TRANSPOLITAN 2023 EDISI 2

APLIKASI PELAYANAN DIGITAL DESA, MULAI ADMINISTRASI HINGGA TRANSPORTASI Desa Cerdas adalah konsep pendekatan pembangunan yang mendorong desa untuk melakukan trasformasi pemanfaatan teknologi, dan ditunjukan peningkatan kualitas layanan dasar serta pembanguan desa berbasis pemberdayaan masyarakat yang inklusif. Kabupaten Lebak memiliki 340 desa dan 28 Kecamatan dan 5 Kelurahan, adalah salah satu kabupaten yang mendapatkan program Desa Cerdas. Kabupaten Lebak memiliki 20 desa yang tersebar sebagai lokus Desa Cerdas yang telah berjalan di bulan September 2022. Selama proses perkembangan Desa Cerdas di Setiap Lokus Desa Cerdas beberapa desa sudah berjalan dan menghasilkan yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Duta Digital di Kabupaten Lebak mililiki 4 Duta Digital yang memegang desa bimbingannya masing-masing 5 desa, setiap Duta Digital memegang beberapa desa bimbingan seperti Desa Cikatapis, CImenteng Jaya, Desa Kolelet Wetan, Desa Kaduagung Barat, dan Desa Cimangeunteung dibimbing oleh satu Duta Digital. Hadirnya internet di desa membangkitkan terobosan-terobosan baru. Dan lahirlah ide-ide cemerlang dari kader-kader digital Desa Cerdas, diantaranya dengan membuat terobosan pelayanan digital berbasis APP Playstore, yang bertujuan memberikan pelayanan untuk mempermudah adminstrasi dan layanan public di tingkat desa dan memberikan informasi-informasi public untuk di konsumsi oleh masyarkat. Masyarakat bisa mengakses melaui smartphone atau HP, di antaranya pengurusan admininstratif dan pelayananan lainnya. Aplikasi APP Playstore Pelayanan Desa memiliki pelayanan yang diberikan seperti Informasi Stuktur Desa, Program Desa, Indeks Desa Membangun, Perkembangan Stunting, dan Pelayanan Adminstratif yang bisa diakses oleh masyarakat yang tidak bisa datang ke kantor desa, dan memiliki pelayanan JEKDES, yaitu Ojek Desa yang dikekola oleh Komunitas Digital di Desa Cerdas. Launching penggunaan aplikasi APP Pelayaanan Desa dan dapat dipergunakan oleh masyarakat adalah di akhir bulan September 2023 untuk penggunanannya. Launching Penggunaan Aplikasi Pelayanan Digital akan diresmikan oleh Kepala Desa masing masing, di Desa Cikatapis, Desa Cimenteng Jaya, Desa Kaduagung Barat, desa Kolelet wetan dan Desa Cimangeunteung. Dari kegiatan ini diharapkan akan melahirkan program dan ide-ide inovatif dari setiap desa lokus Desa Cerdas bisa dimanfaatkan dan dipergunakan dengan baik. n Ipan Hermawan, Duta Digital Kabupaten Lebak (Program Desa Cerdas Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi) VOLUME II | EDISI 2 | SEPTEMBER 2023 51

BEASISWA SMART VILLAGE, WUJUDKAN MIMPI ANAK DESA S mart village (Desa Cerdas) adalah program yang dilandasi oleh peningkatan tren penggunaan telekomunikasi (TIK) dan teknologi informasi. Program ini mengadopsi konsep smart city atau kota cerdas dan dibangun di atas desa yang mandiri, dengan aset dan kekuatan masyarakat pedesaan terkait. Desa Cerdas memiliki 6 pilar cerdas dan ruh perwujudan pembangunan sebagai epicentrum pembangunan desa berbasis digital yang disebut dengan Ruang Komunital Digital Desa (RKDD). Dalam implementasi Desa Cerdas tentu melihat aspek kebutuhan dasar manusia dengan menggunakan pendekatan human center design serta korelatif dengan sustainable development goals (SDG’s). Kabupaten Sumbawa merupakan salah satu lokus Desa Cerdas di Indonesia yang terpilih pada tahun 2022. Seiring berjalannya waktu, salah satu implementasi program Desa Cerdas pilar smart living adalah memberikan kesempatan kepada masyarakat desa untuk melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi, beasiswa. Sebagai bentuk apresiasi kepada kader dan relawan digital desa, Duta Digital Sumbawa berinisiasi untuk menggelar FGD Smart Village bersama Bappeda Sumbawa, STAIS Sumbawa dan seluruh Kepala Desa dan Kader Digital Desa Lokus Desa Cerdas se-Kabupaten Sumbawa beserta Forkopimda Sumbawa melaksanakan FGD Smart Village dan menghasilkan program beasiswa. Tindak lanjut dari FGD tersebut adalah memberikan beasiswa mimpi jenjang strata-1 untuk anak petani dan nelayan (Kader & Relawan Digital Desa) dan mendorong Bappeda Sumbawa untuk dimasukkan ke dalam rancangan program jangka menengah daerah RPJMD. Saat ini, penerima manfaat beasiswa mimpi anak petani dan nelayan adalah 6 relawan digital desa langam kecamatan lopok kabupaten sumbawa dan saat ini sudah aktif sebagai mahasiswa STAIS Sumbawa serta pembelajaran via daring. Kemudian ruang komunitas digital desa dijadikan sebagai sarana dan prasana belajar secara daring bagi para penerima manfaat beasiswa. n Iqbaluddin Huzaini, Duta Digital Sumbawa (Program Desa Cerdas Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi) LAPORAN UTAMA 52 VOLUME II | EDISI 2 | SEPTEMBER 2023

PELATIHAN DIGITAL MARKETING DESA WANAGIRI, KECAMATAN SELEMADEG, KABUPATEN TABANAN Menjadi sebuah media pemasaran yang sedang naik daun. Promosi barang atau jasa melalui internet (digital marketing) sudah menjadi hal lumrah saat ini. Terlebih lagi hampir setiap orang memiliki media sosial. Walau terlihat mudah dan gampang, pemasaran melalui digital marketing juga memerlukan ilmu dan trik-trik jitu. Hal tersebut diperlukan agar promosi barang atau jasa dapat ditawarkan sesuai dengan sasaran. Oleh karena itu, untuk meningkatkan ekonomi masyarakat terkhusus pelaku UMKM, Desa Wanagiri Kabupaten Tabanan mengadakan pelatihan digital marketing pada Kamis (07/09/2023) di Aula Kantor Desa Wanagiri yang diikuti oleh 50 audiens. Kepala Desa Wanagiri, Bapan I Wayan Surata turut mengapresiasi acara tersebut. “Desa Wanagiri sedang melakukan perbaikan di bidang perhutanan guna membangun sebuah wisata desa. Sedangkan masyarakat desa sebagai pelaku tani perkebunan salak dan pelaku wirausaha pedagang kripik salak” ungkap Wayan Surata, Kepala desa juga menyampaikan, bahwa dengan adanya pelatihan digital marketing masyarakat diharapkan mampu untuk mengaplikasikan pada usaha-usaha yang ada di Desa Wanagiri. Pada pelatihan tersebut, diisi dengan beberapa materi tentang digital marketing yang disampaikan oleh dua narasumber yang kompeten di bidang digital marketing yaitu, Jujun Juanda dan Fatkur Rohman. Sebelum acara dimulai, seluruh audiens yang hadir diberikan alat tulis yang sudah disediakan, untuk mencatat materi yang disampaikan oleh narasumber. Pelatihan tersebut diawali dengan pembukaan, kemudian dilanjutkan dengan penyampaian materi digital marketing oleh dua narasumber. Memasuki sesi tanya jawab ada tiga audiens yang mengajukan pertanyaan terkait digital marketing. Sesi demi sesi telah dilalui dalam acara tersebut, hingga tibalah sesi penutup. Kesimpulan dari acara pelatihan digital marketing tersebut adalah dengan adanya program Desa Cerdas, seluruh masyarakat Wanagiri berharap dapat berkolaborasi dalam membangun desa dari aspek ekonomi desa berbasis digital. Hal tersebut bertujuan untuk dapat menambah jejaring yang luas. Sehingga ekonomi desa dapat berjalan dan berkembang sesuai dengan perubahan zaman. n Muhammad Ardiansyah Duta Digital Kabupaten Tabanan (Program Desa Cerdas Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi) VOLUME II | EDISI 2 | SEPTEMBER 2023 53

LAPORAN UTAMA PELATIHAN BUDI DAYA IKAN HIAS DAN PENANGANAN PENYAKIT ARWANA Pelatihan Budi Daya Ikan Hias dan Penanggulangan Penyakit pada ikan hias Arwana dilaksanakan di Desa Sira Jaya, Kecamatan Pengkadan, Kabupaten Kapuas Hulu yang merupakan salah satu lokus Desa Cerdas dilaksanakan pada Senin- Selasa, 28 – 29 Agustus 2023 di aula desa. Kegiatan tersebut terbagi 2 sesi, hari pertama membahas tentang ikan hias arwana secara teori dan pada hari kedua dilanjutkan dengan meninjau kolam ikan arwana milik peternak untuk dilakukan uji air kolam dan melihat kondisi ikan arwana. Adapun peserta pelatihan adalah para peternak ikan yang ada di Desa Sira jaya, Pemateri kegiatan ini adalah PPL dari Kementerian Kelautan dan Perikanan yang penempatan tugasnya di Kabupaten Kapuas Hulu. Jenis ikan Arwana yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu adalah jenis Ikan Arwana Super Red atau Bahasa latinnya Scleropages Formosus, jenis ikan banyak hidup juga di Danau Sentarum Kabupaten Kapuas Hulu. Sebelum kita memelihara ikan hias Arwana sangat perlu diperhatikan adalah kolam dan airnya. Pemeliharaan induk arwana sebaiknya dilakukan di kolam tanah. Lokasi untuk kolam perlu mempertimbangkan tanah. Jenis Tanah yang baik adalah tanah Nat berlempung yang dapat menahan air dan mendukung pertumbuhan pakan alami. Disarankan untuk membuat dasar kolam tersebut miring dengan kedalaman 1,5 meter di satu sisi, dan 2 meter di sisi lainnya, fungsinya supaya lumpur yang terbentuk di dasar kolam nanti bisa mengendap ke bagian yang kedalamannya 2 meter sehingga mudah dikeruk. Suplai air juga harus memenuhi kualitas, kuantitas dan kontinuitas yang dibutuhkan. Kolam yang ideal berbentuk persegi panjang dengan ukuran minimal 10x10m2. Persiapan kolam sebelum digunakan yaitu pengeringan kolam hingga dasar retak-retak, pembalikan dasar kolam, perbaikan pematang, dan pengapuran dengan dosis 50-100 gram/m2. Akuarium Ikan hias arwana dapat dipelihara dalam akuarium. Secara umum, semakin besar ukuran akuarium akan semakin baik, karena arwana memerlukan ruang gerak yang cukup luas. Ukuran akuarium minimal 3 kali dari panjang ikan dengan lebar 1. 5 kali panjang ikan. Akuarium ditempatkan di area yang jauh dari gangguan, untuk menghindari stress pada ikan. Tutup akuarium dengan tutup yang rapat dan kuat karena arwana dapat melompat atau mendorong tutup ke luar akuarium. Setelah arwana berumur 4 bulan, pemeliharaan mulai dilakukan secara terpisah pada akuarium ukuran 75 x 45 x 45 cm untuk menghindari perkelahian antar ikan. Pemeliharaan 2-3 ekor arwana dalam satu akuarium perlu dihindari, mengingat sifat agresif akan menyebabkan perkelahian. Namun diperbolehkan pemeliharaan 6 ekor sekaligus, karena sifat agresif arwana menjadi sangat berkurang. Untuk merangsang keluarnya warna yang bagus dan pembentukan kromatofora, perlu diberikan pencahayaan buatan minimal 10-12 jam per hari. Hindari penyalaan lampu secara mendadak, yang bisa menyebabkan panik, sehingga ikan menabrak kaca atau benda lainnya dalam akuarium dan ikan menjadi terluka. Manipulasi pencahayaan sering dapat menimbulkan pantulan warna ikan dengan lebih baik. Letakkan lampu di bagian depan akuarium, dan set sudut reflektor sedemikan rupa sehingga bisa memberikan pantulan yang optimal. Jika anda menemukan perilaku arwana yang hilir mudik dalam akuarium dan terlihat gelisah, bisa jadi itu adalah gejala awal dari penyakit ini. Ciri penyakit 54 VOLUME II | EDISI 2 | SEPTEMBER 2023

