Buku Panduan Penataan Rencana Kerja dan Anggaran GKPI

BUKU PEDOMAN PENATAAN
RENCANA KERJA dan ANGGARAN

GKPI

Disusun Oleh :
Tim Ad-Hoc Penyusunan Konsep
Sistem Keuangan dan Perbendaharaan GKPI

1

I. Pendahuluan

Buku Pedoman Penataan Harta Benda GKPI ini, adalah buku pertama dari 3 buku yang dibuat untuk
Penataan Sistem Keuangan dan Perbendaharaan GKPI. Ketiga buku tersebut adalah :

1. Buku Pedoman Penataan Rencana Kerja dan Anggaran GKPI
2. Buku Pedoman Penataan Harta Benda GKPI
3. Buku Pedoman Penataan Sistem Akutansi GKPI

Sebagai Buku Pertama dari Sistem Keuangan dan Perbendaharaan GKPI, Buku Pedoman Penataan
Rencana Kerja dan Anggran ini dibuat agar seluruh aras GKPI mempunyai pedoman yang sama
dalam tata kelola anggaran, dari mulai penyusunan, pelaksanaan, pengawasan serta evaluasi dan
pelaporannya.

Buku Pedoman Penataan Rencana Kerja dan Anggran ini disusun dengan menerapkan aturan
tatakelola penyusunan anggaran yang berlaku umum, dengan melakukan penyesuaian seperlunya
agar memenuhi kebutuhan GKPI. Teori dan defenisi yang menjadi dasar dari etika serta aturan
tersebut, sebagian besar diuraikan dengan rinci, dengan tujuan agar para pemakai dan pengguna
buku ini –yang diperkirakan adalah jemaat kebanyakan- dapat mengetahui serta memahami dengan
baik, untuk apa pekerjaan yang cukup rinci ini harus dilakukan.

Proses penyusunan Anggaran dalam buku ini, diuraikan dengan cukup detail, dengan mengupayakan
membuat rincian proses untuk setiap tahapan. Penguraian ini dilakukan agar buku ini –secara
materi-dapat memenuhi kebutuhan seluruh jemaat di GKPI. Tetapi sebagian besar Jemaat mungkin
akan berpendapat, bahwa pedoman ini terlalu rumit untuk mereka.

Dari data dan statistik dapat dilihat, bahwa Jemaat-jemaat GKPI sangat majemuk. Disamping jumlah
anggota dan jumlah uang yang dikelola, ketersediaan tenaga yang memadai juga menjadi faktor
yang mempengaruhi. Sehingga bagi sebagian besar Jemaat GKPI, penerapan pedoman penyusunan
seperti yang ditulis pada buku ini, justru akan menyulitkan mereka.

Dengan mempertimbangkan hal tersebut, maka jemaat yang mempunyai keterbatasan, dianjurkan
untuk melaksanakan pedoman anggaran dengan sederhana, yaitu simplikasi proses teknis, tetapi
untuk hal-hal yang prinsipil, terutama yang terkait dengan pihak luar (Resort dan Sinode), harus
tetap dilakukan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan dalam Tata Gereja atau PRT-GKPI.

Hal-hal yang prinsipil, antara lain :
1. Siklus Anggaran dan Tahun Anggaran.
2. Tema dan kegiatan mengacu kepada aras yang lebih tinggi.
3. Masa pelaporan Anggaran.

Proses penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran merupakan bagian dari upaya suatu organisasi
untuk mencapai tujuannya. Tujuan GKPI sebagai suatu organisasi gereja dituangkan dalam Pasal 2
ayat (2) Tata Gereja GKPI, yang berbunyi sebagai berikut :

“GKPI bertujuan menjalankan pemberitaan Injil serta pengamalan dan pelayanan
berdasarkan kasih setia dari Allah Bapa, Anugerah dari TuhaN Yesus Kristus, dan
Persekutuan dari Roh Kudus supaya nama Allah dipermuliakan dan manusia berdosa
menjadi pewaris dalam Kerajaan Allah, sesuai dengan rencana keselamatan Allah:
“Supaya orang percaya beroleh kehidupan yang kekal” (Yoh. 3:16)”.

Tujuan ini menjadi dasar dari kegiatan yang dilakukan di semua aras GKPI. Agar dapat dilaksanakan
dalam kegiatan sehari-hari, tujuan ini dibuat menjadi tahapan-tahapan rencana kerja dalam jangka

2

waktu tertentu, mulai dari rencana jangka panjang (15 sd 25 tahun), rencana kerja jangka menengah
per 5 tahun, kemudian rencana kerja jangka menengah ini dibagi lagi menjadi rencana kerja jangka
pendek tahunan.

Rencana kerja jangka menengah 5 tahunan, yang ditetapkan pada persidangan SAP, menjadi
rencana kerja periode kepengurusan. Rencana kerja ini disusun secara lengkap dan sistematis dalam
Garis Kebijaksanaan Umum (GKU).

Persidangan Sinode, menetapkan Tema atau Visi setiap tahapan, yang menjadi pegangan dan arah
bagi semua aras dalam menyusun rencana kerja masing-masing. Dalam GKU juga ditetapkan tema
tahunan untuk setiap tahun dalam periode tersebut.

Dari uraian tersebut diatas, maka dapat diambil garis merah yang menghubungkan, Tujuan, Visi
jangka Panjang, Visi Jangka menengah atau periode, GKU, serta Tema tahunan Rencana Kerja setiap
aras. Sehingga setiap aras tidak boleh melakukan kegiatan, atau menyusun rencana kerja yang tidak
sejalan dengan apa yang sudah ditetapkan.

Sehingga secara terstruktur dapat kita lihat hubungan tersebut, sebagai berikut :
1. Visi GKPI

Menjadi ciri khas GKPI, yang ditetapkan pada waktu lahirnya, dicantumkan dalam Tata Gereja
Pasal 2 ayat (2).
2. Visi Jangka Panjang (15 sd25 tahun)
Visi ini merupakan rencana strategis jangka panjang, yang menggambarkan apa yang akan
dicapai dalam rentang waktu tersebut.
3. Visi jangka menengah (Periode 5 tahun)
Berisi rencana kegiatan 5 tahunan, juga sebagai rencana kerja periode kepengurusan dan
pimpinan dari mulai Jemaat hingga Sinode. Secara lengkap dan sistematis dituangkan dalam
Garis Kebijaksanaan Umum (GKU).
Visi ini merupakan bagian integral daari Visi Jangka panjang.
4. Tema tahunan
Dalam GKU ditetapkan Tema Tahunan, sebagai fokus kegiatan tahunan, agar seluruh aras
mengacu kepada tema ini, dalam menyusun rencana kerja tahunan.
5. Rencana Kerja Tahunan.
Rencana kerja tahunan adalah uraian rinci semua kegiatan yang direncanakan akan dilakukan
dalam satu tahun oleh setiap aras.
6. Rencana Anggaran dan Belanja
Setiap kegiatan selalu akan berkaitan dengan pendanaan, baik penerimaan maupun
pengeluaran. Rencana Anggaran dan Belanja, adalah rencana kerja yang dibuat dalam satuan
mata uang. Dimana seluruh kegiatan dibuat perkiraan pendanaannya.

Oleh karena itu, Anggaran tidak dapat berdiri sendiri, tetapi menjadi bagian tidak terpisahkan dari
tujuan, visi jangka panjang, visi jangka pendek, dan tema-tema dari organisasi.

3

II. Rencana Kerja.

1. Umum
Rencana Kerja adalah salah satu unsur utama bagi organisasi atau perorangan dalam
menjalankan kegiatannya sehari-hari. Pepatah kuno mengatakan, “perencanaan yang baik
sudah menyelesaikan setengah dari pekerjaan”. Dari sini bisa kita lihat, bahwa para pendahulu
kita sudah menyadari pentingnya perencanaan yang baik.

Winardi1 memberikan pengertian dari perencanaan sebagai berikut:
"Perencanaan meliputi tindakan memilih dan menghubungkan fakta-fakta dan membuat serta
menggunakan asumsi-asumsi mengenai masa yang akan datang dalam hal memvisualisasi serta
merumuskan aktifitas-aktifitas yang diusulkan yang dianggap perlu untuk mencapai hasil yang
diinginkan".

