Peraturan Menteri Nomor 21 tahun 2017 mengenai Petunjuk Operasional Kegiatan Dana Alokasi Khusus

-2-

Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
3. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 16);
4. Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 tentang
Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 364);
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 881) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat Nomor 5 Tahun 2017 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat Nomor 15 Tahun 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum
dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 446).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN

PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PETUNJUK OPERASIONAL

PENYELENGGARAAN DANA ALOKASI KHUSUS

INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

RAKYAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1. Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Pekerjaan Umum dan

Perumahan Rakyat yang selanjutnya disebut DAK adalah
dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan

-3-

Belanja Negara yang dialokasikan kepada Daerah
tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai
kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan
sesuai dengan prioritas nasional khususnya untuk
membiayai kebutuhan prasarana dan sarana
Infrastruktur masyarakat yang belum mencapai Standar
Pelayanan Minimal dan Norma Standar Pedoman dan
Kriteria atau untuk mendorong percepatan pembangunan
daerah.
2. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di Bidang Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat.
3. Kementerian adalah Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat.
4. Unit Organisasi Teknis adalah Direktorat Jenderal yang
menyelenggarakan kegiatan di Bidang Infrastruktur
meliputi Direktorat Jenderal Sumber Daya Air,
Direktorat Jenderal Bina Marga, Direktorat Jenderal
Cipta Karya, dan Direktorat Jenderal Penyediaan
Perumahan.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang mengelola DAK
selanjutnya disebut OPD adalah organisasi/lembaga
pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada
Gubernur/Bupati/Walikota yang menyelenggarakan
kegiatan yang dibiayai dari DAK.
6. Penyelenggaraan DAK adalah kegiatan yang dilaksanakan
oleh Penerima DAK dalam Tahap Perencanaan, Tahap
Pelaksanaan, Tahap Pasca Pelaksanaan, dan Kegiatan
Pembinaan yang dilaksanakan oleh Kementerian.
7. Pembinaan penyelenggaraan DAK meliputi kegiatan
pengaturan, pembinaan teknis, dan pengendalian dalam
bentuk pendampingan, konsultasi, fasilitasi, pendidikan
dan pelatihan pada tahap perencanaan, tahap
pelaksanaan dan tahap pasca pelaksanaan.
8. Pengawasan Teknis adalah pembinaan dan/atau
pengendalian dalam pelaksanaan pengawasan DAK yang
dilakukan oleh Inspektorat Daerah.

-4-

9. Kegiatan Penunjang adalah kegiatan non-fisik yang
mendukung pelaksanaan kegiatan fisik.

10. Usulan Rencana Kegiatan yang selanjutnya disebut URK
adalah usulan kegiatan DAK yang disusun oleh OPD
terkait dan diketahui Kepala Daerah.

11. Rencana Kegiatan yang selanjutnya disebut RK adalah
URK yang telah diverifikasi dan disepakati oleh Bappeda
Provinsi, Balai Besar/Balai/Satuan Kerja dan Unit
Organisasi Teknis terkait.

12. RK Perubahan adalah perubahan terhadap RK yang telah
dikonsultasikan kepada Unit Organisasi Teknis dan
mendapat persetujuan.

13. Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai
jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan
Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap
warga negara secara minimal.

14. Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria adalah ketentuan
peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh
Pemerintah sebagai pedoman dalam penyelenggaraan
urusan pemerintahan konkuren yang menjadi
kewenangan Pemerintah dan yang menjadi kewenangan
Daerah.

15. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang
mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-
kegiatan dalam mendukung program prioritas nasional.

16. Keluaran (output) adalah barang/jasa yang dihasilkan
oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung
pencapaian sasaran dan tujuan dalam mendukung
program prioritas nasional dan arah kebijakan DAK.

17. Efektifitas adalah ukuran yang menunjukkan seberapa
jauh program/kegiatan mencapai hasil/manfaat yang
diharapkan.

18. Efisiensi adalah derajat hubungan antara barang/jasa
yang dihasilkan melalui suatu program/kegiatan dan
sumber daya untuk menghasilkan barang/jasa tersebut
yang diukur dengan biaya per unit keluaran (output).

-5-

19. Dokumen Rencana Strategis DAK yang selanjutnya
disebut Renstra DAK adalah Dokumen Perencanaan
untuk periode 5 (lima) tahun yang mengacu pada
dokumen-dokumen perencanaan di daerah, antara lain
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD), Rencana Strategis (Renstra) OPD, Rencana dan
Program Investasi Infrastruktur Jangka Menengah
(RPI2JM)/Rencana Pengembangan dan Pengelolaan
Irigasi (RP2I).

20. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang selanjutnya
disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan
Pemerintah Daerah yang disetujui Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (DPRD) dan ditetapkan dengan Peraturan
Daerah (Perda).

21. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Daerah yang
selanjutnya disebut DPA Daerah adalah dokumen
pelaksanaan anggaran yang disusun oleh Pengguna
Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.

22. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
23. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.
24. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM)
merupakan komitmen dari Pemerintah Provinsi dan
Kabupaten/Kota penerima DAK, dalam hal ini Kepala
Dinas terkait, untuk memenuhi readiness criteria yang
diperlukan.

Pasal 2
(1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman

bagi Kementerian, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah
Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan kegiatan yang
dibiayai melalui DAK.
(2) Peraturan Menteri ini bertujuan untuk:
a. mewujudkan tertib penyelenggaraan dan pelaporan

kegiatan yang didanai DAK;

-6-

b. mewujudkan terlaksananya koordinasi

penyelenggaraan dan pelaporan kegiatan yang

didanai DAK; dan

c. mewujudkan keterpaduan peran dan fungsi para

pengampu pembinaan pelaksanaan DAK dalam

pengaturan, pembinaan, dan pengawasan.

(3) Lingkup pengaturan dalam Peraturan Menteri ini

meliputi:

a. Perencanaan;

b. Pemrograman;

c. Pembinaan Penyelenggaraan; dan

d. Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan.

BAB II
PERENCANAAN

Pasal 3
(1) Kebijakan penyelenggaraan DAK mengacu pada RPJMN,

RPJMD, sebagai upaya mewujudkan Nawacita dan
Prioritas Nasional maupun Prioritas Daerah, yang
meliputi:
a. bidang irigasi, yaitu mendukung terwujudnya

Kedaulatan Pangan;
b. bidang jalan yaitu meningkatkan konektivitas dalam

rangka mewujudkan integrasi fungsi jaringan jalan,
meningkatkan akses ke daerah potensial (Kawasan
Industri/Kawasan Ekonomi Khusus, Pertanian,
Perkebunan), pelabuhan, bandar udara, membuka
daerah terisolasi, terpencil, tertinggal, perbatasan
serta kawasan pulau kecil dan terluar, transmigrasi,
dan pariwisata (Kawasan Strategis Pariwisata
Nasional dan daerah);
c. bidang air minum, yaitu dalam rangka mewujudkan
100% akses pelayanan dasar air minum;
d. bidang sanitasi, yaitu dalam rangka mewujudkan
100% akses pelayanan dasar sanitasi; dan

-7-

e. bidang perumahan dan permukiman, yaitu dalam
rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat
berpenghasilan rendah.

