TRANSPOLITAN 2022 EDISI 3

Direktorat Update VOLUME I | EDISI 3 | DESEMBER 2022
ISSN 2963-7732
Bukan Utopia,
Kolaborasi Wujudkan Insight
Kawasan Transmigrasi
Berdaya Saing Beasiswa PPSBKT
Kolaborasi untuk Putra-Putri
Direktorat Update
Transmigran
Collaborative Governance
Percepatan Reforma Laporan Utama
Agraria Tanah Transmigrasi
Kemitraan di Industri
Kelapa Sawit

Laporan Khusus

Sigap Bencana Dengan Bijak
Perlunya Pencermatan Komprehensif

Terkait Wilayah Rawan Bencana



SALAM REDAKSI

Dr. R. Bambang Widyatmiko, S.Si., M.T.
Direktur Perencanaan Perwujudan Kawasan Transmigrasi; Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan
Kawasan Transmigrasi; Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

KSalam Transpolitan, berskala besar, antarusaha mikro kecil telah sukses di tanah harapan masih
emitraan menjadi tema utama dan menengah (UMKM), maupun antara menjaga kelestarian budaya leluhur dan
laporan Majalah TRANSPOLITAN korporasi ekonomi berskala besar hidup berdampingan dengan budaya asli
yang tak terasa berhasil dengan UMKM. Kemitraan antarpelaku masyarakat di tempat tujuan.
menyelesaikan edisi ketiga volume satu usaha berorientasi pada perluasan usaha
tahun 2022. Mengakhiri tahun 2022, demi peningkatan keuntungan. Tentu Sobat Transpolitan,
kita layak bersyukur di tahun ini tanda- saja, kemitraan ini dikelola berdasarkan
tanda kebangkitan mulai terasa. Pandemi semangat sinergi dan kolaborasi bisnis Edisi kali ini juga menayangkan
Covid-19 yang telah melumpuhkan yang riil. banyak tulisan terkait pengetahuan
semua sendi kehidupan telah usai, di lokasi transmigrasi yang dapat
Covid-19 kini menjadi endemi yang masih Pembaca Budiman, menjadi tambahan pengetahuan terkait
perlu diwaspadai namun tidak perlu kondisi tanah di Indonesia. Bagaimana
berlebihan. Sebagai edisi terakhir di tahun 2022, menyikapi dengan bijak permasalahan
penerbitan majalah kita tercinta juga bencana yang kerap terjadi di wilayah
Kebangkitan yang menjadi titik cerah diwarnai dengan dinamika kegiatan Indonesia dengan kondisi geografisnya.
bertumbuhnya ekonomi juga menandai khas dari Kemendes PDTT setiap bulan Untuk masalah bencana melalui
kembalinya kebangkitan di segala lini. Desember. Untuk mengingat para Ditjen PPKT, Kemendes PDTT memiliki
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah pionir transmigrasi yang mengingatkan strategi dengan menyiapkan catu
Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes kenangan kepada mereka para tambahan bagi para transmigran
PDTT) kembali melaksanakan tugas- pejuang transmigrasi dengan berbagai yang terdampak bencana. Berbagai
tugasnya mengawal pembangunan kegiatan kompetisi, tabur bunga, dan tulisan menarik disajikan sebagai
di perdesaan. Pun demikian dengan perayaan puncak di Merauke, Papua tambahan pengetahuan kita semua
Direktorat Jenderal Pembangunan dan yang merupakan salah satu pulau yang terkait permasalahan dan seluk beluk
Pengembangan Kawasan Transmigrasi menjadi penempatan transmigran dari transmigrasi.
(Ditjen PPKT), Kembali melakukan wilayah padat penduduk seperti Jawa.
penguatan di Kawasan Transmigrasi. Tak heran jika perayaan di Tanah Papua Semoga apa yang disajikan
Salah satunya dengan membangun nun jauh di sana diwarnai dengan Majalah TRANSPOLITAN kali ini akan
melalui pola kemitraan. pentas budaya Jawa, seperti wayang menjadi pengetahuan tambahan yang
dengan gamelannya dan Reog Ponorogo bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kata
Istilah kemitraan kerap digunakan dari Jawa Timur. Ini patut menjadi kami segenap Redaksi TRANSPOLITAN
para pelaku usaha pada saat terjadi kebanggaan, para transmigran yang mengucapkan Selamat Tahun Baru 2023.
kerja sama antarkorporasi ekonomi Selamat membaca. n

VOLUME I | EDISI 3 | DESEMBER 2022 3

DAFTAR ISI

Ulasan 6
SATU TAHUN MAJALAH TRANSPOLITAN
News 24
Kemendes Pastikan Transmigran 25
Tak Kekurangan Akses dan Fasilitas
Kesehatan
Adopsi Cara Korporasi
Bermitra dengan Petani

DIREKTORAT UPDATE’S 8
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PPKT 10

Bukan Utopia, Kolaborasi Wujudkan
Kawasan Transmigrasi Berdaya Saing

DIREKTORAT PERENCANAAN PERWUJUDAN
KAWASAN TRANSMIGRASI (P2KT)

Hati-Hati Relokasi Transmigran
Sebagai Implikasi Izin Pertambangan
di Kawasan Transmigrasi

DIREKTORAT PEMBANGUNAN KAWASAN 14
TRANSMIGRASI (PKT)

Pembangunan Transmigrasi
di Provinsi Sulawesi Barat

DIREKTORAT FASILITASI PENATAAN PERSEBARAN 16 Laporan Utama 26
PENDUDUK DI KAWASAN TRANSMIGRASI (FP3KT) Menjalin Kemitraan Menebar Manfaat
di Kawasan Transmigrasi
Reviu Permendesa PDTT No. 11/ 2017
dan No. 10/2018 Agar Membumi dan
Memudahkan Transmigran

DIREKTORAT PENGEMBANGAN SATUAN PERMUKIMAN DAN
PUSAT SATUAN KAWASAN PENGEMBANGAN (PSP DAN PSKP)
Collaborative Governance Kawasan Transmigrasi Ponu,
Percepatan Reforma Agraria Tanah Timor Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur
Transmigrasi 20
Wujudkan KPB Melalui Pengembangan 34
Industri Garam Rakyat

DIREKTORAT PENGEMBANGAN KAWASAN 22 Wajib, Kemitraan BUMDesa 37
TRANSMIGRASI (PKTRANS) dengan Transmigran

Kemitraan Dalam Mendukung Kawasan
Transmigrasi Terang Benderang

Kemitraan di Industri Kelapa Sawit 38

Mendewasakan Kobalima Timur dengan 40
Kolaborasi dan Kemitraan

Kemitraan Pertanian 42
sebagai Salah Satu Solusi

Penting, Mindset tentang Urgensi dan Peran 44
Transmigrasi

4 VOLUME I | EDISI 3 | DESEMBER 2022

Pengarah
Rajumber Prihatin

Insight Pemimpin Redaksi
Pembangunan Inklusif Pengembangan R. Bambang Widyatmiko
Infrastruktur di Kawasan Transmigrasi
48 Dewan Redaksi
Beasiswa PPSBKT Rr. Aisyah Gamawati

Kolaborasi untuk Putra-Putri Transmigran Sigit Mustofa Nurudin

Laporan Khusus 52 Nirwan Ahmad Helmi
Sigap Bencana dengan Bijak H. Rosyid
Perlunya Pencermatan Komprehensif
Terkait Wilayah Rawan Bencana Redaksi
Beras Tambahan bagi Lokasi Transmigrasi
Terdampak Bencana Eka Putri Kusumawardani

Wawan Gunawan
Galery
Meriah di Hari Bhakti Transmigrasi Yuyu Wahyudin
Puncak Perayaan HBT ke-72 di Merauke
History Diah Eka Poespaningroem
Jer Basuki Mawa Beya, Ungkap Kisah Pilu
Pahlawan Transmigrasi 54 Rossy Rosmijaty
Features
Internship, Education, And Institution Nuzul Fitriawaty Basri

Mamik Riyadi

Indri Lestari

58 Andy Aryawan
Moh. Karfan Thaib

Zarotunisak

Titin Kurniati

Marhadi

Ridwan Kurniadi

Monang Putra Dinata Sinaga

Muhammad Irfan Hidayat

Hendra Prasetyawan

Sinta Utami

Melisa Oktarina Bawamenewi

Panca Okta Hutabrina

Fidian Ernawati

Peggy Indra Pertiwi

Angga Patria Adiwisesa

Laga Chrisdhidaya

Widha Lovendrianti

60 Ratna Widya Lestari

Cintya Amanda Ningrum

62

68

Jl. TMP. Kalibata No.17,
Pancoran, Jakarta Selatan

70

VOLUME I | EDISI 3 | DESEMBER 2022 5

ULASAN

SATU TAHUN

MAJALAH TRANSPOLITAN

S ampailah kita pada akhir tahun Ir. Rajumber Prihatin, M.Si.
2022, tahun yang luar biasa untuk PLT. DIREKTUR JENDERAL PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI
program Transmigrasi. Tahun yang
begitu padat akan agenda bagi kami di
Direktorat Jenderal Pembangunan dan
Pengembangan Kawasan Transmigrasi
(Ditjen PPKT). Hal ini mengindikasikan
program transmigrasi kembali mendapat
perhatian besar dari semua pihak.
Kepercayaan ini dibayar dengan etos kerja
para pegawai di Ditjen PPKT dengan
produktivitas tinggi.

Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas)
Transmigrasi pada awal tahun 2022
mengukuhkan penguatan kolaborasi
antarlembaga dalam upaya percepatan
pembangunan ketransmigrasian.
Kerja sama pentahelix dibutuhkan
mengingat bahwa dalam membangun
transmigrasi tidak bisa dilakukan hanya
oleh Kemendesa PDTT (cq.Ditjen PPKT).
Beberapa kerja sama telah terjalin,
di antaranya pengembangan pisang
cavendish dengan PT. GGP, inisiasi
Desa Berdikari dengan BPIP RI, serta
inisiasi kerja sama dengan PLN untuk
meningkatkan rasio elektrifikasi di
kawasan transmigrasi.

Untuk menunjang pelayanan bagi
masyarakat dan mendukung keterbukaan
informasi publik, dikembangkan
beberapa aplikasi di antaranya Sipukat,
yang merupakan pusat informasi di
kawasan transmigrasi; Sibarduktrans,
sebagai informasi dan pendaftaran
bagi calon transmigran; dan Siditrans,
untuk pelayanan beasiswa bagi anak
transmigran. Lalu, dalam kaitannya
dengan Food Estate, diresmikan Demplot
Peternakan Terpadu Berkelanjutan
yang mendukung ketahanan pangan di
Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah.
Demplot ini diharapkan menjadi acuan
dalam mengembangkan peternakan
terpadu berkelanjutan di semua kawasan
transmigrasi.

6 VOLUME I | EDISI 3 | DESEMBER 2022

Selain majalah, tahun ini kami menerbitkan buku berjudul
“Jer Basuki Mawa Beya.”

Peringatan Hari Bhakti Transmigrasi nasional. Pada edisi kedua, pembahasan manfaat dari diperolehnya ISSN untuk
(HBT) ke-72 di tengah bencana yang berfokus pada wirausaha desa penerbitan Majalah TRANSPOLITAN
melanda masyarakat di Kabupaten berbasis empat pilar, yang dikenal juga ini. Para penulis dengan latar belakang
Cianjur, mendorong jajaran Ditjen PPKT dengan Global Gotong Royong (G2R) JFT yang bervariasi yang berkontribusi
untuk mengadakan Konser Amal untuk Tetrapreneur. Edisi kali ini, sekaligus yang dalam Majalah TRANSPOLITAN akan
Korban Bencana Cianjur pada perayaan terakhir di tahun 2022, TRANSPOLITAN mendapat angka kredit yang sesuai
HBT. Kegiatan HBT diisi dengan berbagai membahas mengenai kemitraan dan dengan aturan JFT masing-masing. Hal
macam agenda yang melibatkan lintas kolaborasi yang terbukti bermanfaat ini diharapkan akan menambah minat
UKE I dan K/L lain. Mulai dari perlombaan bagi program transmigrasi. Selain para pegawai di lingkungan Ditjen
seni dan olahraga, istighosah, lokakarya majalah, tahun ini kami menerbitkan PPKT untuk berperan serta mengisi
transmigrasi, fun walk, transmigrasi buku berjudul “Jer Basuki Mawa Beya.” Majalah ini.
award, hingga malam puncak dengan Buku ini mengisahkan perjuangan para
launching lagu mengenai transmigrasi transmigran di perantauan, di tanah Keberhasilan merupakan sebuah
dan pagelaran wayang kulit. Tak lupa, harapan, suka dan duka menjalani proses panjang yang tidak bisa
agenda rutin tahunan kami yaitu ziarah program transmigrasi, dan buku berjudul diperoleh dengan ikhtiar kita sendiri.
ke makam pionir transmigrasi di Sukra, Selasar Transmigrasi Tanah Mandar Kemitraan, tema Edisi 3, merupakan
Kabupaten Indramayu, serta puncaknya tentang kesuksesan transmigrasi di sebuah keharusan dalam mencapai
upacara peringatan Hari Bhakti Provinsi Sulawesi Barat. keberhasilan kita ke depan, termasuk
Transmigrasi yang tahun ini diadakan Majalah TRANSPOLITAN ini. Saran dan
di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Edisi I dengan tema besar Food perbaikan merupakan upaya evaluasi
Selatan. Estate, merupakan wujud komitmen dari, oleh dan untuk kita sendiri untuk
dan kontribusi transmigrasi dalam mencapai hasil yang lebih baik di masa
Semua catatan kegiatan kami mendukung ketahahan pangan. Potensi mendatang.
di Ditjen PPKT di atas, terarsip rapi krisis pangan global sebagaimana sudah
dalam majalah TRANSPOLITAN. disampaikan oleh Presiden tentu saja Akhir kata, mari berkontribusi bagi
Majalah kebanggaan yang pada awal tidak boleh kita anggap sepele. Kontribusi penyempurnaan majalah Transpolitan
persiapannya mempertimbangkan nyata transmigrasi dalam menghadapi di tahun-tahun berikutnya. Kami ingin
banyak hal antara lain terkait kesiapan tantangan tadilah menjadi salah satu meninggalkan legacy yang baik untuk
personelnya. Apakah tersedia SDM di alasan diangkatnya isu ini di Edisi I diwariskan kepada generasi yang akan
internal Ditjen PPKT untuk menulis dalam Transpolitan. Era digitalisasi juga sudah melanjutkan program transmigrasi
sebuah majalah? Tema apa sajakah yang menjadi perhatian bagi transmigrasi kedepan. Seperti yang dikatakan
perlu dan menarik untuk dikupas, dan sehingga diluncurkan SIPUKAT dan Pramoedya Ananta Toer, “Orang boleh
masih banyak lagi pertanyaan lain? Akan pembahasan konsep Transpolitan sebagai pandai setinggi langit, tapi selama ia
tetapi, seperti dalam sebuah iklan televisi, model transmigrasi modern mengisi tidak menulis, ia akan hilang di dalam
“Mulai Saja Dulu”, akhirnya terbitlah Edisi tulisan di Edisi 1. masyarakat dan dari sejarah. Menulis
1 Transpolitan hingga kita sampai pada adalah bekerja untuk keabadian.” Maka,
edisi ke-3 ini. International Standard Seri Number selamat membaca and enjoy it while it last.
(ISSN) yang merupakan hal penting
Pada tahun perdana ini, majalah dan strategis pada terbitan berkala bisa Selamat Kepada Majalah Transpolitan
TRANSPOLITAN sudah memasuki didapat oleh Majalah TRANSPOLITAN pada Tahun Perdananya.
edisi ketiga. Pada edisi pertama, kami mulai Edisi kedua. Regulasi tentang Jangan takut untuk melangkah,
mengulas Transmigrasi mendukung ASN yang telah bertransformasi melompat maju ke depan.
program Food Estate, yang merupakan menjadi jabatan-jabatan fungsional Salam Transmigrasi. n
program menuju kemandirian pangan tertentu (JFT) akan mendapat

VOLUME I | EDISI 3 | DESEMBER 2022 7

DIREKTORAT UPDATE’S
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PPKT

BUKAN UTOPIA,

KOLABORASI WUJUDKAN KAWASAN
TRANSMIGRASI BERDAYA SAING

S enin sore itu, Ruang Tunggu VIP Pencapaian luar biasa dari program Pusat dan Daerah serta Monitoring
Bandara Tampa Padang Mamuju transmigrasi ini hanya akan menjadi dan Implementasi Peraturan Presiden
Provinsi Sulawesi Barat dipenuhi romantisme masa lalu saja tanpa adanya Nomor 50 Tahun 2018 Tahun 2022 ini
penumpang. Mereka tampaknya adalah dukungan kebijakan, konsep, dan mengangkat Tema “Kolaborasi Pentahelix
rombongan yang baru saja mendarat strategi pengembangan transmigrasi Membangun Transmigrasi Mendukung
dari Makassar. Suasana santai pun di masa depan secara nasional, inilah Pencapaian SDG’s Desa untuk Indonesia
terasa, sesekali terdengar pembicaraan yang menjadi salah satu latar belakang Maju”. Pj Gubernur Sulawesi Barat,
cukup serius dilakukan beberapa orang diadakannya Rakortek tersebut di Akmal Malik, hadir membuka acara
anggota rombongan. Mereka bukan Mamuju, Sulawesi Barat. tersebut. Beberapa sasaran yang ingin
hanya penumpang datang untuk berlibur dicapai dalam Rakor ini antara lain:
di Mamuju, namun kelihatannya ada Rakortek Se-Indonesia a. Meningkatnya pemahaman para
perwakilan dari Kementerian/Lembaga pemangku kepentingan terhadap
dan Dinas Ketransmigrasian yang hadir Rakortek Pusat Daerah sendiri pembangunan dan pengembangan
memenuhi undangan Penjabat Gubernur dilakukan selama 1 hari penuh (15 kawasan transmigrasi sebagai salah
Sulawesi Barat dalam Rakortek Pusat dan November 2022) di Ballroom Hotel satu instrumen pembangunan daerah;
Daerah bidang Ketransmigrasian Tahun Grand Maleo and Convention Mamuju b. Terwujudnya komitmen pemangku
2022. Sulawesi Barat. Peserta Rapat merupakan kepentingan dalam perencanaan dan
perwakilan dari Dinas Transmigrasi pemanfaatan hasil perencanaan kawasan
Dinas Transmigrasi Provinsi Provinsi Kab/Kota se-Indoneia, melalui Peran Pentahelix berbasis
Sulawesi Barat bukan tanpa sebab Pendamping Desa, Perbankan, Media, Kemitraan dengan Pemerintah Daerah,
menyelenggarakan Rakortek Pusat Perhimpunan Anak Transmigrasi Sulawesi Akademisi, Media, Masyarakat dan
Daerah Tahun 2022 ini. Kabupaten Barat, perwakilan dari Ditjen PPKT, dan investor serta Perbankan di Kawasan
Mamuju merupakan ex-permukiman Narasumber yang hadir dari Kementerian/ Transmigrasi;  c. Menyamakan Persepsi
transmigrasi yang tumbuh dan Lembaga terkait. Kemendagri, Kemendesa, Bappenas,
berkembang menjadi Ibukota Provinsi.
Kegiatan Rapat Koordinasi Teknis

8 VOLUME I | EDISI 3 | DESEMBER 2022

Kemenko PMK, dalam Pelaksanaan
Pembukaan Moratorium Dana Sharing
APBD antar Provinsi dan antar Kabupaten
Daerah Asal ke Daerah Tujuan untuk
Indonesia Maju; dan d. Menjadikan
Kawasan Transmigrasi sebagai Produk
Unggulan Kawasan Pedesaan berbasis
SDG’s Desa Bekelanjutan dan Berdaya
Saing dengan Kemudahan Konsolidasi
Lahan.

