96 dalam masyarakat. Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu pengetahuan jika dilihat dari sudut pandang sosiologi berarti ilmu pengetahuan itu digunakan untuk mengkaji struktur sosial, proses sosial, termasuk perubahan-perubahan sosial, dan masalah-masalah sosial yang patut disikapi secara arif dengan menggunakan standar nilai-nilai yang mengacu kepada nilainilai Pancasila. Dalam hal ini kehidupan sosiologis bangsa indonesia sangat berkaitan dengan nilai ketuhanan dan kemanusiaan. Bangsa indonesia dikenal sebagai bangsa yang religius serta selalu ramah terhadap semua orang. Maka cukuplah semua nilai-nilai itu menjadi rambu-rambu jika pengembangan ilmu pengetahuan harus sesuai dengan keadaan sosiologis bangsa indonesia serta haruslah memegang teguh nilai-nilai pancasila. Secara sosiologis, nilai-nilai pancasila timbul dari hasil interaksi antar masyarakat indonesia. Nilai-nilai tersebut kemudian hadir sebagai buah dari pemikiran, penelitian kritis dan hasil refleksi bangsa Indonesia. Nilai-nilai bangsa Indonesia merupakan kebenaran bagi bangsa Indonesia yang tampil sebagai norma dan moral kehidupan bangsa Indonesia yang juga sebagai pelaksanaan sistem nilai budaya bangsa Indonesia. 3. Sumber Politis Pancasila sebagai Dasar Nilai Pengembangan Ilmu Sumber politis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia dapat dirunut ke dalam berbagai kebijakan yang dilakukan oleh para penyelenggara negara. Dokumen pada masa Orde Lama yang meletakkan Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan atau orientasi ilmu, antara lain dapat dilihat dari pidato Soekarno ketika menerima gelar Doctor Honoris Causa di UGM pada 19 September 1951. Dengan demikian, Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu pada zaman Orde Lama belum secara eksplisit dikemukakan, tetapi oleh Soekarno dikaitkan langsung dengan dimensi kemanusiaan dan hubungan antara ilmu dan amal. Selanjutnya, pidato Soekarno pada Akademi Pembangunan Nasional di Yogyakarta, 18 Maret 1962, mengatakan hal sebagai berikut: “Ilmu pengetahuan itu adalah malahan suatu syarat mutlak pula, tetapi kataku tadi, lebih daripada itu, dus lebih mutlak daripada itu adalah suatu hal lain, satu dasar. Dan yang dimaksud dengan perkataan dasar, yaitu karakter. Karakter adalah lebih penting daripada ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan tetap adalah suatu syarat mutlak. Tanpa karakter yang gilang gemilang, orang tidak dapat membantu kepada pembangunan nasional, oleh karena itu pembangunan nasional itu sebenranya adalah suatu hal yang berlangit sangat tinggi, dan berakar amat dalam sekali. Berakar amat dalam sekali, oleh karena akarnya itu harus sampai kepada inti-inti daripada segenap cita-cita dan perasaan-perasaan dan gandrungangandrungan rakyat”(Soekarno,1962). Pada zaman Orde Baru, Presiden Soeharto menyinggung masalah Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu ketika memberikan sambutan pada Kongres Pengetahuan Nasional IV, 18 September 1986 di Jakarta sebagai berikut:
97 “Ilmu pengetahuan dan teknologi harus diabdikan kepada manusia dan kemanusiaan, harus dapat memberi jalan bagi peningkatan martabat manusia dan kemanusiaan.Dalam ruang lingkup nasional, ilmu pengetahuan dan teknologi yang ingin kita kuasai dan perlu kita kembangkan haruslah ilmu pengetahuan dan teknologi yang bisa memberi dukungan kepada kemajuan pembangunan nasional kita. Betapapun besarnya kemampuan ilmiah dan teknologi kita dan betapapun suatu karya ilmiah kita mendapat tempat terhormat pada tingkat dunia, tetapi apabila kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi itu tidak dapat membantu memecahkan masalah-masalah pembangunan kita, maka jelas hal itu merupakan kepincangan, bahkan suatu kekurangan dalam penyelenggaraan ilmu pengetahuan dan teknologi” (Soeharto, 1986: 4). Pada era Reformasi, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam sambutan pada acara silaturrahim dengan Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI) dan masyarakat ilmiah, 20 Januari 2010 di Serpong. SBY menegaskan sebagai berikut: Setiap negara mempunyai sistem inovasi nasional dengan corak yang berbeda dan khas, yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisinya masing-masing. Saya berpendapat, di Indonesia, kita juga harus mengembangkan sistem inovasi nasional, yang didasarkan pada suatu kemitraan antara pemerintah, komunitas ilmuwan dan swasta, dan dengan berkolaborasi dengan dunia internasional. Oleh karena itu, berkaitan dengan pandangan ini dalam waktu dekat saya akan membentuk komite inovasi nasional, yang langsung bertanggungjawab kepada presiden, untuk ikut memastikan bahwa sistem inovasi nasional dapat berkembang dan berjalan dengan baik. Semua ini penting kalau kita sungguh ingin Indonesia menjadi knowledge society. Strategi yang kita tempuh untuk menjadi negara maju, developed country, adalah dengan memadukan pendekatan sumber daya alam, iptek, dan budaya atau knowledge based, Resource based and culture based development” (Yudhoyono, 2010). Habibie dalam pidato 1 Juni 2011 menegaskan bahwa penjabaran Pancasila sebagai dasar nilai dalam berbagai kebijakan penyelenggaraan negara merupakan suatu upaya untuk mengaktualisasikan Pancasila dalam kehidupan (Habibie, 2011: 6). Berdasarkan pemaparan isi pidato para penyelenggara negara tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa sumber politis dari Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan iptek lebih bersifat apologis karena hanya memberikan dorongan kepada kaum intelektual untuk menjabarkan nilai-nilai Pancasila lebih lanjut. D. Membangun Argumen tentang Dinamika dan Tantangan Pancasila sebagai Dasar Nilai Pengembangan Ilmu Pancasila sebagai pengembangan ilmu belum dibicarakan secara eksplisit oleh para penyelenggara negara sejak Orde Lama sampai era Reformasi. Para penyelenggara negara pada umumnya hanya menyinggung masalah pentingnya keterkaitan antara pengembangan ilmu dan dimensi kemanusiaan (humanism). Seminar Nasional tentang Pancasila sebagai pengembangan ilmu, 1987 dan Simposium dan Sarasehan Nasional tentang Pancasila sebagai Paradigma Ilmu Pengetahuan dan Pembangunan Nasional, 2006. Namun pada kurun waktu akhir-akhir ini, belum ada lagi suatu upaya untuk mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dalam kaitan dengan pengembangan Iptek di Indonesia. Ada beberapa bentuk tantangan terhadap Pancasila sebagai dasar.
98 Pengembangan Iptek di Indonesia: Kapitalisme yang sebagai menguasai perekonomian dunia, termasuk Indonesia. Akibatnya, ruang bagi penerapan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu menjadi terbatas. Upaya bagi pengembangan sistem ekonomi Pancasila yang pernah dirintis Prof. Mubyarto pada 1980-an belum menemukan wujud nyata yang dapat diandalkan untuk menangkal dan menyaingi sistem ekonomi yang berorientasi pada pemilik modal besar. Globalisasi yang menyebabkan lemahnya daya saing bangsa Indonesia dalam pengembangan iptek sehingga Indonesia lebih berkedudukan sebagai konsumen daripada produsen dibandingkan dengan negaranegara lain. Konsumerisme menyebabkan negara Indonesia menjadi pasar bagi produk teknologi negara lain yang lebih maju ipteknya. Pancasila sebagai pengembangan ilmu baru pada taraf wacana yang belum berada pada tingkat aplikasi kebijakan negara. Pragmatisme yang berorientasi pada tiga ciri, yaitu: workability (keberhasilan), satisfaction (kepuasan), dan result (hasil) (Titus, dkk., 1984) mewarnai perilaku kehidupan sebagian besar masyarakat Indonesia E. Mendeskripsikan Esensi Dan Urgensi Pancasila Sebagai Dasar Nilai Pengembangan Ilmu Untuk Masa Depan Hakikat Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan iptek dikemukakan Prof. Wahyudi Sediawan dalam Simposium dan sarasehan Pancasila sebagai Paradigma Ilmu Pengetahuan dan Pembangunan Bangsa sebagai berikut: Sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa memberikan kesadaran bahwa manusia hidup di dunia ibarat sedang menempuh ujian dan hasil ujian akan menentukan kehidupannya yang abadi di akhirat nanti. Salah satu ujiannya adalah manusia diperintahkan melakukan perbuatan untuk kebaikan, bukan untuk membuat kerusakan di bumi. Tuntunan sikap pada kode etik ilmiah dan keinsinyuran. seperti menjunjung tinggi keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat, berperilaku terhormat, bertanggung jawab, etis dan taat aturan untuk meningkatkan kehormatan, reputasi dan kemanfaatan professional, dan lain-lain, adalah suatu manifestasi perbuatan untuk kebaikan tersebut. Ilmuwan yang mengamalkan kompetensi teknik yang dimiliki dengan baik sesuai dengan tuntunan sikap tersebut berarti menyukuri anugrah Tuhan (Wahyudi, 2006: 61--62). Sila kedua, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab memberikan arahan, baik bersifat universal maupun khas terhadap ilmuwan dan ahli teknik di Indonesia. Asas kemanusiaan atau humanisme menghendaki agar perlakuan terhadap manusia harus sesuai dengan kodratnya sebagai manusia, yaitu memiliki keinginan, seperti kecukupan materi, bersosialisasi, eksistensinya dihargal, mengeluarkan pendapat, berperan nyata dalam lingkungannya, bekerja sesuai kemampuannya yang tertinggi (Wahyudi, 2006: 65). Hakikat kodrat manusia yang bersifat mono-pluralis, sebagaimana dikemukakan Notonagoro, yaitu terdiri atas jiwa dan raga (susunan kodrat), mahluk individu dan sosial (sifat kodrat), dan mahluk Tuhan dan otonom (kedudukan kodrat) memerlukan keseimbangan agar dapat menyempurnakan kualitas kemanusiaannya.
99 Sila ketiga, Persatuan Indonesia memberikan landasan esensial bagi kelangsungan Negara Kesatauan Republik Indonesia (NKRI). Untuk itu, ilmuwan dan ahli teknik Indonesia perlu menjunjung tinggi asas Persatuan Indonesia ini dalam tugas-tugas profesionalnya. Kerja sama yang sinergis antarindividu dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing akan menghasilkan produktivitas yang lebih tinggi daripada penjumlahan produktivitas individunya (Wahyudi, 2006;66). Suatu pekerjaan atau tugas yang dikerjakan bersama dengan semangat nasionalisme yang tinggi dapat menghasilkan produktivitas yang lebih optimal. Sila keempat, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmah Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan memberikan arahan asa kerakyatan, yang mengandung arti bahwa pembentukan negara republik Indonesia ini adalah oleh dan untuk semua rakyat Indonesia. Setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama terhadap negara. Demikian pula halnya dengan ilmuwan dan ahli teknik wajib memberikan kontribusi sebasarbesarnya sesuai kemampuan untuk kemajuan negara. Sila keempat ini juga memberi arahan dalam manajemen keputusan, baik pada tingkat nasional, regional maupun lingkup yang lebih sempit (Wahtudi, 2006: 68). Manajemen keputusan yang dilandasi semangat musyawarah akan mendatangkan hasil yang lebih baik karena dapat melibatkan semua pihak dengan penuh kerelaan Sila kelima, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia memberikan arahan agar selalu. diusahakan tidak terjadinya jurang (gap) kesejahteraan di antara bangsa Indonesia. Ilmuwan dan ahli teknik yang mengelola industri perlu selalu mengembangkan sistem yang memajukan perusahaan, sekaligus menjamin kesejahteraan karyawan (Wahyudi, 2006: 69), Selama ini, pengelolaan industri lebih berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, dalam arti keuntungan perusahaan sehingga cenderung mengabaikan kesejahteraan karyawan dan kelestarian lingkungan. Situasi timpang ini disebabkan oleh pola kerja yang hanya 240 mementingkan kemajuan perusahaan. Pada akhirnya, pola tersebut dapat menjadi pemicu aksi protes yang justru merugikan pihak perusahaan itu sendiri.
100 Kesimpulan Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu sangat penting untuk disosialisasikan kepada seluruh masyarakat. Pengamalan Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu tersebut dapat direalisasikan melalui mata kuliah pendidikan Pancasila di perguruan tinggi. Apabila pemahaman akan Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu ini memudar, maka ikut memudar pula etika dan norma dalam pengembangan ilmu di Indonesia. Oleh karena itu, penting bahwa pengembangan ilmu di Indonesia ini didasari dengan Pancasila. Kita sebagai warga negara yang baik harus memahami dan juga berusaha mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Apalagi di era globalisasi ini, dimana banyak budaya yang masuk secara bebas di Indonesia. Kemajuan Iptek sangat penting bagi suatu negara, tetapi alangkah baiknya lebih selektif dan disesuaikan dengan dasar Pancasila
101 Soal 1. Pengertian Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu mengacu pada beberapa jenis, sebutkan! 2. Apa alasan Pancasila diperlukan sebagai dasar nilai pengembangan ilmu? 3. Ada 5 prinsip besar yang terkandung dalam Pancasila cukup luas dan mendasar untuk mencakup segala persoalan etik dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, yaitu?