gigit ekor biasanya akan terlihat dalam beberapa hari. Penyakit ini membuat selaput pada sirip ekor robek bahkan jika makin parah akan menyisakan hanya jari sirip ekor saja. Walau awalnya hanya robekan kecil, jika dibiarkan akan sangat merusak selaput sirip bahkan jari sirip ekor ikan. Penyebab penyakit gigit ekor pada ikan arwana adalah karena parasit yang menempel pada bagian ekor. Parasit ini akan memberikan efek gatal yang luar biasa pada sirip ekor ikan, hal inilah yang membuat ikan arwana tampak gelisah. Selain hilir mudik dalam akuarium, tak jarang ikan arwana menggigit ekor mereka untuk mengatasi rasa gatal tersebut. Inilah yang mengakibatkan kerusakan pada ekor arwana. Penyakit ini cenderung cukup mudah ditangani. Untuk dapat mengobati penyakit gigit ekor dengan cara memindahkan arwana yang terserang ke dalam kolam karantina yang berisi air bersih dan steril. Setelah itu anda dapat menambahkan 20 tetes obat Tropical Fish medicine kedalam akuarium karantina. Biarkan ikan arwana tersebut selama beberapa hari sampai ikan benar-benar terbebas dari parasit di ekornya. Untuk tindakan pencegahan agar arwana tidak kembali terserang, jangan lupa membersihkan akuarium yang lama. Buang semua airnya dan bersihkan bagian dalam akuarium dengan anti bakteri untuk membunuh parasit. Setelah kolam kembali steril, maka ikan arwana dapat kembali dipindahkan ke dalam akuarium tersebut. Penyakit lain pada ikan arwana adalah Tutup Insang Melengkung. Seperti namanya, penyakit ini menyerang bagian tutup insang. Sesekali kita melihat ikan arwana yang tutup insangnya terlihat terbuka sehingga bagian insang terlihat jelas. Ciri lainnya adalah terjadinya perubahan warna insang menjadi kehitaman. Jika ciri tersebut dialami oleh ikan arwana anda maka segera lakukan penanganan. Karena penyakit tersebut dapat dengan mudah membunuh ikan arwana kesayangan anda. Penyebab dari tutup insang melengkung pada ikan arwana dapat beragam, beberapa diantaranya: Suhu air yang terlalu rendah; Pemberian obat yang melebihi dosis; Serangan parasit sejenis bakteri; dan Kadar oksigen dalam air yang rendah. Untuk tahapan pencegahan dapat dilakukan dengan cara menjaga asupan oksigen yang cukup dalam akuarium. Jika dirasa aerator tidak memadai dalam suplai oksigen, anda dapat mengganti aerator dengan yang lebih besar. Selain itu kualitas air dalam akuarium harus selalu dijaga dengan baik. Untuk proses pengobatan tutup insang melengkung dapat dilakukan dengan cara memberikan suplai oksigen murni langsung ke arah insangnya. Tutup insang yang melengkung dapat diperbaiki dengan melakukan operasi kecil pada bagian tepi tutup insang arwana. Tentu saja untuk melakukannya harus membutuhkan keahlian yang cukup. Pada sesi ini para peserta melakukan kunjungan ke kolam Ibu Hanafiah sebagai sampel, tetapi air kolam juga di ambil dari beberapa kolam warga. Ada sekitar empat air kolam warga yang dijadikan sampel dan juga dijadikan pembanding satu dengan yang lainnya. Petugas mengambil sampel air dan melakukan uji coba dengan alat pengukur kadar asam basa dan kadar oksigen. Dari hasil uji air tersebut diharapkan kondisi air ikan harus ditingkatkan lagi ph-nya sekitar 6. Melihat kondisi ikan, seandainya ikan masih berenang di bawah berarti ikan tersebut aman tidak perlu ditambah kapur dolomit. n Urip Anas Duta Digital Kabupaten Kapuas Hulu (Program Desa Cerdas Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi) VOLUME II | EDISI 2 | SEPTEMBER 2023 55

WAWANCARA Mempercepat pembentukan desa mandiri, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT) mengembangkan Smart Village yang merupakan upaya desa dalam memanfaatkan teknologi tepat guna agar pembangunan berlangsung efisien. Smart Village mengandalkan internet of things (IoT). Dengan demikian perubahan terbesar yang dilakukan adalah pada MELEK TEKNOLOGI MENJADI SYARAT MUTLAK SMART VILLAGE proses digitalisasi. Namun semua itu harus selaras dengan tradisi dan budaya desa, agar proses pembangunan desa ini adil dan bersesuaian dengan dinamika masyarakat desa. Untuk mengetahui lebih banyak terkait Smart Village yang digagas oleh Kemendesa PDTT, Tim Majalah Transpolitan juga melakukan wawancara dengan akademisi yaitu Prof. Dr. Rini Rachmawati, S.Si., M.T. yang juga adalah Profesor di Bidang Geografi Perkotaan, lulusan Program Doktor Geografi UGM dan Magister Perencanaan Wilayah dan Kota UGM. Untuk mengetahui gagasan ini lebih jauh, kami akan menyajikan hasil wawancara dengan profesor yang memiliki pengalaman dalam penelitian di Bidang Smart City, Village, dan Region; Pengembangan Perkotaan; Geografi Perkotaan; Perencanaan Wilayah dan Prof. Dr. Rini Rachmawati, S.Si., M.T  Profesor Bidang Geografi Perkotaan, Universitas Gadjah Mada 56 VOLUME II | EDISI 2 | SEPTEMBER 2023

Kota; Pembangunan Wilayah; dan Geografi Pembangunan. Prof. Rini juga banyak terlibat dalam berbagai organisasi khususnya di Forum Network (Forum for Urban Future in Southeast Asia Network of Southeast Asian and German Experts), AURA (Asian Urban Research Association), IAP (Indonesian Association of Planners), IGI (Indonesian Association of Geographer), APIC (Smart Indonesia Initiatives Association) dan IEEE Smart Community Member. Berikut, petikan wawancaranya: Menurut prof., apa perbedaan yang mendasari konsep pengembangan Smart Village dengan perkembangan desa konvensional? Perbedaan yang mendasari antara konsep pengembangan Smart Village dengan perkembangan desa konvensional yaitu ada pada kata kunci inovasi dalam pengembangan kebijakan program. Pada konsep pengembangan Smart Village, ada aspek ‘smart’ di mana masyarakat desa sudah mampu mengidentifikasi potensi yang dimiliki oleh desanya, sehingga hal tersebut dapat menumbuhkan inovasi serta rencana aksi dari masyarakat desa untuk mencapai kesejahteraan hidup yang lebih baik lagi. Umumnya, pada konsep Smart Village, Pemerintah maupun masyarakat desa sudah ‘melek’ teknologi informasi, sehingga dalam kehidupan kesehariannya mereka sudah mampu memanfaatkan teknologi informasi ini untuk tata kelola pemerintahan maupun aktivitas ekonomi sehari -hari. Pengembangan konsep Smart Village antara satu desa dengan lainnya tidak bisa diperlakukan dengan perlakuan yang sama, sebab harus memperhatikan karakter sosial, budaya, dan ekonomi, serta lingkungan tempat tinggal masyarakat setempat. Perubahan positif apa sajakah yang diharapkan dapat tercapai dari penerapan model Smart Village ini terhadap struktur ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan terhadap wilayah dan masyarakat desa itu sendiri? Konsep Smart Village seperti yang sudah dirintis oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi di antaranya yaitu Masyarakat cerdas, mobilitas cerdas, ekonomi cerdas, pemerintahan cerdas, pola hidup cerdas, dan lingkungan cerdas sudah mencakup semua hal positif yang diharapkan dapat tercapai dari konsep ini. Keterbukaan informasi dan pelayanan publik, terbangunnya infrastruktur jaringan telekomunikasi, pelayanan kesehatan yang berbasis online, lingkungan yang sesuai dengan pola tata ruang serta masterplan desa yang sudah terencana dengan adanya RPJMDES, merupakan hal positif yang dapat dicapai karena adanya penerapan model Smart Village ini. Dalam proses transformasi desa menuju arah Smart Village, potensi konflik atau dampak apa sajakah yang mungkin muncul dan bagaimana upaya mitigasi atau preventif terhadap potensi tersebut? Sejauh ini belum pernah teridentifikasi adanya potensi konflik sosial akibat penerapan model Smart Village ini. Hanya saja, penerapan model Desa Cerdas perlu mempertimbangkan aspek potensi sumber daya manusia, sosial, dan budaya pada masing-masing desa agar konsep Desa Cerdas ini dapat diterima dengan baik. Kendala yang sering ditemui di lapangan terkait penerapan Desa Cerdas ini berupa infrastruktur listrik serta akses VOLUME II | EDISI 2 | SEPTEMBER 2023 57

dan jaringan internet. Tidak semua wilayah desa di Indonesia dijangkau oleh listrik dan internet. Hal ini perlu perhatian Pemerintah untuk membangun jaringan listrik dan internet, sehingga kendala – kendala teknis dalam penerapan model Smart Village dapat diminimalisir. Salah satu goal dari pemerintah adalah mewujudkan desa mandiri. Bagaimana Prof., melihat model Smart Village ini dalam mewujudkan desa mandiri tersebut? Tahap perkembangan kemajuan desa terdiri 3 level yaitu, Desa Berkembang, Desa Maju, dan Desa Mandiri. Desa mandiri merupakan level tertinggi dalam tingkat kemajuan desa. Penilaian terhadap desa mandiri dapat ditinjau dari dimensi sosial, dimensi ketahanan ekonomi, dan dimensi lingkungan. Konsep Desa Cerdas lebih mudah diterapkan pada level desa yang sudah mandiri, karena pada Desa Mandiri, masyarakat sudah mampu mengidentifikasi potensi yang dimiliki desa, dan masyarakat mampu menyusun rencana aksi yang akan dilakukan untuk membangun dan mengembangkan desanya dari berbagai aspek. prinsipnya investasi harus memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan transmigran dan masyarakat sekitar di kawasan transmigrasi. Menurut Ibu bagaimana peran akademisi yang konstruktif dalam pelaksanaan model Smart Village ini? Pihak akademisi dan Pemerintah perlu bekerja sama dalam pengembangan dan pendampingan pada desa-desa yang akan dikembangkan menjadi Desa Cerdas. Dengan langkah awal yaitu menjelaskan kepada desa– desa apa itu Smart Village kemudian melakukan pendampingan bagaimana melaksanakan model Smart village itu sendiri. Kerja sama yang dapat dibangun misalnya yaitu berupa program pendampingan dengan menerjunkan mahasiswa untuk kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) pada desa–desa yang sedang dikembangkan menjadi Desa Cerdas oleh Pemerintah karena itu sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat. Harapannya agar para mahasiswa dapat membantu pemerintah dan masyarakat desa untuk menyusun masterplan pembangunan dan pengembangan desa, sehingga menjadi panduan bagi mereka dalam menyusun program RPJMDES dengan menyisipkan unsur ‘smart’ di dalamnya. Peran mahasiswa KKN ini juga diharapkan mampu memperkenalkan dan mendampingi pemerintah dan masyarakat desa dalam menggunakan dan memanfaatkan teknologi informasi untuk pengembangan tata kelola pemerintahan dan ekonomi. Dari sisi dosen dapat melakukan kegiatan riset dan pengabdian masyarakat seperti pengembangan smart village melalui kegiatan usaha kecil menengah, pengelolaan data kependudukan, branding desa dan lainnya. Apakah model Smart Village ini berpengaruh dengan keruangan desa dan pola migrasi penduduk desa? WAWANCARA 58 VOLUME II | EDISI 2 | SEPTEMBER 2023

Hal unik yang terjadi pada masyarakat desa yang sudah masuk dalam level kategori ‘smart’, mereka cenderung lebih nyaman untuk tinggal di desanya. Masyarakat desa yang cerdas dan telah memahami potensi yang dimiliki oleh desanya cenderung beralih profesi yang semula bertani menjadi profesi lain sesuai potensi yang dimiliki oleh desanya. Contohnya yang terjadi pada desa Gunungkidul penduduknya lebih tertarik di bidang kewisataan karena lebih potensial dan bersifat rutin tidak seperti pada sektor pertanian yang di dalamnya ada musim tanah yang kurang subur. Dari setiap daerah ada hal yang manarik yang diketahui setelah melakukan kajian lebih lanjut mengenai model Smart Village. Para penduduk desa memanfaatkan model ‘smart village’ ini dengan mencari peluang untuk pertumbuhan ekonomi yang lebih baik di desanya masing-masing. Karena sebetulnya peluang bisnis dengan model Smart Village sangat menarik untuk ditekuni bahkan di desa sekalipun. Terkait dengan pengembangan Kawasan transmigrasi, sejauh mana model Smart Village ini bisa diterapkan? Dan Persyaratan apa sajakah yang perlu diperhatikan dalam upaya implementasi model tersebut? Pengembangan model Smart Village pada kawasan transmigrasi dapat dimulai dari unit terkecil dari kawasan transmigrasi. Model Smart Village akan mudah di terapkan di kawasan transmigrasi, melihat masyarakat yang berada di kawasan transmigrasi sangat tangguh maka kemauan dan kemampuan untuk belajar lebih baik. Persyaratan yang perlu diperhatikan dalam implementasi model tersebut dapat mengikuti konsep model Smart Village yang telah dirintis oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, di antaranya yaitu mobilitas cerdas, masyarakat cerdas, tata kelola cerdas, lingkungan cerdas, ekonomi cerdas, dan kehidupan cerdas. Untuk model Smart Village di kawasan transmigrasi yang bisa diterapkan untuk ekonomi cerdasnya yaitu dari kegiatan pertaniannya di mana produk-produk dari pertanian diperjualbelikan dalam bentuk olahan bukan produk segar tanpa diolah karena hal tersebut lebih potensial untuk pertumbuhan ekonomi dengan cara mempertahankan produk pertanian dalam waktu yang lama, seperti contohnya yang dilakukan oleh salah satu desa di Jambi dalam pengelolaan nanas yang diperjualbelikan dalam bentuk nanas goreng. Tata kelola pemerintahan yang baik, seperti bagaimana pelayanan pada masyarakat terkait layanan kesehatan pun harus lebih diperhatikan apabila ingin menerapkan model Smart Village. Penerapan Smart Village bertujuan untuk menjadikan kehidupan masyarakat cerdas, seperti dengan menjadikan masyarakat lebih mengerti adanya inovasi di bidang ekonomi. Adanya infrastruktur jaringan listrik dan telekomunikasi yang berjalan dengan baik akan sangat mendukung model Smart Village ini berjalan dengan baik karena terdapat di beberapa desa yang terhambat melaksanakan model Smart Village tersebut diakibatkan oleh tidak adanya jaringan internet mengingat model Smart Village lebih banyak menggunakan teknologi. Sangat disayangkan apabila sumber daya manusia sudah menguasai terkait teknologinya tetapi jaringan internetnya kurang baik. Walaupun tidak semua model Smart Village menggunakan teknologi tetapi untuk saat ini dunia sedang berada pada masa digitalisasi, maka masyarakat secara tidak langsung di haruskan untuk melek teknologi. n VOLUME II | EDISI 2 | SEPTEMBER 2023 59

