Page | 1 KATA PENGANTAR Salam sejahtera bagi kita semua. Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberi nikmat, sehat, dan rahmat sehingga penyusun dapat menyelesaikan buku saku digital ini. Buku Saku digital mengenai panduan pengisian blangko Operasi dan Pemeliharaan Irigasi Juru/Mantri ini disusun untuk membantu para Juru/Mantri dalam melaksanakan tugas terkait Pelaporan Blangko Operasi dan Pemeliharaan Irigasi. Secara umum materi buku ini berisi petunjuk pengisian blangko Operasi dan Pemeliharaan Irigasi yang berkaitan dengan tugas dari Juru/Mantri Irigasi. Materi buku ini bersumber dari Permen PUPR No.12/PRT/M/2015 tentang Eksploitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi dan sumber lainnya. Buku dibuat dalam ukuran saku berbasis digital agar mudah dibawa dan diakses saat bertugas. Harapan penyusun, dengan adanya buku berbasis digital ini dapat lebih memudahkan untuk mencapai hasil kerja yang maksimal sebagaimana yang diharapkan. Serang, Juni 2023 Penulis
Page | 2 DAFTAR ISI KATA PENGANTAR .............................................................1 DAFTAR ISI...........................................................................2 DAFTAR TABEL ...................................................................5 DAFTAR GAMBAR..............................................................6 BAB I PENDAHULUAN.......................................................7 1.1 Pengertian .....................................................................7 1.2 Dasar hukum.................................................................9 BAB II Tugas dan tanggung jawab Juru/Mantri....................10 2.1 Tugas pokok dan fungsi Juru/Mantri dalam kegiatan Operasi Jaringan Irigasi ....................................................10 2.2 Tugas pokok dan fungsi Juru/Mantri dalam kegiatan Pemeliharaan Jaringan Irigasi ...........................................11 2.3 Kebutuhan Tenaga Pelaksana (Juru/Mantri) Operasi dan Pemeliharaan.....................................................................12 BAB III Operasi Jaringan Irigasi ..........................................13 3.1 Tujuan kegiatan Operasi Jaringan Irigasi ....................13 3.2 Gambaran Umum Ruang lingkup kegiatan Operasi Jaringan Irigasi..................................................................13 3.3 Bagan alir tahapan kegiatan Operasi Jaringan Irigasi..28 3.4 Pelaksanaan Pelaporan Blangko Operasi Jaringan Irigasi untuk Juru/Mantri .............................................................29 3.4.1 Daftar simak dan bagan alir blangko Operasi Jaringan Irigasi..............................................................29 3.4.2 Blangko Operasi untuk Juru/Mantri .....................30
Page | 3 3.4.2.1 Blangko 01-O Usulan dan Keputusan Luas Tanam Per Daerah Irigasi..........................................31 3.4.2.2 Petunjuk Pengisian Blangko 01-O.................32 3.4.2.3 Blangko 04-O Laporan Keadaan Air dan Tanaman Pada Wilayah Mantri/Juru .........................33 3.4.2.4 Petunjuk Pengisian Blangko 04-O.................34 3.4.2.5 Blangko 06-O Pencatatan Debit Saluran .......35 3.4.2.6 Petunjuk pengisian blangko 06-O..................36 3.4.2.7 Blangko 08-O Pencatatan debit bangunan pengambilan/pencatatan debit sungai........................37 3.4.2.8 Petunjuk pengisian blangko 08-O..................38 BAB IV Pemeliharaan Jaringan Irigasi .................................39 4.1 Gambaran Umum Tata Cara Pemeliharaan Jaringan Irigasi................................................................................39 4.2 Bagan alir tahapan kegiatan Pemeliharaan Jaringan Irigasi................................................................................49 4.3 Pelaksanaan Pelaporan blangko Pemeliharaan Jaringan Irigasi untuk Juru/Mantri ..................................................50 4.3.1 Daftar form pemeliharaan ....................................50 4.3.2 Blangko Pemeliharaan untuk Juru/Mantri ............50 4.3.2.2 Blangko 01-P Laporan Inspeksi Rutin Kerusakan Jaringan Irigasi........................................51 4.3.2.3 Petunjuk Pengisian Blangko 01-P .................52 Link Video Tutorial Pengisian Blangko Operasi dan Pemeliharaan Irigasi Untuk Juru/Mantri ( Blangko 01-O, Blangko 04-O, Blangko 06-O, dan Blangko 08-O, Blangko 01- P) ..........................................................................................53
Page | 4 Jadwal Pelaksanaan Tugas Harian Juru.................................54 DAFTAR PUSTAKA............................................................55
Page | 5 DAFTAR TABEL Tabel 3. 1 Kelebihan dan Kekurangan Sistem Golongan......17 Tabel 3. 2 Giliran di Jaringan Tersier....................................18 Tabel 3. 3 Kategori Keadaan Bangunan Uur ........................25
Page | 6 DAFTAR GAMBAR Gambar 3. 1 Bagan alir tahapan kegiatan Operasi Jaringan Irigasi....................................................................................28 Gambar 4. 1 Bagan Alir tahapan kegiatan Pemeliharaan Jaringan Irigasi .....................................................................49 Gambar 4. 2 Rekapitulasi Form-form Pemeliharaan............50