102 BAB IX Konsep Pancasila Sebagai Ideologi Negara A. Pengertian Ideologi Istilah ideologi dipergunakan dalam arti yang bermacam-macam. Istilah ideologi adalah sebuah kata yang terdiri “ideo” dan “logi”. Kata “ideo” berasal dari bahasa Yunani eidos, dalam bahasa Latin idea, yang berarti “pengertian”, “ide” atau “gagasan”. Kata kerja dalam bahasa Yunani oida yang berarti mengetahui, melihat dengan budi. Dalam bahasa Jawa kita jumpai kata idep dengan arti tahu, melihat. Kata “logi” berasal dari bahasa Yunani logos, yang berarti “gagasan”, “pengertian”, “kata”, dan “ilmu”. Jadi secara etimologis dapat diterangkan bahwa ideologi berarti “pengetahuan tentang ide-ide”, science of ideas. Ideologi adalah sebuah istilah yang lahir pada akhir abad ke-18 atau tahun 1796 yang dikemukakan oleh filsuf Perancis bernama Destutt de Tracy dan kemudian dipakai Napoleon. Istilah itu berasal dari dua kata ideos yang berarti gagasan, dan logos yang artinya ilmu. Dengan demikian, ideologi adalah sebuah ilmu tentang gagasan. Adapun gagasan yang dimaksud adalah gagasan tentang masa depan, sehingga bisa disimpulkan bahwa ideologi adalah sebuah ilmu tentang masa depan. Gagasan ini juga sebagai cita-cita atau kombinasi dari keduanya, yaitu cita-cita masa depan. Sungguh pun citacita masa depan itu sebagai sebuah utopia, atau impian, tetapi sekaligus juga merupakan gagasan ilmiah, rasional, yang bertolak dari analisis masa kini. Ideologi ini tidak sekedar gagasan, melainkan gagasan yang diikuti dan dianut sekelompok besar manusia atau bangsa, sehingga karena itu ideologi bersifat mengerakkan manusia untuk merealisasikan gagasan tersebut. Meskipun gagasan seseorang, betapapun ilmiah, rasional atau luhurnya, belum bisa disebut ideologi, apabila belum dianut oleh banyak orang dan diperjuangkan serta diwujudkan, dengan aksi-aksi yang berkesinambungan. Sedangkan ideologi dalam bahasa Arab, merupakan istilah yang dapat diterjemahkan sebagai Mabda’, secara etimologis mabda’ adalah mashdar mimi dari kata bada’a (memulai), yabda’u (sedang memulai), bad’an (permulaan), dan mabda’an (titik permulaan). Secara terminologis berarti pemikiran mendasar yang dibangun diatas pemikiranpemikiran (cabang). Dari sisi lain, ideologi tersusun dari ide (fikrah) dan metode (thariqah). Ideologi dari sisi ini ditinjau dari segi: Pertama, konsep atau pemikiran murni – yang semata-mata merupakan penjelasan konseptual tanpa disertai bagaimana metode menerapkan konsep itu dalam kenyataan dan Kedua, metodologi yang menjelaskan bagaimana pemikiran atau konsep itu diterapkan secara praktis. Tinjauan ideologi sebagai kesatuan ide dan metode ini dimaksudkan untuk menerangkan bahwa metode (thariqah) adalah suatu keharusan agar ide (fikrah)
103 dapat terwujud. Di samping itu, juga untuk menerangkan bahwa ide (fikrah) dan metode (thariqah) suatu ideologi adalah unik. Artinya, setiap ada ide (fikrah) dalam sebuah ideologi, pasti ada metode (thariqah) yang khas untuk menerapkan ide (fikrah) tersebut, yang berasal dari ideologi itu sendiri, bukan dari ideologi yang lain. Ide (fikrah) merupakan sekumpulan konsep atau pemikiran yang terdiri dari aqidah dan solusi terhadap masalah manusia. Sedang metode (thariqah) – yang merupakan metodologi penerapan ideologi secara operasional-praktis – terdiri dari penjelasan cara solusi masalah, cara penyebarluasan ideologi, dan cara pemeliharan aqidah. Jadi, ideologi ditinjau dari sisi ini adalah gabungan dari ide (fikrah) dan metode (thariqah), sebagai satu kesatuan. Definisi ideologi yang telah diterangkan di atas bersifat umum, dalam arti dapat dipakai dan berlaku untuk ideologi-ideologi dunia seperti Kapitalisme dan Sosialisme. Dan tentu, dapat berlaku juga untuk Islam. Sebab Islam memang mempunyai sebuah aqidah akliyah, yaitu Aqidah Islamiyah, dan mempunyai peraturan hidup yang sempurna, yaitu Syariat Islam. B. Makna Pancasila Dasar Ideologi Negara Makna Ideologi Pancasila adalah sebagai keseluruhan pandangan, cita-cita, keyakinan dan nilai bangsa Indonesia yang secara normatif perlu diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Karena pada hakikatnya Pancasila merupakan Ideologi tersendiri yang merupakan bukti nyata pengaplikasian jati diri bangsa Indonesia. Oleh karena itu tidak diragukan lagi bahwa pancasila benarbenar Ideologi yang di sahkan untuk di terapkan serta ditetapkan bangsa Indonesia sebagai Ideologi Nasional bagi bangsa Indonesia. Ini mengandung makna bahwa idelogi Pancasila bukan hanya berfokus pada segolongan tertentu, melainkan Ideologi bagi seluruh bangsa Indonesia. Ideologi mampu menjawab secara meyakinkan pertanyaan mengapa dan untuk apa mereka menjadi satu bangsa dan mendirikan negara. Sejalan dengan itu ideologi adalah landasan dan sekaligus tujuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sebagai Ideologi nasional, pancasila mengandung semua sifat yang mencerminkan jati diri bangsa Indonesia. Besarnya arti penting Pancasila sebagai pondasi negara memberikan makna yang sangat dalam bagi segenap rakyat Indonesia. Sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 alinea ke 4secara jelas mengungkapkan makna Pancasila sebagai dasar negara: “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskankehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang
104 terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.” Setelah memahami pengertian dari ideologi, kita perlu mengetahui bahwa pancasila sebagai ideologi nasional bangsa Indonesia juga memiliki makna sebagai berikut : Nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila menjadi cita-cita yang hendak dicapai menjadi pedoman hidup dalam penyelenggaraan bernegara. Pancasila disepakati bersama dan digunakan sebagai prinsip yang dipegang teguh dan menjadi sarana pemersatu bangsa Indonesia. Kedua makna di atas menunjukkan bahwa pancasila menjadi fundamental dalam kehidupan bernegara di Indonesia. Apabila sebuah wilayah di Indonesia memiliki kebijakan tanpa berlandaskan pancasila maka secara otomatis aturan tersebut tidak berlaku. Macam-Macam Ideologi Di Dunia Ideologi Kapitalisme Macam ideologi yang pertama adalah ideologi kapitalisme. Ideologi kapitalisme merupakan ideologi yang cukup dikenal di dunia. Ideologi kapitalisme ini dipopulerkan oleh seorang bapak ilmu ekonomi dunia yaitu Adam Smith. Paham ini digagas oleh Adam Smith karena tidak setuju dengan ideologi merkantilisme yang berkembang pada saat itu. Teori Adam Smith mengenai ideologi kapitalisme yang cukup dikenal luas yaitu teori invisible hand (tangan yang tidak terlihat). Ideologi kapitalisme menekankan kepada penguasaan modal oleh pihak swasta yang di mana negara tidak berhak mengatur dan membuat undangundang yang dapat mempersulit jalanya usaha mereka. Ideologi Liberalisme Macam ideologi di dunia selanjutnya adalah ideologi liberalisme. Ideologi ini menekankan kepada kebebasan setiap golongan untuk dapat mengekspresikan keinginannya sendiri tanpa ada larangan dari pihak lainnya, seperti dari asal katanya yaitu liberal yang berarti kebebasan. Ideologi ini menganggap bahwa setiap orang harus memperoleh kesempatan yang sama dalam mencapai sesuatu. Setiap individu berhak untuk menentukan sendiri berbagai hak umum seperti hak politik, hak beragama, dan berbagai hak lainnya. Ideologi Marxisme
105 Macam ideologi berikutnya adalah ideologi marxisme. Ideologi ini merupakan salah satu bentuk perlawanan Karl Marx terhadap ketidakadilan sistem ideologi kapitalisme. Ideologi marxisme lahir berkat anggapan ideologi kapitalisme yang dianggap sebagai kesalahan yang besar karena akan semakin memperkaya pemilik modal dengan mengorbankan nasib kaum buruh yang menyedihkan. Pada sistem kapitalisme, buruh dipaksa bekerja berjam-jam dengan upah yang minim. Hal itu karena prinsip kapitalisme yaitu profit sebanyak banyaknya dan modal seminimal mungkin. Ideologi Sosialisme Macam ideologi di dunia berikutnya adalah ideologi sosialisme. Ideologi sosialisme dapat diidentikkan dengan ideologi komunisme. Hal ini karena prinsip yang mendasar yaitu sama-sama akan mengutamakan segala kepemilikannya secara bersama-sama dan tidak mengakui adanya kepemilikan individu. Seluruh aset dan modal akan dikuasai secara bersama-sama demi kepentingan suatu bangsa dan negara. Ideologi Nasionalisme Macam ideologi di dunia yang berikutnya adalah ideologi nasionalisme. Ideologi ini akan menitikberatkan kepada kedaulatan negara sebagai hal yang mutlak dan tidak boleh diganggu oleh pihak manapun. Setiap warga negara haruslah memiliki rasa mencintai negara lebih dari apapun dengan berjuang dan berkorban secara bersama-sama demi menjaga kedaulatan negara. Pada saat ini nasionalisme dibagi menjadi tiga bentuk yaitu nasionalis kewarganegaraan, nasionalis etnis, dan nasionalis romantic. Nasionalis kewarganegaraan menunjukkan bahwa warga negara merupakan komponen yang berperan sangat penting di dalam tatanan sistem bernegara. Jadi kekuatan utama dari suatu negara bertumpu kepada warga negara. Sedangkan nasionalis romantic adalah suatu kondisi di mana budaya, ras, dan etnik sebagai sumber kebenaran politik. Ideologi Demokrasi Macam ideologi di dunia berikutnya adalah ideologi demokrasi. Ideologi inilah yang dianut pemerintah Indonesia sebagai sistem pemerintahannya. Demokrasi terdiri dari dua kata yaitu demos dan kratos. Demos berarti rakyat dan kratos berarti kekuasaan. Jadi bisa disimpulkan bahwa demokrasi adalah kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Suara rakyat akan diwakili oleh dewan yang diberi nama dewan perwakilan rakyat. Selain itu, dalam proses berjalannya suatu negara maka akan diadakan pemilihan umum yang berfungsi untuk memilih legislatif (Perwakilan rakyat) dan eksekutif (pemerintah) yang akan saling bersinergi dalam membangun negara.
106 Beberapa negara yang menganut sistem demokrasi yaitu, Norwegia, Denmark, Amerika, Swedia, Venezuela, Australia, Belgium, Selandia Baru, dan masih banyak lagi. Ideologi Feminisme Macam ideologi yang selanjutnya adalah ideologi feminisme. Ideologi ini merupakan ideologi yang menitikberatkan kepada kesetaraan hak serta kewajiban bagi perempuan. Kesetaraan tersebut meliputi hak ekonomi, politik, sosial, budaya, ruang pribadi, dan ruang publik. Tujuan utama dari ideologi ini adalah memperjuangkan hak perempuan yang dahulu kala tidak boleh bersekolah, berpolitik, dan lain sebagainya. Ideologi Anarkisme Macam ideologi yang terakhir adalah ideologi anarkisme. Ideologi ini menganggap bahwa negara merupakan sebuah gangguan dan tidak perlu ada. Sebagian wilayah di Spanyol menganut menganut ideologi. Ideologi ini menitikberatkan kepada kebebasan setiap individu, di mana sebuah tatanan negara dan politik dianjurkan untuk dibubarkan dan digantikan dengan tindakan sukarela dari setiap warga negara. Di dalam sistem ini tidak ada hierarki di mana setiap orang dapat memainkan perannya sesuai kehendak masing-masing. Ideologi ini mulanya dianggap relevan namun pada praktiknya banyak terjadi kebingungan dan akhirnya bubar. C. Urgensi Pancasila Sebagai Ideologi Negara Pancasila sebagai dasar negara berarti segala sesuatu yang berhubungan dengan ketatanegaraan Indonesia didasarkan pada Pancasila. Ini juga berlaku dalam penyelenggaraan pemerintahan, di mana semuanya harus menjadikan Pancasila sebagai landasan atau pedomannya. Menurut Maulana Arafar Lubis dalam buku Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Berbasis Blended Learning (2021), pelaksanaan Pancasila sebagai dasar negara bersifat mengikat dan sebagai sebuah keharusan. Sebab Pancasila merupakan norma hukum yang tidak boleh dikesampingkan bahkan dilanggar. Semua turunan peraturan dan Undang-Undang Dasar tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Pancasila hadir tidak hanya sebagai pedoman, tetapi juga melindungi bangsa Indonesia agar tetap kekeh dalam menggapai tujuan dan cita-citanya. Bisa disimpulkan bahwa urgensi Pancasila sebagai ideologi ialah: Menjadi penolak hal-hal yang tidak sesuai dengan kepribadian masyarakat Indonesia Menjadi penuntun yang mampu mengembalikan bangsa Indonesia pada tujuan awalnya.
