The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

E-book ini untuk meningkatkan pmahaman terkait Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Pangkalpinang

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by winafariz, 2022-09-20 23:14:42

E-book Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

E-book ini untuk meningkatkan pmahaman terkait Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Pangkalpinang

Keywords: E-book SPIP

• Apa sebenarnya SPI dan SPIP?

• PP No.60/2008

 SPI adalah Proses yang integral pada tindakan dan
kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh
pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan
keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi
melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan
pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan
ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. (PP
60/2008, Bab 1 Ps.1 butir 1)

 SPIP adalah sistem pengendalian intern (SPI) yang
diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan
pemerintah pusat dan pemerintah daerah (PP 60/2008,
Bab 1 Ps.1 butir 2).

Pemahaman definisi

Penyelenggaraan SPIP

Bukan Budaya Pengendalian
Formalitas Sebagai budaya
organisasi

TUJUAN
SPIP

Memberikan keyakinan
memadai melalui

Kegiatan yang Pengamanan Aset
efektif efisien Negara

Keandalan Ketaatan terhadap
Pelaporan peraturan
Keuangan
perundang-undangan

AKTOR

PIMPINAN SELURUH
PEGAWAI



Hasil Penilaian Baseline Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi
pada Kota pangkalpinang

Pemerintah daerah Kota Pangkalpinang memenuhi karakteristik
maturitas penyelenggaraan SPIP pada Level 2 (Berkembang) dengan
nilai 2,895 dan skor Manajemen Risiko Indeks (MRI) sebesar 2,632
serta skor IEPK sebesar 2,592 dengan rincian sebagai berikut :

No. Komponen penilaian Bobot Skor

1. Penetapan Tujuan 40 % 1,200
0,795
2. Struktur dan Proses 30 % 0,900
2,895
3. Pencapaian Tujuan 30 % 2,632
2,592
Nilai Maturitas Penyelenggaraan
SPIP
Nilai Manajemen Risiko Indeks
(MRI)
Nilai Indeks Efektifitas Pengendalian
Korupsi (IEPK)

Hal-Hal yang Perlu diperhatikan

KOMPONEN KOMPONEN
PENETAPAN STRUKTUR DAN

TUJUAN PROSES

Pengelolaan Temuan terkait aset Lingkungan
BMD belum pada LHP BPK atas Pengendalian

optimal LKPD

Temuan berulang terkait Penilaian Resiko
pelaksanaan pengadaan Pemantauan

NOTE FOR Penegakan Belum ada SOP
PANGKALPINANG integritas dan etika anti korupsi

Lingkungan Belum
Pengendalian memungkinkan
semua pegawai
berpartisipasi dalam
kegiatan anti korupsi

Kepemimpinan yang
kondusif

Hubungan Program anti korupsi
Kerja yang belum didukung alokasi

baik sumber daya

Kebijakan
pembinaan SDM

yang sehat

Belum menilai, Belum mendapat fasilitas
mengidentifikasi, untuk meningkatkan
mengelola resiko terkait kompetensi terkait
Manajemen Resiko
kemitraan

Identifikasi Manajemen
resiko Resiko belum
melekat pada
proses bisnis

instansi
pemerintah

Penilaian Resiko

Analisis Tindak
Resiko pengendalian

belum
diimplementasikan

Analisis dan asesmen Tindak pengendalian
resiko belum dilakukan belum efektif

secara memadai menurunkan resiko

Proses Manajemen
Resiko belum
direviu

Pemantauan Pemantauan Pemantauan
berkelanjutan terhadap resiko
belum dilakukan
Evaluasi
Terpisah Belum ada reviu
terhadap

manajemen resiko

UNSUR SPIP

Mari kita lebih
memahami terkait
Sistem Pengendalian
Intern Pemeritah,
chekidotsss

PERATURAN WALIKOTA PANGKALPINANG No.27/ 2016

UNSUR SPIP PADA PEMERINTAH DAERAH

Unsur – unsur SPIP pada Pemerintahan Daerah sekurang-kurangnya
memiliki 5 (lima) unsur :

1. Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian merupakan serangkaian

tindakan/kebijakan/prosedur yang mencerminkan prilaku dari pimpinan

organisasi terhadap pengendalian internal di unitnya masing-masing dan

pentingnya pengendalian internal.

Penegakan Integritas dan etika

ATURAN DISIPLIN TANGGUNG
PRILAKU JAWAB

KETELADANAN HAPUS KEBIJAKAN
YANG MENDORONG
PRILAKU TIDAK ETIS

Walikota Pangkalpinang
menghadiri rapat

evaluasi pelaksanaan
SKB CPNS

Komitmen terhadap Kompetensi

Menetapkan kegiatan
yang dibutuhkan

Menyusun Standar Memilih pimpinan
Kompetensi yang kompeten

Menyelenggarakan Pelatihan
dan Pembimbingan

Kepemimpinan yang Kondusif

Interaksi secara Mempertimbangkan resiko Adanya respon
intensif dengan terhadap
pejabat pada tingkat
yang lebih rendah aduan/laporan

Menerapkan manajemen Melindungi aset dan
berbasis kinerja informasi

Walikota Pangkalpinang
mengajak RT/RW bersama
membangun Pangkalpinang

Struktur organisasi sesuai kebutuhan

Ukuran dan sifat Kejelasan Evaluasi dan
kegiatan sesuai wewenang dan penyesuaian
tanggung jawab
priodik

