Kepegawaian

CUTI PEGAWAI & Vava Aristianti
PENSIUN PEGAWAI XII OTKP

A.
Pengertian Cuti

Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu.
Atau dapat juga merupakan hak bagi Negeri Sipil berupa izin tidak masuk kerja yang
dapat ditunda dalam jangka waktu tertentu apabila kepentingan dinas mendesak. Cuti
merupakan salah satu kebijakan perusahaan yang menjadi favorit para karyawan. Jatah
cuti biasanya sering diambil para karyawan untuk melakukan hal-hal pribadi seperti
berlibur, mengunjungi orang tua, dll.

Dasar Hukum

1. UU No. 24 Tahun 1976 tentang Cuti PNS
2. Surat-Edaran Nomor : 55285/C/1/1978 Tentang Pemberian cuti bersalin untuk keempat

kalinya dan seterusnya
3. SE Kepala BAKN no. 01/SE/1977 : Permintaan dan Pemberian cuti PNS beserta 25

lembar lampiran (I-XXV)
4. Pedoman Cuti PNS atau di sini : Cuti Tahunan, Cuti Sakit, Cuti Besar, Cuti Bersalin, Cuti

Alasan Penting dan Cuti di Luar Tanggungan Negara (CLTN)
5. Keputusan MA tentang Pembayaran tunjangan bagi PNS yang menjalani cuti besar
6. Tanggapan BKN ke Kabiro MA tentang hak cuti PNS

B. Tujuan Cuti

Tujuan cuti adalah untuk memberikan kesempatan istirahat bagi para Pegawai Negeri
Sipil (PNS) dalam rangka menjamin kesegaran jasmani dan rohaninya. Jadi, cuti ini
bertujuan secara umum demi kepentingan PNS yang bersangkutan.

C. Manfaat Cuti

Umumnya setiap perusahaan memberikan hak cuti untuk karyawannya yang bisa
diambil sekitar 12 kali atau lebih per tahun. Cuti tersebut bisa digunakan untuk berbagai
kepentingan seperti menikah, liburan, atau hal lain yang ingin Anda lakukan ketika hari
kerja.
Hal itu juga tertuang dalam Undang-Undang (UU) No. 13 tahun 2003 Pasal 79 ayat (2),
yang menyebutkan bahwa seorang pekerja berhak mendapatkan cuti tahunan sekurang-
kurangnya 12 hari kerja.
Sayangnya beberapa orang tidak terlalu peduli dengan jatah cuti yang diberikan
perusahaan. Padahal cuti memberikan manfaat positif yang juga berpengaruh terhadap
pekerjaan Anda saat ini. Berikut keuntungan mengambil cuti yang dijelaskan oleh
psikolog muda, Wulan Ayu Ramadhani, M. Psi:

1. Hilangkan Jenuh
Cuti dapat menghilangkan jenuh. Saat Anda merasa bosan dengan pekerjaan sebaiknya
segera ambil cuti. Jangan langsung terburu-buru memutuskan resign. Coba ambil waktu
libur untuk kembali menyegarkan pikiran Anda.

"Salah satu yang membuat baterai awet ketika di charge dalam kondisi mesin mati, sama
seperti otak, kita tidak bisa memaksanya untuk selalu bekerja setiap waktu karena akan
timbul di mana rasa jenuh, stres dan rasa sensitivitas yang tinggi.

2. Buat Anda Lebih Produktif
Salah satu keuntungan mengambil hak libur di hari kerja bisa meningkatkan
produktivitas. Manfaatkan hak cuti per tahun untuk benar-benar menyegarkan pikiran
Anda.
"Manfaat cuti itu bisa membuat produktivitas semakin meningkat, apalagi untuk
pekerjaan yang membutuhkan kreativitas. Mengambil cuti itu adalah salah satu yang
harus dilakukan untuk semakin meningkatkan kinerja Anda.
3. Mendapat Inspirasi Baru
Bagi seseorang yang bekerja di bidang kreatif, salah satu manfaat cuti bisa
mendapatkan inspirasi baru. Inspirasi tersebut tentunya akan memacu semangat Anda
ketika bekerja. Oleh karena itu, tidak ada salahnya melakukan aktivitas atau berpergian
ke tempat yang belum pernah dikunjungi.
4. Menghilangkan Stres
Bekerja dengan waktu yang lama ternyata bisa menyebabkan stress. Menurut
Centerstone, sebuah komunitas kesehatan non-profit di Amerika, cuti dapat
meringankan stress dan rasa gelisah. Dalam waktu bersamaan, cuti juga bisa
meningkatkan kesehatan mental dan fisik bagi karyawan.
5. Menyehatkan Jantung
Berkonsentrasi terlalu keras pada pekerjaan juga dapat menyebabkan resiko penyakit
jantung karena, jantung bekerja 2x lebih cepat saat Anda memfokuskan pada pekerjaan.
Mengambil jatah libur tahunan juga dikaitkan dengan penurunan risiko penyakit
jantung.
6. Meningkatkan Kesehatan Mental
Dari sebuah survey yang dilakukan oleh University of Pittsburgh MindBody Center
kepada hampir 1400 relawan, mereka menemukan bahwa suatu kenyamanan,
termasuk pergi berlibur saat cuti kerja, dapat memberikan kontribusi emosional yang
positif dan menghilangkan perasaan negative serta depresi.