Pengembangan Smart Village (Desa Cerdas) yang kini menjadi fokus Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT), selain berpijak pada tradisi baik setempat, pengembangan Desa Cerdas harus pula disertai pelestarian lingkungan. Hal-hal itu penting dicatat karena Desa Cerdas memiliki enam pilar yang tidak boleh salah satunya dianaktirikan: warga cerdas (smart people), mobilitas cerdas (smart mobility), ekonomi cerdas (smart economic), pemerintahan cerdas (smart government), pola hidup cerdas (smart living), dan lingkungan cerdas (smart environment). Kemendesa PDTT pada 2022 melaksanakan proyek percontohan Smart Village di tiga kabupaten di Provinsi Sulawesi Tengah, yakni Parigi Moutong, Sigi, dan Banggai. Dari masing-masing kabupaten tersebut ditentukan 20 desa mana saja yang menjadi contoh. Untuk mengetahui bagaimana progress dan update terkait Smart Vilage di Kemendesa PDTT, Tim Transpolitan berhasil mewawancarai Kepala Pusat Pengembangan Daya Saing, Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Kemendesa PDTT, Helmiati, S.H., M.Si. Berikut petikan wawancaranya: Saat ini Kemendesa PDTT sedang mendorong program Smart Villages. Apakah program yang dimaksud dan tujuan serta manfaatnya? Program yang dimaksud adalah program Desa Cerdas, yang merupakan kerja sama dengan Bank DESA CERDAS, PERCEPAT PERTUMBUHAN EKONOMI DI KAWASAN TRANSMIGRASI WAWANCARA Helmiati, S.H., M.Si Kepala Pusat Pengembangan Daya Saing, Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 60 VOLUME II | EDISI 2 | SEPTEMBER 2023

Dunia dan merupakan bagian dari P3PD yaitu Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Terkait dengan program Desa Cerdas ini salah satu definisinya yaitu percepatan Pembangunan yang mendorong desa memanfaatkan teknologi digital, untuk meningkatkan kualitas layanan dasar pemerintahan dan masyarakat serta melakukan peningkatan sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat yang inklusif dan berkelanjutan menuju kesejahteraan dan kemandirian masyarakat desa. Jadi di sini kuncinya adalah teknologi digital dan inklusif. Ruang lingkup dari program Desa Cerdas itu sendiri sangat besar sehingga diperlukan kolaborasi pentahelix dengan kerja sama Kementerian Lembaga terkait, Perguruan Tinggi, Pihak Swasta, Pemerintah Provinsi, Kabupaten, sampai Desa, dan Media. Program ini tidak akan berjalan dengan baik tanpa dilakukan pendampingan yaitu dengan cara merekrut duta dan kader digital. Untuk duta digital berkedudukan di Kabupaten dan merupakan penduduk asli setempat karena harus mengetahui betul seperti apa potensi dari desa–desa yang akan dikembangkan termasuk kendalanya, setiap satu duta melakukan pendampingan dengan lokus 5 desa. Untuk kader digital berada di lokasi masing-masing desanya, mereka yang akan bergerak langsung mendampingi masyarakat di desa. Duta dan kader sebelum membina masyarakat diberikan dukungan peningkatan kapasitas oleh kementerian di pusat. Program Desa Cerdas ini berbasis digitalisasi sehingga masyarakat desa harus diberi pemahaman (berproses) terkait digitalisasi agar masyarakat paham bahwa digital itu bukan hanya berkaitan dengan telepon saja namun dapat digunakan juga untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi misal melalui media sosial dan kanal lainnya. Kegiatan yang pertama kali dilakukan untuk mendukung program Desa Cerdas adalah memperkenalkan duta dan kader kepada kepala desa kemudian memperkenalkan tahapan–tahapan yang dilaksanakan kepada masyarakat, lalu mengumpulkan kelompok yang nantinya akan ada sesi diskusi dan curah pendapat kepada kelompok target seperti karang taruna, kelompok sadar wisata, kelompok tani, pembinaan kesejahteraan keluarga dan para difabel. Yang menarik pada program Desa Cerdas adalah dukungan satu ruang komunitas digital yang dinamakan Ruang Komunitas Digital Desa (RKDD) yang juga mendapat dukungan perangkat dan dana operasional dari pusat. Pengelola ruang digital komunitas desa adalah dengan dibuatkan satu struktur pengelola oleh Kepala Desa (Kades) yang akan dibuatkan Surat Keputusan (SK) Kades. Maksud dan tujuan dibuatkan ruang komunitas digital desa dapat berfungsi sebagai pertemuan dengan para perwakilan dari komunitas dan lembaga yang ada di beberapa desa untuk membicarakan kegiatan apa yang akan dilakukan untuk perkembangan di masing–masing desa. Harapannya pengelola ruang komunitas digital desa akan berperan dalam memberikan sumbangsih gagasan untuk RPJMDes. Apakah konsep Smart Village akan bisa diterapkan di Kawasan Transmigrasi? Justru masyarakat yang berada di kawasan transmigrasi lebih termotivasi untuk melakukan pergerakan (digital), bahkan pada program Desa Cerdas ini lebih cenderung percepatan perubahannya berada di lokasi transmigrasi karena masyarakat di sana mempunyai jiwa bahwa merasa berada di suatu lokasi transmigran yang memang VOLUME II | EDISI 2 | SEPTEMBER 2023 61

WAWANCARA harus ada perubahan maka dengan adanya digitalisasi ini masyarakat sangat memanfaatkan agar bisa membuat lokasi transmigrasi lebih maju. Satu kelebihan dari Desa Cerdas adalah bisa menambah pemberdayaan masyarakat seperti misalnya apabila satu desa telah menggunakan aplikasi untuk berjualan maka bisa memanfaatkan aplikasi lain seperti pengantaran barang maka bisa menambah peluang kerja bagi masyarakatnya. Program-program apa saja yang dapat diterapkan untuk mendukung keberhasilan program Smart Village di Kawasan transmigrasi? Dari beberapa laporan yang sudah masuk diketahui bahwa masyarakat di kawasan transmigrasi lebih banyak ingin cepat pertumbuhan ekonominya, tetapi di masing – masing desa tentunya mempunyai potensi yang berbeda. Maka program yang dapat diterapkan untuk mendukung keberhasilan program Desa Cerdas ini yaitu bermula dari duta dan kader yang mengajukan proposal untuk mengusulkan satu program kegiatan seperti budi daya ikan patin, kembang biak kambing, dan pertanian berbasis IoT (teknologi). Kami mendukung keberlangsungan program tersebut dengan memfasilitasi percepatan itu melalui digitalisasi tetapi sebelumnya masyarakat itu sendiri yang harus dapat mengelola potensi desa yang dapat berdaya saing melalui percepatan pertumbuhan ekonomi. Walaupun di setiap desa mempunyai potensi yang berbeda tetap saja pada program Desa Cerdas ini harus menemukan adanya perubahan jangan sampai sebelum di terapkan program dengan sesudah di terapkan hasilnya tetap sama. Tantangan terbesar apakah yang dihadapi dalam implementasi Smart Village di kawasan transmigrasi? Tantangan yang dihadapi adalah tidak semua kepala desa mendukung program Desa Cerdas ini, sedangkan tahap awal bisa terlaksananya program Desa Cerdas adalah mendapatkan persetujuan. Kendala mendapatkan persetujuan yaitu Kepala Desa merasa terlalu lama menunggu untuk sampai terjadinya satu kegiatan karena memang tahapan untuk sampai terjadinya satu kegiatan itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Karena duta dan kader sudah ditingkatkan kapasitasnya bagaimana mereka menghadapi tantangan oleh karena itu mereka bisa memberi pemahaman kepada para Kepala Desa hingga akhirnya para Kepala Desa itu mau menunggu dengan sabar. Disinilah peran penting dari duta dan kader tadi dalam melakukan pendampingan di daerah Kendala lainnya adalah sumber daya manusia yaitu perlu diyakinkannya masyarakat terkait program Desa Cerdas karena bagi mereka program itu baru tetapi kami tetap yakin bahwa dengan adanya program Desa Cerdas bisa membawa perubahan pada desa - desa karena program ini banyak berkolaborasi dengan perguruan tinggi misalnya di Jawa Timur (ITS) sudah menurunkan 200 mahasiswa untuk melakukan Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang membawa Desa Cerdas untuk melakukan pembinaan di beberapa desa dan respons dari masyarakat desa pun direspons dengan baik. Bagaimana program ini berpengaruh terhadap upaya perwujudan SDGS Desa di Kawasan Transmigrasi? Program Desa Cerdas mendukung pencapaian SDGS karena hasil dari Desa Cerdas akan diinput maka mencapai beberapa poin dari 18 poin SDGS Desa seperti mengurangi kemiskinan, pengangguran, pendidikan desa berkualitas, dan desa sehat sejahtera sehingga semua saling berkaitan. Indikator apa yang digunakan untuk mengukur keberhasilan program ini di Kawasan Transmigrasi? Indikator yang digunakan mengacu pada 6 pilar Desa Cerdas, pada instrumen 62 VOLUME II | EDISI 2 | SEPTEMBER 2023

monitoring dan evaluasi akan terlihat penilaiannya pada satu desa dan akan tergambar pada jaring laba – laba di mana misalnya satu desa lebih condong pada tata kelola pemerintahannya maka akan terlihat jaring mana yang keluar. Untuk satu desa paling banyak ada 3 pilar yang perubahan perkembangannya cepat yaitu dari sumber daya manusia, tata kelola pemerintahan, dan ekonomi. Apabila 3 pilar ini sudah terpenuhi maka 3 pilar lainnya akan mengikuti dan dari pencapaian semua pilar itu akan menjadikan masyarakat di desa hidup sejahtera. Kegiatan – kegiatan yang berlangsung akan selalu di monitor melalu instrumen monitoring dan evaluasi di mana dapat mengukur sebelum program Desa Cerdas diterapkan dan sesudah di terapkan di desa tersebut setiap tiga bulannya. Untuk kegiatan Desa Cerdas harus 6 pilar yang tercapai diantaranya yaitu Mobilitas Cerdas, Masyarakat Cerdas, Tata Kelola Cerdas, Lingkungan Cerdas, Ekonomi Cerdas, dan Kehidupan Cerdas. Bagaimana program Desa Cerdas ini bersinergi dengan program prioritas Kemendesa PDTT lainnya? Apabila Desa Cerdas bisa disinergikan dengan Unit Kerja Eselon I (UKE-I) lainnya pasti akan mendapatkan hasil yang baik karena seperti pada Ditjen PEI ada ekonomi dan investasi tentunya sudah masuk kepada 6 pilar Desa Cerdas. Ditjen PDP otomatis akan menyentuh pada tata kelola pemerintahan desa, dan Ditjen PPKTrans otomatis akan meningkatkan ekonomi dan pemberdayaan desa di kawasan transmigrasi maka apabila program Desa Cerdas disosialisasikan pada UKE-I lainnya maka tentunya akan bagus. Sejauh ini sudah di sosialisasikan tinggal menunggu bagaimana kebijakan pimpinan di tempatnya masing - masing agar bisa diimplementasikan karena tentunya masing – masing UKE-I mempunyai kegiatannya sendiri yang berbeda walaupun bertujuan sama ingin menumbuhkan perkembangan yang baik di setiap desa. Setiap kegiatan mungkin hasilnya tidak akan sama ada yang berhasil dan ada yang kurang berhasil yang akan terlihat dari instrumen monitoring dan evaluasi. Program ini pun akan berakhir pada tahun 2024 maka nanti akan dilaksanakan lomba untuk pencapaian 6 pilar di semua desa binaan sebanyak 3.000 desa. Akan juga disandingkan dengan desa – desa di luar lokasi usaha Desa Cerdas binaan kami tetapi sudah melaksanakan program Desa Cerdas ataupun digitalisasi. Program Desa Cerdas hanya diberikan waktu dua tahun di masing – masing desa tetapi apabila masyarakat desa merasakan dengan kehadiran Desa Cerdas membawa manfaat yang baik maka kami yakin para Kepala Desa di sana akan meneruskan program tersebut, memang sangat disayangkan apabila tidak diteruskan karena manfaatnya pun akan kembali pada mereka (masyarakat) sendiri. Harapan dari Kemendesa PDTT terkait Smart Village kedepan seperti apa? Kami sebagai pengampu berharap supaya program Desa Cerdas maupun program - program lainnya diteruskan oleh desa - desa yang sudah menjadi binaan kami dan desa tersebut menjadi rujukan oleh desa lainnya untuk memotivasi supaya mau berusaha mempercepat perkembangan desanya. Selain itu juga kami menginginkan meneruskan program ini dengan (dukungan) rupiah murni maka kami ingin membuat keberlanjutan kegiatan ini kedepannya. Desa penting sekali mengenal digitalisasi. n VOLUME II | EDISI 2 | SEPTEMBER 2023 63