107 a) Contoh Kasus REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA – Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) Sofyan Anif di Solo, Sabtu (31/3) menyebut pelajarpelajar Indonesia di Cina mendapatkan pemahaman ideologi komunis. Ini setelah Menteri Pendidikan Cina mengundang 10 rektor yang salah satunya dihadiri olehnya mewakili UMS di Cina. Dalam pertemuan tersebut, salah satu rektor perguruan tinggi di Cina mengungkapkan, Cina sedang gencar menanamkan ideologi komunis kepada seluruh pelajar di Cina. … Hal ini dibantah oleh ketua umum PPI Tiongkok, Raynaldo Aprilio, dalam surat edaran PPI Tiongkok yang diterima Republika.co.id. … Menristekdikti, Mohamad Nasir, tidak mempermasalhakan mahasiswa Indonesia yang kuliah di Cina belajar ideologi komunis sebab hal itu harus dipelajari. Namun, Nasir mengaskan, mahasiswa Indonesia yang belajar di luar negeri harus memegang teguh ideologi pancasila dan semangat bela negara. PEMBAHASAN : Mempelajari ideologi apa pun merupakan sebuah keniscayaan dalam dunia akademis Ideologi dipelajari, diyakini dan dipercaya pengikutnya karena dinilai mengandung gagasan dan ide yang baik Diluar ranah akademis, bangsa Indonesia sudah memilih pancasila sebagai ideologi negara Mahasiswa Indonesia boleh mempelajari ideologi selain pancasila dalam ranah akademis. Namun, harus tetap berpegang teguh pada ideologi pancasila. D. Sumber Historis, Sosiologis, dan Politis Pancasila Sebagai Ideologi Negara 1) Sumber Historis a) Pada masa pemerintahan Presiden Soekarno Pada masa pemerintahan Soekarno, Pancasila ditegaskan sebagai pemersatu bangsa, yang dikumandangkan oleh Soekarno dalam berbagai pidato politiknya dalam kurun waktu 1945-1960. Namun, pada kurun waktu 1960- 1965 Soekarno lebih mementingkan konsep NASAKOM sebagai landasan politik bagi bangsa Indonesia. b) Pada masa pemerintahan Presiden Soeharto Pada masa Soeharto, Pancasila dijadikan sebagai asas tunggal bagi Organsasi Kemasyarakatan yang diawali dengan keluarnya TAP MPR No.II/1978 tentang pemasyarakatan nilai-nilai Pancasila. Dan TAP MPR ini
108 menjadi alasan bagi dilaksanakannya penataran P-4 bagi semua lapisan masyarakat. c) Pada masa Presiden Habibie Presiden Habibie menggantikan Presiden Soeharto yang mundur pada 21 Mei 1998,atas desakan berbagai pihak Habibie menghapus penataran P-4. Lembaga yang bertanggung jawab terhadap sosialisasi nilai-nilai Pancasila di bubarkan berdasarkan Keppres No.27 tahun 1999 tentang pencabutan Keppres No.10 tahun 1979 tentang Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (BP-7) d) Pada masa Presiden Abdurrahman Wahid Pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid muncul wacana tentang penghapusan TAP NO.XXV/MPRS/1966 tentang pelarangan PKI dan penyebarluasan ajaran komunisme. e) Pada masa Presiden Megawati Pada masa ini, Pancasila semakin kehilangan formalitasnya karena disahkannya UU SISDIKNAS No.20 tahun 2003 yang tidak mencantumkan Pancasila sebagai mata pelajaran wajib bagi Perguruan Tinggi dan Sekolah Dasar. f) Pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) Pemerintahan SBY berlangsung selama 2 periode yang dapat dikatakan tidak terlalu memperhatikan Pancasila sebagai ideologi negara. Mendekati akhir masa jabatannya, Presiden SBY menandatangani UU RI No.12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang mencantumkan mata kuliah Pancasila sebagai MATKUL wajib pada pasal 35 ayat (3). 2) Sumber Sosiologis a) Sila Pertama, yakni kehidupan masyarakat Indonesia dalam berbagai bentuk kepercayaan dan keyakinan terhadap adanya kekuatan ghaib. b) Sila Kedua, yakni saling menghargai dan menghormati hak-hak orang lain dan juga tidak bertindak sewenang-wenang. c) Sila Ketiga, yakni bentuk solidaritas, rasa setia kawan, dan rasa cinta tanah air yanag berwujud pada mencintai produk dalam negeri. d) Sila Ke-empat, yakni bentuk menghargai pendapat orang lain, semangat musyawarah dalam mengambil keputusan. e) Sila Ke-lima, yakni sikap suka menolong, menjalankan gaya hidup sederhana, tidak menyolok atau berlebihan. 3) Sumber Politis a) Sila Pertama, yakni membentuk semangat dalam toleransi umat beragama. b) Sila Kedua, yakni wujud penghargaan terhadap pelaksaan HAM di Indonesia. c) Sila Ketiga, yakni mendahulukan kepentingan umum(bangsa) daripada kepentingan kelompok ataupun golongan. d) Sila Ke-empat, yakni mendahulukan pengambilan keputusan musyawarah secara voting.
109 e) Sila Kelima, yakni tidak menyalahgunakan kekuasaan untuk memperkaya diri maupun kelompok karena dapat menjadi faktor pemicu terjadinya korupsi. E. Fungsi Dan Peranan Pancasila Sebagai Ideologi Negara a) Fungsi Pancasila sebagai ideologi Negara, yaitu : Memperkokoh persatuan bangsa karena bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk. Mengarahkan bangsa Indonesia menuju tujuannya dan menggerakkan serta membimbing bangsa Indonesia dalam melaksanakan pembangunan. Memelihara dan mengembangkan identitas bangsa dan sebagai dorongan dalam pembentukan karakter bangsa berdasarkan Pancasila. Menjadi standar nilai dalam melakukan kritik mengenai keadaan bangsa dan Negara. Pancasila jika akan dihidupkan secara serius, maka setidaknya dapat menjadi etos yang mendorong dari belakang atau menarik dari depan akan perlunya aktualisasi maksimal setiap elemen bangsa. Hal tersebut bisa saja terwujud karena Pancasila itu sendiri memuat lima prinsip dasar di dalamnya, yaitu: Kesatuan/Persatuan, kebebasan, persamaan, kepribadian dan prestasi. Kelima prinsip inilah yang merupakan dasar paling sesuai bagi pembangunan sebuah masyarakat bangsa dan personal-personal di dalamnya. Menata sebuah negara itu membutuhkan suatu konsensus bersama sebagai alat lalu lintas kehidupan berbangsa dan bernegara. Tanpa konsensus tersebut, masyarakat akan memberlakukan hidup bebas tanpa menghiraukan aturan main yang telah disepakati. b) Peran Pancasila Sebagai Ideologi Negara Pancasila sebagai Ideologi Persatuan Peran Pancasila yang paling sangat menonjol sejak Indonesia merdeka adalah dalam memper satukan rakyat Indonesia menjadi bangsa yang memiliki kepribadian dan percaya pada diri sendiri. Bangsa Indonesia sebagai bangsa yang majemuk membutuhkan pembentukan pembangunan watak bangsa. Hal ini oleh Presiden Soekarno disebut nation and character building yang bertujuan untuk menggalang persatuan dan kesatuan. Berbagai perbedaan pemikiran dan pan dangan hidup masyarakat Indonesia disatukan dalam payung Pancasila. Pancasila sebagai Ideologi Terbuka Perkembangan berbagai paham di dunia dan derasnya arus globalisasi harus mampu dihadapi bangsa Indonesia agar tidak terseret arus global yang belum tentu baik dan menguntungkan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, untuk menjawab tantangan tersebut Pancasila perlu menjadi ideologi terbuka. Jika ideologi nya tertutup, akan menuju
110 kemandegan. Keterbukaan bukan berarti mengubah Pancasila, melainkan me wujudkan nilai-nilai Pancasila secara lebih konkret sehingga memiliki kemampuan yang lebih tajam dalam memecahkan masalah-masalah baru dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila sebagai Ideologi Pembangunan Secara mendasar, fungsi dan peran Pancasila sesuai dengan kodrat manusia dan martabat manusia. Nilai-nilai Pancasila ini mendasari bahwa pembangunan nasional pada hakikatnya adalah pembangunan manusia Indonesia seluruhnya dan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya. Pancasila sebagai ideologi pembangunan mendorong pembangunan di Indonesia, bukan hanya dalam pembangunan fisik semata, melainkan juga pembangunan sumber daya manusia.
111 Kesimpulan Ideologi Pancasila memiliki banyak fungsi dan peranan penting bagi kehidupan bermasyarakat. Bakan Ideologi Pancasila memiliki peran yaitu untuk menjadi pedoman masyarakat dalam menjalani kegiatannya dan menjadi titik tujuan semua warga negara. Pancasila juga hadir ataupun ada disekitar kita tidak hanya semata untuk sebagai pedoman tetapi juga melindungi bangsa Indonesia agar tetap fokus terhadap tujuan dan cita-citanya. Maka dari itu, seluruh cita-cita dan tujuan bangsa ada dan tercantum pada pancasila yang menjadi tumpuan berdirinya Negara Indonesia.
112 Soal 1. Apa saja peran pancasila dalam tugasnya sebagai ideologi suatu negara? 2. Sebutkan dan jelaskan sumber hidtoris dari pancasila sebagai ideologi negara! 3. Jelaskan urgensi pancasila sebagai ideologi suatu negara!
113 BAB X Pancasila Sebagai Sistem Etika A. Pengertian Pancasila Sebagai Sistem Etika Pancasila sebagai sistem etika di samping merupakan way of life bangsa Indonesia, juga merupakan struktur pemikiran yang disusun untuk memberikan tuntunan atau panduan kepada setiap warga negara Indonesia dalam bersikap dan bertingkah laku. Pancasila sebagai sistem etika, dimaksudkan untuk mengembangkan dimensi moralitas dalam diri setiap individu sehingga memiliki kemampuan menampilkan sikap spiritualitas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila sebagai sistem etika merupakan moral guidance yang dapat diaktualisasikan ke dalam tindakan konkrit, yang melibatkan berbagai aspek kehidupan. Oleh karena itu, sila-sila Pancasila perlu diaktualisasikan lebih lanjut ke dalam putusan tindakan sehingga mampu mencerminkan pribadi yang saleh, utuh, dan berwawasan moral-akademis. Etika adalah hal yang sangat diperlukan dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara, karena dengan memiliki etika maka kita mampu menjalankan khehidupan bernegara dengan lancar. Indonesia adalah negara yang berlandaskan Pancasila. Pancasila merupakan dasar dari negara Indonesia. Karena Pancasila adalah dasar Negara Indonesia, maka setiap tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh warga Indonesia harus berpedoman dengan nilainilai Pancasila. Setiap butir dari Pancasila mengandung pedoman-pedoman yang dapat dijadikan landasan oleh warga Indonesia untuk bertindak. Tindakan yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia juga harus didasari oleh nilai moral. Pancasila sebagai system etika merupakan jalan hidup bangsa Indonesia dan juga merupakan struktur pemikiran yang disusun untuk memberikan tuntunan atau panduan kepada setiap warga negara Indonesia dalam bersikap dan bertingkah laku. B. Urgensi Pancasila Sebagai Sistem Etika Pengertian Etika Istilah etika berasal dari Bahasa Yunani, Ethos yang artinya tempat tinggal yang biasa, padang rumput, kandang, kebiasaan, adat, watak, perasaan, sikap, dan cara berpikir. Secara etimologis, etika berarti ilmu tentang segala sesuatu yang biasa dilakukan atau tentang adat kebiasaan. Dalam arti ini, etika berkaitan dengan dengan kebiasaan hidup yang baik, tata cara hidup yang baik, baik pada diri seseorang maupun masyarakat. Kebiasaan hidup yang baik ini dianut dan diwariskan dari satu generasi ke generasi yang lain. Dalam artian ini, etika sama maknanya dengan moral. Etika dalam arti yang luas adalah ilmu yang membahas tentang kriteria baik dan buruk. Etika pada umumnya dimengerti sebagai pemikiran filosofis mengenai segala sesuatu yang dianggap baik atau buruk dalam perilaku manusia. Keseluruhan perilaku manusia dengan norma dan prinsip-prinsip yang mengaturnya itu kerap kali disebut moralitas atau etika. Etika selalu terkait dengan
114 masalah nilai sehingga perbincangan tentang etika pada umumnya membicarakan tentang masalah nilai (baik atau buruk). Frondizi menerangkan bahwa nilai merupakan kualitas yang tidak real karena nilai itu tidak ada untuk dirinya sendiri, nilai membutuhkan pengemban untuk keberadaannya, misalnya, nilai kejujuran melekat pada sikap dan kepribadian seseorang. Istilah nilai mengandung penggunaan yang kompleks dan bervariasi. Lacey menjelaskan bahwa paling tidak ada enam pengertian nilai dalam penggunaan secara umum, yaitu : 1. Sesuatu yang fundamental yang dicari orang sepanjang hidupnya. 2. Suatu kualitas atau tindakan yang berharga, kebaikan, makna, atau pemenuhan karakter untuk kehidupan seseorang. 3. Suatu kualitas atau tindakan sebagian membentuk identitas seseorang sebagai pengevaluasian diri, penginterpretasian diri, dan pembentukan diri. 4. Suatu kriteria fundamental bagi seseorang untuk memilih sesuatu yang baik diantara berbagai kemungkinan tindakan. 5. Suatu standar yang fundamental yang dipegang oleh seseorang ketika bertingkah laku bagi dirinya dan orang lain. 6. Suatu “objek nilai”, suatu hubungan yeng tepat dengan sesuatu yang sekaligus membentuk hidup yang yang berharga dengan identitas kepribadian seseorang. objek nilai mencakup karya seni, teori ilmiah, teknologi, objek yang disucikan, budaya, tradisi, lembaga, orang lain, dan alam itu sendiri. Dengan demikian, nilai sebagaimana pengertian butir kelima, yaitu sebagai standar fundamental yang menjadi pegangan bagi seseorang dalam bertindak, merupakan kriteria yang penting untuk mengukur karakter seseorang. Nilai sebagai standar fundamental ini pula yang diterapkan seseorang dalam pergaulannya dengan orang lain sehingga perbuatannya dapat dikategorikan etis atau tidak. Namun dalam Bahasa pergaulan orang sering kali mencampuradukkan istilah etika dan etiket, padahal keduanya mengandung perbedaan makna yang hakiki. Etika berarti moral, sedangkan etiket lebih mengacu pada pengertian sopan santun, adat istiadat. Jika dilihat dari asal usul katanya, etika berasal dari kata “ethos”, sedangkan etiket berasal dari kata “etiquette”. Keduanya memang mengatur perilaku manusia secara normatif, tetapi etika lebih mengacu ke filsafat moral yang merupakan kajian kritis tentang baik dan buruk, sedangkan etiket mengacu kepada cara yang tepat, yang diharapkan serta ditentukan dalam suatu komunitas tertentu. Contoh, mencuri merupakan pelanggaran moral, tidak penting apakah dia mencuri dengan tangan kanan atau tangan kiri. Etiket, misalnya terkait dengan tata cara berperilaku dalam pergaulan, seperti makan dengan tangan kanan dianggap lebih sopan atau beretiket. C. Aliran-Aliran Etika Ada beberapa aliran etika yang dikenal dalam bidang filsafat, meliputi : 1. Etika Keutamaan (Etika Kebajikan) Adalah teori yang mempelajari keutamaan (virtue), artinya mempelajari tentang perbuatan manusia itu baik atau buruk. Etika kebajikan ini mengarahkan perhatiannya kepada keberadaan manusia, lebih menekankan pada “Saya harus menjadi orang yag bagaimana ?”. Beberapa watak yang terkandung dalam nilai keutamaan adalah baik hati, ksatriya, belas kasih, terus terang, bersahabat, murah hati, bernalar, percaya diri, penguasaan diri, sadar, suka bekerja bersama, berani, santun, jujur, terampil, adil, setia, bersahaja, disiplin, mandiri, bijaksana, peduli, dan toleran.
