Pencabutan PKP

Seri PPN

Kontak Kami:

Pindai untuk informasi lebih lanjut: PENCABUTAN
Disusun Bulan September 2019 PENGUKUHAN PKP

Layanan ini diberikan kepada
Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang
sudah tidak memenuhi persyaratan
subjektif dan objektif sebagai PKP
sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang
perpajakan

Ketentuan KPertesnyaturatnan dan Dokumen

Pencabutan pengukuhan PKP atas permohonan Dokumen yang disyaratkan meliputi dokumen yang
PKP, dilakukan berdasarkan hasil Pemeriksaan menunjukkan bahwa PKP sudah tidak lagi
terhadap: memenuhi persyaratan sebagai PKP

PKP orang pribadi yang telah meninggal dunia Jangka Waktu
PKP telah dipusatkan tempat terutangnya PPN
di tempat lain 6 Paling lama 6 (enam) bulan sejak
PKP yang pindah alamat tempat tinggal, tanggal permohonan Wajib Pajak
tempat kedudukan dan/atau tempat kegiatan BULAN diterima secara lengkap
usaha ke wilayah kerja KPP lainnya
PKP yang jumlah peredaran usaha dan/atau Peraturan Terkait
penerimaan brutonya untuk 1 (satu) tahun buku
tidak melebihi batas jumlah peredaran usaha Peraturan Menteri Keuangan Nomor
dan/atau penerimaan bruto untuk pengusaha 147/PMK.03/2017 tentang Tata Cara
kecil dan tidak memilih untuk menjadi PKP Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak dan
PKP selain perseroan terbatas dengan status Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak Serta
tidak aktif (non efektif) dan secara nyata tidak Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dan
menunjukkan adanya kegiatan usaha Pencabutan Pengukuhan Pengusaha
PKP bentuk usaha tetap yang telah Kena Pajak
menghentikan kegiatan usahanya di Indonesia Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor
Hasil sensus pajak nasional PER-20/PJ/2013 tentang Tata Cara Pendaftaran
Hasil konfirmasi lapangan atau pengawasan dan Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak,
setelah pengukuhan PKP Pelaporan Usaha dan Pengukuhan Pengusaha
Hasil kegiatan lain yang dilakukan oleh Kena Pajak, Penghapusan Nomor Pokok Wajib
Direktur Jenderal Pajak Pajak dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha
Kena Pajak, serta Perubahan Data dan
Prosedur Pemindahan Wajib Pajak s.t.d.d Peraturan
Direktur Jenderal Pajak Nomor
Secara langsung PER-02/PJ/2018
Melalui pos Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor
Melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa PER-23/PJ/2016 tentang Layanan Pajak di Luar
kurir, disampaikan ke KPP/KP2KP/Layanan di Kantor di Lingkungan DJP
Luar Kantor sesuai wilayah kerja