• Apa sebenarnya SPI dan SPIP?
• PP No.60/2008
SPI adalah Proses yang integral pada tindakan dan
kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh
pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan
keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi
melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan
pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan
ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. (PP
60/2008, Bab 1 Ps.1 butir 1)
SPIP adalah sistem pengendalian intern (SPI) yang
diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan
pemerintah pusat dan pemerintah daerah (PP 60/2008,
Bab 1 Ps.1 butir 2).
Pemahaman definisi
Penyelenggaraan SPIP
Bukan Budaya Pengendalian
Formalitas Sebagai budaya
organisasi
TUJUAN
SPIP
Memberikan keyakinan
memadai melalui
Kegiatan yang Pengamanan Aset
efektif efisien Negara
Keandalan Ketaatan terhadap
Pelaporan peraturan
Keuangan
perundang-undangan
AKTOR
PIMPINAN SELURUH
PEGAWAI
Hasil Penilaian Baseline Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi
pada Kota pangkalpinang
Pemerintah daerah Kota Pangkalpinang memenuhi karakteristik
maturitas penyelenggaraan SPIP pada Level 2 (Berkembang) dengan
nilai 2,895 dan skor Manajemen Risiko Indeks (MRI) sebesar 2,632
serta skor IEPK sebesar 2,592 dengan rincian sebagai berikut :
No. Komponen penilaian Bobot Skor
1. Penetapan Tujuan 40 % 1,200
0,795
2. Struktur dan Proses 30 % 0,900
2,895
3. Pencapaian Tujuan 30 % 2,632
2,592
Nilai Maturitas Penyelenggaraan
SPIP
Nilai Manajemen Risiko Indeks
(MRI)
Nilai Indeks Efektifitas Pengendalian
Korupsi (IEPK)
Hal-Hal yang Perlu diperhatikan
KOMPONEN KOMPONEN
PENETAPAN STRUKTUR DAN
TUJUAN PROSES
Pengelolaan Temuan terkait aset Lingkungan
BMD belum pada LHP BPK atas Pengendalian
optimal LKPD
Temuan berulang terkait Penilaian Resiko
pelaksanaan pengadaan Pemantauan
NOTE FOR Penegakan Belum ada SOP
PANGKALPINANG integritas dan etika anti korupsi
Lingkungan Belum
Pengendalian memungkinkan
semua pegawai
berpartisipasi dalam
kegiatan anti korupsi
Kepemimpinan yang
kondusif
Hubungan Program anti korupsi
Kerja yang belum didukung alokasi
baik sumber daya
Kebijakan
pembinaan SDM
yang sehat
Belum menilai, Belum mendapat fasilitas
mengidentifikasi, untuk meningkatkan
mengelola resiko terkait kompetensi terkait
Manajemen Resiko
kemitraan
Identifikasi Manajemen
resiko Resiko belum
melekat pada
proses bisnis
instansi
pemerintah
Penilaian Resiko
Analisis Tindak
Resiko pengendalian
belum
diimplementasikan
Analisis dan asesmen Tindak pengendalian
resiko belum dilakukan belum efektif
secara memadai menurunkan resiko
Proses Manajemen
Resiko belum
direviu
Pemantauan Pemantauan Pemantauan
berkelanjutan terhadap resiko
belum dilakukan
Evaluasi
Terpisah Belum ada reviu
terhadap
manajemen resiko
UNSUR SPIP
Mari kita lebih
memahami terkait
Sistem Pengendalian
Intern Pemeritah,
chekidotsss
PERATURAN WALIKOTA PANGKALPINANG No.27/ 2016
UNSUR SPIP PADA PEMERINTAH DAERAH
Unsur – unsur SPIP pada Pemerintahan Daerah sekurang-kurangnya
memiliki 5 (lima) unsur :
1. Lingkungan Pengendalian
Lingkungan pengendalian merupakan serangkaian
tindakan/kebijakan/prosedur yang mencerminkan prilaku dari pimpinan
organisasi terhadap pengendalian internal di unitnya masing-masing dan
pentingnya pengendalian internal.