Page | 7 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Pengertian 1. Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi rigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa, irigasi tambak 2. Daerah Irigasi adalah kesuatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi 3. Jaringan irigasi adalah saluran, bangunan, dan bangunan pelengkap yang merupaan kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan air irigasi. 4. Bangunan bagi adalah bangunan yang terletak pada saluran primer/sekunder yang berfungsi membagi air ke saluran sekunder lainnya 5. Bangunan sadap adalah bangunan yang terletak di saluran primer/sekunder yang dapat memberi air langsung ke petak tersier 6. Bangunan bagi/sadap adalah kombinasi bangunan bagi dan sadap 7. Petak irigasi adalah petak lahan yang memperoleh air irigasi 8. Pembagian air irigasi adalah kegiatan membagi air di bangunan bagi dalam jaringan primer dan/atau jaringan sekunder 9. Pemberian air irigasi adalah kegiatan menyalurkan air dengan jumlah tertentu dari jaringan primer atau jaringan sekunder ke petak tersier. 10.Perkumpulan Petani Pemakai Air yang selanjutnya disebut P3A adalah kelembagaan pengelolaan irigasi yang menjadi wadah Petani Pemakai Air dalam suatu daerah
Page | 8 layanan/petak tersier atau desa yang dibentuk secara demokratis oleh Petani Pemakai Air yang termasuk lembaga lokal pengelola irigasi 11.Komisi Irigasi kabupaten/kota adalah lembaga koordinasi dan komunikasi antara wakil pemerintah kabupaten/kota, wakil perkumpulan Petani Pemakai Air tingkat Daerah Irigasi, dan wakil pengguna jairngan irigasi pada kabupaten/kota 12.Operasi jaringan irigasi adalah upaya pengaturan air irigasi dan pembuangannya, termasuk kegiatan membuka-tutup pintu bangunan irigasi, menyusun rencana tata tanam, menyusun rencana pembagian air, melaksanakan kalibrasi pintu/bangunan, mengumpulkan data, memantau, dan mengevaluasi. 13.Hak guna air untuk irigasi adalah hak untuk memperoleh dan memakai atau mengusahakan air dari sumber air untu kepentingan umum 14. Rencana Tata Tanam Detail yang selanjutnya disebut RTTD adalah Rencana Tata Tanam yang menggambarkan rencana luas tanam pada suatu Daerah Irigasi dan terperinci per-petak tersier. 15.Rencana Tata Tanam Golongan yang selanjutnya disebut RTTG adalah rencana tata tanam yang menggambarkan rencana luas tanam pada suatu daerah irigasi , belum terperinci per-petak tersier sehingga yang terlihat hanya total rencana luas tanam per-daerah irigasi 16.Pemeliharaan jaringan irigasi adalah upaya menjaga dan mengamankan jaringan irigasi agar selalu dapar berfungsi dengan baik guna memperlancar pelaksanaan operasi dan mempertahankan kelestariannya melalui kegiatan perawatan, perbaikan, pencegahan dan pengamanan yang harus dilakukan secara terus menerus
Page | 9 17.Inspeksi rutin adalah pemeriksaan jaringan irigasi yang dilakukan secara rutin setiap periode tertentu (10 atau 15 hari sekali) untuk mengetahui kondisi jaringan irigasi. 1.2 Dasar hukum 1. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 12/PRT/M/2015 Tentang Eksploitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi 2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2015 Tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi 3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 23/PRT/M/2015
Page | 10 BAB II Tugas dan tanggung jawab Juru/Mantri 2.1 Tugas pokok dan fungsi Juru/Mantri dalam kegiatan Operasi Jaringan Irigasi 1. Membantu Kepala ranting/Pengamat/UPTD/Cabang dinas/Korwil untuk tugas-tugas yang berkaitan dengan operasi. a. Melaksanakan instruksi dari Ranting / Pengamat/ UPTD / Cabang dinas / korwil tentang pemberian air pada tiap bangunan pengatur; b. Memberi instruksi kepada Petugas Pintu Air (PPA) untuk mengatur pintu air sesuai debit yang ditetapkan; c. Memberi saran kepada Petani tentang awal tanam dan jenis tanaman; d. Pengaturan Giliran; e. Mengisi papan operasi/eksploitasi 2. Membuat laporan operasi : a. Pengumpulan data debit; b. Pengumpulan data tanaman dan kerusakan tanaman; c. Pengumpulan data curah hujan (sesuai kebutuhan daerah); d. Menyusun data mutasi baku sawah (sesuai kebutuhan daerah);
Page | 11 e. Mengumpulkan data Usulan Rencana Tata Tanam; f. Melaporkan kejadian banjir kepada Ranting /Pengamat; g. Melaporkan jika terjadi kekurangan air yang kritis kepada Pengamat; 2.2 Tugas pokok dan fungsi Juru/Mantri dalam kegiatan Pemeliharaan Jaringan Irigasi 1. Membantu kepala ranting untuk tugas-tugas yang berkaitan dengan pemeliharaan; 2. Mengawasi pekerjaan pemeliharaan rutin yang dikerjakan oleh para Pekerja Saluran (PS) dan Petugas Pintu Air (PPA); 3. Mengawasi pekerjaan pemeliharaan berkala yang dikerjakan oleh pemborong; 4. Membuat laporan pemeliharaan mengenai: a. Kerusakan saluran dan bangunan air b. Realisasi pelaksanaan pemeliharaan rutin maupun berkala c. Menaksir biaya pemeliharaan berkala 5. Bersama masyarakat petani P3A/GP3A/IP3A melakukan penelurusan jaringan untuk mengetahui kerusakan jaringan yang perlu segera diatasi; 6. Menyusun/memilih secara bersama kebutuhan biaya pada kerusakan yang dipilih atau disepakati.
