Bab 1 Pancasila sebagai Pemersatu Bangsa 35 Fahri menambahkan, terkait kepemilikan SIM ini bisa dilihat dari identitas lainnya atau fisiknya pengendara. Misalkan masih anak-anak (pelajar) atau di bawah 17 tahun itu belum punya SIM. Bagi pengendara yang tidak memiliki SIM dijerat dengan Pasal 281 dalam Undang-Undang yang sama. “Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa setiap pengendara kendaraan bermotor yang tidak memiliki SIM dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 bulan atau denda paling banyak Rp 1 juta,” katanya. Sedangkan bagi pengendara kendaraan yang tidak bisa menunjukkan kepemilikan SIM juga tetap akan ditindak karena termasuk pelanggaran lalu lintas. “Sanksi bagi pengendara yang tidak punya SIM dengan yang punya SIM tapi tidak bisa menunjukkannya kepada petugas berbeda,” ucapnya. Bagi pengendara yang tidak bisa menunjukkan SIM dijerat dengan Pasal 288 ayat (2) di UU yang sama. Dalam pasal pasal tersebut dijelaskan bahwa setiap pengendara wajib menunjukkan SIM kepada petugas. Sedangkan bagi yang tidak bisa menunjukkan SIM akan dikenakan sanksi berupa tilang dan diharuskan membayar sejumlah denda sesuai dengan pelanggaran yang dilakukannya. “Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak dapat menunjukkan SIM yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (5) huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan dan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah),”. Sedangkan, untuk bisa mengajukan penerbitan SIM juga harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1). Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa untuk mendapatkan SIM sebagaimana dimaksud pada pasal 77, setiap orang harus memenuhi persyaratan usia, administratif, kesehatan, dan lulus ujian. Sementara mengenai batasan usia yang boleh mengajukan permohonan untuk penerbitan SIM sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) yakni usia ditentukan paling rendah 17 tahun untuk SIM A dan SIM C dan SIM D. Kesadaran Hukum Ide pokok artikel Hal yang menarik dari artikel Kata kunci dari artikel Implikasi tindakan taat hukum sesuai artikel tersebut Solusi tindakan tidak taat hukum sesuai artikel tersebut
36 Pendidikan Pancasila untuk SMA/SMK/MA/MAK Kelas X 2. Pancasila sebagai Pandangan Hidup Setelah kalian mempelajari kedudukan Pancasila sebagai dasar negara, sekarang saatnya kalian mempelajari kedudukan Pancasila sebagai pandangan hidup. Kedudukan Pancasila sebagai sebuah pandangan hidup bangsa relevan dengan istilah weltanschauung atau pandangan hidup yang disampaikan oleh Sukarno pada tanggal 1 Juni 1945. Pancasila sebagai pandangan hidup dapat dimaknai sebagai sebuah tata nilai yang berfungsi seperti halnya budaya atau norma yang telah hidup turun-temurun di tengah-tengah masyarakat. Sebuah pedoman hidup yang mengikat dan memandu berbagai komponen bangsa Indonesia agar tetap hidup dari generasi ke generasi. Dengan demikian, tanpa Pancasila sebagai pandangan hidup, bangsa Indonesia akan hidup terombang-ambing karena tidak memiliki pedoman. Tanpa Pancasila, Indonesia menjadi bangsa yang tidak tertata dan teratur hidupnya karena tidak memiliki nilai-nilai keteladanan untuk dipraktikkan dalam kehidupan bermasyarakat. Jika diperhatikan, contoh praktik Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa banyak ditemui di masyarakat dalam bentuk yang beraneka ragam. Mengingat bangsa Indonesia merupakan bangsa beragam dengan suku, budaya, serta keyakinan beragama yang berbeda-beda. Kehadiran Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa pun diperlihatkan melalui bentuk-bentuk praktik yang beraneka ragam di tengah-tengah kehidupan masyarakat Indonesia. Singkatnya, setiap suku bangsa dan agama memiliki praktik-praktik Pancasila yang khas. Hadirnya pemahaman yang bervariasi tersebut menyebabkan kedudukan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa perlu dipahami sebagai cara pandangan bangsa Indonesia untuk melihat segala macam perbedaan kesukuan dan agama dalam masyarakat sebagai suatu keniscayaan. Hal ini sebagaimana semboyan negara “Bhinneka Tunggal Ika”. Setiap orang yang merasa dirinya menjadi bagian dari bangsa Indonesia, meskipun berbeda suku atau agamanya, sama-sama bersaudara. Persaudaraan itu didasari oleh pemahaman bahwa ada nilai-nilai Pancasila yang sama yang melekat di dalam diri masing masing. Kelekatan itu bisa saja berasal dari tradisi budaya suku yang diajarkan maupun dari ajaran agama yang dianutnya. Adapun fungsi Pancasila sebagai pandangan hidup ialah sebagai berikut. a. Pancasila merupakan pedoman menyelesaikan berbagai persoalan hidup masyarakat Indonesia. b. Pancasila dapat menjadi alat/cara untuk memecahkan berbagai problematika sosial, politik, ekonomi, dan budaya agar bangsa ini kian maju.
Bab 1 Pancasila sebagai Pemersatu Bangsa 37 c. Masyarakat Indonesia memiliki pedoman untuk membangun dirinya sesuai dengan cita-cita bangsa. d. Pancasila mampu mempersatukan masyarakat dengan beragam perbedaan latar belakang. 3. Pancasila sebagai Ideologi Negara Dewasa ini kalian pasti pernah mendengar atau membaca kata ideologi. Ideologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu ideos yang bermakna ide dan logos yang bermakna ilmu pengetahuan. Secara umum, ideologi dapat didefinisikan sebagai kumpulan ide, gagasan, keyakinan, kepercayaan yang menyeluruh, yang mengatur tingkah laku manusia dalam berbagai sendi kehidupan (Kaelan, 2013: 61). Dalam konteks ideologi negara, Pancasila dapat diartikan sebagai sistem kehidupan nasional yang mencakup dimensi politik, ekonomi, sosio-kultural, pertahanan, dan keamanan untuk mencapai tujuan negara yang didasarkan pada dasar negara. Oleh karena itu, dalam konteks ini, Pancasila harus dijadikan sebagai bintang penuntun dalam penyelenggaraan politik ketatanegaraan, ekonomi, hukum, sosial-budaya, dan pertahanan- keamanan negara, termasuk pula politik luar negeri (BPIP, 2020: 60). Pancasila sebagai ideologi negara dapat diartikan sebagai seperangkat pemikiran yang berasal dari pengalaman kehidupan bangsa Indonesia yang diyakini kebenarannya lantaran mampu menjaga kehidupan bangsa. Pancasila mengandung nilai-nilai yang menuntun bangsa Indonesia merealisasikan kehidupan masyarakat yang adil dan makmur (BPIP, 2020: 61). Aktivitas Belajar 1.5 Setelah kalian membaca isi artikel di atas, dapat ditegaskan bahwa Pancasila sebagai ideologi memiliki peran penting dalam mengawal Indonesia di masa depan. Untuk memantapkan pemahaman kalian tentang Pancasila sebagai ideologi negara, simaklah infografik berikut ini!
38 Pendidikan Pancasila untuk SMA/SMK/MA/MAK Kelas X Gambar 1.8 Infografik Impian Indonesia 2015–2085 Kalian sebagai generasi muda harus siap menyongsong impian Indonesia 2015–2085. Kalian harus mulai mengisi hidup dengan hal-hal yang berguna demi masa depan. Jika tidak, kalian akan menjadi orang-orang yang tidak produktif. Bahkan, jika banyak di antara kalian tidak mampu menjadi orang-orang yang produktif, gambaran kehidupan bangsa Indonesia akan menjadi buruk. Berbagai masalah sosial seperti kemiskinan, pengangguran, dan tingkat kriminalitas yang tinggi diproyeksikan akan terjadi jika pertumbuhan penduduk yang merupakan “bonus demografi” tidak diikuti dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang mampu menghadapi tantangan masa depan yang semakin kompleks. Setelah melihat infografik dan membaca penjelasan impian Indonesia 2015–2085 tersebut, bagaimana sikap kalian? Apakah kalian hanya menjadi orang yang menunggu datangnya hari tersebut? Atau sebaliknya, kalian menjadi bagian dari generasi penerus bangsa yang berjuang untuk meraih impian tersebut? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, isilah kolom sebelah kiri dengan tanda centang (√) atau silang (x) pada pilihan sikap kalian sebagai generasi emas! Tuliskan alasan kalian pada kolom di sebelah kanannya! Sikap Menuju Indonesia Emas Alasan Biasa saja, tunggu saja waktunya Lebih semangat, buat impian dan tindakan nyata
Bab 1 Pancasila sebagai Pemersatu Bangsa 39 Uji Kompetensi 1.3 Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar dan jelas! 1. Mengapa Pancasila dijadikan dasar negara Indonesia? 2. Mengapa Pancasila dijadikan pandangan hidup bangsa Indonesia? 3. Mengapa Pancasila dijadikan ideologi negara Indonesia? Pengayaan Untuk memperkaya pemahaman kalian tentang kedudukan Pancasila, bukalah tautan berikut! 1. Materi tambahan: 2. Materi tambahan: https://buku.kemdikbud. go.id/s/PPIPKelasX https://buku.kemdikbud. go.id/s/PPIPKelasXI D. Aktualisasi Pancasila Bagian keempat ialah praktik pengamalan/penerapan Pancasila. Di bagian ini, kalian akan dikenalkan pada praktik-praktik pengamalan Pancasila yang terjadi di tengah kehidupan. Hal ini penting untuk memberikan teladan kepada kalian bagaimana mengamalkan Pancasila di dalam kehidupan sehari-hari. 1. Penerapan Nilai-nilai Pancasila dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara Sebelum memulai pembahasan lebih jauh, nilailah diri kalian sendiri! "Apakah kalian telah mengamalkan nilai-nilai Pancasila?" .................................................................................................................... .................................................................................................................... Jika ya, seperti apa bentuk pengamalan nilai-nilai Pancasila tersebut? Berikan contoh konkretnya! Jika belum, apa yang akan kalian lakukan agar dapat mengamalkan nilai-nilai Pancasila?