D. Jenis-Jenis Cuti

1. Cuti Tahunan
PP ini menyebutkan, PNS dan calon PNS yang telah bekerja paling kurang 1 (satu) tahun
secara terus menerus berhak atas cuti tahunan. Lamanya hak atas cuti tahunan
sebagaimana dimaksud adalah 12 (dua belas) hari kerja.
Untuk menggunakan hak atas cuti tahunan sebagaimana dimaksud, PNS atau calon PNS
yang bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK atau pejabat
yang menerima delegasi wewenang untuk memberikan hak atas cuti tahunan. “Hak atas
cuti tahunan sebagaimana dimaksud diberikan secara tertulis oleh PPK atau pejabat
yang menerima delegasi wewenang untuk memberikan hak atas cuti tahunan,” bunyi
Pasal 312 ayat (4) PP ini.
Dalam hal hak atas cuti tahunan yang akan digunakan di tempat yang sulit
perhubungannya, menurut PP ini, jangka waktu cuti tahunan tersebut dapat ditambah
untuk paling lama 12 (dua belas) hari kalender.
Hak atas cuti tahunan yang tidak digunakan dalam tahun yang bersangkutan, menurut

PP ini, dapat digunakan dalam tahun berikutnya untuk paling lama 18 (delapan belas)
hari kerja termasuk cuti tahunan dalam tahun berjalan.
“Hak atas cuti tahunan yang tidak digunakan 2 (dua) tahun atau lebih berturut-turut,
dapat digunakan dalam tahun berikutnya untuk paling lama 24 (dua puluh empat) hari
kerja termasuk hak atas cuti tahunan dalam tahun berjalan,” bunyi Pasal 313 ayat (2)
PP ini.
PNS yang menduduki Jabatan guru pada sekolah dan Jabatan dosen pada perguruan
tinggi yang mendapat liburan menurut peraturan perundang-undangan, menurut PP ini,
disamakan dengan PNS yang telah menggunakan hak cuti tahunan.

2. Cuti Besar
PP ini juga menyebutkan, PNS yang telah bekerja paling singkat 5 (lima) secara terus
menerus, menurut PP ini. berhak lama 3 (tiga) bulan. Ketentuan paling singkat 5 (lima)
tahun secara terus menerus dikecualikan bagi PNS yang masa kerjanya belum 5 (lima)
tahun, untuk kepentingan agama. PNS yang menggunakan hak atas cuti besar, menurut
PP ini, tidak berhak atas cuti tahunan dalam tahun yang bersangkutan.
“Hak cuti besar diberikan secara tertulis oleh PPK atau pejabat yang menerima delegasi
wewenang untuk memberikan hak atas cuti besar. Namun hak cuti besar dapat
ditangguhkan penggunaannya oleh PPK atau pejabat yang menerima delegasi
wewenang untuk memberikan hak atas cuti besar untuk paling lama 1 (satu) tahun
apabila kepentingan dinas mendesak, kecuali untuk kepentingan agama,” bunyi Pasal
317 PP ini.

3. Cuti Sakit
Menurut PP ini, setiap PNS yang menderita sakit berhak atas cuti sakit. PNS yang sakit
lebih dari 1 (satu) hari sampai dengan 14 (empat belas) hari, menurut PP ini, berhak
atas cuti sakit, dengan ketentuan PNS yang bersangkutan harus mengajukan
permintaan secara tertulis kepada PPK atau pejabat yang menerima delegasi
wewenangng untuk memberikan hak atas cuti sakit dengan melampirkan surat
keterangan dokter.
PNS yang menderita sakit lebih dari 14 (empat belas) hari, menurut PP ini, berhak atas
cuti sakit, dengan ketentuan PNS yang bersangkutan harus mengajukan permintaan
secara tertulis kepada PPK atau pejabat yang menerima delegasi wewenang untuk
memberikan hak atas cuti sakit dengan melampirkan surat keterangan dokter
pemerintah.
Hak atas cuti sakit sebagaimana dimaksud diberikan untuk waktu paling lama I (satu)
tahun. Jangka waktu cuti sakit sebagaimana dimaksud dapat ditambah untuk paling
lama 6 (enam) bulan apabila diperlukan, berdasarkan surat keterangan tim penguji
kesehatan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
di bidang kesehatan. PNS yang mengalami gugur kandungan, menurut PP ini, berhak
atas cuti sakit untuk paling lama 1 1/2 (satu setengah) bulan.
“Untuk mendapatkan hak atas cuti sakit sebagaimana dimaksud , PNS yang
bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK atau pejabat yang
menerima delegasi wewenang untuk memberikan hak atas cuti sakit dengan
melampirkan surat keterangan dokter atau bidan,” bunyi Pasal 321 ayat (2) PP ini.

4. Cuti Melahirkan
PP ini juga menyebutkan, untuk kelahiran anak pertama sampai dengan kelahiran anak
ketiga pada saat menjadi PNS, berhak atas cuti melahirkan. Untuk kelahiran anak
keempat dan seterusnya, kepada PNS diberikan cuti besar. Lamanya cuti melahirkan

sebagaimana dimaksud adalah 3 (tiga) bulan.
Untuk dapat menggunakan hak atas cuti melahirkan sebagaimana dimaksud, menurut
PP ini, PNS yang bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK atau
pejabat yang menerima delegasi wewenang untuk memberikan hak atas cuti
melahirkan.
“Hak cuti melahirkan sebagaimana dimaksud diberikan secara tertulis oleh PPK atau
pejabat yang menerima delegasi wewenang untuk memberikan hak atas cuti
melahirkan,” bunyi Pasal 326 ayat (2) PP ini.

5. Cuti Karena Alasan Penting
Menurut PP ini, PNS berhak atas cuti karena alasan penting, apabila: a. ibu, bapak, isteri
atau suami, anak, adik, kakak, mertua, atau menantu salit keras atau meninggal dunia; b.
salah seorang anggota keluarga yang dimaksud pada huruf a meninggal dunia, dan
menurut peraturan perundang-undangan PNS yang bersangkutan harus mengurus hak-
hak dari anggota keluarganya yang meninggal dunia; atau c. Melangsungkan
perkawinan.
“Lamanya cuti karena alasan penting ditentukan oleh PPK atau pejabat yang menerima
delegasi wewenang untuk memberikan hak atas cuti karena alasan penting paling lama
1 (satu) bulan,” bunyi Pasal 330 PP Nio. 11 Tahun 2017 itu.