Page | 12 2.3 Kebutuhan Tenaga Pelaksana (Juru/Mantri) Operasi dan Pemeliharaan Kebutuhan tenaga pelaksana (Juru/Mantri) Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi menurut Permen PUPR No.12/PRT/M/2015 adalah 1 orang per 750 – 1.500 Ha
Page | 13 BAB III Operasi Jaringan Irigasi 3.1 Tujuan kegiatan Operasi Jaringan Irigasi Adapun tujuan kegiatan Operasi Jaringan Irigasi Berdasarkan Permen PUPR Nomor 12/PRT/M/2015 Tentang Eksploitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Pasal 3 ayat (2) yaitu: 1. Agar air yang tersedia digunaan dan dimanfaatkan secara efektif dan efisien 2. Agar air yang tersedia dibagi secara adil dan merata 3. Agar air yang diberikan ke petak-petak sawah secara tepat sesuai dengan kebutuhan (tepat caranya, tepat waktunya, dan tepat jumlahnya) 4. Menghindari akibat-akibat negatif yang mungkin terjadi berkaitan dengan penggunaan air irigasi tersebut 3.2 Gambaran Umum Ruang lingkup kegiatan Operasi Jaringan Irigasi Ruang lingkup kegiatan Operasi Jaringan Irigasi meliputi: A. Perencanaan Operasi Jaringan Irigasi 1. Perencanaan penyediaan Air Tahunan Rencana Penyediaan Air Tahunan dibuat oleh instansi teknis tingkat kabupaten/ tingkat provinsi sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketersediaan air (debit andalan) dan mempertimbangkan usulan rencana tata tanam dan rencana kebutuhan air tahunan, serta kondisi hidroklimatologi. 2. Perencanaan Tata Tanam Tahunan Penyusunan Rencana Tata Tanam Tahunan dilakukan berdasarkan prinsip partisipatif dengan melibatkan peran aktif masyarakat petani. Secara aktif petani mendiskusikan komoditas yang akan ditanam bersama dengan petani lain
Page | 14 dalam P3A maupun dengan kelompok P3A lainnya, sementara Pemerintah bertindak dan berperan sebagai pembimbing atau penasehat Yang memberi masukan dan pertimbangan berkaitan dengan ketersediaan air yang mungkin bisa dipergunakan untuk pertanian. Perencanaan tata tanam tahunan terdiri dari : a. Rencana Tata Tanam Global (RTTG) b. Rencana Tata Tanam Detail (RTTD) Sebelumnya dinas kabupaten/ kota atau provinsi yang membidangi irigasi menghitung dan mengevaluasi debit andalan yang ada untuk digunakan pada saat penyusunan rencana tata tanam oleh P3A maupun Gabungan P3A. Secara lengkap langkah-langkah penyusunan Rencana Tata Tanam adalah sebagai berikut : a) Langkah 1 selambat-lambatnya 2 bulan sebelum MT-1. Dilakukan Pertemuan P3A /GP3A/IP3A, untuk menentukan usulan rencana tata tanam yang diinginkan secara musyawarah bersama anggotanya berdasarkan hak guna air yang diberikan dengan mengisi blangko 01- O. b) Langkah 2 P3A/ GP3A/ IP3A, bersama seluruh anggotanya mengadakan rapat lengkap untuk membahas usulan Rencana Tata Tanam (RTT) di masing-masing wilayah kerjanya. c) Langkah 3 selambat-lambatnya 1 bulan sebelum MT-1 Pengurus P3A/GP3A/IP3A, membawa usulan RTT tersebut ke dinas melalui juru/pengamat yang selanjutnya direkap dalam blangko 02-O dan 03-O dan dievaluasi serta dikoordinasikan dalam Komisi Irigasi kabupaten/ kota atau provinsi guna menentukan Rencana Tata Tanam Tahunan.
Page | 15 d) Langkah 4 Komisi Irigasi kabupaten/ kota atau provinsi mengkoordinasikan usulan-usulan dari P3A/ GP3A/ IP3A, dalam rapat penentuan RTT Tahunan dalam satu daerah irigasi (DI). Dalam penentuan RTT Tahunan tersebut agar mempertimbangkan ketersediaan air irigasi, rencana pemeliharaan jaringan irigasi, hama dan penyakit tanaman. Pihak-pihak penyedia sarana produksi pertanian mengacu kepada RTT Tahunan yang ditetapkan. e) Langkah 5 RTT Tahunan meliputi Rancana Tata Tanam Global (RTTG) dan Rencana Tata Tanam Detail (RTTD). f) Langkah 6 Hasil koordinasi ini disosialisasikan dalam forum P3A/ GP3A/ IP3A yang selanjutnya disebarluaskan kepada para P3A lainnya dan disosialisasikan kepada para anggota P3A untuk dapat dilaksanakan di daerah masing-masing. g) Langkah 7 Masing-masing P3A/ GP3A/ IP3A, mensosialisasikan kesepakatan RTT Tahunan tersebut kepada anggota P3A. Mengingat ketersediaan air pada sumber-sumber air tidak merata (konstan) sepanjang tahun dimana pada awal musim hujan yaitu pada saat pengolahan tanah, debit yang tersedia dari sumber air maupun hujan masih kurang, maka rencana tata tanam diatur dengan sistem golongan. Pengaturan jadwal waktu mulai pengolahan tanah tiap golongan berbeda antara 10 sd.15 hari menyesuaikan ketersediaan debit air. 3. Sistem Pembagian Air a. Sistem Golongan Dari hasil perhitungan kebutuhan air dan perkiraan debit yang tersedia, maka diperlukan pembagian air
Page | 16 secara golongan. Pembagian air secara serentak tidak memungkinkan terutama pada musim kemarau dimana debit puncaknya akan melebihi yang tersedia. Pembuatan aturan golongan ini perlu disetujui oleh Kepala UPTD dan Kepala Dinas Pengairan dan akhirnya disyahkan oleh Panitia Irigasi Kabupaten. Agar setiap golongan mendapatkan kesempatan yang sama dalam mendapatkan air pertama dari setiap musim tanamnya, maka setiap tahun golongan tersebut digilir. Dengan pengaturan golongan, beban puncak kebutuhan air dapat ditekan sehingga mendekati debit maksimum ketersediaan air di bendung. Jenis golongan dapat dibagi menjadi: 1) Golongan vertikal 2) Golongan horisontal 3) Golongan tersebar Pemilihan golongan ini tergantung dari: 1) Kesiapan petugas atau pelaksana lapangan yang melaksanakan kegiatan operasi jaringan irigasi (P3A/ GP3A, petugas pintu/ bendung, mantri, dan lainlain), 2) Kedisiplinan petani/ P3A/ GP3A, terhadap kesepakatan rencana tata tanam, 3) Kondisi bangunan jaringan irigasi (saluran, pintu, bangunan/ alat pengukur debit).