40 Pendidikan Pancasila untuk SMA/SMK/MA/MAK Kelas X Kalian mungkin sering bingung ketika diminta untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila. Padahal, sebagaimana kata Sukarno, Pancasila bukan sesuatu yang asing bagi bangsa Indonesia. Sebaliknya, Pancasila digali dari nilai dan tradisi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Pancasila bukan sekadar hafalan. Lambang Pancasila tidak cukup hanya dicantumkan di surat-surat resmi kenegaraan atau buku-buku. Lambang Garuda tidak cukup hanya dipajang di kelas. Lebih dari itu, nilai-nilai Pancasila harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, ketika melakukan refleksi apakah kalian menerapkan nilai-nilai Pancasila, kalian perlu memahami isi dari tiap-tiap sila tersebut. Berikut ini beberapa pertanyaan kunci yang dapat kalian refleksikan terkait dengan penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Tentu saja, sejumlah pertanyaan lain dapat dikembangkan sesuai dengan makna dari tiap-tiap sila tersebut. Tabel 1.5 Penerapan Pancasila dalam Kehidupan Sila Pertanyaan Sila 1 a) Apakah kalian telah menjalankan perintah agama/kepercayaan dan menjauhi larangan agama/kepercayaan? b) Perintah dan larangan di sini tidak hanya terkait dengan aspek ibadah atau ritual, melainkan juga perintah dan larangan dalam kehidupan sosial-bermasyarakat. c) Apakah kalian dapat menghormati dan dapat bekerja sama dengan kelompok agama/kepercayaan yang berbeda? d) Apakah kalian dapat membantu teman kalian yang berbeda agama/kepercayaan dalam melaksanakan ibadah secara nyaman? e) Apa peran yang dapat kalian berikan untuk menciptakan kerukunan antaragama/kepercayaan? Sila 2 a) Apakah kalian dapat menempatkan bahwa setiap manusia, apa pun latar belakang dan identitasnya, dalam posisi setara? b) Apa yang telah dan akan kalian lakukan jika salah satu dari teman, tetangga kalian, atau bahkan orang asing mengalami kesulitan? c) Apakah kalian dapat menjalankan norma sosial-budaya yang berlaku di sekitar kalian? d) Apa kira-kira yang dapat kalian berikan jika salah satu/kelompok manusia di negara lain mengalami kesulitan?
Bab 1 Pancasila sebagai Pemersatu Bangsa 41 Sila Pertanyaan Sila 3 a) Sebagai peserta didik, kontribusi apa yang dapat kalian berikan untuk menjaga persatuan di tengah kemajemukan bangsa? b) Apa yang dapat kalian lakukan untuk menjaga keutuhan negara sehingga tidak terjadi separatisme? c) Apakah kalian dapat menempatkan produk dalam negeri sebagai prioritas dibanding produk luar negeri? d) Apa yang dapat kalian lakukan jika salah satu dari teman kalian terlibat tawuran dan permusuhan? e) Apa yang dapat kalian lakukan untuk menciptakan ketertiban dunia? Sila 4 a) Apakah kalian pernah memberikan usul, pemikiran, saran dalam suatu kegiatan musyawarah? b) Apa yang akan kalian lakukan jika usulan/ide kalian tidak diterima dalam suatu kegiatan musyawarah? c) Apa yang akan kalian lakukan jika keputusan musyawarah tidak sesuai dengan apa yang menjadi kehendak kalian? d) Apa yang akan kalian lakukan jika kalian menjumpai orang atau sekelompok orang yang tidak mendapatkan hak-haknya sebagai warga negara? Sila 5 a) Bagaimana cara kalian agar hak dan kewajiban kalian, baik sebagai peserta didik, anggota keluarga, ataupun generasi masa depan bangsa dapat dilaksanakan? b) Apakah kalian dapat memberikan hukuman/sanksi yang setimpal kepada antara teman dekat kalian dengan orang yang tidak dikenal? c) Apa yang dapat kalian lakukan untuk membantu teman kalian yang secara ekonomi lebih rendah daripada kalian? d) Jika kalian laki-laki, apakah kalian dapat bersikap adil kepada rekan kalian yang berjenis kelamin perempuan? Sebaliknya, jika kalian perempuan, apakah kalian dapat bersikap adil terhadap rekan kalian yang berjenis kelamin laki-laki?
42 Pendidikan Pancasila untuk SMA/SMK/MA/MAK Kelas X Setelah melakukan refleksi diri tentang penerapan Pancasila dalam diri kalian, saatnya kalian memahami materi penerapan Pancasila. Bacalah teks di bawah ini untuk menambah pemahaman kalian tentang penerapan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara! Penerapan Pancasila 1. Ketuhanan Yang Maha Esa Dalam konteks kehidupan berbangsa, sila pertama ini merefleksikan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa sehingga mereka dapat melaksanakan ajaran-ajaran agamanya secara nyaman dan saksama tanpa mengalami gangguan. 2. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab Sila kedua ini memberikan pengertian bahwa setiap bangsa Indonesia dijunjung tinggi, diakui, dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya selaku ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, sebagai warga negara, setiap manusia Indonesia memiliki derajat yang sama, hak dan kewajiban yang sama, sehingga segala tindakan yang melanggar “kemanusiaan” seperti perundungan (bullying), diskriminasi, dan kekerasan antarsesama tidak dapat dibenarkan. Sila ini secara eksplisit juga menyebut kata “adil dan beradab” yang berarti bahwa perlakuan terhadap sesama manusia harus adil dan sesuai dengan moral-etis serta adab yang berlaku. Sayangnya, kehidupan berbangsa kita tidak sepenuhnya dapat menerapkan hal ini. Masih banyak terjadi tindakan-tindakan yang tidak menghargai harkat dan martabat manusia, seperti perundungan, diskriminasi, ujaran kebencian, bahkan kekerasan terhadap peserta didik dan guru. 3. Persatuan Indonesia Sila ketiga ini memberikan syarat mutlak kepada setiap bangsa Indonesia untuk menjunjung tinggi persatuan. Persatuan di sini bukan bermakna terjadinya penyeragaman dari keragaman yang ada. Melalui sila ini setiap bangsa Indonesia yang beragam ini diminta untuk bersatu padu, kompak tanpa perpecahan untuk bersama-sama memajukan bangsa dan negara Indonesia.
Bab 1 Pancasila sebagai Pemersatu Bangsa 43 4. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan Dalam konteks berbangsa, sila ini menegaskan bahwa segala keputusan di lingkungan masyarakat harus dilakukan dengan penuh hikmat kebijaksanaan melalui mekanisme musyawarah. Karena itulah, untuk melaksanakan kegiatan/ program bersama di masyarakat harus ditempuh dengan cara musyawarah. Prinsip musyawarah ini menyadarkan kita bahwa setiap bangsa Indonesia memiliki hak, kedudukan, dan kewajiban yang setara sehingga tidak boleh ada seseorang atau satu kelompok yang merasa paling otoritatif dan merasa paling benar. 5. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia Keadilan adalah nilai universal yang harus dipraktikkan oleh setiap bangsa Indonesia. Keadilan di sini tidak hanya terkait dengan keadilan hukum. Dalam konteks kehidupan berbangsa, keadilan di sini dapat bermakna bahwa setiap bangsa Indonesia berada dalam posisi yang setara, baik terkait dengan harkat, martabat, hak, dan kewajibannya. Oleh karena itu, merendahkan orang lain karena, misalnya, status sosial, jenis kelamin, agama, dan budaya adalah bentuk dari ketidakadilan. Untuk bersikap adil harus dimulai dari cara pikir yang adil. Sayangnya, ada banyak ketidakadilan yang terjadi di sekitar kita. Sekadar contoh, perempuan mendapatkan perlakukan tidak adil karena keperempuanannya. Ia tidak mendapatkan hak belajar yang setara dengan laki-laki, dipaksa menikah muda, dan masih banyak contoh lain dari ketidakadilan ini dalam kehidupan masyarakat. Aktivitas Belajar 1.6 Setelah membaca teks di atas, cermati situasi sekitar kalian dan temukan bentuk-bentuk penerapan/pengimplementasian Pancasila! Kemudian buatlah komik/ilustrasi bentuk-bentuk pengimplementasian Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kalian dapat melakukannya secara manual atau menggunakan aplikasi digital.
44 Pendidikan Pancasila untuk SMA/SMK/MA/MAK Kelas X Gambar 1.9 Contoh Komik Penerapan Pancasila dalam Kehidupan Aktivitas Belajar 1.7 Setelah kalian memahami artikel dan menyelesaikan aktivitas membuat komik, buatlah jurnal harian yang berkaitan dengan penerapan Pancasila yang kalian lakukan! Format jurnal dapat dilihat dalam contoh berikut. Hari/Tanggal Senin/28 Januari 2023 Waktu Pagi hari Tempat Di rumah Sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Deskripsi Kegiatan Ibu meminta pendapatku dan adikku untuk menu masakan pada hari itu.
Bab 1 Pancasila sebagai Pemersatu Bangsa 45 Hari Pertama Hari/Tanggal Waktu Tempat Sila Deskripsi Kegiatan Hari Kedua Hari/Tanggal Waktu Tempat Sila Deskripsi Kegiatan Hari Ketiga Hari/Tanggal Waktu Tempat Sila Deskripsi Kegiatan Hari Keempat Hari/Tanggal Waktu Tempat Sila Deskripsi Kegiatan Hari Kelima Hari/Tanggal Waktu Tempat Sila Deskripsi Kegiatan Hari Keenam Hari/Tanggal Waktu Tempat Sila Deskripsi Kegiatan
46 Pendidikan Pancasila untuk SMA/SMK/MA/MAK Kelas X Uji Kompetensi 1.4 Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan benar dan jelas! 1. Bagaimana penerapan Pancasila dalam konteks kehidupan berbangsa? Apakah sudah terimplementasi atau belum? 2. Jika sudah, sebutkan contohnya! Jika belum, sebutkan hal yang menjadi tantangannya! 3. Apakah kehidupan masyarakat di sekitar kalian telah sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? 2. Gagasan Solutif Mengatasi Perilaku-perilaku yang Bertentangan dengan Pancasila Upaya untuk menerapkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari merupakan hal yang paling menantang dari materi Pancasila. Apalagi di era Revolusi Industri 4.0 yang salah satunya ditandai dengan pesatnya kemajuan teknologi. Tantangan dan peluang mengimplementasikan Pancasila pada 30 tahun yang lalu tentu berbeda dengan hari ini karena perubahan kodrat zaman dan kodrat alam. Pada era ini, berkat perkembangan teknologi informasi, dunia ini seperti mengecil. Sebab, dengan bantuan teknologi informasi, satu wilayah dapat terhubung dengan wilayah lainnya. Misalnya, kalian yang berada di desa dapat berkomunikasi dengan orang yang lokasinya sangat jauh jika kalian terhubung dengan internet, baik melalui ponsel maupun laptop/komputer. Kita yang berada di Indonesia dapat melihat dan membaca peristiwa yang terjadi di negara lain dengan bantuan teknologi informasi. Ini tentu berbeda dengan era awal kemerdekaan, di mana kemajuan teknologi informasi tidak sepesat saat ini. Perkembangan teknologi informasi ini tentu memberikan peluang dan tantangan dalam menerapkan Pancasila. Dengan bantuan teknologi informasi, kita dapat mengampanyekan nilai-nilai Pancasila ke seluruh penjuru dunia. Tidak hanya itu, praktik kehidupan kita yang berlandasakan Pancasila juga dapat menjadi inspirasi bagi bangsa-bangsa di dunia. Contohnya, Indonesia dikenal sebagai bangsa yang sangat beragam atau berbineka. Ada banyak suku, ras, bahasa, dan agama/kepercayaan di Indonesia. Namun, di tengah keragaman tersebut, bangsa Indonesia tetap dapat hidup rukun dan damai antarsesama.