Pasal 4
(1) Kementerian menyiapkan pedoman penyusunan

dokumen Renstra DAK kurun waktu 5 (lima) tahun
untuk Pemerintah Daerah penerima DAK, dengan
dikoordinasikan oleh Sekretariat Jenderal.
(2) Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota harus
menyusun Renstra DAK untuk mensinergikan dan
mensinkronisasikan program DAK.
(3) Dokumen Renstra DAK dapat ditinjau kembali dan
disesuaikan dengan target dan sasaran serta isu strategis
yang berkembang.
(4) Dokumen Renstra DAK menjadi dasar bagi OPD dalam
menyusun Usulan Rencana Tahunan DAK dan usulan
perubahannya.
(5) Rencana Tahunan DAK diusulkan oleh OPD melalui
mekanisme pengusulan yang diatur oleh Kementerian
PPN/Bappenas dan Kementerian Keuangan.

BAB III
PEMROGRAMAN

Bagian Kesatu
Bidang, Menu Kegiatan, dan Kriteria Teknis

Pasal 5
(1) DAK Infrastruktur meliputi 5 (lima) bidang, yaitu :

a. Bidang Irigasi,
b. Bidang Jalan,
c. Bidang Air Minum,
d. Bidang Sanitasi, dan
e. Bidang Perumahan dan Permukiman.

-8-

(2) Setiap Bidang sebagaimana tersebut pada ayat (1)
mempunyai menu kegiatan, sebagai berikut:
a. Bidang Irigasi:
1. Pembangunan jaringan irigasi;
2. Peningkatan jaringan irigasi; dan
3. Rehabilitasi jaringan irigasi;
b. Bidang Jalan:
1. Pembangunan jalan dan jembatan;
2. Peningkatan jalan dan Penggantian jembatan;
dan
3. Pemeliharaan berkala/rehabilitasi jalan dan
jembatan.
c. Bidang Air Minum:
1. Perluasan SPAM melalui pemanfaatan idle
capacity SPAM terbangun dari sistem
IKK/PDAM/Komunal;
2. Pembangunan SPAM baru bagi daerah yang
belum memiliki layanan air minum; dan
3. Peningkatan SPAM melalui penambahan
kapasitas dan/atau volume dari sarana dan
prasarana SPAM terbangun.
d. Bidang Sanitasi:
1. Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah
Domestik (SPALD) Terpusat; dan
2. Pengembangan SPALD Setempat.
e. Bidang Perumahan dan Permukiman:
1. Subbidang Rumah Swadaya:
a) Pembangunan baru (PB);
b) Peningkatan kualitas (PK).
2. Subbidang Rumah Khusus:
Pembangunan rumah khusus yang dilengkapi
dengan jalan lingkungan, saluran drainase,
sanitasi, air bersih, dan sumber daya listrik.

(3) Pemerintah Provinsi dalam penyelenggaraan DAK Bidang
Irigasi dan Bidang Jalan harus mengacu pada NSPK
di Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan.

-9-

(4) Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan
DAK Bidang Irigasi, Bidang Jalan, Bidang Air Minum,
Bidang Sanitasi, dan/atau Bidang Perumahan dan
Permukiman harus mengacu pada SPM dan/atau NSPK
di Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan.

Pasal 6
Dalam rangka menjaga keberlanjutan fungsi infrastruktur
yang sudah dibangun, ditingkatkan, dan direhabilitasi
melalui DAK, Pemerintah Daerah wajib melakukan Operasi
dan Pemeliharaan dengan dana APBD.

Pasal 7
(1) Salah satu komponen dalam menentukan alokasi DAK

adalah Kriteria Teknis yang meliputi:
a. kriteria teknis untuk Bidang Irigasi;
b. kriteria teknis untuk Bidang Jalan;
c. kriteria teknis untuk Bidang Air Minum;
d. kriteria teknis untuk Bidang Sanitasi; dan
e. kriteria teknis untuk Bidang Perumahan dan

Permukiman.
(2) Kriteria Teknis untuk Bidang Irigasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a dirumuskan melalui
indeks teknis dengan mempertimbangkan paling sedikit:
a. luas daerah irigasi; dan
b. kondisi daerah irigasi.
(3) Kriteria Teknis untuk Bidang Jalan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b dirumuskan melalui
indeks teknis dengan mempertimbangkan paling sedikit:
a. panjang jalan; dan
b. kondisi kemantapan jalan.
(4) Kriteria Teknis untuk Bidang Air Minum sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c dirumuskan melalui
indeks teknis dengan mempertimbangkan paling sedikit:
a. capaian akses atau cakupan pelayanan air minum;

dan
b. kapasitas air minum belum termanfaatkan.

-10-

(5) Kriteria Teknis untuk Bidang Sanitasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf d dirumuskan melalui
indeks teknis dengan mempertimbangkan paling sedikit:
a. capaian akses atau cakupan pelayanan sanitasi; dan
b. dokumen Strategi Sanitasi Kota (SSK).

(6) Kriteria Teknis untuk Bidang Perumahan dan
Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
e dirumuskan melalui indeks teknis dengan diutamakan
untuk:
a. peningkatan kualitas dan pembangunan baru
perumahan swadaya yang mempertimbangkan
paling sedikit:
1) jumlah kekurangan rumah atau back log; dan
2) jumlah unit rumah tidak layak huni.
b. pembangunan pemenuhan kebutuhan Rumah di
lokasi Khusus/tertentu yang mempertimbangkan
paling sedikit:
1) jumlah kepala keluarga yang belum memiliki
rumah dilokasi yang diusulkan; dan
2) jumlah unit kebutuhan rumah khusus di daerah
tertinggal, perbatasan negara, dan pulau kecil
terluar.

(7) Unit Organisasi Teknis menyusun Prosedur Operasi
Standar tentang penyusunan dan penetapan formula
perhitungan indeks teknis sesuai bidang tugasnya.

(8) Penghitungan indeks teknis dilakukan oleh Unit
Organisasi Teknis sesuai dengan bidang tugasnya,
selanjutnya Direktur Jenderal masing-masing Unit
Organisasi Teknis menetapkan dan menyampaikan
kepada Sekretaris Jenderal.