OPINI STRATEGI PENGEMBANGAN INDUSTRI BERBASIS PERTANIAN DI PERDESAAN Kabupaten Kendal di Provinsi Jawa Tengah membentuk Kawasan Perdesaan dengan produk unggulan berupa tanaman jambu getas merah. Untuk mengembangkannya, telah dilakukan kerja sama antara Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDesa) Bersama Plasma Petik Sari dengan PT. Fruit Ing Indonesia pada bulan Maret 2017, yang penandatangan kerja sama kemitraan tersebut dilaksanakan oleh perwakilan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT), Bupati Kendal, Perbankan, dan Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Tengah dan tentunya para Kepala Desa. Kerja sama tersebut dilaksanakan dengan harapan, tumpuan tidak hanya pada masing-masing desa, namun memperluas skala ekonomi melalui kerja sama antardesa yang sepakat bergabung dalam Kawasan Perdesaan. Dari sisi petani, ketakutan rendahnya harga jambu tidak lagi dialami dan tidak ada lagi jambu-jambu yang tidak termanfaatkan. Semula harga jambu dibeli Rp500 per kilogram menjadi Rp2.000 per kilogram sehingga para pengepul mendapat kenaikan harga Rp1.500 per kilogram. Selanjutnya para pengepul menjual kepada BUMDesa Bersama dengan harga Rp2.400 per kilogram, dan PT. Fruit Ing Indonesia membeli dengan harga Rp3.000 per kilogram dari BUMDesa Bersama. Klaster Jambu Biji Getas Merah mendapat pembinaan dari berbagai lembaga, terutama melatih petani dan pelaku usaha untuk membuat aneka macam produk dari jambu biji getas merah tersebut. Jumlah petani yang bergabung dalam klaster ini mencapai 1.300 petani. Selain buah jambu segar, aneka olahannya antara lain: dodol jambu, sirup jambu, manisan jambu, selai jambu, eggroll jambu, stik jambu, kerupuk jambu, es krim, dan lain-lain. Kejayaan pengembangan komoditas jambu ini telah terlihat pada 2011, tercatat omset usaha berbahan dasar buah jambu ini mencapai sekitar 11 miliar dengan volume produksi sekitar lebih kurang 75 ton per tahun. Buah jambu getas merah dan berbagai produk olahan di atas, selanjutnya dijual ke pasar di luar daerah Kendal, yaitu ke Pasar Buah Gamping (Sleman, DI Yogyakarta) Pasar Johar (Kota Semarang, Jawa Tengah) Pasar Turi (Kota Surabaya, Jawa Timur) Pasar Gede (Kota Surakarta, Jawa Tengah) untuk buah segarnya. Untuk produk olahan berbahan dasar jambu sudah masuk ke toko oleholeh di sekitar Jawa Tengah dan Jogja. Selain BUMDesa dan BUMDesa Bersama Kabupaten Kendal, juga para pedagang yang membawa produk tersebut hingga ke luar Kendal karena produk olahan jambu sudah dikenal cukup baik. Namun cerita sukses ini, tidak bertahan lama, tahun 2021 muncul permasalahan yaitu kurang solidnya anggota Klaster, diikuti produksi jambu menurun di saat panen raya, juga kualitas jambu tidak tahan lama sehingga sebagian petani beralih ke tanaman yang lebih produktif. Data Dinas Pertanian tahun 2022 menunjukkan produk unggulan pertanian di Kabupaten Kendal terdiri dari jambu getas merah dan kopi. Terjadi penambahan komoditas pertanian, yang semula didominasi buah jambu merah getas, sekarang bertambah dengan tanaman kopi. Di bawah ini data produksi tanaman kopi. Terjadi pergeseran produk unggulan di kawasan perdesaan Plasma Petik Sari tersebut, dari tanaman jambu getas merah yang semula sangat tinggi mendatangkan keuntungan bagi petani, kemudian berubah menjadi tanaman kopi. Bahkan pada tahun 2022, jumlah petani tanaman kopi lebih banyak dibandingkan petani jambu getas merah. Begitu dinamisnya usaha di bidang pertanian saat ini, bilamana situasi tidak lagi kondusif, pilihan tanaman unggulan petani bisa berubah. Investasi atau biaya yang sudah dikeluarkan petani pada tahapan budi daya tanaman, harusnya seimbang dengan keuntungan dari penjualan komoditas maupun produk olahannya. Namun bila terjadi penambahan ataupun pergeseran, maka petani mengganti atau menambah Dra. Dewi Yuliani, MP Direktur Perencanaan Teknis Pembangunan Desa dan Perdesaan, Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan 64 VOLUME II | EDISI 2 | SEPTEMBER 2023

tanaman tersebut dengan tanaman lain yang juga menguntungkan. Kondisi ini menarik untuk kita ulik lewat tulisan di bawah ini. Pembangunan Kawasan Perdesaan Pembangunan perdesaan saat ini telah mengalami perkembangan menarik, terutama sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 mengenai Desa. Sesuai Amanah UU Desa tersebut, mengakui desa sebagai pelaku utama pembangunan, di mana desa menentukan nasibnya sendiri, merencanakan, melaksanakan pembangunan secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa, mengawasi pelaksanaan pembangunan desanya. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas hidup manusia, serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan layanan dasar, pembangunan sarana prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, dan pemanfaatan sumberdaya alam, dan lingkungan secara berkelanjutan. Pembangunan desa mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mencapai tujuan pembangunan desanya. Perkembangan selanjutnya, terjadi peningkatan pembangunan infrastuktur layanan dasar yang signifikan di desadesa di Indonesia, dan ini ditandai dengan semakin baiknya kualitas jalan lingkungan, gorong-gorong, sarana air bersih, pasar desa, kegiatan posyandu, dan sebagainya, dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Dalam hal ini, Dana Desa yang dikucurkan ke desadesa sejak tahun 2015, tentunya menjadi penggerak utama pembangunan desadesa tersebut. Potensi besar di desa yang rata-rata berbasis pertanian, termasuk perkebunan, perikanan, selanjutnya menjadi kekuatan yang memerlukan penanganan lebih terpadu. Kesadaran ini melahirkan strategi yang bertumpu kepada pemahaman bahwa pengembangan potensi, tidak hanya pada tahapan budi daya, namun pengelolaan pascapanen dan industri pengolahan menjadi potret indah yang ingin diwujudkan. Termasuk upaya meningkatkan dapat mendistribusikannya kepada pasar yang luas. Desa tidak bisa sendiri, desa juga dapat bekerja sama dengan desa tetangga, dan bermitra dengan pihak-pihak lainnya. Pembangunan Kawasan Perdesaan merupakan perpaduan pembangunan antardesa dalam satu kabupaten/kota (desa-desanya berbatasan), bertujuan untuk mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa di kawasan perdesaan melalui pendekatan pembangunan partisipatif. Pembangunan kawasan perdesaan meliputi: a. Penggunaan dan pemanfaatan wilayah desa, b. Pelayanan untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat perdesaan, c. Pembangunan infrastruktur, peningkatan ekonomi perdesaan dan pengembangan teknologi tepat guna, d. Pemberdayaan masyarakat desa untuk meningkatkan akses terhadap pelayanan dan kegiatan ekonomi. Pembentukan Kawasan perdesaan di suatu kabupaten, menjadi bagian tak terpisahkan dari pembangunan wilayah kabupaten/kota, dimana dokumen perencanaan Pembangunan daerah (RPJMD) inline dengan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan (RPKP) dan Rencana Tata Ruang (RTR) dan RPJM Desa. Begitu pula, peran para pihak yang jelas sebagai pelaksana, yaitu Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, khususnya Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, Masyarakat, Perguruan Tinggi dan Swasta. Masing-masing mendapat penugasan sebagaimana termuat dalam penjabaran RPKP Kawasan Perdesaan tersebut. Tujuan dari pembentukan Kawasan perdesaan adalah: 1. Memberikan nilai tambah dan memperluas skala ekonomi dengan memproduksi komoditas unggulan yang dimiliki kawasan, 2. Meningkatkan posisi daya tawar yang lebih besar, di mana Desa menjadi price maker, 3. Terjalin kolaborasi antardesa yang solid dan mencegah kanibalisasi usaha terhadap satu sama lain. Apakah tujuan di atas sudah tercapai, dalam artian, Kawasan-kawasan perdesaan tersebut mengalami peningkatan layanan di kawasan, peningkatan pengembangan ekonomi mendorong kemajuan wilayah. Pertanyaan ini banyak diajukan menjelang akhir RPJMN 2020-2024. Hal ini mengingat fungsi Kawasan perdesaan adalah menjadi konsolidator sumberdaya agar terpenuhi skala ekonomi, dan hal tersebut, dapat dilakukan melalui kerja sama antardesa. Di beberapa daerah, relasi desa-kota masih rumit, namun dengan adanya kawasan perdesaan dapat menjadi jembatan, berhubungan dengan secara seimbang dengan kota yang terdekat. Adanya kawasan perdesaan dapat menjadi strategi kolaborasi yang melibatkan banyak pemangku kepentingan (skema pentahelix), walaupun tentunya membutuhkan kapasitas pengelolaan kawasan yang memadai agar semua mau terlibat secara aktif. Lebih memudahkan untuk mengorganisasikan pemangku kepentingan dalam poros kolaborasi di kawasan, ketimbang di level desa. Dalam tataran kawasan, lebih memudahkan bagi Tabel 1. Data Komoditas Jambu Getas Merah di KPPN Plasma Petik Sari Tahun 2022 NO. JENIS DATA SATUAN 1 Volume produksi 122 ton/bulan 2 Jumlah petani 1.225 orang 3 Jumlah pohon produktif 161.500 pohon 4 Luas lahan +/- 30,7 Ha SUMBER: DINAS PERTANIAN KABUPATEN KENDAL (2022) Tabel 2. Data Komoditas Kopi di KPPN Plasma Petik Sari Tahun 2022 NO. JENIS DATA SATUAN 1 Volume produksi 908 ton/tahun 2 Jumlah petani 2.270 orang 3 Jumlah pohon produktif 113.500 pohon 4 Luas lahan +/- 56,7 Ha SUMBER: DINAS PERTANIAN KABUPATEN KENDAL (2022) VOLUME II | EDISI 2 | SEPTEMBER 2023 65