Bab 1 Pancasila sebagai Pemersatu Bangsa 47 Tradisi-tradisi yang menunjukkan persaudaraan, kerukunan, dan kedamaian yang dipegang teguh oleh bangsa Indonesia dapat menjadi bahan kampanye kepada dunia tentang kerukunan dalam kebinekaan. Hal tersebut dapat menjadi inspirasi bagi daerah-daerah yang berkonflik. Di Bali, misalnya, ada tradisi ngejot, yaitu memberikan makan kepada tetangga, yang berlangsung dan mengharmoniskan pemeluk Islam dan Hindu. Di Maluku, ada tradisi pela gandong, suatu perjanjian persaudaraan satu daerah dengan daerah lainnya. Ketika suatu daerah terikat dengan perjanjian persaudaraan, mereka harus saling menolong, saling membantu, sekalipun di dalamnya terdapat perbedaan agama. Di Papua ada tradisi bakar batu yang dilakukan untuk mencari solusi saat terjadi konflik. Selain itu, masih banyak contoh lainnya. Tradisi dan kearifan lokal yang dimiliki oleh bangsa Indonesia itu dapat disebarluaskan melalui teknologi informasi. Di balik peluang tersebut, tersimpan juga tantangan yang tidak mudah. Karena teknologi informasi pula, kita dapat terpengaruh hal-hal buruk dari luar yang tidak sesuai dengan Pancasila dan tradisi kita. Karena teknologi informasi pula, hoaks dan ujaran kebencian menyebar sangat masif di media sosial sehingga informasi yang kita terima bukan saja tidak benar, tetapi sering kali juga merugikan kita. Dengan teknologi informasi, ideologi-ideologi yang bertentangan dengan Pancasila juga akan berpengaruh terhadap kehidupan berbangsa. Ide-ide yang mengarah pada radikalisme dan terorisme juga dapat memengaruhi kita. Dengan teknologi informasi, narkoba juga dapat menyebar dengan cepat, bahkan masuk ke desa dan perkampungan. Untuk mengasah kreativitas dan gagasan kalian serta menepis kekhawatiran tentang perilaku-perilaku menyimpang terkait penerapan Pancasila di era 4.0 ini, bacalah artikel di bawah ini! Ber-Pancasila di Era Media Sosial Menurut data We Are Social tahun 2019, pengguna media sosial di Indonesia mencapai 150 juta atau sebesar 56% dari total populasi rakyat Indonesia. Dan setiap tahunnya pengguna internet terus mengalami peningkatan yang signifikan. Sejumlah penelitian menyebutkan bahwa media sosial menjadi tempat penyebaran hoaks yang sangat masif. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), hingga 5 Mei 2020, mencatat sebanyak 1.401 konten hoaks dan disinformasi terkait Covid-19 yang beredar di masyarakat. Riset Dailysocial.id melaporkan bahwa informasi hoaks paling banyak ditemukan di platform Facebook (82,25%), WhatsApp (56,55%), dan Instagram (29,48%). Dan sebagian besar responden (44,19%) yang ditelitinya tidak yakin memiliki kepiawaian dalam mendeteksi berita hoaks.
48 Pendidikan Pancasila untuk SMA/SMK/MA/MAK Kelas X Selain hoaks, media sosial juga digunakan untuk menyebarkan ujaran kebencian, pemikiran intoleransi dan radikalisme. Sejumlah lembaga penelitian telah menunjukkan betapa masifnya penyebaran hoaks, ujaran kebencian, intoleransi, dan radikalisme yang dilakukan melalui media sosial. Namun di sisi lain, media sosial juga dapat digunakan untuk menyebarkan sejumlah gagasan dan program yang baik. Aktivitas mengumpulkan dana melalui media sosial yang disebut dengan crowdfunding untuk melakukan kebaikan, seperti membantu pengobatan orang yang sakit, memperbaiki rumah, dan sebagainya, juga banyak dilakukan. Ini artinya, media sosial itu bermata dua; ia bisa menjadi alat untuk menebar kebaikan pada satu sisi, dan menjadi alat untuk melakukan pengrusakan sosial, pada sisi yang lain. Kata kuncinya adalah bagaimana agar media sosial dapat digunakan untuk melakukan kebaikan, membantu sesama, menyuarakan keadilan? Sumber: Hatim Gazali, dkk. (2021) Aktivitas Belajar 1.8 Setelah mencatat informasi penting artikel di atas secara mandiri, lakukan aktivitas kelompok berikut ini! 1) Buatlah kelompok yang terdiri atas 4-5 orang! 2) Kemudian carilah kasus berkaitan permasalahan penerapan Pancasila di era digital saat ini. (Kasus tersebut dapat berupa berita yang dipublikasikan melalui berbagai media cetak maupun digital.) 3) Setelah itu, analisislah kasus tersebut dengan menjawab beberapa pertanyaan berikut! • Apa isi berita/masalahnya? • Siapa tokoh dalam berita tersebut? • Apa alasan terjadinya masalah? • Apa bentuk pelanggaran terhadap Pancasila? • Apa kaitan masalah dengan kemajuan teknologi (era digital)? • Bagaimana solusi dari permasalahan tersebut? 4) Tulislah jawaban di dalam buku kalian! 5) Presentasikan hasil diskusi kalian di depan kelas! 6) Setiap kelompok memberi penilaian dan tanggapan terhadap kelompok lain yang sedang mempresentasikan hasil diskusinya.
Bab 1 Pancasila sebagai Pemersatu Bangsa 49 Kalian harus mengetahui bahwa permasalahan dalam penerapan Pancasila tidak hanya terlihat dalam sebuah contoh kasus, tetapi juga dalam setiap butir sila dalam Pancasila. Berikut gagasan solutif penerapan Pancasila dalam setiap butirnya. a. Ketuhanan Yang Maha Esa Persoalan yang sering muncul terkait sila pertama ini ialah masih maraknya kasus intoleransi dan radikalisme agama. Hal ini tidak hanya terjadi pada agama tertentu, tetapi hampir pada semua agama. Pelaku intoleransi dan radikalisme agama acap menyalahkan kelompok/paham keagamaan di luar keyakinannya. Persoalan lain di Indonesia ialah potensi konflik berbasis agama. Bangsa Indonesia yang majemuk rentan terhadap konflik berbasis agama. Sejarah mencatat konflik bernuansa agama pernah beberapa kali terjadi di Indonesia, seperti konflik Ambon dan konflik Poso. Salah satu solusi dari persoalan tersebut ialah masyarakat harus mampu hidup berdampingan secara damai dan saling menghormati satu sama lain meski berbeda agama dan keyakinan. Dalam sila pertama Pancasila banyak terkandung makna dan nilai-nilai toleransi antarumat beragama. Oleh karena itu, setiap pemeluk agama mestinya mampu mengimplementasikan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. b. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab Pandemi Covid-19 yang terjadi sejak tahun 2020 di hampir seluruh dunia, termasuk Indonesia, menyisakan banyak persoalan. Pandemi Covid-19 tidak hanya mengakibatkan jutaan nyawa melayang, tetapi juga menyisakan berbagai persoalan kemanusiaan lainnya. Angka pengangguran dan kemiskinan meningkat tajam. Banyak orang yang kelaparan dan kesulitan mencari makan. Tindak kriminalitas meningkat tajam. Ketakutan dan kecemasan juga menghinggapi banyak orang. Kompleksitas persoalan Pandemi Covid-19 menyulut krisis kemanusiaan. Di masa Covid-19, persoalan kemanusiaan acapkali diabaikan. Tidak sedikit manusia yang mengedepankan ego pribadi/ kelompoknya dan mengabaikan nasib sesama. Banyak orang yang menghalalkan berbagai cara, seperti korupsi, merampok, mencuri, dan menipu demi bertahan dan memenuhi kebutuhan hidup. Padahal, Pandemi Covid-19 mestinya justru mengasah kepekaan dan naluri kemanusiaan kita sekaligus menguatkan ikatan solidaritas sosial.
50 Pendidikan Pancasila untuk SMA/SMK/MA/MAK Kelas X Kita semestinya menunjukkan empati dan solidaritas antarsesama. Jika ada satu orang yang sakit, orang lain merasakan yang sama. Pandemi Covid-19 mestinya menumbuhkan sikap kepedulian sosial untuk saling membantu. Sebab, manusia pada dasarnya saling membutuhkan satu sama lain (Mahfud, 2021). Dalam konteks inilah penting kiranya mengimplementasikan sila kedua Pancasila yang sarat dengan pesan dan nilai-nilai kemanusiaan dan keadaban. c. Persatuan Indonesia Salah satu tantangan bangsa Indonesia saat ini ialah menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Secara geopolitik, ada cukup banyak tantangan dan ancaman, baik yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri. Ancaman yang berasal dari dalam antara lain ancaman kelompok separatis teroris (KST) Papua. Merebaknya berita bohong atau hoaks dan ujaran kebencian (hate speech) merupakan contoh lain ancaman integrasi bangsa di era kekinian. Sementara ancaman yang datang dari luar, misalnya klaim sepihak negara lain atas wilayah teritorial Indonesia, seperti sengketa di perairan Natuna Utara. Menghadapi berbagai ancaman disintegrasi bangsa tersebut, setiap warga negara Indonesia harus memiliki kesadaran dan komitmen kuat dalam menjaga persatuan bangsa. Sikap dan perilaku yang dapat memecah belah persatuan harus dicegah dan dihindari. Berita bohong (hoaks) dan ujaran kebencian (hate speech) tidak boleh dibiarkan merebak karena dapat mengoyak tenun kebangsaan. Oleh karena itu, dibutuhkan etika bermedia sosial agar tidak merusak tatanan sosial dan persatuan bangsa. Sila ketiga Pancasila selain memuat nilai-nilai persatuan juga mengajarkan nilai-nilai nasionalisme (cinta tanah air) kepada kita dengan mengedepankan kepentingan bangsa di atas kepentingan individu atau kelompok. d. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ Perwakilan Permasalahan pada sila keempat ini ialah tantangan demokrasi. Tantangan demokrasi dimaknai sebagai tantangan dalam melaksanakan dan menjalankan demokrasi secara baik dan benar di Indonesia. Persoalan demokrasi sangat berat, terutama bagi negara-negara berkembang seperti Indonesia yang notabene belum memiliki kematangan dalam berdemokrasi. Salah satu contoh ancaman demokrasi yang kerap kita jumpai terutama saat hajatan demokrasi ialah money politic (politik uang).