Harapan Pemda pada kelembagaan transmigrasi di daerah Utara, Kabupaten Barito Kuala, dan
yang hilang/digabung dengan daerah Provinsi Kalimantan Utara, selain daripada
Dalam sambutannya, Pj.Gubernur lain. Disinilah tantangan yang dihadapi tuan rumah di Provinsi Sulawesi Barat
Akmal Malik menyinggung tentang oleh birokrasi ketransmigrasian di daerah. sendiri menunjukkan bahwa kolaborasi
sejarah panjang transmigrasi yang tidak ini bukan hanya merupakan ide utopia
hanya pada angka 72 Tahun Hari Bhakti Optimisme Pemerintah Pusat saja. Hal ini telah dan akan terus
Transmigrasi (HBT) saja. Transmigrasi dilaksanakan dalam upaya mewujudkan
sudah ada jauh sebelum Tahun 1950 Rajumber Prihatin, Plt. Dirjen PPKT, kawasan transmigrasi yang berdaya saing.
ditetapkan sebagai HBT, yakni sejak yang hadir bersama Pimti-Pimti Pratama
zaman kolonial Belanda. Keberhasilan Ditjen PPKT mengungkapkan bahwa Perbaikan dan Komunikasi
transmigrasi sudah tidak bisa lagi di tengah keterbatasan anggaran dan
diragukan, meskipun beberapa tantangan mendekati masa akhir periode RPJMN Sepanjang diskusi dalam Rakortek
permasalahan tetap menjadi catatan yang 2020-2024, tugas dan tanggung jawab tersebut, ada beberapa poin penting
harus diselesaikan. KemendesaPDTT menjadi lebih berat. yang bisa menjadi alternatif bagi strategi
Kehadiran Perpres 50/2018 ini merupakan kolaborasi tindak lanjut Perpres 50
Akmal Malik menyampaikan di modal penting bagi arah transmigrasi ke Tahun 2018, antara lain: 1). Komitmen
tengah tantangan keterbatasan anggaran depan, Peran kolaborasi tidak akan bisa dan dukungan stakeholder lintas K/L,
baik di pusat dan daerah dalam upaya optimal tanpa adanya dukungan regulasi pusat dan daerah dalam pencapaian
pembangunan dan pengembangan yang bersifat lintas K/L. target revitalisasi kawasan transmigrasi
transmigrasi, strategi kolaborasi sesuai mandat RPJMN 2020-2024; 2).
merupakan hal penting dan strategis Direktur Regional II, Bappenas, Hasil Evaluasi Kawasan Transmigrasi
untuk dilaksanakan. Adanya UU 23 Tahun Mohammad Roudo, yang hadir menjadi yang dilakukan secara rutin tiap tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah yang narasumber lebih menyoroti tentang menjadi salah satu input yang digunakan
mengatur kewenangan masing-masing pembagian kewenangan antar pusat dalam penyusunan dokumen rencana
pihak merupakan tantangan dalam daerah yang menjadi salah satu aturan revitalisasi, sehingga penilaian terkini
pelaksanaan kolaborasi. Hasil diskusi main dalam kolaborasi transmigrasi. pelaku ketransmigrasian di daerah
dengan beberapa Kepala Daerah dari Pemerintah Pusat, Provinsi dan menjadi semangat dan modal penting
daerah asal transmigrasi, kesiapan dan Kabupaten/Kota masing-masing sudah dalam dokumen rencana tersebut; 3).
dukungan anggaran dari daerah asal memiliki menu intervensi program sesuai Percepatan penyelesaian Tim KIPT baik
tidak bisa serta merta digunakan diluar kewenangan yang ada. Disinilah perlunya di pusat maupun daerah yang disertai
jenis-jenis kegiatan yang telah diatur harmonisasi dan rencana kerja yang jelas dengan sosialisasi dan komitmen
dalam regulasi tentang pemerintahan dalam orkerstra harmonisasi lintas K/L, pimpinan Kementerian/Lembaga,
daerah. Disinilah perlu adanya ruang- pusat dan daerah. Kepala Daerah dalam implementasinya
ruang diskusi tanpa melanggar regulasi di lapangan; 4). Monitoring dan evaluasi
yang ada. Roudo lebih lanjut menjelaskan bersama merupakan rangkaian proses
tentang pembagian sub-urusan yang perlu terus dilakukan tidak
Elly Supriyanti, Kabid Nakertrans DIY transmigrasi menjadi 3 (tiga) yaitu hanya pada akhir tahun pelaksanaan
yang hadir pada kesempatan yang sama perencanaan, pembangunan, dan anggaran saja, sehingga fokus terhadap
menjelaskan komitmen Pemda DIY dalam pengembangan kawasan transmigrasi. pencapaian target dan outcome yang
pembangunan dan pengembangan Peran Pemerintah Pusat, Provinsi dan diharapkan dapat terlihat nyata di
kawasan transmigrasi. Dengan lebih Kabupaten Kota sudah dijelaskan lebih kawasan transmigrasi yang ada dan;
dari 300 KK animo calon transmigran lanjut dalam UU Pemerintahan Daerah 5). Sosialisasi dan komunikasi intensif
(catrans) di tahun 2022 ini, penempatan beserta turunannya. Kesepakatan tentang perlu dilakukan terkait mekanisme hibah
transmigran dari DIY sejumlah 51 KK. pelaksanaan urusan transmigrasi juga anggaran dan model lain dalam upaya
telah diselesaikan dengan adanya Berita kolaborasi pemerintah daerah untuk
Sharing APBD telah dilakukan DIY Acara Kesepakatan tersebut. pembangunan dan pengembangan
Tahun 2015 hingga 2019 dengan total kawasan transmigrasi. n Andy Aryawan
lebih dari Rp.9M. Alokasi anggaran Narasumber lain dari Sekretariat
yang semakin berkurang berpengaruh Kabinet, Kemenko PMK, Kemendagri,
terhadap alokasi penempatan catrans KemenATR-BPN, dan cerita sukses
dari masing-masing Pemda Daerah Asal. kolaborasi dari Kabupaten Bengkulu
Hal tersebut berpengaruh juga terhadap

VOLUME I | EDISI 3 | DESEMBER 2022 9

DIREKTORAT UPDATE’S
DIREKTORAT PERENCANAAN PERWUJUDAN
KAWASAN TRANSMIGRASI (P2KT)

HATI-HATI RELOKASI TRANSMIGRAN
SEBAGAI IMPLIKASI IZIN PERTAMBANGAN

DI KAWASAN TRANSMIGRASI

P ola usaha pokok di kawasan strategis ataupun vital, contohnya adalah SUMBER: GOOGLE EARTH
transmigrasi dapat berupa berbagai bahan-bahan yang digunakan pada
jenis usaha, baik usaha di bidang insfrastruktur yaitu pasir, kerikil, batu golongan C di kawasan transmigrasi
pertanian tanaman pangan, perikanan, gamping atau marmer, dan batu kali. dapat dilakukan melalui kemitraan
peternakan, perkebunan, kehutanan, antara Badan Usaha dengan Koperasi
dan bahkan di bidang pertambangan. Merujuk pada aturan terbaru Transmigran dan/atau Perkumpulan
Permendesa PDTT No. 19 Tahun 2018 mengenai Mineral dan Batubara Transmigran, namun harus memperoleh
telah mengatur bahwa pertambangan (Minerba) yaitu PP No. 96 Tahun 2021, izin dari Menteri Keuangan. Setelahnya
yang dapat dilakukan adalah maka umumnya golongan C merupakan Badan Usaha tersebut melakukan
pertambangan bahan galian golongan C, golongan-golongan Batuan dan perjanjian kerja sama pemanfaatan tanah
yaitu bukan merupakan bahan tambang golongan Mineral Bukan Logam. transmigrasi dengan Menteri Desa PDTT.
Hal ini tertuang dalam Permendesa PDTT
Kegiatan penambangan bahan galian No. 13 Tahun 2019. Dengan regulasi

10 VOLUME I | EDISI 3 | DESEMBER 2022

yang ada, menjadi hal yang wajar jika memberikan haknya kepada Perusahaan Regulasi yang ada tidak
kawasan transmigrasi tumpang tindih atau Kontraktor yang memperoleh izin mengizinkan tumpang
dengan Wilayah Izin Usaha Pertambangan pengusahaan komoditas tertentu dan tindih antara kawasan
(WIUP), baik yang berupa Izin Usaha sedang melakukan pengadaan tanah. transmigrasi dan wilayah
Pertambangan (IUP) Batuan maupun IUP pengusahaan komoditas
Mineral Bukan Logam. Berdasarkan data milik Kementerian
ESDM, dari 152 kawasan transmigrasi vital dan strategis.
Namun apa jadinya jika kawasan yang sudah ditetapkan, 32 di antaranya
transmigrasi tumpang tindih dengan tumpang tindih dengan Blok Migas; 9
WIUP selain dari golongan Batuan di antaranya tumpang tindih dengan
dan Mineral Bukan Logam? Bahkan WKP; dan 46 di antaranya tumpang
tumpang tindih dengan Blok Minyak tindih dengan WIUP golongan Logam
dan Gas Bumi (Migas) serta Wilayah Kerja dan golongan Batubara. Hampir
Panas Bumi (WKP) yang merupakan seluruh izin atau wilayah pengusahaan
komoditas strategis dan vital? Tentu ini komoditas vital dan strategis tersebut
akan menjadi masalah karena regulasi ditetapkan sebelum penetapan kawasan
yang ada tidak mengizinkan tumpang transmigrasi. Hal ini tentu mengakibatkan
tindih antara kawasan transmigrasi dan permasalahan serius baik dalam
wilayah pengusahaan komoditas vital penyusunan dokumen perencanaan
dan strategis. Perusahaan atau Kontraktor berikutnya ataupun mengenai status
yang melakukan kegiatan pengusahaan legalitas kepemilikan lahan oleh
tersebut baik dalam fase eksplorasi, transmigran.
pengembangan, dan eksploitasi (operasi
produksi), memiliki hak dan kewajiban KAWASAN TRANSMIGRASI TUMPANG TINDIH BLOK MIGAS
untuk melakukan pengadaan tanah agar
kegiatan operasionalnya tidak terganggu 1. Simpang Rimau 9. Kumpeh 17. Cahaya Baru 25. Matajang
oleh kegiatan masyarakat.
2. Cot Girek 10. Geragai 18. Gula Habang 26. Bungku Utara
UU No. 2 Tahun 2012 serta PP
No. 19 Tahun 2021, mengatur bahwa 3. Padang Ulak T. 11. Parit Rambutan 19. Kerang 27. Banggai Selatan
tanah untuk kepentingan umum
dapat digunakan untuk pembangunan 4. Kikim 12. Muara Kuang 20. Maloy Kaliorang 28. Salakan
infrastruktur Migas dan Panas Bumi; serta
kawasan industri hulu dan hilir Migas 5. Petata 13. Belitang 21. Salim Batu 29. Sapalewa
yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh
Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, 6. Air Balui 14. Rawa Pitu 22. Seimenggaris 30. Kobisota
BUMN, atau BUMD. Pengadaan tanah
tersebut dilakukan melalui mekanisme 7. Bathin IX 15. Mesuji 23. Gilireng 31. Klamono - Segun
ganti rugi yang dapat berupa uang,
tanah pengganti, permukiman kembali 8. Telang 16. Lamuti - Dadahup 24. Pituriase 32. Momiwaren
(relokasi), kepemilikan saham, atau
bentuk lain yang disetujui oleh kedua KAWASAN TRANSMIGRASI TUMPANG TINDIH WILAYAH KERJA PANAS BUMI
belah pihak. Aturan senada mengenai
pengadaan tanah melalui mekanisme 1. Seulimeum 4. Padang Ulak T. 7. Larantuka
ganti rugi ini juga terdapat pada PP No.
96 Tahun 2021 serta PP No. 25 Tahun 2. Jantho 5. Komodo Sano N. 8. Kolono
2021 yang merupakan aturan mengenai
Minerba dan penyelenggaraan ESDM. 3. Lagita 6. Maukaro 9. Palolo

Aturan lainnya yaitu PP No. 35 KAWASAN TRANSMIGRASI TUMPANG TINDIH WILAYAH IZIN USAHA
Tahun 2004 tentang Migas, menyatakan PERTAMBANGAN STRATEGIS & VITAL
bahwa masyarakat pemegang hak atas
tanah atau pemakai tanah di atas tanah 1. Lagita 13. Seimenggaris 25. Bungku Utara 37. Kobalima Timur
negara wajib mengizinkan Kontraktor
yang telah memperlihatkan Kontrak 2. Bathin IX 14. Kerang 26. Bungku 38. Ponu
Kerja Sama (KKS) untuk melakukan
eksplorasi dan eksploitasi di atas tanah 3. Bathin III Ulu 15. Muara Komam 27. Mahalona 39. Tasifeto
yang bersangkutan, apabila telah
tercapai kesepakatan penyelesaian 4. Muara Takung 16. Gula Habang 28. Asinua 40. Pulau Mangoli
diatara keduanya. Hal ini semakin
jelas menunjukkan bahwa tidak ada 5. Simpang Rimau 17. Sebamban 29. Hialu 41. Pulau Bacan
celah bagi masyarakat untuk tidak
6. Air Balui 18. Tumbang Jatuh 30. Tinanggea 42. Sagea Waleh

7. Petata 19. Belantikan Raya 31. Mawasangka 43. Maba

8. Kikim 20. Mantebah 32. Lasalimu 44. Pulau Morotai

9. Belitang 21. Palolo 33. Selaparang 45. Mowiwaren

10. Matebah 22. Seko 34. Tongo 46. Senggi

11. Sekayam – Etikom 23. Padauloyo 35. Labangka

12. Maloy Kaliorang 24. Ulubongka 36. Sabu

VOLUME I | EDISI 3 | DESEMBER 2022 11

Kenampakan tumpang tindih Kawasan Transmigrasi Simpang Rimau dengan Blok Migas. Sumber data: KESDM & Google Earth.

Sebagai salah satu contohnya adalah Adanya tumpang tindih kawasan yang
Kawasan Transmigrasi Muara Komam, yang tidak membawa manfaat bagi pelaksanaan
jika ditinjau dari citra satelit Google Earth transmigrasi tentunya perlu dibenahi dengan
pada tanggal 22 September 2018 sudah suatu regulasi yang bersifat solutif ataupun
dalam kondisi berlubang besar akibat antisipatif di kemudian hari.
adanya penambangan Batubara oleh PT.
Kideco Jaya Agung dengan izin PKP2B Mineral dan Batubara yang umumnya Lapangan Migas baru di dalam Blok atau
dan PT. Lunto Bioenergi Prima dengan izin dilakukan dengan metode penambangan Wilayah Kerja Migas tersebut tentu akan
IUP Batubara; serta penambangan Emas terbuka, eksploitasi Migas umumnya membuat Perusahaan atau Kontraktor
oleh PT. Saka Putra Perkasa dengan izin hanya membutuhkan area yang cukup Migas semakin membutuhkan lahan yang
IUP Mineral. Dengan kondisi yang seperti kecil yaitu sekitar 25 x 25 m. Namun jika lebih luas.
ini kemudian disusun Rencana Kawasan penemuan Migas berhasil, dibutuhkan
Transmigrasi (RKT) oleh Pemerintah fasilitas produksi yang biasanya kurang Hal tersebut dikarenakan di dalam
Daerah dan diajukan untuk ditetapkan dari 100 hektare. Sekalipun dibangun pengembangan lanjut industri Migas
oleh Menteri Desa PDTT menjadi Kawasan Kilang, biasanya kebutuhannya hanya akan terdapat banyak titik-titik sumur
Transmigrasi, yang mana penetapannya berkisar 200 - 400 hektare. pemboran yang jumlahnya ratusan
adalah pada tahun 2019. Hingga saat bahkan ribuan, yang saling terkoneksi
ini kawasan tersebut belum menyusun Pengamatan melalui Google Earth seperti suatu jaringan. Jaringan tersebut
dokumen RRSKP maupun RTSP. di Kawasan Transmigrasi Simpang Rimau dimaksudkan untuk meningkatkan
- Muara Kelingi, saat ini hanya tampak jumlah / volume produksi Migas.
Contoh lainnya adalah pada aktivitas dari PT. Medco E&P Indonesia Dengan kondisi yang demikian, tentu
Kawasan Transmigrasi Simpang Rimau yang membuka lahan di 2 titik, yaitu di sulit merencanakan pembangunan
- Muara Kelingi. Kawasan transmigrasi bagian utara dan bagian selatan dari dan pengembangan wilayah di dalam
ini tumpang tindih dengan 2 Blok Blok South Sumatra. Meskipun demikian, suatu Blok Migas, terlebih UU No. 2
Migas yaitu Blok Migas South Sumatra seiring dengan penemuan-penemuan Tahun 2012 menyatakan bahwa dalam
yang dioperasikan oleh PT. Medco E&P
Indonesia serta Blok Migas Sumbagsel
Area-2 yang dioperasikan oleh PT.
Pertamina EP. Berbeda dengan eksploitasi

12 VOLUME I | EDISI 3 | DESEMBER 2022

Kenampakan tumpang tindih Kawasan Transmigrasi Muara Komam dengan WIUP Batubara dan Mineral. Sumber data: KESDM &
Google Earth.

hal pengadaan tanah dilakukan untuk hektar dan maksimum 73.000 hektare. Hal pemindahtanganan hak atas tanah
infrastruktur minyak, gas, dan panas ini ditujukan bagi kawasan yang belum transmigrasi. Maka mekanisme ganti
bumi, pengadaannya diselenggarakan memiliki RRSKP maupun RTSP. rugi yang dapat diambil adalah melalui
berdasarkan Rencana Strategis dan permukiman kembali atau relokasi.
Rencana Kerja Instansi yang memerlukan Kedua adalah regulasi mengenai Permukiman kembali ini tentu perlu
tanah, sehingga tidak perlu harus mekanisme perlindungan transmigran penyesuaian, oleh karena itu Perusahaan
berkesesuaian dengan RTRW dan yang bermukim di atas wilayah haruslah memperhatikan parameter-
Rencana Pembangunan Nasional/Daerah. pengusahaan komoditas strategis dan parameter dalam pemilihan kawasan
vital. Hal ini ditujukan bagi kawasan yang baru. Dan apabila transmigran
Pada Kawasan Transmigrasi Muara yang sudah terlanjur dibangun telah menempati lebih dari 15 tahun
Komam, area yang tidak tumpang tindih permukimannya, terlepas dari telah / maka regulasi yang ada haruslah dapat
dengan WIUP hanya tersisa sebanyak 59% belum disusunnya RRSKP maupun RTSP. memberikan aturan yang melindungi
atau sebesar 26.008 hektare. Sedangkan transmigran agar ganti rugi berupa
pada Kawasan Transmigrasi Simpang Ketiga adalah mengenai regulasi uang tersebut cukup dan dengan uang
Rimau - Muara Kelingi, luas area yang yang mengharuskan Pemerintah Daerah yang diberikan, transmigran dapat
tidak tumpang tindih dengan Blok atau Kemendesa PDTT untuk melakukan bermukim di tempat baru yang lebih
Migas hanya tersisa 38% atau 11.599 perencanaan detail berbasis risiko baik dari permukiman sebelumnya
hektar. Adanya tumpang tindih kawasan mengenai adanya kemungkinan lahan serta dapat juga kembali berusaha dan
yang tidak membawa manfaat bagi yang dicadangkan pada saat penyusunan mendapatkan pendapatan yang layak
pelaksanaan transmigrasi tentunya perlu RKT, suatu saat nanti diusulkan menjadi seperti sebelumnya. Meskipun demikian,
dibenahi dengan suatu regulasi yang wilayah pengusahaan komoditas strategis dilematisnya penyusunan regulasi
bersifat solutif ataupun antisipatif di dan vital. Hal ini karena kewenangan kerap membutuhkan waktu yang lama.
kemudian hari. pemberian izin pengusahaan komoditas Sehingga seiring dengan penyusunan
strategis dan vital dilakukan oleh regulasi tersebut maka kegiatan
Rekomendasi regulasi yang dapat Pemerintah Pusat. pencermatan kawasan, penguatan SDM
dibuat, yang pertama adalah regulasi internal dalam melakukan identifikasi
mengenai mengenai dapat dilakukannya Keempat adalah regulasi mengenai potensi risiko, serta evaluasi dan
delineasi kembali RKT, pada kawasan mekanisme ganti rugi apabila terjadi alih monitoring pemanfaatan lahan dapat
transmigrasi yang tumpang tindih fungsi kawasan transmigrasi menjadi mulai dilakukan.
dengan wilayah pengusahaan komoditas wilayah pengusahaan komoditas strategis
strategis dan vital, terutama jika secara dan vital. Apabila transmigran belum n Roy Charles Parsaulian,
luasannya masih sesuai dengan aturan PP menempati lebih dari 15 tahun maka
No. 3 Tahun 2014 yaitu minimum 19.000 menurut PP No. 3 Tahun 2014 transmigran Yusuf Anugerah Putrandaru
tidak diperkenankan melakukan

VOLUME I | EDISI 3 | DESEMBER 2022 13

DIREKTORAT UPDATE’S
DIREKTORAT PEMBANGUNAN KAWASAN
TRANSMIGRASI (PKT)

PEMBANGUNAN TRANSMIGRASI
DI PROVINSI SULAWESI BARAT

Penyelenggaraan transmigrasi di Provinsi Sulawesi Barat sudah berlangsung
cukup lama. Terdapat beberapa kawasan transmigrasi yang dibangun

di beberapa kabupaten di provinsi Sulawesi Barat. Pada tahun anggaran 2022,
terdapat enam lokasi transmigrasi di lima kawasan transmigrasi di lima kabupaten

di Provinsi Sulawesi Barat.

Lokasi-lokasi tersebut adalah lokasi Kabupaten Mamuju. Pada tanggal 14 Direktur Pembangunan Kawasan
Saluandeang dan lokasi Salulisu November 2022 sampai dengan tanggal Transmigrasi.
di kawasan transmigrasi Tobadak 18 November 2022 telah dilaksanakan
Kabupaten Mamuju Tengah, lokasi Rano rangkaian kegiatan koordinasi dan Kegiatan pertama adalah FGD
di kawasan Mambi/Mehalaan Kabupaten integrasi penyelenggaraan transmigrasi tentang program integrated shrimp
Mamasa, lokasi Tanjung Cina di kawasan serta monitoring dan evaluasi farming di Kabupaten Pasang Kayu
Sarudu Baras Kabupaten Pasang Kayu, pembangunan SP, SKP dan KPB di di Hotel Maleo, Kabupaten Mamuju
lokasi Ratte di kawasan Tubbi Taramanu Provinsi Sulawesi Barat, di antaranya pada tanggal 14 November 2022. FGD
Kabupaten Polewali Mandar dan di Kabupaten Mamuju, Mamasa dan ini membahas tentang usulan potensi
lokasi Sinyonyoi di kawasan Kalukku Polewali Mandar yang dihadiri oleh tambak udang yang akan dikelola oleh
Kementerian Kelautan dan Perikanan

14 VOLUME I | EDISI 3 | DESEMBER 2022

(KKP) di lokasi transmigrasi di Kabupaten Mamuju terkait proses kegiatan jalan beton). Terdapat titik jalan yang
Pasang Kayu. FGD tersebut dihadiri oleh pembangunan di lokasi Sinyonyoi longsor karena hujan, sehingga dinas dan
Pj. Gubernur Sulawesi Barat, Direktur Kabupaten Mamuju. Setelah dilakukan transmigran mengusulkan pembangunan
Pembangunan Kawasan Transmigrasi, review gambar kerja, foto dokumentasi, box culvert/plat deker, karena gorong-
perwakilan dari Kementerian Kelautan laporan progress dari konsultan pekerjaan gorong tidak bisa menampung air hujan.
dan Perikanan, perwakilan dari ATR Rumah Transmigran Jamban Keluarga Selain itu mereka juga mengusulkan
BPN, perwakilan dari Bappenas, Asdep (RTJK), jalan lingkungan, jembatan kegiatan pembangunan jalan lahan usaha
Kemenko PMK, Kepala Dinas Tenaga dan SAB non standar diketahui bahwa tani 1,5 km.
Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi pada denah RTJK , tidak terdapat
Barat dan Pasang Kayu serta ketua DPRD pintu belakang dan jendela sehingga Kegiatan terakhir adalah koordinasi
Pasang Kayu. disarankan agar tetap ada pintu dengan Plt. Kepala Dinas Tenaga Kerja
belakang. Selain itu dinding RTJK tidak dan Transmigrasi Kabupaten Polewali
Hasil pembahasan FGD di antaranya diperbolehkan menggunakan triplek, Mandar. Pada tahun 2022 terdapat
adalah perlunya pemetaan lagi di lokasi melainkan kalsiboard; dan , disarankan beberapa kegiatan pembangunan
untuk tindakan selanjutnya; perlunya agar dilakukan addendum kontrak kawasan transmigrasi di Polewali
koordinasi antara KKP dan Kementerian pekerjaan fisik dan supervisi agar segera Mandar, diantaranya adalah pembukaan
Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, diproses. lahan dengan tebas kumpul bersih,
dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) penyemprotan rumah, pengadaan
terkait pelaksanaan shrimp farming; Kegiatan ketiga adalah koordinasi gentong plastik, SAB Non Standar,
konsep transmigrasi diharapkan agar dengan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan pembangunan rumah KUPT, gudang
warga transmigran tidak sebagai pekerja Transmigrasi Kabupaten Mamasa dan unit, balai desa, jalan lingkungan
minimal sebagai plasma; dalam skema peninjauan lapang ke lokasi UPT Rano blok RTJK, fungsionalisasi SAB,
shrimp farming, KKKP hanya memiliki pada tanggal 17 November 2022. Perlu R.KUPT, gudang unit, balai desa dan
modal terbatas dan membutuhkan timbal diketahui bahwa kegiatan pembangunan perlengkapan fasum dengan realisasi
balik dari pihak ketiga; serta perlunya kawasan transmigrasi di lokasi UPT Rano fisik dan keuangan yang beragam. Di
sosialiasi mendalam untuk pemahaman pada tahun 2022 meliputi kegiatan SP. Pirian Tapiko juga terdapat kegiatan
masyarakat. pembangunan drainase dengan progres peningkatan jembatan non standar
realisasi fisik sebesar 90 % dan supervisi sebanyak 2 unit dengan bentang 8m
Kegiatan kedua pada tanggal 15 drainase sebesar 40 %. Dari monitoring dan 4 m. Untuk program kegiatan
November 2022 adalah rapat Koordinasi dan evaluasi, setelah peninjauan tahun anggaran 2023, Dinas Nakertrans
Teknis Pusat dan Daerah Tahun 2022 drainase dan berbincang dengan mengusulkan kegiatan pembangunan
dalam rangka Implementasi dan transmigran di rumah KUPT, mereka jalan sepanjang 9 km menuju lokasi
Monitoring Peraturan Presiden Nomor menyampaikan usulan untuk perbaikan Ratte.
50 Tahun 2018. Kegiatan ini bertujuan jalan sepanjang 150 cm (peningkatan
untuk berkoordinasi dengan Kabupaten n Kamilatun Jamilah dan Suratmi