OPINI pemerintah atau pelaku tertentu untuk mengendalikan program dan kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan. Dalam menyelenggarakan pembangunan kawasan perdesaan, ada beberapa faktor yang menentukan keberhasilan pembangunan kawasan. Merujuk pada lima dimensi pembangunan kawasan perdesaan yaitu dimensi ekonomi, dimensi sosial budaya, jejaring sarana prasarana, dan kelembagaan serta lingkungan, maka kondisi Kawasan Perdesaan Kendal, jejaring sarana prasarana sudah baik, ditandai dengan terbukanya aksesibilitas dan konektivitas, tidak hanya dalam bentuk moda dan prasarana transportasi seperti jalan, jembatan, gorong-gorong, juga sarana listrik dan telekomunikasi (internet) yang sudah baik sehingga dapat mendukung pengelolaan usaha dan penjualan produk unggulan ke luar kawasan. Dimensi ekonomi juga relative baik, ditandai dengan penggunaan teknologi modern untuk pengolahan produk, baik untuk buah jambu getas merah ataupun tanaman kopi. Demikian pula pelatihan-pelatihan yang dilakukan dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya manusia, baik petani maupun pelaku usaha dan pengurus BUMDesa dan BUMDesa Bersama yang mengolah produk turunan buah jambu dan kopi. Bahkan, Bumdes Bersama mendapat penguatan modal dari Pemerintah Provinsi. Plasma Petik Sari Kabupaten Kendal memiliki dua Kawasan Perdesaan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati yaitu, pertama: Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) Plasma Petik Sari (terbentuk 2018), dan kedua, Kawasan Perdesaan (KP) Padang Sumampir (terbentuk 2022). KPPN Plasma Petik Sari terdiri dari 4 desa di Kecamatan Sukorejo dan 3 desa di Kecamatan Patean. Dalam 3 tahun terakhir, 2019-2022, status Ind eks Perkemb angan Kawasan Perdesaan (IPKP) KPPN Plasma Petik Sari mengalami stagnasi di level Mandiri. Jambu getas merah yang menjadi produk unggulan di Kabupaten Kendal sejak dahulu, ketika panen raya terjadi oversupply sehingga harga jual menjadi rendah, sekitar Rp500 per kilogram. Kondisi harga jambu getas merah ini Kembali ke titik awal pada saat Kawasan Perdesaan mulai terbentuk di tahun 2017. Sebagai alternatif, saat ini usaha BUMDESMA beralih ke tanaman kopi dan telah menerima bantuan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam bentuk penyertaan modal Rp50 juta rupiah dari 4 desa yang ada di Kecamatan Sukorejo (total sebesar Rp200 juta rupiah) untuk pengadaan mesin pengolahan kopi. Dalam perspektif ekonomi, wajar bila petani mengganti tanaman jambu getas merah yang harganya murah dan kurang laku di pasaran, menjadi tanaman kopi yang lebih menjanjikan, harga produk relatif stabil dan peluang pasar yang tersedia. Dalam praktiknya, pengembangan produk jambu getas merah dilakukan oleh klaster dan belum terkonsolidasi satu pintu melalui BUMDesa Bersama. Hal tersebut karena hilirisasi produk jambu getas merah yang belum optimal. Beberapa kendala hilirisasi produk jambu getas merah disebabkan oleh rusaknya mesin packaging jus jambu, belum adanya mesin penyimpan/ pendingin bubur jambu, wanprestasi kerja sama dengan mitra, serta buah jambu yang dikenal sebagai buah kelas dua. Dinas Perdagangan dan Koperasi UKM memiliki program pembinaan UMKM, salah satunya melalui kegiatan pelatihan digitalisasi UMKM yang dilakukan di Kecamatan Sukorejo dan Kecamatan Patean, walaupun tidak fokus menyasar pada pelaku UMKM di KPPN. Produk kopi tersebut di-branding dengan nama Kopi Petik Sari dan telah difasilitasi sertifikasi PIRT dari Dinas Kesehatan serta sertifikasi Halal sebelum dipasarkan secara luas di masyarakat. Dari 7 desa dalam kawasan, 1 desa berstatus maju dan 6 desa berstatus berkembang berdasarkan hasil pemutakhiran data Indeks Desa Membangun (IDM) tahun 2022. Berdasarkan kondisi tersebut, salah satu indikator dari IDM, yaitu indikator 66 VOLUME II | EDISI 2 | SEPTEMBER 2023

ekonomi seperti keragaman produksi masyarakat, akses pusat perdagangan (pasar), akses logistik dan akses perbankan dan kredit, dan keterbukaan wilayah di 6 desa tersebut, belum kuat mendukung pengembangan jambu getas merah menjadi produk unggulan Kawasan Perdesaan Plasma Petik Sari. Untuk desa-desa dalam Kawasan yang mengembangkan kopi, juga mengalami kondisi serupa. Hasil pengukuran perkembangan (IPKP) Kawasan Perdesaan Plasma Petik Sari menunjukkan status mandiri, namun beberapa dimensi masih menunjukkan kondisi yang perlu ditingkatkan untuk pengembangan produk unggulan, baik jambu maupun kopi. Pelaksana Pembangunan Kawasan Perdesaan perlu mengidentifikasi cara dan alat untuk mempromosikan komoditas unggulan di aras internasional, misalnya dalam expo atau event internasional. Juga perlu peningkatan kapasitas para pelaku usaha yang tergabung dalam Klaster dalam bidang produksi, pengolahan dan pemasaran, pengadaan sarana produksi bersama, standarisasi produk, serta pemasaran produk secara bersama. Keterlibatan pelaku seni dan budaya dalam pengembangan komoditas unggulan dan kawasan dibutuhkan agar efektif dan optimal. Membuat brand atau pemerekan produk dapat mendukung ketertarikan konsumen untuk membeli produk. Untuk dimensi jejaring sarana dan prasarana, diharapkan Pemerintah kabupaten dan pengelola kawasan perlu melakukan sosialisasi dan fasilitasi pemanfaatan dan peningkatan kapasitas dalam rangka pemanfaatan telepon genggam dan akses internet untuk pengembangan komoditas unggulan. Pemerintah kabupaten dan pengelola kawasan perlu mempromosikan kepada para pengusaha/asosiasi dunia usaha tentang pemberian insentif investasi seperti melalui website OPD. Hasil kajian Tim Peneliti PSPPR UGM dengan menggunakan analisis efektivitas program yang termuat dalam dokumen RPKP Plasma Petik Sari Kabupaten Kendal, sesuai tematiknya yaitu pertanian/ perkebunan (buah jambu getas merah), mengulik penilaian hulu-hilir menunjukkan hasil cukup komprehensif. Hal ini ditunjukkan telah ada proses produksi pembuatan buah jambu dalam bentuk cair atau pure, pengolahan dasar/local seperti pembuatan aneka olahan jajanan berbahan dasar jambu dan pemasaran skala local, sedangkan pemasarannya dalam wilayah Kabupaten Kendal. Namun nilai cukup tersebut, belum menghasilkan pendapatan dan keuntungan yang optimal dan secara terus menerus mendukung peningkatan kesejahteraan petani dan usaha yang dikelola oleh BUMDesa Bersama. Untuk itu, perlu dilakukan pembaruan dalam RPKP KPPN Plasma Petik Sari. Pembaruan ini merupakan respons terhadap perubahan yang dialami melalui pergeseran tanaman primadona jambu getas merah menjadi tanaman kopi. Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal, para Kepala Desa, Pengelola Kawasan dan Pengurus Bumdes Bersama, duduk bersama, membahas perlunya meninjau kembali desain sistem hulu hilir pengembangan produk unggulan, baik jambu getas merah maupun kopi sehingga dapat terus berkembang secara berkelanjutan. Merumuskan kembali langkah-langkah dan pendekatan yang diambil untuk mencapai tujuan pembangunan Kawasan perdesaan yang diharapkan. Rumusan langkah-langkah tersebut merupakan strategi pembangunan yang memberikan kerangka kerja yang lebih terperinci, memiliki sifat yang fleksibel dan dapat disesuaikan dengan perubahan konteks serta kebutuhan yang muncul. Catatan khusus untuk KPPN Agrowisata Plasma Petik Sari adalah perlu membangun: 1. Konsensus Antardesa, yaitu: keberhasilan kawasan sangat tergantung dari kesanggupan membangun konsensus di antara desadesa tersebut, dari mulai menentukan potensi yang akan dikembangkan, lokus program, organisasi dan pengelola kegiatan, sampai kepada distribusi atas hasil yang diperoleh. 2. Keterpaduan Hulu-Hilir, pembangunan kawasan orientasinya kepada nilai tambah, meneruskan aktivitas ekonomi primer yang diselenggarakan di desa. Oleh karena itu, fokus kepada hilir dengan memadukan potensi pada hulu menjadi tantangan pengembangan kawasan perdesaan. 3. Kelembagaan, yaitu kelemahan yang menonjol dari ekonomi desa adalah keberadaan organisasi (ekonomi) yang mapan. BUMDesa Bersama dapat menjadi alternatif organisasi yang menggerakkan ekonomi kawasan perdesaan. Komunitas Pembangunan kawasan perdesaan merupakan saham dari para warga desa sehingga partisipan gerakan adalah rakyat. Pusat gerakan adalah rakyat (komunitas) dan ini menjadi penanda penting berekonomi di (kawasan) perdesaan. Keberlanjutan Pembangunan kawasan akan berlanjut bila titik tumpunya adalah komunitas. Tanpa kekuatan komunitas, pembangunan kawasan hanya merupakan replikasi pembangunan yang kehilangan api manfaat dan jejak keberlanjutan. Untuk mendukung hilirisasi produk jambu tersebut, Pemerintah Desa dan Masyarakat mengharapkan Pemerintah Daerah berperan sebagai penjamin dalam pemasaran produk turunan jambu. Terkait pula pengelolaan lingkungan, direkomendasikan untuk membangun program Desa Pro Iklim (Proklim) untuk memitigasi dampak aktivitas ekonomi terhadap lingkungan. Hal ini mengingat, saat ini, ada 7 desa dalam KPPN yang belum menjadi Desa Proklim. Direkomendasikan pula, desa-desa dalam kawasan untuk melakukan pengolahan limbah pascapanen jambu menjadi energi atau produk turunan lainnya, mengingat limbah pascapanen jambu masuk kategori jenis limbah spesifik. Kegiatan tersebut diharapkan pula, mendapatkan pendampingan dari perguruan tinggi. Saat ini, quality control tanaman jambu getas merah masih lemah dimana rasio pengiriman vs retur bahan mentah mencapai rasio 2:1 sehingga hal tersebut merugikan petani, terlebih jambu getas merah memiliki durabilitas daya tahan produk rendah. Dalam membantu hilirisasi Prukades, Pemerintah Daerah berharap Pemerintah Pusat memfasilitasi pembangunan pabrik pengolahan di sekitar kawasan sehingga dekat dengan sumber bahan baku. n BUMDesa Bersama dapat menjadi alternatif organisasi yang menggerakkan ekonomi kawasan perdesaan. VOLUME II | EDISI 2 | SEPTEMBER 2023 67

MENGUATKAN EKONOMI DESA MELALUI PENGEMBANGAN OBYEK WISATA DESA INSIGHT I ndonesia memiliki 74.961 desa yang tersebar di seluruh penjuru Nusantara. Kondisi geografis yang beragam menyebabkan setiap daerah menyimpan keanekaragaman potensi dan keindahan yang unik. Mulai dari alam, ekonomi, social, hingga potensi budaya yang mengakar dalam tradisi yang dipertahankan desa turun-temurun. Keanekaragaman potensi ini perlu terus dilestarikan dan dikembangkan untuk mendukung pembangunan desa yang lebih baik. Desa memiliki peranan penting sebagai pionir dalam mendukung pembangunan dan pemerataan di Indonesia. Setiap desa memiliki potensi yang dapat menjelma menjadi sebuah daya tarik. Upaya mengoptimalkan daya tarik tersebut harus terus ditingkatkan sebagai langkah menuju kemandirian bangsa. Dimulai dari kemandirian lini desa hingga nantinya bertransformasi menjadi kemandirian yang bersifat makro dan masif. Terlebih lagi, secara kuantitas sebanyak 71% penduduk Indonesia menetap di perdesaan (BRIN, 2022). Hal ini mencerminkan bahwa desa memiliki sumber daya manusia yang cukup sebagai penggerak pembangunan di negeri ini. Mengingat peran pentingnya pembangunan desa terhadap pembangunan nasional, secara sadar masyarakat asli desa diajak untuk bergerak menuju masyarakat yang berdikari dan mandiri. Masyarakat yang selalu optimistis terhadap sumber daya yang dimiliki. Dewasa ini, banyak program yang diluncurkan untuk pengembangan ekonomi desa, salah satunya melalui pengembangan desa wisata. Desa wisata sendiri memiliki arti sebuah kawasan yang memiliki potensi dan keunikan daya tarik wisata yang khas. Menurut Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Salahuddin Uno (2023), keberadaan desa wisata saat ini tidak hanya dipandang sebagai destinasi yang menarik bagi wisatawan, tetapi sebagai penggerak pariwisata yang berdampak besar terhadap peningkatan ekonomi dan terbukanya lapangan kerja bagi masyarakat. Desa wisata dinilai memiliki kekuatan dan karakteristik yang sesuai dengan tren pariwisata era baru yang personalize, customize, localize, dan smaller in size. Sebagai upaya untuk turut mendukung arahan Presiden dalam hal peningkatan infrastruktur pendukung konektvitas dan amenitas desa wisata di sekitar Destinasi Sangat Prioritas (DSP) dan Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP), Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan, melalui unit kerja (UKE) II-nya yaitu Direktorat Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa dan Perdesaan memiliki program Pengembangan Objek Wisata (POW) berupa bantuan uang untuk pembangunan sarana dan prasarana pendukung di objek wisata desa. Pelaksanaan pemberian bantuan untuk pengembangan objek wisata di Desa terus diadakan setiap tahun. Adapun bantuan yang ditawarkan setiap tahun bervariasi tergantung pada kebijakan setiap tahun berjalan. Namun yang paling 68 VOLUME II | EDISI 2 | SEPTEMBER 2023