Bab 1 Pancasila sebagai Pemersatu Bangsa 51 Tidak hanya itu, jual beli jabatan, korupsi, nepotisme, dan penyalahgunaan jabatan juga merupakan contoh lain dari ancaman demokrasi. Menyikapi berbagai ancaman dan tantangan dalam berdemokrasi, sudah semestinya kita kembali pada Pancasila, yaitu dengan cara mengamalkan nilai-nilai demokrasi sebagaimana terkandung dalam sila keempat Pancasila. Nilai-nilai demokrasi yang dimaksud ialah demokrasi Pancasila yang mengedepankan musyawarah mufakat, kearifan, dan kegotongroyongan. e. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia Permasalahan sila kelima antara lain berupa tantangan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial dalam konteks ini mencakup seluruh aspek kehidupan. Salah satu aspek yang penting ialah aspek ekonomi. Sebagaimana diketahui bersama bahwa masih terjadi banyak ketimpangan, kesenjangan, dan ketidakadilan ekonomi di Indonesia. Salah satu cara untuk menanggulanginya ialah dengan mengintensifkan pemberdayaan masyarakat secara sistematis dan terencana. Hal ini menjadi penting mengingat keterbatasan ekonomi seolah menjadi lingkaran setan yang tidak berujung. Tanpa adanya campur tangan pemerintah untuk membantu perekonomian masyarakat, maka kehidupan ekonomi masyarakat yang kurang berdaya akan selalu tertinggal dibandingkan dengan masyarakat pemilik modal (Juba, dkk., 2022: 86-90). Akibatnya, kesenjangan sosial akan terus dan semakin menganga. Dalam konteks inilah, diperlukan komitmen dan sinergi bersama, baik pemerintah maupun seluruh rakyat Indonesia, untuk mengimplementasikan dan mengampanyekan nilai-nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Aktivitas Belajar 1.9 Kalian telah membahas permasalahan penerapan Pancasila dalam setiap butir sekaligus solusinya. Sekarang kalian diminta untuk memikirkan ide pemanfaatan kemajuan teknologi dan media sosial sebagai ajang mengampanyekan solusi mengatasi perilaku-perilaku yang bertentangan dengan penerapan Pancasila. Ide-ide kalian dapat dituangkan dalam bentuk booklet atau leaflet yang nantinya akan disebarkan kepada orang-orang di sekitar kalian (audiens) sebagai media kampanye.
52 Pendidikan Pancasila untuk SMA/SMK/MA/MAK Kelas X Gambar 1.10 Contoh Leaflet/Booklet sumber: M. Isnaini (2021) Lembar Tanggapan Audiens (Lembar ini akan kalian berikan kepada audiens untuk mendapatkan tanggapan mereka terhadap efektivitas penyampaian pesan dan gagasan penerapan Pancasila) Nama Pesan yang Saya Dapat Hal yang perlu Diapresiasi Hal yang perlu Diperbaiki *lembar ini dapat diperbanyak sesuai kebutuhan
Bab 1 Pancasila sebagai Pemersatu Bangsa 53 Uji Kompetensi 1.5 Untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kalian tentang bab ini, analisislah studi kasus berikut ini! 1. Rita mengunggah video prestasinya di media sosial. Ternyata unggahan Rita menjadi viral, khususnya di sekolahnya. Video unggahan Rita mendapat respons yang berbeda-beda, ada yang suka dan ada yang sinis. Ada yang berkomentar positif, ada juga yang berkomentar negatif. Bahkan, ada yang berkomentar pedas menggunakan akun fake. Menurut analisis kalian, mengapa unggahan Rita mendapat respons yang berbeda-beda? Bagaimana sebaiknya sikap Rita terhadap komentar yang ada? Jelaskan permasalahan bagi para pelajar dalam menerapkan Pancasila pada era digital seperti saat ini! 2. Dani mendapatkan sebuah informasi dan membaginya ke grup media pesan. Informasi tersebut diragukan kebenarannya oleh Jaka. Untuk mengecek kebenaran informasi tersebut, Jaka menelusuri kebenaran informasi tersebut. Dari penelusurannya, Jaka menyimpulkan bahwa informasi yang disebarkan Dani termasuk berita bohong (hoaks). Dani menolak tuduhan Jaka dan mengklaim informasi yang dibagikannya itu benar adanya. Lantas Dani menunjukkan sumber informasi tersebut. Bagaimana pendapat kalian tentang silang pendapat antara Dani dan Jaka dalam menilai kebenaran informasi? Apa solusi yang dapat kalian berikan untuk menentukan kebenaran informasi yang dibagikan Dani agar sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? 3. Sekolah kalian kedatangan peserta didik baru. Namun, karena sekolah kalian berbasis digital, peserta didik baru tersebut kesulitan dalam mengikuti program-program yang ada di sekolah. Akibatnya, peserta didik baru tersebut menjadi tidak percaya diri. Sebagai peserta didik lama, bagaimana tindakan yang sebaiknya kalian lakukan kepada peserta didik baru tersebut? Bagaimana jika posisi kalian yang menjadi peserta didik baru tersebut?
54 Pendidikan Pancasila untuk SMA/SMK/MA/MAK Kelas X Pengayaan Untuk memperkaya pemahaman kalian atas solusi mengatasi perilaku-perilaku yang bertentangan dengan Pancasila, kunjungi tautan berikut ini! 1. Materi tambahan: 2. Materi tambahan: https://buku.kemdikbud.go.id/s/ PPIPKelasX https://buku.kemdikbud.go.id/s/ PPIPKelasXI Releksi Setelah melalui proses pembelajaran pada bab ini, saatnya kalian melakukan refleksi terhadap diri sendiri dengan menjawab pertanyaan berikut. 1. Dari proses pembelajaran pada bab ini, hal yang saya pahami adalah .... 2. Setelah proses pembelajaran pada bab ini, saya tertarik mendalami tentang .... 3. Dari proses pembelajaran pada bab ini, hal yang belum saya pahami adalah …. 4. Dari proses pembelajaran pada bab ini, hal yang akan saya lakukan dalam kehidupan sehari-hari adalah ….
Bab 1 Pancasila sebagai Pemersatu Bangsa 55 Asesmen Sumatif Bab 1 Penilaian 1 Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan memberi tanda silang pada satu pilihan jawaban yang benar! 1. Dalam sidang parlemen, Perdana Menteri Jepang, Koiso, mengumumkan bahwa Jepang akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Sebagai bentuk usaha, dibentuklah badan yang dinamai BPUPK. Ketua badan tersebut adalah . . . . A. Sukarno B. R.P. Soeroso C. Moh. Hatta D. Radjiman Wedyodiningrat 2. Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan mengadakan sidang sebanyak dua kali sidang resmi dan satu kali sidang tidak resmi. Sidang resmi yang pertama dilaksanakan tanggal …. A. 1 Maret 1945 B. 29 Mei–1 Juni 1945 C. 10–17 Juli 1945 D. 18 Agustus 1945 3. Dua perempuan berikut ini yang merupakan anggota BPUPK adalah….. A. Christina Martha Tiahahu dan Maria Oelfa Santoso B. Maria Oelfa Santoso dan R.S.S. Soenarjo Mangoenpoespito. C. R.S.S. Soenarjo Mangoenpoespito dan Christina Martha Tiahahu D. R.S.S. Soenarjo Mangoenpoespito dan Maria Walanda Maramis 4. Perhatikan pernyataan berikut! (1) Memiliki semangat persatuan dan kesatuan (2) Menempatkan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi (3) Adanya rasa memiliki terhadap bangsa dan Indonesia (4) Menganggap remeh ideologi negara lain (5) Mengutamakan hak daripada kewajiban
56 Pendidikan Pancasila untuk SMA/SMK/MA/MAK Kelas X Komitmen para pendiri negara dalam perumusan dasar negara Pancasila ditunjukkan pernyataan nomor …. A. (1), (2), dan (3) B. (1), (2), dan (4) C. (2), (3), dan (4) D. (3), (4), dan (5) 5. Perhatikan nilai-nilai semangat tokoh bangsa berikut! (1) Memiliki semangat dalam berjuang memerdekakan negara-negara terjajah (2) Mengutamakan persatuan dan kesatuan (3) Rela berkorban jiwa raga untuk mencapai kemerdekaan (4) Berpartisipasi aktif mencapai cita-cita bangsa (5) Pantang bekerja sama dengan negara yang pernah menjajah Nilai-nilai semangat para tokoh perumus dasar negara dan patut kita teladani ditunjukkan nomor . . . . A. (1), (2), dan (3) B. (1), (2), dan (4) C. (2), (3), dan (5) D. (3), (4), dan (5)
Bab 1 Pancasila sebagai Pemersatu Bangsa 57 Penilaian 2 Jawablah pernyataan berikut dengan memberikan tanda centang (√) pada kolom benar atau salah sesuai pernyataan! No. Pernyataan Benar Salah 1. Jepang dapat menguasai wilayah Indonesia setelah Belanda menyerah di Kalijati, Subang, Jawa Barat pada 10 Maret 1945. 2. BPUPK berdiri pada tanggal 1 Maret 1945 3. Sidang kedua BPUPK dilaksanakan pada tanggal 10-17 Juli 1945 membahas tentang Rancangan Pembukaan Undang-Undang Dasar NRI 1945 4. Anggota Panitia Sembilan terdiri dari Sukarno, Mohammad Hatta, A.A. Maramis, K.H. A. Wachid Hasjim, Mohammad Yamin, Abdoel Kahar Moezakir, H. Agoes Salim, Abikoesno Tjokrosoejoso, dan Ki Bagoes Hadikoesoemo 5. Sidang pertama PPKI diselenggarakan pada tanggal 18 Agustus 1945 dengan menghasilkan beberapa putusan, yaitu: (1) Mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, (2) Memilih Sukarno sebagai presiden dan Mohammad Hatta sebagai wakil presiden, (3) Membentuk Komite Nasional untuk membantu tugas Presiden secara sementara sebelum dibentuknya MPR dan DPR
58 Pendidikan Pancasila untuk SMA/SMK/MA/MAK Kelas X Penilaian 3 Pasangkan antara kolom pernyataan (sebelah kiri) dengan kolom jawaban (sebelah kanan) yang sesuai! No. Pernyataan Jawaban Pilihan Jawaban 1. Setiap sendi-sendi ketatanegaraan di negara Indonesia harus berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. a. Peraturan Pemerintah b. Peraturan Presiden c. Pancasila sebagai Dasar Negara d. Pancasila sebagai Ideologi Negara e. Pancasila sebagai Pandangan Hidup 2. Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh presiden untuk menjalankan undangundang sebagaimana mestinya 3. Sebuah tata nilai yang berfungsi seperti halnya budaya atau norma yang telah hidup turun-temurun di tengah-tengah masyarakat 4. Seperangkat pemikiran yang bersumber dari pengalaman di dalam kehidupan bangsa Indonesia yang diyakini kebenarannya karena mampu menjaga keberlanjutan kehidupan bangsa Indonesia 5. Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh presiden untuk menjalankan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan
Bab 2 Membangun Budaya Taat Hukum KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA, 2023 Pendidikan Pancasila untuk SMA/SMK/MA/MAK Kelas X Penulis: Rochimudin, Muhamad Hari Purnomo Hadi, Ahmad Asroni ISBN: 978-623-194-603-4 (jil.1) Taat hukum itu hebat, bukan?