Dari defenisi di atas dapat diambil kesimpulan, bahwa sebelum suatu organisasi melakukan
kegiatannya, pimpinan organisasi pengambil keputusan tertinggi dalam organisasi tersebut
harus lebih dahulu merumuskan kegiatan-kegiatan apa yang akan dilaksanakan di masa datang
dan hasil yang akan dicapai dari kegiatan-kegiatan tersebut, serta bagaimana melaksanakannya.
Dengan adanya rencana tersebut, maka aktifitas akan dapat terlaksana dengan baik.

Peraturan Rumah Tangga GKPI, mengatur bahwa setiap aras, bagian atau fungsi di GKPI, wajib
menyusun Rencana Kerja dan Anggaran setiap tahun. Sebagai arah dari penyusunan rencana
kerja tersebut, telah ada Tujuan, Visi dan Tema yang telah ditetapkan sebelumnya. Kegiatan
yang hanya berdasarkan kepada “kebiasaan”, sudah harus ditinggalkan.

Menyusun rencana kerja yang baik memang tentu tidak mudah, karena membutuhkan banyak
masukan dan pertimbangan serta peran serta semua unsur. Tetapi walaupun demikian harus
dihindari penyusunan Rencana Kerja dengan meniru (copy-paste) Rencana Kerja tahun-tahun
sebelumnya, karena ini tidak memberi kemajuan bagi organisasi.

Unsur-unsur yang diuraikan dalam menyusun rencana kegiatan, antara lain :

1. Jenis Kegiatan
Menguraikan dengan rinci kegiatan yang akan dilaksanakan, pihak-pihak yang terlibat, serta
hal-hal lain yang menggambarkan kegiatan tersebut dengan lengkap.

2. Tujuan
Tujuan ini merupakan kondisi yang ingin dicapai, yang merupakan bagian dari tujuan
organisasi. Tujuan ini umumnya bersifat pernyataan dalam bentuk kwalitas.

3. Sasaran
Target yang ingin dicapai, yang ditetapkan dalam bentuk angka.

4. Waktu Pelaksanaan
Waktu pelaksanaan kegiatan, yang diselaraskan dengan kegiatan-kegiatan lain dalam
organisasi.

5. Pelaksana Kegiatan
Mencantumkan dengan jelas siapa yang menjadi penanggung jawab pelaksanaan kegiatan
tersebut.

1 Winardi, Dr, Perencanaan dan Pengawasan dalam Bidang Manajemen, Mandar Maju, Bandung, 1989.

4

6. Tempat Kegiatan
Menetapkan dimana kegiatan akan dilaksanakan.

7. Anggaran Penerimaan/Pengeluaran
Menetapkan anggaran pengeluaran yang diperlukan atau target penerimaan yang akan
diperoleh dari kegiatan tersebut.

Di tingkat Jemaat, rencana kerja disusun oleh masing-masing unit yang terkecil yang ada dalam
jemaat tersebut, misalnya ; Seksi-seksi, BPHJ, Badan Pengawas Harta Benda (BPHB), serta
Panitia atau Tim yang ada dalam Jemaat tersebut. BPHJ melakukan penyelarasan dan
penyesuaian atas seluruh rencana kerja tersebut, agar tidak terjadi kegiatan yang tumpang
tindih, serta kewajaran dalam penganggaran. Hasil penyelarasan tersebut melahirkan Rencana
Kerja Jemaat.

Proses yang sama berlaku untuk semua aras, baik di Resort, Kantor Sinode, Majelis Sinode,
Badan Pengawas Harta Benda, Tim, Panitia, serta unsur-unsur lainnya. Penyusunan rencana
kerja sebaiknya selalu dimulai dari unit terkecil dalam setiap aras.

Rencana kerja ini harus didokumentasikan dengan baik serta disosialisasikan kepada seluruh
pihak-pihak yang terkait, sehingga semua unsur sama-sama mengetahui dan bertanggung jawab
atas pelaksanaan sesuai tugas dan fungsinya.

Harus dipahami, bahwa rencana kerja adalah sesuatu yang direncanakan akan dikerjakan pada
masa depan, dengan berpatokan kepada situasi yang terjadi saat ini. Ada kalanya kondisi
mendatang tersebut menyimpang dari perkiraan, yang membuat rencana kerja sulit atau
bahkan tidak dapat direalisasikan. Dalam hal ini, rencana kerja dapat dirobah, disesuaikan
dengan keadaan yang terjadi, tetapi perubahan ini harus melalui tahapan-tahapan yang telah
ditetapkan.

2. Rencana Kerja dan Anggaran Pelayanan Pendeta.
Salah satu fungsi Rencana Kerja dan Anggaran adalah sebagai ukuran kinerja bagi orang atau
unit pelaksananya. Keberhasilan satu unit dapat menjadi contoh bagi unit lain, dan bagi yang
kinerjanya rendah dapat dievaluasi sehingga ditemukan solusi mengatasinya.

Bagi para Pendeta GKPI, khususnya yang bertugas di jemaat atau resort, penyusunan rencana
kerja ini belum menjadi prioritas, umumnya kegiatan dilakukan masih sebagai “kebiasaan
lama”. Belum ada tata pelaporan pelaksanaan pelayanan, kepada aras yang lebih tinggi,
sehingga penilaian kinerja tidak dapat dilakukan.

Peran Pendeta ini telah mendapat perhatian tersendiri, karena sangat menentukan dalam
seluruh kegiatan pelayanan dan bergereja GKPI. Menyadari hal tersebut, maka dalam
Rancangan PRT GKPI yang dibawa ke SAK 2013, sudah dicantumkan Bab dan pasal yang berisi
aturan tentang kependetaan. Pembuatan aturan ini mengandung harapan, agar kinerja
pelayanan para Pendeta dapat dikelola dengan baik.

Untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan diatas, maka penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran
Pelayanan Pendeta, sudah menjadi kebutuhan bagi GKPI. Disamping sebagai pengukur kinerja,
Rencana Kerja dan Anggaran ini juga menjadi masukan bagi Kantor Sinode dalam menyusun
Anggaran pelaksanaannya.

5

III. Anggaran

1. Defenisi Anggaran.
Pengertian tentang anggaran cukup beragam namun defenisi tersebut mempunyai ciri yang
sama dan yang paling mendasar adalah bahwa anggaran merupakan suatu rencana tertulis
mengenai kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan oleh suatu organisasi selama jangka waktu
tertentu untuk periode yang akan datang dan dinyatakan dalam kesatuan moneter (uang).

Sebagai landasan dari segi ilmu pengetahuan, beberapa defenisi anggaran dikutip dibawah ini :

Munandar, 2
Budget (anggaran) ialah suatu rencana yang disusun secara sistematis yang meliputi
seluruh kegiatan organisasi. Yang dinyatakan dalam unit (kesatuan) moneter dan berlaku
untuk jangka waktu (periode) tertentu yang akan datang.

Supriyono, 3
Penganggaran merupakan perencanaan keuangan organisasi yang dipakai sebagai dasar
pengendalian (pengawasan) keuangan organisasi untuk periode yang akan datang.
Anggaran merupakan suatu rencana jangka pendek yang disusun berdasarkan rencana
kegiatan jangka panjang yang telah ditetapkan dalam proses penyusunan program.
Dimana anggaran disusun oleh manajemen untuk jangka waktu satu tahun, yang nantinya
akan membawa organisasi kepada kondisi tertentu yang diinginkan dengan sumber daya
yang ditentukan.

Y. Supriyanto, 4
Budgeting menunjukkan suatu proses, sejak dari tahap persiapan yang diperlukan sebelum
dimulainya penyusunan rencana, pengumpulan berbagai data dan informasi yang
diperlukan. Pembagian tugas perencanaan , penyusunan rencana itu sendiri, implementasi
dari rencana tersebut, sampai pada akhirnya tahap pengawasan dan evaluasi dari hasil-
hasil pelaksanaan rencana.

2. Tujuan dan Kegunaan Anggaran
Tujuan disusunnya suatu anggaran adalah:
a. Sarana untuk mencapai tujuan organisasi melalui berbagai kebijakan yang direncanakan
terlebih dahulu.
b. Mengkoordinasikan semua fungsi/bidang dalam organisasi.
c. Sebagai alat untuk penilaian kinerja suatu fungsi/bidang,
d. Memberikan motivasi terciptanya kerja sama yang erat antara masing-masing
fungsi/bidang, karena masing-masing menyadari bahwa mereka tidak dapat berdiri sendiri.
e. Sebagai alat pengendalian, karena dengan adanya anggaran, setiap fungsi dapat menilai
sampai sejauh mana tugas yang telah dibebankan telah dilaksanakan, serta melakukan
perbaikan bila terjadi penyimpangan.
f. Sebagai alat komunikasi semua fungsi dalam organisasi sehingga kebijaksanaan dan
metode yang dipilih dapat di mengerti dan di dukung oleh semua bagian, untuk tercapainya
tujuan organisasi.
g. Memberikan motivasi kepada setiap fungsi yang ada dalam organisasi untuk berpikir ke
depan.