VOLUME I | EDISI 3 | DESEMBER 2022 15

DIREKTORAT UPDATE’S
DIREKTORAT FASILITASI PENATAAN PERSEBARAN
PENDUDUK DI KAWASAN TRANSMIGRASI (FP3KT)

REVIU PERMENDESA PDTT NO. 11/ 2017 DAN NO. 10/2018

AGAR MEMBUMI DAN MEMUDAHKAN
TRANSMIGRAN

P enataan persebaran penduduk di Dalam hal penataan persebaran Seiring berjalannya waktu, terdapat
kawasan transmigrasi tidak luput penduduk di kawasan transmigrasi masukan untuk substansi yang perlu
dari transmigran sebagai subjek terdapat dua peraturan yang menjadi ditelaah kembali dan disesuaikan dengan
pengembangan kawasan transmigrasi. dasar pelaksanaannya, yaitu Peraturan kondisi saat ini.
Dalam pelaksanaannya, penataan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
persebaran penduduk memiliki peran Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Dalam upaya melakukan
dalam penyiapan calon transmigran, kerja Tahun 2017 tentang Penataan Persebaran peningkatan kualitas dalam menjamin
sama antardaerah, fasilitasi perpindahan Penduduk di Kawasan Transmigrasi keberlangsungan hidup transmigran di
dan penempatan hingga adaptasi dan Nomor 10 Tahun 2018 tentang lokasi transmigrasi, Direktorat Fasilitasi
lingkungan serta layanan pemberian catu Pelaksanaan Pemberian Bantuan Penataan Persebaran Penduduk di
pangan yang didasarkan pada peraturan Transmigrasi Oleh Pemerintah dan/atau Kawasan Transmigrasi (Dit. FP3KT) pada
yang berlaku. Pemerintah Daerah Pada Transmigran. tahun 2022 ini melakukan Reviu Peraturan
Menteri Desa, Pembangunan Daerah

16 VOLUME I | EDISI 3 | DESEMBER 2022

Tertinggal dan Transmigrasi (Permendesa Kegiatan reviu dilakukan sembari menelaah
PDTT) Nomor 11 Tahun 2017 tentang tingkat relevansi antara peraturan yang sudah
Penataan Persebaran Penduduk di dibuat dengan kondisi di lapangan.
Kawasan Transmigrasi dan Nomor
10 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan kebijakan penyiapan bahan revisi aspek yuridis yaitu apakah konsep-konsep
Pemberian Bantuan Transmigrasi Oleh Peraturan Menteri Desa, Pembangunan dalam perbaikan memiliki harmonisasi
Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi antara mandat dan realisasi serta apakah
Pada Transmigran. Dua peraturan ini Nomor 11 Tahun 2017 tentang Penataan ada sinkronisasi antar peraturan yang
merupakan dasar dalam pelaksanaan Persebaran Penduduk di Kawasan sejajar baik internal maupun eksternal;
kegiatan Fasilitasi Penataan Persebaran Transmigrasi yang dilaksanakan pada Juli teoritis yaitu dari perkembangan ilmu
Penduduk di Kawasan Transmigrasi. lalu menyampaikan bahwa penting untuk pengetahuan; teknis dan empirik yaitu
Kegiatan Reviu Permendesa PDTT Nomor melakukan revisi terhadap peraturan bukti implementasi di lapangan; serta
11 Tahun 2017 dan Nomor 10 Tahun menteri khususnya yang mengatur aspek sistematika dan bahasa. Dari segi
2018 ini dilakukan dalam rangkaian rapat penataan persebaran penduduk ini hukum, pendekatan yang dicermati
pembahasan yang berbeda. karena untuk menyelaraskan dengan dalam perbaikan peraturan menteri ini
perkembangan zaman dan menjawab adalah aspek filosofis; sosiologi; dan
Kegiatan reviu dilakukan sembari tantangan serta hambatan yang terjadi di yuridis. Pendekatan-pendekatan ini dapat
menelaah tingkat relevansi antara lapangan. Pengalaman-pengalaman yang membantu dalam proses perbaikan
peraturan yang sudah dibuat dengan dialami selama implementasi penataan sehingga dapat meningkatkan kualitas
kondisi di lapangan. Hal tersebut persebaran penduduk dapat menjadi produk hukum yang dihasilkan.
tentunya berkaca pada implementasi bekal dalam proses revisi ini. Oleh sebab
yang sudah berjalan, sekaligus itu, penting untuk menyusun Permen Pending matters yang menjadi
mempertimbangkan aspirasi dari secara lebih operasional dan “membumi” bahasan utama dalam reviu Permendesa
transmigran maupun pemangku sehingga lebih mudah untuk dipahami No. 11 Tahun 2017 di antaranya adalah
kebijakan daerah asal dan tujuan. Dalam dan diimplementasikan. terkait usia calon transmigran; penegasan
pelaksanaannya, kegiatan reviu kebijakan peran pemerintah pusat dan daerah;
ini dilakukan dengan memperhatikan Adapun hal-hal yang dicermati dalam penegasan definisi dari istilah-istilah yang
aspek yuridis, aspek harmonisasi (melihat proses reviu Permendesa PDTT Nomor 11 digunakan; dan pembatalan transmigran.
aturan atau regulasi lainnya yang sejajar), Tahun 2017 ini di antaranya adalah dari Batas usia calon transmigran ditentukan
aspek teknis dan empiris, serta aspek
sistematika dan bahasa.

Staf Khusus Menteri Desa, PDT, dan
Transmigrasi, Abdul Malik Haramain,
dalam sambutannya pada rapat reviu

VOLUME I | EDISI 3 | DESEMBER 2022 17

berdasarkan pertimbangan dari berbagai bahwa terdapat rangkaian lokasi dan evaluasi terhadap kesesuaian bantuan
sumber referensi lintas sektoral terkait kawasan yang kurang produktif salah perbekalan yang telah diberikan dengan
persepsi usia produktif. Selain itu, tidak satunya akibat kualitas alat produksi keaadan di lapangan saat ini, terdapat
ada lagi perbedaan batas usia calon yang kurang memadai. Untuk itu usulan item yang ditambahkan pada
transmigran baik dari sipil maupun TNI/ dibutuhkan peningkatan kualitas dan jenis komponen berupa kasur busa+
POLRI. Konsistensi penggunaan diksi kuantitas dalam penyelenggaran bantuan bantal guling dan lemari plastik 4 susun
dan istilah yang digunakan. Perbaikan kepada transmigran. Reviu Permendesa pada alat tidur; tas koper pada sandang;
terkait bahasa dan ejaan dilakukan secara PDTT Nomor 10 Tahun 2018 menelaah kompor gas, tabung gas melon dan
bersamaan dengan perbaikan substansi. mengenai tambahan dan/atau perubahan regulator, pisau dapur serta sapu ijuk
Penegasan mengenai syarat, hak, dan komponen pada paket bantuan peralatan pada alat dapur; chainsaw pada alat
kewajiban calon transmigran. perbekalan transmigran, paket catu pertanian; dan penambahan komponen
pangan non beras, dan paket sarana yaitu alat nelayan dengan item berupa
Sementara itu, pada Rapat Reviu produksi pertanian. jala. Usulan perubahan maupun
Permendesa PDTT Nomor 10 Tahun penambahan komponen yang dilakukan,
2018 yang dilaksanakan di Bogor Paket Bantuan harapannya dapat mengakomodir
Agustus lalu, Sigit Mustofa Nuruddin aspirasi kebutuhan transmigran
selaku Plh. Direktur FP3KT dalam Bantuan perbekalan merupakan sekaligus meningkatkan kualitas
sambutannya menyampaikan bahwa bantuan yang diberikan kepada pelayanan program transmigrasi.
reviu ini dilakukan karena aspirasi dari transmigran untuk memenuhi
pemangku kepentingan daerah asal kebutuhan dasar dalam melaksanakan Tak hanya perbekalan, transmigran
dalam melihat kondisi perbekalan aktivitas sehari-hari di Permukiman juga berhak mendapatkan catu
terbaru dengan melihat konteks dan Transmigrasi serta peralatan untuk pangan. Pemberian bantuan catu
kondisi terbaru terkait perbekalan. memulai mengembangkan usaha pangan merupakan salah satu bentuk
Oleh karenanya dibutuhkan perbaikan atau budi daya. Bantuan perbekalan pemenuhan hak transmigran untuk
agar dapat menunjang kehidupan yang diberikan meliputi alat tidur, alat memenuhi kebutuhan pokok pangan
transmigran di lokasi penempatan. Selain penerangan, sandang, alat dapur, alat minimal berupa beras dan non beras
itu pada kesempatan yang sama pula pertanian dan alat pertukangan yang pada tahap konsolidasi dan adaptasi
Plt. Direktur Jenderal Pembangunan dan masing-masing terdiri atas beberapa lingkungan yang baru. Bantuan catu
Pengembangan Kawasan Transmigrasi item dengan volume dan spesifikasi pangan diberikan selama 12 bulan untuk
(Plt. Dirjen PPKT) menyampaikan yang telah ditentukan. Meninjau hasil Transmigrasi Umum Lahan Kering (TULK)

18 VOLUME I | EDISI 3 | DESEMBER 2022

dan selama 18 bulan untuk Transmigrasi memperhatikan spesifikasi dan volume Nomor 41 tentang Pedoman Gizi
Umum Lahan Basah (TULB). Sebelum bahan makanan yang dapat memenuhi Seimbang. Selain itu, dalam rangka
proses reviu, aspirasi masyarakat dan Angka Kecukupan Gizi (AKG) rumah mencegah lokasi transmigrasi menjadi
pemerintah daerah utamanya mengenai tangga. Adapun paket catu pangan yang kawasan stunting baru, Narasumber
komponen catu pangan non beras telah selama ini tercantum dalam Lampiran juga menekankan untuk perlu
diakomodir melalui Forum Komunikasi Permendesa Nomor 10 Tahun 2018 memperhatikan pemenuhan gizi bagi
Transmigrasi (Forkasi) Regional. Selain terdiri atas : beras Bulog kualitas medium anak-anak dan ibu hamil.
memperhatikan aspirasi daerah, guna (II), mie/bihun, jagung, ikan asin, ikan
mewujudkan penyaluran bantuan catu dalam kaleng, kacang tanah, kacang Menindaklanjuti hal tersebut,
pangan yang tepat mutu, tepat jumlah kedelai, minyak goreng, minyak tanah, telah ditambahkan pula dalam usulan
dan tepat sasaran, maka proses reviu gula pasir, susu kental manis, kecap, matriks lampiran terkait penambahan
komponen catu pangan juga ditinjau garam beryodium, dan sabun cuci yang komponen Paket Non Beras dalam rangka
dengan mempertimbangkan aspek dibagikan untuk tiap KK/bulan dengan Peningkatan Gizi Pencegahan Stunting
kecukupan gizi, kemudahan distribusi, spesifikasi dan kuantitas yang telah yang pengadaannya dilaksanakan
dan ketersediaan bahan di daerah ditetapkan. secara opsional melalui optimalisasi
setempat. anggaran tahun berjalan dengan
Berdasarkan hasil monitoring mempertimbangkan ketersediaan
Dr. P.A. Kodrat Pramudho, S.KM., dan evaluasi kegiatan penyaluran anggaran. Adapun usulan perubahan
M.Kes., yang juga merupakan anggota bantuan catu pangan yang selama ini komponen catu pangan non beras
Departemen Bidang Informasi dan telah dilakukan, terdapat beberapa reguler meliputi pergantian komponen
Komunikasi DPP Persatuan Ahli Gizi komponen catu pangan non beras yang jagung menjadi kacang hijau dengan
Indonesia (Persagi) juga turut diundang diusulkan untuk disubtitusi dengan pertimbangan ketersediaan dan
sebagai narasumber untuk memberikan mempertimbangkan ketersediaan kemudahan pengolahan, konversi
validasi bahwa komponen paket catu bahan, masa simpan, kemudahan komponen minyak tanah menjadi minyak
pangan yang tercantum dalam kebijakan pengolahan serta preferensi transmigran. tanah dan/atau refill gas LPG sesuai
telah memenuhi standar gizi rumah Usulan perubahan komponen catu kebutuhan dan ketersediaan daerah
tangga. Narasumber menuturkan pangan non beras disesuaikan jenis, setempat, serta penambahan item berupa
bahwa bantuan catu pangan harus spesifikasi, dan volumenya berdasarkan pasta gigi dan sabun mandi.
melihat ketersediaan pangan dan daftar bahan penukar yang tercantum
keadaan masyarakat setempat dengan dalam Peraturan Menteri Kesehatan n Nita Yunita Ferdiani; Anggun Dwi Puspitoasih;

Panca Okta Hutabrina

VOLUME I | EDISI 3 | DESEMBER 2022 19

DIREKTORAT UPDATE’S
DIREKTORAT PENGEMBANGAN SATUAN PERMUKIMAN DAN
PUSAT SATUAN KAWASAN PENGEMBANGAN (PSP DAN PSKP)

COLLABORATIVE GOVERNANCE
PERCEPATAN REFORMA AGRARIA TANAH

TRANSMIGRASI

Diskusi Publik Rancangan Perpres Percepatan Reforma Agraria. Sumber : ekon.go.id

K ebijakan Reforma Agraria untuk mengurangi ketimpangan Beban sertipikasi tanah transmigrasi
merupakan salah satu intervensi penguasaan dan pemilikan tanah, riil saat ini berdasarkan hasil rapat
yang dilakukan pemerintah menciptakan sumber kemakmuran dan koordinasi percepatan penyelesaian
SHM transmigrasi di 23 provinsi tahun
dalam penataan kembali struktur kesejahteraan masyarakat, mengurangi 2022 sebanyak 359.786 bidang atau
setara 241.056,62 ha dengan realisasi
penguasaan, pemilikan, penggunaan, kemiskinan dan menciptakan lapangan penerbitan SHM transmigrasi mencapai
203.155 bidang atau seluas 136.113,85 ha.
dan pemanfaatan tanah yang lebih kerja, meningkatkan ketahanan dan Sehingga sisa beban SHM transmigrasi
saat ini sebanyak 156.631 bidang atau
berkeadilan melalui penataan aset dan kedaulatan pangan, dan menangani setara dengan 104.942,77 ha.

disertai dengan penataan akses untuk sengketa dan konflik agraria. Terdapat beberapa kendala dan
hambatan yang menyebabkan sisa beban
mensejahterakan masyarakat. Regulasi Babak baru reforma agraria lahir shm transmigrasi belum dapat diterbitkan
sertipikatnya antara lain:
program tersebut ditetapkan melalui dari munculnya Program Nawacita (9
Pertama, Terdapat permasalahan
Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun agenda prioritas) Presiden Jokowi yaitu tanah transmigrasi yang belum
terselesaikan antara lain lahan di okupasi
2018 Tentang Reforma Agraria. Kebijakan pada agenda 5 adalah meningkatkan oleh masyarakat, lahan tumpang tindih
dengan Kawasan hutan, lahan tumpang
tersebut dilaksanakan melalui tahapan kualitas hidup manusia Indonesia. tindih dengan perusahaaan, lahan yang
belum tersedia, dan kasus lainnya.
penataan aset dan penataan akses. Peningkatan kesejahteraan masyarakat

Penataan aset terdiri dari redistribusi dengan program Indonesia kerja dan

tanah dan legalisasi aset sedangkan Indonesia sejahtera dengan mendorong

penataan akses dilaksanakan berbasis reforma agraria dan program kepemilikan

klaster dalam rangka meningkatkan skala tanah seluas 9 juta hectare (ha). Dalam

ekonomi, nilai tambah serta mendorong skemanya Target Tanah Objek Reforma

inovasi kewirausahaan subyek reforma Agraria (TORA) mencapai 9 juta ha yang

agraria. terdiri dari legalisasi aset 4,5 juta ha dan

Kebijakan Reforma Agraria bertujuan redistribusi aset 4,5 juta ha.

20 VOLUME I | EDISI 3 | DESEMBER 2022

Kedua, Kondisi subyek dan obyek Collaborative Governances akan memaksimalkan
di lapangan yang sudah tidak sesuai lagi potensi keterlibatan berbagai pihak dalam
karena banyak warga transmigran yang percepatan pelaksanaan reforma agraria.
meninggalkan lokasi dan memindah
tangankan tanah yang diberikan kepada tugas demi tercapainya tujuan bersama. reforma agraria tanah transmigrasi di
pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Adanya sebuah kebutuhan dalam setiap kabupaten. Salah satunya dalam
pasal 31 PP 3 Tahun 2014. mencapai tujuan yang melatarbelakangi penetapan pembatalan dan penggantian
sebuah organisasi untuk membangun transmigran karena tidak mengelola aset
Ketiga, Kurangnya dukungan data kerjasama dengan organisasi atau produksi,meninggalkan SP selama 60
spatial sebagai dasar kantor pertanahan individu lainnya. hari berturut-turut, melalaikan kewajiban
dalam proses pengukuran dilapangan sebagai transmigran, menelantarkan
dan penerbitan sertipikat hak milik. Balogh mendefinisikan collaborative tempat tinggal dan fasilitas yang
governance sebagai sebuah proses diberikan, dan memindah-tangankan
Dalam percepatan pelaksanaan dan struktur dalam manajemen dan tanah yang diberikan kepada pihak lain
reforma agraria tanah transmigrasi perumusan keputusan kebijakan publik sebagaimana dimaksud dalam pasal 31
diperlukan koordinasi, integrasi dan yang melibatkan aktor-aktor yang secara PP 3 Tahun 2014 tentang pelaksanaan
kolaborasi yang melibatkan berbagai konstruktif berasal dari berbagai level, UU 29 Tahun 2009 tentang Perubahan
stakeholder terkait. Mengacu pada baik dalam tataran pemerintahan dan atas UU 15 Tahun 1997 tentang
Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun atau instansi publik, institusi swasta dan Ketransmigrasian. Selain itu kepala
2018 Tentang Koordinasi dan Integrasi masyarakat sipil dalam rangka mencapai daerah juga harus mampu menjadi
Penyelenggaraan Transmigrasi bahwa tujuan publik yang tidak dapat dicapai pengambil kebijakan dalam ranah
dalam penyelengaraan transmigrasi apabila dilaksanakan oleh satu pihak saja. penyelesaian konflik agraria di daerah
diperlukan koordinasi dan integrasi sesuai dengan peraturan perundang-
penyelenggaraan transmigrasi yang pelaksanaan percepatan undangan yang berlaku.
dilaksanakan oleh kementerian/lembaga,
pemerintah provinsi, pemerintah Saat ini sedang disusun Rancangan Pelaksanaan reforma agraria bukan
kabupaten/kota, dan masyarakat untuk Peraturan Presiden Tentang Percepatan sekadar pelaksanaan penataan aset
membaurkan dan/atau menggabungkan Pelaksanaan Reforma Agraria dan dalam namun juga penyediaan akses sebagai
program kegiatan guna mencapai usulan rancangan peraturan presiden bentuk peningkatan kesejahteraan
keselarasan, keserasian, dan keterpaduan tersebut akan membahas secara detail masyarakat melalui pemberdayaan
dalam mendukung penyelenggaran perpasal terkait dengan proses sertipikasi masyarakat karenanya diperlukan
transmigrasi. tanah transmigrasi yang telah diserahkan kolaborasi dengan kementerian
kepada pemerintah daerah, status tanah terkait lainya dalam penyediaan
Banyaknya elemen pemerintah yang transmigrasi yang dipindahtangankan, akses transmigran pada kegiatan
terlibat dalam pelaksanaan reforma agraria serta penyelesaian konflik agraria. pemberdayaan masyarakat.
tanah transmigrasi menyebabkan kendala
tersendiri dari aspek institusional. Dengan Rancangan Peraturan Presiden Konsep Collaborative Governances
adanya kolaborasi diharapkan percepatan tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma sebagai basis percepatan pelaksanaan
pelaksanaan reforma agraria lebih terarah Agraria merupakan wujud kolaborasi reforma agraria tanah transmigrasi dinilai
karena ada pembagian tugas, wewenang, antar kementerian dalam mewujudkan akan mampu memaksimalkan potensi
tanggung jawab dan sebagainya. percepatan pelaksanaan reforma agraria keterlibatan berbagai pihak dalam
Meskipun dalam praktinya disinyalir bahwa dengan melibatkan setidaknya 15 percepatan pelaksanaan reforma agraria.
kolaborasi yang muncul antar stakeholder kementerian/Lembaga serta melakukan Potensi untuk percepatan pelaksanaan
masih diwarnai banyak masalah seperti diskusi publik dengan melibatkan reforma agraria dengan mengkolaborasi
sikap dan persepsi para stakeholder elemen lainya antara lain dari organisasi sumber daya yang dimiliki dapat
yang tidak sama serta masih adanya dan Lembaga swadaya masyarakat, dimulai dengan melakukan kolaborasi
mindset egosektoral, hal ini tentu menjadi perguruan tinggi, dan akademisi/pakar pada penyelesaian konflik pertanahan
kendala tersendiri bagi pemahaman dan sehingga diharapkan dapat tersusunnya transmigrasi dari tingkat pemerintah
pelaksanaan peran dari stakeholder untuk rancangan peraturan presiden yang pusat, pemerintah provinsi, pemerintah
percepatan pelaksanaan reforma agraria sudah memenuhi berbagai unsur yang daerah kabupaten/kota, dan pemerintah
tanah transmigrasi. diharapkan. Melalui kolaborsi peraturan desa melalui sebuah konsensus dengan
presiden tentang percepatan pelaksanaan melibatkan berbagai stakeholder yang
Konsep Collaborative Governance reforma agraria dapat menjadi terobosan terkait dalam penyelesaian konflik
baru dalam percepatan pelaksanaan pertanahan transmigrasi sehingga
Kolaborasi secara epistimologi reforma agraria tanah transmigrasi. percepatan pelaksanaan reforma agraria
berasal dari kata co-labour yang artinya dapat tercapai. n Kristina Andriani
bekerja bersama. Menurut Scharge Peran Kepala Daerah akan sangat
bahwa kolaborasi merupakan upaya mempengaruhi percepatan pelaksanaan
penyatuan berbagai pihak untuk
mencapai tujuan yang sama. Kolaborasi
membutuhkan berbagai macam aktor
baik individu maupun organisasi yang
saling bahu membahu mengerjakan