(9) Hasil penghitungan dan penetapan Indeks Teknis
selanjutnya disampaikan oleh Sekretaris Jenderal kepada
Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal
Perimbangan Keuangan sebagai salah satu komponen
penentuan alokasi DAK.

-11-

Pasal 8
(1) DAK diprioritaskan untuk mendanai kegiatan fisik,

namun juga dapat digunakan untuk mendanai kegiatan
penunjang.
(2) Besaran dana kegiatan penunjang sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.
(3) Kegiatan penunjang terdiri atas:
a. kegiatan perencanaan;
b. kegiatan pengawasan; dan
c. kegiatan pengendalian.
(4) Kegiatan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) huruf a, digunakan untuk:
a. desain perencanaan;
b. biaya tender;
c. perjalanan dinas ke lapangan dalam rangka

perencanaan kegiatan; dan
d. penguatan database dan survey kondisi.
(5) Kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) huruf b, digunakan untuk:
a. perjalanan dinas ke lokasi kegiatan dalam rangka

monitoring dan evaluasi;
b. supervisi konstruksi;
c. penunjukan konsultan individual pengawas kegiatan

kontraktual;
d. gaji dan operasional Tenaga Fasilitator Lapangan

(TFL), khususnya untuk bidang air minum, bidang
sanitasi, dan bidang perumahan dan permukiman
subbidang rumah swadaya; dan
e. penguatan kapasitas Tenaga Fasilitator Lapangan
(TFL), khususnya untuk bidang air minum dan
bidang sanitasi.
(6) Kegiatan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) huruf c, digunakan untuk:
a. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan DAK;
b. honor petugas pelaporan e-Monitoring DAK;
c. penyelenggaraan rapat koordinasi; dan

-12-

d. honorarium tim koordinasi.

Bagian Kedua
Tahapan Pemrograman

Pasal 9
(1) Berdasarkan penetapan alokasi DAK dari Pemerintah,

Gubernur/Bupati/Walikota penerima DAK menyusun
URK berdasarkan konsultasi dengan berbagai pemangku
kepentingan, yang memenuhi kriteria prioritas nasional.
(2) Penyusunan URK sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mengacu pada proposal yang diusulkan Pemerintah
Daerah kepada Bappenas, Kementerian Keuangan, dan
Kementerian, serta mengacu hasil sinkronisasi dan
harmonisasi usulan DAK.
(3) format URK sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(4) Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota penerima DAK
harus mengikuti sosialisasi petunjuk operasional
penyelenggaraan DAK dan konsultasi program dalam
rangka pembahasan URK yang diselenggarakan oleh
Kementerian.
(5) Konsultasi Program dalam rangka pembahasan URK
meliputi:
a. Verifikasi URK oleh Balai Besar/Balai/Satuan Kerja

terkait;
b. Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

huruf a dibahas bersama Unit Organisasi Teknis;
c. Hasil pembahasan URK sebagaimana dimaksud pada

ayat (4) huruf b ditetapkan oleh Kepala Daerah
menjadi RK berupa rincian kegiatan, lokasi kegiatan,
dan target output kegiatan, selanjutnya disampaikan
kepada Direktur Jenderal masing-masing Unit
Organisasi Teknis paling lambat minggu terakhir bulan
Januari tahun anggaran berkenaan.

-13-

(6) Direktur Jenderal masing-masing Unit Organisasi Teknis
menyampaikan hasil penetapan RK sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) huruf c kepada Sekretaris
Jenderal paling lambat minggu pertama bulan Februari
tahun anggaran berkenaan.

(7) Kepala Daerah dapat mengajukan usulan perubahan atas
rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
huruf c dilakukan 1 (satu) kali kepada Menteri melalui
Sekretaris Jenderal paling lambat minggu pertama bulan
Maret tahun anggaran berkenaan.

(8) Sekretaris Jenderal melakukan penelitian dan
penyusunan konsep penetapan hasil rekapitulasi dan
selanjutnya disampaikan kepada Menteri dengan format
sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini.

(9) Menteri menetapkan hasil rekapitulasi dan disampaikan
kepada Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, dan
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala
Bappenas paling lambat minggu ketiga bulan Maret
tahun berkenaan.

Bagian Ketiga
Perubahan Penggunaan DAK

Pasal 10

(1) Dalam hal terjadi bencana alam, Kepala Daerah terkait
dapat mengubah penggunaan DAK untuk kegiatan di
luar yang telah diatur dalam Peraturan Menteri
Keuangan dan Petunjuk Operasional ini.

(2) Perubahan penggunaan DAK sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan setelah Kepala Daerah terkait
mengajukan usulan perubahan dan mendapat
persetujuan tertulis dari Menteri dan Menteri Keuangan.

(3) Bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
merupakan bencana alam yang dinyatakan secara resmi

-14-

oleh Kepala Daerah terkait dengan Keputusan Kepala
Daerah.
(4) Persetujuan Menteri Keuangan dan Menteri sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kepala
Daerah yang bersangkutan.

BAB IV
PEMBINAAN PENYELENGGARAAN DAK

Bagian Kesatu
Peran dan Fungsi dalam Pembinaan Penyelenggaraan DAK

Pasal 11
Peran dan fungsi Pemerintah dalam pembinaan
penyelenggaraan DAK meliputi:
(1) Pengaturan yaitu:

a. menyusun arah kebijakan penyelenggaraan DAK; dan
b. merumuskan kriteria teknis pemanfaatan DAK.
(2) pembinaan teknis dalam proses perencanaan,
pemrograman, dan teknis pelaksanaan dalam bentuk
pendampingan, konsultasi, fasilitasi, pendidikan dan
pelatihan serta penelitian dan pengembangan.
(3) Pengendalian yaitu:
a. melakukan evaluasi dan sinkronisasi atas usulan RK

dan perubahannya, terkait kesesuaiannya dengan
prioritas nasional sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 ayat (1); dan
b. melakukan pengawasan dalam pelaksanaan DAK
yang meliputi capaian SPM dan NSPK; ketaatan
terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan;
akuntabilitas pengelolaan DAK; serta pengawasan
teknis dilakukan dalam bentuk reviu, monitoring,
evaluasi, pemeriksaan dan bentuk pengawasan
lainnya.

Pasal 12
Menteri melaksanakan peran dan fungsi Pemerintah dalam
pembinaan penyelenggaraan DAK.

-15-

Pasal 13
Unit Organisasi Teknis menyusun dan menetapkan pedoman
teknis pelaksanaan DAK mengacu pada SPM dan atau NSPK.

Pasal 14
(1) Pembinaan Penyelenggaraan DAK dilaksanakan secara

berjenjang, yaitu:
a. Tingkat Provinsi, dilaksanakan oleh Menteri.
b. Tingkat Kabupaten/Kota, dilaksanakan oleh

Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk
pembinaan teknis.
(2) Dalam hal pembinaan penyelenggaraan DAK, Gubernur
sebagai wakil Pemerintah Pusat belum sepenuhnya
melaksanakan, maka Menteri membantu pembinaan
penyelenggaraan DAK di tingkat Kabupaten/Kota.