2 Munandar, M. 2001. Budgeting: Perencanaan Kerja Pengkoordinasian Kerja Pengawasan Kerja. Yogyakarta: BPFE-
YOGYAKARTA
3 http://jurnal-sdm. blogspot. com/: Penganggaran : Definisi, Fungsi, Manfaat dan Tipe, Anggaran

4 Supriyanto, Y. 1995. Anggaran Perusahaan. Edisi ke-1. Yogyakarta : bagian penerbitan Sekolah Tinggi Ilmu
Ekonomi YKPN.

6

3. Fungsi Anggaran :
Anggaran merupakan alat untuk membantu manajemen atau pimpinan suatu organisasi untuk
melaksanakan fungsi-fungsi manajemen, yaitu fungsi perencanaan, koordinasi, pengawasan dan
juga sebagai pedoman kerja dalam menjalankan organisasi untuk tujuan yang telah ditetapkan.
a. Fungi Perencanaan
Fungsi Perencanaan merupakan salah satu fungsi manajemen yang menjadi dasar
pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen lainnya.
b. Fungsi Pengawasan
Pengawasan adalah upaya agar agar rencana yang telah disusun sebelumnya dapat dicapai.
Dengan demikian pengawasan adalah mengevaluasi prestasi kerja dan tindakan perbaikan
apabila perlu.
Pengawasan dilakukan dengan melakukan :
- membandingkan antara capaian dengan tujuan yang ditetapkan,
- meneliti penggunaan dan sarana sesuai dengan peruntukannya
- meneliti efisiensi pelaksanaan kegiatan, baik ditingkat pelaksana maupun manajer
Hal yang penting dalam pelaksanaan pengawasan, bahwa pengawasan bukan untuk
mencari kesalahan akan tetapi mencegah dan nemperbaiki kesalahan yang terjadi.
c. Fungsi Koordinasi
Fungsi koordinasi menuntut adanya keselarasan tindakan bekerja dari setiap individu atau
bagian dalam organisasi untuk mencapai tujuan. Dengan demikian diperlukan perencanaan
yang baik, yang dapat menunjukkan keselarasan rencana antara satu bagian dengan bagian
lainnya. Untuk itu anggaran dapat dipakai sebagai alat koordinasi untuk seluruh bagian
yang ada dalam organisasi, karena semua kegiatan yang saling berkaitan antara satu bagian
dengan bagian lainnya sudah diatur dengan baik.
d. Anggaran Sebagai Pedoman Kerja
Anggaran adalah rencana kerja yang disusun sistematis serta telah diselaraskan dan
disesuaikan dengan para pihak yang terkait. Jadi Anggaran merupakan rencana kegiatan
yang telah disepakati bersama. Oleh sebab itu Anggaran menjadi pedoman kerja seluruh
unit dalam organisasi tersebbut.

7

IV. Dasar Hukum.
Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran dalam setiap organisasi umumnya telah diatur dalam
aturan-aturan yang berlaku dalam organisasi tersebut. Aturan-aturan tersebut ditulis dalam bentuk
Bab, Pasal, ayat.
Hiararki peraturan GKPI yang diusulkan dalam Draft PRT 2013 ditetapkan sebagai berikut;
1. Tata Gereja
2. Peraturan Rumah Tangga
3. Keputusan dan peraturan yang ditetapkan Sidang Sinode Am
4. Keputusan dan Peraturan GKPI yang ditetapkan Majelis Sinode
5. Keputusan dan Peraturan yang ditetapkan Pimpinan Sinode
6. Keputusan Pengurus Harian Resort
7. Keputusan Sidang Umum Jemaat
8. Keputusan Pengurus Harian Jemaat.
Seluruh tata laksana organisasi GKPI sebagai organisasi gereja, dituangkan dalam seluruh aturan-
aturan tersebut, termasuk penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran.
Membaca dan menghubungkan pasal-pasal yang terpisah-pisah pada berbagai aturan tersebut
untuk menjadi sebuah pengertian yang runtut, tidaklah mudah. Bahkan interpretasi berbeda atas
pasal yang sama, bisa terjadi diantara para pengguna. Untuk membuat pengertian yang sama, serta
kemudahan pelaksanaan, maka diperlukan suatu petunjuk praktis, yang berfungsi sebagai pedoman
operasional sehari-hari. Petunjuk ini umumnya dalam bentuk buku, sehingga umum pula disebut
Buku Petunjuk Operasional. Buku ini dibuat untuk keperluan yang spesifik per bidang, bagian atau
fungsi, sehingga seluruh kegiatan dapat dilakukan sesuai dengan aturan.
Buku Pedoman Penataan Rencana Kerja dan Anggran GKPI ini, sesuai dengan namanya, berfungsi
sebagai pedoman untuk penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran, dibuat berdasarkan aturan-
aturan yang berlaku di GKPI.

8

V. Ruang Lingkup

Seperti telah diuraikan sebelumnya, bahwa PRT GKPI mewajibkan setiap aras, bagian, atau fungsi
diwajibkan untuk membuat Rencana Kerja dan Anggaran setiap tahun. Oleh karena itu, maka Buku
Pedoman Penataan Rencana Kerja dan Anggran GKPI ini, berlaku untuk seluruh GKPI, dari mulai
warga jemaat sebagai satuan terkecil, hingga ke Sinode sebagai wujud persekutuan tertinggi. Karena
setiap kegiatan di masing-masing aras selalu terkait dengan rencana kerja dan anggaran.

Unsur-unsur yang ada dalam dalam Struktur Organisasi GKPI, adalah

a. Jemaat
 Seksi-Seksi dan PHB Jemaat
 Panitia atau Tim
 Pengurus Harian Jemaat

b. Resort
 Seksi-seksi dan PHB Resort
 Panitia atau Tim
 Pengurus Harian Resort
 Pendeta Resort
 Badan Pegurus Harta Benda

c. Sinode
 Biro
o Bidang-bidang
 Departemen
o Bagian-bagian
 Badan Pengawas Harta Benda
 Badan Pekerja Rapat Pendeta
 Badan / Yayasan / Lembaga / Tim
 Kordinator Wilayah
o Badan Kerjasama Kategorial
o Panitia atau Tim
o Pendeta Kordinator Wilayah
 Majelis Sinode
 Pimpinan Sinode
o Bishop
o Sekretaris Jenderal
 PHB Sinode

9

VI. Prinsip-Prinsip Penganggaran

Dunia perekonomian serta pegelolaan keuangan, telah melahirkan beberapa pedoman-pedoman
baru, yang perlu diterapkan oleh para pelaku bisnis dan pengelola keuangan. Penerapan pedoman-
pedoman baru ini akan meningkatkan kualitas tata kelola keuangan organisasi tersebut.

GKPI menerapkan prinsip-prinsip ini dalam Sistem Keuangan dan Perbendaharaan GKPI.

Beberapa prinsip-prinsip tersebut, antara lain :
1. Good Corporate Governance (GCG)

GCG memuat 5 prinsip yang dijadikan pedoman, yaitu Transparency, Accountability,
Responsibility, Indepandency dan Fairness yang biasanya diakronimkan menjadi TARIF.
a. Transparency (keterbukaan informasi)

Secara sederhana bisa diartikan sebagai keterbukaan informasi. Dalam mewujudkan prinsip
ini, organisasi dituntut untuk menyediakan informasi yang lengkap, akurat, tepat waktu
kepada segenap stakeholders-nya.

b. Accountability (akuntabilitas)
Akuntabilitas adalah kejelasan fungsi, struktur, system dan pertanggungjawaban elemen
organisasi. Apabila prinsip ini diterapkan secara efektif, maka akan ada kejelasan akan
fungsi, hak, kewajiban dan wewenang serta tanggung jawab diantara stakeholders-nya.

c. Responsibility (pertanggung jawaban)
Responsibility adalah kepatuhan organisasi terhadap peraturan yang berlaku, diantaranya;
pajak, tenaga kerja, lingkungan hidup, hubungan antar dan inter agama, dan sebagainya.
Dengan menerapkan prinsip ini, akan menyadarkan organisasi bahwa dalam kegiatan
operasionalnya, organisasi juga mempunyai peran untuk bertanggung jawab kepada
lingkungan luar organisasi.

d. Independency (kemandirian)
Intinya, prinsip ini mensyaratkan agar organisasi dikelola secara profesional tanpa ada
benturan kepentingan dan tanpa tekanan atau intervensi dari pihak manapun yang tidak
sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku.

e. Fairness(kesetaraan dan kewajaran)
Prinsip ini menuntut adanya perlakuan yang adil dalam memenuhi hak stakeholder sesuai
dengan peraturan perundangan yang berlaku. Diharapkan fairness dapat menjadi faktor
pendorong yang dapat memonitor dan memberikan jaminan perlakuan yang adil di antara
beragam kepentingan dalam organisasi.