115 2. Etika Teleologis Teori yang menyatakan bahwa hasil dari tindakan moral menentukan nilai tindakan atau kebenaran tindakan dan dilawankan dengan kewajiban. Seseorang yang mungkin berniat sangat baik atau mengikuti asas – asas moral yang tertinggi, akan tetapi hasil tindakan moral itu berbahaya atau jelek, maka tindakan tersebut dinilai secara moral sebagai tindakan yang tidak etis. Etika teleologis ini menganggap nilai moral dari suatu tindakan dinilai berdasarkan pada efektivitas tindakan tersebut dalam mencapai tujuannya. Etika teleologis ini juga menganggap bahwa di dalamnya kebenaran dan kesalahan suatu tindakan dinilai berdasarkan tujuan akhir yang diinginkan. Aliran-aliran etika teleologis, meliputi eudaemosisme, hedonism, utilitarianisme. D. Urgensi Etika Bagi Kehidupan Bangsa Pentingnya Pancasila sebagai sistem etika terkait dengan problem yang dihadapi bangsa Indonesia sebagai berikut : 1. Banyaknya kasus korupsi yang melanda Negara Indonesia sehingga dapat melemahkan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. 2. Masih terjadinya aksi terorisme yang mengatasnamakan agama sehingga dapat merusak semangat toleransi dalam kehidupan antar umat beragama, dan meluluhlantahkan semangat persatuan atau mengancam disintegrasi bangsa. 3. Masih terjadinya pelanggaran HAM dalam kehidupan bernegara. 4. Kesenjangan antara kelompok masyarakat kaya dan miskin masih menandai kehidupan masyarakat Indonesia. 5. Ketidakadilan hukum yang masih mewarnai proses peradilan di Indonesia. 6. Banyaknya orang kaya yang tidak bersedia membayar pajak dengan benar. Kesemuanya itu memperlihatkan pentingnya dan mendesaknya peran dan kedudukan Pancasila sebagai sistem etika karena dapat menjadi tuntunan atau sebagai Leading Principle bagi warga Negara untuk berperilau sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Etika Pancasila diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sebab berisikan tuntunan nilainilai moral yang hidup. Namun, diperlukan kajian kritisrasional terhadap nilai-nilai moral yang hidup tersebut agar tidak terjebak ke dalam pandangan yang bersifat mitos. E. Konsep Pancasila sebagai Sistem Etika dalam Kehidupan Pancasila sebagai sistem etika memerlukan kajian kritis-rasional terhadap nilai moral yang hidup agar tidak terjebak dalam pandangan yang bersifat mitos. Misalnya korupsi terjadi karena pejabat diberi hadiah oleh seorang yang membutuhkan sehingga urusannya lancar. Dia menerima hadiah tanpa memikirkan alasan orang tersebut memberikan bantuan. Sehingga tidak tahu kalua perbuatannya dikategorikan dalam bentuk suap. Hal yang sangat penting dalam mengembangkan Pancasila sebagai sistem etika meliputi: 1. Menempatkan Pancasila sebagai sumber moral dan penentu sikap, tindakan serta keputusan yang akan diambil setiap warga negara. 2. Pancasila memberikan pedoman bagi setiap warga negara agar memiliki orientasi yang jelas dalam pergaulan regional, nasional dan internasional
116 3. Pancasila menjadi dasar analisis kebijakan yang dibuat penyelenggara negara sehingga mencerminkan semangat kenegaraan berjiwa Pancasila 4. Pancasila menjadi filter terhadap pluralitas nilai yang berkembang dalam berbagai bidag kehidupan F. Esensi Pancasila sebagai Sistem Etika dalam Kehidupan Pancasila sebagai sistem etika terletak pada hal-hal berikut: 1. Sila Ketuhanan mencerminkan bahwa Tuhan merupakan penjamin prinsip moral. Setiap perilaku warga negara didasarkan pada prinsip moral yang bersumber pada norma agama. Ketika prinsip moral berlandaskan pada norma agama, maka akan memberikan kekuatan pada prinsip agar dilaksanakan oleh pengikutnya. 2. Sila Kemanusiaan memiliki prinsip acta humanus. Tindakan kemanusiaan diimplikasikan melalui sikap adil dan beradab guna menjamin tata pergaulan antar manusia dan antar makhluk yang berdasar pada nilai kemanusiaan tertinggi (kebajikan dan kearifan). 3. Sila Persatuan memiliki arti kesediaan hidup bersama di atas kepentingan individu dan kelompok dalam kehidupan bernegara. Landasannya adalah nilai solidaritas dan semangat kebersamaan yang melahirkan kekuatan dalam menghadapi ancaman pemecah belah bangsa. 4. Sila Kerakyatan sebagai sistem etika terletak pada konsep musyawarah untuk mufakat. 5. Sila Keadilan sebagai perwujudan dari sistem etika tidak menekankan pada kewajiban saja (deontologi) atau tujuan saja (teleologi). Akan tetapi lebih menonjolkan pada kebijaksanaan (virtue ethics). G. Sumber Historis, Sosiologis, Politis Tentang Pancasila a) Sumber Historis Pada zaman Orde Lama, Pancasila sebagai sistem etika masih berbentuk sebagai Philosofische Grondslag atau Weltanschauung. Artinya, nilai-nilai Pancasila belum ditegaskan ke dalam sistem etika, tetapi nilai-nilai moral telah terdapat pandangan hidup masyarakat. Masyarakat dalam masa orde lama telah mengenal nilai-nilai kemandirian bangsa yang oleh Presiden Soekarno disebut dengan istilah berdikari (berdiri di atas kaki sendiri). Pada zaman orde baru, Pancasila sebagai system etika disosialisasikan melalui penataran P-4 dan diinstusionalkan dalam wadah BP-7, Ada banyak butir
117 Pancasila yang dijabarkan dari kelima sila Pancasila sebagai hasil temuan dari para peneliti BP-7, sebagai berikut : 1. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa, cara pengamalannya : a. Manusia Indonesia percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. b. Hormat menghormati dan bekerja sama antar para pemeluk agama dan para penganut kepercayaan yang berbeda-beda sehingga terbina kerukunan hidup. c. Saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. d. Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. 2. Sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, cara pengamalannya : a. Mengaku persamaan derajat, persamaan hak, dan persamaan kewajiban asasi antar sesame manusia sesuai dengan harkat dan martabatnyasebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. b. Saling mencintai sesame manusia. c. Mengembangkan sikap tenggang rasa. d. Tidak semena-mena terhadap orang lain. e. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. f. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. g. Berani membela kebenaran dan keadilan. 3. Sila Persatuan Indonesia, cara pengamalnnya : a. Menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan, keselamatan bangsa dan bernegara di atas kepentingan pribadi atau golongan. b. Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. c. Cinta tanah air dan bangsa. d. Bangga sebagai bangsa Indonesia dan bertanah air Indonesia. e. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang berbhineka tunggal ika. 4. Sila Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, cara pengamalannya : a. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. b. Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan. c. Dengan itikad yang baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil putusan musyawarah. d. Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur. 5. Sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia, cara pengamalannya : a. Bersikap adil. b. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. c. Menghormati hak-hak orang lain. d. Suka memberi pertolongan kepada orang lain.
118 e. Bersama-sama berusaha mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. Pada era reformasi, Pancasila sebagai sistem etika tenggelam dalam hirukpikuk perebutan kekuasaan yang menjurus kepada pelanggaran etika politik. Salah satu bentuk pelanggaran etika politik adalah abuse of power, baik oleh penyelenggara negara di legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. Penyalahgunaan kekuasaan atau kewenangan inilah yang menciptakan korupsi di berbagai kalangan penyelenggara negara. b) Sumber Sosiologis Sumber sosiologis Pancasila sebagai sistem etika dapat ditemukan dalam kehidupan masyarakat berbagai etnik di Indonesia. Misalnya, orang Minangkabau dalam hal bermusyawarah memakai prinsip “bulat air oleh pembuluh, bulat kata oleh mufakat”. Masih banyak lagi mutiara kearifan local yang bertebaran di bumi Indonesia sehingga memerlukan penelitian yang mendalam. c) Sumber Politis Sumber politis Pancasila sebagai sistem etika terdapat dalam normanorma dasar sebagai sumber penyusunan berbagai peraturan perundangundangan di Indonesia. Hans Kelsen mengatakan bahwa teori hokum itu suatunorma yang membentuk piramida. Norma yang lebih rendah memperoleh kekuatannya dari suatu norma yang lebih tinggi. Semakin tinggi suatu norma, akan semakin abstrak sifatnya, dan sebaliknya, semakin rendah kedudukannya, akan semakin konkrit norma tersebut. Pancasila sebagai system etika merupakan norma tertinggi yang sifatnya abstrak, sedangkan perundang-undangan merupakan norma yang ada di bawahnya bersifat konkrit. Etika politik mengatur masalah perilaku politikus, berhubungan juga dengan praktik institusi social, hokum, komunitas, struktur-struktur social, politik, ekonomi. Etika politik memiliki tiga dimensi, yaitu : 1. Dimensi Tujuan, terumuskan dalam upaya mencapai kesejahteraan masyarakat dan hidup damai yang didasarkan pada kebebasan dan keadilan. 2. Dimensi Sarana, memungkinkan pencapaian tujuan yang meliputi system dan prinsipprinsip dasar pengorganisasian praktik penyelenggaraan negara dan yang mendasari institusi-institusi sosial. 3. Dimensi Aksi Politik, berkaitan dengan pelaku pemegang peran sebagai pihak yang menentukan rasionalitas politik.Rasionalitas politikterdiri atas rasionalitas tindakan dan keutamaan. Tindakan politik dinamakan rasional bila pelaku mempunyai orientasi situasi dan paham permasalahan. H. Faktor Pendukung Dan Penghambat Penerapan Etika Pancasila Faktor internal yang menyebabkan minimnya penerapan nilai Pancasila bisa disebabkan berbagai hal. Salah satu contoh, sistem pendidikan Indonesia yang kurang memperhatikan pembelajaran moral dan etika. Kita bisa melihat bahwasanya standar pendidikan dan kelulusan sekolah-sekolah ditentukan oleh pelajaran-pelajaran seperti Matematika, Bahasa Indonesia, IPA, dan Bahasa Inggris. Tidak satupun dari seluruh
119 pelajaran tersebut yang menitik beratkan pembelajaran kepada aspek moral dan etika. Sehingga dari pembelajaran tersebut, hanya akan melahirkan siswa-siswa yang materialistis. Sedangkan dari faktor eksternal adalah banyaknya pengaruh budaya dan peradaban luar negeri yang menyebabkan anjlok dan luruhnya jati diri bangsa yang telah dirangkum dalam Pancasila. Kita sangat menyayangkan penyalahgunaan kebebasan seperti yang telah didengungkan oleh negara lain tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Sebenarnya, HAM tersebut sudah termasuk kedalam Pancasila, yaitunya dalam sila keadilan sosial. Saat ini, kebebasan HAM telah disalahgunakan menjadi sebuah alibi dan pembenaran atas kesalahan yang telah dilakukan oleh seseorang. Misalnya saja, alasan kebebasan HAM dan hak berekspresi yang seakanakan ingin “memperbolehkan” masyarakat untuk berpakaian “buka-bukaan”. Mereka membuat seolah-olah apa yang mereka lakukan adalah merupakan kebebasan yang hakiki. Tentusaja hal ini sangat bertentangan dengan prinsip yang tertuang dalam sila kedua Pancasila “Kemanusiaan yang adil dan BERADAB”. Dan hal tersebut bukanlah budaya dan kebiasaan bangsa Indonesia. Penerapan nilai-nilai Pancasila harus tetap dilaksanakan oleh seluruh masyarakat Indonesia agar tetap menjadi Bangsa Indonesia yang benar-benar Indonesia. Karena pada dasarnya Pancasila adalah pondasi dasar negara yang terus dipegang erat oleh bangsa Indonesia yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai moralitas dan etika. I. Strategi Penerapan Pancasila Sebagai Sistem Etika Bangsa Indonesia Strategi penerapan Pancasila sebagai sistem etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara bagi Bangsa Indonesia dilakukan sebagai berikut : a. Pendidikan karakter Dekadensi moral yang melanda kehidupan masyarakat, terutama generasi muda sehingga membahayakan kelangsungan hidup bernegara. Generasi muda yang tidak mendapat pendidian karakter yang memadai dihadapkan pada pluralitas nilai yang melanda Indonesia sebagai akibat globalisasi sehingga mereka kehilangan arah. Dekadensi moral itu terjadi ketika pengaruh globalisasi tidak sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, tetapi justru nilai-nilai dari luar berlaku dominan. Contoh-contoh dekadensi moral, antara lain : penyalahgunaan narkoba, kebebasan tanpa batas, rendahnya rasa hormat kepada orang tua, menipisnya rasa kejujuran, tawuran di kalangan para pelajar. Kesemuanya itu menunjukkan lemahnya tatanan nilai moral dalam kehidupan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, Pancasila sebagai sistem etika diperlukan kehadirannya sejak dini, terutama dalam bentuk pendidikan karakter di sekolah-sekolah. b. Kriteria Acuan Penyelenggara Negara Korupsi akan merajalela karena para penyelenggara negara tidak memiliki rambu-rambu normatif dalam menjalankan tugasnya. Para penyelenggara negara tidak dapat membedakan batasan yang boleh dan tidak boleh, pantas dan tidak pantas, baik dan buruk (good and bad). Pancasila sebagai sistem etika terkait dengan pemahaman atas kriteria baik dan buruk. c. Membangkitkan Kesadaran Wajib Pajak