60 Pendidikan Pancasila untuk SMA/SMK/MA/MAK Kelas X Tujuan Pembelajaran Setelah mempelajari dan mencermati uraian materi beserta aktivitas pembelajaran pada bab ini, kalian diharapkan mampu: 1. menunjukkan perilaku taat hukum berdasarkan peraturan yang berlaku di masyarakat; 2. menganalisis contoh-contoh perilaku yang menunjukkan taat hukum dan melanggar hukum dalam kehidupan di masyarakat; 3. menganalisis dampak kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 4. menganalisis hierarki atau tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia; 5. menganalisis hubungan Pancasila dengan peraturan perundang-undangan. Peta Konsep Kata Kunci • Disiplin • Hak dan Kewajiban • Harmonisasi Hukum • Hierarki • Norma • Pelanggaran Hak • Pengingkaran Kewajiban • Produk Hukum • Sinkronisasi Hukum • Taat Hukum Membangun Kesadaran Hukum Menerapkan Perilaku Taat Hukum Menganalisis Kasus Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban Membangun Budaya Taat Hukum Membangun Perilaku Taat Hukum Harmonisasi dan Sinkronisasi Hukum Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan Hubungan Pancasila dengan Peraturan Perundang-Undangan B A Menganalisis Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan
Bab 2 Membangun Budaya Taat hukum 61 Mari Berpikir Kritis Coba perhatikan gambar-gambar berikut! Kelompokkan kotak mana yang termasuk perilaku taat hukum dan mana yang termasuk perilaku melanggar hukum! Gambar 2.1 Contoh Perilaku
62 Pendidikan Pancasila untuk SMA/SMK/MA/MAK Kelas X Setelah kalian mengelompokkannya, coba deskripsikan beberapa contoh perilaku taat hukum dan perilaku melanggar hukum! Norma apa sajakah yang berpotensi dilanggar dari perilaku tidak taat hukum tersebut? Nah, setelah menjawabnya, berikutnya kalian akan mempelajari materi membangun budaya taat hukum pada bab ini. Untuk mengawali pembelajaran, coba kalian perhatikan Gambar cover Bab 2! Apa pendapat kalian tentang disiplin merupakan cermin budaya bangsa? Disiplin merupakan sikap yang menjadi awalan dalam taat hukum. Nah, kalian perlu tahu bahwa negara yang maju tidak semata-mata ekonominya maju. Namun, yang terpenting ialah bagaimana perilaku warga negaranya dalam mematuhi etika dan hukum yang berlaku. Disiplin pada hukum yang telah membudaya membuat masyarakat menjadi tangguh dalam menghadapi tantangan. Kalian adalah generasi yang hebat karena siap berdisiplin dan taat pada hukum. Perlu diingat, setiap orang pada dasarnya adalah pemimpin. Jadilah pemimpin yang hebat, yaitu pemimpin yang tidak melanggar hukum! Pemimpin bagi dirinya dan lingkungan terkecil, seperti teman pergaulan dan di masa depan kalian akan memegang peran besar sebagai generasi emas pada tahun 2045. Jiwa kepemimpinan dibentuk melalui proses, salah satunya dengan kedisiplinan. Mempelajari hukum menjadikan kita mengerti dan memahami sistem hukum dan penerapannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sementara itu, mengkaji norma akan membuat kita mengerti dan paham terhadap berbagai kaidah di masyarakat. Sekarang coba kalian berlatih jujur pada diri sendiri dengan menjawab pertanyaan berikut! 1. Apakah kalian pernah melakukan pelanggaran tata tertib sekolah? Berikan alasannya! 2. Masalah apa yang dapat terjadi apabila banyak peserta didik tidak disiplin? 3. Bagaimanakah cara membiasakan agar disiplin menjadi membudaya? Mempelajari Bab 2 bukan sekadar pada tingkatan pengetahuan (kognisi), melainkan juga pada level keterampilan dan sikap. Oleh karena itu, pembelajaran perilaku taat hukum dengan prinsip mengenal, memahami, menyikapi, dan berperilaku sesuai dengan hukum dan norma berdasarkan Pancasila.
Bab 2 Membangun Budaya Taat hukum 63 Dalam pembahasan kesadaran hukum, kita akan mempelajari pembagian norma, perilaku taat pada hukum, dan hubungan hak dengan kewajiban. Sementara pembahasan mengenai tata urutan perundang-undangan akan mengacu pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Pembahasan produk perundang-undangan tidak dapat dilepaskan dari fungsi dan kedudukan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Oleh karena itu, segala produk hukum dan peraturan perundang-undangan, baik secara tertulis maupun tidak tertulis, menjadi pedoman dalam berbangsa dan bernegara serta dalam hubungan bermasyarakat semuanya harus bersumberkan Pancasila. Di samping itu, Pancasila berfungsi dan berkedudukan sebagai dasar negara, pandangan hidup, ideologi negara, dan pemersatu bangsa. Rumusan Pancasila tercantum pada Alinea IV Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Demikian juga cita-cita atau tujuan negara tercantum pada Alinea IV Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. UUD merupakan konstitusi atau hukum dasar tertulis. UUD berkedudukan sebagai sumber hukum tertinggi yang konsekuensinya menjadi dasar hukum seluruh produk hukum di Indonesia. Dalam kehidupan masyarakat terdapat berbagai aturan tertulis, namun lebih banyak yang tidak tertulis atau norma. Meskipun demikian, norma tetap berlaku mengikat karena sudah menjadi kesepakatan bersama. Keduanya bertujuan membangun kehidupan yang tertib dan harmonis. Terlebih lagi dalam masyarakat yang terdiri atas beragam perbedaan, seperti suku, etnis, agama, golongan, dan sebagainya. Oleh karena itu, kesepakatan bersama menjadi norma dalam mempersatukan perbedaan. Antara norma dan hukum saling berhubungan karena hukum menjadi bagian dari norma. Hukum dan norma sama-sama berlandaskan Pancasila. Baik hukum maupun norma harus senantiasa kita jadikan pedoman untuk membangun dan menguatkan tata kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang bersatu, berkeadilan, dan beradab berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Pada bab ini secara garis besar kalian akan mempelajari materi tentang Membangun Perilaku Taat Hukum dan Menganalisis Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan. Dari kedua materi tersebut diturunkan menjadi sub-subbab sebagai berikut.
64 Pendidikan Pancasila untuk SMA/SMK/MA/MAK Kelas X A. Membangun Kesadaran Hukum Gambar 2.2 Program Jaksa Masuk Sekolah Pernahkan kalian merenungkan dan berpikir tentang apakah kesadaran hukum itu tumbuh dengan sendirinya? Ataukah diperoleh melalui pengalaman? Pertanyaan tersebut kembali kepada diri kita bagaimana kita mempunyai kesadaran hukum. Kesadaran hukum artinya mengetahui dan mengerti tindakan (hukum) yang dilakukan beserta akibat hukumnya serta mampu membedakan perilaku yang baik dan buruk. Mengerti bahwa perilaku tertentu itu diatur oleh hukum yang berlaku disebut juga kesadaran hukum. Pada dasarnya setiap orang memiliki keinginan untuk berbuat baik dan taat hukum karena merupakan pemenuhan kebutuhan akan kehidupan bersama. Perilaku taat hukum adalah perilaku yang sesuai atau tidak melanggar hukum yang berlaku. Kepatuhan hukum pada hakikatnya merupakan kesetiaan seseorang atau kelompok sebagai subjek hukum yang diwujudkan dalam bentuk perilaku nyata. Sementara itu, kesadaran hukum masyarakat bersifat abstrak, belum merupakan bentuk perilaku nyata yang mengakomodasi kehendak hukum itu sendiri. Nah, Gambar 2.2 di atas merupakan upaya meningkatkan kesadaran dan ketaat an hukum di sekolah. Apakah di sekolah kalian juga pernah ada sosialisasi hukum?
Bab 2 Membangun Budaya Taat hukum 65 Aktivitas Belajar 2.1 Coba perhatikan gambar berikut! Gambar 2.3 Penghargaan terhadap Tertib Berlalu Lintas Sumber: Eko Sudjarwo/DetikJatim (2022) Berikan pendapat kalian mengapa pengendara tersebut diapresiasi atau diberi penghargaan oleh polisi! Kemudian, sebutkan contoh ketaatan pengendara pada aturan lalu lintas dari gambar tersebut! 1. Kesadaran Hukum Hukum dibuat untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Dengan demikian, hukum berpengaruh terhadap segala bidang kehidupan manusia karena berada dalam tatanan sosial masyarakat. Masih ingatkah kalian dengan ungkapan dari Cicero (106–43 SM) yaitu ubi societas ibi ius yang berarti di mana ada masyarakat maka di situ ada hukum. Untuk menjamin keberlangsungan dan keseimbangan dalam hubungan antarwarga masyarakat, diperlukan peraturan hukum. Hukum diperlukan untuk mempertahankan kedamaian, menyelesaikan konflik, dan mewujudkan ketertiban. Oleh karena itu, penyusunan peraturan hukum harus memenuhi unsur-unsur berikut:
66 Pendidikan Pancasila untuk SMA/SMK/MA/MAK Kelas X a. peraturan mengenai tingkah laku manusia; b. ditetapkan oleh lembaga resmi yang berwenang atau sah; c. bersifat memaksa; d. adanya sanksi bagi pelanggarnya. Pelaksanaan aturan hukum dipengaruhi oleh penegakan hukum oleh aparat penegak hukum, masyarakat, dan individu. Hal tersebut sangat berkaitan dengan pembentukan budaya hukum. Budaya hukum adalah segala bentuk perilaku budaya manusia yang memengaruhi atau berkaitan dengan masalah hukum (Rahayu, 2014: 49). Budaya hukum juga berarti keseluruhan sikap warga masyarakat dan sistem nilai yang menentukan bagaimana hukum itu berlaku. Oleh karena itu, budaya hukum menjadi landasan pelaksanaan hukum yang berlaku. Tujuan hukum ialah mengatur pergaulan hidup secara damai dalam rangka mewujudkan ketertiban dan ketenteraman masyarakat. Untuk mewujudkan tujuan hukum dipersyaratkan adanya kesadaran hukum. Sadar artinya insaf; merasa; tahu dan mengerti (KBBI, 2023). Seseorang belum dianggap sadar apabila belum mengetahui keadaan yang sedang dialaminya serta belum mau mengubah keadaan tersebut menjadi lebih baik. Kesadaran hukum adalah kesadaran terhadap nilai-nilai yang ada dalam diri seseorang terhadap hukum yang berlaku. Penilaian kesadaran hukum tersebut mencakup apakah hukum yang berlaku telah diketahui, dipahami, ditaati, dan dihargai untuk dilaksanakan. Ciri-ciri seseorang atau masyarakat memiliki tingkat kesadaran hukum yang tinggi ialah sebagai berikut. a. Ketaatan hukum dilaksanakan oleh semua kalangan. b. Hak dan kewajiban dipahami dengan baik. c. Rendahnya tingkat pelanggaran hukum. d. Tingginya kepercayaan rakyat terhadap aparat penegak hukum. e. Penegakan hukum dilakukan tanpa diskriminasi. Semakin tinggi tingkat kesadaran hukum warga negara, maka secara umum penegakan hukum dan ketertiban menjadi semakin baik sehingga diharapkan dapat memajukan bangsa dan negara. Dasar konstitusional negara berdasarkan hukum ialah Pasal 1 Ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi: “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Hal itu mengandung pengertian bahwa segala tatanan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara didasarkan atas hukum yang berlaku.