6. Cuti Bersama
PP ini menegaskan, Presiden dapat menetapkan cuti bersama. Cuti bersama
sebagaimana dimaksud tidak mengurangi hak cuti tahunan. PNS yang karena
Jabatannya tidak diberikan hak atas cuti bersama, menurut PP ini, hak cuti tahunannya
ditambah sesuai dengan jumlah cuti bersama yang tidak diberikan. Cuti bersama
sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

7. Cuti di Luar Tanggungan Negara
PP ini juga menyebutkan, PNS yang telah bekerja paling singkat 5 (lima) tahun secara
terus-menerus karena alasan pribadi dan mendesak dapat diberikan cuti di luar
tanggungan negara. Cuti di luar tanggungan negara itu dapat diberikan untuk paling
lama 3 (tiga) tahun.
“Jangka waktu cuti di luar tanggungan negara sebagaimana dimaksud dapat
diperpanjang paling lama I (satu) tahun apabila ada alasan-alasan yang penting
memperpanjangnya,” bunyi Pasal 334 ayat (3) PP ini.
Menurut PP ini, cuti di luar tanggungan negara mengakibatkan PNS yang bersangkutan
diberhentikan dari Jabatannya. Jabatan yang menjadi lowong karena pemberian cuti di
luar tanggungan negara harus diisi.
Untuk mendapatkan cuti di luar tanggungan negara, menurut PP ini, PNS yang
bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK disertai dengan
alasan. “Cuti di luar tanggungan negara hanya dapat diberikan dengan surat keputusan
PPK setelah mendapat persetujuan dari Kepala BKN,” bunyi Pasal 336 ayat (2) PP ini.
Menurut PP ini, selama menjalankan cuti di luar tanggungan negara, PNS yang
bersangkutan tidak menerima penghasilan PNS. Dan selama menjalankan cuti di luar
tanggungan negara tidak diperhitungkan sebagai masa kerja PNS.
Ditegaskan dalam PP ini, PNS yang sedang menggunakan hak atas cuti dapat dipanggil
kembali bekerja apabila kepentingan dinas mendesak. Dalam hal PNS dipanggil kembali
bekerja sebagaimana dimaksu, menurut PP ini, jangka waktu cuti yang belum dijalankan
tetap menjadi hak PNS yang bersangkutan.
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian cuti diatur dengan Peraturan

Kepala BKN (Badan Kepegawaian Negara).
“Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,” bunyi Pasal 364
Peratuan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 yang telah diundangkan oleh Menteri
Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly pada 7 April 2017 itu.

E. Pejabat Yang Berwenang Memberikan Cuti
a. Pimpinan Lembaga Tertinggi /Tinggi Negara bagi Pimpinan Kesekretariatan Lembaga

Tertinggi/Tinggi Negara;

b. Menteri , Jaksa Agung, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Pimpinan Ke-

sekretariatan Lembaga Tertinggi Negara/ Lembaga Tinggi Negara dan Pejabat lain yang
ditentukan Presiden bagi PNS dalam lingkungan kekuasaannya;

c. Kepala Perwakilan RI di Luar Negeri.

F. Tata Cara Cuti

1. Cuti diajukan kepada Pejabat yang berwenang melalui saluran hirarkhis dan ditetapkan
dengan Surat Keputusan Pejabat yang berwenang.

2. Untuk memperoleh Cuti diluar tanggungan negara, PNS ybs disamping mengajukan
kepada pejabat yang berwenang juga harus mendapat persetujuan dari ke Kepala BKN.

3. Ditetapkan dengan surat keputusan pejabat yang berwenang, kecuali untuk cuti sakit
selama kurang dari 2 hari.

G. Penghasilan PNS Selama Menjalankan Cuti

1. Selama menjalankan cuti di luar tanggungan negara PNS yang bersangkutan tidak
menerima penghasilan apapun dari negara.

2. Selama menjalankan cuti besar, PNS yang bersangkutan tetap menerima gaji dan
tunjangan keluarga, kecuali tunjangan jabatan (bila ada).

H. Persyaratan Cuti

1. Cuti Tahunan
 PNS yang telah bekerja sekurang-kurangnya satu tahun secara terus menerus berhak

atas cuti tahunan selama 12 hari kerja.
 Cuti tahunan dapat diambil secara terpecah-pecah dengan ketentuan setiap bagian

tidak boleh kurang dari 3 hari kerja.
 Cuti tahunan yang tidak diambil dalam tahun ybs dapat diambil dalam tahun

berikutnya paling lama 18 hari kerja termasuk cuti tahunan dalam tahun yang sedang
berjalan.
 Cuti tahunan yang tidak diambil dalam kurun waktu 2 (dua) tahun berturut-turut atau
lebih, dapat diambil dalam tahun berikutnya maksimum 24 hari kerja, termasuk cuti
tahunan dalam tahun yang sedang berjalan.
 Cuti tahunan dijalankan ditempat yang sulit perhubungannnya, maka waktu cuti
tahunan dapat ditambah untuk paling lama 14 hari.

2. Cuti Besar

 Setiap PNS yang telah bekerja sekurang-kurangnya 6 (enam) tahun secara terus-
menerus berhak atas cuti besar selama 3 (tiga) bulan, termasuk cuti tahunan dalam
tahun yang bersangkutan.

 Cuti besar yang tidak diambil oleh PNS yang bersangkutan tepat pada waktunya, dapat
diambil pada tahun-tahun berikutnya, tetapi keterlambatan pengambilan cuti besar itu
tidak dapat diperhitungkan untuk pengambilan cuti besar yang berikutnya.

 Apabila ada kepentingan dinas yang mendesak maka pelaksanaan cuti besar dapat
ditangguhkan untuk paling lama 2 (dua) tahun. Dalam hal yang demikian maka waktu
penangguhan itu dihitung penuh untuk perhitungan hak atas cuti besar berikutnya.

3. Cuti Sakit
 Setiap PNS yang menderita sakit berhak atas Cuti Sakit.
 1 – 2 hari, memberitahukan secara lisan / tertulis kepada Pejabat yang berwenang.
 2 – 14 hari, mengajukan permohonan cuti dilampiri surat keterangan dari dokter.
 14 hari – 6 bulan, mengajukan permohonan cuti dilampiri surat keterangan dokter

yang ditunjuk pemerintah.
 18 bulan belum sembuh, diuji kesehatan oleh Tim Penguji Kesehatan.
 PNS Wanita yang gugur kandungan berhak cuti sakit 1,5 (satu setengah) bulan.
 PNS yang sakit karena kecelakaan dinas berhak cuti sakit sampai sembuh.