umum dari masa ke masa di antaranya: toilet umum, homestay, kios/kedai-kedai, gazebo, balai kesenian tradisional, kolam pemandian, serta sarana dan prasarana pendukung lainnya. Sejauh ini Direktorat Sarana dan Prasarana Desa dan Perdesaan telah menyalurkan berbagai bantuan pengembangan objek wisata, amenitas wisata, dan pariwisata terpadu yang terangkum dalam tabel 1. Direktorat Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa dan Perdesaan terus berupaya dan berbenah dalam mengimplementasikan rancangan kebijakan mengenai pengembangan obyek wisata di desa. Adapun manfaat yang diharapkan dari adanya pengembangan desa wisata di antaranya: 1) mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat sekaligus menjaga tradisi agar tetap lestari; 2) menimbulkan pertumbuhan ekonomi desa lewat penigkatan PADes ; 3) meningkatkan keberadaan industri kecil dan menengah yang ada di kawasan desa dan perdesaan; 4) sekaligus mempromosikan produk lokal desa. Pengembangan desa wisata menjadi hal yang menarik untuk terus dilanjutkan. Sebab aksi nyata tersebut dapat menciptakan wujud baru kemandirian desa. Bersumber dari potensi desa bertransformasi menjadi sumber utama kekuatan ekonomi desa. Hal tersebut juga berlaku pada pengembangan wisata desa di daerah ex-transmigrasi. Tujuan transmigrasi yang mulia dengan konsep meningkatkan pemerataan penduduk dan mendorong taraf hidup masyarakat, harus diupayakan pengembangannya dengan aksi pendukung yang nyata. Pengembangan objek wisata di desa-desa yang merupakan daerah ex-transmigrasi juga harus diperhatikan. Adanya dinamika atas pergeseran budaya baru di tempat baru menjadi salah satu tantangan tersendiri para transmigran untuk mencari strategi penguatan ekonomi lokal yang matang. Dengan optimisme yang besar untuk mendorong wisata di berbagai desa termasuk kawasan ex-transmigrasi, Direktorat Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa dan Perdesaan berupaya mengoptimalkan peluang tersebut. Mari kita berkunjung ke salah satu Kawasan extransmigrasi yang mendapatkan bantuan pengembangan objek wisata pada tahun 2021 tepatnya di Desa Air Panas, Kecamatan Pendalian IV Koto, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau. Sebuah desa ex-transmigrasi yang menjadi bukti atas optimisme membangun desa yang terus menyala. Berjarak 65,9 km dari ibu kota kabupaten, desa ini termasuk bagian dari program transmigrasi yang diadakan pemerintah pusat pada tahun 1985. Awal penempatan transmigrasi, Desa Air Panas memiliki jumlah kepala keluarga berkisar 55 KK. Dahulu desa tersebut Bernama 1b Sei Siasam lalu pada tahun 1992, berubah nama menjadi Desa Air Panas. Pada tahun 2021, Desa Air Panas mendapat bantuan Pengembangan Desa Wisata dari Direktorat Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa dan Perdesaan. Desa Air Panas menerima bantuan berupa pembangunan kolam pemandian dan jalan lingkungan wisata sebesar Rp500.000.000, Perlahan dengan adanya pemanfaatan bantuan tersebut melalui BUMDes Usaha Madani mampu memberikan kontribusi pada penambahan Pendapatan asli desa (PADes). Pembangunan suatu desa tidak hanya dilihat dari peningkatan PADes Tabel 1. Jumlah Penerima Bantuan POW, Amenitas Wisata, dan Pariwisata Terpadu dalam Rentang Tahun 2017 - 2022 NO TAHUN JUMLAH DESA PENERIMA BANTUAN POW, AMENITAS WISATA, DAN PARIWISATA TERPADU 1 2017 31 2 2018 49 3 2019 36 5 2021 159 6 2022 108 SUMBER DATA : DIREKTORAT PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA DESA DAN PERDESAAN, DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN DESA DAN PERDESAAN, 2022 Gambar 1. Pengembangan Obyek Wisata Desa Air Panas SUMBER GAMBAR: BUKU PROFIL DESA PENERIMA BANTUAN PENGEMBANGAN DESA WISATA TAHUN 2022 DIREKTORAT PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA DESA DAN PERDESAAN, Dengan optimisme yang besar untuk mendorong wisata di berbagai desa termasuk kawasan extransmigrasi, Direktorat Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa dan Perdesaan berupaya mengoptimalkan peluang tersebut. VOLUME II | EDISI 2 | SEPTEMBER 2023 69

INSIGHT Tabel 2. Kategori Status IDM NO KLASIFIKASI DESA KATEGORI IDM 1. Desa Mandiri/ Desa Sembada; X > 0,8155. 2. Desa Maju / Desa Pra- Sembada 0,8155 ≤ X > 0,7072 3. Desa Berkembang / Desa Madya 0,7072 ≤ X > 0,5989 4. Desa Tertinggal / Desa Pra- Madya 0,5989 ≤ X > 0,4907 5. Desa Sangat Tertinggal/ Desa Pratama X ≤ 0,4907 SUMBER : PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG INDEKS DESA MEMBANGUN Tabel 3. Desa Penerima Bantuan yang Mengalami Kenaikan Status IDM NO TAHUN PENERIMAAN BANTUAN JUMLAH DESA STATUS IDM 2021 STATUS IDM 2022 1 2017 2 Desa Berkembang Maju 4 Desa Maju Mandiri 1 Desa Tertinggal Berkembang 2. 2018 6 Desa Berkembang Maju 6 Desa Maju Mandiri 3 2019 4 Desa Berkembang Maju 4 Desa Maju Mandiri 4 2021 16 Desa Berkembang Maju 17 Desa Maju Mandiri 2 Desa Tertinggal Berkembang SUMBER DATA : DIREKTORAT PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA DESA DAN PERDESAAN, DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN DESA DAN PERDESAAN, 2022 Kenaikan status desa dipengaruhi oleh berbagai dinamika internal yang terjadi dalam desa tersebut. Termasuk salah satunya akibat implementasi program penunjang pembangunan desa. Sesuai dengan target Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi terhadap peningkatan status IDM, salah satu upaya yang dilakukan untuk mendorong pembangunan desa adalah pengembangan objek wisata desa. Dengan adanya pengembangan namun diukur juga melalui kualitas pembangunan yang terangkum pada Indeks Desa Membangun (IDM). Menurut Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun menyebutkan bahwa IDM adalah Indeks Komposit yang dibentuk dari Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi Desa. Dimana tujuan dari adanya IDM ini adalah : 1. Menetapkan status kemajuan dan kemandirian Desa; dan 2. Menyediakan data dan informasi dasar bagi pembangunan Desa. Indeks Desa Membangun (IDM) terdiri dari 3 indeks komposit, diantaranya: 1) Indeks Ketahanan Sosial (IKS); 2) Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE); dan 3) Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL). Klasifikasi status tersebut mempermudah para pemangku kepentingan dalam mengelola dan mencapai tujuan pembangunan Desa tersebut. Dimana klasifikasi IDM terdiri dari 5 status desa (tabel 2). Data yang terdapat dalam IDM sendiri menjadi poin krusial para pemangku kebijakan baik di desa maupun stakeholder yang terkait. Dari tahun ke tahun IDM mengalami dinamikanya. Sebagaimana terlihat pada grafik perkembangan IDM sejak tahun 2016 hingga 2022 berikut: Apabila ditelaah secara makro terlihat adanya perkembangan yang signifikan terhadap kenaikan status IDM dalam kurun waktu 2016 hingga 2022. 70 VOLUME II | EDISI 2 | SEPTEMBER 2023

objek wisata desa, maka secara tidak langsung akan berdampak pada peningkatan pendapatan asli desa sekaligus memberikan stimulus terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia. Hal ini akan turut memengaruhi peningkatan indikator-indikator yang berhubungan dengan indeks komposit IDM. Perkembangan status IDM di desa juga turut dipengaruhi oleh adanya pengembangan obyek wisata desa. Dari data jumlah desa yang mendapatkan bantuan POW, Amenitas Wisata, dan Pariwisata Terpadu dalam kurun waktu 2017 hingga 2021 (sesuai dengan tabel 1 di atas), dapat dilihat bahwa adanya peningkatan status IDM pada desa-desa yang menerima bantuan. Terlampir jumlah desa penerima bantuan yang mengalami kenaikan status Indeks Desa Membangun (IDM), (Tabel 3). Dari data-data tersebut, terlihat bahwa pengembangan objek wisata turut serta berpengaruh dalam peningkatan status IDM desa. Bantuan pengembangan objek wisata ini mensyaratkan pengelolaan infrastruktur dilakukan oleh BUMDes sehingga mendorong optimalisasi aset desa untuk kesejahteraan masyarakat. Diharapkan desa terus berinovasi mengembangkan rencana strategis untuk meningkatkan pendapatan yang dapat berujung pada perbaikan sistem pelayanan optimal di desa, serta memperbesar peluang ekonomi bagi masyarakatnya. n Direktorat Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa dan Perdesaan Daftar Pustaka Kementerian Komunikasi dan Informatika Replubik Indonesia. (2023). Perkuat Kebangkitan Pariwisata Lewat Peningkatan Inklussi Keuangan Desa Wisata. E-link: https://www.kominfo.go.id/ content/detail/48703/perkuat-kebangkitanpariwisata-lewat-peningkatan-inklusi-keuangandesa-wisata/0/berita Sekretaris Kabinet. (2022). Tujuh Arah Presiden dan Transformasi Labuan Bajo sebagai Destinasi Pariwisata Super Prioritas. E-link : https://setkab. go.id/tujuh-arahan-presiden-dan-transformasilabuan-bajo-sebagai-destinasi-pariwisata-superprioritas/ Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 Direktorat Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa dan Perdesaan. (2022). Data Lokus Penerima Bantuan Pengembangan Objek Wisata 2017 – 2022. Bantuan pengembangan objek wisata ini mensyaratkan pengelolaan infrastruktur dilakukan oleh BUMDes sehingga mendorong optimalisasi aset desa untuk kesejahteraan masyarakat. VOLUME II | EDISI 2 | SEPTEMBER 2023 71

INSIGHT DEKLARASI GTRA SUMMIT KARIMUN 2023 KOMITMEN LINTAS SEKTOR DALAM MENYELESAIKAN LEGALISASI TANAH TRANSMIGRASI Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Summit 2023 di Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau merupakan keberlanjutan dari GTRA Summit sebelumnya yang diselenggarakan di Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara. GTRA Summit 2023 dilaksanakan dalam rangka mengintegrasikan, memadukan seluruh kementerian/lembaga untuk menyelesaikan persoalan pertanahan. Direktur Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi, Ir. Danton Ginting Munthe, M.M., bersama dengan Dr. Rosyid, M.Si.,M.P., Direktur Pengembangan Satuan Permukiman dan Pusat Satuan Kawasan Pengembangan; Dr. R. Bambang Widyatmiko, S.Si. M.T., Direktur Perencanaan Perwujudan Kawasan Transmigrasi dan Analis Kebijakan Ahli Madya, Hidanafie Ashriyati, S.S. M.Si. hadir dalam acara puncak GTRA Summit Karimun 2023 yang diselenggarakan oleh Kementeriian ATR BPN di Karimun Provinsi Kepulauan Riau tanggal 29 s.d. 31 Agustus 2023 lalu. Legalisasi Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) untuk tanah transmigrasi yang belum bersertipikat menjadi salah satu target Reforma Agraria dalam pertemuan Puncak GTRA Summit 2023. Capaian Legalisasi TORA untuk tanah transmigrasi yang belum bersertipikat per Agustus 2023 mencapai 209.837 bidang, masih terdapat sisa beban SHM transmigrasi sejumlah 150.062 bidang yang masih perlu diselesaikan sampai dengan Tahun 2024. Sebagaimana diketahui bahwa Reforma Agraria merupakan program prioritas nasional untuk penataan kembali susunan kepemilikan, penguasaan dan penggunaan sumber-sumber agraria untuk kepentingan rakyat. Reforma agraria yang bertujuan mendorong landreform dengan program kepemilikan tanah seluas 9 hektar (ha). 72 VOLUME II | EDISI 2 | SEPTEMBER 2023