Bab 2 Membangun Budaya Taat hukum 67 2. Tujuan Hukum Membahas tujuan hukum tidak terlepas dari penyusunan dan pelaksanaan norma hukum. Pembentukan peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yaitu; a. kejelasan tujuan; b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan; d. dapat dilaksanakan; e. kedayagunaan dan kehasilgunaan; f. kejelasan rumusan; dan g. keterbukaan. Berdasarkan asas-asas tersebut, agar setiap pembentukan peraturan perundang-undangan dapat dilaksanakan, harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis. Melalui produk hukum yang berkualitas diharapkan tujuan hukum dapat tercapai. Berikut ini tujuan hukum berdasarkan teori menurut Rumokoy (2019: 28–35). a. Teori Keadilan. Tujuan hukum untuk mewujudkan keadilan. b. Teori Utilitas. Hukum untuk mewujudkan kemanfaatan. c. Teori Gabungan. Pentingnya hukum adalah untuk mewujudkan keadilan dan manfaat. d. Teori Ketertiban dan Ketenteraman Masyarakat. Tujuan hukum adalah mengatur pergaulan hidup secara damai. Berdasarkan teori di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan hukum antara lain: a. menciptakan kesejahteraan dan kenyamanan dalam kehidupan; b. menjaga supaya tidak terjadi aksi-aksi tidak terpuji di tengah masyarakat; c. sebagai pedoman bagi masyarakat dalam berperilaku; d. melindungi hak dan kewajiban untuk mewujudkan keadilan. Setelah memahami tujuan hukum, selanjutnya kalian akan mengkaji fungsi hukum. Menurut Budiono Kusumohamidjojo (2004:165–166) fungsi hukum adalah untuk mencapai ketertiban umum dan keadilan. Sementara itu, Rumokoy (2019:36-38) membagi beberapa fungsi hukum, yaitu:
68 Pendidikan Pancasila untuk SMA/SMK/MA/MAK Kelas X a. memberi pengesahan (legitimasi) terhadap apa yang berlaku di masyarakat; b. sebagai alat rekayasa masyarakat (a tool of social engineering); c. sebagai sarana pembentukan masyarakat khususnya sarana pembangunan; d. mengatasi konflik dalam masyarakat. Untuk mencapai tujuan hukum, diperlukan alat-alat penegak hukum, seperti polisi, jaksa, dan hakim. Polisi bertugas mencegah dan menanggulangi kejahatan dan gangguan keamanan. Jaksa merupakan alat negara sebagai penuntut perkara pidana di pengadilan. Hakim bertugas sebagai pemutus perkara di pengadilan. Tiap-tiap alat penegak hukum memiliki peran dan tugas yang diatur dalam perundang-undangan yang berlaku. 3. Sumber Hukum Dengan mempelajari sumber hukum, diharapkan kalian mampu menjadi Pelajar Pancasila yang disiplin dan taat hukum. Ciri negara yang maju di bidang hukum ditandai oleh kedisiplinan warga negara dalam mematuhi hukum. Gambar 2.4 Penegakan Hukum terhadap Kasus Narkoba Sumber: Rahel/Kompas (2022)
Bab 2 Membangun Budaya Taat hukum 69 Aktivitas Belajar 2.2 Sebelum belajar lebih lanjut tentang sumber hukum, isilah kolom pengetahuan kalian berkaitan dengan sumber hukum berikut! Saya Tahu Saya Ingin Tahu Saya Tahu Hal Baru Berikut ini petunjuk cara mengisi kolom. * Saya tahu adalah hal-hal yang telah kalian ketahui tentang sumber hukum dalam berperilaku pada kehidupan sehari-hari. * Saya ingin tahu adalah hal-hal yang ingin kalian ketahui lebih lanjut dari materi sumber hukum. * Saya tahu hal baru adalah hal-hal baru yang telah kalian ketahui dari membaca materi pembelajaran. Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum di negara kita. Tahukah kalian apa arti sumber hukum? Menurut Ketetapan MPR No. III/MPR/2000, sumber hukum adalah sumber yang dijadikan sebagai bahan dalam penyusunan hukum atau peraturan perundang-undangan. Sumber hukum terdiri atas sumber hukum tertulis dan sumber hukum tidak tertulis. Sumber hukum tertulis adalah hukum yang berlaku dan tercantum dalam berbagai peraturan negara. Sementara sumber hukum tidak tertulis adalah hukum yang hidup dan berkembang di masyarakat yang tidak tertulis, seperti adat atau kebiasaan masyarakat. Sumber hukum tertulis dapat dilihat pada tata urutan perundang-undangan yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, yaitu sebagai berikut.
70 Pendidikan Pancasila untuk SMA/SMK/MA/MAK Kelas X a. UUD NRI Tahun 1945 b. Ketetapan MPR c. Undang-Undang d. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang e. Peraturan Pemerintah f. Peraturan Presiden g. Peraturan Daerah Provinsi h. Peraturan Daerah Kota/Kabupaten Berdasarkan tata urutan tersebut, peraturan hukum yang berada di atasnya menjadi sumber hukum peraturan yang berada di bawahnya. Peraturan yang sejajar juga menjadi acuan dan pertimbangan agar terjadi sinkronisasi dan harmonisasi. Adat atau kebiasaan masyarakat yang positif dan sudah melembaga seperti norma moral menjadi sumber hukum tidak tertulis. Norma menjadi pedoman dalam berinteraksi bagi anggota masyarakat untuk mewujudkan tujuan hidup bermasyarakat, yaitu kehidupan yang harmonis, rukun, tertib, dan damai. Norma sering kali bersifat lokal pada suatu wilayah, tetapi juga dapat bersifat meluas yang menjangkau seluruh masyarakat dan melewati batas-batas negara. Berdasarkan sumber atau asal-usulnya, norma terdiri atas norma agama, norma etik atau moral (kesusilaan dan kesopanan), dan norma hukum. Perhatikan tabel berikut! Tabel 2.1 Jenis dan Sumber Norma Norma Sumber Kesusilaan Hati nurani manusia Kesopanan Adat, tata pergaulan antarwarga di masyarakat Agama Agama, kepercayaan terhadap Tuhan YME (kitab suci) Hukum Hukum yang berlaku Gambar 2.5 Norma di Masyarakat Sumber: M. Isnaini (2023)
Bab 2 Membangun Budaya Taat hukum 71 Perilaku taat hukum adalah perilaku yang sesuai atau tidak melanggar dari hukum yang berlaku, termasuk di dalamnya norma-norma di masyarakat. Ada hukum yang bersifat nasional maupun lokal. Nasional artinya berlaku di seluruh wilayah hukum Indonesia, sedangkan lokal artinya berlaku di wilayah tertentu, seperti peraturan daerah. Aktivitas Belajar 2.3 Setelah membaca materi tersebut, berikan contoh dan tujuan atau manfaat perilaku taat hukum pada tabel berikut! Tabel 2.2 Contoh Perilaku dan Manfaat Taat Hukum Bidang Pengamalan Hidup Sehari-Hari Contoh Perilaku Taat Hukum Tujuan atau Manfaat Pendidikan Kesehatan Kebebasan Beragama Lalu Lintas Sosial Kemasyarakatan Setelah mempelajari hukum dan norma, selanjutnya bagaimana kalian menerapkannya dalam perilaku? Sikap taat hukum sering disebut disiplin meskipun disiplin mempunyai arti yang lebih luas, misalnya disiplin waktu. Perilaku kalian yang disiplin pada hukum dan membudaya merupakan awalan dari kita untuk mencapai tujuan hukum. Tahukah Kalian? Disiplin berarti ketaatan atau kepatuhan kepada peraturan (hukum, tata tertib, norma, dan sebagainya). Berikut ini beberapa kata yang memiliki arti turunan dari disiplin. • Pelanggaran disiplin = pelanggaran terhadap tata tertib. • Hukuman disiplin = sanksi karena melanggar tata tertib. • Disiplin sekolah = disiplin terhadap tata tertib sekolah.