4. Cuti Bersalin
 PNS wanita berhak atas cuti bersalin untuk persalinan anaknya yang pertama, kedua,

dan ketiga.
 Untuk Persalinan anak ke empat dst, apabila telah mempunyai hak, Pegawai Negeri

Sipil tersebut dapat menggunakan cuti besar atau cuti di luar tanggungan negara.
 Lamanya cuti persalinan adalah 1 (satu bulan) sebelum dan 2 (dua bulan) setelah

persalinan.

5. Cuti Karena Alasan Penting
 PNS berhak atas cuti karena alasan penting untuk paling lama 2 bulan. Lamanya cuti

karena alasan penting hendaknya ditetapkan sedemikian rupa, sehingga benar-benar
hanya untuk waktu yang diperlukan saja.
 Yang dimaksud cuti karena alasan penting adalah cuti karena:
a. Ibu, bapak, isteri/suami, anak, adik, kakak, mertua, atau menantu sakit keras atau
meninggal dunia.
b. Salah seorang anggota keluarga yang dimaksud dalam huruf a di atas meninggal dunia
dan menurut ketentuan hukum yang berlaku PNS yang bersangkutan harus mengurus
hak-hak dari anggota keluarganya yang meninggal itu.
c. Melangsungkan perkawinan pertama.
d. Alasan penting lainnya yang ditetapkan oleh Presiden.

6. Cuti di Luar Tanggungan Negara (CLTN)
 Cuti di luar tanggungan negara dapat diberikan kepada PNS yang telah bekerja

sekurang-kurangnya 5 tahun secara terus-menerus dan adanya alasan-alasan pribadi
yang penting dan mendesak.
 CLTN bukanlah hak, karena itu permintaan cuti tsb dapat dikabulkan atau ditolak oleh
Pejabat yang berwenang.
 CLTN hanya dapat diberikan dengan surat keputusan Pejabat yang berwenang setelah
mendapat persetujuan Kepala BKN.

 dan CLTN diambil untuk waktu paling lama 3 tahun apabila ada alasan penting dapat
diperpanjang untuk paling lama satu tahun.

 Selama menjalankan CLTN, PNS yang bersangkutan dibebaskan dari jabatannya,
kecuali dalam hal PNS wanita menjalankan CLTN untuk persalinan yang keempat dan
seterusnya.

 Selama menjalankan CLTN, tidak berhak atas penghasilan dari negara.

 PNS setelah menjalankan CLTN wajib melaporkan diri kepada instansi induknya untuk
ditempatkan kembali apabila ada lowongan.

 Pimpinan Instansi yang menerima laporan adanya PNS yang selesai menjalani CLTN
wajib:

 Menempatkan dan mempekerjakan kembali.
 Bila tak ada lowongan melaporkan ke BKN untuk kemungkinan disalurkan ke instansi

lain.
 Bila tidak memungkinkan ditempatkan di tempat lain, atas dasar pemberitahuan dari

BKN tersebut Pimpinan
 Instansi Induk memberhentikan PNS ybs dari jabatan karena kelebihan pegawai.
 Penempatan kembali Pegawai Negeri Sipil yang selesai CLTN ditetapkan dg SK Pejabat

yang berwenang setelah mendapat persetujuan Ka BKN.
Khusus untuk CLTN untuk persalinan anak ke empat dst. :

 Permintaan cuti tsb tidak bisa ditolak.

 Tidak dibebaskan dari jabatan/ jabatannya tidak bisa diisi orang lain.

 Tidak memerlukan persetujuan Kepala BKN.

 Lamanya cuti sama dengan lama cuti bersalin.

 Selama menjalankan cuti tidak berhak atas penghasilan dari negara dan tidak
diperhitungkan sebagai masa kerja.

Pensiun

Pensiun adalah jaminan hari tua dan sebagai balas jasa terhadap Pegawai Negeri yang telah
bertahun-tahun mengabdikan dirinya kepada Negara. Pada pokoknya adalah menjadi kewajiban
setiap orang untuk berusaha menjamin hari tuanya, dan untuk ini setiap Pegawai Negeri Sipil
wajib menjadi peserta dari suatu badan asuransi sosial yang dibentuk oleh pemerintah. Karena
pensiun bukan saja sebagai jaminan hari tua, tetapi juga adalah sebagai balas jasa, maka
Pemerintah memberikan sumbangannya kepada Pegawai Negeri.

Iuran pensiun Pegawai Negeri dan sumbangan Pemerintah tersebut dipupuk dan dikelola oleh
badan asuransi sosial Hak atas pensiun Pegawai ( Undang – undang Nomor : 11 Thn.1969 pasal 9
) Pegawai yang diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil berhak menerima
pensiun pegawai, jikalau ia pada saat pemberhentiannya sebagai pegawai;

1. Telah mencapai usia sekurang-kurangnya 50 Tahun dan mempunyai masa kerja untuk
pensiun sekurang-kurangnya 20 Tahun.

2. Mempunyai masa kerja sekurang-kurangnya 4 Tahun dan oleh badan / pejabat yang ditunjuk
oleh departemen kesehatan berdasarkan peraturan tentang pengujian kesehatan pegawai
negeri, dinyatakan tidak dapat bekerja lagi dalam jabatan apapun juga karena keadaan
jasmani atau rohani yang tidak disebabkan oleh dan karena ia menjalankan kewajiban
jabatannya.

3. Pegawai negeri yang setelah menjalankan suatu tugas Negara tidak dipekerjakan kembali
sebagai pegawai negeri, berhak menerima pensiun pegawai apabila ia diberhentikan dengan
hormat sebagai pegawai negeri dan pada saat pemberhentiannya sebagai pegawai negeri ia
telah mencapai usia sekurang-kurangnya 50 TH dan memiliki masa kerja untuk pensiun
sekurang – kurangnya 10 Tahun.