120 Kurangnya rasa perlu berontribusi dalam pembangunan melalui pembayaran pajak. Hal tersebut terlihat dari kepatuhan membayar pajak yang masih rendah, padahal peranan pajak dari tahun ke tahun semain meningkat dalam membiayai APBN. Pancasila sebagai sistem etika akan dapat mengarahkan wajib pajak untuk secara sadar memenuhi kewajiban perpajakannya dengan baik. Dengan kesadaran pajak yang tinggi maka program pembangunan yang tertuang dalam APBN akan dapat dijalankan dengan sumber penerimaan dari sektor perpajakan. J. Alasan Diperlukannya Pancasila sebagai Sistem Etika Pancasila sebagai sistem etika diperlukan dalam kehidupan politik untuk mengatur sistem penyelenggaraan negara. Bayangkan apabila dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara tidak ada sistem etika yang menjadi guidance atau tuntunan bagi para penyelenggara negara, niscaya negara akan hancur. Beberapa alasan mengapa Pancasila sebagai sistem etika itu diperlukan dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara di Indonesia, meliputi hal-hal sebagai berikut: 1. korupsi akan bersimaharajalela karena para penyelenggara negara tidak memiliki rambu-rambu normatif dalam menjalankan tugasnya. Para penyelenggara negara tidak dapat membedakan batasan yang boleh dan tidak, pantas dan tidak, baik dan buruk (good and bad). Pancasila sebagai sistem etika terkait dengan pemahaman atas kriteria baik (good) dan buruk (bad). Archie Bahm dalam Axiology of Science, menjelaskan bahwa baik dan buruk merupakan dua hal yang terpisah. Namun, baik dan buruk itu eksis dalam kehidupan manusia, maksudnya godaan untuk melakukan perbuatan buruk selalu muncul. Ketika seseorang menjadi pejabat dan mempunyai peluang untuk melakukan tindakan buruk (korupsi), maka hal tersebut dapat terjadi pada siapa saja. Oleh karena itu, simpulan Archie Bahm, ”Maksimalkan kebaikan, minimalkan keburukan” (Bahm, 1998: 58). 2. Dekadensi moral yang melanda kehidupan masyarakat, terutama generasi muda sehingga membahayakan kelangsungan hidup bernegara. Generasi muda yang tidak mendapat pendidikan karakter yang memadai dihadapkan pada pluralitas nilai yang melanda Indonesia sebagai akibat globalisasi sehingga mereka kehilangan arah. Dekadensi moral itu terjadi ketika pengaruh globalisasi tidak sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, tetapi justru nilai-nilai dari luar berlaku dominan. Contoh-contoh dekadensi moral, antara lainpenyalahgunaan narkoba, kebebasan tanpa batas, rendahnya rasa hormat kepada orang tua, menipisnya rasa kejujuran, tawuran di kalangan para pelajar. Kesemuanya itu menunjukkan lemahnya tatanan nilai moral dalam kehidupan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, Pancasila sebagai sistem etika diperlukan kehadirannya sejak dini, terutama dalam bentuk pendidikan karakter di sekolah-sekolah. 3. Pelanggaran hak-hak asasi manusia (HAM) dalam kehidupan bernegara di Indonesia ditandai dengan melemahnya penghargaan seseorang terhadap hak pihak lain. Kasus-kasus pelanggaran HAM yang dilaporkan di berbagai media, seperti penganiayaan terhadap pembantu rumah tangga (PRT), penelantaran anak-anak yatim oleh pihak-pihak yang seharusnya melindungi, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), dan lain-lain. Kesemuanya itu menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai Pancasila sebagai sistem etika belum berjalan maksimal. Oleh karena itu, di samping diperlukan sosialisasi sistem
121 etika Pancasila, diperlukan pula penjabaran sistem etika ke dalam peraturan perundang-undangan tentang HAM. 4. Kerusakan lingkungan yang berdampak terhadap berbagai aspek kehidupan manusia, seperti kesehatan, kelancaran penerbangan, nasib generasi yang akan datang, global warming, perubahan cuaca, dan lain sebagainya. Kasus-kasus tersebut menunjukkan bahwa kesadaran terhadap nilai-nilai Pancasila sebagai sistem etika belum mendapat tempat yang tepat di hati masyarakat. Masyarakat Indonesia dewasa ini cenderung memutuskan tindakan berdasarkan sikap emosional, mau menang sendiri, keuntungan sesaat, tanpa memikirkan dampak yang ditimbulkan dari perbuatannya. Contoh yang paling jelas adalah pembakaran hutan di Riau sehingga menimbulkan kabut asap. Oleh karena itu, Pancasila sebagai sistem etika perlu diterapkan ke dalam peraturan perundangundangan yang menindak tegas para pelaku pembakaran hutan, baik pribadi maupun perusahaan yang terlibat. K. Pengejawantahan Nilai Pancasila Dalam UU Hak Azasi Manusia Pelanggaran HAM dalam kehidupan bernegara di Indonesia ditandai dengan Volume 1 Number 1 Month June Year 2020 (20-28) 27 melemahnya penghargaan seseorang terhadap hak pihak lain. Kasus-kasus pelanggaran Ham yang dilaporkan di media, seperti penganiayaan terhadap pembantu rumah tangga, penelantaran anakanak yatim oleh pihak-pihak yang seharusnya melindungi, kekerasan dalam rumah tangga, dan lain-lain. Kesemuanya itu menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat terhadap nilainilai Pancasila sebagai sistem etika belum berjalan maksimal. Oleh karena itu, disamping diperlukan sosialisasi sistem etika Pancasila, diperlukan pula penjabaran sistem etika ke dalam peraturan perundangundangan tentang HAM. L. Pengejawantahan Nilai Pancasila Dalam UU Lingkungan Hidup Kerusakan lingkungan yang berdampak terhadap berbagai aspek kehidupan manusia, seperti kesehatan, kelancaran penerbangan, nasib generasi yang akan dating, global warming, perubahan cuaca, dan lain-lain. Kasus-kasus tersebut menunjukkan bahwa kesadaran terhadap nilai-nilai Pancasila sebagai system etika belum mendapat tempat yang tepat di hati masyarakat. Masyarakat Indonesia dewasa ini cenderung memutuskan tindakan berdasarkan tindakan emosional, mau menang sendiri, keuntungan sesaat, tanpa memikirkan dampak yang ditimbulkan dari perbuatannya. Oleh karena itu, Pancasila sebagai sistem etika perlu diterapkan kedalam peraturan perundangundangan yang menindak tegas perusak lingkungan Selain itu, perlu juga diberikan penghargaan untuk setiap penggiat lingkungan dalam kehidupan bermasyarakat.
122 Kesimpulan Pancasila sangat diperlukan sebagai system etika untuk memberikan pedoman dan arahan agar setiap tindakan yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia berpedoman pada sikap moral yang berlandaskan Pancasila. Setiap tindakan yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia sebagai cerminan dari pelaksanaan Pancasila. Pancasila sebagai sistem etika dapat diamalkan dengan melaksanakan setiap pengamalan di setiap butir Pancasila. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, tentu akan menemui banyak tantangan, begitu pula tantangan Pancasila sebagai sistem etika. Tantangan dihadapi untuk dimenangkan, begitu pula dengan tantangan Pancasila sebagai sistem etika. Jika Bangsa Indonesia sudah menerapkan etika di setiap butir Pancasila, maka tantangan Pancasila sebagai sistem etika dapat terselesaikan.
123 Soal 1. Mengapa pancasila sangat diperlukan untuk keberlangsungan hidup dalam berwarga negara? 2. Strategi apa yang digunakan Bangsa Indonesia dalam menerapkan pancasila sebagai sistem etika? 3. Sebutkan dan jelaskan faktor pendukung serta penghambat dalam penerapan pancasila sebagai sistem etika!
124 BAB X Pendidikan Antikorupsi A. Pembahasan Pendidikan Antikorupsi a. Pengertian Korupsi Korupsi berasal dari Bahasa latin yaitu Corruptus dan Corruption, artinya buruk, bejad, menyimpang dari kesucian, perkataan menghina, atau memfitnah. Dalam Black Law Dictionary di modul Tindak Pidana Korupsi KPK, Korupsi adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sebuah maksud untuk mendapatkan beberapa keuntungan yang bertentangan dengan tugas resmi dan kebenarankebenaran lainnya "sesuatu perbuatan dari suatu yang resmi atau kepercayaan seseorang yang mana dengan melanggar hukum dan penuh kesalahan memakai sejumlah keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan tugas dan kebenarankebenaran lainnya. Dalam konteks kriminologi atau ilmu tentang kejahatan ada sembilan tipe korupsi yaitu: 1. Political bribery adalah termasuk kekuasaan dibidang legislatif sebagai badan pembentuk Undang-Undang. Secara politis badan tersebut dikendalikan oleh suatu kepentingan karena dana yang dikeluarkan pada masa pemilihan umum sering berkaitan dengan aktivitas perusahaan tertentu. Para pengusaha berharap anggota yang duduk di parlemen dapat membuat aturan yang menguntungkan mereka. 2. Political kickbacks, yaitu kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan sistem kontrak pekerjaan borongan antara pejabat pelaksana dan pengusaha yang memberi peluang untuk mendatangkan banyak uang bagi pihak-pihak yang bersangkutan. 3. Election fraud adalah korupsi yang berkaitan langsung dengan kecurangan pemilihan umum. 4. Corrupt campaign practice adalah praktek kampanye dengan menggunakan fasilitas Negara maupun uang Negara oleh calon yang sedang memegang kekuasaan Negara. 5. Discretionary corruption yaitu korupsi yang dilakukan karena ada kebebasan dalam menentukan kebijakan. 6. Illegal corruption ialah korupsi yang dilakukan dengan mengacaukan bahasa hukum atau interpretasi hukum. Tipe korupsi ini rentan dilakukan oleh aparat penegak hukum, baik itu polisi, jaksa, pengacara, maupun hakim. 7. Ideological corruption ialah perpaduan antara discretionary corruption dan illegal corruption yang dilakukan untuk tujuan kelompok. 8. Mercenary corruption yaitu menyalahgunakan kekuasaan semata-mata untuk kepentingan pribadi. Dalam konteks hukum pidana, tidak semua tipe korupsi yang kita kenal tersebut dikualifikasikan sebagai perbuatan pidana. Oleh Karena itu, perbuatan apa saja yang
125 dinyatakan sebagai korupsi, kita harus merujuk pada Undang-Undang pemberantasan korupsi. Menurut Shed Husein Alatas, ciri-ciri korupsi antara lain sebagai berikut: 1. Korupsi senantiasa melibatkan lebih dari satu orang. 2. Korupsi pada umumnya dilakukan secara rahasia, kecuali korupsi itu telah merajalela dan begitu dalam sehingga individu yang berkuasa dan mereka yang berada dalam lingkungannya tidak tergoda untuk menyembunyikan perbuatannya. 3. Korupsi melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik. 4. Kewajiban dan keuntungan yang dimaksud tidak selalu berupa uang. 5. Mereka yang mempraktikan cara-cara korupsi biasanya berusaha untuk menyelubungi perbuatannya dengan berlindung di balik pembenaran hukum. 6. Mereka yang terlibat korupsi menginginkan keputusan yang tegas dan mampu untuk mempengaruhi keputusan-keputusan itu. 7. Setiap perbuatan korupsi mengandung penipuan, biasanya dilakukan oleh badan publik atau umum (masyarakat). 8. Setiap tindakan korupsi adalah suatu pengkhianatan kepercayaan. 9. Unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi B. Konsep Korupsi Menurut Hukum Definisi korupsi telah dijelaskan dalam 13 pasal yang terkandung dalam Undang- Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 (UU Tipikor). Berdasarkan pasalpasal tersebut, korupsi dirumuskan ke dalam 30 bentuk tindak pidana korupsi. Namun, pada dasarnya ke-30 bentuk tindak pidana korupsi tersebut dapat dibedakan menjadi 7 kelompok, yaitu: 1) Korupsi yang terkait dengan Kerugian Keuangan Negara; 2) Korupsi yang terkait dengan Suap Menyuap; 3) Korupsi yang terkait dengan Penggelapan dalam Jabatan; 4) Korupsi yang terkait dengan Pemerasan 5) Korupsi yang terkait dengan Perbuatan Curang; 6) Korupsi yang terkait dengan Benturan Kepentingan dalam Pengadaan; dan 7) Korupsi yang terkait dengan Gratifikasi. C. Sebab-sebab terjadinya korupsi 1. Kurangnya gaji atau pendapatan pegawai negeri di banding dengan kebutuhan seharihari yang semakin lama semakin meningkat, 2. Ketidakberesan manajemen, 3. Modernisasi 4. Emosi mental, 5. Gabungan beberapa faktor. Sedangkan menurut S. H. Alatas korupsi terjadi disebabkan oleh faktor faktor berikut: 1. Ketiadaan atau kelemahan kepemimpinan dalam posisi-posisi kunci yang mampu memberikan ilham dan mempengaruhi tingkah laku yang menjinakkan korupsi,
126 2. Kelemahan pengajaran-pengajaran agama dan etika, 3. Kolonialisme, 4. Kurangnya pendidikan, 5. Kemiskinan, 6. Tiadanya hukuman yang keras, 7. Kelangkaan lingkungan yang subur untuk perilaku anti korupsi 8. Struktur pemerintahan, 9. Perubahan radikal, dan 10. Keadaan masyarakat. Pendidikan antikorupsi sejak dini adalah salah satu cara untuk memberantas korupsi. Dengan pendidikan antikorupsi sejak dini, dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang tindakan-tindakan korupsi sehingga masyarakat dapat ikut andil dalam memberantasnya. Dengan pendidikan antikorupsi pula dapat meningkatkan pengetahuan mengenai dampak/akibat korupsi sehingga dapat menghindarinya bahkan ikut serta dalam melawannya. D. Nilai dan Kebijakan/Prinsip Anti Korupsi Nilai-nilai anti korupsi berjumlah 9 buah, yaitu : 1. Kejujuran Kejujuran berasal dari kata jujur yang dapat di definisikan sebagai sebuah tindakan maupun ucapan yang lurus, tidak berbohong dan tidak curang. Dalam berbagai buku juga disebutkan bahwa jujur memiliki makna satunya kata dan perbuatan. Jujur ilah merupakan salah satu nilai yang paling utama dalam anti korupsi, karena tanpa kejujuran seseorang tidak akan mendapat kepercayaan dalam berbagai hal, termasuk dalam kehidupan sosial. Bagi seorang mahasiswa kejujuran sangat penting dan dapat diwujudkan dalam bentuk tidak melakukan kecurangan akademik, misalnya tidak mencontek, tidak melakukan plagiarisme dan tidak memalsukan nilai. Lebih luas, contoh kejujuran secara umum dimasyarakat ialah dengan selalu berkata jujur, jujur dalam menunaikan tugas dan kewajiban, misalnya sebagai seorang aparat penegak hukum ataupun sebagai masyarakat umum dengan membaya pajak. 2. Kepedulian Arti kata peduli adalah mengindahkan, memperhatikan dan menghiraukan. Rasa kepedulian dapat dilakukan terhadap lingkungan sekitar dan berbagai hal yang berkembang didalamnya.Nilai kepedulian sebagai mahasiswa dapat diwujudkan dengan berusaha memantau jalannya proses pembelajaran, memantau sistem pengelolaan sumber daya dikampus serta memantau kondisi infrastruktur di kampus. Selain itu, secara umum sebagai masyarakat dapat diwujudkan dengan peduli terhadap sesama seperti dengan turut membantu jika terjadi bencana alam, serta turut membantu meningkatkan lingkungan sekitar tempat tinggal maupun di lingkungan tempat bekerja baik dari sisi lingkungan alam maupun sosial terhadap individu dan kelompok lain.