72 Pendidikan Pancasila untuk SMA/SMK/MA/MAK Kelas X Uji Kompetensi Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan benar dan jelas! 1. Bangsa yang maju dan berperadaban adalah bangsa yang mematuhi dan menjunjung tinggi hukum yang berlaku. Berikan tiga contoh perilaku taat hukum ketika kalian menjadi pengguna jalan raya! 2. Untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang harmonis, rukun, tertib, dan damai, selain mematuhi hukum, diperlukan juga perilaku sesuai dengan norma di masyarakat. Berikan tiga contoh perilaku sesuai hukum dan norma di masyarakat! 3. Ketika kalian mengetahui perilaku teman yang melanggar tata tertib sekolah, apakah yang akan kalian lakukan secara damai? 4. Pelaksanaan dan penegakan hukum menjadi tanggung jawab bersama. Bagaimana cara agar kita menjadi warga negara yang taat hukum? 5. Perhatikan infografik berikut! Gambar 2.6 Infografik Perbaikan Bantuan Hukum Sumber: IJRS (2021)
Bab 2 Membangun Budaya Taat hukum 73 Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut berdasarkan infografik tersebut! Pernyataan Benar Salah Alasan 1. Pemerintah daerah dan pemerintah pusat harus memiliki kesamaan visi dalam penyusunan kebijakan pemberian bantuan hukum. 2. Penerima bantuan hukum diprioritaskan kepada masyarakat miskin dan pendapatan di bawah UMP. 3. Terjadi diskriminasi dalam pemilihan peserta program pendidikan hukum. 4. Masyarakat yang sering terkena permasalahan hukum menjadi sasaran penerima sosialisasi hukum. Pengayaan Untuk menambah wawasan kalian tentang membangun kesadaran hukum, baca dan pelajari berita pada tautan berikut! https://buku.kemdikbud.go.id/s/PPX_Artikel1 Pertanyaan Apakah sekolah ramah anak mendukung upaya mewujudkan taat pada hukum? Berikan pendapat kalian! Setelah kalian membaca artikel di atas, coba lakukan wawancara dengan pimpinan sekolah melalui ketua kelas atau perwakilan kalian, apakah sekolah sudah termasuk sekolah ramah anak. Apabila belum, usulkan supaya dapat mengikuti program sekolah ramah anak! Jika sudah menjadi sekolah ramah anak, tanyakan kepada pimpinan sekolah, apakah sudah berhasil mencapai tujuannya.
74 Pendidikan Pancasila untuk SMA/SMK/MA/MAK Kelas X B. Menerapkan Perilaku Taat Hukum Gambar 2.7 Stop Perundungan atau Bullying Perhatikan Gambar 2.7 di atas! Pernahkah kalian mengalami perundungan, misalnya dikucilkan atau dihina teman? Ada beragam reaksi yang dihadapi anak yang mengalami perundungan, misalnya merasa tidak terusik, terganggu, hingga menyebabkan penderitaan. Apakah perundungan termasuk perilaku melanggar hukum? Untuk mengetahui jawabannya, mari kita pelajari materi berikut! Tahukah kalian apakah arti taat hukum itu? Ketaatan atau kepatuhan pada hukum menunjukkan tingkatan kesadaran hukum. Taat hukum adalah kesetiaan yang dimiliki seseorang atau kelompok terhadap peraturan hukum yang berlaku yang diwujudkan dalam bentuk perilaku nyata. Dengan kata lain, sikap taat hukum adalah tunduk dan patuh terhadap segala ketentuan yang diatur oleh hukum yang berlaku melalui pemenuhan kewajiban yang dibebankan dan tidak melakukan hal-hal yang dilarang.
Bab 2 Membangun Budaya Taat hukum 75 Aktivitas Belajar 2.4 Coba urutkan acak kata berikut menjadi sebuah kalimat! KEADILAN PERILAKU KETERTIBAN HUKUM PINTU MENUJU DAN TAAT Gambar 2.8 Acak Kata Sumber: Rochimudin (2023) Apabila ada satu kata yang hilang, apakah rumusan kalimat menjadi lebih jelas? Demikian juga, ketika seseorang berperilaku taat hukum, itu menunjukkan upaya mewujudkan masyarakat yang tertib dan adil yang dimulai dari diri sendiri. Apabila tiap orang taat hukum, kemudian menyebar pada orang lain, pada akhirnya membentuk masyarakat yang tertib dan adil. 1. Hubungan Hukum dan Norma Norma merupakan ketentuan yang mengikat warga masyarakat yang dijadikan panduan atau pedoman bersikap dan berperilaku. Sebagai kaidah atau pedoman, norma digunakan untuk menilai sikap dan perilaku kita. Tujuannya agar perilaku kita diterima masyarakat sehingga tidak mengganggu keharmonisan dalam hubungan sosial. Dengan mematuhi norma, interaksi antarwarga masyarakat dapat berjalan sesuai harapan, misalnya saling menghormati, kasih sayang, tolong-menolong dalam kebaikan, dan gotong royong. Norma merupakan kesepakatan bersama yang ditaati warga masyarakat. Kesepakatan tersebut melembaga sehingga sering disebut dengan adat atau kebiasaan. Norma sering kali bersifat lokal pada suatu masyarakat di wilayah tertentu, tetapi juga dapat bersifat meluas yang menjangkau seluruh masyarakat dan melewati batas-batas negara.
76 Pendidikan Pancasila untuk SMA/SMK/MA/MAK Kelas X Norma hukum merupakan bagian dari norma yang berlaku di masyarakat. Norma hukum mengatur tentang apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Sifat dari norma hukum yaitu mengikat, memaksa, otonom, dan responsif. Mengikat artinya berisi perintah dan larangan yang harus ditaati. Memaksa artinya harus ditaati apabila melanggar akan mendapatkan sanksi. Pemerintah memiliki alat-alat kelengkapan negara untuk menegakkan berlakunya norma hukum. Hukum bersifat mengikat dan memaksa bagi setiap penduduk yang berada atau bertempat tinggal dalam naungan negara tertentu. Hukum bersifat otonom artinya hukum sebagai pranata independen yang tidak boleh diintervensi oleh kepentingan lain, kecuali kepentingan penegakan hukum dan keadilan. Sementara itu, hukum bersifat responsif artinya hukum berfungsi sebagai fasilitator untuk menjawab tantangan-tantangan hukum yang akan dihadapi masyarakat. Oleh karena itu, hukum harus berorientasi pada masa depan sehingga mampu memberikan prediksi dan antisipasi atas kondisi yang akan dihadapi masyarakat di masa mendatang. Norma hukum dapat bersifat tertulis ataupun tidak tertulis. Undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan kepala daerah merupakan contoh norma tertulis. Contoh norma hukum tertulis di masyarakat misalnya cara atau prosedur membuat kartu keluarga (KK) dan kartu tanda penduduk (KTP); pembagian jadwal siskamling atau ronda; ketentuan tamu menginap atau bermalam di rumah harap lapor dalam 1X24 jam; pendirian RT/RW baru; dan sebagainya. Gambar 2.9 Tertib antre merupakan pengamalan norma. Sumber: Tulungagung/Samsat Keliling (2023)
Bab 2 Membangun Budaya Taat hukum 77 Selain norma hukum, terdapat juga norma etik atau moral, yaitu kesusilaan dan kesopanan yang tidak tertulis. Misalnya, saling membantu apabila terkena musibah, menjaga ketenangan dari suara-suara yang mengganggu, sopan santun atau etika pergaulan, menghormati antarwarga, dan sebagainya. Coba diskusikan apabila di kelas kalian memiliki teman yang berbeda suku bangsa atau etnis dan bahasa daerah berbeda! Bagaimana sikap dan perilaku yang akan kalian kembangkan? Kalian memiliki kesempatan untuk bersikap hormat terhadap kebinekaan suku atau etnik ketika berkomunikasi menggunakan bahasa Indonesia. Kalian juga dapat mengenalkan bahasa daerah masing-masing, namun dalam pergaulan tetap menjaga kesopanan. Norma agama bersumber pada kitab suci atau ajaran agama yang dianut. Setiap agama itu berbeda. Namun, sebagai umat beragama kita harus mengembangkan sikap saling menghormati atau toleransi beragama. Sikap dan perilaku yang senantiasa menjalankan ajaran agama dan atau kepercayaannya dalam kehidupan sehari-hari sering disebut dengan religius. Pelaksanaan undang-undang juga sering kali menyerahkan pengaturan hubungan antarmanusia kepada kaidah agama. Misalnya, untuk sahnya suatu perkawinan, berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa ”Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Di lingkungan sekolah, tata tertib sekolah merupakan contoh norma hukum tertulis yang ditaati oleh setiap warga sekolah. Bagi peserta didik, norma hukum tertulis tersebut sering disebut dengan tata tertib siswa. Tata tertib siswa antara lain mengatur ketentuan berpakaian, waktu belajar di sekolah, aturan masuk dan pulang sekolah, sopan santun dalam pergaulan, dan sebagainya. Kita hidup di lingkungan masyarakat dan negara. Sebagai warga masyarakat, kalian tentu mematuhi norma sosial yang menjadi aturan dalam bersikap dan berperilaku yang juga dikenal sebagai adat, tradisi, ataupun kearifan lokal. Sementara itu, sebagai warga negara, kalian harus mematuhi hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mewujudkan masyarakat yang tertib, adil, dan sejahtera. 2. Substansi Penegakan Norma Hukum Setelah mempelajari pentingnya norma hukum, selanjutnya kalian akan mempelajari substansi yang ingin dicapai dalam penegakan hukum. Ada tiga prinsip dalam hukum yang harus ditegakkan, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian.
78 Pendidikan Pancasila untuk SMA/SMK/MA/MAK Kelas X Prinsip keadilan adalah hukum berlaku bagi semua tanpa diskriminasi, bagi yang melanggar akan mendapatkan sanksi sesuai dengan undang-undang yang mengaturnya. Prinsip kemanfaatan artinya hukum memberikan manfaat bagi masyarakat. Hukum menjadi alat untuk mencapai keadilan yang bermanfaat sehingga berdampak positif bagi masyarakat. Kepastian hukum artinya perangkat hukum harus mampu menjamin terpenuhinya hak dan kewajiban warga negara. Hukum harus memberikan kepastian sehingga suatu perintah dan larangan menjadi jelas, tegas, tidak multitafsir, dan tidak kontradiktif sehingga dapat diimplementasikan. Gambar 2.10 Hakim menegakkan norma hukum melalui putusannya di pengadilan. Sumber: Bagus Supriadi/Kompas (2021) 3. Pembagian Hukum Mengenal pembagian norma hukum sangatlah penting sebagai bekal pengetahuan dalam berperilaku taat hukum. Para ahli hukum membuat klasifikasi atau pembagian hukum berdasarkan beberapa hal berikut. a. Masalah yang Diatur atau Isi Berdasarkan masalah yang diatur atau isinya, hukum dibagi menjadi dua, yaitu hukum publik dan hukum privat. 1) Hukum privat mengatur kepentingan antarindividu yang bersifat pribadi, termasuk hubungan dengan negara selaku pribadi. Contohnya, hukum perdata dan perniagaan.