Tujuan

Pensiun memiliki beberapa tujuan bagi para Pegawai Negeri Sipil, antara lain :

1. Pensiun sebagai balasan jasa yang berbentuk nyata dari pemerintah kepada
pegawai negeri.

2. Pensiun sebagai jaminan pada hari tua.

Manfaat Dana Pensiun

Manfaat atau tujuan penyelenggaraan dana penerima pensiun dapat
dilihat dari dua atau tiga pihak yang terlibat. Jika hanya dua pihak berarti
antara pemberi kerja dengan karyawannya sendiri. Sedangkan jika tiga
pihak , yaitu pemberi kerja, karyawan dan lembaga pengelola dana
pensiun, dimana kemudian masing-masing pihak memiliki tujuan
tersendiri.

Bagi pemberi kerja tujuan atau manfaat penyelenggaraan dana pensiun
bagai karyawan adalah sebagai berikut:

 Memberikan penghargaan kepada para karyawan yang telah mengabdi
diperusahaan tersebut.

 Agar dimasa usia pensiun karyawan tersebut tetap dapat menikmati hasil yang
diperoleh setelah bekerja diperusahaannya.

 Memberikan rasa aman dari segi batiniah sehingga dapat menurunkan turn
over karyawan.

 Meningkatkan motivasi karyawan dalam melaksanakan tugas sehari – sehari
 Meningkatkan citra perusahaan dimata masyarakat dan pemerintah

Sedangkan, bagi karyawan yang menerima pensiun, manfaat yang
diperoleh dengan adanya dana pensiun yaitu:

 Kepastian memperoleh penghasilan dimasa yang akan datang setelah memasuki
masa pensiun

 Memberikan rasa aman dan dapat meningkatkan motivasi untuk bekerja.
Selanjutnya, bagi lembaga pengelola dana pensiun tujuan
penyelenggaraan dana pension yaitu:

 Mengelola dan pensiun untuk memperoleh keuntungan dengan melakukan
berbagai kegiatan investasi

 Turut membantu dan mendukung program pemerintah.

Jenis-Jenis Pensiun

Pensiun juga memiliki macam-macam jenis loh. Secara umum jenis
pensiun yang dapat dipilih oleh karyawan yang akan menghadapi pensiun
sebagai berikut:

1. Pensiun Normal. Pensiun normal yaitu pensiun yang diberikan untuk karyawan
yang usianya telah mencapai masa pensiun seperti yang ditetapkan perusahaan.
Sebagai contoh, rata rata usia pensiun di Indonesia adalah telah berusia 55 tahun
dan 60 tahun untuk profesi tertentu.

2. Pensiun Dipercepat. Jenis pensiun ini untuk kondisi tertentu, misalnya karena
adanya pengurangan pegawai di perusahaan tertentu.

3. Pensiun Ditunda. Pensiun ditunda merupakan pensiuan yang diberikan kepada
para karyawan yang meminta pensiun sendiri, namun usia pensiun belum
memenuhi syarat untuk pensiun. Dalam hal tersebut karyawan yang mengajukan
tetap keluarnya dan pensiunnya baru dibayar pada saat usia pensiun tercapai.

4. Pensiun Cacat. Pensiun yang diberikan bukan karena usia, tetapi lebih
disebabkan peserta mengalami kecelakaan sehingga dianggap tidak mampu lagi
untuk dipekerjakan. Pembayaran pensiun biasanya dihitung berdasarkan formula
manfaat pensiun normal dimana masa kerja diakui seolah-olah sampai usia
pensiun normal.

Jenis Dana Pensiun

Selain jenis pensiun, ternyata dana pensiun juga dibagi dari beberapa
jenis. Menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 1992, dana pensiun dapat
digolongkan kedalam beberapa jenis yaitu:

 Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK)
 Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK)

Jadi, pengelolaan dana pensiun dapat dilakukan oleh pemberi kerja
(DPPK)) atau lembaga keuangan (DPLK). Perusahaan mempunyai
beberapa alternatif. Altenatif ini disesuaikan dengan tujuan perusahaan,
tanpa menghilangkan hak karyawan. Alternatif yang dapat dipilih, antara
lain:

 Mendirikan sendiri dana pensiun bagi karyawannya
 Mengikuti program pensiun yang diselenggarakan oleh dana pensiun lembaga

keuangan lain
 Mendirikan dana pensiun secara bersama sama dengan pemberi kerja.

Menurut ketentuan diatas program pensiun yang dapat
dijalankan adalah sebagai berikut:

1. Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP). Program pensiun manfaat pasti
merupakan program pensiun yang besar manfaat pensiun ditetapkan dalam
peraturan dana pensiun. Seluruh iuran merupakan beban karyawan yang
dipotong dari gajinya. Program ini dikaitkan dengan masa kerja dan besar
penghasilan kita untuk menentukan besaran uang pensiun.

2. Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP). Pensiun iuran pasti, besarnya manfaat
pensiun tergantung dari hasil pengembangan kekayaan dana pensiun. Iuran
ditanggung bersama oleh karyawan dan perusahaan pemberi kerja. Program
pensiun ini terdiri dari money purchase plan, profit sharing dan saving
plan dimana besarnya uang pensiun didasarkan pada iuran dibayarkan pekerja
dan perusahaan (pemberi kerja).

Contoh Surat Permohonan Pensiun karena Sakit Jakarta, 3 Oktober 2020
===========================

Perihal : Permohonan Pensiun Dini
Lampiran : 1 halaman

Kepada Yth,
Pimpinan PT. Aman Bersama,
Bapak Indra Budianto
di Tempat

Dengan Hormat,
Yang bertandangan di bawah ini :
Nama : Bimo Putra
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 7 April 1982
Jabatan : Akuntan
Unit Kerja : PT. Aman Bersama cabang Jakarta
Alamat : Jalan Amanah no. 172, Jakarta Barat

Bersamaan dengan adanya surat ini, saya mengajukan permohonan pensiun dini sebagai
akuntan PT. Aman Bersama Jakarta terhitung mulai dari tanggal 5 Oktober 2020
dikarenakan saya mengalami sakit kronis selama 3 bulan belakangan ini. Kondisi kesehatan
saya membuat saya tidak mampu bekerja secara optimal dan saya ingin lebih fokus pada
pengobatan penyakit yang saya derita.