2. Anggaran Berbasis Kinerja
Penganggaran dengan pendekatan kinerja ini berfokus pada efisiensi penyelenggaraan suatu
aktivitas. Anggaran ini tidak hanya didasarkan pada apa yang dibelanjakan saja, tetapi juga
didasarkan pada tujuan/rencana tertentu yang pelaksanaannya perlu disusun atau didukung
oleh suatu anggaran biaya yang cukup dan penggunaan biaya tersebut harus efisien dan efektif.

Penganggaran dengan pendekatan kinerja ini disusun dengan orientasi hasil. Jadi fokus pada
"apa yang ingin dicapai", berarti pemikiran tentang "tujuan" harus sudah tercakup di setiap
langkah ketika menyusun anggaran. Sistem ini menitik beratkan pada segi penatalaksanaan dan
efisiensi penggunaan dana. Jadi, tolok ukur keberhasilan adalah performance atau prestasi.
Membangun suatu sistem penganggaran yang memadukan perencanaan kinerja dengan
anggaran akan memperlihatkan keterkaitan antara dana yang tersedia dengan hasil yang
diharapkan.

10

VII. Siklus Anggaran dan Tahun Anggaran.
1. Siklus Anggaran
Adalah masa atau jangka waktu mulai saat anggaran disusun sampai dengan saat perhitungan
anggaran disahkan.
2. Tahun anggaran
Adalah masa satu tahun untuk pelaksanaan anggaran atau waktu di mana anggaran tersebut
dipertanggungjawabkan.
Siklus anggaran berbeda dengan tahun anggaran. Jelaslah, bahwa siklus anggaran bisa mencakup
tahun anggaran atau melebihi tahun anggaran karena pada dasarnya, berakhirnya suatu siklus
anggaran diakhiri dengan perhitungan anggaran yang disahkan oleh aturan yang berlaku.
Siklus anggaran terdiri dari beberapa tahap (fase) yaitu :
1. Tahap penyusunan anggaran
Tahap ini sudah mulai dilakukan paling lambat pada akhir Triwulan ke-3 atau bulan September
pada tahun anggaran sebelumnya.
2. Tahap pengesahan anggaran
Tahap pengesahan sudah harus dilaksanakan pada akhir bulan Nopember pada tahun anggaran
sebelumnya.
3. Tahap pelaksanaan anggaran
Tahap pelaksanaan sama dengan tahun anggaran, yaitu dari 1 Januari s/d 31 Desember
4. Tahap pegawasan pelaksanaan anggaran
Tahap pengawasan ini berlangsung bersamaan dengan tahun pelaksanaan, sebelum masuk
Tahap Pengesahan perhitungan anggaran.
5. Tahap pengesahan perhitungan anggaran
Tahap pengesahan perhitungan anggaran ini sudah harus dilaksanakan pada akhir Triwulan Ke-1
tahun anggaran berikutnya.
Tahun anggaran GKPI ditetapkan sama dengan tahun kalender yaitu dari 1 Januari sd 31 Desember.

11

VIII. Kebijakan Anggaran
Kebijakan Anggaran bertujuan mengatur perlakuan perlakuan khusus yang tidak lazim dilaksanakan
di dalam organisasi secara umum. Kebijakan ini dibuat untuk memenuhi kebutuhan yang spesifik
dari organisasi tersebut.

Penyusunan anggaran penerimaan dan anggaran pengeluaran diawali dengan menyusun rencana
kerja dalam GKU. Rencana kerja ini digolongkan ke dalam tiga komponen anggaran yaitu anggaran
rutin, anggaran Non Rutin dan anggaran Proyek.

1. Pengelompokan Anggaran
Potensi daya dan dana Jemaat adalah ungkapan syukur yang digulirkan kembali ke dalam Jemaat
dan lingkungan masyarakat sekitarnya dalam bentuk kegiatan. Mekanisme ini tergambar dalam
pos Anggaran Penerimaan dan pos Anggaran Pengeluaran. Kedua kelompok anggaran ini
berkaitan erat, karena hubungan sebab akibat yang terjalin timbal balik dan saling mendukung.

Panggilan dan Pengutusan Gereja dalam memberitakan kabar Injil,dipakai sebagai dasar
pengelompokan Anggaran Penerimaan dan Anggaran Pengeluaran, yang selanjutnya dalam
penjabarannya masing masing dibagi menjadi :

a. Anggaran Rutin
Panggilan dan Pengutusan Gereja merambah keseluruh aspek kehidupan manusia dan
dilaksanakan dengan berkesinambungan setiap saat (tanpa putus). Seluruh panggilan dan
pengutusan yang meliputi kesaksian,persekutuan dan pelayanan, mencakup seluruh daerah,
pelosok dan desa, digolongkan sebagai kegiatan utama dan menjadi prioritas dalam
kegiatan Geraja. Kegiatan ini merupakan kegiatan rutin dan terus menerus tanpa henti,
untuk pemahaman ini maka anggaran penerimaan dan pengeluaran untuk kegiatan ini akan
dikelompokkan sebagai Anggaran rutin.

b. Anggaran Non Rutin
Kegiatan lainnya yang bertujuan untuk mempertahankan dan meningkatkan iman Jemaat
dan yang pelaksanaannya bersifat insidentil, tidak rutin serta harus didukung oleh program
yang telah ditetapkan. Berdasarkan pemahaman tersebut, maka Anggaran Penerimaan dan
Pengeluaran untuk kegiatan seperti inidikelompokkan sebagai Anggaran non rutin.

c. Anggaran Proyek
Jenis Anggaran ini dipersiapkan untuk mengantisipasi kebutuhan Gereja yang memerlukan
dana yang cukup besar. Umumnya dilakukan dengan membentuk tim atau panitia, serta
semua kegiatannya diupayakan terpisah dari kedua kelompok anggaran di atas. Dengan kata
lain dana yang peroleh hanya digunakan untuk membiayai proyek itu sendiri. Anggaran
Penerimaan dan Pengeluaran untuk kegiatan ini delompokkan sebagai Anggaran Proyek.

2. Nomor Mata Anggaran
Nomor Mata Anggaran didisain sedemikian rupa, sehingga setiap kegiatan dapat dicatat dan
dikelompokkan berdasarkan jenis kegiatannya. Umumnya Nomor Mata Anggaran disusun untuk
beberapa kepentingan, namun bagi GKPI, Nomor Mata Anggaran ini lebih diutamakan untuk
digunakan sebagai alat untuk menilai kinerja kesaksian, persekutuan dan pelayanan.

Penggunaan Nomor Mata Anggaran disesuaikan dengan kondisi jemaat masing-masing,
tergantung dari jumlah uang yang dikelola, jumlah dan jenis transaski yang terjadi.

3. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran
Anggaran GKPI menganut sistim anggaran berimbang dan dinamis dengan mempertimbangkan
kemampuan Jemaat. Dengan demikian penyusunan anggaran harus mempertimbangkan :
12

- Kemampuan dan potensi sumber daya yang ada di Jemaat masing masing
- Penyusunan rencana kerja yang benar benar dapat dilaksanakan, realistis, sederhana

sehingga dapat dimengerti dan dilaksanakan oleh semua unsur/Jemaat yang terlibat.
- Menentukan pilihan dari alternatif rencana kerja melalui skala prioritas.

Kebersamaan harus selalu mewarnai penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran, serta harus
selalu dilaksanakan dengan tanggung jawab penuh oleh seluruh pelaksana anggaran di GKPI.

4. Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran
Pada saat penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran masih berdasarkan taksiran dan perkiraan
untuk rencana masa mendatang, sehingga memungkinkan terjadinya perbedaan antara rencana
dengan pelaksanaannya. Perbedaan dimaksud dapat di sebabkan karena faktor-faktor internal
maupun eksternal.

Pertimbangan lainnya yang perlu mendapat perhatian antara lain:
a. Tugas dan panggilan yang diterjemahkan ke dalam persekutuan, pelayanan dan kesaksian

menjadi kegiatan utama Gereja. Oleh sebab itu setiap perencanaan dan pelaksanaan atas
setiap Rencana Kerja dan Anggaran harus bermuatan tugas dan panggilan tersebut. Tugas
dan panggilan tidak dapat dihalangi oleh hal hal lain diluar persekutuan, pelayanan dan
kesaksian.
b. Wewenang pengambilan keputusan di persidangan Sinode untuk tingkat Sinode dan Sidang
Umum Jemaat di tingkat Jemaat, yang dilaksanakan secara periodik menjadi sarana
pengambilan keputusan dan sarana pertanggung jawaban, sehingga anggaran sebagai alat
mengarahkan dan mengendalikan menjadi lebih jelas fungsinya.

Oleh sebab itu pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran di pedomani hal hal berikut:
a. Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran harus mengacu pada Rencana Kerja dan Anggaran

yang telah ditetapkan pada Persidangan Sinode dan Sidang Umum Jemaat (SUJ).
b. Apabila terdapat hal hal yang harus dilaksanakan di luar butir a di atas maka langkah yang

perlu dilaksanakan adalah:
- Sebelum pelaksanaan rencana kerja, dalam setiap keputusan yang ditetapkan dalam SUJ

maupun Persidangan Sinode harus juga menetapkan kebijakan dan langkah-langkah
yang dilakukan apabila terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan anggaran.
- Langkah-langkah dimaksud antara lain dengan memberi wewenang sampai batas
tertentu pada Majelis Sinode maupun Pengurus Harian Jemaat.
- Kewenangan dimaksud dapat dilimpahkan dalam garis besarnya dengan batasan antara
lain:
 Total Anggaran yang disetujui tidak dapat berobah.
 Apabila ada rencana kerja baru yang akan dilaksanakan dan sangat penting serta

berkaitan erat dengan pelayanan, persekutuan dan kesaksian atau berkaitan dengan
arah/fokus yang telah ditetapkan (sesuai penggarisan Sinode) maka perlu dibijaki
melalui kewenangan atau kebijakan lainnya.
 Kebijakan dimaksud harus dilaporkan di persidangan pada periode berikutnya
disertai dengan alasan yang wajar dan dapat dipertanggung jawabkan.
c. Apabila terjadi hal hal yang luar biasa, terutama yang disebabkan faktor-faktor eksternal dan
berakibat terjadinya penambahan rencana kerja, yang juga merobah batas atas/plafond
total anggaran yang telah disetujui, maka kewenangan perobahan harus dilakukan dalam
Sidang Umum Jemaat atau Persidangan Sinode/Persidangan Sinode Istimewa/Tahunan.

5. Pelaporan Rencana Kerja dan Anggaran
Salah satu alat untuk memantau keberhasilan pelaksanaan rencana kerja adalah melalui laporan
rencana kerja dan anggaran. Laporan ini disusun untuk memberi informasi berkaitan erat
dengan permasalahan dalam pelaksanaannya atau penyimpangan atas rencana kerja itu sendiri
13

dari segi kegiatan maupun nilai uang. Tindakan perbaikan atas penyimpangan diatas harus
mendapat perhatian, sehingga penyusunan rencana kerja pada periode selanjutnya berangsur
menjadi lebih baik, wajar dan lebih terarah pada tujuan yang telah ditetapkan.
Pelaporan Rencana Kerja dan Anggaran dilaksanakan dengan membandingkan antara rencana
dengan pelaksanaannya secara periodik.
a. Laporan Bulanan

Laporan bulanan yang memberi informasi tentang perbandingan secara rinci perbidang dan
per mata anggaran. Laporan ini ditujukan untuk kebutuhan para pelaku anggaran khususnya
yang bertanggung jawab seperti Pengurus Harian Jemaat, Pengurus Harian Resort,dan
fungsionaris di aras Sinode.
b. Laporan Triwulan
Laporan yang disusun dalam tiga bulanan secara kumulatif dengan format perbandingan
per-bidang, per-mata anggaran (bila diperlukan). Laporan ini biasanya digunakan sebagai
bahan evaluasi dalam Sidang Majelis Jemaat di tingkat Jemaat dan Rapat Majelis Sinode di
tingkat Sinode.
c. Laporan Tahunan
Laporan ini disusun secara kumulatif per-bidang yang digunakan untuk informasi akhir
pelaksanaan rencana kerja anggaran serta prestasi atas pencapaian target-target yang telah
ditentukan. Laporan ini sekaligus merupakan pertanggung jawaban Pengurus Harian Jemaat
maupun Majelis Sinode masing-masing kepada Sidang Majelis Jemaat dan Persidangan
Sinode.

6. Sumber Pembelanjaan :
Pertimbangan potensi dan kemampuan Jemaat yang menjadi prioritas utama dalam
penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran, mengharuskan pengaturan dan pengelolaan
pembelanjaan untuk rencana kerja lebih terarah. Anggaran berimbang dan dinamis
mengharuskan penentuan prioritas pembelanjaan tersebut, yaitu:

a. Penerimaan dari Persembahan Kedua, digunakan untuk bidang Pekabaran Injil.

b. Penerimaan dari Bakti Bulanan/Perpuluhan/Ucapan Syukur digunakanuntuk anggaran

pengeluaran rutin.

c. Penerimaan dari Bakti Khusus, masing-masing dipergunakan untuk:

 Bakti Khusus Natal : Pelayanan Diakoni Sosial

 Bakti Khusus HUT : Operasional Kantor Sinode

 Bakti Khusus Paskah : Pekabaran Injil

d. Anggaran proyek pendanaannya dilakukan tersendiri dan dibelanjakan hanya untuk

anggaran pengeluaran/Proyek tersebut.

Secara umum, seluruh sumber dana ini umum disebut Persembahan. Penetapan peruntukan
sumber dana ini dilandasi oleh makna dari masing-masing jenis persembahan tersebut.
Sosialisasi dari sumber dan peruntukan persembahan ini, akan meningkatkan rasa
tanggungjawab warga jemaat dalam mendukung seluruh kegiatan pelayanan dari segi
pendanaan.

14

IX. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran
Rencana Kerja dan Anggaran di masing masing Jemaat maupun di tingkat Sinode dapat disusun
dengan berbagai macam cara, namun sebaiknya tata cara maupun tata kelola penyusunan Rencana
Kerja dan Anggaran harus dilaksanakan melalui tahapan-tahapan tertentu dan seragam diseluruh
GKPI.
Tahapan maupun keseragaman diperlukan antara lain karena beberapa pertimbangan yaitu:
 Melibatkan seluruh aras, dari mulai warga jemaat, seksi-seksi di Jemaat, PHJ, PHR, seluruh unsur
pada jajaran Sinode, dan Badan-badan lain di GKPI.
 Masukan yang diperoleh dari seluruh pihak akan menghasilkan rencana kerja yang realistis.
 Mekanisme tahapan, diperlukan agar semua rencana diteliti dan diuji menjadi alternatif-
alternatif sehingga memungkinkan dapat dipilih alternatif yang terbaik.
 dan lain lain.

Tahapan yang dilakukan dalam rangka menyusun rencana kerja adalah:

1. Tahap pertemuan warga Jemaat.
Pada pertemuan ini dapat diperoleh masukan langsung dari warga Jemaat yang berguna sebagai
informasi dalam penyusunan rencana kerja.