Page | 17 Tabel 3. 1 Kelebihan dan Kekurangan Sistem Golongan Sumber : Modul 05 Pelaksanaan Operasi Jaringan Irigasi Pelatihan Operasi dan Pemeliharaan Irigasi Tingkat Juru Kementerian PUPR Untuk Daerah Irigasi yang P3A kurang/belum/ tidak aktif disarankan untuk memakai rencana golongan vertikal, setelah P3A/ petugas operasi sudah cukup aktif dan memadai, dapat dilaksanakan rencana golongan horisontal. Jika P3A sudah maju/ terampil/ terlatih dalam operasi dan kondisi jaringan irigasi bagus dapat diterapkan rencana golongan tersebar. b. Sistem Giliran Apabila suatu saat terjadi, dimana debit yang tersedia lebih kecil dari 70% debit yang dibutuhkan, maka pemberian air secara giliran perlu diadakan. Giliran pembagian air hanya dilakukan di jaringan tersier saja, sedangkan di jaringan utama selalu ada pembagian air secara serentak. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga agar tidak menambah kehilangan air di jaringan utama. Dalam kondisi kekurangan air, pintu-pintu pengatur yang ada pada setiap bangunan sadap diatur kembali untuk menaikkan taraf muka air sehingga dapat masuk ke petak tersier. Pembagian air secara giliran di jaringan tersier dilaksanakan oleh petani, ulu-ulu dan P3A. Ulu-ulu menggilirkan pembagian air diantara blok-blok kwarter didalam petak tersier dengan cara menutup dan
Page | 18 membuka pintu ke saluran-saluran sub tersier atau kwarter selama waktu tertentu. Aturan giliran di jaringan tersier (pada tingkat sub tersier atau kumpulan petak kwarter) adalah seperti pada table berikut. Tabel 3. 2 Giliran di Jaringan Tersier Sumber : Modul 05 Pelaksanaan Operasi Jaringan Irigasi Pelatihan Operasi dan Pemeliharaan Irigasi Tingkat Juru Kementerian PUPR Keterangan: Qs = debit yang diberikan pada petak sub tersier menurut nilai faktor K. Qt = debit yang dibutuhkan untuk petak tersier. c. Operasi Musim Hujan Kecuali selama periode pengolahan tanah, pengawasan terhadap pembagian air dimusim hujan tidak perlu terlalu ketat, tetapi harus diperhitungkan halhal berikut: 1) Aliran air tidak boleh melampaui kapasitas saluran. Biasanya pada musim hujan kapasitas saluran akan menurun akibat pengendapan Lumpur, sehingga selama periode pengolahan tanah, air di saluran mungkin meluap (muka air lebih tinggi dari muka air normal) dan tinggi jagaan menjadi berkurang 10 – 15 cm. Oleh karenanya kelebihan air harus selalu
Page | 19 dihindari untuk mencegah talud saluran dan bangunan air menjadi rusak. 2) Apabila muka air di jaringan terlalu jauh melebihi taraf muka air normal dan tidak mungkin lagi diatur oleh pintu pengatur yang ada di bangunan bagi / sadap, maka Penjaga Pintu Air (PPA) harus segera membuka pintu pembuang sedikit demi sedikit sampai muka air di saluran turun mendekati muka air normal. Apabila tidak ada pintu pembuang PPA harus segera melapor kepada Juru Pengairan di wilayahnya, kemudian Juru Pengairan tersebut segera mengadakan koordinasi dengan Juru Pengairan lain yang menguasai bendung untuk memerintahkan mengurangi bukaan pintu pengambilan. 3) Pemberian air untuk pengolahan tanah harus diawasi dengan ketat dan dimonitor. 4) Pada saat turun hujan pemberian air irigasi harus dikurangi untuk menghindari terjadinya luapan yang mengancurkan tanggul dan adanya genangan yang luas didaerah irigasi. Jumlah pengurangan debiet tersebut harus ditetapkan dengan memperhitungkan curah hujan. Lokasi, intensitas hujan dan keadaan tergenangnya sawah harus dimonitor oleh UPTD/Cabang Dinas melalui Juru, dengan demikian pengaturan pemberian air dapat dilaksanakan dengan tepat. d. Operasi Musim Kemarau Pada musim kemarau air yang tersedia di sungai pada umumnya lebih kecil dari pada waktu musim hujan. Halhal berikut ini perlu diperhatikan: 1) Ketika debit air yang tersedia turun dibawah 70% dari kebutuhan, maka harus diterapkan giliran pemberian air.