127 3. Kemandirian Di dalam beberapa buku pembelajaran, dikatakan bahwa mandiri berarti dapat berdiri diatas kaki sendiri, artinya tidak banyak bergantung kepada orang lain dalam berbagai hal. Kemandirian dianggap sebagai suatu hal yang penting harus dimiliki oleh seorang pemimpin, karena tampa kemandirian seseorang tidak akan mampu memimpin orang lain. 4. Kedisiplinan Definisi dari kata disiplin ialah ketaatan atau kepatuhan kepada peraturan. Sebaliknya untuk mengatur kehidupan manusia memerlukan hidup yang disiplin. Manfaat dari disiplin ialah seseorang dapat mencpai tujuan dengan waktu yang lebih efisien. Kedisiplinan memiliki dampak yang sama dngan nilai-nilai antikorupsi lainnya yaitu dapat menumbuhkan kepercayaan dari orang lain dalam berbagai hal. Kedisiplinan dapat diwujudkan antara lain dalam bentuk kemampuan mengatur waktu dengan baik, kepatuhan kepada seluruh peraturan dan ketentuan yang berlaku, mengerjakan segala sesuatu dengan tepat waktu, dan fokus pada pekerjaan. 5. Tanggung Jawab Kata tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan dan diperkarakan). Seseorang yang memiliki tanggung jawab akan memiliki kecenderungan menyelesaikan tugas dengan lebih baik. Seseorang yang dapat menunaikan tanggung jawabnya sekecil apa-pun itu dengan baik akan mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Penerapan nilai tanggung jawab antara lain dapat diwujudkan dalam bentuk belajar dengan sungguh-sungguh, lulus tepat waktu dengan nilai baik, mengerjakan tugas akademik dengan baik, menjaga amanah dan kepercayaan yang diberikan. 6. Kerja Keras Kerja keras didasari dengan adanya kemauan. Di dalam kemauan terkandung ketekadan, ketekunan, daya tahan, daya kerja, pendirian keberanian, ketabahan, keteguhan dan pantang mundur. Bekerja keras merupakan hal yang penting guna tercapainya hasil yang sesuai dengan target. Akan tetapi bekerja keras akan menjadi tidak berguna jika tanpa adanya pengetahuan. 7. Kesederhanaan Gaya hidup merupakan suatu hal yang sangat penting bagi interaksi dengan masyarakat disekitar. Dengan gaya hidup yang sederhana manusia dibiasakan untuk tidak hidup boros, tidak sesuai dengan kemampuannya. Dengan gaya hidup yang sederhana, seseorang juga dibina untuk memprioritaskan kebutuhan diatas keinginannya. 8. Keberanian Keberanian dapat diwujudkan dalam bentuk berani mengatakan dan membela kebenaran, berani mengakui kesalahan, berani bertanggung jawab, dan sebagainya. Keberanian sangat diperlukan untuk mencapai kesuksesan
128 dan keberanian akan semakin matang jika diiringi dengan keyakinan, serta keyakinan akan semakin kuat jika pengetahuannya juga kuat. 9. Keadilan Berdasarkan arti katanya, adil adalah sama berat, tidak berat sebelah dan tidak memihak. Keadilan dari sudut pandang bangsa Indonesia disebut juga keadilan sosial, secara jelas dicantumkan dalam pancasila sila ke-2 dan ke-5, serta UUD 1945. Keadilan adalah penilaian dengan memberikan kepada siapapun sesuai dengan apa yang menjadi haknya, yakni dengan bertindak proposional dan tidak melanggar hukum. Keadilan berkaitan erat dengan hak, dalam konsepsi bangsa Indonesia hak tidak dapat dipisahkan dengan kewajiban. Dalam konteks pembangunan bangsa Indonesia keadilan tidak bersifat sektoral tetapi meliputi ideologi. Untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Adil dalam kemakmuran dan makmur dalam keadilan. Sedangkan Kebijakan/Prinsip anti korupsi, yaitu : 1. Akuntabilitas Akuntabilitas adalah kesesuaian antara aturan dan pelaksanaan kerja. Semua lembaga mempertanggung jawabkan kinerjanya sesuai aturan main baik dalam bentuk konvensi (de facto) maupun konstitusi (de jure), baik pada level budaya (individu dengan individu) maupun pada level lembaga. Akuntabilitas publik secara tradisional dipahami sebagai alat yang digunakan untuk mengawasi dan mengarahkan perilaku administrasi dengan cara memberikan kewajiban untuk dapat memberikan jawaban kepada sejumlah otoritas eksternal . Selain itu akuntabilitas publik dalam arti yang lebih fundamental merujuk kepada kemampuan seseorang terkait dengan kinerja yang diharapkan. Seseorang yang diberikan jawaban ini haruslah seseorang yang memiliki legitimasi untuk melakukan pengawasan dan mengharapkan kinerja . Akuntabilitas publik memiliki pola-pola tertentu dalam mekanismenya, antara lain adalah akuntabilitas program, akuntablitas proses, akuntailitas keuangan, akuntabilitas outcome, akuntabilitas hukum, dan akuntabilitas politik . Dalam pelaksanaannya, akuntabilitas harus dapat diukur dan dipertanggungjawabkan melalui mekanisme pelaporan dan pertanggungjawaban atas semua kegiatan yang dilakukan. Evaluasi atas kinerja administrasi, proses pelaksanaan, dampak dan manfaat yang diperoleh masyarakat baik secara langsung maupun manfaat jangka panjang dari sebuah kegiatan. 2. Transparansi Prinsip transparansi penting karena pemberantasan korupsi dimulai dari transparansi dan mengharuskan semua proses kebijakan dilakukan secara terbuka, sehingga segala bentuk penyimpangan dapat diketahui oleh publik. Transparansi menjadi pintu masuk sekaligus kontrol bagi seluruh proses dinamika struktural kelembagaan. Dalam bentuk yang paling sederhana, transparansi mengacu pada keterbukaan dan kejujuran untuk saling menjunjung tinggi kepercayaan karena kepercayaan, keterbukaan, dan kejujuran ini merupakan modal awal yang sangat berharga bagi semua orang untuk melanjutkan hidupnya di masa mendatang. Dalam prosesnya transparansi dibagi menjadi lima, yaitu :
129 Proses penganggaran, Proses penyusunan kegiatan, Proses pembahasan, Proses pengawasan, dan Proses evaluasi. Proses penganggaran bersifat bottom up, mulai dari perencanaan, implementasi, laporan pertanggungjawaban dan penilaian (evaluasi) terhadap kinerja anggaran. Di dalam proses penyusunan kegiatan atau proyek pembangunan terkait dengan proses pembahasan tentang sumber-sumber pendanaan (anggaran pendapatan) dan alokasi anggaran (anggaran belanja). Proses pembahasan membahas tentang pembutan rancangan peraturan yang berkaitan dengan strategi penggalangan (pemungutan dana), mekanisme pengelolaan proyek mulai dari pelaksanaan tender, pengerjaan teknis, pelaporan finansial dan pertanggungjawaban secara teknis. Proses pengawasan dalam pelksnaaan program dan proyek pembangunan berkaitan dengan kepentingan publik dan lebih khusus lagi adalah proyekproyek yang diusulkan oleh masyarakat sendiri. Proses evaluasi ini berlaku terhadap penyelenggaraan proyek dijalankan secara terbuka dan bukan hanya pertanggungjawaban secara administratif, tapi juga secara teknis dan fisik dari setiap output kerja-kerja pembangunan. 3. Kewajaran Prinsip fairness atau kewajaran ini ditunjukkan untuk mencegah terjadinya manipulasi (ketidakwajaran) dalam penganggaran, baik dalam bentuk mark up maupun ketidakwajaran dalam bentuk lainnya. Sifat-sifat prinsip ketidakwajaran ini terdiri dari lima hal penting komperehensif dan disiplin, fleksibilitas, terprediksi, kejujuran dan informatif. Komperehensif dan disiplin berarti mempertimbangkan keseluruhan aspek, berkesinambungan, taat asas, prinsip pembebanan, pengeluaran dan tidak melampaui batas (off budget). Fleksibilitas artinya adalah adanya kebijakan tertentu untuk mencapai efisiensi dan efektifitas. Terprediksi berarti adanya ketetapan dlam perencanaan atas dasar asas value for money untuk menghindari defisit dalam tahun anggaran berjalan. Anggaran yang terprediksi merupakan cerminan dari adanya prinsip fairness di dalam proses perencanaan pembangunan. Kejujuran mengandung arti tidak adanya bias perkiraan penerimaan maupun pengeluaran yang disengaja yang berasal dari pertimbangan teknis maupun politis. Kejujuran merupakan bagian pokok dari prinsip fairness. Penerapan sifat informatif agar dapat tercapainya sistem informasi pelaporan yang teratur dan informatif. Sistem informatif ini dijadikan sebagai dasar penilaian kinerja, kejujuran dan proses pengambilan keputusan selain itu sifat ini merupakan ciri khas dari kejujuran. 4. Kebijakan Kebijakan ini berperan untuk mengatur tata interaksi agar tidak terjadi penyimpangan yang dapat merugikan negara dan masyarakat. Kebijakan anti korupsi ini tidak selalu identik dengan undang-undang anti korupsi, namun
130 bisa berupa undang-undang kebebasan mengakses informasi, undang-undang desentralisasi, undang-undang anti-monopoli, maupun lainnya yang dapat memudahkan masyarakat mengetahui sekaligus mengontrol terhadap kinerja dan penggunaan anggaran negara oleh para pejabat negara. Aspek-aspek kebijakan terdiri dari isi kebijakan, pembuat kebijakan, pelaksana kebijakan, kultur kebijakan. Kebijakan anti korupsi akan efektif apabila didalamnya terkandung unsur-unsur yang terkait dengan persoalan korupsi dan kualitas dari isi kebijakan tergantung pada kualitas dan integritas pembuatnya. Kebijakan yang telah dibuat dapat berfungsi apabila didukung oleh aktor-aktor penegak kebijakan yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan, pengacara, dan lembaga pemasyarakatan. Eksistensi sebuah kebijakan tersebut terkait dengan nilai-nilai, pemahaman, sikap, persepsi dan kesadaran masyarakat terhadap hukum atau undang-undang anti korupsi. Lebih jauh lagi kultur kebijakan ini akan menentukan tingkat partisipasi masyarakat dalam pemberantasan korupsi. 5. Kontrol Kebijakan Kontrol kebijakan merupakan upaya agar kebijakan yang dibuat betulbetul efektif dan mengeliminasi semua bentuk korupsi. Bentuk kontrol kebijakan berupa partisipasi, evolusi dan reformasi. Kontrol kebijakan partisipasi yaitu melakukan kontrol terhadap kebijakan dengan ikut serta dalam penyusunan dan pelaksanaannya. Kontrol kebijakan evolusi yaitu dengan menawarkan alternatif kebijakan baru yang dianggap lebih layak. Kontrol kebijakan reformasi yaitu mengontrol dengan mengganti kebijakan yang dianggap tidak sesuai. E. Bahayanya Dampak Korupsi di Berbagai Bidang Korupsi dianggap sebuah kejahatan luar biasa karena memiliki dampak yang masif dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Tidak hanya merugikan negara, korupsi menyengsarakan rakyat di dalamnya. Berbagai dampak korupsi di berbagai bidang bisa dirasakan sendiri oleh kita semua. Cerminan dampak korupsi bisa dilihat dari mahalnya harga jasa dan pelayanan publik, masyarakat yang semakin miskin, atau terbatasnya fasilitas pendidikan dan kesehatan. Perkembangan ekonomi mandek dan berbagai rencana pembangunan terhambat akibat korupsi. Belum lagi dari sisi budaya, korupsi semakin menggerus kearifan lokal dan menggantinya dengan tabiat yang buruk. Semangat melawan korupsi akan semakin kuat jika kita memahami dampak-dampak tersebut. Berikut adalah dampak-dampak korupsi di berbagai bidang, agar bisa kita kenali dan cegah: a. Dampak Korupsi di Bidang Ekonomi Korupsi berdampak buruk pada perekonomian sebuah negara. Salah satunya pertumbuhan ekonomi yang lambat akibat dari multiplier effect rendahnya tingkat investasi. Hal ini terjadi akibat investor enggan masuk ke negara dengan tingkat korupsi yang tinggi. Ada banyak cara orang untuk tahu tingkat korupsi sebuah negara, salah satunya lewat Indeks Persepsi Korupsi (IPK). Dikutip dari buku Modul Integritas Bisnis Seri 3: Dampak Sosial Korupsi, korupsi juga menambah beban dalan transaksi ekonomi dan menciptakan sistem kelembagaan yang buruk. Adanya suap dan pungli dalam sebuah perekonomian menyebabkan biaya transaksi ekonomi menjadi semakin tinggi.