Pasal 15
(1) Pengawasan Teknis untuk Penyelenggaraan DAK

Provinsi, dilaksanakan oleh Menteri.
(2) Pengawasan Teknis untuk Penyelenggaraan DAK

Kabupaten/Kota, dilaksanakan oleh Gubernur sebagai
wakil Pemerintah Pusat.
(3) Dalam hal Gubernur belum mampu melakukan
pengawasan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
yang dibuktikan dengan adanya ada surat pernyataan
dari Gubernur maka pengawasan Teknis dilaksanakan
oleh Menteri.

Pasal 16
(1) Menteri menugaskan Sekretaris Jenderal selaku

Koordinator Tim Koordinasi Pusat untuk melakukan
koordinasi pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan
penyelenggaraan DAK di tingkat Provinsi.
(2) Koordinasi dilakukan melalui harmonisasi jadwal
pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan DAK berdasarkan prinsip keserasian

-16-

dan keterpaduan serta efisiensi dan efektivitas dalam
penggunaan sumber daya yang tersedia.
(3) Sekretariat Jenderal dan Unit Organisasi Teknis
mencantumkan program Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan DAK dalam dokumen perencanaan dan
penganggaran kementerian.
(4) Menteri menugaskan Inspektorat Jenderal dalam hal
pengawasan teknis penyelenggaraan DAK, untuk
melakukan koordinasi dengan Inspektorat Daerah.
(5) Hasil pembinaan oleh Tim Koordinasi Pusat dan hasil
pengawasan oleh Inspektorat Jenderal dituangkan dalam
bentuk Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan yang
selanjutnya disampaikan kepada Menteri.

Pasal 17
Peran dan fungsi Pemerintah Provinsi dalam pembinaan
penyelenggaraan DAK meliputi:
1. Pembinaan Teknis

Melakukan pembinaan teknis dalam proses penyusunan
proposal DAK Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota
terkait dalam bentuk pendampingan dan konsultasi.
2. Pengawasan
Melakukan pengawasan dan pelaporan pelaksanaan
kegiatan yang dibiayai dari DAK Pemerintah Provinsi dan
Kabupaten/Kota terkait dari aspek fisik dan keuangan.

Pasal 18
Gubernur melaksanakan peran dan fungsi Pemerintah
Provinsi dalam pembinaan penyelenggaraan DAK.

Bagian Kedua
Tata Kelola Koordinasi Pemerintah dan Pemerintah Daerah

Pasal 19
(1) Dalam melaksanakan peran dan fungsi Pemerintah

dalam penyelenggaraan DAK, Menteri membentuk Tim

-17-

Koordinasi Pusat, yang terdiri dari Unit Organisasi
pengampu penyelenggaraan DAK, yang meliputi:
a. Sekretariat Jenderal (selaku koordinator);
b. Inspektorat Jenderal;
c. Direktorat Jenderal Sumber Daya Air;
d. Direktorat Jenderal Bina Marga;
e. Direktorat Jenderal Cipta Karya;
f. Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan;
g. Direktorat Jenderal Bina Konstruksi;
h. Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah;
i. Badan Penelitian dan Pengembangan; dan
j. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
(2) Tim Koordinasi Pusat mempunyai tugas terkait dengan
kegiatan pada Tahap Perencanaan, Pelaksanaan serta
Pasca Pelaksanaan.
(3) Tugas dan tanggung jawab Tim Koordinasi Pusat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
a. Tahap Perencanaan, yaitu:

1. menyusun petunjuk operasional penggunaan
DAK;

2. menyampaikan usulan menu kegiatan
penggunaan DAK;

3. menyusun kriteria teknis dan indeks teknis
DAK;

4. melaksanakan sosialisasi kebijakan DAK dan
konsultasi program;

5. melaksanakan pembinaan perencanaan kepada
daerah yang mendapat DAK;

6. pembinaan perencanaan program secara
terintegrasi maupun mandiri dilakukan oleh
Sekretariat Jenderal, Badan Pengembangan
Infrastruktur Wilayah, dan Unit Organisasi
Teknis.

b. Tahap Pelaksanaan, yaitu:
1. melakukan pemantauan melalui sistem
e-Monitoring DAK dan koordinasi ke daerah;

-18-

2. melakukan koordinasi penyelesaian

permasalahan dan percepatan pencapaian

progres fisik dan keuangan DAK di daerah.

3. melaksanakan pembinaan dan pengawasan

pelaksanaan kepada daerah yang mendapat

DAK;

4. melaksanakan rapat kerja DAK dalam rangka

optimalisasi penyelenggaraan DAK.

c. Tahap Pasca Pelaksanaan, yaitu:

1. melaksanakan evaluasi terhadap

penyelenggaraan DAK;

2. memberikan saran, masukan, maupun

rekomendasi kepada Menteri dalam mengambil

kebijakan terkait penyelenggaraan DAK ke

depan;

3. menyiapkan laporan akhir tahun Kementerian

kepada Menteri Keuangan, Menteri PPN/Kepala

Bappenas, Menteri Dalam Negeri terkait

penyelenggaraan DAK.

(4) Tim Koordinasi Pusat menyusun standar operasional

prosedur untuk setiap tahapan dalam melaksanakan

tugas dan tanggungjawabnya.

(5) Dalam pelaksanaan tugasnya Tim Koordinasi Pusat

dibantu oleh Tim Teknis penyelenggaraan DAK yang

dibentuk oleh Unit Organisasi terkait.

Pasal 20
(1) Dalam melaksanakan peran dan fungsi Pemerintah

Daerah dalam pembinaan pelaksanaan DAK, Gubernur
membentuk Tim Koordinasi Daerah, yang terdiri dari
unsur Bappeda Provinsi, Bappeda Kabupaten/Kota,
dinas teknis terkait, dan Balai Besar/Balai/Satuan Kerja
Pusat yang ada di daerah terkait.
(2) Tim Koordinasi Daerah mempunyai tugas terkait dengan
kegiatan pada Tahap Perencanaan, Pelaksanaan dan
Pasca Pelaksanaan di Provinsi, Kabupaten, dan Kota
terkait.

-19-

(3) Tugas dan tanggung jawab Tim Koordinasi Daerah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. Tahap Perencanaan, yaitu:

1. melakukan reviu dan verifikasi usulan proposal

DAK Provinsi, Kabupaten, dan Kota.