Dalam rangka turut mendukung Reforma Agraria melalui penyelesaian beban tugas penerbitan sertipikat hak milik transmigran untuk mengeksekusi percepatan penerbitan Sertipikat Hak Milik atas tanah transmigrasi maupun sertivikasi tanah bagi masyarakat desadesa sekitar di kawasan transmigrasi, maka perlu dilakukan penguatan koordinasi melibatkan seluruh pemangku kepentingan dalam proses legalisasi TORA untuk tanah transmigrasi yang belum bersertipikat tersebut. Pemangku kepentingan tersebut adalah pusat, provinsi, maupun kabupaten. Upaya peningkatan koordinasi dilaksanakan oleh kementerian lembaga, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota dan atau menggabungkan program dan kegiatan guna mencapai keselarasan, keserasian, dan keterpaduan dalam rangka tercapainya target reforma agraria. Legalisasi hak atas tanah memberikan kepastian hukum, rasa aman, dan kemerdekaan para pemegang haknya. GTRA Summit 2023 di Kabupaten Karimun bertujuan mewujudkan legalisasi hak atas tanah dalam 4 (empat) tipologi masalah yang perlu diselesaikan, diantaranya, yaitu (a) legalisasi tanahtanah transmigrasi; (b) penyelesaian konflik-konflik agraria sehubungan aset pemerintah, pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD); (c) legalisasi permukiman di wilayah pesisir, di atas air, di pulau-pulau kecil, dan di pulau kecil terluar; dan (d) redistribusi tanah objek reforma agraria yang berasal dari pelepasan kawasan hutan. Untuk mengintegrasikan, memadukan seluruh kementerian/ lembaga untuk menyelesaikan persoalan pertanahan mendukung reforma agraria, diperlukan suatu deklarasi untuk meneguhkan komitmen lintas sektor, hubungan pusat–daerah, dan partisipasi masyarakat, yang berisikan komitmen untuk menyelesaikan masalah tersebut. Deklarasi ini diharapkan menjadi rujukan untuk menghasilkan solusi inovatif menghadapi tantangan-tantangan yang dihadapi bersama dalam melaksanakan Reforma Agraria khususnya untuk Kebijakan Penyelesaian Permasalahan Tanah Transmigrasi dan Penataan Aset atas Tanah Transmigrasi. Deklarasi ini nantinya akan ditindaklanjuti dengan rencana aksi yang berisi kegiatan dan program masingmasing K/L penanggungjawab pelaksana kegiatan sesuai tugas dan fungsinya dan kegiatan dan program dari K/L terkait yang berkolaborasi dalam penyelesaian pensertipikatan tanah transmigrasi, dimana sesuai amanat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 Jo UU Nomor 29 Tahun 2009 tentang Ketransmigrasian, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan transmigran khususnya dan masyarakat sekitarnya, pemerintah berkewajiban memberikan alokasi lahan baik lahan tempat tinggal dan pekarangan serta lahan usaha dengan Status Hak Milik. Dengan melalui Legalisasi tanah transmigrasi yang belum bersertipikat, pemerintah memberikan kepastian hukum atas lahan yang dimiliki masyarakat sehingga terhindar dari sengketa/konflik dengan pihak-pihak lain. n Hidanafie Ashriyati Adapun bunyi Deklarasi untuk Kebijakan Penyelesaian Permasalahan Tanah Transmigrasi dan Penataan Aset atas Tanah Transmigrasi, adalah sebagai berikut: 1. Memperkuat koordinasi lintas sektor antarKementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah melalui optimalisasi fungsi gugus tugas reforma agraria (GTRA) sebagai wadah koordinasi dalam penyelesaian masalah-masalah tanah transmigrasi; 2. Melaksanakan Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) secara menyeluruh, sebagai upaya penyelesaian beban tugas legalisasi tanah transmigrasi; 3. Menginventarisasi data spasial dan yuridis tanah-tanah transmigrasi melalui pemanfaatan teknologi informatika sehingga terbangun basis data digital yang akurat untuk memudahkan proses identifikasi masalah dan mendukung pengambilan kebijakan yang lebih tepat; 4. Mengalokasikan anggaran khusus dalam rangka penyelesaian permasalahan pertanahan transmigrasi sesuai kewenangan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah; 5. Menyusun peraturan pelaksanaan dalam rangka percepatan penyelesaian permasalahan pertanahan transmigrasi sehingga dapat memberikan arah yang jelas dan selaras serta konsisten. n Hidanafie Ashriyati Deklarasi Penyelesaian Permasalahan Tanah Transmigrasi VOLUME II | EDISI 2 | SEPTEMBER 2023 73

INSIGHT E valuasi menjadi salah satu proses penting dalam penataan persebaran penduduk di kawasan transmigrasi. Kegiatan evaluasi berguna untuk mengumpulkan informasi dan mengukur keberhasilan penyelenggaraan penataan penduduk di kawasan transmigrasi yang telah dilakukan, juga untuk mengetahui permasalahan di lokasi transmigrasi setelah dilakukan penempatan. Dari kegiatan tersebut maka akan didapatkan informasi yang akan menjadi salah satu rujukan dalam membuat keputusan berikutnya. Pada tanggal 6 – 8 September 2023 bertempat di Wyndham Surabaya City Center Hotel, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur telah dilaksanakan kegiatan Evaluasi Penempatan Transmigran Tahun 2022 dan Kesiapan Penempatan Transmigran Tahun 2023 yang diinisiasi oleh Direktorat Fasilitasi Penataan Persebaran Penduduk di Kawasan Transmigrasi. Kegiatan ini bersinergis dengan Evaluasi Pembangunan Kawasan Transmigrasi dari Direktorat Pembangunan Kawasan Transmigrasi. Evaluasi Pembangunan dan Penempatan di Kawasan Transmigrasi dibuka langsung oleh Ir. Danton Munthe, M.M. selaku Dirjen Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi di hari pertama dan dilanjutkan oleh pemaparan pengantar singkat dari Direktur FP3KT dan Direktur Pembangunan Kawasan Transmigrasi. Kegiatan evaluasi ini dihadiri oleh Satker Provinsi Daerah Asal, Satker Provinsi Daerah Tujuan, dan Satker Kabupaten Daerah Tujuan. Pejabat pelaksana dari satker provinsi daerah asal yang hadir meliputi Provinsi Lampung, DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Jawa Timur. Pejabat pelaksana dari satker provinsi daerah tujuan yang hadir meliputi Provinsi Aceh, Bengkulu, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Barat. Adapun Satker kabupaten tujuan yang turut hadir dalam kegiatan evaluasi yaitu Kabupaten Simeulue, Bengkulu Selatan, PALI, Lamandau, Bulungan, Poso, Toli-Toli, Sidrap, Luwu Timur, Pasangkayu, Muna, Konawe, Sumba Timur, Sumba Barat, dan Teluk Wondama. Pada hari kedua dilakukan pemaparan yang didukung oleh narasumber dari Direktorat Jenderal Anggaran (Kemenkeu), Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, dan Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Utama. Rangkaian kegiatan evaluasi penempatan transmigran tahun 2022 dan kesiapan penempatan transmigran tahun 2023 dilanjutkan dengan pembahasan inti melalui mekanisme desk, yang terbagi ke dalam 4 desk. Masing-masing desk terdiri dari pembahas yang berasal dari perwakilan pusat dalam hal ini Analis Kebijakan Ahli Madya di Direktorat FP3KT, peserta provinsi daerah asal dan daerah tujuan, peserta kabupaten daerah tujuan, serta Notulis yang bertugas mencatat hasil evaluasi penempatan transmigran EVALUASI PENEMPATAN TRANSMIGRAN TAHUN 2022 DAN KESIAPAN PENEMPATAN TRANSMIGRAN TAHUN 2023 74 VOLUME II | EDISI 2 | SEPTEMBER 2023

tahun 2022 dan kesiapan penempatan transmigran tahun 2023. Mekanisme kegiatan evaluasi dan kesiapan penempatan dilakukan dengan mengacu pada form pertanyaan dalam tabel pengendalian yang sudah disusun, dengan terdapat beberapa informasi yang ditanyakan dan dikonfirmasi oleh pembahas kepada peserta provinsi/ kabupaten. Kegiatan tersebut difokuskan pada pengumpulan data dan informasi terkait realisasi fisik dan anggaran kegiatan fasilitasi penataan persebaran penduduk di kawasan transmigrasi, khususnya progres naskah kerja sama antar daerah, progres pendaftaran dan seleksi, serta pelatihan calon transmigran daerah asal maupun penduduk setempat, progres pengadaan perbekalan dan catu pangan transmigran, serta kesiapan pengangkutan pemberangkatan transmigran di daerah asal dan kesiapan penempatan transmigran di daerah tujuan. Berdasarkan hasil evaluasi penempatan transmigran tahun 2022 didapatkan beberapa poin penting, yang meliputi: 1. Tidak ada transmigran yang meninggalkan lokasi tanpa izin; 2. Pembagian LU I secara umum sudah diberikan; 3. Pelatihan calon transmigran yang sudah difasilitasi pelatihan sebanyak 484 KK (TPA dan TPS) dan yang belum difasilitasi sebanyak 87 KK (TPS); 4. Permasalahan Penempatan Transmigran Tahun 2022 adalah: pertama, akses menuju Lokasi Uetangko SP.1 Kabupaten Tojo Una-Una, Provinsi Sulawesi Tengah sangat sulit akibat kondisi jalan rusak, dan Lahan Usaha I belum diolah sehingga Satker Kabupaten mengusulkan untuk penambahan catu pangan mengingat bantuan catu pangan akan berakhir bulan September 2023; kedua, Lahan Usaha I di Lokasi Tempirai Selatan SP.1 Kabupaten PALI, Provinsi Sumatera Selatan belum dapat diolah secara optimal karena kondisi tanah yang bersifat asam sehingga Satker Kabupaten meminta bantuan dolomit. Sementara hasil dari kesiapan penempatan transmigran tahun 2023 didapatkan klasterisasi rencana penempatan transmigran asal ke daerah tujuan pada tahun 2023 yang direncanakan dilaksanakan pada bulan Oktober dan November 2023, yaitu rencana penempatan bulan oktober terdiri dari 5 lokasi (Kabupaten Konawe, Muna, Bulungan, Toli-Toli, dan Bengkulu Selatan), dan rencana penempatan bulan november terdiri dari 9 lokasi (Kabupaten Poso, Teluk Wondama, Luwu Timur, Simeulue, PALI, Sumba Barat, Lamandau, Pasang Kayu, dan Sumba Timur). Rangkain kegiatan evaluasi penempatan transmigran tahun 2022 dan kesiapan penempatan transmigran tahun 2023 ditutup dengan persepakatan rumusan evaluasi penempatan transmigran tahun 2022 dan kesiapan penempatan transmigran tahun 2023 yang disusun berdasarkan hasil desk. n Fera Wahyu Pinanti Islamiyah VOLUME II | EDISI 2 | SEPTEMBER 2023 75

INSIGHT Kemiskinan masih menjadi salah satu masalah yang saat ini disoroti di Provinsi Gorontalo. Menurut data BPS (2023) persentase penduduk miskin di Gorontalo pada Maret 2023 sebesar 15,57%, di mana persentase ini didominasi oleh penduduk miskin di perdesaan (23,73%) dibanding dengan perkotaan (4,47%). Santoso dan Nurumudin (2020) menyatakan bahwa perdesaan yang sangat bergantung terhadap sektor pertanian sebagai sumber penghasilan utama sangat rentan terhadap kegagalan panen yang disebabkan oleh perubahan iklim, pestisida, penurunan kualitas lahan, tidak layaknya infrastruktur, dan minimnya luas lahan pertanian. Salah satu upaya pemerintah untuk mengatasi kemiskinan ini adalah melalui program transmigrasi yang diselenggarakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT). Lokasi transmigrasi Satuan Permukiman (SP) Bukit Aren yang terletak di Kecamatan Pulubala, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo merupakan salah satu tempat diselenggarakannya transmigrasi. Penelitian yang dilakukan oleh Murtisari et al. (2022) menyimpulkan bahwa program transmigrasi di Provinsi Gorontalo berpeluang signifikan dalam penurunan kemiskinan. Adapun dalam penelitian ini, sekalipun program transmigrasi berjalan dengan baik, peningkatan tetap dapat dilakukan melalui pembangunan sarana dan prasarana di lokasi transmigrasi, seperti SP Bukit Aren yang dapat mendorong transmigran untuk mandiri secara ekonomi. Terhitung sampai tahun 2023, kelengkapan sarana dan prasarana di SP Bukit Aren sudah cukup lengkap, sekalipun masih ada beberapa pembangunan sarana dan prasarana yang masih harus direncanakan. Saat ini, sarana umum seperti RTJK, rumah petugas, balai desa, gunang unit, rumah ibadah, SAB dan jaringan listrik telah terbangun di SP Bukit Aren. Terkait dengan prasarana umum, jalan penghubung, jalan lingkungan, jembatan, goronggorong dan lapangan olaharaga juga telah terbangun. Adapun perlu dicatat, beberapa sarana dan prasarana masih membutuhkan beberapa perbaikan seperti puskemas pembantu dan jembatan semi permanen. Pada tahun anggaran 2023, Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi telah menetapkan dua program terkait pekerjaan sarana dan prasarana di SP Bukit Aren, yaitu pekerjaan pembangunan Gedung SD dan pembangunan jalan. Pekerjaan pembangunan Gedung SD merupakan peningkatan pembangunan MENILIK PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA DI SP BUKIT AREN 76 VOLUME II | EDISI 2 | SEPTEMBER 2023

dari pekerjaan tahun sebelumnya. Sebelumnya, telah terbangun Gedung SD di Bukit Aren yang mengakomodasi kelas 1-3 SD, dan pembangunan di tahun 2023 difokuskan untuk kelas 4-6 dan ditargetkan selesai pada September 2023. Adapun dana yang dibutuhkan untuk pembangunan ini mencapai Rp436.475.000. Di sisi lain, guna mendukung konektivitas di SP Bukit Aren, dilaksanakan pekerjaan pembangunan jalan yang ditargetkan selesai pada Agustus 2023. Pembangunan ini membutuhkan dana hampir mencapai Rp160.000.000. Agar fungsionalisasi jalan dapat optimal, diharapkan agar pekerjaan ini dapat dilanjutkan dengan pembangunan saluran drainase dan gorong-gorong sehingga kondisi jalan yang terbangun dapat lebih terjaga dengan baik. Sekalipun pembangunan dan kelengkapan sarana dan prasarana di SP Bukit Aren telah berjalan dengan baik, perlu digarisbawahi bahwa terdapat sarana dan prasarana yang masih harus dilengkapi. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No. 25 Tahun 2016 tentang Pembangunan dan Pengembangan Sarana, Prasarana, dan Utilitas Umum di Kawasan Transmigrasi telah menetapkan jenis saran dan prasarana serta utilitas minimal yang harus ada di Satuan Permukiman (SP). Di SP Bukit Aren, terdapat beberapa sarana, prasarana, dan utilitas umum yang belum dibangun yaitu pos keamanan desa, kantor koperasi, sarana pemakaman umum / TPU, dan los pasar. Diharapkan agar pembangunan sarana, prasarana, dan utilitas umum ini dapat segera dilaksanakan sehingga dapat mewujudkan kawasan transmigrasi yang mandiri. n Beatrix Thesha Sabathini VOLUME II | EDISI 2 | SEPTEMBER 2023 77