Bab 2 Membangun Budaya Taat hukum 79 2) Hukum publik mengatur hubungan antara negara dengan individu atau warga negaranya yang menyangkut kepentingan umum atau publik dalam masyarakat. Contohnya, hukum tata usaha negara, pidana, hukum tata negara, dan sebagainya. b. Bentuk Berdasarkan bentuknya, hukum dibagi menjadi dua, yaitu hukum tertulis dan tidak tertulis. 1) Hukum tertulis artinya aturan hukum dicantumkan dalam sebuah naskah tertulis. Contoh hukum tertulis ialah UUD NRI Tahun 1945, undang-undang, perpu, peraturan pemerintah, peraturan presiden, perda, dan sebagainya. 2) Hukum tidak tertulis artinya tidak dicantumkan dalam suatu naskah atau dokumen. Contohnya, konvensi atau kebiasaan ketatanegaraan, yurisprudensi, hukum adat, dan sebagainya. c. Sumber Berdasarkan sumbernya, hukum dibagi menjadi undang-undang, kebiasaan, traktat, yurisprudensi, dan doktrin. d. Sifat Berdasarkan sifatnya, hukum dibagi menjadi dua, yaitu hukum yang bersifat memaksa dan mengatur. 1) Hukum bersifat memaksa artinya dalam keadaan bagaimanapun hukum harus ditegakkan. Misalnya, hukuman bagi perkara tindak pidana, maka sanksinya wajib untuk dilaksanakan. 2) Hukum bersifat mengatur artinya hukum dapat dikesampingkan apabila pihak-pihak yang bersangkutan sudah membuat peraturan tersendiri dalam suatu perjanjian. Misalnya, hukum mengenai warisan yang dapat diselesaikan melalui kesepakatan antara pihak-pihak yang terkait. e. Cara Mempertahankan Berdasarkan cara mempertahankannya, hukum dibagi menjadi dua, yaitu hukum materiel dan hukum acara. 1) Hukum materiel adalah hukum yang mengatur hubungan antaranggota masyarakat yang berlaku secara umum mengenai hal-hal yang dilarang dan hal-hal yang diperbolehkan untuk dilakukan. Misalnya, hukum perdata, hukum pidana, hukum dagang, dan sebagainya.
80 Pendidikan Pancasila untuk SMA/SMK/MA/MAK Kelas X 2) Hukum acara atau hukum formal adalah hukum yang mengatur cara mempertahankan dan melaksanakan hukum materiel. Contohnya, hukum acara perdata, hukum acara pidana (KUHAP), dan sebagainya. f. Waktu Berlaku Berdasarkan waktu berlakunya, hukum dibagi menjadi dua, yaitu hukum positif dan hukum yang akan datang. 1) Hukum positif (ius constitutum) adalah hukum yang berlaku sekarang dan hanya untuk masyarakat tertentu di dalam wilayah tertentu. Contohnya UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang No.12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, dan sebagainya. 2) Ius constituendum adalah hukum yang diharapkan berlaku pada waktu yang akan datang. g. Tempat Berlaku Berdasarkan tempat berlakunya, hukum dibagi menjadi tiga, yaitu hukum nasional, hukum negara lain, dan hukum internasional. 1) Hukum nasional berlaku di suatu wilayah negara tertentu. Contohnya di Indonesia yaitu UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan sebagainya. 2) Hukum negara lain merupakan hukum yang berlaku di wilayah hukum negara lain, misalnya hukum negara Singapura, hukum Australia, hukum Malaysia, dan sebagainya. 3) Hukum internasional adalah hukum yang mengatur pergaulan antarbangsa di dunia. Contohnya perjanjian bilateral, Konvensi PBB, traktat, dan sebagainya. Tahukah Kalian? Fiksi hukum adalah asas dalam hukum yang berpandangan bahwa semua orang dianggap sudah tahu hukum (presumptio jures de jure). Adagium serupa yaitu ketidaktahuan hukum tidak bisa dimaafkan (ignorantia jurist non excusat). Seseorang tidak dapat mengelak dari jeratan hukum yang berlaku dengan alasan belum atau tidak mengetahui adanya hukum dan peraturan perundangundangan tertentu. Meskipun demikian, pemerintah berkewajiban memberikan informasi adanya hukum atau peraturan tertentu kepada masyarakat. Sosialisasi, diseminasi, atau penyuluhan hukum penting untuk dilaksanakan. Pembelajaran Pendidikan Pancasila ini menjadi sarana agar kalian menge tahui dan melaksanakan hukum yang berlaku.
Bab 2 Membangun Budaya Taat hukum 81 4. Perilaku Taat Hukum Dengan berperilaku taat hukum dalam kehidupan sehari-hari, berarti kalian menjadi Pelajar Pancasila yang disiplin. Disiplin diperlukan di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan bangsa atau negara. Ketaatan atau kepatuhan pada hukum oleh seseorang menunjukkan tingkatan kesadaran hukum. Ciri-ciri perilaku taat hukum antara lain: a. memahami pentingnya pelaksanaan dan penegakan hukum; b. tidak menimbulkan kerugian pada diri dan orang lain; c. menjaga perasaan orang lain dengan mengukur tindakan yang akan dilakukan untuk orang lain pada dirinya sendiri; d. aktif menerapkan perintah hukum dan meninggalkan larangan hukum dalam kehidupan sehari-hari. Ketaatan hukum dibedakan menjadi tiga jenis (H.C. Kelman dan L. Pospisil dalam Achmad Ali, 2009: 352), yaitu sebagai berikut. a. Ketaatan karena terpaksa, yaitu seseorang menaati hukum karena takut terkena hukuman atau sanksi. Oleh karena itu, dibutuhkan pengawasan secara rutin. b. Ketaatan yang bersifat identifikasi atau mengikuti, yaitu seseorang menaati hukum karena khawatir hubungan baiknya dengan orang atau pihak lain menjadi terganggu. c. Ketaatan secara kesadaran diri, yaitu seseorang benar-benar menaati hukum karena merasa bahwa hukum itu sesuai dengan nilai-nilai yang dianut. Setelah kalian mengetahui ciri-ciri perilaku taat hukum dan jenis ketaatan hukum, selanjutnya bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari? Berikut ini merupakan contoh perilaku taat hukum. a. Di Lingkungan Keluarga 1) Menghormati anggota keluarga dengan cara sadar akan hak dan kewajibannya, saling membantu dan bekerja sama dalam kebaikan, serta menjaga nama baik anggota keluarga 2) Mematuhi aturan yang ada di dalam keluarga, misalnya anak meminta izin ketika bepergian, bermain dengan tidak melupakan waktu, menyelesaikan masalah secara kekeluargaan 3) Ikut menjaga barang-barang yang ada di rumah.
82 Pendidikan Pancasila untuk SMA/SMK/MA/MAK Kelas X b. Di Lingkungan Sekolah 1) Tidak terlambat masuk sekolah 2) Menghindari tindakan menyontek ketika ujian atau penilaian 3) Berseragam sesuai dengan tata tertib sekolah c. Di Lingkungan Masyarakat 1) Tidak ikut menyebarkan berita hoaks atau bohong 2) Menjaga hubungan baik dengan tetangga, misalnya sopan santun dalam pergaulan 3) Berpartisipasi dalam gerakan antinarkoba d. Di Lingkungan Bangsa dan Negara 1) Membuat administrasi kependudukan, misalnya memiliki kartu keluarga dan KTP 2) Sebagai wajib pajak maka membayar pajak sesuai ketentuan yang berlaku 3) Menyukseskan pemilu atau pemilukada dengan menggunakan suara dalam pemilu apabila telah memiliki hak pilih, partisipasi dalam kampanye pemilu bersih dan jujur, dan sebagainya. Aktivitas Belajar 2.5 Buatlah kelompok yang terdiri atas 4—6 anggota! Kemudian, diskusikan contoh kasus berikut dan carilah solusi untuk mengatasi dan mencegahnya! Kasus 1 Kasus 2 Kasus 3 Penyalahgunaan dan peredaran narkoba yang sudah sangat mengkhawatirkan dengan sasaran generasi muda (termasuk anak sekolah) sehingga kita harus perang melawan narkoba. Pencurian kendaraan bermotor sering kita dengar bahkan ada pelaku dapat melakukannya kembali setelah keluar dari penjara. Berita bohong atau hoaks kian marak terjadi di media sosial. Beberapa orang pernah menjadi korban, seperti penipuan, provokasi, maupun tersulut konflik.
Bab 2 Membangun Budaya Taat hukum 83 Tulislah hasil diskusi kalian di buku tugas dengan mengikuti format berikut! Kemudian, presentasikan di depan kelas secara bergiliran! Analisis Hasil Kajian Sumber Data atau Informasi Permasalahan Informasi Kejadian Penyebab Dampak Upaya pemecahan masalah Upaya tindak lanjut Simpulan Perhatikan gambar berikut! Gambar 2.11 Budaya Tertib Berlalu Lintas Sumber: HO-Humas Polresta Palangka Raya/ANTARA (2020) Perilaku taat hukum warga negara merupakan indikator utama dari kesadaran hukum. Pola perilaku patuh pada hukum yang membudaya berarti hukum benar-benar berlaku dan efektif di masyarakat. Sebaliknya, apabila terjadi banyak pelanggaran hukum, hukum tidak berlaku efektif di masyarakat. Oleh karena itu, perilaku taat hukum menjadi bagian penting dari indikator keberhasilan kesadaran hukum yang dilihat pada tingkat kepatuhan hukum warga negaranya.
84 Pendidikan Pancasila untuk SMA/SMK/MA/MAK Kelas X 5. Norma untuk Mewujudkan Keadilan Berdasarkan Pancasila Norma merupakan cara untuk mewujudkan nilai-nilai yang terdapat pada Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ada norma yang harus ditaati ketika kalian berteman atau bertemu dengan guru dan orang tua. Norma menjadi pedoman agar tercipta keteraturan hidup dalam pergaulan. Dalam keteraturan hidup terdapat keharmonisan sehingga kita semua dapat hidup dengan aman, tenteram, dan nyaman. Kesadaran bersama mengenai hak harus dipahami. Hak yang ada di dalam diri kita terdapat juga hak orang lain yang tidak saja harus diberikan, tetapi juga harus dihormati. Saling menghormati adalah perwujudan dari norma kesopanan yang menjadi ciri khas kita sebagai bangsa yang beradab dan berbudaya. Aktivitas Belajar 2.6 Kalian tentu pernah menjumpai atau membaca tulisan seperti di bawah ini. Coba berikan tanggapan! Aturan Tata Tertib Siswa Peraturan di Masyarakat Dilarang menyontek dan bertanya kepada teman ketika mengerjakan ujian atau penilaian! Tamu bermalam di rumah warga dalam 1X24 jam harap lapor Ketua RT atau Kepala Kampung. Tanggapan: Tanggapan: Aturan tersebut dibuat untuk kebaikan dan kemanfaatan bagi kita meskipun kadang-kadang kita jarang memperhatikannya. Namun, pada intinya agar terwujud keadilan dan ketertiban bersama. Berlaku adil bukan berarti semata memberikan hak kepada orang lain dengan sama rata, namun diberikan secara proporsional. Keadilan tercantum pada sila kedua dan kelima Pancasila. Sila kedua menegaskan keadilan dalam hubungannya dengan individu terutama dalam hal kemanusiaan. Hak yang melekat pada diri