Selanjutnya, usulan proposal DAK Provinsi

ditandatangani oleh Gubernur, usulan proposal

DAK Kabupaten ditandatangani oleh Bupati dan

usulan proposal DAK Kota ditandatangani oleh

Walikota;

2. melakukan verifikasi data teknis DAK secara

berkala;

3. melakukan fasilitasi penyusunan harga satuan

provinsi;

4. membantu pelaksanaan sosialisasi, diseminasi,

dan pembinaan pelaksanaan kepada daerah

yang mendapat DAK; dan

5. melakukan verifikasi kesesuaian atas usulan

RK yang disusun Pemerintah Provinsi,

Kabupaten, dan Kota terhadap proposal yang

telah ditandatangani oleh Kepala Daerah.

b. Tahap Pelaksanaan, yaitu:

1. melaksanakan pemantauan terhadap

pelaksanaan DAK oleh Pemerintah Provinsi dan

Kabupaten/Kota terkait; dan

2. melakukan inventarisasi permasalahan terkait

pencapaian progres fisik dan keuangan DAK di

daerah;

3. menyiapkan laporan triwulan dan tahunan

terkait pembinaan pelaksanaan DAK di

Provinsi, dan Kabupaten/Kota terkait dan

menyampaikan kepada Tim Koordinasi Pusat

sebagaimana mekanisme pelaporan dalam

Peraturan Menteri ini, dengan tembusan Unit

Organisasi terkait; dan

4. melaksanakan pembinaan dan pengawasan

pelaksanaan kepada Pemerintah Daerah yang

mendapat DAK untuk dilaporkan pada saat

rapat kinerja Kementerian.

-20-

c. Tahap Pasca Pelaksanaan, yaitu:
1. melaksanakan evaluasi terhadap pembinaan
pelaksanaan DAK oleh Pemerintah Provinsi dan
Kabupaten/Kota; dan
2. memberikan saran, masukan, maupun
rekomendasi kepada Gubernur terkait
pembinaan pelaksanaan DAK ke depan di
Provinsi, Kabupaten, dan Kota terkait.

(4) Tim Koordinasi Daerah dapat membentuk Kelompok
Kerja sesuai dengan bidang DAK dibantu oleh Balai
Besar/Balai/Satuan Kerja Pusat terkait.

(5) Segala biaya operasional terkait kegiatan Tim Koordinasi
Daerah dibebankan pada Pemerintah, Pemerintah
Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan
unit organisasi asal anggota Tim.

Pasal 21
(1) Bupati/Walikota dapat membentuk Tim Koordinasi di

tingkat Kabupaten/Kota yang dipimpin oleh Kepala
Bappeda Kabupaten/Kota, yang terdiri dari unsur OPD
terkait apabila diperlukan.
(2) Segala biaya operasional terkait kegiatan Tim Koordinasi
Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dibebankan pada Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pasal 22
Ketentuan mengenai Struktur Organisasi dan Alur Koordinasi
Tim Koordinasi Pusat dan Daerah tercantum dalam Lampiran
III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini.

BAB V
Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan

Bagian Kesatu
Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 23
(1) Menteri melakukan pemantauan dan evaluasi

pelaksanaan DAK melalui sistem e-Monitoring DAK dan
koordinasi ke daerah.

-21-

(2) Gubernur/Bupati/Walikota melakukan pemantauan dan
evaluasi pelaksanaan DAK yang meliputi pelaksanaan
program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan
kewenangannya.

(3) Kepala Dinas Provinsi, Kabupaten, dan Kota melakukan
pemantauan dan evaluasi pelaksanaan DAK yang
meliputi pelaksanaan program dan kegiatan sesuai
dengan tugas dan kewenangannya.

(4) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan
kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai
dengan ayat (3) dilakukan terhadap:
a. kesesuaian RK dengan prioritas nasional;
b. kesesuaian RK dengan DPA Daerah;
c. kesesuaian RK yang telah ditetapkan dengan
pelaksanaannya;
d. kesesuaian hasil pelaksanaan kegiatan dengan
dokumen kontrak yang telah ditetapkan;
e. kesesuaian pencapaian output hasil pelaksanaan
kegiatan dengan target RK;
f. kesesuaian pencapaian outcome hasil pelaksanaan
kegiatan dengan target RK; dan
g. kepatuhan dan ketertiban pelaporan.

Pasal 24
(1) Evaluasi sebagaimana dimaksud Pasal 23 ayat (1)

dilakukan terhadap pelaksanaan DAK, paling lambat 31
(tiga puluh satu) hari kalender setelah tahun anggaran
berakhir.

(2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
digunakan untuk menilai kinerja pelaksanaan DAK di
Daerah

(3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
disampaikan ke Menteri Keuangan, Menteri PPN/Kepala
Bappenas, dan Menteri Dalam Negeri.

(4) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) disusun dalam
bentuk laporan triwulan.

-22-

Pasal 25
(1) Penilaian kinerja pelaksanaan DAK dilakukan

berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi
sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (4).

(2) hasil penilaian kinerja pelaksanaan DAK akan dijadikan
salah satu pertimbangan dalam usulan pengalokasian
DAK pada tahun berikutnya, serta program pembinaan
penyelenggaraan DAK.

Bagian Kedua
Pelaporan

Pasal 26
OPD Provinsi dan Kabupaten/Kota Penerima harus
menyampaikan laporan triwulan DAK. Periode pelaporan
triwulan DAK adalah triwulan pertama pada tanggal 31 Maret,
triwulan kedua pada tanggal 30 Juni, triwulan ketiga pada
tanggal 30 September, triwulan keempat pada tanggal 31
Desember.

Pasal 27

(1) Kepala Dinas Kabupaten/Kota harus menyusun dan

menyampaikan laporan triwulan secara tertulis yang

dicetak melalui e-Monitoring DAK dan melaporkan secara

elektronik melalui e-Monitoring DAK setiap ada

perubahan data dan informasi, dalam rangka

pelaksanaan DAK yang dikelolanya.

(2) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

disampaikan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah

triwulan yang bersangkutan berakhir kepada

Bupati/Walikota melalui Kepala Bappeda

Kabupaten/Kota dengan tembusan kepada Kepala Dinas

Provinsi dan Balai Besar/Balai/Satker terkait.

-23-

Pasal 28
(1) Kepala Bappeda Kabupaten/Kota harus menyusun

laporan triwulan Kabupaten/Kota dengan menggunakan
laporan triwulan Dinas Kabupaten/Kota sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1).
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan oleh Bupati/Walikota kepada Gubernur
melalui Kepala Bappeda Provinsi selaku Kepala Tim
Koordinasi Daerah paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja
setelah triwulan yang bersangkutan berakhir.