Page | 20 2) Debit air di pintu-pintu sadap tersier dan bangunan bagi harus diawasi dan dijaga agar merata untuk setiap jaringan saluran sesuai dengan nilai factor k yang terjadi. 3) Pada saat air kurang, pemberian air harus diprioritaskan bagi tanaman pada masa produktif. 4) Staf operasi Cabang Dinas agar membantu dan memberikan saran atau petunjuk kepada Ranting Dinas dalam pelaksanaan operasi jaringan irigasi. 5) Staf operasi Cabang Dinas harus memeriksa secara berkala debiet air di saluran induk dan kegiatan Ranting Dinas serta memonitor apakah instruksiinstruksi yang dikeluarkan oleh Kepala Cabang Dinas tentang pengoperasian dilaksanakan atau tidak. 4. Rapat Komisi Irigasi untuk menyusun Rencata Tata Tanam Komisi Irigasi Kabupaten/ Kota atau Provinsi di setiap tahun sebelum musim tanam ke-1 mengadakan rapat membahas dan mengkoordinasikan usulan usulan dari GP3A guna menentukan Rencana Tata Tanam Tahunan dari setiap daerah irigasi yang meliputi RTTG dan RTTD. RTT Tahunan ini diusulkan ke bupati/ walikota atau gubernur untuk ditetapkan. 5. SK Bupati/Walikota atau Gubernur mengenai Rencana Tata Tanam Setelah ada kesepakatan dalam rapat komisi irigasi maka disusun penetapan melalui SK bupati/ walikota atau gubernur tentang Rencana Tata Tanam Tahunan. SK tersebut sebagai dasar dalam menyusun rencana pembagian dan pemberian air serta waktu pengeringan dansebelum MT-I SK ini harus sudah terbit/ jadi.
Page | 21 6. Perencanaan pembagian dan pemberian air tahunan Rencana Tahunan Pembagian dan Pemberian Air Irigasi disusun oleh dinas kab/ kota atau provinsi yang membidangi irigasi/ Balai sesuai dengan kewenangannya berdasarkan rencana tahunanpenyediaan air irigasi dan pemakaian air untuk keperluan lainnya. Rencana pembagian dan pemberian air setelah disepakati oleh komisi irigasi kabupaten/ kota atau provinsi ditetapkan melalui keputusan bupati/ walikota, gubernur, atau menteri sesuai kewenangannya dan atau penyelenggaraan wewenang yang dilimpahkan kepada pemerintah daerah yang bersangkutan. Rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi pada daerah irigasi lintas provinsi dan strategis nasional yang belum dilimpahkan kepada pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota disusun oleh instansi pusat yang membidangi irigasi/ sumber daya air dan disepakati bersama dalam forum koordinasi komisi irigasi atau yang disebut dengan nama lain yang ditetapkan oleh Menteri. Ada beberapa cara pemberian air irigasi: a. Kondisi debit lebih besar dari 70% debit rencana air irigasi dari saluran primer dan sekunder dialirkan secara terus-menerus (continousflow) kepetak-petak tersier melalui pintu sadap tersier. b. Kondisi debit 50-70% dari debit rencana air irigasi dialirkan kepetak-petak tersier dilakukan dengan rotasi. Pelaksanaan rotasi dapat diatur antar saluran sekunder misalnya jaringan irigasi mempunyai 2(dua) saluran sekunder A dan sekunder B maka rotasi dilakukan selama 3 (tiga) hari air irigasi dialirkan ke sekunder A dan 3 (tiga) hari berikutnya ke sekunder B demikian seterusnya setiap 3 (tiga) hari dilakukan penggantian sampai suatu saat debitnya kembali normal.
Page | 22 c. Cara pemberian air terputus-putus (intermitten) dilaksanakan dalam rangka efisiensi penggunaan air pada jaringan irigasi yang mempunyai sumber air dari waduk atau dari system irigasi pompa, misalnya 1 (satu) minggu air waduk dialirkan kejaringan irigasi dan 1 (satu) minggu kemudian waduknya ditutup demikian seterusnya sehingga setiap minggu mendapat air dan satu minggu kemudian tidak mendapat air. B. Pelaksanaan Berdasarkan SK bupati/walikota atau gubernur tentang Rencana Tata Tanam Tahunan yang dilengkapi dengan Rencana Pembagian dan Pemberian Air, maka kegiatan operasi dapat dilakukan sebagai berikut: 1. Laporan keadaan air dan tanaman (04-O) Berdasarkan isian blangko 04-O yang dilaksanakan oleh Juru/Mantri setiap 2 (dua) mingguan dapat diketahui realisasi keadaan air dan tanaman di masing-masing wilayah kerja juru/mantri 2. Penentuan rencana kebutuhan air di pintu pengambilan (05-O) Berdasarkan laporan realisasi keadaan air dan tanaman, maka ditetapkan kebutuhan air d tiap pintu pengambilan sesuai dengan realisasi pada periode 2 (dua) mingguan dengan menggunakan blangko 05-O 3. Pencatatan debit saluran (06-O) Pencatatan debit saluran dengan menggunakan blangko 06-O dilakukan oleh Petugas Pintu Air (PPA) pada setiap bangunan pengambilan utama, sekunder, dan bangunan sadap tersier yang dilaksanaan 2 kali dalam sehari pagi dan sore, guna mengetahui realisasi detil yang dialirkan setiap
Page | 23 luas saluran sesuai dengan rencana pembagian dan pemberian air. 4. Penetapan pembagian air pada jaringan sekunder dan primer (07-O) Setelah diketahui realisasi keadaan air dan tanaman pada tiap petak tersier serta kebutuhan air di pintu pengambilan maka dengan menggunakan blangko 07-O dapat ditetapkan pembagian air pada jaringan sekunder dan primer yang merupakan jumlah kebutuhan air di petak-petak tersier di masing-masing jaringan sekunder dan primer ditambah dengan kehilangan air sebesar 10% sd. 20%. 5. Pencatatan debit sungai/bangunan pengambilan (08-O) Pelaksanaan pencatatan debit sungai pada bangunan pengambilan dilakukan 2 kali setiap hari (pagi dan sore) dengan menggunakan blangko 08-O oleh petugas pintu air baik yang dialirkan ke jaringan primer maupun yang melimpas bendung. Hal ini dilakukan guna mengetahui apakah debit yang tersedia sesuai dengan yang direncanakan. 6. Perhitungan faktor-K atau faktor Palawija Relatif (FPR) (09-O) Dari hasil pencatatan debit sungai pada bangunan pengambilan terjadi kekurangan air (pada tanggal tertentu) maka pembagian dan pemberian air irigasi perlu dikoreksi dengan menggunakan perhitungan faktor K. Dimana: K = Q tersedia di bendung / Q yang diperlukan di bendung Maka koreksi pembagian dan pemberian air dengan blangko 09-O untuk daerah yang telah menggunakan cara perhitungan/ metode lain dalam pembagian air (pasten,FPR, dll) tetap dapat digunakan.