131 Hal ini menyebabkan inefisiensi dalam perekonomian. Melambatnya perekonomian membuat kesenjangan sosial semakin lebar. Orang kaya dengan kekuasaan, mampu melakukan suap, akan semakin kaya. Sementara orang miskin akan semakin terpuruk dalam kemelaratan. Tindakan korupsi juga mampu memindahkan sumber daya publik ke tangan para koruptor, akibatnya uang pembelanjaan pemerintah menjadi lebih sedikit. Ujung-ujungnya rakyat miskin tidak akan mendapatkan kehidupan yang layak, pendidikan yang baik, atau fasilitas kesehatan yang mencukupi. b. Dampak Korupsi di Bidang Kesehatan Di masa pandemi COVID-19 seperti sekarang, korupsi di bidang kesehatan akan semakin terasa dampaknya. Korupsi proyek dan anggaran kesehatan kerap terjadi di antara pejabat pemerintah, bahkan menteri. Sudah dua mantan dua mantan menteri kesehatan Indonesia yang ditahan karena korupsi, yaitu Achmad Suyudi dan Siti Fadilah Supari. Menurut catatan Indonesia Corruption Watch (ICW), korupsi jadi biang keladi buruknya pelayanan kesehatan, dua masalah utama adalah peralatan yang tidak memadai dan kekurangan obat. Korupsi juga membuat masyarakat sulit mengakses pelayanan kesehatan yang berkualitas. Dampak dari korupsi bidang kesehatan adalah secara langsung mengancam nyawa masyarakat. ICW mencatat, pengadaan alat kesehatan dan obat merupakan dua sektor paling rawan korupsi. Perangkat medis yang dibeli dalam proses korupsi berkualitas buruk, pelayanan purnajualnya juga jelek, serta tidak presisi. Begitu juga dengan obat yang pembeliannya mengandung unsur korupsi, pasti keampuhannya dipertanyakan. c. Dampak Korupsi Terhadap Pembangunan Salah satu sektor yang paling banyak dikorupsi adalah pembangunan dan infrastruktur. Salah satu modus korupsi di sektor ini, menurut Studi World Bank, adalah mark up yang sangat tinggi mencapai 40 persen. KPK mencatat, dalam sebuah kasus korupsi infrastruktur, dari nilai kontrak 100 persen, ternyata nilai riil infrastruktur hanya tinggal 50 persen, karena sisanya dibagi-bagi dalam proyek bancakan para koruptor. Dampak dari korupsi ini tentu saja kualitas bangunan yang buruk sehingga dapat mengancam keselamatan publik. Proyek infrastruktur yang sarat korupsi juga tidak akan bertahan lama, cepat rusak, sehingga harus dibuka proyek baru yang sama untuk dikorupsi lagi. KPK mencatat, korupsi di sektor ini terjadi dari tahapan perencanaan, proses pengadaan, hingga pelaksanaan. Di tahap perencanaan, koruptor sudah mencari celah terkait kepastian anggaran, fee proyek, atau cara mengatur pemenang tender. Pada pelaksanaan, terjadi manipulasi laporan pekerjaan atau pekerjaan fiktif, menggerogoti uang negara. d. Korupsi Meningkatkan Kemiskinan Kemiskinan berdasarkan klasifikasi Badan Pusat Statistik dibagi menjadi empat kategori, yaitu: 1) Kemiskinan absolut Warga dengan pendapatan di bawah garis kemiskinan atau tidak cukup memenuhi kebutuhan pangan, sandang, papan, kesehatan, perumahan dan pendidikan yang dibutuhkan untuk dapat hidup dan bekerja dengan layak. 2) Kemiskinan relative
132 Merupakan kemiskinan yang terjadi karena pengaruh kebijakan yang dapat menyebabkan ketimpangan pendapatan. Standar kemiskinan relatif ditentukan dan ditetapkan secara subyektif oleh masyarakat. 3) Kemiskinan kultural Merupakan kemiskinan yang disebabkan oleh faktor adat atau budaya yang membelenggu sehingga tetap berada dalam kondisi miskin. 4) Kemiskinan structural Merupakan kemiskinan yang terjadi akibat ketidakberdayaan seseorang atau sekelompok masyarakat tertentu terhadap sistem yang tidak adil sehingga mereka tetap terjebak dalam kemiskinan. Korupsi yang berdampak pada perekonomian menyumbang banyak untuk meningkatnya kemiskinan masyarakat di sebuah negara. Dampak korupsi melalui pertumbuhan ekonomi adalah kemiskinan absolut. Sementara dampak korupsi terhadap ketimpangan pendapatan memunculkan kemiskinan relatif. Alur korupsi yang terus menerus akan semakin memunculkan kemiskinan masyarakat. Korupsi akan membuat masyarakat miskin semakin menderita, dengan mahalnya harga pelayanan publik dan kesehatan. Pendidikan yang buruk akibat korupsi juga tidak akan mampu membawa masyarakat miskin lepas dari jerat korupsi. e. Dampak Korupsi Terhadap Budaya Korupsi juga berdampak buruk terhadap budaya dan norma masyarakat. Ketika korupsi telah menjadi kebiasaan, maka masyarakat akan menganggapnya sebagai hal lumrah dan bukan sesuatu yang berbahaya. Hal ini akan membuat korupsi mengakar di tengah masyarakat sehingga menjadi norma dan budaya. Beberapa dampak korupsi terhadap budaya pernah diteliti oleh Fisman dan Miguel (2008), Barr dan Serra (2010). Hasil penelitian Fisman dan Miguel (2008) menunjukkan bahwa diplomat di New York dari negara dengan tingkat korupsi tinggi cenderung lebih banyak melakukan pelanggaran parkir dibanding diplomat dari negara dengan tingkat korupsi rendah. Perilaku ini dianggap sebagai indikasi budaya. Sementara hasil penelitian Barr dan Serra (2010) menunjukkan bahwa data di Inggris memberikan hasil serupa yaitu adanya hubungan positif antara tingkat korupsi di negara asal dengan kecenderungan para imigran melakukan penyogokan. Ketika masyarakat permisif terhadap korupsi, maka semakin banyak individu yang melanggar norma antikorupsi atau melakukan korupsi dan semakin rendah rasa bersalah.
133 Kesimpulan Dari uraian di atas bisa dapat disimpulkan bahwa korupsi sangat merajalela dan menimbulkan dampak yang sangat besar untuk setiap bidang. Dan kita sebagai masyarakat Indonesia harus bisa ikut andil dalam mengurangi kegiatan tindak pidana korupsi ini. Sebagai masyarakat yang berpendidikan kita harus belajar apa sih konsekuensi yang didapatkan oleh pelaku jika melakukan korupsi, dan kita harus bisa serta berani untuk maju bersama mengurangi kegiatan tercela ini.
134 Soal 1. Mengapa kita sebagai warga negara harus mempelajari tentang tindak pidana korupsi? 2. Apa saja dampak yang dirasakan oleh masyarakat, jika ada pemerintah yang melakukan tindak pidana morupsi? 3. Seberapa penting materi pendidikan antikorupsi ini untuk kalangan remaja?
135 BAB XII Pendidikan Antikorupsi II A. Upaya Pemberantasan Korupsi Korupsi masih menjadi masalah yang kompleks di banyak negara, termasuk Indonesia. Indonesia merupakan negara dengan indeks persepsi korupsi yang tinggi. Periode tahun 2014 sampai sekarang, perkara korupsi yang ditangani KPK sebanyak 618 kasus. Transparency International Indonesia telah merilis Indeks Persepsi Korupsi yang menunjukkan posisi Indonesia di peringkat 96 dari 180 negara pada awal tahun 2022. Korupsi di Indonesia erat kaitannya dengan aspek suap, pengadaan barang dan jasa, serta penyalahgunaan dana yang lazim dilakukan oleh pihak swasta dan pegawai pemerintah. Oleh karena itu, upaya anti korupsi sangat penting. Pemberantasan korupsi tidak cukup hanya dengan satu komitmen. Komitmen ini harus diterjemahkan ke dalam strategi pengurangan korupsi yang komprehensif. Upaya pencegahan korupsi dapat dilakukan secara preventif, terdeteksi dan jera. Selain merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara, korupsi juga merusak sistem perekonomian. Akibatnya, apa yang tersisa untuk membuat negara kita kaya masih belum kita bisa mencapai kemakmuran dan kesejahteraan. Semua potensi itu tampaknya tidak ada artinya. Pelayanan publik yang buruk, tingkat kesehatan yang rendah, pendidikan yang tidak memadai, tingkat kecemasan masyarakat, dan banyak indikator negara sejahtera lainnya belum mencapai. Dengan kata lain, harapan Indonesia, negara impian masih jauh dari harapan. B. Strategi Cara Pemberantasan Korupsi 1. Represif Melalui strategi represif, KPK menjerat koruptor ke meja hijau, membacakan tuntutan, serta menghadirkan saksi-saksi dan alat bukti yang menguatkan. Inilah tahapan yang dilakukan: i. Penanganan Laporan Pengaduan Masyarakat Bagi KPK, pengaduan masyarakat merupakan salah satu sumber informasi terpenting. Sebagian besar kasus korupsi ditemukan melalui pengaduan masyarakat. Sebelum memutuskan apakah suatu pengaduan dapat masuk ke tahap penyidikan, KPK melakukan proses verifikasi dan review. ii. Penyelidikan
136 Kegiatan yang dilakukan KPK bertujuan untuk menemukan. Alat bukti yang cukup. Bukti permulaan yang cukup dianggap ada jika ditemukan sedikitnya 2 alat bukti. Jika bukti permulaan yang cukup tidak ditemukan, penyidik ??2 menghentikan penyelidikan. Jika kasus tersebut diusut, KPK akan melakukan sendiri penyidikan atau dapat melimpahkan kasus kepada penyidik ??kepolisian atau kejaksaan. Jika penyidikan dilimpahkan ke kepolisian atau kejaksaan, maka polisi atau kejaksaan wajib mengoordinasikan dan melaporkan perkembangan penyidikan kepada KPK. iii. Penyidikan Tahap ini salah satunya ditandai dengan penetapan seseorang sebagai tersangka. Jika ada dugaan kuat bahwa ada bukti permulaan yang cukup, penyidik ??dapat menyita izin ketua pengadilan negeri. Pasal juga memungkinkan penyidik ??KPK untuk terlebih dahulu memperoleh izin untuk memanggil tersangka atau menahan tersangka yang pejabat publik yang menurut undang-undang, tindakan polisi terhadap mereka harus diperoleh terlebih dahulu. Untuk kepentingan penyidikan, tersangka wajib memberikan keterangan kepada penyidik ??tentang segala harta bendanya dan harta benda pasangannya, anak-anaknya dan harta benda orang lain atau perusahaan yang diketahui atau dicurigai orang itu. Terkait dengan perilaku koruptif tersangka. KPK tidak berwenang mengeluarkan . perintah penghentian penyidikan dan penuntutan kasus korupsi. Artinya, setelah KPK menetapkan orang sebagai tersangka, prosesnya harus dilanjutkan hingga penuntutan. iv. Penuntutan Penuntutan dilakukan oleh penuntut umum setelah penyidik ??menerima berkas. Dalam waktu 1 hari kerja setelah menerima berkas, berkas tersebut harus diserahkan ke pengadilan negeri. Dalam hal ini, Penuntut Umum KPK dapat melakukan penahanan terhadap tersangka selama 20 hari dan dapat diperpanjang lagi dengan izin pengadilan untuk paling lama 30 hari. Pelimpahan ke Pengadilan Tipikor disertai berkas perkara dan surat dakwaan. Dengan dilimpahkannya ke pengadilan, kewenangan penahanan secara yuridis beralih ke hakim yang menangan v. Pelaksanaan Putusan Pengadilan Jaksa melakukan eksekusi dengan kekuatan hukum tetap. Untuk itu, panitera mengirimkan salinan putusan kepada jaksa. 2. Perbaikan Sistem Tidak dapat disangkal bahwa banyak sistem di Indonesia yang justru menyisakan celah bagi terjadinya praktik korupsi. Misalnya, prosedur kepegawaian menjadi lebih rumit, sehingga menimbulkan suap, dll. Tentu saja, ada banyak lagi. Tidak hanya terkait dengan utilitas, tetapi juga terkait dengan perizinan, pembelian barang dan jasa, dll. Tentu saja, perbaikan diperlukan. Karena sistem yang baik dapat meminimalisir terjadinya korupsi. Misalnya, melalui layanan publik online, sistem pemantauan terintegrasi, dll. KPK juga telah melakukan berbagai upaya untuk membenahi sistem tersebut. Berdasarkan berbagai kajian yang dilakukan, KPK memberikan rekomendasi kepada kementerian/lembaga terkait untuk melakukan tindakan perbaikan.
137 Selain itu, juga dengan penataan pelayanan publik melalui koordinasi dan pemantauan preventif (korsupgah), serta dengan mendorong transparansi otoritas publik (PN). Sedangkan untuk mendorong transparansi dari Penyelenggara Negara (PN), KPK menerima laporan dan bonus dari LHKPN. Untuk LHKPN, setiap penyelenggara negara wajib melaporkan harta kekayaannya kepada KPK. Untuk bonus, penerima harus melapor ke KPK dalam waktu 30 hari setelah menerima bonus atau pejabat terkait dianggap menerima suap. Upaya pencegahan tertentu melalui pemantauan dan koordinasi preventif (Korsupgah) yang dilakukan KPK bekerjasama dengan BPKP 70 Dalam melaksanakan tugas koordinasinya, KPK berhak meminta laporan dari instansi yang berwenang tentang pencegahan korupsi. Sedangkan dalam pelaksanaan fungsi pengawasan, KPK berhak melakukan pengawasan, penyidikan, atau pemeriksaan terhadap instansi yang menjalankan fungsi dan kewenangannya terkait dengan pemberantasan korupsi dan Instansi pelaksanaan tugas. Kegiatan Korsupgah yang dilakukan KPK meliputi perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, utilitas rumah sakit, pelayanan uji kelayakan kendaraan bermotor dan utilitas di PTSP. Berdasarkan pengamatan tersebut, KPK kemudian mengidentifikasi masalah dan penyebabnya dalam proses pelayanan publik dan APBD yang dikelola untuk program ketahanan pangan, pertambangan dan pendapatan dan mengidentifikasi kelemahan dalam sistem pengendalian internal dan risiko di unit kerja Selain itu, KPK sedang menyusun rencana aksi pencegahan korupsi dan peningkatan pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mengurangi kemungkinan kejahatan korupsi dan tingkat korupsi. 3. Edukasi dan Kampanye Salah satu hal penting dalam pemberantasan korupsi, adalah kesamaan pemahaman mengenai tindak pidana korupsi itu sendiri. Dengan adanya persepsi yang sama, pemberantasan korupsi bisa dilakukan secara tepat dan terarah. Sayangnya, tidak semua masyarakat memiliki pemahaman seperti itu. Contoh paling sederhana adalah ide ucapan terima kasih kepada PNS, yang dianggap biasa saja. Contoh lainnya adalah tidak semua orang memiliki minat yang sama terhadap korupsi. Hanya karena mereka merasa “tidak mengenal” si pelaku, atau karena mereka merasa “hanya orang biasa”, banyak orang merasa tidak memiliki kewajiban moral untuk berpartisipasi. Inilah sebabnya mengapa pendidikan dan kampanye sangat penting. Dalam rangka pencegahan, pendidikan dan kampanye memiliki peran strategis dalam pemberantasan korupsi. Melalui edukasi dan advokasi, KPK meningkatkan kesadaran masyarakat akan dampak korupsi, mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam gerakan antikorupsi, serta membangun budaya dan perilaku antikorupsi. Tidak hanya untuk pelajar dan masyarakat umum, tetapi juga untuk kelompok usia prasekolah, taman kanak-kanak dan sekolah dasar. Dengan target usia yang luas ini, KPK berharap negara pada akhirnya akan dipimpin oleh generasi antikorupsi.