Pasal 29
(1) Khusus untuk Bidang Jalan dan Bidang Irigasi, Kepala

Dinas Provinsi harus menyusun dan menyampaikan
laporan triwulan secara tertulis yang dicetak melalui
e-Monitoring DAK dan melaporkan secara elektronik
melalui e-Monitoring DAK setiap ada perubahan data dan
informasi, dalam rangka pelaksanaan DAK yang
dikelolanya.
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja
setelah triwulan yang bersangkutan berakhir kepada
Gubernur melalui Kepala Bappeda Provinsi selaku Kepala
Tim Koordinasi Daerah dengan tembusan kepada Kepala
Dinas Provinsi dan Balai Besar/Balai/Satker terkait.

Pasal 30
(1) Kepala Bappeda Provinsi selaku Kepala Tim Koordinasi

Daerah menyusun laporan triwulan dengan
menggunakan laporan triwulan provinsi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dan laporan triwulan
kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28
ayat (1).
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan oleh Gubernur kepada Menteri melalui
Sekretaris Jenderal dengan tembusan Direktur Jenderal

-24-

terkait paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah
triwulan yang bersangkutan berakhir.

Pasal 31
Ketentuan mengenai mekanisme dan Format Laporan
pelaksanaan kegiatan OPD Penyelenggaraan DAK, serta
Mekanisme pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan
OPD Penyelenggaraan DAK sebagaimana tercantum dalam
Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dengan Peraturan Menteri ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor
33/PRT/M/2016 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan
Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1941), dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.



LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 21/PRT/M/2017
TENTANG
PETUNJUK OPERASIONAL DANA ALOKASI
KHUSUS INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT

FORMAT PENYUSUNAN URK

Dalam penyusunan URK, setiap Pemerintah Daerah harus mengikuti daftar
isi sebagaimana berikut:
I. Latar Belakang
II. Maksud
III. Tujuan
IV. Tabel Usulan Rencana Kegiatan (URK)

Tabel URK sekurang-kurangnya mencakup informasi-informasi sebagai
berikut:

1. Rencana Kegiatan;
2. Lokasi Kegiatan;
3. Target Output;
4. Target Outcome;
5. Cara Pengadaan (swakelola/kontrak);
6. Pagu;
7. Jenis DAK.
V. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kepala Dinas
Provinsi/Kabupaten/Kota Penerima DAK

A. Tabel URK DAK Bidang Irigasi

USULAN RENCAN
DAK BIDANG IRIGASI PROVINSI/KA

Provinsi : ………………..

Kabupaten/Kota : ………………………. (* diisi untuk RK Kab./K

Nama Sasaran
No. Daerah
Nama Lokasi (Desa, JK Output
Irigasi Kegiatan Kecamatan) (K/S)
Vol. Sat
5 (m/bu

12 3 4 67

A. Pembangunan Jaringan Irigasi

1 ................... Pembangunan
JI ............

2 ................... ............

Sub-Jumlah

B. Peningkatan Luas Layanan Jaringan Irigasi

Peningkatan

1 ................... Luas Layanan

JI ............

2 ................... ............

Sub-Jumlah

C. Peningkatan Kondisi Jaringan Irigasi

Peningkatan

1 ................... Kondisi JI

............

2 ................... ............

Sub-Jumlah

D. Rehabilitasi Jaringan Irigasi

1 ................... Rehabilitasi JI
............

2 ................... ............

Sub-Jumlah

NA KEGIATAN
ABUPATEN/KOTA ….. TAHUN ….

Kota)

Sasaran Alokasi (dalam juta Harga Jenis Ket.
Outcome Rp.) Satuan (juta Pengadaan 15
t Vol Sat
uah) . (Ha) DAK Pend. Jumlah Rp./Ha)
89
10 11 12 13=12/8 14

Nama Sasaran
No. Daerah
Nama Lokasi (Desa, JK Output
Irigasi Kegiatan Kecamatan) (K/S)
Vol. Sat
12 3 4 5 (m/bu
JUMLAH
67

Petugas Nama Jabatan Tanggal Paraf Rekom

Unsur Pusat - Sesu

(Ditjen SDA) - Perlu

BBWS/BWS Perb

Bappeda Provinsi

Dinas terkait Provinsi

Dinas Kabupaten/ Kota

ybs

*) Agar dilampiri KAK per paket pekerjaan, Peta D I, Lokasi Kegiatan, RA

Jaringan, Skema Bangunan, Gambar Desain, khusus untuk Pembang

dilampiri Surat Pernyataan Memenuhi Delapan Persyaratan (Format 1

**) Bila terjadi perubahan dalam Usulan Rencana Kegiatan, maka harus a

persetujuan dari Direktur Jenderal Sumber Daya Air.

Sasaran Alokasi (dalam juta Harga Jenis Ket.
Outcome Rp.) Satuan (juta Pengadaan 15
t Vol Sat
uah) . (Ha) DAK Pend. Jumlah Rp./Ha)
89
10 11 12 13=12/8 14

mendasi Paraf .........., .................
uai
u Kepala Dinas
baikan Provinsi/ Kab./Kota

AB dan Skema (ttd dan
gunan Baru stempel basah)
1).
ada ( ................................. )
NIP ........................

Catatan :
Kolom 2 : Skema DI harus dilampirkan

dalam format ini
Kolom 4 : di isi : Kontrak/Swakelola
Kolom 14: di isi : Rehabilitas/

Peningkatan/ Pembangunan
Baru
Kolom 15: (1) Mendukung Kinerja Saluran

Primer
(2) Mendukung Kinerja

Bangunan Utama
(3) Mendukung Kinerja DI
(4) Menambah Layanan Baru

B. Tabel URK DAK Bidang Jalan

USULAN RENC

DAK BIDANG JALAN PROVINSI/K

Provinsi : ………………………..

Kab./Kota : ……………………(*diisi untuk URK Kab./Kota

ALOKASI (dal

NO. NO & NAMA RUAS VOLUME DAK PENDAM
JALAN (km/m)

12 345

SUB JUMLAH Nama Jabatan Tang
JUMLAH

Petugas
Unsur Pusat (Ditjen. Bina Marga)
BBPJN/BPJN
Bappeda Provinsi
Dinas Provinsi/Kab/Kota
Catatan:

*) Peta lokasi diharuskan dilampirkan dalam form ini.

Kolom 8: Diisi Pemeliharaan/Peningkatan
Kolom 9 (Jenis Kegiatan): Kontrak/Swakelola
Kolom 10: Diisi (1) Mendukung jalan status yang lebih tinggi

(2) Membuka daerah perbatasan dan terisolir
(3) Menunjang daerah potensial (pelabuhan, industri,

CANA KEGIATAN
KABUPATEN/KOTA …. TAHUN …..

a) Harga Jenis JK Keterangan
lam juta Rp) Satuan Penanganan (K/Sw) 10
(juta Rp)
MPING JUMLAH 9
7=6/3 8
6

ggal Paraf

pertanian, pariwisata) .........., .................
Kepala Dinas

Provinsi/ Kab./Kota

ttd dan stempel basah

(……………………………………………)
NIP.