Best Employee of The Month Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi Tahun 2023 Agustus 2023 (ASN) Diah Eka Poespaningroem (PPNPN) Putri Citra Pertiwi Juli 2023 (ASN) Darmanto (PPNPN) Afza Afgani Setiawan Juni 2023 (ASN) Andi Setiawan (PPNPN) Dentira Dewi Yusvarianty 78 VOLUME II | EDISI 2 | SEPTEMBER 2023

Dalam rangka meningkatkan kualitas kinerja para pegawai di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi telah dilakukan Penilaian Core Values BerAKHLAK yang dilaksanakan setiap bulan untuk memilih pegawai terbaiknya. Penilaian BerAKHLAK meliputi Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaftif, dan Kolaboratif. Adanya Core Values ASN ini sebagai sari dari nilai – nilai dasar ASN sesuai dengan Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara sebagai pengendalian perilaku kerja produktif yang diisyaratkan untuk mencapai hasil yang optimal bagi tujuan organisasi. Penilaian tersebut didasarkan pada: 1. Daftar Kehadiran Daftar kehadiran diperoleh dari Tim Kerja yang menjalankan fungsi di bidang Kepegawaian, dengan persyaratan sebagai berikut : a. Data diambil dari rekapitulasi presensi per bulan; b. Penilaian daftar kehadiran dilihat pada jumlah / akumulasi keterlambatan, pulang sebelum waktunya, dan tidak masuk tanpa keterangan, yang dihitung dalam periode satu bulan penilaian; dan c. Kriteria dan predikat untuk jumlah variable keterlambatan, pulang sebelum waktunya, dan tidak masuk tanpa keterangan, yang dihitung dalam periode satu bulan penilaian adalah memiliki nilai dan predikat sebagai berikut: 1. 0 - 10 menit = Sangat baik, memiliki nilai 100; 2. 11 - 350 menit = Baik, memiliki nilai 75; 3. 351 – 650 menit = Cukup, memiliki nilai 50; 4. 651 – 1000 menit = Kurang, memiliki nilai 25; dan 5. >1000 menit = Buruk, memliki nilai 0. 2. Laporan Kinerja Pegawai a. Data diambil dari Laporan Kinerja Pegawai per bulan; b. Penilaian difokuskan pada besaran jumlah nilai Laporan Kinerja yang dicapai; c. Penilaian kinerja pegawai dinyatakan dengan angka dan predikat sebagai berikut: 1. Sangat Baik, apabila pegawai memiliki nilai 91 ke atas; 2. Baik, apabila pegawai memiliki nilai dengan angka 76 – 90; 3. Cukup, apabila pegawai memiliki nilai dengan angka 61 – 75; 4. Kurang, apabila pegawai memiliki nilai dengan angka 51 – 60; dan 5. Buruk, apabila pegawai memiliki nilai dengan angka dibawah 50. 3. Catatan Penilaian Kinerja dari atasan Catatan Penilaian Kinerja adalah catatan penilaian kinerja baik PNS atau PPNPN yang telah disesuaikan dengan hasil evaluasi dari atasan langsung berdasarkan observasi kinerja pegawai selama periode satu bulan penilaian. September 2023 (ASN) E. Harapan Simbolon (PPNPN) Nita Yunita Ferdiani VOLUME II | EDISI 2 | SEPTEMBER 2023 79

GALERY Penghargaan Transmigran Teladan dan P3SPT Tingkat Nasional 2023 Kontingen Pekan Olahraga Nasional Korps Pegawai Republik Indonesia XVI Tahun 2023 Kemendesa PDTT Rapat Tim Redaksi Majalah Transpolitan 80 VOLUME II | EDISI 2 | SEPTEMBER 2023

Para JPT Pratama ikut memeriahkan pembukaan kegiatan HUT Kemerdekaan RI ke 78 Perlombaan Perdana HUT Kemerdekaan RI ke 78 Pembukaan Kegiatan HUT Kemerdekaan RI Ke 78 di Lingkungan Kemendesa PDTT Pembukaan Kegiatan HUT Kemerdekaan RI Ke 78 di Lingkungan Kemendesa PDTT Pembukaan Rangkaian Kegiatan HUT Kemerdekaan RI ke 78 di Lingkungan Kemendesa PDTT VOLUME II | EDISI 2 | SEPTEMBER 2023 81

GALERY Upacara HUT Kemerdekaan RI ke 78 di Lingkungan Kemendesa PDTT Para JPT Mengenakan Baju Adat pada Upacara HUT Tim PASKIBRAKA Kemendesa PDTT Kemerdekaan RI ke 78 di Lingkungan Kemendesa PDT Para JPT Mengenakan Baju Adat pada Upacara HUT Kemerdekaan RI ke 78 di Lingkungan Kemendesa PDTT Tim Tarik Tambang Putri Ditjen PPKTrans Tim Basket Ditjen PPKTrans Tim Bulu Tangkis Ditjen PPKTrans Tim Tenis Meja Ditjen PPKTrans 82 VOLUME II | EDISI 2 | SEPTEMBER 2023

Peserta Turnamen Tenis Lapangan Ditjen PPKTrans Tim Stand Up Comedy Ditjen PPKTrans Tim Catur Ditjen PPKTrans Tim Mobile Legend Ditjen PPKTrans Tim Futsal Putra Ditjen PPKTrans Tim Futsal Putri Ditjen PPKTrans Tim Bola Voli Putra Ditjen PPKTrans Tim Bola Voli Putri Ditjen PPKTrans VOLUME II | EDISI 2 | SEPTEMBER 2023 83

GALERY Apel Ditjen PPKTrans Tim Paduan Suara Ditjen PPKTrans Pemenang Lomba MTQ Kemendesa PDTT Tim Yel-Yel Ditjen PPKTrans Menteri Desa PDTT Membuka Perlombaan Final Tarik Penampilan Tim Yel-Yel Ditjen PPKTrans Tambang Putra Ditjen PPKTrans vs Ditjen PPDT 84 VOLUME II | EDISI 2 | SEPTEMBER 2023

DAFTAR NAMA PENULIS MAJALAH TRANSPOLITAN DITJEN PPKTRANS EDISI 2 TAHUN 2023 NAMA JABATAN Ir. Danton Ginting Munthe, M.M. Direktur Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi; Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Dr. Ivanovich Agusta, SP., M.Si Kepala Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi Bito Wikantosa, S.S., M. Hum Staf Ahli Menteri Bidang Pembangunan dan Kemasyarakatan Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi Dr. R. Bambang Widyatmiko, S.Si., M.T. Direktur Perencanaan Perwujudan Kawasan Transmigrasi, Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi (Ditjen. PPKTrans) Dra. Dewi Yuliani, MP Direktur Perencanaan Teknis Pembangunan Desa dan Perdesaan, Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan (Ditjen PDP) Hidanafie Ashriyati, S.Si. M.Si. Analis Kebijakan Ahli Madya, Direktorat Pengembangan Satuan Permukiman dan Pusat Satuan Kawasan Pengembangan (Dit. PSP dan PSKP) Ria Fajarianti ,S.E., M.M Analis SDM Aparatur Ahli Madya, Sekretariat Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan (Setditjen PPKTrans) Lea Rapa’ Allosomba, S.H., M.M Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda, Sekretariat Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi (Setditjen PPKTrans) Andy Aryawan, S.T., M.Sc. Perencana Ahli Muda, Sekretariat Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi (Setditjen PPKTrans) Nuzul Fitriawaty Basri, S.T., M.M Arsiparis Ahli Muda, Sekretariat Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi (Setditjen PPKTrans) Ajat Suharto, S.IP., M.M. Analis SDM Apartur Ahli Muda, Sekretariat Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi (Setditjen PPKTrans) Kristina Andriani, S.Si., M.E. Analis Kebijakan Ahli Muda, Direktorat Pengembangan Satuan Permukiman dan Pusat Satuan Kawasan Pengembangan (Dit. PSP dan PSKP) Emilla Melati, S.T., M.T. Analis Kebijakan Ahli Muda, Direktorat Pengembangan Kawasan Transmigrasi (Dit. PKTrans) Armah Yanti Puspita, S.TP Analis Kebijakan Ahli Muda, Direktorat Pembangunan Kawasan Transmigrasi (Dit. PKT) Awanda Sentosa, S.T, M.Si Analis Kebijakan Ahli Muda, Direktorat Pengembangan Kawasan Transmigrasi (Dit. PKTrans) Mujianto, S.E., M.T. Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda, Pusat Pengembangan Daya Saing, Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (BPI) Arif Purbantara, S.Ant., M.Kesos Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda, Pusat Pengembangan Daya Saing, Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (BPI) Yusuf Anugerah Putrandaru, S.T. Penelaah Data Sumber Daya Alam, Direktorat Perencanaan Perwujudan Kawasan Transmigrasi (Dit. P2KT) Rasyid Agam Fudhail, S.Sos Analis Sosial Budaya, Direktorat Pengembangan Satuan Permukiman dan Pusat Satuan Kawasan Pengembangan (Dit. PSP dan PSKP) Anggun Dwi Puspitoasih, S.T.P. Analis Pangan, Direktorat Fasilitasi Penataan Persebaran Penduduk Di Kawasan Transmigrasi (Dit. FP3KT) Fera Wahyu Pinanti Islamiyah, S.T Analis Pengembangan Sarana Dan Prasarana, Direktorat Fasilitasi Penataan Persebaran Penduduk Di Kawasan Transmigrasi (Dit. FP3KT) Irfan Yoginawa Rifma Dewa, S.IP. Analis Tata Usaha, Direktorat Fasilitasi Penataan Persebaran Penduduk Di Kawasan Transmigrasi (Dit. FP3KT) Irawati, S.Si Analis Pertanahan, Direktorat Perencanaan Perwujudan Kawasan Transmigrasi (Dit. P2KT) Reiska Nabila Ekaputri, S.Si Perencana Ahli Pertama, Direktorat Perencanaan Perwujudan Kawasan Transmigrasi (Dit. P2KT) Winda Widianingsih, S.E Analis Tata Laksana, Sekretariat Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi (Setditjen PPKTrans) Muhammad Farhan Supriyatna, S.Psi Analis Organisasi, Sekretariat Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi (Setditjen PPKTrans) Rosalia Amara Puspita, S.T Analis Lingkungan Hidup, Direktorat Fasilitasi Penataan Persebaran Penduduk Di Kawasan Transmigrasi (Dit. FP3KT) Ilham Rakhmatullah, S.T Analis Survei, Pengukuran, Dan Pemetaan, Direktorat Pembangunan Kawasan Transmigrasi (Dit. PKT) Beatrix Thesha Sabathini, S.P.W.K. Analis Pengembangan Sarana dan Prasarana, Direktorat Pembangunan Kawasan Transmigrasi (Dit. PKT) Ivana Ophelia Nabasa, A.Md.Ak Pengelola Keuangan, Sekretariat Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi (Setditjen PPKTrans) Agus Saepulloh Duta Digital Kabupaten Bengkulu Tengah, Program Desa Cerdas Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (BPI) Bernadi Duta Digital Kabupaten Bengkulu Tengah, Program Desa Cerdas Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (BPI) Ipan Hermawan, S.Sos Duta Digital Kabupaten Lebak, Program Desa Cerdas Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (BPI) Dikky Sakti Duta Digital Kabupaten Ogan Komering Ilir, Program Desa Cerdas Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (BPI) Muhammad Ardiansyah Duta Digital Kabupaten Tabanan, Program Desa Cerdas Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (BPI) Iqbaluddin Huzaini Duta Digital Kabupaten Sumbawa, Program Desa Cerdas Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (BPI) Urip Anas Duta Digital Kabupaten Kapuas Hulu, Program Desa Cerdas Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (BPI) Elson Susilo, S.Si PPNPN Sekretariat Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi (Setditjen PPKTrans) Ibnu Anggoro, S.Kom PPNPN Sekretariat Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi (Setditjen PPKTrans) Tim Penulis Direktorat Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa dan Perdesaan Direktorat Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa dan Perdesaan, Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan (Ditjen PDP) Tim Redaksi Majalah Transpolitan Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi (Ditjen PPKTrans)