VOLUME I | EDISI 3 | DESEMBER 2022 21

DIREKTORAT UPDATE’S
DIREKTORAT PENGEMBANGAN KAWASAN
TRANSMIGRASI (PKTRANS)

KEMITRAAN DALAM MENDUKUNG KAWASAN
TRANSMIGRASI TERANG BENDERANG

S alah satu indikator terhadap program dalam memenuhi target 100% Perubahan Kedua atas Keputusan
hasil evaluasi adalah terkait Rasio Elektrifikasi pada tahun 2022. Direktur Jenderal Pembangunan dan
peningkatan infrastruktur Salah satu lokasi penyumbang belum Pengembangan Kawasan Transmigrasi
kelistrikan (penerangan) yang sekarang tercapainya rasio elektrifikasi adalah Nomor 248 Tahun 2021 tentang Program
ini menjadi kebutuhan pokok. Dari hasil berada di daerah terdepan, tertinggal, Pembangunan Permukiman Transmigrasi
identifikasi yang dilakukan, ternyata dan terluar (3T). Sebagian besar Kawasan dan Penempatan Transmigran Tahun
masih terdapat desa-desa yang telah transmigrasi berada di lokasi 3T ini, baik 2022, rencana penempatan calon
dialihkan pembinaannya kepada yang masih menjadi Satuan Permukiman transmigran pada tahun 2022 adalah
pemerintah daerah (pemda) masih Bina (SP Bina), maupun yang telah sebanyak 570 KK.
belum mendapatkan sarana penerangan dialihkan pembinaannya kepada
yang disebabkan oleh beberapa faktor. pemerintah daerah (eks transmigrasi). Dalam hal pemenuhan kebutuhan
Terobosan dilakukan oleh Kemendesa listrik pada SP Bina tersebut, sesuai
melalui Nota Kesepahaman antara Sesuai dengan amanat yang tertuang dengan Surat Direktur Jenderal Nomor:
Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi dalam Permendesa 16 Tahun 2020, salah 206/PKT.02.03/III/2022 tanggal 22 Maret
dengan PT. PLN serta Nota Kesepahaan satu tugas Direktorat Pengembangan 2022 tentang Spesifikasi Alat Penerangan
antara Kementerian Energi dan Sumber Kawasan Transmigrasi adalah melakukan Listrik tenaga Surya Portable Tahun
Daya Mineral dengan Kementerian evaluasi perkembangan Kawasan 2022 maka setiap Kepala Keluarga
Desa, PDT, dan Transmigrasi, serta transmigrasi baik yang menjadi Priortas mendapatkan solarcell portable (SHS)
ditindaklanjuti dengan Perjanjian Nasional (PN) dan Prioritas Kementerian dengan kapasitas 30 WattPeak
Kerja Bersama (PKB) antara Ditjen (PK) yang berjumlah 152 Kawasan. Dari (WP). Solarcell ini dimaksudkan untuk
Pembangunan dan Pengembangan hasil evaluasi tersebut masih terdapat memenuhi kebutuhan listrik sementara
Kawasan Transmigrasi dengan PT. PLN indikator yang belum terpenuhi, salah para transmigran dalam mendukung
Persero. Dengan nota dan perjanjian satunya adalah pengguna listrik di kegiatan sehari- hari sebelum penerangan
tertulis tersebut diharapkan akan Kawasan Transmigrasi belum mencapai dari PLN masuk ke lokasi tersebut.
mengakselerasi masuknya listrik di desa- 75%. Dalam hal indikator tesebut,
desa yang menjadi deliniasi Kawasan disarankan pemerintah Kerjasama dengan Beberapa SP bina penempatan
transmigrasi. PLN meningkatkan pengguna listrik. tahun sebelumnya juga masih ada yang
belum mendapatkan penerangan dari
Saat ini listrik menjadi kebutuhan Kebutuhan Listrik PLN. Hal ini disebabkan karena lokasi
pokok setiap manusia, termasuk bagi SP bina tersebut mengalami kesulitan
transmigran yang mengikuti program Sesuai dengan Keputusan aksesibilitas sehingga jaringan PLN belum
transmigrasi. Listrik digunakan dalam Direktur Jenderal Pembangunan dan dapat masuk. Selain SP bina, terdapat
menunjang seluruh aktivitas manusia, Pengembangan Kawasan Transmigrasi eks permukiman transmigrasi yang telah
mulai dari pemenuhan kebutuhan Nomor 47 Tahun 2022 tentang dialihkan pembinaannya kepada pemda
sehari- hari, pendidikan, sosial budaya
dan kegiatan ekonomi. Sehingga sudah
kewajiban pemerintah dalam pemenuhan
memenuhi kebutuhan listrik masyarakat.

Sesuai dengan Siaran Pers
Kementerian Energi dan Sumber Daya
Mineral Nomor: 307.Pers/04/SJI/2022
Tanggal 11 Agustus 2022, bahwa rasio
elektrifikasi atau perbandingan rumah
tangga berlistrik dengan total rumah
tangga di Indonesia hingga semester
I 2022 telah mencapai angka 99,56%,
sedangkan rasio desa berlistrik di
Indonesia telah mencapai 99,73% sampai
dengan triwulan II 2022. Pemerintah
disebut terus mendorong berbagai

22 VOLUME I | EDISI 3 | DESEMBER 2022

juga belum mendapatkan penerangan Dengan ruang lingkup ini, maka akan lebih jaringan (±50 m), terdaftar dalam Data
dari PLN. Eks permukiman transmigrasi mempermudah Ditjen PPKTrans dalam Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)
tersebut, masih menginduk kepada melakukan koordinasi dan percepatan yang ditetapkan oleh kementerian yang
desa definitif yang telah ada. Beberapa pertukarana data dan informasi dengan menyelenggarakan urusan pemerintahan
kondisi yang dihadapi adalah, terdapat PLN dalam memberikan penerangan di di bidang sosial, berdomisili di daerah
eks permukiman transmigrasi yang belum Kawasan Transmigrasi. terluar, terdepan, dan tertinggal, dan/
mendapatkan penerangan sedangkan atau berdasarkan validasi kepala desa/
di desa induk telah mendapatkan Selain dengan PLN, Kemendesa juga lurah atau pejabat yang setingkat layak
penerangan dari PLN. Hal ini disebabkan bermitra dengan Kementerian Energi menerima BPBL.
adanya aksesibilitas yang kurang baik dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Nota
sehingga PLN sulit menjangkau eks Kesepahaman tersebut telah disepakati Ruang Lingkup dari Nota yang telah
permukiman tersebut. pada tanggal 1 Maret 2021 tentang disepakati baik antara Kemendesa dengan
Koordinasi dalam Pelaksanaan Tugas Kementerian ESDM, maupun Kemendesa
Selain itu terdapat masyarakat dan Fungsi dengan ruang lingkup di dengan PT.PLN serta telah ditindaklanjuti
transmigran yang belum mendapatkan antaranya adalah penguatan perencanaan, dengan Perjanjian Kerja Bersama antara
penerangan karena mengalami kendala pelaksanaan, pengembangan, monitoring Ditjen PPKTrans dengan PT.PLN merupakan
dialam biaya pemasangan awal. Biaya dan evaluasi infrastruktur energi di desa, modal yang kuat untuk akselerasi
yang harus dikeluarkan pada saat daerah tertinggal dan transmigrasi, dan penerangan di Kawasan Transmigrasi.
awal penyambungan adalah sekitar peningkatan proses hibah dan perawatan Dengan adanya dasar tersebut, maka
Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), infrastruktur bidang energi dan sumber Ditjen PPKTrans melalui Direktorat
sedangkan mayoritas masyarakat daya mineral di desa, daerah tertinggal Pengembangan Kawasan Transmigrasi
transmigran adalah masuk di dalam dan transmigrasi. telah beberapa kali mengadakan rapat
kategori tidak mampu. yang mengundang PT.PLN dengan seluruh
Dengan adanya nota ini, maka jajarannya mulai Unit Induk Wilayah,
Pola Kemitraan Kemendesa akan lebih mudah Unit Induk Distribusi, Unit Pelaksana
berkoordinasi dalam perencanaan, Proyek Ketenagalistrikan, hingga Unit
Berdasarkan kondisi penerangan di pelaksanaan, dan pengembangan Pelaksana Pelayan Pelanggan, Unit Layanan
desa terutama yang berada di 3T serta penerangan di Kawasan transmigrasi. Pelanggan yang daerahnya terdapat lokasi
Kawasan transmigrasi baik di SP Bina Selain itu adanya kegiatan pemberian transmigrasi. Hal ini dimaksudkan agar
maupun di eks Kawasan transmigrasi PLTS komunal di Kawasan transmigrasi ada sinkronisasi data antara Dinas yang
pada khusunya, maka Kemendesa di tahun sebelumnya akan didorong membidangi ketransmigrasian dengan PLN
melakukan terobosan dengan proses hibah dan pemeliharaannya setempat agar diketahui permsalahannya
menggandeng PLN sebagai mitra yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. dan solusi yang harus dilakukan.
mempunyai amanat dalam melistriki
hingga seluruh pelosok negeri. Dalam rangka memberikan bantuan Selain mengundang PLN dan Dinas
pasang baru listrik untuk rumah yang membidangi ketransmigrasian,
Setelah melalui beberapa proses, tangga yang tidak mampu, maka telah dalam rapat tersebut juga mengundang
pada tanggal 25 Oktober 2021 telah ditetapkan Peraturan Menteri Energi dan Kementerian ESDM dalam hal ini Ditjen
ditandatangani Nota Kesepahaman Sumber Daya Mineral Nomor 3 Tahun Ketenagalistrikan sebagai kementerian
antara Kementerian Desa, PDT, dan 2022 tentang Bantuan Pasang Baru yang mempunyai wadah untuk
Transmigrasi dengan PT.PLN Persero Listrik bagi Rumah Tangga Tidak Mampu kebijakan elektrifikasi. Dalam rapat
tentang Pemanfaatan Tenaga Listrik (BPBL). Pada peraturan tersebut terdapat tersebut, ESDM sangat mendukung
untuk Peningkatan Produktivitas Desa, beberapa persyaratan penerima BPBL, disegerakannya penerangan di Kawasan
Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. yaitu: belum tercatat sebagai pelanggan Transmigrasi untuk mendukung
Nota Kesepahaman tersebut dipertegas PT. PLN, berdomisili di daerah yang telah komitmen elektrifikasi yang telah
dengan adanya Perjanjian Kerja Bersama tersedia jaringan tenaga listrik tegangan ditetapkan oleh pemerintah. Pihak
antara Ditjen PPKTrans dengan PT. PLN rendah PT. PLN tanpa dilakukan perluasan ESDM juga menawarkan kebijakan BPBL
tentang Pemanfaatan Tenaga Listrik untuk asalkan memenuhi persyaratan yang
Peningkatan Produktivitas mendukung telah ditetapkan dalam permen tersebut
Pembangunan dan Pengembangan di atas. Pada tahun 2023 ditargetkan
Kawasan Transmigrasi yang telah akan ada 83.000 KK yang mendapatkan
ditandatangani. program BPBL.

Dalam perjanjian tersebut memuat Sebagai tindak lanjut dari rapat
beberapa ruang lingkup di antaranya tersebut, bahwa diharapkan kepada Dinas
sebagai berikut: pertukaran data dan yang membidangi ketransmigrasian
informasi, penyediaan tenaga listrik untuk untuk segera mendata warga transmigrasi
mendukung peningkatan produktivitas yang belum mendapatkan listrik
masyarakat transmigrasi, koordinasi atas karena tidak mampu membayar biaya
pelaksanaan pembangunan jaringan pemasangan awal sesuai peraturan yang
tenaga listrik untukk peningkatan telah ditetapkan.
produktivitas mendukung pengembangan
masyarakat di Kawasan transmigrasi. n Emilla Melati

VOLUME I | EDISI 3 | DESEMBER 2022 23

NEWS

KEMENDES PASTIKAN TRANSMIGRAN TAK
KEKURANGAN AKSES DAN FASILITAS KESEHATAN

K ementerian Desa, Pembangunan
Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
melalui Direktorat Jendrat
Pengembangan Kawasan Transmigrasi
(Ditjen PKTrans) memastikan para
transmigran tidak akan kekurangan
terkait akses dan fasilitas kesehatan.
Hal ini terbukti dengan beberapa hal
yang disiapkan Kemendes diantaranya
puskesmas pembantu di setiap satuan
pemukiman, obat-obatan, dan tenaga
kesehatan terpercaya.

“Di setiap Satuan Pemukiman (SP)
kami bentuk Puskesmas Pembantu (Pustu),
warga yang sakit ringan ditanganinya di
pustu. Disana kami sudah support dengan
obat-obatan dan peralatan penunjang
Kesehatan,” ujar Rosyid Althaf, Direktur
PSPPSKP, Rabu (16/11/2022).

Terkait fasilitas kesehatan, transmigran
mendapat pelayanan prioritas. Tidak hanya
itu, Kemendes PDDT juga memfasilitasi
pasien dengan kasus tertentu untuk dirujuk
ke Jakarta.

“Selama ini pasien yang merupakan
warga trans mendapat prioritas
penanganan di faskes yang disediakan.
Untuk warga transmigrasi yang sakit
berat dan fasilitas Kesehatan yang ada di
SP kurang memadai, kami juga fasilitasi
rujukan. Bisa ke rumah sakit di Kabupaten
lain, bahkan ke Jakarta, kami biayai itu,”
tambah Rosyid.

Sejalan dengan itu, Kepala Bidang
Badan Pembinaan Pengambangan Kawasan
dan Masyarakat Transmigrasi Kendari, Joni
Hermansyah menilai bahwa kesehatan
merupakan sektor yang dikoordinasi
dengan cepat. Warga yang sedang sakit
dan memerlukan pengobatan darurat bisa
langsung direspons dan dibantu dalam hal
pembiayaan.

“Kalau soal Kesehatan, itu
koordinasinya cepat khususnya untuk klaim
biaya rujukan, itu sangat cepat,” tegasnya.

Saat ini selain pelayanan akses
Kesehatan, Kemendes, PDTT juga fokus
dalam mengurangi angka stunting bagi anak
di daerah transmigrasi. Berbagai program
sedang diupayakan untuk menekan angka
stunting sesuai dengan target pemerintah
2024. n Lailatul Fajriyah

24 VOLUME I | EDISI 3 | DESEMBER 2022

ADOPSI CARA KORPORASI
BERMITRA DENGAN PETANI

S etelah kerja sama Kementerian diwadahi oleh Koperasi Produsen Tani kaleng diekspor ke puluhan negara.
Desa, Pembangunan Daerah Hijau Makmur yang bekerja sama dengan Mereka mengklaim jika 1 dari 6 nanas
Tertinggal dan Transmigrasi dengan PT. GGP. kaleng yang ada di dunia berasal dari
PT. Great Giant Pineapple (GGP) dalam perusahaannya.
pengembangan pisang cavendish di Satu kelompok tani terdiri dari 40-100
desa dan kawasan transmigrasi, Juni lalu, petani merupakan anggota koperasi mitra Bagi Kemendesa PDTT, kerja sama
Menteri Desa PDTT, Abdul Halim Iskandar, CSV PT. GGP. Hasil panen petani dikirim ke ini juga menguntungkan, terutama bagi
pada November kemarin, kembali 12 packing house yang tergabung dalam program transmigrasi. Perusahaan dapat
berkunjung ke Kabupaten Bondowoso. koperasi. lalu perusahaan melakukan menjadi jembatan antara hasil pertanian
Menteri yang kerap disapa Gus Menteri penjualan dan distribusi pasar. Petani yang dihasilkan transmigran dengan
itu dating untuk menghadiri panen diuntungkan oleh beberapa kondisi pasar. Tidak menutup kemungkinan
perdana pisang cavendish. yang biasanya menjadi masalah dalam adanya potensi ekspor pada komoditas
pertanian, seperti mendapat harga yang unggulan di kawasan transmigrasi.
Pisang cavendish, yang merupakan stabil, adanya pendampingan dalam Beberapa komoditas unggulan
komoditas ekspor, akan diujicobakan penggunaan pupuk dan pestisida, diantaranya Pala di Kawasan Mahalona,
pada demplot di Kawasan Transmigrasi serta bimbingan teknologi budidaya Kopi di Kawasan Samarkilang dan
Mesuji, Kabupaten Mesuji, Provinsi dan penanganan pasca panen dari Belantikan Raya, Sawit di banyak kawasan
Lampung. PT. GGP dinilai berhasil perusahaan. transmigrasi, hingga Daun Gelinggang di
mengembangkan kemitraan dengan Kawasan Lamunti Dadahup, komoditas
para petani melalui pola CSV (Creating PT. GGP menjadi pihak yang tepat yang sedang ramai dibutuhkan untuk
Shared Value). Pola ini diharapkan dalam kerja sama dengan Kemendesa ekspor. Model kemitraan dengan pola
berhasil diaplikasikan utamanya kepada PDTT. Perusahaan ini sudah mapan CSV ini sangat dimungkinkan membuka
transmigran di kawasan transmigrasi. dalam hal rantai pasok, pemasaran, kerjasama dengan perusahaan besar
hingga ekspor. PT. GGP adalah salah satu lainnya, terutama perusahaan yang sudah
Jika kita mengenal konsep tanggung perusahaan terbesar dalam pertanian terbukti bagus dalam hal kemitraan
jawab sosial perusahaan atau CSR, terpadu. Melalui merek dagang Great dan pemberdayaan dengan masyarakat
maka CSV merupakan pengembangan Giant Foods (GGF) menaungi beberapa sekitar.
dari CSR namun memasukan unsur perusahaan sehingga terintegrasi. Jika
kebutuhan sosial di dalam perencanaan kita mengenal buah-buahan merek Kedepannya, kerja sama ini dapat
perusahaan kedepannya. Sebelum CSV Sunpride, produk minuman Rejuve, diadopsi oleh Kemendesa PDTT,
dikembangkan, penulis mengenal model hingga susu sapi segar merek Hometown, utamanya program transmigrasi dengan
kemitraan PIR (Perusahaan Inti Rakyat) itu semua dalam naungan GGF. Produk beberapa penyesuaian. Transmigran yang
pada perusahaan grup PT. GGP, yakni PT. terbesarnya adalah nanas kaleng yang bertani mayoritas sudah memiliki wadah
Great Giant Livestock (GGL). sudah diekspor ke seluruh dunia. Setiap dengan tergabung dalam kelompok tani.
tahun, lebih dari 17.000 kontainer nanas
Tujuan awal program PIR ini n Adhitya Abdul Aziez Alhakim
dikembangkan untuk meningkatkan
perekonomian masyarakat sekitar
perusahaan. Seperti peternak sapi
yang telah menjadi mitra PT. GGL
mengembangkan beberapa ekor sapi
untuk penggemukan. Rekomendasi
pakan, nutrisi, dan kesehatan diberikan
oleh perusahaan dan mendapat kontrol
setiap harinya. Kemudian, sapi yang
telah cukup bobotnya dibeli oleh PT. GGL
dengan harga yang stabil.

Sementara, pola kemitraan CSV
cakupannya lebih luas. Pada Mei 2021,
terdapat lahan kemitraan pisang
cavendish dengan PT. GGP sudah
mencakup 428 Hektare (Ha) yang
tersebar di 12 kecamatan di Kabupaten
Tanggamus serta 3 kecamatan di
Kabupaten Lampung Barat. Para petani
yang tergabung dalam kelompok tani

VOLUME I | EDISI 3 | DESEMBER 2022 25

LAPORAN UTAMA

MENJALIN
KEMITRAAN
MENEBAR MANFAAT
DI KAWASAN
TRANSMIGRASI

Kemitraan dengan
stake holder merupakan
salah satu cara untuk
mendapatkan sumber
pendanaan bagi
pengembangan kawasan
transmigrasi. Sesuai
dengan Perpres Nomor
50 tahun 2018 tentang
Koordinasi lintas sektor
dalam pembangunan dan
pengembangan Kawasan
Transmigrasi.