C. Tabel URK DAK Bidang Air Minum

USULAN RENC
DAK BIDANG AIR MINUM KAB

Provinsi : ……………

Kabupaten/Kota : ………… (* diisi untuk RK Kab./Kota)

Program/Kegiatan/ Lokasi Target Output Target Ou
No Rencana Kegiatan Kuant Satuan Kuant S

Kegiatan/Infrastruktur 3 45

12

TOTAL Nama Jabatan Tanggal

Petugas
Unsur Pusat (Ditjen CK)
SNVT PSPAM Provinsi
Bappeda Provinsi
Dinas Kabupaten/Kota

CANA KEGIATAN
BUPATEN/KOTA …. TAHUN ….

)

utcome Cara Pagu (Rp 000) Keterang Jenis Dana
Satuan Pengadaan DAK Pendamping Total an DAK

6 (S/K) 8 9 10 11 12

7

Paraf Rekomendasi

.........., .................
Kepala Dinas

Kabupaten/Kota

(ttd dan stempel basah)
( ................................. )

NIP ........................

D. Tabel URK DAK Bidang Sanitasi

USULAN REN
DAK BIDANG SANITASI KA

Provinsi : ……………

Kabupaten/Kota : ………… (* diisi untuk RK Kab.

Program/Kegiatan/ Lokasi Target Output Target Ou
No Rencana Kegiatan

Kegiatan/Infrastruktur Kuant Satuan Kuant S

12 3 45

TOTAL Nama Jabatan Tanggal

Petugas
Unsur Pusat (Ditjen CK)
SNVT PPLP Provinsi
Bappeda Provinsi
Dinas Kabupaten/Kota

NCANA KEGIATAN
ABUPATEN/KOTA …. TAHUN ….

./Kota)

utcome Cara Pagu (Rp 000) Keterang Jenis Dana
an DAK
Pengadaan

Satuan (S/K) DAK Pendamping Total

6 7 8 9 10 11 12

Paraf Rekomendasi

.........., .................
Kepala Dinas

Kabupaten/Kota

(ttd dan stempel basah)
( ................................. )

NIP ........................

E. Tabel URK DAK Bidang Perumahan dan Permukiman - Su

USULAN REN
DAK BIDANG SANITASI KA

Provinsi : ……………

Kabupaten/Kota : ………… (* diisi untuk RK Kab.

PROGRAM TARGET OUTPUT

NO DALAM KEGIATAN SAT VOLUME B
RPJMD/ UAN
2017 2018 2019 S
RKPD

Subbidang Rumah Swadaya

1. Pembangunan Unit
Baru (PB)
Rumah

Swadaya bagi

Masyarakat
Berpenghasilan
Rendah (MBR)

2. Peningkatan Unit
Kualitas (PK)

Rumah
Swadaya bagi
MBR

(*) disesuikan dengan usulan

Petugas Nama Jabatan Tanggal Paraf Rekomend
Unsur Pusat - Sesuai
(Ditjen Penyediaan - Perlu
Perumahan)
SNVT PnP Provinsi Perbaikan

Bappeda Provinsi
Dinas Kabupaten/
Kota

ubbidang Rumah Swadaya

NCANA KEGIATAN
ABUPATEN/KOTA …. TAHUN ….

./Kota) TARGET OUTCOME RUPIAH

BIAYA/ VOLUME LOKASI DAK APBD
SATUAN 2017 2018 2019 SATUAN NON DAK

2017

KK Desa/
Kelurahan

dasi Paraf KK Desa/
n Kelurahan

.........., .................
Kepala Dinas Kab./Kota

(ttd dan
stempel basah)
( ................................. )
NIP ........................

F. Tabel URK DAK Bidang Perumahan dan Permukiman - Su

USULAN REN
DAK BIDANG SANITASI KA

Provinsi : ……………

Kabupaten/Kota : ………… (* diisi untuk RK Kab.

No Nama Kegiatan Alamat TARGET OUTPUT TAR

(Kampung (Terbangun) (Te

dan Distrik) VOL SAT. VOL

12 3 4 56

SUB JUMLAH
JUMLAH

Catatan :
*) Agar dilampirkan peta Kabupaten/Kota dan Lokasi kegiatan ybs
Kolom 6 & 7, diisi : Outcome dari kegiatan tersebut dalam jumlah (satuan

Petugas Nama Jabatan Tanggal Paraf Rekomen
Unsur Pusat - Sesuai
(Ditjen Penyediaan - Perlu
Perumahan)
SNVT PnP Provinsi Perbaik

Bappeda Provinsi
Dinas Kabupaten/
Kota

ubbidang Rumah Khusus

NCANA KEGIATAN
ABUPATEN/KOTA …. TAHUN ….

./Kota) ALOKASI (dalam ribuan Rp) KET.
RGET OUTCOME
erhuni pada T+0) DAK PENDAMPING JUMLAH 11
8 9 10=9+8
SAT. (KK)

7

n) penduduk (KK) yang

ndasi Paraf .........., .................

kan Kepala Dinas Kab./Kota

(ttd dan
stempel basah)

( ................................. )
NIP ........................



LAMPIRAN
PERATUR
REPUBLIK
NOMOR
TENTANG
PETUNJU
PEKERJA

MEKANISME PENETAPAN KEPMEN PUPR TENT

N II
RAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
K INDONESIA

21/PRT/M/2017
G
UK OPERASIONAL DANA ALOKASI KHUSUS INFRASTRUKTUR
AAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

TANG PENETAPAN RENCANA KEGIATAN (RK)

DIAGRAM ALIR PENETAPAN RENCANA KEGIATAN (R

No Kegiatan Proses

Pembahasan Usulan
Rencana Kegiatan

Pembahasan URK Tidak Sesuai, tapi tidak
1 menjadi RK melalui Sesuai ada di e-Planning

konsultasi program

Sesuai*

Rekapitulasi

2 Rekapitulasi RK

3 Penetapan RK Penetapan
Rencana Kegiatan
* Keterangan:
- Sesuai dengan e-Planning
- Data pendukung sesuai
- Harga satuan sesuai

RK) MENJADI PENETAPAN KEPUTUSAN MENTERI

Keluaran Instansi Waktu

Pusat Dae rah

Mulai

Unor, OPD Minggu ke-2 bulan
Balai/Satker DAK November

Bappenas / Bappeda
BPIW Provinsi

Berita Unor / Minggu ke-4 bulan
Acara Ditjen Januari
Rencana
Kegiatan Setjen Minggu ke-1 bulan
(RK) Februari

Pelaporan RK
per bidang
Draft
Kepmen

Menteri

Keputusan Minggu ke-3 bulan
Menteri Maret

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Pattimura 20 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12110. Telp 7392681 Faksimili 7243623

Nomor : ....... Jakarta,..................