2. Tahap pembentukan Panitia Anggaran.
Panitia anggaran dapat dibagi atas dua tim, yaitu Tim Materi dan Tim Kerja penyusunan Rencana
Kerja dan Anggaran.

a. Tim Materi
Tim Materi berfungsi sebagai tim yang mempersiapkan seluruh masukan dan merumuskan
dalam garis-garis besar serta mengarahkan tim kerja penyusunan Rencana kerja Anggaran.
Pada umumnya proses kerja tim materi meliputi antara lain:
- Menjabarkan tema maupun sub tema Sinode ke dalam ruang lingkup, kondisi jemaat
yang bersangkutan termasuk kebutuhan-kebutuhannya melalui analisa kelemahan
maupun kekuatan dan peluang yang ada.
- Menjabarkan tujuan dan sasaran sehingga lebih terarah dan diusahakan agar sedapat
mungkin dibuat dalam target kuantitatif.
- Merumuskan kebijakan umum Panggilan & pengutusan dalam tingkat Jemaat dengan
acuan GKU dan tujuan maupun sasaran yang telah dirumuskan.

b. Tim Kerja
Tim Kerja penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran berfungsi:
- Menyusun program kerja dan anggaran mengacu pada hasil perumusan tim materi.
- Mengevaluasi program kerja dan anggaran serta menganalisa dan memilih yang sesuai
dengan tujuan dan sasaran.
- Mengkonsolidasikan seluruh Rencana Kerja dan Anggaran serta memberikan
solusi/pemecahan setiap terjadi penyimpangan dari prinsip anggaran berimbang.

3. Tahap penetapan Jadwal.
Penetapan jadwal ini dilakukan sebelum tahun anggaran dimulai. Penetapan jadwal ini dilakukan
dalam garis besarnya saja, karena Panitia Anggaran juga akan membuat jadwal dengan mengacu
pada jadwal yang ditetapkan Majelis Jemaat/BPHJ.

Tahapan pada butir 1,2 dan 3 dipersiapkan dan dilaksanakan oleh Majelis Jemaat/BPHJ.

Panitia Anggaran dalam melaksanakan tugasnya membagi proses penyusunan Rencana Kerja dan
Anggaran ini ke dalam tiga tahap yaitu:

15

a. Tahap Rancangan Dasar (Randas)
Tahap rancangan dasar merupakan proses pengumpulan seluruh masukan dan masih bersifat
rencana kerja dalam bentuk mentah/kasar dalam arti belum diolah dan umumnya belum
ditentukan nilai uang/anggarannya.

b. Tahap Rancangan Umum (Ranum)
Tahap Rancangan Umum merupakan proses yang sudah dilaksanakan penelitian, analisa serta
pemilihan altematif atas rencana kerja yang terarah sesuai dengan tujuan serta sasarannya.

c. Tahap Rancangan Ketetapan (Rantap)
Tahap Rancangan Ketetapan merupakan proses akhir dari panitia anggaran setelah melalui
saringan dan pengujian atas Rencana Kerja dan Anggaran yang diusulkan untuk ditetapkan
dalam Sidang Majelis Jemaat.

Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran merupakan titik awal menggalang nilai kebersamaan,
diterapkan dalam Persidangan Sinode dan Persidangan Sinode Tahunan / Sidang Majelis Jemaat.
Ketetapan maupun kebijakan yang diputuskan dalam Persidangan tersebut diatas merupakan hasil
dari kebersamaan seluruh aras GKPI.

Untuk memperoleh hasil yang lebih baik, hasil tahapan sebaiknya dibahas melalui sarana semiloka,
lokakarya, yang tujuannya adalah agar semakin banyak yang terlibat dalam penyusunan Rencana
Kerja dan Anggaran, sehingga semakin banyak juga yang terdorong untuk berperan serta.

Fungsi masing-masing Persidangan yang dalam kaitan dengan Rencana Kerja dan Anggaran dapat
dijelaskan, sebagai berikut:

1. Sinode Am Periode (SAP)
SAP adalah sidang untuk menilai, menerima dan mensahkan pertanggung jawaban seluruh
penyelenggaraan kegiatan gereja, disamping menetapkan Garis Kebijaksanaan Umum (GKU).

Berkaitan dengan GKU, di dalam setiap Persidangan Sinode lima tahunan dilaksanakan langkah
langkah sebagai berikut:
a. Perumusan dan penetapan visi dan misi untuk lima tahunan.
b. Perumusan dan penetapan tema serta sub tema lima tahunan dan sekaligus tema dan sub

tema tiap-tiap tahun. Tema dan sub tema tahunan adalah penjabaran dari tema dan sub
tema lima tahunan. Dalam tema dan sub tema tahunan ditetapkan juga bidang bidang yang
mendapat prioritas sebagai pendukung tercapainya perumusan lima tahunan.
c. Perumusan dan penetapan tujuan secara umum dengan mempertimbangkan kondisi yang
berkembang secara sektoral, nasional dan regional.
d. Perumusan dan penetapan rencana kegiatan didalam GKU dikelompokkan ke dalam Tri
Tugas Gereja, yang kemudian diuraikan dalam berbagai sasaran dan kegiatan.
Rencana kegiatan dalam GKU periode 2010-2015 ditetapkan sebagai barikut.
 Bidang Apostolat (Marturia; Pengutusan; Kesaksian).

- Ibadah ( Kebaktian)
- Pemberitaan Firman Tuhan
- Pelayanan Sakramen
- Pekabaran Injil (Evanggelisasi)
 Bidang Pastorat (Koinonia; Pembinaan Persekutuan dan Penggembalaan).
- Pembinaan Pelayan Gereja

o Pendeta
o Guru Jemaat
o Penatua
o Guru Sekolah Minggu dan Remaja

16

o Pelatih Paduan Suara, Musik dan Kegiatan lainnya
- Pembinaan Warga Gereja

o Pembinaan Warga Gereja Yang Bersifat Umum
 Kebaktian Keluarga
 Kebaktian Lingkungan
 Bulan/Pekan Keluarga
 Seminar atau Loka Karya

o Pembinaan Warga Gereja Yang Bersifat Khusus/Kategorial
 Sekolah Minggu
 Remaja
 Katekisasi Sidi
 Pemuda-Pemudi
 Perempuan
 Pria
 Kategori Khusus (Petani, Peternak, Pedagang, Guru, Tukang, dll)

- Penggembalaan
o Perkunjungan Rumah Tangga
o Penggembalaan Pra-Nikah
o Penggembalaan bagi yang melanggar Tata Penggembalaan
o Penggembalaan bagi yang bermasalah Khusus (Narkoba, Rumah-tangga, dll)
o Penggembalaan oleh Pimpinan Pusat

- Penegakan Ajaran Yang Benar
 Bidang Diakonat (Pelayanan Kasih dan Pengembangan Masyarakat).

- Pelayanan Kasih
- Pengembangan Masyarakat
 Pemeliharaan Hubungan Oikumenis dan Lembaga Gerejawi
- PGI, DGA, DGW, UEM

Perumusan dan penetapan sesuai langkah langkah di atas menjadi acuan dan pedoman bagi
seluruh aras dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan.

2. Persidangan Sinode Tahunan
Agenda utama pada Persidangan Sinode Tahunan adalah perkembangan pelaksanaan program
tahunan serta permasalahan yang terjadi, dan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran untuk
tahun berikutnya. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran ini harus meliputi Rencana Kerja
dan Anggaran tahun sebelumnya yang belum selesai diiaksanakan (Work in progres).

Kebijakan ini dilaksanakan dengan didasarkan atas kesinambungan sasaran tiap-tiap tahun
dengan tujuan yang ditetapkan sebagai usaha untuk merealisasikan misi dan visi yang
dicanangkan dan yang telah dirumuskan pada Sinode Am Periode.
Oleh sebab itu, langkah yang dipersiapkan oleh Majelis Sinode adalah:
a. Menyusun arahan, kerangka acuan yang akan menjadi pedoman dan pertimbangan dalam

penyusunan rencana kerja.
b. Menjabarkan tema dan sub tema ke dalam sasaran serta target, yang akan menjadi acuan

bagi para perencana, sehingga penyusunan rencana kerja akan lebih terarah.
c. Menyusun rencana kerja yang bersifat Sinode yang akan dibahas pada Persidangan

Tahunan. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran dapat dibantu oleh badan pelaksana
maupun badan pembantu yang ada di tingkat Sinode, namun arahan harus disampaikan
oleh para fungsionaris Majelis Sinode. Kebijakan dan ketetapan perencanaan dan
anggarannya tetap menjadi tanggung jawab Majelis Sinode.
d. Menyusun laporan tentang anggaran penerimaan serta anggaran pendapatan yang bersifat
Sinode serta menghitung nilai yang harus menjadi kewajiban Jemaat/Resort dalam bentuk
Bakti Bulanan dan lain-lainnya.

17

e. Mengusulkan usulan Rencana Kerja dan Anggaran tersebut kepada Persidangan Sinode
Tahunan untuk dibahas dan ditetapkan.

f. Setelah mendapat pengesahan maka Rencana Kerja dan Anggaran tersebut sudah dapat
dilaksanakan dan menjadi acuan untuk diterapkan di semua aras.