8 tahun saya bekerja di perusahaan yang membesarkan nama saya ini. Tentunya banyak
sekali pengalaman suka dan duka yang sudah saya lewati di tempat ini. Saya ingin
mengucapkan banyak terimakasih kepada para atasan dan seluruh rekan kerja saya yang
telah bekerja sama dengan baik.

Tak lupa, saya juga menyampaikan permohonan maaf apabila ada pekerjaan, tingkah laku,
dan tutur kata saya yang kurang berkenan di hati para atasan dan seluruh karyawan.
Apabila di lain waktu Anda membutuhkan saya, Anda dapat menghubungi saya di nomor
087912345678.

Demikian permohonan ini saya sampaikan. Atas kebijakan dan persetujuannya, saya
ucapkan banyak terimakasih.

Hormat saya,

Bimo Putra.

A. PENGAJUAN SK PENSIUN ATAS PERMINTAAN SENDIRI / PEMBERHENTIAN PNS
DISEBABKAN OLEH HAL-HAL LAIN

DEFINISI

Proses Pengajuan SK Pensiun Atas Permintaan Sendiri

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda
Pegawai.

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-undang Nomor 2, 3,

10 dan 11 Tahun 1950.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2009 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah

Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian
Pegawai Negeri Sipil.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan keempat atas Peraturan
Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan ketujuh belas atas Peraturan
Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan
Pegawai Negeri Sipil dan Janda/dudanya.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.
11. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis
Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil serta Pensiun Janda/dudanya
sebagai Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003.
12. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 32 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis
Penetapan dan Penyesuaian Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan
Janda/dudanya.
13. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian
Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri
Sipil.
14. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 038/KEP/2018 tentang
Pendelegasian Sebagaian Wewenang dan Pemberian Kuasa Pengelolaan Administrasi
Kepegawaian Kepada Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah, Asisten Administrasi Umum, Kepala
Badan Kepegawaian Daerah dan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah.
PROSEDUR

1. Menerima berkas usul pensiun APS/Hal lain dari instansi.
2. Meneliti berkas usul pensiun APS/Hal lain dan kelengkapannya.

3. Membuat draf surat usulan pensiun APS/Hal lain.
4. Penandatanganan usul pensiun APS/Hal lain.
5. Pengusulan SK pensiun APS/Hal lain ke BKN dan Setneg.
6. Penerimaan SK pensiun APS/Hal lain dari Setneg.
7. Penyerahan SK pensiun APS/Hal lain kepada ybs.
SYARAT/KELENGKAPAN BERKAS

1. Surat permohonan pensiun APS dari PNS ybs kepada Kepala instansi (download)
https://drive.google.com/file/d/17hF0l7fEBNlMW-v0nXseEZEHYBDxTLlF/view?usp=sharing

2. Surat permohonan dari instansi kepada Gubernur c.q. Kepala BKD DIY
3. Pas foto berwarna terbaru ukuran 3 x 4 sebanyak 6 lembar
4. Surat pernyataan pensiun APS dari PNS ybs bermeterai Rp 6.000,- (download)

https://drive.google.com/file/d/1M8o2f95JLTljqGnRD4PF1QkE_1U0Cw6D/view?usp=sharing

5. Surat pernyataan tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik sampai dengan
pemberhentian dari PNS ybs bermeterai Rp 6.000,- (download)
https://drive.google.com/file/d/1bEN6NNgDmXW0qf0A1Jy0IlMRGYxBMoxV/view?usp=sharing

6. Surat keterangan dari Tim Dokter Penguji tersendiri khusus bagi yang sakit
7. Fotocopy legalisir SK Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)
8. Fotocopy legalisir SK Kenaikan Pangkat terakhir
9. Fotocopy legalisir SK Penambahan Masa Kerja (PMK) bila ada
10. Daftar Susunan Keluarga (download)

https://drive.google.com/file/d/1ZRJQSFbQq8Eba52xXhD0Z4ZN2RjykHrj/view?usp=sharing

11. Fotocopy legalisir Kartu Keluarga
12. Fotocopy legalisir Surat Nikah bagi PNS yang beragama Islam yang disahkan oleh KUA (apabila

nikahnya di luar DIY disahkan oleh pemerintah kelurahan/desa setempat di mana ybs tinggal).
13. Fotocopy legalisir Surat Nikah bagi PNS yang beragama selain Islam yang disahkan kantor

Catatan Sipil
14. Fotocopy legalisir Kantor Capil Akte Kelahiran anak kandung (termasuk anak di luar tunjangan

yang usia di bawah 25 tahun, belum menikah, belum bekerja tetap)
15. Fotocopy legalisir KTP yang masih berlaku oleh pemerintah kelurahan/desa setempat
16. Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang/berat dalam 1 (satu)

tahun terakhir dari instansi di mana ybs bekerja (download)
https://drive.google.com/file/d/1ZVCyTtH-hcXZ5SW_SoHzkS63gJiLKQS9/view?usp=sharing

17. Daftar Penilaian SKP (Sasaran Kinerja Pegawai) 1 (satu) terakhir

B. PENGAJUAN SK PENSIUN BATAS USIA PENSIUN (BUP)
DEFINISI

Proses Pengajuan SK Pensiun BUP

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda
Pegawai.

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-undang Nomor 2, 3,

10 dan 11 Tahun 1950.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2009 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah

Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian
Pegawai Negeri Sipil.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan keempat atas Peraturan
Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan ketujuh belas atas Peraturan
Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan
Pegawai Negeri Sipil dan Janda/dudanya.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.
11. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis
Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil serta Pensiun Janda/dudanya
sebagai Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003.
12. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 32 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis
Penetapan dan Penyesuaian Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan
Janda/dudanya.
13. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian
Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri
Sipil.
14. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 038/KEP/2018 tentang
Pendelegasian Sebagaian Wewenang dan Pemberian Kuasa Pengelolaan Administrasi
Kepegawaian Kepada Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah, Asisten Administrasi Umum, Kepala
Badan Kepegawaian Daerah dan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah.
PROSEDUR

1. Membuat Daftar Nominatif PNS yang akan pensiun (Khusus BUP).
2. Mengumpulkan berkas usul pensiun dari instansi.
3. Meneliti berkas usul pensiun dan kelengkapannya.
4. Entri Data PNS yang diusulkan Pensiunnya dalam SAPK (Sistem Aplikasi Pelayanan

Kepegawaian).

