak
diterbitkan paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak
diterimanya SPM.

PROSES PENERBITAN SP2D – LS
BELANJA BARANG/ JASA

3. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam hal kelengkapan
dokumen untuk penerbitan SP2D-LS Belanja Barang/Jasa
terdiri dari:
SPM LS belanja barang/ jasa
Rincian Penggunaan Dana,
Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak,
Dokumen pendukung sesuai peruntukan ( terlampir ),
Surat Pernyataan Verifikasi PPK-SKPD,
Checklist penelitian kelengkapan dokumen,
Fotokopi Bukti Pengeluaran Kas sesuai ketentuan
umum, nominal pengajuan harus sesuai dengan SPM,
perhitungan pajak harus sesuai dengan aturan yang
berlaku.
Surat Kesanggupan untuk dipotong pajak, biaya denda
(apabila ada) dan biaya transfer.
Lampiran lainnya.

4. Apabila didapatkan ketidaklengkapan dan/atau
ketidakabsahan dan/atau ketidaksesuaian, Kuasa BUD
meminta perbaikan dan/atau penyempurnaan kepada PA
paling lambat 1 hari sejak diterimanya SPM.

PROSES PENERBITAN SP2D – LS
BELANJA BARANG/ JASA

5. Analis Perbendaharaan sebagai pengampu memasukkan
dokumen kelengkapan pengajuan SPM LS belanja barang/
jasa ke Lembar Kendali untuk diteliti ketersediaan dana,
kelengkapan dokumen, menguji kebenaran tagihan dan
kelengkapannya.

6. Dokumen yang sah, benar dan lengkap, diterbitkan SP2D
untuk diserahkan kepada Kepala Subbidang Belanja Daerah.

7. Kepala Subbidang Belanja Daerah meneliti kelengkapan
dokumen dan keabsahan, diparaf kemudian diserahkan
kepada Kepala Bidang Perbendaharaan untuk dilakukan
validasi.

8. Kabid Perbendaharaan selaku Kuasa BUD meneliti dokumen
dan keabsahannya, ditandatangani untuk kemudian
diserahkan kembali kepada pengampu.

9. Analis Perbendaharaan selaku pengampu, menerima SP2D
yang sudah ditandatangani untuk dicap dan ditransfer
melalui SP2D online yang terkoneksi dengan Bank BPD DIY
selaku pemegang RKUD.

PROSES PENERBITAN SP2D – LS
BELANJA BARANG/ JASA

10. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) terbit maksimal dua
hari sejak SPM diterima oleh Kuasa BUD.

11. SP2D dibuat rangkap 4 untuk Bank 2 lembar, Kuasa BUD, dan
PA.

12. Bank menerima daftar penguji dari kuasa BUD dan SP2D
sebagai dasar transfer kemudian langsung ditransfer ke
rekening penerima.

13. BP menerima SP2D LS, mencatat pada dokumen
Penatausahaan dan membuat register SP2D LS.

DOKUMEN KELENGKAPAN PENGADAAN BARANG/ JASA

FORMAT PENYUSUNAN DOKUMEN

Berdasarkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 136 tahun 2021

SPTJM

Paraf
Verifikator
SKPD dan paraf
Pejabat
Penatausahaan
Keuangan
harus
dicantumkan
dengan
lengkap.

FORMAT PENYUSUNAN DOKUMEN

Berdasarkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 136 tahun 2021

RINGKASAN SURAT Tanggal pada
PERJANJIAN Ringkasan SPK
adalah tanggal
pembuatan SPK,
bukan tanggal di
mana SPM
diajukan kepada
Kuasa BUD.

FORMAT PENYUSUNAN DOKUMEN

Berdasarkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 136 tahun 2021

RINGKASAN Tanggal pada
ADDENDUM SPK Ringkasan
Addendum SPK
adalah tanggal
pembuatan
Ringkasan
Addendum SPK,
bukan tanggal di
mana SPM
diajukan kepada
Kuasa BUD.

FORMAT PENYUSUNAN DOKUMEN

Berdasarkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 136 tahun 2021

BAST

Jika terdapat
Ringkasan SPK dan
Ringkasan
Addendum SPK
dalam kelengkapan
berkas pengajuan
SPM, maka
penyusunan
dokumen BAST
harus dilengkapi
dengan Rujukan
Nomor dan Tanggal
untuk SPK dan
Addendum SPK.

FORMAT PENYUSUNAN DOKUMEN

Berdasarkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 136 tahun 2021

BPK Paraf PPTK dan
Paraf Pejabat
Penatausahaan
Keuangan harus
dicantumkan
secara lengkap.

Alamat penerima
harus tercantum
dengan jelas

Keperluan
pengeluaran
belanja harus
ditulis lengkap
dan jelas.

Paraf pada
kolom pajak dan
keterangan
dibukukan,
harus terpenuhi
dengan lengkap.

Untuk Belanja
Modal, BPK
ditandatangani
oleh Pengurus
Barang
Pengguna/
Pengurus Barang
Pembantu

FORMAT PENYUSUNAN DOKUMEN

Berdasarkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 136 Tahun 2021

SURAT PERNYATAAN
VERIFIKASI

Tanggal pada
Surat
pernyataan
Verifikasi PPK
SKPD harus
tercantum
dengan lengkap.

FORMAT PENYUSUNAN DOKUMEN

Berdasarkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 136 Tahun 2021

SURAT KESANGGUPAN

Tanggal pada
Surat
Kesanggupan
untuk dipotong
pajak, biaya
denda (bila ada),
dan biaya
transfer harus
tercantum
dengan lengkap.

FORMAT PENYUSUNAN DOKUMEN

Berdasarkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 136 Tahun 2021

CHECKLIST PENELITIAN
KELENGKAPAN DOKUMEN

Memberikan
tanda checklist
(√ ) pada kotak
yang ada sesuai
dengan
kelengkapan
dokumen yang
dilampirkan.

Tanda tangan
dan informasi
pada bagian
Peneliti
kelengkapan
dokumen harus
diisi secara
lengkap dan
benar.

Terima Kasih

eBook by

Siti Nur Wijayanti