3. Sidang Umum Jemaat
Pada setiap tahun anggaran baru, umumnya disetiap Jemaat dilakukan persiapan-persiapan
antara lain persiapan tim atau panitia untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran.
Selanjutnya hasil penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran harus mendapat pengesahan dalam
Sidang Umum Jemaat.

Langkah langkah yang umum ditempuh adalah sebagai berikut:
a. Pertemuan warga Jemaat dilaksanakan agar memperoleh masukan dalam hubungannya

dengan peningkatan kegiatan pelayanan persekutuan dan kesaksian.
b. Mengolah dan menjabarkan hasil-hasil Persidangan Sinode Tahunan sebagai salah satu

masukan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran.
c. Majelis Jemaat melalui Pengurus Harian Jemaat menentukan tujuan serta sasaran dengan

mengacu hasil Persidangan Sinode Tahunan.
d. Majelis Jemaat melalui Sidang Majelis Jemaat dapat membentuk panitia penyusunan

Rencana Kerja dan Anggaran yang dapat pula terdiri dari tim-tim sesuai tugas dan fungsinya
seperti Tim Materi yang bertugas mengolah dan merumuskan materi berdasarkan
kekhususan di Jemaat masing-masing, dan Tim Kerja berfungsi menyusun Rencana Kerja dan
Anggaran sesuai acuan hasil Tim Materi.
e. Hasil perumusan pada butir d, dapat dilaksanakan melalui pentahapan yaitu tahap
Rancangan Dasar (Randas), Rancangan Umum (Ranum) dan Rancangan Ketetapan (Rantap).
f. Sarana semiloka maupun loka karya dapat diterapkan untuk tiap-tiap tahap dengan maksud
agar keterlibatan semua pihak terangkum dan juga pengujian dan penilaian dapat terwujud,
sehingga dapat menghasilkan rencana kerja yang terarah serta dapat dilaksanakan.
g. Rancangan ketetapan merupakan usulan Rencana Kerja dan Anggaran yang merupakan
bahan untuk dibahas dalam Sidang Majelis Jemaat.
h. Hasil perumusan dalam rancangan ketetapan dapat berupa usulan rencana kerja dan usulan
anggaran yaitu usulan anggaran penerimaan dan anggaran pengeluaran.
i. Usul Rencana Kerja dan Anggaran yang telah disusun oleh Majelis Jemaat dipaparkan
kepada Warga Jemaat dalam Sidang Umum Jemaat.
j. Rencana kerja dan anggaran yang telah disahkan oleh Sidang Umum Jemaat akan
merupakan acuan dalam pelaksanaannya.
k. Rencana kerja dan anggaran yang telah disahkan oleh Sidang Umum Jemaat dapat disusun
dalam bentuk laporan yang dikembangkan sesuai kebutuhan di masing masing Jemaat
seperti laporan kebutuhan dana tiga bulan, mingguan dan lain - lain.

18

X. Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran
Keterbatasan manusia dan perobahan yang makin cepat adalah dua hal yang paling hakiki dan yang
sangat mempengaruhi kehidupan manusia. Kedua hal tersebut sangat berdampak pada segala aspek
manajemen terutama pada keputusan keputusan manajerial.

Anggaran sebagai alat atau sarana pembantu untuk pengambilan keputusanpun sering menjadi
kurang berfungsi, apabila tidak dilakukan penyesuaian-penyesuaian. Anggaran sebagai alat kendali
untuk mencapai sasaran dan tujuan akan berfungsi, apabila dapat mengungkapkan kekurangan
maupun kelemahan yang terjadi baik dari perencanaan maupun dari aspek organisasi dan lain lain.
Berkaitan dengan hal tersebut maka pada pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran diperlukan
prosedur atau petunjuk pelaksanaan yang dapat menampung permasalahan dan cukup luwes untuk
memacu pencapaian sasaran dan tujuan.

Pertimbangan lainnya baik dari segi legal, organisasi dan pendanaan juga perlu dijadikan bahan
analisa untuk dikembangkan yang akan menjadi landasan dalam menyusun prosedur ataupun
petunjuk pelaksanaan.

- Sisi legal :
Persidangan Sinode Tahunan maupun Sidang Umum Jemaat mensahkan total anggaran
penerimaan dan total anggaran pengeluaran dengan prinsip anggaran berimbang yang berarti
seluruh penerimaan digunakan untuk seluruh rencana kerja yang telah ditetapkan.

- Sisi organisasi :
Di setiap aras telah ditetapkan penanggung jawab dari Rencana Kerja dan Anggaran sesuai tugas
dan fungsi masing-masing.

- Sisi pendanaan
Pengumpulan dana sebagai sumber pembiayaan bagi Rencana Kerja, baik Anggaran Rutin,
Anggaran Non Rutin maupun Anggaran Proyek, sering tidak sesuai dengan apa yang telah
direncanakan. Hal ini akan mengakibatkan terjadinya kekurangan dana, salah satu cara untuk
mengatasinya dilakukan pola penentuan prioritas berdasarkan acuan, tujuan, atau urgensinya.

Kebijakan yang diperlukan untuk menanggulangi berbagai masalah dalam pelaksanaan Rencana
Kerja dan Anggaran, antara lain :

1. Batas Anggaran
Total anggaran penerimaan dan anggaran pengeluaran adalah batas tertinggi yang ditetapkan
dan apabila karena satu dan lain hal terjadi perobahan yang berakibat terjadi pengeluaran yang
melebihi total anggaran pengeluaran, maka penyimpangan ini harus diatur. Penyimpangan ini
harus melalui suatu persidangan, yaitu Sidang Majelis Jemaat di tingkat Jemaat, untuk tingkat
Sinode harus dilaporkan dengan alasan yang mendasar pada persidangan tahunan berikutnya.

2. Penyimpangan rencana kerja dan anggaran.
Penyimpangan yang terjadi atas Rencana Kerja dan Anggaran yang telah ditetapkan antara lain:

a. Kekurangan dana / anggaran :
Suatu rencana kerja pada pelaksanaannya mengalami realiasi lebih besar dari anggaran.
Kebijakan yang ditempuh adalah :
- melalui persetujuan pihak-pihak terkait yang bertanggung jawab, mengalihkan mata
anggaran/rencana kerja lain yang anggarannya berlebih atau menggunakan mata
anggaran/rencana kerja lain yang tidak akan dilaksanakan atau ditunda ke tahun
berikutnya.

19

- Pengalihan mata anggaran/rencana kerja serta penggunaan rencana kerja lain yang
ditunda atau tidak akan dilaksanakan tidak boleh melebihi batas tertinggi dari bidang
tersebut dan tidak boleh menambah rencana kerja yang ada.

- pertanggungan jawab atas penyelesaian masalah ini cukup dengan melaporkan pada
rapat Sidang Majelis Jemaat maupun dalam rapat Majelis Sinode di tingkat Sinode oleh
fungsionaris yang bertanggung jawab.

b. Rencana kerja baru :
Sering terjadi pada saat merealisasikan rencana kerja, terungkap hal yang belum dipikirkan,
atau terlupakan dan juga mungkin terjadi informasi baru maupun kebijakan dari tingkat
yang lebih tinggi sehingga mengharuskan dilaksanakan suatu kegiatan yang tidak terdapat
dalam rencana kerja dan anggaran.
Apabila penambahan rencana kerja baru tersebut tidak akan menambah batas tertinggi dari
anggaran yang telah disetujui, maka kebijakan yang ditempuh dapat dilakukan sebagai
berikut:
- Rencana kerja baru dimaksud harus dibahas dalam rapat tingkat aras tersebut yang
berwenang,dengan berbagai pertimbangan antara lain apakah rencana kerja tersebut
berkaitan erat dengan tujuan maupun sasaran, pendanaan dan lain sebagainya.
- Apabila disepakati untuk dilaksanakan maka pimpinan aras yang bersangkutan harus
memberikan alternatif penyelesaian, yaitu akan menunda mata anggaran rencana kerja
tertentu yang mungkin tidak akan dilaksanakan dalam tahun anggaran tersebut.
- Apabila ternyata tidak terdapat anggaran yang akan digunakan maka rapat dapat
mengusahakan anggaran dari sumber lain.
- Penyelesaian masalah ini harus dilaporkan dalam Sidang Majelis Jemaat maupun dalam
rapat Majelis Sinode.

c. Penambahan rencana kerja baru
Penambahan rencana kerja baru ini dimaksudkan bahwa penambahan rencana secara
kuantitatif akan merobah jumlah rencana kerja yang telah disahkan dalam Persidangan
Sinode Tahunan maupun Sidang Majelis Jemaat yang selanjutnya akan berdampak pada nilai
yaitu akan bertambah atau tidak.
Apabila penambahan rencana kerja sangat urgen dan dapat dipertanggung jawabkan,
penyelesaiannya dilakukan pada persidangan khusus terutama di tingkat Jemaat dan dapat
juga disusun suatu kebijakan bahwa untuk hal seperti tersebut diberi kewenangan sampai
batas-batas tertentu.