K emitraan dalam Undang-undang waktu tertentu untuk meraih keuntungan usaha lebih luas lagi.
Nomor 9 Tahun 1995 tentang bersama. Kemitraan menegakkan Jenis-jenis Kemitraan Menurut Beryl
Usaha Kecil, kemitraan adalah kerja prinsip saling membutuhkan dan saling
sama usaha antara usaha kecil dengan membesarkan antara satu sama lain. Levinger dan Jean Mulroy yang dikutip
usaha besar disertai pembinaan dan dari buku Pengembangan Ekonomi
pengembangan oleh usaha menengah Lalu menurut Ian Linton dalam bukunya Masyarakat Melalui Penguatan Kemitraan
atau besar dengan memperlihatkan yang berjudul Kemitraan Meraih Keuntungan Usaha UMKM, Koperasi dan Korporasi oleh
prinsip saling membutuhkan, saling Bersama, kemitraan adalah sebuah cara Tri Weda Raharjo, terdapat empat jenis
memperkuat, dan saling menguntungkan. dalam melakukan bisnis di mana pemasok atau tipe kemitraan yakni sebagai berikut:
dan pelanggan berniaga (berjualan) satu
Sementara itu, dijelaskan dalam sama lain untuk mencapai tujuan bisnis Potential Partnership
buku Kemitraan Usaha oleh Muhammad bersama. Dengan begitu, kemitraan adalah
Jafar Hafsah, kemitraan adalah suatu suatu kerja sama dalam melakukan kegiatan Pada jenis kemitraan ini pelaku yang
strategi bisnis yang dilakukan oleh dua usaha yang merupakan strategi bisnis menjalin kerja sama saling peduli antara
belah pihak atau lebih dalam jangka dengan tujuan untuk mengembangkan satu sama lain. Namun kedua belah pihak
belum bekerja sama secara lebih dekat,

26 VOLUME I | EDISI 3 | DESEMBER 2022

baru sebatas hubungan kemitraan saja. yang tetap serta cenderung terbatas, menjalin kemitraan dengan pihak lain, hal
contohnya seperti program delivery dan ini agar kamu dapat memahami makna
Nascent Partnership resource mobilization. dari kemitraan dan proses kerja sama
berjalan lancar. Dijelaskan dalam buku
Dalam jenis kemitraan yang satu ini, Synergistic Partnership Manajemen Pemasaran oleh Erina Alimin,
para pelaku kemitraan adalah partner berikut dasar-dasar kemitraan: 1. Memiliki
(pasangan) akan tetapi efisiensi kerja Terakhir adalah synergistic persyaratan untuk pelaporan minimum;
sama menjadi kurang maksimal. partnership, di mana kemitraan jenis 2. Memiliki perjanjian hukum yang kuat;
ini memberikan mitra keuntungan 3. Terdapat jumlah anggota maksimal; 4.
Complementary Partnership dan pengaruh dengan masalah Mudah untuk membentuk suatu struktur
pengembangan sistematis melalui bisnis perusahaan; 5. Saling berbagi satu
Complementary partnership penambahan ruang lingkup aktivitas baru sama lain atas pengelolaan manajemen
menjelaskan bahwa partner atau mitra seperti advokasi dan penelitian. bisni; dan 6. Para mitra terikat dengan
mendapat keuntungan dan pertambahan kontinuitas kemitraan. n Siti Istiqomah
pengaruh melalui perhatian yang Terdapat dasar-dasar kemitraan
besar terhadap ruang lingkup aktivitas yang perlu dipahami sebelum berencana

VOLUME I | EDISI 3 | DESEMBER 2022 27

LAPORAN UTAMA

PRINSIP KEMITRAAN PRAKTIK BAIK
YANG PERLU DIPAHAMI DI KAWASAN MAHALONA

Dalam menjalin suatu Kawasan Transmigrasi Mahalona masuk di wilayah administratif desa Mahalona,
kemitraan terdapat sejumlah Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan. pada
prinsip yang perlu dipahami dalam 121o 30’ 30 “ sampai dengan 121o 42’ 55” BT dan 2o 33’ 20” sampai dengan 2o
membangun kerja sama oleh 38’ 40” LS. Kawasan Transmigrasi Mahalona hanya terdiri dari 1 kecamatan yaitu
masing-masing pihak. Dijelaskan Kecamatan Towuti yang pada mulanya berlokasi di desa Mahalona yang pada tahun
dalam buku Pengembangan 2007 mengalami pemekaran menjadi lima desa yaitu Desa Mahalona, Tole, Buangin,
Ekonomi Masyarakat Melalui Libukan Mandiri, dan Desa Kalosi serta 1 UPT SP (UPT SP IV) yang kemudian menjadi
Penguatan Kemitraan Usaha UMKM, pusat kawasan transmigrasi mandiri (KTM) dengan pusat utama berada di Desa
Koperasi dan Korporasi oleh Tri Libukan Mandiri.
Weda Raharjo, berikut tiga prinsip
kemitraan. Penempatan transmigran di Kawasan Transmigrasi Mahalona pertama kali pada
tahun 2007 dengan daerah asal transmigran yaitu Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah,
1. Prinsip Kesetaraan dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebanyak 250 kk ditempatkan di UPT Mahalona
(Equity) SP 1 (Libukan Mandiri). Penempatan transmigran di Mahalona terus bertambah
sehingga sampai pada tahun 2015 jumlah transmigran yang sudah ditempatkan
Dalam prinsip kesetaraan, yaitu 1.190 kk. Untuk tahun 2022 , ada penempatan transmigrasi di SKP C mahalona
setiap individu, organisasi, dan sebanyak 10 KK 28 jiwa.
institusi yang telah sepakat
menjalin kemitraan harus Jumlah penduduk di Kawasan Transmigrasi Mahalona yang melingkupi 5 desa
merasa sama atau sejajar (Desa Mahalona,) serta 1 UPT pada tahun 2016 adalah sebanyak 6.714 jiwa dengan
kedudukannya dengan yang kepadatan 16,4 jiwa/km2. Desa dengan penduduk dan kepadatan tertinggi adalah
lain dalam mencapai tujuan Desa Buangin dengan jumlah penduduk 1.541 jiwa atau 128 jiwa/km2 sementara
yang disepakati bersama. desa dengan penduduk dan kepadatan terendah adalah Desa Tole dengan
penduduk 997 jiwa dan kepadatan 40 jiwa/km2. Penduduk yang bermukim di
2. Prinsip Keterbukaan Kawasan Transmigrasi Mahalona sebagian besar penduduk berasal dari etnis Toraja
yakni sekitar 55 %, disusul etnis Rongkong 20 %, kemudian Duri dan Bugis 15 %,
Pada prinsip yang kedua, sedangkan etnis jawa dan Bali sekitar 10%. Etnis Toraja dan Rongkong menurut versi
keterbukaan adalah hal masyarakat setempat dianggap sebagai penduduk asli.
yang sangat penting sebab
masing-masing pihak dapat Mata pencaharian penduduk di Kawasan Transmigrasi Mahalona didominasi
mengetahui kekurangan atau oleh petani padi, petani ladang, pekebun dan pedagang. Perekonomian kawasan
kelemahannya. Keterbukaan Mahalona didukung dari Pertanian, perkebunan, peternakan dan jasa lainnya.
sudah harus terbentuk sejak Sektor pertanian di kawasan Transmigrasi Mahalona didominasi oleh pertanian
awal terjalinnya kemitraan tanaman pangan seperti padi organik sebagai unggulan, jagung, ubi kayu dan
sampai berakhirnya kerja ubi jalar. Sawah di kawasan transmigrasi Mahalona adalah sawah irigasi dengan 2
sama, maka dari itu dengan kali tanam. Produktivitas padi di kawasan transmigrasi Mahalona pada tahun 2016
saling keterbukaan akan adalah 6,01 ton/ha dengan produksi padi sebanyak 35.524,5 Ton.
menimbulkan kepedulian dan
saling melengkapi antara satu Sebagai kawasan yang sedang tumbuh kembang, masih banyak permasalahan
sama lain. pertanian yang harus diselesaikan. Hasil panen berupa gabah memerlukan alat
penggiling gabah untuk menghasilkan beras. Beras yang dihasilkan di Mahalona
3. Prinsip Azas Manfaat sudah mencukupi untuk kebutuhan masyarakat setempat, dan kelebihannya
Bersama (Mutual Benefit) dibeli oleh pedagang dari luar. Demikian juga untuk produksi pertanian yang
lainnya khususnya jagung dan lada. Sarana pengolahan pasca panen di kawasan
Terakhir adalah prinsip azas transmigrasi Mahalona terbatas untuk komoditas padi dengan menggunakan Rice
manfaat bersama, dalam Milling Unit (RMU) sebanyak 9 unit dan mobil penggiling padi keliling (mobil huller)
prinsip ini individu, organisasi, yang jumlahnya terbatas dan diusahakan oleh swasta. Dalam waktu sekarang ini
dan institusi yang telah ada Combine Harvester sejumlah 6 unit yang dipakai
menjalin kemitraan diharapkan
memperoleh manfaat dari Untuk mengorganisasikan masyarakat transmigran di Mahalona telah tumbuh
kesepakatan kerja sama berkembang kelompok tani dan gabungan kelompok tani, yang menurut catatan
yang terjalin sesuai dengan pada saat ini sudah terbentuk 338 kelompok tani, 16 gapoktan yang menghimpun
kontribusi masing-masing 126 kelompok tani.
pihak. Kegiatan atau pekerjaan
diharapkan bakal menjadi Permasalahan yang dihadapi dan diharapkan segera mendapat perhatian
lebih efektif dan efisien karena pemerintah daerah maupun pusat. Pada sektor pertanian di kawasan transmigrasi
dilakukan secara bersamaan. n Mahalona adalah masih luasnya lahan yang potensial untuk budidaya pertanian
basah, kering maupun perkebunan dan peternakan yang potensial. Permasalahan

28 VOLUME I | EDISI 3 | DESEMBER 2022

yang lain adalah ketersediaan tenaga Sebagai kawasan yang dari ruang administrasi, ruang timbang,
manusia yang professional untuk sedang berkembang bak-bak perendaman dengan air
bekerja disektor pertanian baik sector mengalir, ruang pengeringan dan ruang
hulu maupun hilir. Untuk meningkatkan dengan potensi komoditas packing dan gudang yang representative.
ketersediaan tenaga kerja salah satu cara yang sangat besar Untuk keperluan ini masyarakat sangat
penyelesaiannya dengan mendatangkan berharap mendapatkan subsidi dari
transmigran baru yang terlatih dalam diperlukan perhatian yang pemerintah daerah maupun pusat
pertanian dari daerah asal yang sesuai, besar untuk mengakselerasi seperti halnya RMU untuk padi.
serta memberikan pelatihan dan
pendampingan yang intensif kepada kemajuan wilayah. Peternakan berkembang cukup baik
petani melalui penempatan tenaga dan potensial untuk dikembangkan lebih
penyuluh lapangan yang handal dan yang dihadapi adalah terbatasnya lanjut. Jenis ternak yang sudah dipelihara
mumpuni. tenaga panen dan sarana penanganan masyarakat antara lain sapi, kerbau,
paska panen baik untuk perendaman kambing, ayam dan itik. Pola budidaya
Sektor perkebunan di kawasan maupun pengeringan. Pemasaran ternak masih sederhana dengan system
transmigrasi Mahalona yang berkembang hasil khususnya lada putih kering tidak ternak lepas tanpa kandang khususnya
adalah kelapa, lada, kakao dan kelapa mengalami hambatan, meski kadang untuk ternak unggas, sedang untuk
sawit dengan komoditas unggulan lada. terjadi turunnya harga yang tidak ternak ruminansia sudah dalam bentuk
Produksi lada di kawasan transmigrasi menguntungkan pekebun. Pembeli “kandang” yang berupa sebidang lahan
mahalona pada tahun 2016 cukup besar berasal dari luar daerah misalnya dari yang dipagar dengan kayu dan ternak
yaitu 2.690,71 ton dengan produktivitas Palopo, Makasar, dan Surabaya. dibirakan lepas dalam “kandang” tersebut
0,7 ton/ha. dengan rumput sebagai pakan utama.
Permasalahan untuk penanganan Pemasaran ternak besar terutama ke Kota
Sebagai kawasan yang sedang paska panen belum tersedianya unit Palopo dan Makassar.
berkembang dengan potensi komoditas pengolahan lada atau masyarakat
yang sangat besar diperlukan perhatian menyebutnya sebagai “rumah lada” , Aktivitas perdagangan jasa di
yang besar untuk mengakselerasi yaitu suatu unit bangunan yang terdiri kawasan transmigrasi Mahalona
kemajuan wilayah. Hasil dari perkebunan didominasi oleh perdagang jasa yang
lada sangat menggairahkan masyarakat diusahakan oleh perseorangan seperti
untuk budidaya karena dengan warung kelontong, bengkel motor dan
harga jual yang normal masyarakat toko sparepart motor, warung makan,
memperoleh keuntungan yang tinggi toko alat pertanian serta toko peralatan
persatuan luas panen. Permasalahan kantor dan sekolah. Pusat aktivitas

VOLUME I | EDISI 3 | DESEMBER 2022 29

LAPORAN UTAMA

perdagangan ada di Desa Libukan di desa Tole yang jembatannya berupa masalah.
Mandiri. Barang – barang pelengkap jembatan besi beton. Sarana pendidikan yang ada di
didapatkan dari Wowondula atau kota
Malili yang didistribusikan melalui jalur Untuk memenuhi kebutuhan Kecamatan Towuti sudah lengkap dari
darat dengan menggunakan truk. air bersih keluarga pada umumnya tingkat TK hingga SLTA. Jumlah fasilitas
masyarakat menggunakan sumber air pendidikan yaitu 20 unit TK, 17 unit
Untuk mencapai kawasan sumur dangkal yang untuk mengangkat Sekolah Dasar, 6 unit Sekolah Lanjutan
transmigrasi Mahalona dari Malili (ibu digunakan pompa air bertenaga listrik. Tingkat Pertama, 3 unit Sekolah Lanjutan
kota Luwu Timur) yang berjarak 88 km Belum ada pelayanan kebutuhan air Tingkat Atas dan beberapa sekolah MI
masih mengalami hambatan dikarenakan PDAM di Mahalona. Jaringan listrik PLN hingga MA. Sementara itu, di kawasan
belum selesainya pembangunan sudah menjangkau seluruh wilayah transmigrasi Mahalona baru terdapat
infrastruktur jalan yang sebagian masih kawasan transmigrasi Mahalona sejak beberapa fasilitas pendidikan yaitu 1
berupa jalan tanah berlumpur dan belum tahun 2016 terakhir yang dirasakan unit Sekolah dasar, 1 unit SMP dan 1
banyak sarana transportasi berupa sangat membantu masyarakat dalam Unit SMA di desa Libukan Mandiri dan 1
angkutan umum. Untuk menjangkau banyak hal baik untuk menunjang unit SD di desa Tole. Sarana pelayanan
kawasan transmigrasi dapat ditempuh penerangan belajar anak-anak, kesehatan masyarakat yang ada di
dengan kendaraan roda dua dan atau penerangan rumah dan jalan, dan kawasan transmigrasi Mahalona terdiri
kendaraan roda empat, pada saat itu juga lainnya. dari puskesmas rawat inap, puskesmas
sedang dilanjutkan pengerasan jalan pembantu, posyandu klinik, praktek
dengan konstruksi cor beton. Struktur Dengan berkembangnya sistem dokter/bidan dan poskesdes.
jalan dalam kawasan transmigrasi komunikasi massa melalui system
Mahalona hamper 100 % masih berupa telepon seluler dan telah berdirinya Peran Mitra
tanah liat dengan kondisi 70% berlubang satu tower atau menara komunikasi di
sementara 30% dalam keadaanrata dan Kawasan Mahalona yang ditempatkan Dalam mendukung kawasan
diperkeras dengan tanah pasir berbatu. di desa Libukan Mandiri, maka mahalona sebagai kawasan terpadu
Infrastruktur jembatan juga masih keterisolasian Kawasan Mahalona dari pengembangan pertanian dan
berupa konstruksi kayu, dengan kondisi dunia luar sudah diatasi, meskipun peternakan, salah satu mitra yang turut
beberapa jembatan yang sudah mulai kadang sinyal kurang bagus khususnya berkiprah di kawasan mahalona adalah
lapuk. Hanya jembatan utama menuju diluar desa Libukan Mandiri. Untuk PT. Vale. PT. Vale Indonesia didirikan
kawasan transmigrasi Mahalona yang ada jaringan telekomunikasi GSM maupun berdasarkan Akta No. 49 tanggal 25
jaringan internet cenderung stabil tanpa Juli 1968 yang dibuat di Notaris Eliza

30 VOLUME I | EDISI 3 | DESEMBER 2022

Pondaag, notaris publik di Jakarta. Berdirinya satu tower mencapai 75.000 metrik ton. Dalam
Anggaran Dasar Perseroan disetujui atau menara komunikasi memproduksi nikel di Blok Sorowako,
Menteri Kehakiman Republik Indonesia menggunakan teknologi pyrometalurgi
dalam Surat Keputusan No. J.A.5/59/18 di Kawasan Mahalona (meleburkan bijih nikel laterit).
tanggal 26 Juli 1968 dan diumumkan yang ditempatkan di desa
dalam Tambahan No. 93 Berita Negara Perseroan juga melanjutkan rencana
Republik Indonesia No. 62 tanggal 2 Libukan Mandiri, maka pembangunan pabrik pengolahan
Agustus 1968. keterisolasian Kawasan nikel beserta fasilitas pendukungnya
Mahalona dari dunia luar di Sambalagi, Kabupaten Morowali,
Anggaran Dasar Perseroan telah Sulawesi Tengah dan di Pomalaa,
beberapa kali mengalami perubahan sudah diatasi. Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara.
dan terakhir diubah dengan Akta No.121 Proyek di Bahodopi direncanakan
tanggal 29 Juni 2015, yang dibuat Beroperasi dalam naungan Kontrak untuk membangun pabrik pengolahan
di hadapan Notaris Leolin Jayayanti Karya yang telah diamandemen pada untuk memproses bijih saprolit dan
S.H., notaris publik di Jakarta, tentang 17 Oktober 2014 dan berlaku hingga menghasilkan feronikel yang merupakan
Perubahan Anggaran Dasar Perseroan 28 Desember 2025 dengan luas konsesi bahan utama dalam pembuatan
yang telah disetujui dalam Rapat Umum seluas 118.017 hektar meliputi Sulawesi baja nirkarat. Untuk Pomalaa, proyek
Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPS Selatan (70.566 hektar), Sulawesi Tengah yang saat ini dikembangkan adalah
Luar Biasa”) pada tanggal 29 Juni 2015. (22.699 hektar) dan Sulawesi Tenggara untuk memproses bijih nikel limonit
Perubahan ini telah memperoleh (24.752 hektar). dengan menggunakan teknologi HPAL
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak (High Pressure Acid Leaching) untuk
Asasi Manusia Republik Indonesia dalam PT. Vale Indonesia menambang menghasilkan produk yang dapat diolah
Surat Keputusan No. AHU-0938647. nikel laterit untuk menghasilkan produk menjadi bahan utama baterai mobil
AH.01.02 Tahun 2015 tanggal 3 Juli 2015 akhir berupa nikel dalam matte. Rata- listrik.
dan telah memperoleh penerimaan rata volume produksi nikel per tahun
pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Program Aksi yang dilakukan
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia PT. Vale di Wilayah kerja Sorowako
dalam Surat Keputusan No. AHU- adalah Membangun manusia operasi
AH.01.03-0948078 Tahun 2015 tanggal 3 perusahaan membuka peluang
Juli 2015. kerja. Saat ini, ada sekitar 11.000
pekerja (karyawan dan kontraktor)

VOLUME I | EDISI 3 | DESEMBER 2022 31

NO KEGIATAN KECAMATAN KOMODITAS UNGGULAN

1 Pengembangan Wisata Nuha Wisata Matano
Wasuponda Wisata Matabuntu, Produk Organik
2 Pengembangan Agro wisata Wasuponda Peternakan Sapi, Lebah Madu

3 Pengembangan Peternakan dan Towuti Produk UKM-Niaga
olahan hasil hutan non kayu Towuti Peternakan pertanian
Towuti Padi/beras Organik
4 Pengembangan Perdagangan dan industri olahan Malili Lada-Pertanian
komoditas Malili Jasa(indusstri, pariwisata, vokasional)
Malili rumput laut, kepiting
5 Pengembangan peternakan dan penunjang kawasan dan udang)
Malili Pertanian Sawah
6 Pengembangan Pertanian Terpadu

7 Pengembangan Agro industri lada

8 Pengembangan layanan jasa dan perkotaan

9 Pengembangan Pesisir dan olahan
industri hasil laut

10 Pengembangan Pertanian peternakan dan penunjang
dan penunjang

dari masyarakat lokal maupun kebutuhan masyarakat Luwu Timur. kilometer yang juga menjadi akses
seantero nusantara. Sebanyak 87% Mengoperasikan boiler listrik yang nol utama transporatasi darat untuk
karyawan adalah masyarakat lokal emisi untuk kebutuhan pabrik masyarakat umum. Untuk Indonesia
Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan, pengolahan. Sebelumnya boiler ini Sehat, dalam rangka menanggulani
tempat tambang dan pabrik perusahaan menggunakan bahan bakar fosil. covid, Upaya yang dilakukan adalah
beroperasi saat ini. Menjalin kerja sama PT. Vale membantu pemerintah
dengan 500 mitra bisnis lokal, nasional Hal lain yang juga dilakukan dalam penanggulangan COVID-19
hingga internasional. adalah menjaga Tetap hijau ketika dengan menyalurkan bantuan berupa
tambang usai Mengintegrasikan perlengkapan medis di antaranya alat
Selain itu juga melakukan edukasi aktivitas penambangan dengan tes cepat (rapid test kits), alat pelindung
petani dan kelompok perempuan rehabilitasi lahan pasca tambang. Luas diri untuk tenaga kesehatan termasuk
Melalui Program Pertanian Sehat Ramah total reklamasi lahan pascatambang fasilitas medis lainnya seperti ambulans
Lingkungan Berkelanjutan (PSRLB) telah mencapai 3.012,44 hektar di Blok dan tempat tidur untuk perawatan
sejak 2015, PT. Vale membina dan Sorowako dengan alokasi dana tahunan pasien. Donasi penanggulangan
mendampingi petani dan kelompok rata-rata lebih dari 2 juta dollar AS. COVID-19 sepanjang 2020 untuk tiga
perempuan di area pemberdayaan untuk Membangun pusat pembibitan modern provinsi (Sulawesi Tengah, Selatan dan
mampu dan aktif membudidayakan (nursery) untuk mendukung aktivitas Tenggara) mencapai 2,6 juta dollar
pertanian organik dan herbal. Salah rehabilitasi lahan pasca tambang. AS. Melaksanakan Program Vaksinasi
satu area yang menjadi lokus PT. Vale Nursery beroperasi sejak sejak 2006 Gotong-royong di internal perusahaan
adalah Kecamatan Towuti dan sekitranya di atas lahan seluas 2,5 hektar dengan dimulai sejak Juli 2021. Kontribusi
termasuk KPB Mahalona. Membimbing kapasitas produksi rata-rata 700.000 untuk kas Negara 1,2 miliar dollar AS,
dan melakukan asistensi kepada 400 bibit per tahun. kontribusi PT. Vale untuk negara melalui
UMKM di empat wilayah pemberdayaan pembayaran pajak dan non pajak (2011-
PT. Vale di Blok Sorowako. Aktivitas Untuk mendukung masyarakat 2021) 3,3 milar dollar AS, total investasi
tersebut menghasilkan 100 produk sekitar desa binaan , PT. Vale PT. Vale di Indonesia dalam 50 tahun
unggulan UMKM dan 30 produknya telah melakukan Fasilitasi pemberdayaan terakhir.
menembus pasar di Sulawesi. untuk masyarakat. Untuk memenuhi
sarana kehidupan tenaga kerja di area Untuk mendukung kegiatan
Yang juga dilakukan PT. Vale operasional, PT. Vale membangun fasilitas pengembangan pertanian di kawasan
adalah Menjaga kelestarian bumi umum yang juga dapat digunakan Mahalona Raya, PT. Vale telah membantu
Menjadi produsen nikel berbasis energi masyarakat luas, seperti jalan, pasar, Combine 3 unit sudah berjalan dan
bersih. Keberadaan 3 PLTA PT. Vale sekolah, gedung pertemuan, rumah sakit sudah dimanfaatkan dikelola oleh
mampu meniadakan emisi karbon dan bandar udara. Biaya pembangunan Bumdesma Mahalona Raya dan ada
sebesar 1.096.705 ton CO2eq per tahun infrastruktur dan fasilitas umum tersebut pembagian hasil ke desa. Selain itu
dari tidak menggunakan batubara mencapai 845 juta dollar AS (1973- ada juga bantuan gudang gabah tapi
sebagai bahan bakar.Mendistribusikan 1978). Jalan untuk unit logistik PT. Vale belum dimanfaatkan dan dikelola dan
listrik 10,7 megawatt untuk memenuhi dari Sorowako-Malili sepanjang 64

32 VOLUME I | EDISI 3 | DESEMBER 2022

SOP pengelolaan belum ada. Untuk air) tapi belum dimanfaatkan secara Sebagai salah satu strategi dalam
lantai jemur belum dimanfaatkan optimal belum ada pengelola dan belum mengembangkan kawasan transmigrasi,
secara optimal belum dikelola masih fungsional dan 4 Unit Handtraktor dan 3 mitra dari perusahaan akan sangat
proses pembenahan. Mesin oven Unit Dross Padi sudah dimanfaatkan dan membantu. Kita bisa menerima sharing
pengering gabah belum dimanfaatkan dikelola oleh kelompok tani. mereka dalam memberikan kontribusi
dan belum dikelola. Untuk membantu terhadap lingkungan sekitar tempat
kawasan Perkebunan Lada, Kecamatan Pada kurun waktu ini PT. Vale mereka melakukan kegiatan usaha
Towuti telah dibantu Combine DC 70 sedang mengembangkan 10 kawasan sebagai bentuk tanggung jawab
Plus Kubota 3 unit sudah berjalan dan pengembangan pedesaan, yang salah social untuk turut serta membangun
sudah dimanfaatkan yang dikelola oleh satu lokusnya sangat berperan dalam wilayah dan melakukan pemberdayaan
bumdes tetapi belum ada laporan hasil pembangunan mahalona. masyarakat. Untuk yang di kawasan
pengelolaan. Handtractor Yanmar 12 mahalona sudah cukup memeberikan
unit sudah dimanfaatkan dan dikelola Pada ke 10 lokasi tersebut, sudah bukti bahwa mitra dunia usaha bisa
oleh bumdes tetapi belum ada laporan terjalin kemitraan dan koordinasi dengan dilibatkan dalam pengembangan
hasil pengelolaannya. Motor sampah bumdesma / bumdes, PT. Vale, pemda kawasan transmigrasi .
3 Roda 1 unit sudah dimanfaatkan dan Luwu Timur, Pemda Provinsi Sulawesi
dikelola oleh kelompok tani tetapi oleh Selatan, serta camat dan lurah pada lokus Mitra dari dunia usaha bisa juga
belum ada laporan hasil pengelolaan. kegiatan tersebut di atas. di aplikasikan di kawasan lain yang
Mesin Cultifator Sudah dimanfaatkan diharapkan bisa mengembangkan
dan dikelola oleh kelompok tani dan Hal ini akan sangat menolong utk kawasan dengan melakukan
belum ada laporan hasil pengelolaan. pengembangan pada 3 kecamatan pemberdayaan masyarakat dengan
Mesin Chooper sudah dimanfaatkan dan tersebut yang merupakan prioritas memanfaatkan komoditas unggulan
dikelola oleh kelompok tani dan belum nasional dan Kawasan mahalona yang ada.
ada laporan hasil pengelolaan. Mesin merupan irisan yang menjadi prioritas
Granulator sudah dimanfaatkan, sudah nasional ditjen Pembangunan dan Semoga. Dengan banyaknya
dikelola oleh kelompok tani tetapi belum Pengembangan transmigrasi. peran mitra yang ikut terlibat dalam
ada laporan hasil pengelolaan. pengembangan masyarakat dan kawasan
Kegiatan yang masih diperlukan transmigrasi di 152 kawasan prioritas
Untuk kawasan peternakan, untuk mendukung pengembangan nasional maupun prioritas bidang akan
pertanian penunjang ada bantuan kawasan mahalona adalah membawa kemajuan dan kesejahteran
pengadaan alat sistem pertanian (pompa pembangunan drainase dan percetakan pada kawasan yang kita bina.
sawah. Hal ini akan sangat mendukung
untuk pengembangan tanaman padi n Siti Istiqomah
yang merupakan komditas unggulan.