Page | 24 7. Laporan produktivitas dan neraca pembagian air per Daerah Irigasi (10-O) Petugas dinas kabupaten/ kota/ Balai yang membidangi irigasi setingkat pengamat/ cabang/ dinas/ ranting/ pengamat/ UPTD/ cabang dinas/ korwil/ korwil PSDA melaksanakan pencatatan realisasi luas tanam dan pembagian serta pemberian airnya per daerah irigasi dengan melakukan pencatatan per musim tanam selama satu tahun dengan menggunakan blangko 10-O. Blangko ini menginformasikan antara lain: a) Realisasi tanam per musim tanam (MT-I,MT-II,MT-III), b) Kerusakan tanaman, c) Rencana tanam pada tahun berjalan dan pada tahun mendatang, d) Keadaan air, e) Produksi tanaman. 8. Rekap Kabupaten per Masa Tanam (11-O) Petugas dinas kabupaten/ kota/ Balai yang membidangi irigasi setingkat subdin PSDA melaksanakan pencatatan realisasi luas tanam per daerah irigasi per musim tanam (MT) per kabupaten/ kota. Dengan menggunakan blangko 11-O yang dilaksanakan oleh petugas Dinas Kabupaten yang membidangi irigasi/ sumber daya air. Pencatatan ini dilakukan setiap satu tahun sekali setelah MTIII. Blangko ini adalah informasi mengenai rencana luas tanam, realisasi tanam, dan areal terkena musibah. 9. Rekap Provinsi (12-O) Petugas dinas provinsi yang membidangi irigasi setingkat subdin PSDA melaksanakan pencatatan rekapitulasi dari blangko 12-O yang diisi oleh petugas Dinas Provinsi/ Balai yang membidangi irigasi/sumber daya air. Pencatatan ini dilakukan setiap satu tahun sekali setelah
Page | 25 MT-III. Blangko ini adalah informasi mengenai rencana luas tanam, realisasi tanam, dan areal terkena musibah. 10.Pengoperasian bangunan pengatur irigasi Pengoperasi bangunan pengatur ini dilakukan oleh petugas/mantri/juru pengairan untuk mengatur debit air sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan C. Monitoring dan Evaluasi 1. Monitoring pelaksanaan operasi Monitoring pelaksanaan operasi dilakukan dengan menggunakan daftar simak Bagan Alir Blangko Operasi. Blangko tersebut harus dikondisikan dengan kewenangan pengelolaan daerah irigasi yang bersangkutan yaitu Daerah Irigasi kewenangan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/ Kota. 2. Kalibrasi alat ukur Setiap hari debit yang melalui alat ukur dicatat oleh PPA / Juru dengan menggunakan blangko 06-O dan dilaporkan kepada Dinas Pengairan tiap setengah bulan. Pada waktu mencatat debit Juru Pengairan harus menilai keadaan bangunan ukur, karena keadaan bangunan ukur mempunyai dampak terhadap ketepatan daya ukur Tabel 3. 3 Kategori Keadaan Bangunan Uur Sumber : Modul 05 Pelaksanaan Operasi Jaringan Irigasi Pelatihan Operasi dan Pemeliharaan Irigasi Tingkat Juru Kementerian PUPR
Page | 26 Mengingat hal tersebut sebelum dipergunakan, alat ukur harus dikalibrasi yaitu dengan membandingkan kenyataan besarnya debit yang mengalir dengan besarnya debit sesuai dengan perhitungan menggunakan rumus umum. Tata cara kalibrasi harus dilakukan sesuai dengan petunjuk pelaksanaan tata cara kalibrasi. Kalibrasi harus dilakukan setiap ada perubahan/ perbaikan dari alat ukur atau minimal lima tahun sekali. Apabila terjadi kerusakan alat ukur pada jaringan irigasi teknis maka sambil menunggu perbaikan, pengukuran debit pada alat ukur yang rusak dapat dilakukan antara lain sebagai berikut: a. Pengukuran debit dengan metode pelampung b. Pengukuran dengan metode current meter 3. Monitoring Kinerja Daerah Irigasi Untuk memberikan data tentang kinerja sistem irigasi setiap daerah irigasi kewenangan Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/ kota yang selanjutnya berguna untuk menyusun/menentukan program tindak lanjut antara lain: a. Apakah cukup dengan O&P (biasa) b. Apakah harus dengan O&P plus perbaikan berat (penggantian) c. Atau perlu dengan rehabilitasi jaringan irigasi. Evaluasi kinerja sistem irigasi dimaksudkan untuk mengetahui kondisi kinerja sistem irigasi yang meliputi : a. Prasarana fisik b. Produktivitas tanaman c. Sarana penunjang
Page | 27 d. Organisasi personalia e. Dokumentasi f. Kondisi kelembagaan P3A Evaluasi ini dilaksanakan setiap tahun dengan menggunakan formulir 1 (untuk DI utuh dalam 1 kabupaten/ kota) dan 2 (untuk DI lintas kabupaten/ kota) Indeks KinerjaSistem Irigasi dengan nilai: a. 80-100 : kinerja sangat baik b. 70-79 : kinerja baik c. 55-69 : kinerja kurang dan perlu perhatian d. <55 : kinerja jelek dan perlu penanganan segera e. Maksimal 100, minimal 55 dan optimum 77,5 Formulir tersebut harus dikondisikan dengan kewenangan pengelolaan daerah irigasi yang bersangkutan yaitu Daerah Irigasi kewenangan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota.