3. Penyesuaian Rencana Kerja dan Anggaran
Keterbatasan manusia dan perobahan yang begitu cepat menyebabkan perencanaan menjadi
kurang terarah dan tidak realistis, oleh sebab itu penyesuaian Rencana Kerja dan Anggaran
masih diperlukan. Penyesuaian anggaran juga dapat dilakukan karena terjadinya perobahan
perobahan dibidang makro ekonomi, moneter dan lain sebagainya. Hal-hal yang tidak dapat
dikendalikan manusia yang disebut force mayeure, huru-hara, pemogokan juga dapat
berdampak kepada rencana kerja dan anggaran.

Faktor-faktor tersebut di atas memungkinkan dilakukannya perbaikan, penyempurnaan dalam
rencana kerja dan anggaran.
Faktor-faktor lainnya yang bersifat internal adalah penyimpangan dari Rencana Kerja dan
Anggaran dalam nilai uang yang dianggap sangat material dan berdampak luas terhadap
kegiatan pelayanan, persekutuan dan kesaksian.

Penyesuaian dapat ditempuh setelah diperoleh informasi dan data lengkap sejak anggaran
disetujui. Penyesuaian Rencana Kerja dan Anggaran diusahakan harus sudah selesai dan
dilaksanakan pada pertengahan tahun berjalan atau semester I.

20

Pelaksanaan penyesuaian dapat dilaksanakan dengan menggunakan panitia atau tim anggaran
dan dapat juga dilaksanakan oleh Pengurus Harian Jemaat dengan dibantu oleh tim yang
dibentuk. Proses penyesuaian harus disahkan melalui persidangan yaitu Sidang Majelis Jemaat
di tingkat Jemaat dan rapat Majelis Sinode di tingkat Sinode.

21

XI. Pelaporan Anggaran
Visi dan Misi GKPI yang masih bersifat kualitatif, sehingga harus dijadikan kuantitatif agar dapat
dicapai dan diukur keberhasilannya. Salah satu cara adalah dengan menerjemahkan kedalam bentuk
penetapan tujuan, sasaran dan target-target. Penerapan penggunaan anggaran sebagai sarana
pengendalian manajemen mengharuskan untuk ditetapkannya patokan¬patokan sebagai sarana
untuk mencapai target sasaran dan tujuan. Penetapan patokan-patokan dimaksudkan sebagai salah
satu kriteria mengukur prestasi, dengan demikian melalui patokan tersebut dapat dinilai baik
buruknya, gagal tidaknya usaha prestasi yang dihasilkan.

Berbagai macam cara yang digunakan untuk mengukur tercapai tidaknya target dan sasaran yang
salah satu diantaranya adalah dengan menerapkan pengawasan menurut konsep management by
exceptions, yaitu bahwa pengendalian dilakukan dengan membandingkan angka-angka
sesungguhnya dengan angka-angka menurut anggaran. Salah satu alas yang digunakan untuk
menilai adalah melalui pengamatan atas laporan realisasi pelaksanaan anggaran.

Pelaporan anggaran di GKPI terjadi sejak tahap penyusunan anggaran hingga akhir periode kerja
Majelis Jemaat dan Majelis Sinode, terdiri dari :
- Pelaporan anggaran pada saat penetapan dan pengesahan anggaran di Sidang Majelis Jemaat

maupun Persidangan Sinode.
- Pelaporan anggaran versus realisasi tiap triwulanan hingga akhir tahun (1 Januari s/d 31

Desember)
- Pelaporan anggaran versus realisasi pada akhir masa tugas pimpinan/majelis dalam tiap aras.

1. Pelaporan pada saat penyusunan anggaran disusun meliputi:
a. Anggaran penerimaan dan anggaran pengeluaran.
b. Anggaran penerimaan dan pengeluaran terdiri dari anggaran rutin, anggaran non rutin dan
anggaran proyek.
c. Anggaran penerimaan harus sama dengan anggaran pengeluaran sesuai paham anggaran
berimbang yang dianut.
d. Hal hal penting yang perlu diusulkan sebagai pelengkap usulan anggaran misalnya
penentuan target Bakti Bulanan per-Jemaat/Resort dan lain-lain.
e. Sesuai kebutuhan dapat disusun anggaran penerimaan kas dan anggaran pengeluaran kas
bulanan, triwulan dan tahunan.

2. Pelaporan anggaran pada saat triwulanan, sampai akhir tahun anggaran antara lain:
a. Laporan perbandingan realisasi terhadap anggaran tiga bulanan, yaitu Januari s/d Maret,
April s/d Juni, Juli s/d September, Oktober s/d Desember
b. Laporan perbandingan realisasi terhadap anggaran kumulatif tiga bulan, 6 bulan dan 9
bulan, 1 tahun.
c. Justifikasi tentang penyimpangan yang terjadi.

3. Pelaporan anggaran pada akhir masa tugas (PHJ, PHR dan Sinode) yaitu:
a. Laporan perbandingan realisasi terhadap anggaran sampai dengan periode pergantian.
b. Justifikasi penyimpangan realisasi terhadap anggaran.

22

XII. Evaluasi Rencana Kerja dan Anggaran.
Pengertian evaluasi menurut Charles O. Jones adalah :
“evaluation is an activity which can contribute greatly to the understanding and improvement of
policy development and implementation”
(evaluasi adalah kegiatan yang dapat menyumbangkan pengertian yang besar nilainya dan dapat
pula membantu penyempurnaan pelaksanaan kebijakan beserta perkembangannya).

Pengertian tersebut menjelaskan bahwa kegiatan evaluasi dapat mengetahui apakah pelaksanaan
suatu program sudah sesuai dengan tujuan, hasil evaluasi tersebut juga dapat digunakan sebagai
tolak ukur apakah suatu kegiatan layak diteruskan, perlu diperbaiki atau harus dihentikan.

Sesuai kebutuhannya, evaluasi dapat dilakukan dalam tahapan yang berbeda, yaitu :
1. Evaluasi pada Tahap Perencanaan (ex-ante),

yaitu evaluasi dilakukan sebelum ditetapkannya rencana kerja dengan tujuan untuk memilih dan
menentukan skala prioritas dari berbagai alternatif dan kemungkinan cara mencapai tujuan yang
telah dirumuskan sebelumnya;
2. Evaluasi pada Tahap Pelaksanaan (on-going),
yaitu evaluasi dilakukan pada saat pelaksanaan rencana kerjauntuk menentukan tingkat
kemajuan pelaksanaan dibandingkan dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya;
3. Evaluasi pada Tahap Pasca-Pelaksanaan (ex-post),
yaitu evaluasi yang dilaksanakan setelah pelaksanaan selesai, yang diarahkan untuk melihat
apakah pencapaian mampu mengatasi masalah yang ingin dipecahkan. Evaluasi ini digunakan
untuk menilai efisiensi, efektivitas, ataupun manfaat dari suatu program.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan, bahwa evaluasi merupakan hal yang mutlak dilakukan dalam
seluruh aras GKPI, baik dalam perencanaan, pelaksanaan maupun pada saat kegiatan telah selesai.
Bahan evaluasi adalah data-data yang disampaikan dalam laporan rutin pelaksanaan kegiatan, serta
bahan-bahan yang berkaitan, baik dari pihak lain maupun peninjauan ke lapangan.

Dalam tahapan-tahapan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran, salah satu yang mutlak dilakukan
adalah mengevaluasi pelaksanaan tahun-tahun sebelumnya, karena manfaat yang utama dari
evaluasi adalah agar tidak mengulangi kesalahan yang sama.

Sesuai dengan tata peraturan, evaluasi ini dilakukan oleh para penanggungjawab setiap kegiatan
yang telah ditetapkan untuk setiap aras GKPI.

23