Artikel sejarah politik

Nama : Indra lesmana
Nim : 1851200001
Prodi : Pend. Sejarah
Makul : Sej politik

Era Pemerintahan Gus Dur
Prosesi Pelantikan Presiden Abdurrahman Wahid tahun 1999.
Pada 1999, Abdurrahman Wahid (Gus Dur) menjadi Presiden Indonesia. Kabinet
pertama, yang diberi nama Kabinet Persatuan Nasional, adalah kabinet koalisi yang
mewakili beberapa partai politik: Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P),
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Golkar, Partai Persatuan Pembangunan (PPP),
Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Keadilan (PK). Perwakilan nonpartisan
dan militer (TNI) juga ditempatkan dalam kabinet. Salah satu reformasi administrasi
negara yang dilakukan Gus Dur adalah penghapusan Kementerian Penerangan,
senjata utama Orde Baru untuk mengendalikan media, dan pembubaran
Kementerian Kesejahteraan, yang telah menjadi korup pada masa Orde
Baru.Otonomi dan toleransi Sunting
Gus Dur bermaksud memberikan referendum kepada Provinsi Aceh—yang saat itu
memberontak—untuk menentukan model otonomi mereka alih-alih opsi untuk
memerdekakan diri seperti di Timor Timur.[5] Gus Dur juga ingin mengambil sikap
yang lebih lunak terhadap Aceh dengan menurunkan lebih sedikit personel militer di
sana. Pada bulan Maret 1999, pemerintahan Gus Dur mulai membuka negosiasi
dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Pada bulan Mei, pemerintah
menandatangani nota kesepahaman dengan GAM yang berlaku hingga awal 2001,
saat kedua belah pihak melanggar perjanjian tersebut.[6]

Pada 30 Desember 1999, Gus Dur mengunjungi Jayapura, ibu kota Provinsi Papua
(saat itu disebut "Irian Jaya"). Gus Dur berhasil meyakinkan para pemimpin Papua
Barat bahwa dirinya merupakan pemicu perubahan dan bahkan mendorong
penggunaan nama Papua.Pada Maret 2000, Gus Dur menyarankan agar Ketetapan
Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) 1966 tentang pelarangan
Marxisme–Leninisme dicabut.[8] Pada bulan September, Gus Dur mengumumkan
darurat militer di Maluku. Pada bulan yang sama, penduduk Papua Barat
mengibarkan bendera Bintang Kejora. Gus Dur menanggapi dengan mengizinkan
pengibaran tersebut asalkan bendera Bintang Kejora ditempatkan lebih rendah dari
bendera Indonesia.[9] Tanggapan ini dikritik keras oleh Megawati dan Akbar Tanjung.
Pada 24 Desember 2000, serangkaian pengeboman dilakukan terhadap
gereja-gereja di Jakarta dan delapan kota di seluruh Indonesia.Hubungan dengan
militer Sunting
Ketika naik ke kursi kepresidenan, salah satu tujuan Gus Dur adalah mereformasi
TNI dan menghilangkan peran sosiopolitik mereka yang dominan. Dalam usaha ini,
Wahid bersekutu dengan Agus Wirahadikusumah, yang ia jadikan Panglima Kostrad
pada bulan Maret 2000. Pada bulan Juli, Agus mulai mengungkap skandal yang
melibatkan Dharma Putra, yayasan yang berafiliasi dengan Kostrad. Melalui
Megawati, anggota TNI mulai menekan Gus Dur untuk mencopot Agus. Gus Dur
mengalah pada tekanan ini tetapi kemudian berencana untuk mengangkat Agus

sebagai Kepala Staf Angkatan Darat yang ditanggapi oleh para pemimpin TNI
dengan mengancam akan pensiun dan Gus Dur sekali lagi mengalah pada tekanan
tersebut.[10]

Hubungan Gus Dur dengan TNI semakin memburuk ketika di bulan yang sama
terungkap bahwa milisi Laskar Jihad telah tiba di Maluku dan dipersenjatai dengan
senjata militer, meskipun Gus Dur telah memerintahkan TNI untuk memblokir
masuknya mereka ke wilayah tersebut. Milisi telah merencanakan sejak awal tahun
untuk pergi ke Maluku dalam rangka melibatkan diri dalam konflik sekretarian di
sana.[11]