VOLUME I | EDISI 3 | DESEMBER 2022 33

LAPORAN UTAMA

KAWASAN TRANSMIGRASI PONU, TIMOR TENGAH UTARA, NUSA TENGGARA TIMUR

WUJUDKAN KPB MELALUI PENGEMBANGAN
INDUSTRI GARAM RAKYAT

K abupaten Timor Tengah Utara perwujudan kawasan transmigrasi. 0,5 Ha dengan anggota yang tergabung
(TTU) merupakan satu di antara Berdasarkan profil dan penetapan peta dalam kelompok 20 jiwa namun telah
Kabupaten di Provinsi Nusa Kawasan Transmigrasi Ponu secara menghasilkan garam kualitas premium
Tenggara Timur yang berbatasan geografis mempunyai potensi yang sebanyak 7,5 ton sampai 8 ton setiap
langsung darat dan laut dengan negara sangat besar terbukti dari aspek ekonomi minggu sehingga dalam sebulan akan
Republik Demokratik Timor Leste daerah komoditas pertanian seperti pangan atau menghasilkan 37 Ton sampai dengan 40
enclave Distrik Oekusi. Berdasarkan holtikultura peternakan sektor perikanan Ton garam premium setara dengan harga
surat keputusan Menteri Desa, PDT dan tangkap dan perikanan air tawar hingga Rp. 41Juta sampai dengan Rp.45 juta
Transmigrasi Kabupaten TTU mempunyai budidaya rumput laut pernah dikelola dalam sebulan.
Kawasan Transmigrasi Ponu yang perusahaan PT. Timliko. Artinya potensi
ditetapkan dengan nomor 91 Tahun 2016 kawasan ini mempunyai kedudukan Dalam kesempatan tersebut Bupati
dan dalam RPJMN 2020 -2024 Kawasan strategis dan dapat diandalkan seperti Kabupaten TTU juga mengungkapkan
Transmigrasi Ponu juga termasuk dalam lahan yang cukup luas tersedia maupun bahwa dalam setahun musim kemarau
satu di antara 52 kawasan Transmigrasi garis pantai yang panjang mencukupi yang panjang selama 8 bulan maka
Prioritas Nasional. di kawasan transmigrasi Ponu untuk di produksi garam premium diproyeksikan
kelelola dengan baik dan berkelanjutan sebanyak 320 ton atau setara dengan
Selanjutnya sesuai peta penetapan Rp.352 Juta. Pengembangan usaha
Rencana Kawasan Transmigrasi (RKT) Seiring perkembangan masyarakat garam kualitas premium yang dikelola
Ponu pada jenjang perencanaan untuk memperluas lapangan kerja, oleh kelompok masyarakat petani garam
perwujudan kawasan transmigrasi saat meningkatkan produktivitas kerja dan Fat’naka, ke depan akan menjadi alternatif
ini baru disusun yaitu perencanaan meningkatan pendapatan masyarakat masyarakat di Kawasan Perkotaan Baru
pembangunan Satuan Kawasan transmigrasi dan sekitarnya di Desa Ponu.
Pengembangan (SKP) A berupa dokumen Oemanu Kecamatan Biboki Anleu yang
Rencana Rinci SKP A atau SKP Ponu terdeliniasi (tergambar dalam peta) dalam Sesuai Pasal 9 huruf (b) Peraturan
tahun 2018. Selain itu perencanaan Kawasan Perkotaan Ponu saat ini sedang Presiden Nomor 50 Tahun 2018 Tentang
pembangunan lainnya yaitu Kawasan dikembangkan usaha dengan kegiatan Koordinasi dan Integrasi Penyelenggaraan
Perkotaan Baru (KPB) Ponu yang berfungsi pemberdayaan usaha tambak industri Transmigrasi memandatkan bahwa
sebagai Pusat Pertumbuhan Kawasan garam kualitas premium walaupun masih kegiatan fisik di kawasan transmigrasi
Transmigrasi (PPKT) Ponu berpedoman dalam sekala kecil. dilakukan terhadap Kawasan Perkotaan
pada dokumen perencanaan SKP A atau Baru (KPB). Peraturan ini mengatur
Ponu. Pada saat kesempatan Launching koordinasi pembangunan kawasan
Panen Garam Kualitas Premium tanggal transmigrasi dilakukan dengan
Dokumen Rencana Rinci Satuan 26 Oktober 2022 Bupati Kabupaten strategi sinkronisasi pelaksanaan
Kawasan Pengembangan (RRSKP-Ponu) Timor Tengah Utara Drs. Juandi David dan pengendalian serta melakukan
tersebut meliputi Kecamatan Biboki mengutarakan bahwa masyarakat sekitar komunikasi, informasi, dan edukasi
Anleu yang mempunyai potensi lahan Desa Ponu telah diperkenalkan cara antarkementerian/lembaga pemerintah
usaha pokok peternakan unggas kecil berpola usaha tambak garam kualitas daerah provinsi dan pemerintah
seperti ayam kampung dan unggas premium. Pertimbangan dipilih di lokasi kabupaten/kota.
besar seperti babi dan sapi sementara ini sangat tepat untuk berusaha pokok
untuk perkebunan jagung, kelapa, jambu tambak garam kualitas premium dengan Kedepannya kerja sama tersebut
mete, dan kakao selain itu untuk potensi faktor alam yang mendukung seperti akan memberi peluang pembangunan
perikanan berupa rumput laut. musim panas yang panjang selama 8 dan pengembangan kawasan
bulan sehingga kualitas garam dapat transmigrasi tidak bertumpu pada
Kawasan transmigrasi direncanakan dipertahankan. anggaran pemerintah pusat dalam hal ini
untuk menentukan struktur ruang Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi
dan pola ruang dengan tujuan untuk Berikutnya Bupati Kabupaten TTU namun perlu di dukung dari kegiatan
mewujudkan kawasan transmigrasi juga menyampaikan dari sisi produksi afirmasi berbagai sumber pembiayaan
yang berkembang, mandiri dan berdaya dengan menggunakan teknologi lainnya dan tidak menutup juga dari
saing. Di antaranya sebagai lanjutannya Geomembran HDPe sistem trapping berbagai sumber pembiayaan Nasional
disusun perencanaan pembangunan yang meliputi 1 kolam waduk, 4 kolam misalnya dari dunia usaha BUMN maupun
yaitu Kawasan Perkotaan Baru (KPB) pemenian, dan 5 meja produksi. Swasta.
sebagai arahan rencana pola ruang Walaupun demplot garam baru seluas
Namun demikian pertanyaan

34 VOLUME I | EDISI 3 | DESEMBER 2022

mendasar strategi yang bagaimana dan WAWAN GUNAWAN akan di ulas sebagai bahan pemikiran dan
seperti apa agar implementasi Peraturan PERENCANA AHLI MADYA kajian mengenai strategi implementasi
Presiden Nomor 50 Tahun 2018 Tentang DIREKTORAT PERENCANAAN serta relasi bagaimana kegiatan usaha
Koordinasi dan Integrasi Penyelenggaraan PERWUJUDAN KAWASAN masyarakat kawasan transmigrasi
Transmigrasi sesuai harapan dalam TRANSMIGRASI (DIT.P2KT) ditopang oleh pemangku kepentingan
mendukung kegiatan usaha contohnya lainnya yang dimandatkan dalam
pengembangan industri garam kualitas Pengembangan Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun
premium yang telah dan berjalan di KPB usaha garam 2018 Tentang Koordinasi dan Integrasi
Ponu terus berkelanjutan. kualitas premium Penyelenggaraan Transmigrasi.
yang dikelola
Dukungan Pemerintah oleh kelompok Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun
masyarakat petani 2018 Tentang Koordinasi dan Integrasi
Kabupaten Timor Tengah Utara garam Fat’naka, Penyelenggaraan Transmigrasi sebagai
secara geopolitik berbatasan langsung ke depan akan payung hukum untuk “ikut berpartisifasi
dengan negara Republik Demokratik menjadi alternatif berpikir bersama konsensus bersama”
Timor Leste distrik Oekusi yang masyarakat di mendorong kegiatan sebagai afirmasi
merupakan jalur international jalan darat. Kawasan Perkotaan atau keberpihakan program dan
Kemudian keberadaan pintu gerbang Baru Ponu. kegiatan di Kawasan Transmigrasi dari
Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Wini, berbagai sektor pendukung sebenarnya
Kabupaten TTU dengan Negara Republik mencapai 3,6 juta ton sehingga impor sudah cukup maju. Hal demikian telah
Demokratik Timor Leste memberikan garam tidak terhindarkan (Koorporasi banyak dilakukan bahkan sudah terlalu
keuntungan tersendiri bagi warga kedua Garam Rakyat: Dinamika Transisi Sosial, sering juga dilakukan rapat atau urun
negara baik sosial maupun ekonomi oleh Ekonomi dan Ekologi Petambak Garam. rembug “komunikasi informasi” untuk
kerena itu perlu mendapat perhatian Khamid Baekhaki dkk) membahas bagaimana pelaksanaan dan
penuh dari Pemerintah daerah maupun pengendalian dalam pembangunan
pusat. Tentunya perhatian lebih dapat Oleh sebab itu untuk meningkatkan kawasan transmigrasi dengan sector
berupa program atau kegiatan yang produktivitas industri garam kualitas terkait maupun pemerintah daerah.
mendukung peningkatan ekonomi premium yang tinggi serta menjaga Dikuatkan juga secara internal antar
masyarakat perbatasan maupun kontinuitas dan kualitas diperlukan UKE 1 Kementerian Desa, PDT, dan
masyarakat kawasan transmigrasi Ponu. adanya strategi pengelolaan kegiatan Transmigrasi telah cukup banyak
usaha dengan pola “Korporasi”. Sasarannya dilakukan koordinasi dan sinkronisasi
Dukungan Pemerintah Daerah adalah para petambak yang tergabung pelaksanaan kegiatan.
Kabupaten Timor Tengah Utara terhadap dalam kelompok, gabungan kelompok,
usaha kegiatan pengembangan BUMDes garam, dan utamanya koperasi. Seperti yang telah dijelaskan di
industri garam berbasis masyarakat di Upaya ini memunculkan konsep depan sesuai Peraturan Presiden Nomor
Kawasan Transmigrasi Ponu saat ini telah korporatisasi petambak garam atau 50 Tahun 2018 Tentang Koordinasi dan
dilakukan dan perlu didukung dengan “korporatisasi garam rakyat”. (Koorporasi Integrasi Penyelenggaraan Transmigrasi
pemberdayaan dan edukasi lebih lanjut. Garam Rakyat: Dinamika Transisi Sosial, memandatkan dalam Pasal 9 huruf b
Kegiatan usaha ini menghadirkan sekor Ekonomi dan Ekologi Petambak Garam. Kegiatan fisik kawasan transmigrasi
perekonomian baru dengan tujuan Khamid Baekhaki dkk dan Bahan Sosialisasi dilakukan terhadap kawasan perkotaan
meningkatkan pendapatan masyarakat pedoman teknis pengembangan usaha baru. Bila diselaraskan dengan Bab 1
menuju desa sejahtera di Kabupaten TTU garam rakyat Direktur Jasa Kelautan DJPRL). Pasal 1 ayat (2) bahwa “Koordinasi dan
khususnya di Kawasan Perkotaan Baru Integrasi penyelenggaraan transmigrasi
Ponu. Tulisan ini tidak akan mengulas adalah upaya yang dilaksanakan oleh
banyak tentang strategi Korporasi namun kementerian/lembaga, pemerintah
Saat ini pengelolaan dan provinsi, pemerintah kabupaten/kota dan
pengembangan usaha industri garam masyarakat untuk membaurkan dan/atau
ini masih menemui beberapa kendala menggabungkan program dan kegiatan
terutama ketersediaan dukungan guna mencapai keselarasan, keserasian,
prasarana dan sarana pendukung seperti dan keterpaduan dalam mendukung
ketersediaan air bersih maupun prasarana penyelenggaraan transmigrasi”.
jalan yang mantap masih minim, kemudian
ketersediaan lahan pemanfaatan teknologi Dengan adanya Perpres ini
geomembran/ geoisolator yang tidak semestinya percepatan pembangunan dan
murah, ketersediaan gudang garam juga pengembangan kawasan transmigrasi ke
masih belum tersedia. depan lebih berkualitas dan berkeadilan.
Langkah dan strategi dalam pendekatan
Korporasi Petambak Garam pembangunan dan pengembangan
kawasan transmigrasi telah banyak
Dalam skala Nasional pada tahun disampaikan pada beberapa kesempatan
2014 produksi garam rakyat meningkat koordinasi dengan kementerian
mencapai 2,5 juta ton, namun masih jauh terkait maupun dunia usaha. Bahkan
dari pemenuhan garam keseluruhan yang

VOLUME I | EDISI 3 | DESEMBER 2022 35

LAPORAN UTAMA

strategi kolaborasi transmigrasi dengan Harapan Perubahan itu penting dan hasilnya akan di susun
menerapkan 8 (delapan) implementasi bersama.(academia.edu/ Bandung Urban
penyelenggaraan transmigrasi juga selalu Tentunya para perencana dan Infrastructure PPP Scheme In Provision Of
di sampaikan pada beberapa pertemuan masyarakat transmigram khususnya Fublic Street Lighting Facilities).
lintas sektor (Bahan paparan Ditjen menaruh harapan perubahan di bidang
PPKTRANS). Ke delapan (8) kolaborasi ketransmigrasian agar kelayakhunian Oleh karena itu kegiatan
tersebut yaitu ; 1). Lahan dan budi daya; 2). permukiman transmigasi terus pengembangan industrI garam rakyat
Sarana dan prasarana; 3). Pendamapingan; keberlanjutan. sebagai inovasi daerah yang saat
4). Pemodalan; 5). Kelembagaan dan ini sedang dicanangkan di Kawasan
kemitraan 6). Panen dan pasca panen; 7). Persoalannya adakah keberanian Perkotaan Baru Ponu perlu didukung dan
Produk turunan; 8). Pemasaran dan tata mengembangkan sasaran sasaran capaian di tingkatkan dengan strategi kolaborasi
niaga. yang berdampak langsung kepada 8 (delapan) pendekatan tersebut.
pembangunan dan pengembangan Selanjutnya melalui Perpres 50 Tahun
Pembangunan Kawasan Perkotaan masyarakat kawasan transmigrasi maka 2018 kolaborasi tersebut perlu dikuatkan
Baru sebagai bagian dari Kawasan dari itu perlu ada terobosan. Memastikan agar langkah kedepannya kolaborasi
Transmigrasi yang ditetapkan menjadi bahwa terobosan dapat berupa kebijakan tersebut benar benar terwujud antara
pusat pertumbuhan dan berfungsi penyelenggaraan ketransmigrasian pemerintah pusat dalam hal ini Ditjen
sebagai Pusat Pelayanan Kawasan dipastikan menjadi norma-norma yang PPKTrans Pemerintah Daerah Kabupaten
Transmigrasi (PPKT) belum sepenuhnya sama di masyarakat. Kementerian /Lembaga terkait dan
terwujud. Sementara Ditjen PPKT masyarakat itu sendiri serta Dunia Usaha.
mempunyai indikator kinerja utama (IKU), Oleh sebab itu untuk
Rata-rata nilai indeks perkembangan mengimplementasikan Perpres 50 Secara matra ruang Perwujudan
52 kawasan transmigrasi prioritas Tahun 2018 tentang Koordinasi Kawasan Perkotaan Baru Ponu dapat
nasional yang di revitalisasi dan indeks dan integrasi penyelenggaraan terwujud dalam program kegiatan lintas
perkembangan 100 kawasan transmigrasi transmigrasi dibutuhkan kepiawaian kepentingan bersama dan sector apabila
prioritas kementerian yang di revitalisasi dalam mengelola manajemen isu Konsensus juga berjalan sesuai sasaran
sampai tahun 2024 sebesar masing ketransmigrasian serta memiliki dan target bersama antar program
masing 57,50 dan 40,28. Koordinator Power mengkomunikasikan kegiatan dimaksud oleh karena itu
dan mengintegrasikan semua disinilah pentingnya coordinator power.
Sementara rata rata realisasi nilai pengelola atau pelaksana program dan
indek untuk Prioritas Nasional dan kegiatan baik pemerintah pusat dan Berikutnya dalam konstalasi
Prioritas Kementerian tahun 2020 dan pemerintah daerah serta dunia usaha pengembangan wilayah Kawasan
2021 sebesar 39,85 dan 35,79. (Bahan untuk mendukung penyelenggaraan Perkotaan Baru Ponu akan memacu
Paparan Capaian Program Pengembangan ketransmigrasian. Kemungkinan lainnya pertumbuhan regional dengan adanya
Kawasan Transmigrasi 2021 Plt. Direktur tindakan Kolaboratif yang biasanya dilihat kegiatan pengembangan industri garam
PKT tanggal 21 Desember 2021). Padahal sebagai hasil utama dari proses dan kualitas premium dan hal demikian
RPJP periode ke 4 akan berakhir pada dikaitkan dengan dampak. Namun Proses sejalan dengan langkah konkret
tahun 2024 artinya RPJMN 2020 2024, dan hasil tidak akan tercapai apabila pembangunan koridor pertumbuhan
yang 2 tahun lagi akan berakhir. tidak dibangun konsesus karena proses dan koridor pemerataan dengan mitra di
Kawasan Transmigrasi. n

36 VOLUME I | EDISI 3 | DESEMBER 2022

WAJIB, KEMITRAAN BUMDESA
DENGAN TRANSMIGRAN

B adan Usaha Milik Desa (BUMDesa) BITO WIKANTOSA dan/atau jasa dari masyarakat Desa
juga berpeluang untuk menjalin dijual dengan harga tinggi. Untuk itu,
kemitraan dengan pelaku usaha Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan, BUMDesa harus bermitra dengan pelaku
lainnya. Lebih-lebih, dengan diterbitkannya Kementerian Desa, Pembangunan usaha ekonomi dari luar Desa dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi memasarkan barang dan/atau jasa dari
2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, Desa. Misalnya: BUMDesa bekerja sama
telah diatur status BUMDesa sebagai badan Kemitraan dengan BULOG untuk memastikan
hukum. BUMDesa, sebagai badan hukum, BUMDesa dengan penjualan beras berlangsung secara
semakin memiliki peluang untuk menjalin masyarakat Desa berkelanjutan.
kemitraan bisnis dengan korporasi ekonomi dimaksudkan untuk
berskala besar maupun dengan UMKM. meningkatkan Kemitraan BUMDesa dengan
hasil usaha dan korporasi ekonomi juga dilakukan untuk
Pada umumnya, kemitraan keuntungan menekan harga barang dan/atau jasa
merupakan sebuah pilihan bebas bagi ekonomi bagi pelaku yang masuk Desa. Harga barang dan/atau
pelaku usaha. Jika kemitraan usaha usaha di Desa. jasa yang terjangkau oleh pelaku usaha
berpeluang menghasilkan perluasan di Desa berdampak pada pengurangan
usaha yang menguntungkan, maka stimulasi dan dinamisasi usaha ekonomi beban produksi. Misalnya: BUMDesa
pelaku usaha akan memiliki keyakinan masyarakat Desa; pelayanan kebutuhan menjadi penyedia pupuk bagi petani padi.
untuk menjalin kerjama bisnis. Namun dasar dan umum bagi masyarakat Desa; BUMDesa bekerjasama dengan korporasi
demikian, bagi BUMDesa, kemitraan bisnis peningkatan kemanfaatan dan nilai supplier pupuk. BUMDesa menyimpan
bukanlah sebuah pilihan bebas. Kemitraan ekonomi kekayaan budaya, religiositas, pupuk di gudang milik BUMDesa.
merupakan kewajiban. Sebab, BUMDesa dan sumber daya alam. BUMDesa akan menjual pupuk kepada
memiliki fungsi sosial dan fungsi komersial. petani padi pada musim tanam dengan
Yang utama dalam operasionalisasi harga yang lebih rendah dari harga pasar.
Menteri Desa, Pembangunan Daerah fungsi BUMDesa adalah kemitraan.
Tertinggal (PDT), dan Transmigrasi Abdul BUMDesa bermitra dengan pelaku-pelaku Pengelolaan usaha BUMDesa berbasis
Halim Iskandar menyatakan bahwa usaha dari kalangan masyarakat Desa. kemitraan ini dapat juga berlangsung
BUMDesa sebagai lembaga ekonomi di Kemitraan BUMDesa dengan masyarakat di kawasan transmigrasi. BUMDesa
level desa, tidak boleh hanya bertujuan Desa dimaksudkan untuk meningkatkan yang berada di kawasan transmigrai
meningkatkan Pendapatan Asli Desa. hasil usaha dan keuntungan ekonomi bagi dapat bermitra dengan pelaku usaha
BUMDesa juga berfungsi sebagai lembaga pelaku usaha di Desa. Misalnya: BUMDesa yang berasal dari kalangan transmigran.
sosial  melalui kontribusinya dalam membeli gabah petani padi dengan harga Kendatipun kawasan transmigrasi belum
penyediaan pelayanan kepada masyarakat. di atas harga yang dipatok oleh tengkulak. diatur dan diurus oleh Desa, namun pada
BUMDesa harus mampu menggerakkan, Harga gabah yang ditetapkan BUMDesa suatu saat nantinya kawasan transmigrasi
mengonsolidasikan dan meningkatkan dipastikan membuat petani tidak rugi akan menjadi bagian dari Desa. Pelaku-
ekonomi warga Desa. pada saat panen raya. BUMDesa mengolah pelaku usaha dari kalangan transmigran
gabah menjadi padi dan menyimpannya melalui kemitraan usaha dengan BUMDesa
PP No. 11 Tahun 2021 mengatur dalam gudang untuk dijual kepada secara berlahan menjadi bagian dari
BUMDesa memiliki 3 fungsi utama. pemerintah, BULOG atau pedagang beras. masyarakat Desa setempat.
Pertama, BUMDesa memiliki fungsi sosial.
Urusan yang dikelola adalah pelayanan Kemitraan BUMDesa dengan Kemitraan usaha antara BUMDesa
kebutuhan dasar dan umum bagi masyarakat Desa menjamin produk dengan transmigran ini juga
masyarakat Desa. Misalnya: mengelola memungkinkan kemudahaan untuk
air bersih berskala Desa, mengelola memperoleh barang dan/jasa dari luar
penanganan sampah berskala Desa. Desa dengan harga yang lebih murah.
BUMDesa mempendek rantai pasok.
Kedua, BUMDesa memiliki fungsi
sebagai produsen. Urusan yang dikelola Kemitraan BUMDesa dengan pelaku
meliputi: produksi barang dan/atau jasa usaha di kawasan transmigrasi membuka
serta peningkatan nilai tambah atas asset peluang bagi para transmigran berusaha
Desa dan pendapatan asli Desa. secara berkelanjutan. Pembangunan
kawasan transmigrasi harus terpadu
Ketiga, BUMDesa memiliki fungsi dengan pembangunan Desa, khususnya
sebagai konsolidator. Urusan yang dikelola pembangunan BUMDesa yang berorientasi
meliputi: konsolidasi produk barang dan/ pada upaya mensejahterakan masyarakat
atau jasa masyarakat Desa; penampung, Desa sekaligus mensejahterakan warga
pembeli, pemasaran produk masyarakat transmigran. n
Desa; inkubasi usaha masyarakat Desa;