Page | 28 3.3 Bagan alir tahapan kegiatan Operasi Jaringan Irigasi Gambar 3. 1 Bagan alir tahapan kegiatan Operasi Jaringan Irigasi Sumber: Modul 04 Perencanaan Operasi Jaringan Irigasi Pelatihan Operasi dan Pemeliharaan Irigasi Tingkat Juru Kementerian PUPR
Page | 29 3.4 Pelaksanaan Pelaporan Blangko Operasi Jaringan Irigasi untuk Juru/Mantri 3.4.1 Daftar simak dan bagan alir blangko Operasi Jaringan Irigasi Sumber : Buku Blangko Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 32/PRT/M/2007 tentang Pedoman Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi
Page | 30 3.4.2 Blangko Operasi untuk Juru/Mantri Adapun blangko Operasi yang harus disusun oleh Juru/Mantri: 1. Blangko 01-O Usulan dan Keputusan Luas Tanam per Daerah Irigasi 2. Blangko 04-O Laporan keadaan air dan tanaman pada wilayah Mantri/Juru 3. Blangko 06-O Pencatatan debit saluran 4. Blangko 08-O Pencatatan Debit Bangunan Pengambilan/Pencatatan Debit Sungai
Page | 31 3.4.2.1 Blangko 01-O Usulan dan Keputusan Luas Tanam Per Daerah Irigasi
Page | 32 3.4.2.2 Petunjuk Pengisian Blangko 01-O ✓ Blangko ini untuk 2 keperluan yaitu Usulan dari P3A dan Keputusan Komisi Irigasi ✓ Usulan P3A : Dibuat 1 bulan sebelum dimulainya MT.1 ✓ Keputusan : Disalin dari blangko (03-O) dan ini menjadi pedoman P3A, berapa luas tanam yang diizinkan ✓ Laporan tahunan dikerjakan 1 tahun sekali ✓ Tugas Juru dalam Blangko 01-O adalah Menginput data usulan luas tanam tiap masa tanam 1. Diawali dengan mengisi nama Daerah Irigasi 2. No. Kode Daerah Irigasi mengacu pada Lampiran I Peraturan Menteri PUPR No.23/PRT/M/2015 tentang Pengelolaan Aset Irigasi dan Kode dicek di Lampiran Permen PUPR No.14/PRT/M/2015 3. Total luas sawah irigasi bisa dilihat di Lampiran Permen PUPR No.14/PRT/M/2015 4. Mengisi Nama Organisasi P3A 5. Mengisi nama Ranting/Pengamat/UPTD 6. Luas Sawah Mantri/Juru (misalkan 1 Juru/Mantri membawahi beberapa Daerah Irigasi, maka luas Sawah Mantri/Juru disamakan dengan luas daerah irigasi) 7. Mengisi wilayah Kecamatan Daerah Irigasi 8. Mengisi wilayah kabupaten Daerah Irigasi 9. Periode Masa Tanam (MT) : Mengisi periode masa tanam Usulan untuk periode selanjutnya, misalkan pengisian dilakukan di tahun 2020 untuk usulan tahun 2021 Periode Masa Tanam (MT) : Tahun 2020/2021 10. MT.1 Diisi Periode Bulan untuk MT.1 untuk 1 musim adalah 4 bulan (misalkan Bulan oktober 2020 s/d Bln Januari 2021), MT.2 diisi dari kelanjutan MT.1 (Misalkan Februari 2021 s/d Bln Mei 2021), dst MT.3 (juni 2021 s/d sept 2021) (Untuk periode masa tanam tergantung daerah masing-masing) 11. Mengisi Usulan P3A merupakan usulan dari petani P3A 12. Diisi berdasarkan keputusan komisi irigasi setelah diadakan koordinasi atau rapat bersama untuk membahas usulan dari P3A disalin dari blangko 3-O dan ini menjadi pedoman P3A berapa luas tanam yang di izinkan 13. Mengisi nama P3A 14. Diisi berdasarkan wilayah Mantri/Juru tergantung kewenangan wilayah masing-masing
Page | 33 3.4.2.3 Blangko 04-O Laporan Keadaan Air dan Tanaman Pada Wilayah Mantri/Juru
Page | 34 3.4.2.4 Petunjuk Pengisian Blangko 04-O ✓ Blangko ini dibuat tiap 2 mingguan/tengah bulanan ✓ Blangko 04-O dilaporkan setiap tanggal 12 dan 27 ✓ Tugas juru dalam Blangko 04-O adalah monitoring data realisasi luas tanam oleh Petugas Pintu Air dan menuliskannya di dalam Blangko 04- O bagian usulan realisasi dan luas tanam, jika data masih ada yang kosong, bisa menghubungi PPA untuk membantu melengkapi data yang kosong, dan juru bertugas menginput data keadaan air dan tanaman pada wilayah Juru. 1. Diawali dengan mengisi nama Daerah Irigasi 2. No. Kode Daerah Irigasi mengacu pada Lampiran I Peraturan Menteri PUPR No.23/PRT/M/2015 tentang Pengelolaan Aset Irigasi dan Kode dicek di Lampiran Permen PUPR No.14/PRT/M/2015 3. Total luas sawah irigasi bisa dilihat di Lampiran Permen PUPR No.14/PRT/M/2015 4. Mengisi wilayah kabupaten Daerah Irigasi 5. Mengisi Nama Bagian Pelaksana Kegiatan OP Misal OP Nama/Wilayah Juru 6. Mengisi jumlah petak tersier 7. Luas Sawah Mantri/Juru (misalkan 1 Juru/Mantri membawahi beberapa Daerah Irigasi, maka luas Sawah Mantri/Juru disamakan dengan luas daerah irigasi) 8. Mengisi