Jumlah pegawai Kejelasan hubungan
yang sesuai dan jenjang

pelaporan intern

Pendelegasian wewenang yang tepat

Wewenang diberi pada Pegawai yang diberi wewenang
pegawai yang tepat memahami wewenang dan

tanggung jawab yang diberikan
terkait dengan pihak lain dan

penerapan SPIP

Kunjungan kerja Walikota
Pangkalpinang ke Puskesmas Jalan

Gedang

Kebijakan yang sehat tentang
Pembinaan SDM

Kebijakan prosedur sejak Supervisi perodik terhadap
rekrutmen sampai pemberhentian pegawai

pegawai

Penelurusan latar belakang calon pegawai

Peran APIP yang Efektif

Memberi keyakinan memadai atas Memberikan peringatan dini
ketaatan, kehematan, efisiensi, dan meningkatkan efektivitas

efektifitas pencapaian tujuan tugas dan manajemen risiko
fungsi perangkat daerah

Memelihara dan meningkatkan
kualitas tata kelola

Hubungan Kerja yang Baik dengan Perangkat Daerah

Walikota Pangkalpinang hadiri
pelantikan Pengurus RT di
Jerambah Gantung

2. Penilaian Risiko

Identifikasi Risiko Analisis Risiko

Menilai faktor lain Menentukan
yang dapat dampak dari
risiko yang telah
meningkatkan risiko diidentifikasi

Menggunakan Menerapkan prinsip kehati-
mekanisme yang hatian dalam menentukan
memadai untuk
mengenali risiko tingkat risiko

Menggunakan metodologi
yang sesuai untuk tujuan OPD

dan tujuan kegiatan

Pengendalian fisik Pengendalian atas
atas aset pengelolaan system

Pencatatan yang akurat informasi
dan tepat waktu atas
transaksi dan kejadian

Pembinaan SDM Pembatasan akses
dan akuntabilitas
atas sumber daya
dan pencatatannya

Reviuw atas kinerja 3. Kegiatan Pengendalian
Perangkat Daerah

Penetapan dan reviu atas Pemisahan
atas indikator dan fungsi
ukuran kinerja
Dokumentasi yang baik
Otorisasi atas transaksi atas SPI serta transaksi
dan kejadian yang penting dan kejadian penting

4. Informasi dan Komunikasi

Informasi Komunikasi

Mengidentifikasi, mencatat dan
mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan

waktu yang tepat

Menyediakan dan
memanfaatkan berbagai

bentuk dan sarana
komunikasi

Mengelola, mengembangkan dan
memperbarui sistem informasi secara terus

menerus

5. Pemantauan

Pemantauan berkelanjutan Evaluasi terpisah

Tindak lanjut
rekomendasi

Pengelolaan rutin, Penilaian sendiri, reviu dan
supervisi, pembandingan, pengujian efektifitas SPI oleh

rekonsiliasi APIP atau pihak eksternal

Harus segera diselesaikan
sesuai dengan mekanisme
rekomendasi hasil audit

Untuk memperkuat dan menunjang efektifitas
SPIP

Pengawasan Inspektorat

Audit Evaluasi Kegiatan
Reviuw Pengawasan

lainnya

Pemantauan

Peraturan BPKP No. 5 /2021 Tentang Penilaian Maturitas
Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi
pada Kementrian/Lembaga/Pemerintah Daerah

 Maturitas penyelenggaraan SPIP adalah tingkat kematangan SPIP dalam
mencapai tujuan pengendalian intern yang meliputi kegiatan yang efektif
dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara,
dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

 Penilaian atas Maturitas penyelenggaraan SPIP adalah penilaian atas
tingkat kematangan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian intern
yang meliputi kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan
keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan
perundang-undangan.

 Manajemen Risiko Indeks (MRI) adalah indeks yang menggambarkan
kualitas penerapan manajemen risiko di lingkup K/L/PD yang diperoleh
dari perhitungan parameter penilaian pengelolaan risiko.

 Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi (IEPK) adalah kerangka
pengukuran atas kemajuan segala upaya pencegahan dan penanganan
risiko korupsi di organisasi.

a. Penilaian mandiri Tingkat maturitas penyelenggaraan
b. Penjaminan kualitas oleh APIP SPIP secara terintegrasi

c. Evaluasi oleh BPKP

Mekanisme Fokus penilaian
penilaian

Ruang lingkup penilaian
maturitas SPIP

Periode yang Komponen
dinilai penilaian

a) Penetapan tujuan dilakukan a. Penetapan tujuan untuk
atas dokumen perencanaan menilai kualitas sasaran dan
tahun berjalan; strategi pencapaian
b) Struktur dan proses sasaran;
dilakukan atas pengendalian b. Struktur dan proses untuk
yang dilaksanakan pada menilai kualitas struktur dan
tahun berjalan; proses penyelenggaraan SPIP;
c)Pencapaian tujuan dilakukan c. Pencapaian tujuan untuk
atas kinerja tahun sebelumnya. menilai pencapaian hasil
penyelenggaraan SPIP.

Yoo semangatt kite
tingkatkan Maturitas

SPIP Pemerintah
Daerah Kota
Pangkalpinang

Tingkat Maturitas
penyelenggaraan SPIP

MRI (Manajemen
Resiko Indeks)

SPIP (Sistem IEPK (Indeks Kapabilitas APIP
Pengendalian Intern Efektifitas

Pemerintah) Pengendalian
Korupsi)

Daftar Pustaka

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.60 Tahun 2008
Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Jakarta: 2008

Peraturan Walikota Pangkalpinang No.27 Tahun 2016 Tentang
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Pangkalpinang: 2016

Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
Republik Indonesia No.5 Tahun 2021 Tentang Penilaian Maturitas
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Jakarta: 2021

Umbulharjo, Semaki. Buku saku Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah. Yogyakarta

Terima Kasih


Click to View FlipBook Version