VOLUME I | EDISI 3 | DESEMBER 2022 37

LAPORAN UTAMA

KEMITRAAN DI INDUSTRI
KELAPA SAWIT

P engembangan Komoditas unggulan
menjadi salah satu indikator penilaian
indeks perkembangan kawasan
transmigrasi dari dimensi ekonomi. Hal ini
secara eksplisit terlampir dalam Keputusan
Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 117 Tahun
2021 tentang Indeks Perkembangan Kawasan
Transmigrasi. Komoditas unggulan yang
dikembangkan di setiap kawasan transmigrasi
berbeda-beda, sesuai potensi wilayahnya,
dengan pertimbangan teknis seperti kondisi
tanah dan iklim wilayah.

Komoditas Unggulan

Komoditas unggulan memiliki
posisi strategis untuk dikembangkan.
Salah satu upaya yang dapat dilakukan
untuk mengidentifikasi sektor prioritas
yang berpeluang dikembangkan untuk
meningkatkan perekonomian suatu daerah
adalah dengan cara mengidentifikasi sektor
unggulan yang ada pada daerah tersebut.
Sektor unggulan adalah sektor potensial yang
memiliki keunggulan komparatif maupun
keunggulan kompetitif di sektor tersebut.
Sehingga, tidak hanya sektor unggulan
tersebut mampu memenuhi kebutuhan
domestik dan selebihnya mampu diekspor ke
daerah lain akan tetapi juga sektor unggulan
tersebut mampu untuk bersaing atau
memiliki daya saing di pasar. Implikasinya,
sektor unggulan memiliki kontribusi besar
terhadap peningkatan perekonomian daerah
dalam lingkup PDRB.

Salah satu jenis komoditas unggulan
yang dikembangkan di Kawasan Transmigrasi
Lagita, Kabupaten Bengkulu Utara, yaitu
kelapa sawit. Hal ini sejalan dengan
tujuan dan sasaran pembangunan dan
pengembangan Kawasan Transmigrasi Lagita,
yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah
Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 12 Tahun
2016 tentang Penetapan Pembangunan dan
Pengembangan Kota Terpadu Mandiri Lagita
Pada Wilayah Pengembangan Transmigrasi

38 VOLUME I | EDISI 3 | DESEMBER 2022

Kabupaten Bengkulu Utara. Di mana
pembangunan dan pengembangan
Kawasan Transmigrasi Lagita, salah
satunya bertujuan untuk menciptakan
sentra agribisnis, sentra agroindustri, dan
sentra agrowisata berbasis komoditas
unggulan yang mampu menarik investasi
sebagai penggerak ekonomi masyarakat.

Jika membandingkan luas wilayah
KTM Lagita yaitu 92.522 Ha, yang
meliputi Kecamatan Ketahun, Giri Mulya,
Lais, Batiknau, Napal Putih, Pinang
Raya, Air Padang, Padang Jaya, Ulok
Kupai, dengan luas lahan kebun kelapa
sawit berdasarkan data BPS Bengkulu
Utara, pada tahun 2015 dikesembilan
kecamatan tersebut seluas 26.918,75
Ha, berarti luasan kebun kelapa sawit di
Kawasan Transmigrasi Lagita mencapai
29,09% dari keseluruhan luas Kawasan
Transmigrasi Lagita, menjadi potensi yang
berperan cukup besar dalam pergerakan
ekonomi masyarakat di Kawasan
Transmigrasi Lagita. Namun tentunya
harus ditunjang oleh upaya yang
sistematis, misalnya dengan pengkajian
mengenai peluang pasar internasional,
penerapan standarisasi mutu dan sistem
keamanan produk kelapa sawit, sertifikasi
dan proses pengujiannya.

Permasalahan Pengembangan Pentingnya Kemitraan sawit yang menempatkan mereka
dalam tatanan sosial yang lebih baik.
Pemilihan kelapa sawit sebagai Sinergi multi pihak sangat diperlukan Sementara masyarakat secara luas,
komoditas unggulan di kawasan untuk menyamakan tekad dan persepsi meskipun tidak mempunyai hubungan
transmigrasi memiliki permasalahan pengembangan kawasan transmigrasi, langsung, namun merupakan konsumen
tersendiri. Hal ini disebabkan karena baik dari petani sawit, perkebunan besar penting yang membuat roda industri
pemilikan lahan besar kebun sawit negara maupun swasta, pemerintah, minyak sawit berputar secara normal dan
bukan murni dari warga masyarakat lembaga swadaya masyarakat, dan juga seimbang.
yang ada di dalam kawasan transmigrasi, masyarakat secara luas
tetapi dikuasai oleh para pengusaha/ Di samping itu, peran akademisi
perusahaan swasta, sehingga upaya Pemerintah melalui inovasi juga diperlukan sebagai penggagas dan
pengembangannya tidak bisa pembangunan berperan sebagai perannya untuk temuan/inovasi IPTEK,
diintervensi baik oleh pemerintah regulator yang punya kekuatan untuk edukasi, riset, dan pendampingan dalam
maupun pemerintah daerah. Di sisi memayungi skema kemitraan melalui upaya peningkatan produktifitas komoditas
lain untuk penilaian perkembangan regulasi, kebijakan, perencanaan, unggulan. Tidak kalah penting pula peran
kawasan transmigrasi dari dimensi program, dan anggaran. Perkebunan media sebagai sarana promosi komoditas
sosial budaya, ada indikator kreativitas besar swasta maupun negara melalui unggulan di kawasan transmigrasi.
masyarakat untuk pengembangan inovasi bisnis menjadi mesin yang stabil
komoditas unggulan, pelibatan pelaku untuk mengolah hasil panen sendiri Kemitraan ini diharapkan akan
seni dan budaya dalam pengembangan maupun hasil panen petani. Lembaga mempercepat pertumbuhan kawasan
komoditas unggulan kawasan, dan swadaya masyarakat mempunyai peran transmigrasi, khususnya untuk Kawasan
pemanfaatan produk budaya masyarakat vital dalam melakukan kontrol sosial agar Transmigrasi Lagita, Kabupaten Bengkulu
untuk pengembangan komoditas tidak terjadi penyimpangan dalam praktik Utara, yang pada akhir RPJMN 2020-
unggulan dan kawasan. Tentunya akan hubungan banyak arah ini. 2024 ditargetkan menjadi kawasan
sulit meningkatkan nilai indikator transmigrasi dengan status berdaya saing.
tersebut jika tidak ada dukungan dari Petani berperan sebagai bagian
pihak swasta terutama perusahaan peting dalam rantai suplai buah n Sukmawati Amir
pengelola perkebunan sawit di kawasan
transmigrasi.

VOLUME I | EDISI 3 | DESEMBER 2022 39

LAPORAN UTAMA

MENDEWASAKAN KOBALIMA TIMUR
DENGAN KOLABORASI DAN KEMITRAAN

K awasan Kobalima Timur merupakan Daya Alam), Kawasan Kobalima Timur Timur. Sehingga daerah yang memiliki
salah satu kawasan transmigrasi memiliki ketinggian hingga 400 MDPL, perbatasan dapat selalu terang pada
yang ditetapkan berdasarkan dapat diartikan kawasan ini dapat setiap malamnya, peralatan kesehatan,
Keputusan Menteri Desa, PDT, dan dikembangkan berbagai tanaman pertukangan, dapat dimanfaatkan secara
Transmigrasi Nomor 118 tahun 2017 pangan dan perkebunan. Sepanjang optimal di setiap waktu. Selain itu jika
tentang Penetapan Kawasan Transmigrasi. utara kawasan ini memiliki hasil alam pasokan listrik sudah terjamin, kawasan
Berada dalam wilayah Kabupaten berupa kemiri dan jika kita lihat lebih tersebut dapat dikembangkan area-area
Malaka merupakan salah satu kabupaten mendalam lagi tanaman pangan yang industri dengan mengacu pada Rencana
termuda di provinsi Nusa Tenggara dikembangkan berupa jagung. Potensi Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang telah
Timur, Indonesia, Ibu Kota berada untuk dikembangkan sawah tentu saja disusun.
di Betun. ada, hanya saja perlu ketersediaan air
sepanjang tahun yang dapat digunakan Tak jauh dari eks satuan permukiman
Kabupaten Malaka merupakan untuk mengaliri area pertanian. Potensi transmigrasi yaitu UPT Uluklubuk terdapat
hasil pemekaran dari Kabupaten tanaman perkebunan yang lainnya adalah tambak garam yang dibuat oleh PT Inti
Belu yang disahkan dalam sidang pisang, dimana sebagian pisang dari Daya Kencana di mana hasil kesepakatan
paripurna DPR RI pada 14 Desember kawasan ini dikirim ke Kupang. Sepanjang antara perusahaan dengan pemilik lahan
2012 di gedung DPR RI tentang pesisir selatan terdapat potensi di desa Weoe Kecamatan Wewiku dengan
Rancangan UU Daerah Otonomi pengembangan pariwisata berupa pantai sewa pakai lahan selama 35 tahun.
Baru (DOB). Salah satu keunggulan dengan pasir putihnya. Sebagai kabupaten termuda di Provinsi
dari Kabupaten Malaka ini berbatasan Nusa Tenggara Timur tentu percepatan
langsung dengan negara Timor Leste. Kawasan Kobalima Timur terdapat pembangunan dan pengembangan
Dalam deliniasinya Kawasan Kobalima beberapa eks satuan permukiman wilayah sangat didambakan salah satunya
Timur mencakup dari perbatasan hingga transmigrasi di mana di antaranya dengan mendatangkan investor.
ke selatan dengan jalur pantai sepanjang masih terdapat keterbatasan dari segi
82 KM. Artinya Kawasan Transmigrasi elektrifikasi. Adanya kerja sama antara Namun, perlu diingat bahwa
Kobalima Timur memiliki potensi besar Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Kawasan Kobalima Timur merupakan
untuk dikembangkan dan dapat menjadi Tertinggal, dan Transmigrasi dengan kawasan transmigrasi di mana di
etalase perwujudan Negara Kesatuan Kementerian Badan Usaha Milik Negara dalamnya apabila ada investasi
Republik Indonesia yang beragam khususnya Perusahaan Listrik Negara yang sifatnnya kemitraan dengan
namun tetap satu. diharapkan dapat mendorong percepatan badan usaha harus memiliki IPT (Izin
elektrifikasi di Kawasan Kobalima Pelaksanaan Transmigrasi) yang
Jika dilihat dari potensi SDA (Sumber dikeluarkan oleh Menteri Desa,

40 VOLUME I | EDISI 3 | DESEMBER 2022

pembangunan Daerah Tertinggal, dan Selain sumber daya alam, Kawasan Kobalima
Transmigrasi. Sehingga kemitraan Timur juga memiliki hasil tenun yang menjadi
yang terjalin dapat terpantau dengan warisan budaya masyarakat Malaka.
baik baik oleh pemerintah pusat
maupun pemerintah daerah. Selain dengan berkolaborasi dengan BUMN, antar stakeholder yang dilandasi
itu untuk menyambut investor datang kelompok-kelompok tenun yang peraturan daerah yang kuat maka kita
ke Kabupaten Malaka, tentunya terbentuk dapat menjadi binaan BUMN. yakin Kawasan Kobalima Timur dapat
pemerintah daerah harus menyiapkan Sehingga jangkauan pasar dan efek segera mendewasakan diri dan statusnya
Peraturan Daerah yang mengatur gebrakan produk lokal dapat lebih menjadi kawasan transmigrasi mandiri
tentang inventasi di Kabupaten luas dan mendunia. Akhirnya dengan yang siap berdaya saing.
Malaka. Baik berupa insentif maupun dilakukannya kemitraan dan kolaborasi
penggunaan CSR oleh perusahaan n Kharis Ragil Triyanto
ke daerah. Selain itu perlu disiapkan
juga peraturan daerah yang
mengatur tentang lingkungan sebab
konsekuensi adanya pembangunan
wilayah adalah perubahan iklim yang
sangat dipengaruhi oleh perubahan
lingkungan. Sehingga ke depan ketika
Kabupaten Malaka berkolaborasi
dengan stakeholder lainnya sudah siap
secara fundamental.

Selain sumber daya alam, Kawasan
Kobalima Timur juga memiliki hasil
tenun yang menjadi warisan budaya
masyarakat Malaka. Berbagai motif dari
tiap daerah memiliki pola, warna dan
namanya masing-masing. Dahulu, tenun
merupakan produk yang dihasilkan
untuk mengisi waktu ketika menunggu
waktu panen dan sekarang tenun
diproduksi untuk memenuhi keinginan
pasar. Perlu disadari produk kerajinan
memiliki pasar yang spesifik dan penting
dilakukan pemasaran dengan metode
pameran. Pengembangan pasar dan
pameran produk lokal dapat dilakukan

VOLUME I | EDISI 3 | DESEMBER 2022 41

LAPORAN UTAMA

KEMITRAAN PERTANIAN
SEBAGAI SALAH SATU SOLUSI

T ransmigrasi pertama kali mereka untuk mendapatkan pekerjaan seperti hujan yang terlalu lebat atau
dilaksanakan pada tahun 1905 yang layak di daerah tujuan. Hal ini kekeringan, dapat merusak tanaman
oleh pemerintah Belanda untuk tentu saja akan menyebabkan mereka dan menurunkan produktivitas
mengatasi masalah kekurangan tenaga sulit untuk memenuhi kebutuhan hidup pertanian.
kerja di daerah-daerah pertanian. Namun, mereka, sehingga banyak dari mereka 2. Risiko bencana alam: Bencana
setelah Indonesia merdeka, program yang terpaksa harus kembali ke daerah alam, seperti banjir, tanah longsor,
ini terus dilaksanakan oleh pemerintah asalnya. atau gempa bumi, dapat merusak
Indonesia untuk mengurangi kepadatan tanaman dan fasilitas pertanian, serta
penduduk di daerah-daerah urban dan Selain itu, program transmigrasi mengakibatkan kerugian finansial
meningkatkan pertumbuhan ekonomi di juga menimbulkan masalah pengelolaan bagi petani.
daerah-daerah pedesaan. sumber daya alam di daerah tujuan. 3. Risiko kesalahan dalam perencanaan
Banyak daerah tujuan yang belum atau pelaksanaan pertanian:
Selama ini, transmigrasi kerap memiliki infrastruktur yang memadai Kesalahan dalam perencanaan
dianggap sebagai solusi untuk untuk menunjang pertumbuhan pertanian, seperti pemilihan
mengatasi masalah kekurangan tenaga ekonomi. Tanah yang diberikan kepada tanaman yang tidak sesuai dengan
kerja dan meningkatkan taraf hidup penduduk transmigran seringkali kondisi lokal atau kesalahan
masyarakat pedesaan. Namun, ada juga tidak tergarap dengan baik, sehingga dalam teknik budidaya, dapat
kritik terhadap program transmigrasi menyebabkan kerusakan lingkungan. mengakibatkan produktivitas yang
ini, seperti masalah ekonomi yang rendah dan kerugian finansial bagi
sering dihadapi oleh para transmigran Dalam implementasinya juga petani.
yaitu sulitnya mendapatkan pekerjaan transmigran memiliki berbagai risiko 4. Risiko perubahan iklim: Perubahan
yang layak di daerah tujuan. Banyak pertanian di kawasan transmigrasi. iklim global dapat mengakibatkan
transmigran yang tidak memiliki Resiko pertanian di kawasan transmigrasi perubahan cuaca yang tidak
ketrampilan khusus, sehingga sulit bagi tersebut dapat berupa:
1. Risiko cuaca buruk: Cuaca buruk,

42 VOLUME I | EDISI 3 | DESEMBER 2022

menentu dan menyebabkan masalah Kemitraan pertanian di kawasan transmigrasi
bagi pertanian, seperti peningkatan dapat menjadi cara yang efektif untuk
suhu atau perubahan pola hujan. meningkatkan produktivitas dan pendapatan
5. Risiko pasar: Fluktuasi harga di petani transmigran.
pasar global dapat menyebabkan
ketidakstabilan harga produk Program ini dapat memfasilitasi sinergi yang memungkinkan adanya
pertanian, yang dapat pertukaran informasi dan teknologi pembangunan yang merata di kawasan
mengakibatkan kerugian bagi petani. antara para pihak yang terlibat, serta transmigrasi.
Untuk mengurangi risiko tersebut, menyediakan dukungan finansial dan
diperlukan perencanaan dan pengelolaan teknis bagi petani transmigran Namun, agar kemitraan ini dapat
pertanian yang baik, termasuk pemilihan berjalan dengan baik, diperlukan adanya
tanaman yang tepat, teknik budidaya Kemitraan pertanian merupakan komitmen dan sinergi yang kuat dari
yang tepat, dan pengelolaan risiko yang suatu bentuk kerja sama antara petani semua pihak yang terlibat. Pemerintah
efektif. dengan pihak lainnya dalam mengelola perlu memberikan dukungan dan
Di satu sisi Badan Pusat Statistik (BPS) pertanian. Tujuan dari kemitraan fasilitas yang diperlukan, sementara
melaporkan ekspor pertanian pada Mei ini adalah untuk membantu petani swasta perlu memberikan kontribusi
2022 mengalami kenaikan 20,32 persen meningkatkan hasil produksi pertanian yang optimal dalam pengembangan
(year on year/YoY) atau sebesar US$ 290 mereka dan meningkatkan pendapatan berbagai sektor ekonomi di kawasan
juta jika dibandingkan dengan tahun mereka. transmigrasi.
sebelumnya. Kenaikan tersebut membuat
share pertanian Indonesia tahun ini Kemitraan pertanian sangat penting Sedangkan, masyarakat memegang
mencapai 1,36 persen. Melihat tren positif untuk meningkatkan produktivitas peran yang tidak kalah penting dalam
sektor Pertanian kini, kira-kira apa yang pertanian di suatu wilayah. Kerja kemitraan ini. Masyarakat harus aktif
seharusnya dilakukan oleh transmigran sama yang baik antara petani dengan mengikuti program-program yang
dan Pemerintah ? pihak lain dapat membantu petani disediakan oleh pemerintah dan swasta,
Kemitraan pertanian di kawasan meningkatkan hasil produksi pertanian serta memanfaatkan fasilitas yang telah
transmigrasi dapat menjadi cara yang mereka, sehingga dapat meningkatkan disediakan dengan sebaik-baiknya. Selain
efektif untuk meningkatkan produktivitas pendapatan mereka. Selain itu, kemitraan itu, masyarakat juga harus bersikap
dan pendapatan petani transmigran. juga dapat membantu petani dalam kooperatif dan saling membantu dalam
Kemitraan dapat membantu petani menghadapi berbagai kendala yang mengelola dan mengembangkan
transmigran mendapatkan akses ke dihadapi dalam mengelola pertanian, kawasan transmigrasi.
teknologi dan informasi yang lebih baik, seperti kendala teknologi dan pemasaran
serta memperluas jaringan mereka di hasil pertanian. Dengan demikian, kemitraan di
pasar. kawasan transmigrasi dapat menjadi
Salah satu cara yang dapat dilakukan Selain itu, kemitraan ini juga dapat salah satu solusi dalam mengembangkan
dalam membangun kemitraan pertanian membantu mengurangi ketimpangan ekonomi dan pembangunan di kawasan
di kawasan transmigrasi adalah dengan pembangunan antar kawasan transmigrasi, sekaligus meningkatkan
mengadakan program kerja sama transmigrasi. Dengan adanya kerja sama kualitas hidup masyarakat setempat.
antara pemerintah, lembaga swadaya yang terstruktur, maka dapat tercipta
masyarakat, dan perusahaan agribisnis. n M.Irfan Hidayat

BEBERAPA BENTUK KEMITRAAN PERTANIAN

Di bawah ini beberapa bentuk mereka, misalnya dengan
kemitraan yang dapat dilakukan: memberikan subsidi bahan baku
1. Kemitraan dengan perusahaan pertanian, teknologi pertanian
terbaru, dan pelatihan bagi petani.
agribisnis: Petani dapat bekerja 3. Kemitraan dengan lembaga
sama dengan perusahaan agribisnis pendidikan: Lembaga pendidikan
dalam mengelola tanaman dapat bekerja sama dengan petani
pertanian mereka. Perusahaan dalam menyediakan sumber
agribisnis dapat memberikan daya manusia yang berkualitas
bantuan dalam hal teknologi untuk mengelola pertanian.
pertanian, bibit unggul, dan Lembaga pendidikan juga dapat
pemasaran hasil pertanian petani. memberikan pelatihan dan
2. Kemitraan dengan pemerintah: konsultasi bagi petani tentang
Pemerintah juga dapat membantu teknologi pertanian terbaru.(*)
petani dalam mengelola pertanian

VOLUME I | EDISI 3 | DESEMBER 2022 43

LAPORAN UTAMA

PENTING, MINDSET TENTANG
URGENSI DAN PERAN
TRANSMIGRASI

Selasa pagi (6/12/22), Balai Makarti Muktitama Kalibata
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) dipenuhi peserta
lokakarya ketransmigrasian. Narasumber yang hadir berasal dari
lintas Kementerian atau Lembaga (K/L), akademisi, dan tokoh
transmigrasi. Salah seorang narasumber yang hadir, Mohammad
Roudo, ST, MPP, Ph.D, Direktur Regional II Kementerian PPN/
Bappenas, di tengah kegiatannya, ia bersedia diwawancarai
oleh kontributor TRANSPOLITAN Andy Aryawan di Ruang Rapat
Gedung C Kemendes PDTT.

