RESUME UNDANG UNDANG ANTI KORUPSI

RESUME UNDANG UNDANG
ANTI KORUPSI

Dosen pengampu : Siti Choirul, SST, M.Tr.Keb

Nama : Safania R Husain
Prodi : D III Kebidanan
Nim : 751540121115

POLTEKES KEMENKES GORONTALO
T.A 2021-2022

UNDANG UNDANG KORUPSI
1. KETETAPAN MPR
2. UU NO 3 TAHUN 1971
3. UU NO 11 TAHUN 1980
4. UU NO 28 TAHUN 1999
5. UU NO 31 TAHUN 1999
6. UU NO 30 TAHUN 2002
7. INPRES NO 2 TAHUN 2014

A. Ketetapan MPR
Politik hukum terkait dengan pemberantasan korupsi pada awal era
reformasi di atas saat ini kita lihat sudah banyak yang diwujudkan dan
dilaksanakan, antara lain telah ada UU. No. 31 Tahun 1999 tentang
pemberantasan Tindak pidana korupsi (KPK), Undang-Undang tentang
perlindungan saksi dan korban. Undang-Undang keterbukaan infromasi
publik, Undang-undang tentang pencucian uang, undang undang tentang
ombudsman

B. UU No 3 Tahun 1971

a. barangsiapa dengan melawan hukum melakukan perbuatan
memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu Badan, yang secara
langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara dan atau

perekonomian negara, atau diketahui atau patut disangka olehnya bahwa
perbuatan tersebut merugikan keuangan negara atau perekonomian
negara;

b. barangsiapa dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain
atau suatu Badan, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau
sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang secara
langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan negara atau
perekonomian negara;

C. UU No 11 Tahun 1980
Undang undang no 11tahun 1980 yang terdiri dari 6 (enam) pasal itu tidak
satupun diantaranya yang menyebutkan bahwa korporasi adalah subjek hukum
pidanana. karena pasal 1 undang undang no 11tahun 1980 hanya menentukan
bahwa” yang dimaksud dengan tindak pidanan suap di dalam undang undang ini
adalah tindak pidana suap di luar ketentuan peraturan perundang undangan yang
sudah ada.” Demikian juga dengan pasal 2dan pasal 3 undang –undang itu
masing- masing menentukan : barangsiapa member atau menjanjikan sesuatu
kepada seseorang dan seterusnya( pasal 2). Adapun pasal 3 menentukan barang
siapa barang siapa yang menerima sesuatu atau janji dan seterusnya

D. UU No 28 tahun 1999
Undang-undang nomor 28 tahun 1999 tentang

penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari
korupsi, kolusi dan nepotisme.

Undang-undang nomor 28 tahun 1999 dikeluarkan pada masa
referensi pada masa kepemimipinan presiden BJ Habibie,
setelah jatuhnya orde baru untuk melaksanakan TAP MPR
RI Nomor XI/MPR/1998. Adapun dasar pemikiran dari
dikeluarkannya undang-undang Nomor 28 tahun 1999
tentang penyelenggaraan negara yang bebas korupsi,
kolusi, dan nepotisme,

E. UU No 31 Tahun 1999
Sejak undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140. Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874)
diundangkan, terdapat berbagai interpretasi atau penafsiran yang
berkembang di masyarakat khususnya mengenai penerapan
Undang-undang tersebut terhadap tindak pidana korupsi yang
terjadi sebelum Undang-undang tersebut terhadap tindak pidana
korupsi yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 31 Tahun
1999 diundangkan.

F. UU No 30 Tahun 2002
Undang-undang nomor 30 tahun 2002 tentang komisi pemberantasan tindak pidana
korupsi mengatur bahwa pimpinan komisi pemberantasan bekerja secara kolektif.
Untuk tetap mempertahankan keberlanjutan kepimimpinan komisi pemberantasan
korupsi perlu dilakukan pengisian kekosongan keanggotaan pimpinan komisi
pemberantasan korupsi secara cepat agar tidak menghambat proses pemberantasan
korupsi. Disamping itu, pengisian keanggotaan sementara komisi pemberantasan
korupsi sangat diperlukan untuk tetap menjamin kinerja komisi pemberantasan korupsi
sebagai lembaga negara.

G. Inpres No 2 Tahun 2014
Intruksi presiden nomor 2 tahun 2014 tentang aksi pencegahan dan
pemberantasan korupsi tahun 2014, tertanggal 21 maret 2014, telah dirancang
enam strategi untuk aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi tahun 2014
yaitu:
1.Pencegahan
2.Penegakkan hukum
3.Harmonisasi peraturan perundang-undangan
4.Kerjasama internasional dan penyelamatan aset hasil tipikor
5.Pendidikan dan budaya anti korupsi dan
6.Mekanisme pelaporan pelaksanaan pemberantasan korupsi