138 4. Strategi Preventif Upaya pencegahan atau preventif adalah upaya pencegahan korupsi untuk mengurangi penyebab dan peluang seseorang melakukan perilaku korupsi. Upaya penahanan dapat dipelopori dengan: Penguatan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Memperkuat Mahkamah Agung dan tingkat peradilan di bawahnya. Mengembangkan kode etik di sektor publik. Mengembangkan kode etik di bidang partai politik, organisasi profesi dan asosiasi bisnis. Terus-menerus mencari penyebab korupsi. Meningkatkan pengelolaan sumber daya manusia atau personalia dan meningkatkan kesejahteraan PNS. Memerlukan penyusunan rencana strategis dan pelaporan tanggung jawab kinerja kepada instansi pemerintah. Meningkatkan kualitas penerapan sistem pengendalian manajemen. Pengelolaan Barang Milik Negara atau BKMN Lengkap. Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat. Kampanye menciptakan nilai atau value dalam skala nasional. 5. Strategi Detektif Upaya Pendeteksian adalah upaya untuk mendeteksi terjadinya kasus korupsi secara cepat, tepat dan biaya rendah. Jadi bisa langsung dilacak. Berikut upaya detektif dalam mencegah korupsi: Memperbaiki sistem dan memantau pengaduan masyarakat. Pemberlakuan kewajiban pelaporan transaksi keuangan tertentu. Pelaporan harta pribadi pemegang kekuasaan dan fungsi publik. Partisipasi Indonesia pada gerakan anti korupsi dan anti pencucian uang di kancah internasional. Peningkatan kemampuan Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah atas APFP dalam mendeteksi tindak pidana korupsi. Hal lain yang perlu dilakukan dalam memberantas korupsi adalahmelakukan kerjasama internasional atau kerjasama baik dengan negara lainmaupun dengan International NGOs. Sebagai contoh saja, di tingkat internasional,Transparency Internasional (TI) misalnya membuat program National IntegritySystems. OECD membuat program the Ethics Infrastructure dan World Bankmembuat program A Framework for Integrity. Ada berbagai macam gerakan atau kerjasama internasional untukmemberantas korupsi. Gerakan dan kerjasama ini dilakukan baik secarainternasional melalui Perserikatan BangsaBangsa, kerjasama antar negara, jugakerjasama oleh masyarakat sipil atau Lembaga Swadaya Internasional(International NGOs). Sebagai lembaga pendidikan, universitas merupakan bagian dari masyarakat sipil yang memiliki peran stategis dalam mengupayakanpemberantasan korupsi.
139 Sebagai bagian dari masyarakat internasional, indonesia telah menjadinegara peserta dalam beebrapa konvensi internasional yang mengatur kejaatantransnational diantaranya : UN convention against lllicit traffic in narcotic drugs and psychotropicsubstances yang diratifikasi dengan Undang–Undang No.7 tahun 1997, UN convention against corruption (UNCAC) yang diratifikasi dengan Undang–Undang No.7 tahun 2006, danc. UN convention against transnational organized crime yang diratifikasidengan Undang– Undang No.5 tahun 2009. Beberapa gerakan serta instrumen internasional dan multilateral untukpencegahan dan pemberantasan korupsi diantaranya : a) Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nations) Setiap 5 (lima) tahun, secara regular Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nations) menyelenggarakan Kongres tentang Pencegahan Kejahatan danPerlakuan terhadap Penjahat atau sering disebut United Nation Congress onPrevention on Crime and Treatment of Offender. Pada kesempatan pertama,Kongres ini diadakan di Geneva pada tahun 1955. Sampai saat ini kongres PBBini telah terselenggara 12 kali. Kongres yang ke-12 diadakan di Salvador padabulan April 2010. Dalam Kongres PBB ke-10 yang diadakan di Vienna (Austria)pada tahun 2000, isu mengenai Korupsi menjadi topik pembahasan yang utama.Dalam introduksi di bawah tema International Cooperation in CombatingTransnational Crime: New Challenges in the Twenty-first Century dinyatakanbahwa tema korupsi telah lama menjadi prioritas pembahasan. Untuk itu theUnited Nations Interregional Crime and Justice Research Institute (UNICRI)telah dipercaya untuk menyelenggarakan berbagai macam Workshop dalam rangkamempersiapkan bahan-bahan dalam rangka penyelenggaraan Kongres PBB ke10yang diadakan di Vienna tersebut. b) Bank Dunia ( World Bank ) World Bank Institute mengembangkan Anti-Corruption Core Program yangbertujuan untuk menanamkan awareness mengenai korupsi dan pelibatanmasyarakat sipil untuk pemberantasan korupsi, termasuk menyediakan saranabagi negaranegara berkembang untuk mengembangkan rencana aksi nasionaluntuk memberantas korupsi. Program yang dikembangkan oleh Bank Duniadidasarkan pada premis bahwa untuk memberantas korupsi secara efektif, perludibangun tanggung jawab bersama berbagai lembaga dalam masyarakat.Lembaga-lembaga yang harus dilibatkan diantaranya pemerintah, parlemen,lembaga hukum, lembaga pelayanan umum, watchdog institution seperti public-auditor dan lembaga atau komisi pemberantasan korupsi, masyarakat sipil, mediadan lembaga internasional. Oleh bank dunia, pendekatan untuk melaksanakanprogram anti korupsi dibedakan menjadi 2 (yakni), pendekatan dari bawah( bottom – up ) dan pendekatan dari atas ( top – down ). c) OECD ( Organization for Economic Co – Operation ans Development ) Setelah ditemuinya kegagalan dalam kesepakatan pada konvensiPerserikatan BangsaBangsa (PBB) pada sekitar tahun 1970-an, OECD, didukungoleh PBB
140 mengambil langkah baru untuk memerangi korupsi di tingkatinternasional. Sebuah badan pekerja atau working group on Bribery in International Business Transaction didirikan pada tahun 1989. Pada awalnyakegiatan-kegiatan yang dilakukan OECD hanya melakukan perbandingan atau mereview konsep, hukum dan aturan di berbagai negara dalam berbagai bidangtidak hanya hukum pidana, tetapi juga masalah perdata, keuangan danperdagangan serta hukum administrasi. d) Masyarakat Uni Eropa Di negara-negara Uni Eropa, gerakan pemberantasan korupsi secarainternasional dimulai pada sekitar tahun 1996. Tahun 1997, the Council of EuropeProgram against Corruption menerima kesepakatan politik untuk memberantaskorupsi dengan menjadikan isu ini sebagai agenda prioritas. Pemberantasan inidilakukan dengan pendekatan serta pengertian bahwa: karena korupsi mempunyaibanyak wajah dan merupakan masalah yang kompleks dan rumit, makapemberantasan korupsi harus dilakukan dengan pendekatan multidisiplin;monitoring yang efektif, dilakukan dengan kesungguhan dan komprehensif sertadiperlukan adanya fleksibilitas dalam penerapan hukum. Gerakan Lembaga Swadaya Internasional ( International NGOs ) : a) Transparancy International ( TI ) Transparency International (TI) adalah sebuah organisasi internasional non-pemerintah yang memantau dan mempublikasikan hasil-hasil penelitian mengenaikorupsi yang dilakukan oleh korporasi dan korupsi politik di tingkat internasional. Setiap tahunnya TI menerbitkan Indeks Persepsi Korupsi serta daftarperbandingan korupsi di negaranegara di seluruh dunia. TI berkantor pusat diBerlin, Jerman, didirikan pada sekitar bulan Mei 1993 melalui inisiatif PeterEigen, seorang mantan direktur regional Bank Dunia ( World Bank ). Pada tahun1995, TI mengembangkan Indeks Persepsi Korupsi (Corruption Perception Index ). CPI membuat peringkat tentang prevalensi korupsi di berbagai negara,berdasarkan survei yang dilakukan terhadap pelaku bisnis dan opini masyarakatyang diterbitkan setiap tahun dan dilakukan hampir di 200 negara di dunia. CPIdisusun dengan memberi nilai atau score pada negara-negara mengenai tingkatkorupsi dengan range nilai antara 1-10. Nilai 10 adalah nilai yang tertinggi danterbaik sedangkan semakin rendah nilainya, negara dianggap atau ditempatkansebagai negara-negara yang tinggi angka korupsinya. b) TIRI ( Making Integrity Work ) sebuah organisasi independeninternasional nonpemerintah yang memiliki head-office di London, UnitedKingdom dan memiliki kantor perwakilan di beberapa negara termasuk Jakarta.TIRI didirikan dengan keyakinan bahwa dengan integritas, kesempatan besaruntuk perbaikan dalam pembangunan berkelanjutan dan merata di seluruh duniaakan dapat tercapai. Misi dari TIRI adalah memberikan kontribusi terhadappembangunan yang adil dan berkelanjutan dengan mendukung pengembanganintegritas di seluruh dunia. TIRI berperan sebagai katalis dan inkubator untukinovasi baru dan pengembangan jaringan. Organisasi ini bekerja
141 denganpemerintah, kalangan bisnis, akademisi dan masyarakat sipil, melakukan sharingkeahlian dan wawasan untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan Instrument International Pencegahan Korupsi : a) United Nations Conventions Againts Corruption ( UNCAC ) b) Convetion On Bribery Of Foreign Public Official In International Business Transaction c) KERJASAMA INTERNASIONAL OLEH KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK)
142 Kesimpulan Masyarakat internasional telah bersepakat bahwa korupsi adalah tindakpidana yang berdampak sangat buruk bagi kelangsungan idup umat manusia.Gerakan atau movement untuk memberantas korupsi telah banyak dilakukan olehmasyarakat internasional. Demikian pula kerjasama yang dilakukan untukmemberantas korupsi dengan menggunakan asas hubungan baik dan bantuanhukum timbal balik ( mutual legal assistance ). Dari pemaparan sebelumnya,sebagai negara yang ikut menandatangani UNCAC, indonesia telah melakukanberbagai upaya kerjasama dengan negara lain untuk memeberantas korupsi baikdengan pembuatan MoU, pembuatan bilateral maupun multilateral treaty ataudengan menjadi peserta aktif dalam berbagai forum internasional. Walapun masihada beberapa kendala yang sering ditemui dalam melaksanakan bantuan timbalbalik dalam perkara korupsi.
143 Soal 1. Dengan cara apa negara maju untuk mengatasi tindak pidana korupsi ini ? 2. Sebutkan dan jelaskan gerakan gerakan yang menjalin kerjasama international ! 3. Mengapa setiap negara harus memiliki gerakan anti korupsi ?
144 DAFTAR PUSTAKA Agustian. (2013). Dasar Yuridis dan Dasar Sosiologis. 1. Andrew. (2020). Isi dan Sejarah Perumusan Piagam Jakarta. 1. Assegaf, A. R. (n.d.). Urgensi Pancasila Sebagai Ideologi Negara. 5-8. Dewantari, T. S. (2022). Sejarah Pancasila dan Bagaimana Penerapannya Saat Masa Awal Kemerdekaan. 1. Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan. (2016). PendidikanPancasila. 1. Etalase Pustaka. (2016). Pengertian Pendidikan Pancasila dan Empat Landasannya. 1. Habibah. (2021). Sumber politik pendidikan pancasila. Hilma, N. (2019). Sumber Historis Sosiologis Politis tentang Pancasila... 1. Iqipedia.com. (2022). Membangun Argumen tentang Dinamika dan Tantangan Pancasila dalam Kajian Sejarah Bangsa Indonesia. 1. JOGLOABANG. (2012). UU 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 1. Justice Book Gorilla 147. (2019). Sumber historis lainnya dapat ditelusuri dalam berbagai... KEMENKO.PMK. (2020). Mengurai Konsepsi Gotong Royong dalam Pancasila. 1. kompas.com. (2020). Pelajar Pancasila, Ini Alasan Solidaritas Harus Tumbuh. 1. Kompas.com. (2022). Konsep dan Urgensi Pancasila dalam Arus Sejarah Bangsa. 1. kompas.com. (2022). Pendekatan Sejarah dalam Pendidikan Pancasila: Maksud dan Tujuannya. 1. Louis, J. (2020). Beriman pada Tuhan dari Perspektif Sila Pertama Pancasila. 1. mahasiswa.yai.ac.id. (n.d.). 02 Tugas. mahasiswa.yai.ac.id. (2017). PANCASILA SEBAGAI SISTEM ETIKA. 1-9. MALVA'S PALETTE. (2017). Urgensi Pancasila sebagai Sistem Filsafat. 1. Masruroh, S. (2022). Menggali Sumber Historis, Sosiologis, Politis tantang Pancasila sebagai Ideologi Negara. 1. Media DPR RI. (2021). Pendidikan Pancasila Merupakan Pondasi Toleransi Beragama. 1. N, S. (2020). Application of Pancasila as the Ethical System of. 2-8. Ningrum, P. M. (2021). Jelaskan mengapa Pancasila disebut sebagai sistem filsafat ! Berikan contohnya. 1.
145 Pratama, K. J. (2017). DINAMIKA, TANTANGAN, ESENSI DAN URGENSI PANCASILA SEBAGAI SISTEM FILSAFAT. Prinada, Y. (2021). Sejarah Penerapan Pancasila Masa Reformasi 1998 Sampai Sekarang. 1. PT. Fortune Mate Indonesia TBK. (2016). Kebijakan Anti Korupsi. 1. PUSAT EDUKASI ANTIKORUPSI. (2022). Kenali Bahayanya Dampak Korupsi di Berbagai Bidang Ini. 1. Pusdatin. (2021). Begini Cara Pengambilan Keputusan Bersama Menurut Demokrasi Pancasila. 1. PUSDIK.MKRI. (2022). Sejarah Singkat. 1. Rahardiansyah, R. F. (2021). MAKALAH PANCASILA SEBAGAI DASAR NILAI PENGEMBANGAN ILMU. Rahayuni, S. (2020). GERAKAN KERJASAMA DAN INSTRUMEN INTERNASIONAL PENCEGAHAN KORUPSI, 3-13. SA’DIYAH, S. H. (2020). “PANCASILA SEBAGAI DASAR IDEOLOGI NEGARA”. 1-6. STUDOCU.com. (2019). KONSEP NEGARA DAN TUJUAN NEGARA. Torus, A. (2019). Esensi dan Urgensi Pendidikan Pancasila. Triyanti, R. (2021). DINAMIKA PENDIDIKAN PANCASILA. UINSBY. (2013). BAB II KAJIAN UMUM TENTANG IDEOLOGI. 1-4. Umbara, D. (2020). Pancasila Sebagai Philosopische Grondslag Dan Kedudukan Pancasila Dikaitkan Dengan Theorie Von Stafenufbau Der Rechtsordnung, 1. Universitas Islam An - Nur Lampung. (2022). Fungsi Pancasila Sebagai Ideologi Bangsa dan Negara. 1. Waluyo, K. G. (2022). Tindak Pidana Korupsi : Pengertian dan Unsur-unsurnya. 1. Widyananda, R. F. (2020). 8 Macam Ideologi di Dunia yang Dianut oleh Berbagai Negara, Wajib Diketahui. 1. Ziaggi. (2022). Strategi Cara Pemberantasan Korupsi dan Cara Pencegahannya. 1.