5. Membuat Draf surat usulan pensiun.
6. Penandatanganan surat usulan pensiun.
7. Pengusulan pensiun ke Kanreg I BKN/BKN Pusat/Setneg.
8. Penerimaan nota persetujuan teknis pensiun dari Kanreg I BKN/BKN Pusat/Setneg.
9. Penyusunan SK Pensiun.
10. Penyiapan Administrasi dan Teknis Penyerahan SK Pensiun.
11. Penyerahan SK pensiun kepada ybs.
SYARAT/KELENGKAPAN BERKAS

1. Surat pengantar usulan pensiun dari instansi
2. Pas foto berwarna terbaru ukuran 4 x 6 sebanyak 6 lembar
3. DPCP (Data Perorangan Calon Penerima Pensiun) yang sudah diisi dan ditandatangani ybs

(download)
https://drive.google.com/file/d/1Qpn2ApzDrAeROsTn0gfSaywtJQIkd0YA/view?usp=sharing

4. Fotocopy legalisir SK CPNS
5. Fotocopy legalisir SK Kenaikan Pangkat terakhir
6. Fotocopy legalisir SK Penambahan Masa Kerja (PMK)
7. Daftar susunan keluarga (download)

https://drive.google.com/file/d/1ZRJQSFbQq8Eba52xXhD0Z4ZN2RjykHrj/view?usp=sharing

8. Fotocopy legalisir Kartu Keluarga
9. Fotocopy legalisir Surat Nikah bagi PNS yang beragama Islam yang disahkan oleh KUA (apabila

nikahnya di luar DIY disahkan oleh pemerintah kelurahan/desa setempat di mana ybs tinggal).
10. Fotocopy legalisir Surat Nikah bagi PNS yang beragama selain Islam yang disahkan kantor

Catatan Sipil
11. Fotocopy legalisir Kantor Capil Akte Kelahiran anak kandung (termasuk anak di luar tunjangan

yang usia di bawah 25 tahun, belum menikah, belum bekerja tetap)
12. Fotocopy legalisir KTP yang masih berlaku oleh pemerintah kelurahan/desa setempat
13. Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang/berat dalam 1 (satu)

tahun terakhir dari instansi di mana ybs bekerja (download)
https://drive.google.com/file/d/1SE3gjNY3WRrsjjpQSYc-mmF5wc-CKwL0/view?usp=sharing

14. Surat pernyataan tidak sedang menjalani proses pidana atau pernah dipidana penjara
berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dari instansi di mana ybs
bekerja (download)
https://drive.google.com/file/d/1SE3gjNY3WRrsjjpQSYc-mmF5wc-CKwL0/view?usp=sharing

15. Daftar penilaian SKP (Sasaran Kinerja Pegawai) 1 (satu) tahun terakhir
16. Isiian FPP (Formulir Permintaan Pembayaran) Taspen bermeterai Rp 6.000,- (download)

https://drive.google.com/file/d/1xKTy7sOfL2hGea8Kr6focBN-U0mcCokp/view?usp=sharing

17. Fotocopy buku tabungan/rekening bank (no. rekening bank)

18. Pas foto berwarna terbaru istri/suami ukuran 3 x 4 sebanyak 2 lembar
19. Fotocopy NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)
20. Surat hasil pemeriksaan Tim Penguji Kesehatan yang telah ditunjuk oleh Pemerintah (Untuk

Pensiun Keuzuran)
C. PENGAJUAN SK PENSIUN JANDA/DUDA/ANAK/CACAT KARENA DINAS/PEJABAT
NEGARA
DEFINISI

Proses Pengajuan SK Pensiun Janda/Duda/Anak/Cacat Karena Dinas/Pejabat Negara

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda
Pegawai.

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-undang Nomor 2, 3,

10 dan 11 Tahun 1950.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2009 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah

Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian
Pegawai Negeri Sipil.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan keempat atas Peraturan
Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan ketujuh belas atas Peraturan
Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan
Pegawai Negeri Sipil dan Janda/dudanya.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.
11. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis
Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil serta Pensiun Janda/dudanya
sebagai Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003.
12. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 32 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis
Penetapan dan Penyesuaian Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan
Janda/dudanya.
13. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian
Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri
Sipil.
14. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 038/KEP/2018 tentang
Pendelegasian Sebagaian Wewenang dan Pemberian Kuasa Pengelolaan Administrasi

Kepegawaian Kepada Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah, Asisten Administrasi Umum, Kepala
Badan Kepegawaian Daerah dan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah.
PROSEDUR

1. Mengumpulkan berkas usul pensiun dari instansi.
2. Meneliti berkas usul pensiun dan kelengkapannya.
3. Entri Data PNS yang diusulkan Pensiunnya dalam SAPK (Sistem Aplikasi Pelayanan

Kepegawaian).
4. Membuat Draf surat usulan pensiun.
5. Penandatanganan surat usulan pensiun.
6. Pengusulan pensiun ke Kanreg I BKN/BKN Pusat/Setneg.
7. Penerimaan nota persetujuan teknis pensiun dari Kanreg I BKN/BKN Pusat/Setneg.
8. Penyusunan SK Pensiun.
9. Penyiapan Administrasi dan Teknis Penyerahan SK Pensiun.
10. Penyerahan SK pensiun kepada ybs.
SYARAT/KELENGKAPAN BERKAS