Pada tahun 2000, Gus Dur terlibat dalam dua skandal yang mencoreng masa
kepresidenannya. Pada Mei, Badan Urusan Logistik (Bulog) melaporkan hilangnya
dana sebesar US$4 juta. Uang tersebut digelapkan oleh tukang pijat Gus Dur sendiri,
yang menyatakan bahwa Gus Dur mengirimnya ke Bulog untuk mengambil uang
tersebut.[12] Meski uangnya telah dikembalikan, musuh-musuh politik Gus Dur
mengambil kesempatan ini dengan menuduhnya terlibat dalam skandal yang disebut
sebagai Bulog gate ini. Di saat yang sama, Gus Dur juga dituduh menyimpan
sumbangan US$2 juta dari Sultan Brunei yang diberikan sebagai bantuan untuk
Aceh. Skandal ini dikenal sebagai Brunei gate.PemakzulanSunting
Pada akhir 2000, banyak elit politik yang kecewa dengan Gus Dur; yang paling
menonjol adalah Amien Rais yang menyayangkan telah mendukung Gus Dur
sebagai presiden pada tahun sebelumnya. Amien berusaha menggalang oposisi
dengan mendorong Megawati dan Akbar Tanjung untuk menunjukkan kekuatan
politik mereka. Megawati secara mengejutkan membela Gus Dur sementara Akbar
memilih untuk menunggu pemilu legislatif 2004. Pada akhir November, 151 anggota
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menandatangani petisi yang menuntut pemakzulan
Gus Dur.[13]

Pada bulan Januari 2001, Gus Dur mengumumkan bahwa Tahun Baru Imlek menjadi
hari libur opsional.[14] Ia menindaklanjutinya pada bulan Februari dengan mencabut
larangan tentang perayaan Imlek secara terbuka. Pada bulan Februari, Gus Dur
mengunjungi negara-negara di Afrika Utara serta Arab Saudi untuk menunaikan
ibadah haji.[15] Gus Dur melakukan kunjungan luar negeri terakhirnya pada Juni
2001 ketika ia mengunjungi Australia.

Dalam pertemuan dengan rektor-rektor universitas pada 27 Januari 2001, Gus Dur
berkomentar tentang kemungkinan Indonesia menjadi anarki dan menyatakan bahwa
ia terpaksa membubarkan DPR jika hal itu terjadi.[16] Meskipun isi pertemuan ini
tidak untuk konsumsi publik, tetapi cukup banyak kehebohan yang timbul. Pada 1
Februari, DPR mengajukan memorandum terhadap Gus Dur dalam Sidang Istimewa
MPR, yang melegalkan pemakzulan dan pencopotan presiden. Dari hasil
pemungutan suara, sangat banyak anggota DPR yang mendukung memorandum,
sementara anggota PKB hanya bisa keluar dari ruang rapat sebagai bentuk protes.
Memorandum tersebut menimbulkan protes luas di kalangan anggota Nahdlatul
Ulama (NU). Di Jawa Timur, anggota NU menyerang kantor Golkar. Di Jakarta, pihak

oposisi mulai menuduh bahwa Gus Dur telah mendorong demonstrasi. Gus Dur
menyangkalnya dan bertemu dengan para pengunjuk rasa di kota Pasuruan dan
mendorong mereka untuk berhenti berdemonstrasi.[17] Meski demikian, pengunjuk
rasa NU terus menunjukkan dukungan mereka kepada Gus Dur dan pada bulan April
mengumumkan bahwa mereka siap membela dan mati untuk presiden.

Pada bulan Maret, Gus Dur mencoba untuk melawan oposisi yang dimulai dari
anggota kabinetnya sendiri. Menteri Kehakiman Yusril Ihza Mahendra dicopot karena
secara publik menuntut pengunduran diri presiden, sementara Menteri Kehutanan
Nur Mahmudi Ismail juga dicopot karena dicurigai menyalurkan dana departemennya
kepada oposisi Gus Dur. Menyikapi hal itu, Megawati mulai menjauhkan diri dan
tidak hadir dalam pelantikan menteri pengganti. Pada 30 April, DPR mengeluarkan
memorandum kedua dan esok harinya menyerukan Sidang Istimewa MPR digelar
pada 1 Agustus.

Pada bulan Juli, Gus Dur memerintahkan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY),
Menteri Koordinator Politik dan Keamanan untuk mengumumkan keadaan darurat.
SBY menolak dan Gus Dur mencopotnya dari jabatannya. Pada 20 Juli, Amien Rais
mengumumkan Sidang Istimewa MPR akan dimajukan menjadi 23 Juli. TNI, yang
memiliki hubungan buruk dengan Gus Dur selama masa jabatannya sebagai
presiden, menempatkan 40.000 pasukan di Jakarta dan menempatkan tank yang
mengarah ke Istana Presiden untuk unjuk kekuatan.[18] Untuk mencegah Sidang
Istimewa MPR berlangsung, Gus Dur kemudian mengeluarkan maklumat
pembubaran MPR pada tanggal 23 Juli meski tidak memiliki kewenangan untuk itu.
Bertentangan dengan keputusan Gus Dur, MPR melanjutkan Sidang Istimewa dan
kemudian dengan suara bulat memilih untuk memakzulkan Gus Dur dan menangkat
Megawati sebagai presiden. Gus Dur terus bersikeras bahwa ia adalah presiden dan
tinggal selama beberapa hari di Istana Kepresidenan tetapi kemudian meninggalkan
istana pada 25 Juli untuk segera terbang ke Amerika Serikat untuk merawat
kesehatannya.
Referensi Artikel
https://id.m.wikipedia.org/wiki/Sejarah_Indonesia_(1998%E2%80%93sekarang)