Bergabung semenjak Tahun 2004 di Kementerian PPN/
Bappenas, meraih gelar Sarjana Planologi dari Institut Teknologi
Bandung. Mohammad Roudo melanjutkan studi program Magister
di The Australian National University di bidang kebijakan publik
dan meraih gelar PhD dari University of Birmingham, Inggris di

bidang kebijakan desentralisasi, manajemen performa, dan
keuangan publik.
Tugasnya di Dit. Regional II Bappenas bertugas
mengawal perencanaan Ibu Kota Negara (IKN) dan
wilayah sekitarnya, serta tugas tambahan bermitra
dengan bidang transmigrasi dan perbatasan.
Berikut petikan wawancara dengan Direktur
Regional II Bappenas.

Terimakasih atas kesediaan Bapak untuk
sedikit berbincang tentang Transmigrasi.
Bagaimana Bapak melihat perkembangan
Program Transmigrasi saat ini?
Kami di Direktorat Regional II Bappenas melihat
program ini penting. Bahkan di lokakarya tadi kami tanyakan
apakah transmigrasi itu urgent? Dijawab iya oleh salah seorang
narasumber (Prof. Suratman dari UGM, RED) sehingga kami di
Bappenas menjadi (lebih) termotivasi dan optimis.
Kami di Bappenas masing-masing punya mitra (terkait)
yang memperjuangkan kebijakan (masing-masing).
Secara umum (awalnya) di Bappenas masih belum yakin
tentang program transmigrasi secara umum dan konsep
pengembangan kedepannya. Apakah program ini masih
cocok dan perlu untuk Indonesia? Setelah masuk di Dit.
Regional II ternyata transmigrasi itu penting, dan kami
mendapat penugasan untuk melihat arah transmigrasi
ke depan. Transmigrasi hendaknya bisa adaptif terhadap
visi misi bangsa, perubahan nilai (masyarakat), tata cara,

44 VOLUME I | EDISI 3 | DESEMBER 2022

Mohammad Roudo, ST, MPP, Ph.D
Direktur Regional II Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian PPN/Bappenas.

dan modernisasi. Satu hal yang dirasa sudah berkembang signifikan, Bagaimana PDB (Produk Domestik
kurang yaitu cerita-cerita (berita) sukses kecamatan dan berapa kawasan yang Bruto)-nya. Penghitungan satu orang
terbentuk, berapa produksi yang transmigran akan mampu menaikkan
ketransmigrasian. Bad news is good news. dihasilkan di lahan (transmigrasi), pertumbuhan ekonomi sebesar apa dan
adanya BUMDesa. Lebih kompleks dan produktivitasnya? Kalau ada ukuran yang
Transmigran banyak yang sukses, advance adanya indeks perkembangan jelas akan lebih membantu di Bappenas.
bahkan banyak yang menjadi pejabat. kawasan transmigrasi akan bisa dilihat Kalau anggaran tidak didorong atau
Transmigrasi berhasil membuka perkembangan tiap tahun dan bisa dipotong akan terjadi penurunan
keterisoliran, transmigrasi merupakan dibandingkan antar daerah. (indeks) produktivitas (Kawasan/kabupaten).
sarana perekat bangsa, bagian dari Inilah yang akan dilihat apakah masih Target jangka pendek peningkatan nilai
upaya transfer skill masyarakat setempat. akan dipakai ke (periode) RPJPN indeks kawasan target RPJMN (Rencana
Narasi-narasi positif tadi belum berikutnya. Yang pasti perlu ada ukuran Pembangunan Jangka Menengah).
dibangun dengan baik yang dilihat oleh yang tepat ke depannya. (harapannya) Target masing-masing
(pihak luar dan) Bappenas. (sebagai tahun akan tercapai.
perbandingan) Isu stunting dibangun Intervensi yang dilakukan (di
dengan narasi kuat sehingga terlihat Kawasan transmigrasi) sudah banyak, Bicara tentang tantangan
penting. Transmigrasi sendiri (narasi namun (capaian) Indeks (hanya program transmigrasi. Menurut Bapak
positifnya) kurang, hanya ada berita tahapan) berkembang. Target RPJMN tantangan apa saja dihadapi dalam
terkait permasalahan saja. ada 7 Kawasan yang berdaya saing, pembangunan dan pengembangan
pencapaian masih banyak di Tahapan Kawasan transmigrasi saat ini dan ke
Mendekati akhir periode RPJMN Mandiri. Peningkatan kawasan depannya?
2020-2024, bagaimana pencapaian berkembang menjadi mandiri sudah
target transmigrasi menurut Bapak? banyak, namun untuk tahapan berdaya Tantangan pertama adalah
saing belum tercapai di tahun 2022 ini. demografi global. Pertumbuhan
Saya melihat suatu rangkaian. penduduk akan banyak tinggal di
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Dilihat dari jangka panjangnya perkotaan, sehingga terlalu berat beban
Nasional (RPJPN) 2005-2024 perlu dilihat bagaimana kesejahteraan (masyarakat).
dulu. Periode 2005-2019 (transmigrasi)

VOLUME I | EDISI 3 | DESEMBER 2022 45

LAPORAN UTAMA

perkotaan. Kalau semua (tinggal) di Ke depan transmigrasi tidak hanya penyebaran
Jakarta, tidak ada program transmigrasi, penduduk dan membuka keterisoliran, tetapi
Jakarta akan berat. penyiapan SDM terampil.

Tantangan Kedua, climate change produktivitas sekian, ini yang bisa menyuarakan terus urgensi transmigrai.
(perubahan iklim), kalau semua di didorong. Narasi akan disusun dengan baik tentu
perkotaan akan tentu akan berdampak dengan dukungan dari Kemendes
di perkotaan. Perpres 50 Tahun 2018 PDTT. Misal Pendapatan Nasional
tentang Koordinasi dan Integrasi Bruto atau Gross National Income (GNI)
Tantangan ketiga kompetensi Penyelenggaraan Transmigrasi perkapita mencapai 11ribu, bagaimana
SDM, persaingan SDA (sumber daya sendiri sudah cukup bagus atau perlu kaitan dengan produktivitas yang akan
alam). Perlu pemberian bekal dan skill dilengkapi oleh regulasi lain atau dihasilkan. Petani memproduksi berapa,
(ketrampilan) bagi transmigran untuk malah pada tahapan pelaksanan yang produktivitas berapa, perlu narasi
berdiri di atas kaki sendiri, bahkan perlu didorong? dibangun sehingga Transmigrasi ke
mampu mendorong masyarakat depan akan diarahkan. Level pertama
sekitar untuk mengembangkan Perpres sudah bagus dalam (tahapan Kawasan berkembang)
wilayahnya sendiri. (Transmigran) Punya mengatur langkah-langkah dan untuk membuka keterisoliran wilayah.
kemampuan berkompetisi termasuk pembagian tugas. Adanya UU 23 tahun Kebutuhan SDM terampil yang kreatif
penguasaan teknologi kedepannya. 2014 tentang Pemerintahan Daerah untuk di level Kawasan mandiri dan
Relevan dengan kondisi di masa depan. yang kadang belum sejalan dengan program inovasi lain misal petani
Transmigrasi mampu menangkap pelaksanaan, termasuk pelaksanaan milenial.
tantangan/isu global dan nasional akan yang belum diatur didalamnya. Salah
lebih di detilkan cascading (hirarkinya) ke satu solusi yang sudah dijalankan adanya Tahapan selanjutnya perlu masuk
depannya (perencanaan). Berita Acara Kesepakatan. Idealnya perlu dalam dokumen perencanaan formal,
RPP PUPK Adanya pembagian urusan tidak hanya narasi saja. Hal-hal filosofi
Bapak menyampaikan tadi pemerintah konkuren.  harus dicantumkan dalam jangka
salah satu strategi yaitu kompetensi panjang. Misalnya proses reformasi
SDM di sisi masyarakat. Namun, Yang akan didorong Bappenas design by government sekarang by
strategi apakah yang tepat jika misalnya dalam rapat kordinasi. kolaborasi. Dulu perpindahan penduduk
dilihat dari perspektif pemerintah/ Contohnya KemenPUPR akan melakukan sekarang bentuknya apa. Value-value
kelembagaan? kegiatan apa saja. Lintas K/L lain misal tersebut dimasukkan dalam RPJPN. Ini
Kemendikbud akan melakukan apa, yang akan menjadi pegangan siapapun
Adanya pandemi covid berpengaruh apa yang perlu didorong. Perlu adanya Presiden nantinya.
terhadap anggaran. Anggaran semacam Rencana aksi yaitu rencana
transmigrasi yang semakin menurun revitalisasi kawasan transmigrasi. Ketiga, Bapenas akan mengawal
dirasa sangat miris oleh Bappenas. Dokumen ini tidak harus diikat dengan dari sisi perencanaan. Dalam prioritas
Sehingga perlu kolaborasi, termasuk Perpres tertentu, namun bisa digunakan nasional/major project. Design
adanya Perpres 50 Tahun 2018 sudah sebagai bahan kendali / ada ceklist belum ditentukan, tentu perlu
lengkap. Perlu didorong tidak hanya kegiatan, misal KemenPUPR melakukan berkesinambungan. Salah satu indikator
pemerintah pusat tetapi Pemda, non- apa.  Indeks Pembangunan Kawasan
pemerintah  termasuk Perhimpunan Transmigrasi (IPKT). Daerah mana yang
Anak Transmigrasi (PATRI), termasuk Pada sisi lain kebutuhan anggaran sudah tuntas, bisa dialihkan ke lainnya.
konsolidasi internal Unit Kerja Eselon tinggi sedangkan yang bisa didanai Kawasan yang sudah tuntas cukup hanya
(UKE) 1 di Kemendes PDTT. hanya sedikit. Biro Perencanaan pembinaan saja. Selanjutnya, dimensi
telah mengatur strategi agar semua apa yang perlu didorong, dimensi yang
Bappenas sedang menyusun peran dapat terbiayai dengan baik. Perlunya sudah bagus bukan tidak boleh didorong
BPSDM,PEID,PDP dan lainnya agar kolaborasi dan bagaimana memastikan tapi perlu ada efisiensi (anggaran).
mampu mendorong pembangunan dan dapat terlaksana dengan baik. Peran Proses-proses tersebut dilakukan
pengembangan transmigrasi. Namun, Bappenas sebagai clearing house dalam RPJMN. Dalam Rencana Kerja
leading-nya tetap di Ditjen PPKTrans. (Perumus Kebijakan dan Peraturan). Pemerintah, lintas K/L, peran Kantor
Termasuk dalam pelaksanaan, Kemenko Bappenas perlu memastikan tidak hanya Staf Presiden (KSP) memastikan tidak
PMK sudah masuk, sehingga dalam sent tetapi delivered, perlu cek list. ada bottlenecking (hambatan) dalam
pelaksanaan akan mampu membantu pelaksanaan.
kolaborasi lintas Kementerian/Lembaga. Bagaimana saran Bapak untuk
pengembangan program transmigrasi Terakhir, perlu menyamakan
Kedua, mindset tentang urgensi ke depan dan peran Bappenas di frekuensi antar K/L. Misal, kita
dan peran transmigrasi menjadi penting. dalamnya? dengarkan lagu yang bagus. kalau ada
Kedepan transmigrasi tidak hanya
penyebaran penduduk dan membuka Ke depan Bappenas akan terus
keterisoliran, tetapi penyiapan SDM
terampil. Kalau ada indikator yang tepat
akan bisa menjelaskan pengurangan
anggaran berpengaruh terhadap
produktivitas. Satu orang menghasilkan

46 VOLUME I | EDISI 3 | DESEMBER 2022

yang AM dan FM tidak akan ketemu teknis di transmigrasi sangat jelas dan perekonomian memberikan manfaat
frekuensinya. Baik pengambilan lengkap dibanding sektor berbasis kepada masyarakat transmigran dan
keputusan, masyarakat transmigran, kawasan lainnya. Transmigrasi ini paling wilayah sekitar.
pimpinan perlu disamakan frekuensinya jelas dan bisa dieksekusi dengan baik.
meski tidak mudah. Hal ini termasuk Saya pribadi mengucapkan terima
memanfaatkan kebijakan strategis Terakhir Bapak Direktur, Dalam kasih menjadi bagian kelompok
yang ada, misal IKN (Ibu kota Negara). rangka menyambut Hari Bhakti yang harus memberikan kontribusi
Bagaimana transmigrasi memberikan Transmigrasi ke-72, ada pesan kesan terhadap pembangunan di sektor
dukungan di IKN, wilayah sekitar dari Bapak sendiri? transmigrasi dan keberterimaan dan
bisa menjadi penyangga ada tidak. dukungan terhadap perencanaan
Keterbatasan lahan (produksi pangan) Selamat HBT ke-72. Harapan yang dilakukan di Bappenas. Eksekusi
di IKN, bagaimana kalau berkembang besarnya transmigrasi berperan dalam dan pengendalian tetap dilaksanakan.
kebutuhan darimana, ini yang perlu upaya membangun negeri, mendorong Leadingnya KemendesPDTT. Selamat
ditangkap. Dan bagian dari upaya kesejahteraan masyarakat. Bagian HBT ke-72, harapannya bisa menjadi Hari
menyangga IKN itu sendiri. Indeks dari kebijakan yang bisa memberikan Transmigrasi Nasional dan perlu mencari
pengaruh terhadap kesejahteraan. Sisi tanggal yang tepat. n

VOLUME I | EDISI 3 | DESEMBER 2022 47

INSIGHT

Peningkatan/Rehab Jalan di Kawasan Transmigrasi Cot Girek.

PEMBANGUNAN INKLUSIF
PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR

DI KAWASAN TRANSMIGRASI

M enurut Asian Development kesenjangan pembangunan antarwilayah. pengembangan infrastruktur kawasan.
Bank (2009), pembangunan Melalui paradigma baru transmigrasi Pengembangan infrastruktur dalam
inklusif mencerminkan sebagai langkah pembangunan inklusif, hal ini terdiri dari rehabilitasi fasilitas
program pembangunan yang merujuk program ini akan menjadi stimulasi umum, sarana air bersih, bangunan
pada penciptaan lapangan kerja pertumbuhan agregat perekonomian air, peningkatan jalan, jembatan, dan
bagi masyarakat miskin, rentan, melalui koordinasi dan integrasi lintas drainase yang dilaksanakan di 52
dan berpenghasilan rendah untuk sector pembangunan. Kawasan Transmigrasi Prioritas Nasional
meningkatkan pendapatan, aset, dan serta 100 Kawasan Transmigrasi Prioritas
kesejahteraan. Pembangunan inklusif Program pengembangan Kementerian.
ditujukan sebagai pendekatan untuk transmigrasi merupakan bagian integral
mengatasi pembangunan yang tidak dari pembangunan nasional yaitu Hubungan antara pengembangan
merata akibat ketimpangan wilayah mulai mencapai pemerataan persebaran infrastruktur kawasan transmigrasi
dari aspek infrastruktur, ekonomi, hingga penduduk dan meningkatkan dengan pembangunan inklusif
sosial budaya. Salah satu perwujudan kesejahteraan masyarakat. Pendekatan terjalin melalui multiplier effect,
pembangunan inklusif diupayakan yang dilakukan melalui pembangunan bahwa pemenuhan infrastruktur
melalui program pengembangan pusat-pusat produksi di kawasan yang baik akan berdampak pada
kawasan transmigrasi. transmigrasi, perluasan kesempatan pertumbuhan ekonomi melalui rantai
kerja, pemberdayaan masyarakat nilai arus barang dan material yang
Program pengembangan kawasan transmigran, serta pengembangan melintasi jalur perekonomian di sekitar
transmigrasi menjadi upaya percepatan infrastruktur kawasan. Salah satu kawasan transmigrasi. Pengembangan
pembangunan kota-kota kecil di pendekatan yang sifatnya penting infrastruktur di kawasan transmigrasi
luar Pulau Jawa guna mengurangi dalam hal pembangunan inklusif adalah dipahami sebagai langkah untuk

48 VOLUME I | EDISI 3 | DESEMBER 2022

Peningkatan/Rehab Jembatan di Kawasan Transmigrasi Air Terang.

memperkuat keterkaitan antar kawasan Pengembangan infrastruktur di kawasan
transmigrasi, penghubung kawasan transmigrasi dipahami sebagai langkah untuk
transmigrasi dengan kawasan lain, serta memperkuat keterkaitan antar kawasan
penghubung kawasan transmigrasi transmigrasi.
dengan pusat pertumbuhan.
di Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi utama pertanian pangan. Pembangunan
Jalan di Cot Girek Tengah. Status Kawasan Transmigrasi Air embung berada di 4 titik yaitu UPT
Terang merupakan kawasan mandiri yang Dadahup A1, A2, A4, dan A5 diharapkan
Kawasan Transmigrasi Cot Girek masuk dalam 52 kawasan transmigrasi menjadi akses pemenuhan kebutuhan
merupakan kawasan yang terletak di prioritas nasional. Luas kawasan kurang sumber air bagi masyarakat dan lahan
Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh lebih 161.054 Ha dengan jumlah pertanian sehingga dapat meningkatkan
dengan kondisi geografis dataran dan penduduk sebanyak 18.920 Jiwa. Mata hasil bumi dan mendukung program
berbukit. Status Kawasan Transmigrasi Cot pencaharian masyarakat masyarakat ketahanan pangan.
Girek merupakan kawasan berkembang bergerak di bidang pertanian dan
yang masuk dalam 100 kawasan perkebunan. Pekerjaan peningkatan/ Drainase di Lagita Kawasan
transmigrasi prioritas kementerian. rehab jembatan di Kawasan Air Terang Transmigrasi Lagita mayoritas merupakan
Jumlah penduduk Kawasan Transmigrasi berfungsi sebagai penghubung dataran rendah dengan luas wilayah
Cot Girek sebanyak 39.259 Jiwa dengan akses jalan masyarakat antar lokasi 99.941 Ha. Kawasan Transmigrasi Lagita
luas kawasan kurang lebih 27.024 permukiman. masuk dalam 52 kawasan transmigrasi
hektare (ha). Mayoritas mata pencaharian prioritas nasional dengan status mandiri.
masyarakat bergerak di bidang pertanian, Embung di Dadahup Peningkatan drainase sebagai pendukung
perdagangan, dan perkebunan. Pekerjaan peningkatan jalan berfungsi untuk
peningkatan/rehab jalan di Kawasan Kawasan Transmigrasi Dadahup mengalirkan air sehingga badan tetap
Transmigrasi Cot Girek berfungsi untuk di Kabupate Kapuas, Provinsi kering. Peningkatan akses jalan dan
mengoptimalkan fungsi jalan sebagai Kalimantan Tengah merupakan lokasi drainase di kawasan ini bertujuan sebagai
akses masyarakat dari lokasi permukiman pengembangan program ketahanan akses penghubung konektivitas poros
menuju lokasi lain untuk bekerja, sekolah, pangan (food estate) dengan komoditas masyarakat Desa Air Sukamanak sehingga
dan pergi ke perkebunan.

Jembatan di Air Terang

Lokasi Kawasan Transmigrasi
Air Terang memiliki kondisi dataran
rendah dan perbukitan yang berada

VOLUME I | EDISI 3 | DESEMBER 2022 49

INSIGHT

Pembangunan Embung UPT Dadahup.

mampu membantu aktivitas keseharian serta rehab asrama dan ruang belajar di
dan kegiatan perekonomian. Islamic Center yang berfungsi sebagai
pusat pelayanan pendidikan di kawasan
SAB di Labangka Peningkatan Drainase Kawasan tersebut. Rehab fasilitas pendidikan ini
Transmigrasi Lagita. mendukung pemberdayaan masyarakat
Kawasan Transmigrasi Labangka setempat melalui peluang pendidikan
yang berada di Kabupaten Sumbawa, formal melalui sekolah maupun non
Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki formal melalui pelatihan softskills.
kondisi geografis dataran rendah dengan Pembangunan sarana pendidikan
mayoritas mata pencaharian masyarakat ini diharapkan mampu membuka
di bidang pertanian dan peternakan. kesempatan bagi SDM di kawasan
Kawasan ini memiliki luas sekitar 36.396 transmigrasi untuk mendapatkan
Ha dengan status mandiri dan masuk pendidikan inklusif dan berkelanjutan.
dalam 52 kawasan transmigrasi prioritas
nasional. Peningkatan/Rehab jaringan Pelajaran berharga narasi tersebut,
sarana air bersih di Kawasan Transmigrais dapat dipahami bahwa pengembangan
Labangka bertujuan untuk memenuhi infrastruktur kawasan transmigrasi
kebutuhan sumber air bersih yang bisa mampu menjadi pendekatan untuk
digunakan oleh masyarakat melalui mencapai pembangunan inklusif jika
jaringan perpipaan langsung. Hal ini diberikan perhatian pada pengalokasian
diharapkan mampu untuk mendukung anggaran untuk memenuhi
kegiatan keseharian dan perekonomian kebutuhan sarana prasarana guna
sehingga mampu meningkatkan mencapai pemerataan kesejahteraan
kesejahteraan masyarakat. bagi masyarakat transmigrasi. Hal
ini menunjukkan keterkaitan ini
Fasilitas Umum di Telang kawasan sekitar 24.958 ha dan kondisi memperkuat bahwa pembangunan
geografis dataran rendah dengan inklusif dan pembangunan infrastruktur
Kawasan Transmigrasi Telang masuk kondisi mata pencaharian masyarakat di bersifat interpendensi (timbal balik) yang
dalam 52 kawasan transmigrasi prioritas bidang perdagangan dan perkebunan. menyeluruh dan dinamis.
nasional dengan status mandiri, Kawasan Pekerjaan rehab fasilitas umum di KTM
ini berada di Kabupaten Banyuasin, Telang terdiri dari rehab rumah pintar Pembangunan infrastruktur
Provinsi Sumatera Selatan memiliki luas di kawasan transmigrasi dapat

50 VOLUME I | EDISI 3 | DESEMBER 2022