1. Surat pengantar usulan pensiun dari instansi
2. Pas foto berwarna terbaru ukuran 4 x 6 sebanyak 6 lembar
3. Surat keterangan kematian dari Kelurahan/RS/Kantor Catatan Sipil
4. Surat keterangan janda/duda dari kelurahan setempat
5. Fotocopy legalisir SK CPNS
6. Fotocopy legalisir SK Kenaikan Pangkat terakhir
7. Fotocopy legalisir SK Penambahan Masa Kerja (PMK)
8. Daftar susunan keluarga (download)

https://drive.google.com/file/d/1ZRJQSFbQq8Eba52xXhD0Z4ZN2RjykHrj/view?usp=sharing

9. Fotocopy legalisir Kartu Keluarga
10. Fotocopy legalisir Surat Nikah bagi PNS yang beragama Islam yang disahkan oleh KUA (apabila

nikahnya di luar DIY disahkan oleh pemerintah kelurahan/desa setempat di mana ybs tinggal).
11. Fotocopy legalisir Surat Nikah bagi PNS yang beragama selain Islam yang disahkan kantor

Catatan Sipil
12. Fotocopy legalisir Kantor Capil Akte Kelahiran anak kandung (termasuk anak di luar tunjangan

yang usia di bawah 25 tahun, belum menikah, belum bekerja tetap)
13. Fotocopy legalisir KTP ahli waris oleh pemerintah kelurahan/desa setempat
14. Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang/berat dalam 1 (satu)

tahun terakhir dari instansi di mana ybs bekerja (download)
https://drive.google.com/file/d/1SE3gjNY3WRrsjjpQSYc-mmF5wc-CKwL0/view?usp=sharing

15. Daftar penilaian SKP (Sasaran Kinerja Pegawai) 1 (satu) tahun terakhir
16. Isiian FPP (Formulir Permintaan Pembayaran) Taspen bermeterai Rp 6.000,- (download)

https://drive.google.com/file/d/1xKTy7sOfL2hGea8Kr6focBN-U0mcCokp/view?usp=sharing

17. Fotocopy buku tabungan/rekening bank (no. rekening bank)
18. Pas foto berwarna terbaru istri/suami ukuran 3 x 4 sebanyak 2 lembar
19. Fotocopy NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)
D. PENGAJUAN BEBAS TUGAS
DEFINISI

Proses Pengajuan SK Bebas Tugas PNS

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda
Pegawai.

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.
5. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 038/KEP/2018 tentang

Pendelegasian Sebagaian Wewenang dan Pemberian Kuasa Pengelolaan Administrasi
Kepegawaian Kepada Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah, Asisten Administrasi Umum, Kepala
Badan Kepegawaian Daerah dan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah.
PROSEDUR

1. Menerima berkas bebas tugas dari instansi.
2. Meneliti berkas bebas tugas serta kelengkapannya.
3. Mengonsep draf SK bebas tugas.
4. Meneliti draf SK bebas tugas.
5. Penandatanganan/ Penetapan SK bebas tugas.
6. Penggandaan dan penyerahan SK kepada ybs.
SYARAT/KELENGKAPAN BERKAS

1. Surat permohonan bebas tugas dari PNS ybs kepada Kepala instansi (download)
https://drive.google.com/file/d/1nxdcYEKYWL3TfhK33Ea4XmJ61mRDy9Z3/view?usp=sharing

2. Surat permohonan dari instansi kepada Gubernur c.q. Kepala BKD DIY
3. Fotocopy surat pengantar usul pensiun BUP dari instansi
4. Fotocopy legalisir SK Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)
5. Fotocopy legalisir SK Kenaikan Pangkat terakhir
6. Fotocopy legalisir SK Jabatan Struktural/Fungsional Umum/Fungsional Tertentu yang terakhir
7. Fotocopy legalisir Konversi NIP (NIP Baru)
8. Fotocopy legalisir Kartu Pegawai
9. Fotocopy legalisir Kartu Isteri/Suami
10. Fotocopy legalisir KTP yang masih berlaku (kelurahan setempat)

11. Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang/berat dalam 1 (satu)
tahun terakhir dari instansi di mana ybs bekerja

E. PENGAJUAN PENINJAUAN MASA KERJA
DEFINISI

Proses Penyelesaian SK Peninjauan Masa Kerja

DASAR HUKUM PENSIUN

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.
3. PP No 11 Th 2002 tentang Perubahan atas PP No 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai

Negeri Sipil.
4. Keputusan Kepala BKN No 11 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No 98 Tahun

2000 tentang Pengadaan PNS sebagaimana telah diubah dengan PP No 11 Tahun 2002.
PROSEDUR

1. Menerima berkas usul PMK dari instansi.
2. Meneliti berkas usul PMK dan kelengkapannya.
3. Membuat surat usulan PMK dan nota usul PMK.
4. Penandatanganan surat usulan & nota usul PMK.
5. Pengusulan PMK dan kelengkapannya ke Kanreg I BKN untuk golongan IVb ke bawah, BKN

untuk golongan IV/c ke atas.
6. Penerimaan nota persetujuan teknis (NP) BKN.
7. Mengonsep draf SK PMK kolektif.
8. Meneliti draf SK PMK kolektif dengan NP dan data pendukung.
9. Penandatanganan dan penetapan SK PMK.
10. Pembuatan petikan SK PMK.
11. Penandatanganan petikan SK PMK.
12. Penggandaan dan Penyerahan SK PMK.
SYARAT/KELENGKAPAN BERKAS

1. Surat permohonan dari instansi kepada Gubernur c.q. Kepala BKD DIY
2. Foto Copy legalisir SK Calon PNS
3. Foto Copy legalisir SK Kenaikan Pangkat terakhir
4. Foto Copy legalisir Daftar penilaian SKP (Sasaran Kinerja Pegawai) 1 (satu) tahun terakhir
5. Daftar Riwayat Pekerja.
6. Foto Copy legalisir SK Pengangkatan sebagai Tenaga Honorer.
7. Foto Copy legalisir Daftar Hadir.
8. Foto Copy legalisir ijasah sebagai pengangkatan tenaga honorer.

9. Foto Copy legalisir perjanjian tenaga kontrak (swasta).
10. Foto Copy legalisir daftar penerimaan gaji.
11. Foto Copy legalisir SK pemberhentian sebagai tenaga honorer