Penegakan Integritas dan etika
ATURAN DISIPLIN TANGGUNG
PRILAKU JAWAB
KETELADANAN HAPUS KEBIJAKAN
YANG MENDORONG
PRILAKU TIDAK ETIS
Walikota Pangkalpinang
menghadiri rapat
evaluasi pelaksanaan
SKB CPNS
Komitmen terhadap Kompetensi
Menetapkan kegiatan
yang dibutuhkan
Menyusun Standar Memilih pimpinan
Kompetensi yang kompeten
Menyelenggarakan Pelatihan
dan Pembimbingan
Kepemimpinan yang Kondusif
Interaksi secara Mempertimbangkan resiko Adanya respon
intensif dengan terhadap
pejabat pada tingkat
yang lebih rendah aduan/laporan
Menerapkan manajemen Melindungi aset dan
berbasis kinerja informasi
Walikota Pangkalpinang
mengajak RT/RW bersama
membangun Pangkalpinang
Struktur organisasi sesuai kebutuhan
Ukuran dan sifat Kejelasan Evaluasi dan
kegiatan sesuai wewenang dan penyesuaian
tanggung jawab
priodik
Jumlah pegawai Kejelasan hubungan
yang sesuai dan jenjang
pelaporan intern
Pendelegasian wewenang yang tepat
Wewenang diberi pada Pegawai yang diberi wewenang
pegawai yang tepat memahami wewenang dan
tanggung jawab yang diberikan
terkait dengan pihak lain dan
penerapan SPIP
Kunjungan kerja Walikota
Pangkalpinang ke Puskesmas Jalan
Gedang
Kebijakan yang sehat tentang
Pembinaan SDM
Kebijakan prosedur sejak Supervisi perodik terhadap
rekrutmen sampai pemberhentian pegawai
pegawai
Penelurusan latar belakang calon pegawai
Peran APIP yang Efektif
Memberi keyakinan memadai atas Memberikan peringatan dini
ketaatan, kehematan, efisiensi, dan meningkatkan efektivitas
efektifitas pencapaian tujuan tugas dan manajemen risiko
fungsi perangkat daerah
Memelihara dan meningkatkan
kualitas tata kelola
Hubungan Kerja yang Baik dengan Perangkat Daerah
Walikota Pangkalpinang hadiri
pelantikan Pengurus RT di
Jerambah Gantung
2. Penilaian Risiko
Identifikasi Risiko Analisis Risiko
Menilai faktor lain Menentukan
yang dapat dampak dari
risiko yang telah
meningkatkan risiko diidentifikasi
Menggunakan Menerapkan prinsip kehati-
mekanisme yang hatian dalam menentukan
memadai untuk
mengenali risiko tingkat risiko
Menggunakan metodologi
yang sesuai untuk tujuan OPD
dan tujuan kegiatan
Pengendalian fisik Pengendalian atas
atas aset pengelolaan system
Pencatatan yang akurat informasi
dan tepat waktu atas
transaksi dan kejadian
Pembinaan SDM Pembatasan akses
dan akuntabilitas
atas sumber daya
dan pencatatannya
Reviuw atas kinerja 3. Kegiatan Pengendalian
Perangkat Daerah
Penetapan dan reviu atas Pemisahan
atas indikator dan fungsi
ukuran kinerja
Dokumentasi yang baik
Otorisasi atas transaksi atas SPI serta transaksi
dan kejadian yang penting dan kejadian penting
4. Informasi dan Komunikasi
Informasi Komunikasi
Mengidentifikasi, mencatat dan
mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan
waktu yang tepat
Menyediakan dan
memanfaatkan berbagai
bentuk dan sarana
komunikasi
Mengelola, mengembangkan dan
memperbarui sistem informasi secara terus
menerus
5. Pemantauan
Pemantauan berkelanjutan Evaluasi terpisah
Tindak lanjut
rekomendasi
Pengelolaan rutin, Penilaian sendiri, reviu dan
supervisi, pembandingan, pengujian efektifitas SPI oleh
rekonsiliasi APIP atau pihak eksternal
Harus segera diselesaikan
sesuai dengan mekanisme
rekomendasi hasil audit
Untuk memperkuat dan menunjang efektifitas
SPIP
Pengawasan Inspektorat
Audit Evaluasi Kegiatan
Reviuw Pengawasan
lainnya
Pemantauan
Peraturan BPKP No. 5 /2021 Tentang Penilaian Maturitas
Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi
pada Kementrian/Lembaga/Pemerintah Daerah
Maturitas penyelenggaraan SPIP adalah tingkat kematangan SPIP dalam
mencapai tujuan pengendalian intern yang meliputi kegiatan yang efektif
dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara,
dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
Penilaian atas Maturitas penyelenggaraan SPIP adalah penilaian atas
tingkat kematangan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian intern
yang meliputi kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan
keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan
perundang-undangan.
Manajemen Risiko Indeks (MRI) adalah indeks yang menggambarkan
kualitas penerapan manajemen risiko di lingkup K/L/PD yang diperoleh
dari perhitungan parameter penilaian pengelolaan risiko.
Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi (IEPK) adalah kerangka
pengukuran atas kemajuan segala upaya pencegahan dan penanganan
risiko korupsi di organisasi.
a. Penilaian mandiri Tingkat maturitas penyelenggaraan
b. Penjaminan kualitas oleh APIP SPIP secara terintegrasi
c. Evaluasi oleh BPKP
Mekanisme Fokus penilaian
penilaian
Ruang lingkup penilaian
maturitas SPIP
Periode yang Komponen
dinilai penilaian
a) Penetapan tujuan dilakukan a. Penetapan tujuan untuk
atas dokumen perencanaan menilai kualitas sasaran dan
tahun berjalan; strategi pencapaian
b) Struktur dan proses sasaran;
dilakukan atas pengendalian b. Struktur dan proses untuk
yang dilaksanakan pada menilai kualitas struktur dan
tahun berjalan; proses penyelenggaraan SPIP;
c)Pencapaian tujuan dilakukan c. Pencapaian tujuan untuk
atas kinerja tahun sebelumnya. menilai pencapaian hasil
penyelenggaraan SPIP.
Yoo semangatt kite
tingkatkan Maturitas
SPIP Pemerintah
Daerah Kota
Pangkalpinang
Tingkat Maturitas
penyelenggaraan SPIP
MRI (Manajemen
Resiko Indeks)
SPIP (Sistem IEPK (Indeks Kapabilitas APIP
Pengendalian Intern Efektifitas
Pemerintah) Pengendalian
Korupsi)
Daftar Pustaka
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.60 Tahun 2008
Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Jakarta: 2008
Peraturan Walikota Pangkalpinang No.27 Tahun 2016 Tentang
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Pangkalpinang: 2016
Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
Republik Indonesia No.5 Tahun 2021 Tentang Penilaian Maturitas
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Jakarta: 2021
Umbulharjo, Semaki. Buku saku Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah. Yogyakarta
Terima Kasih