Lampiran: .......

Sifat : .......

Hal : Penyampaian Hasil Penelitiaan dan Rekapitulasi Rencana
Kegiatan DAK Infrastruktur TA ......

Kepada Yth.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
di
tempat

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Perpres ... Nomor .... Tahun .... Tentang .....
yang memuat Rincian Alokasi DAK Bidang Infrastruktur Tahun .... dan telah
dilaksanakannya Kegiatan Konsultasi Program DAK Infrastruktur Tahun .... , maka
bersama ini dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Jumlah Penerima DAK .....
2. Pelaksanaan Konsultasi Program ........
3. Hasil Penelitian RK ......
4. Rekapitulasi Rencana Kegiatan (RK) per bidang:

No Bidang DAK DAK Target Output DAK Keterangan
Infrastruktur Reguler DAK Afimasi

Penugasan

1. Bidang Irigasi
2. Bidang Jalan
3. Bidang Air Minum
4. Bidang Sanitasi
5. Bidang Perumahan

Total

5. Tindak Lanjut.....

Demikian disampaikan, atas perhatian dan arahan Bapak selanjutnya diucapkan
terima kasih.

Sekretaris Jenderal,

............................................
NIP. .................................

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Pattimura 20 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12110. Telp 7392681 Faksimili 7243623

BIDANG IRIGASI

DAK PENUGASAN

No Nama Daerah Ruang Lingkup/ Target Prioritas Keterangan
Menu Kegiatan Output Nasional

1 Provinsi/Kabupaten/Kota..... a. Pembangunan

Jaringan Irigasi

b. Peningkatan
Jaringan Irigasi

c. Rehabilitasi
Jaringan Irigasi

Total

Catatan:
1. Mendukung target RPJMN 2015-2019 untuk 3 juta hektar rehabilitasi jaringan irigasi

dan 1 juta hektar pembangunan daerah irigasi baru untuk pemenuhan Kedaulatan
Pangan baik skala lokal maupun skala nasional
2. Mendukung Prioritas Nasional bidang Ketahanan Pangan

Jakarta, .............................

Mengetahui,
Direktur Jenderal
Sumber Daya Air

......................................................
NIP.....................................

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Pattimura 20 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12110. Telp 7392681 Faksimili 7243623

BIDANG JALAN

DAK REGULER

No Nama Daerah Ruang Lingkup/ Target Jenis Keterangan
Menu Kegiatan Output Kegiatan

(K/S)

1 Provinsi/Kabupaten/Kota..... a. Pemeliharaan
Berkala /
Rehabilitasi Jalan

b. Peningkatan Jalan
dan Penggantian
Jembatan

c. Penyelesaian
Pembangunan
Jalan dan
Jembatan

Total

Catatan:
1. Meningkatkan kualitas pelayanan transportas
2. Menunjang aksesibilitas ke fasilitas-fasilitas pelayanan dasar dan pusat-pusat

perekonomian daerah

DAK PENUGASAN

No Nama Daerah Ruang Lingkup/ Target Prioritas Keterangan
Menu Kegiatan Output Nasional

1 Provinsi/Kabupaten/Kota..... a. Pemeliharaan

Berkala /

Rehabilitasi Jalan

b. Peningkatan Jalan

dan Penggantian

Jembatan

c. Penyelesaian

Pembangunan

Jalan dan

Jembatan

Total

Catatan:
1. Mendukung pencapaian Prioritas Nasional
2. Peningkatan konektivitas dan
3. Aksesibilitas masyarakat terhadap kawasan strategis nasional dan mendukung

pengembangan wilayah

Jakarta, ...............................

Mengetahui,
Direktur Jenderal

Bina Marga

......................................................
NIP.....................................

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Pattimura 20 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12110. Telp 7392681 Faksimili 7243623

BIDANG AIR MINUM

DAK REGULER

No Nama Daerah Ruang Lingkup/ Menu Target Jenis
Kegiatan Output Kegiatan Keterangan

(K/S)

1 Kabupaten/Kota..... a. Perluasan SPAM
melalui pemanfaatan
idle capacity SPAM
terbangun dari sistem
IKK/PDAM/Komunal

b. Pembangunan SPAM
baru bagi daerah yang
belum memiliki
layanan air minum

c. Peningkatan SPAM
melalui penambahan
kapasitas dan/atau
volume dari sarana
dan prasarana SPAM
terbangun

Total

Catatan:
Ditujukan bagi daerah untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai dengan
tingkat cakupan pelayanan air minum

DAK PENUGASAN

No Nama Daerah Ruang Lingkup/ Target Jenis Mendukung Keterangan
Menu Kegiatan Output Kegiatan Prioritas

(K/S)

1 Kabupaten/Kota... a. Perluasan
SPAM melalui
pemanfaatan
idle capacity
SPAM
terbangun dari
sistem
IKK/PDAM/Ko
munal

b. Pembangunan
SPAM baru
bagi daerah
yang belum
memiliki
layanan air
minum

No Nama Daerah Ruang Lingkup/ Target Jenis Mendukung Keterangan
Menu Kegiatan Output Kegiatan Prioritas

(K/S)

c. Peningkatan

SPAM melalui

penambahan

kapasitas

dan/atau

volume dari

sarana dan

prasarana

SPAM

terbangun

Total

Catatan :
Ditujukan bagi kabupaten/kota yang memiliki kriteria sebagai berikut:
1. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)
2. Pariwisata
3. Kabupaten/kota yang memiliki SPAM Regional
4. Kota Binaan Kementerian PUPR
5. Kawasan Kumuh

DAK AFIRMASI

No Nama Daerah Ruang Lingkup/ Menu Target Jenis Afirmasi Keterangan
Kegiatan Output Kegiatan

(K/S)

1 Kabupaten/Kota..... a. Perluasan SPAM

melalui pemanfaatan

idle capacity SPAM

terbangun dari

sistem

IKK/PDAM/Komunal

b. Pembangunan SPAM

baru bagi daerah

yang belum memiliki

layanan air minum

c. Peningkatan SPAM

melalui penambahan

kapasitas dan/atau

volume dari sarana

dan prasarana SPAM

terbangun

Total

Catatan :

Ditujukan bagi kabupaten/kota yang memiliki kriteria sebagai berikut:

1. Daerah Tertinggal

2. Kawasan Perbatasan

Jakarta, .............................

Mengetahui,
Direktur Jenderal

Cipta Karya

................................................
NIP.....................................