periode pemberian air (setengah bulanan) 9. Mengisi periode Masa Tanam (Untuk periode masa tanam tergantung daerah masing-masing) 10. Mengisi data target areal tanam sesuai dengan usulan di Blangko 01-O 11. Mengisi data usulan luas tanam sesuai blangko 01-O di kolom realisasi luas tanam s/d saat lap dibuat pada kolom Areal 2.2. Angka-angka areal pada poin 11 tidak boleh melampaui angka-angka areal pada poin 10. Bila melampaui maka Pembantu Pelaksana OP mengoreksi angka-angka pada poin 11 dengan mengurangi angka-angka areal pada poin 11 12. Mengisi tabel usulan luas tanam pada periode tersebut 13. Memilih keadaan air di irigasi di petak tersier, pilih berlebihan, cukup atau kurang 14. Mengisi luas kerusakan tanaman jika terjadi kerusakan akibat kekeringan atau genangan 15. Tanda Tangan yang mengetahui Ranting/Pengamat 16. Tanda Tangan Mantri di wilayah irigasi
Page | 35 3.4.2.5 Blangko 06-O Pencatatan Debit Saluran
Page | 36 3.4.2.6 Petunjuk pengisian blangko 06-O ✓ Blangko dilaporkan tiap 2 mingguan/tengah bulanan ✓ Blangko 06-O dilaporkan setiap Tgl 1 dan tgl 16 ✓ Blangko ini dibuat oleh Juru dibantu oleh Petugas Pintu Air ✓ Tugas juru dalam blango 06-O adalah monitor data blangko 06-O yaitu pencatatan debit saluran sesuai petak tersiernya yang dilakukan oleh Petugas Pintu Air. Juru memonitor data blangko 06-O setiap hari, jika data masih ada yang kosong, bisa menghubungi PPA untuk melengkapi data sesuai petak tersiernya. ✓ Juru monitoring Petugas Pintu Air untuk pencatatan data debit setiap saluran sesuai petak tersiernya setiap hari dan sesuai tanggal pelaporan. Pencatatan debit dilakukan setiap hari, jam 08.00 WIB. Angka debit dibulatkan dalam satuan l/det ✓ Cara pengukuran debit: a jika dengan alat pengukur debit standar (Romijn, Cipoletti dll), b jika dengan cara lain (pelampung, dll) ✓ Jika debit masuk, tetapi tidak diketahui besarnya (berhubung alat ukur rusak, petugas sakit, dll) supaya diberi tanda TD = tidak diukur. ✓ Jika pintu ditutup, debit tidak mengalir (misalnya waktu terjadi giliran) supaya diberi tanda 0 (nol). 1. Diawali dengan mengisi nama Daerah Irigasi 2. No. Kode Daerah Irigasi mengacu pada Lampiran I Peraturan Menteri PUPR No.23/PRT/M/2015 tentang Pengelolaan Aset Irigasi dan Kode dicek di Lampiran Permen PUPR No.14/PRT/M/2015 3. Total luas sawah irigasi bisa dilihat di Lampiran Permen PUPR No.14/PRT/M/2015 4. Mengisi wilayah kabupaten daerah irigasi 5. Mengisi Nama Bagian Pelaksana Kegiatan OP (Misalkan OP Nama/Wilayah Juru) 6. Mengisi nama daerah Ranting/Pengamat 7. Mengisi Nama daerah Mantri/Juru 8. Luas Sawah Mantri/Juru (misalkan 1 Juru/Mantri membawahi beberapa Daerah Irigasi, maka luas Sawah Mantri/Juru disamakan dengan luas daerah irigasi) 9. Mengisi nama bangunan kontrol (bagi/bagi sadap/sadap) 10. Mengisi data debit saluran 11. Mengisi jumlah debit 12. Mengisi debit rata-rata setengah bulanan 13. Mengisi cara pengukuran debit pada semua petak tersier. Pilih a jika menggunakan rumus bangunan ukur atau membaca piescal, pilih b jika menghitung manual menggunakan pelampung 14. Mengisi kondisi alat ukur (baik/rusak) 15. Tanda tangan yang mengetahui Ranting/Pengamat 16. Tanda tangan Mantri/Juru
Page | 37 3.4.2.7 Blangko 08-O Pencatatan debit bangunan pengambilan/pencatatan debit sungai
Page | 38 3.4.2.8 Petunjuk pengisian blangko 08-O ✓ Blangko dikerjakan tiap ½ bulan dan dilaporkan setiap tanggal 14 dan 29 ✓ Blangko 08-O ini dibuat oleh Juru/Mantri dibantu oleh Petugas Operasi Bendung atau Pengelola Irigasi ✓ Tugas juru dalam blangko 08-O adalah monitor data blangko 08-O yaitu pencatatan debit sungai normal/bangunan pengambilan yang dilakukan oleh Petugas Operasi Bendung atau Pengelola Irigasi . Juru memonitor data blangko 08-O setiap hari, jika data masih ada yang kosong, bisa menghubungi Petugas Operasi Bendung atau Pengelola Irigasi untuk melengkapi data. ✓ Juru/Mantri memonitoring Petugas Operasi Bendung atau Pengelola Irigasi setiap hari membaca besarnya Q sungai di bendung pada setiap pagi hari pukul 08.00 WIB dan hasilnya dicatat pada blangko (08-O) 1. Diawali dengan mengisi nama Sungai 2. Mengisi nama bendung 3. Mengisi nama daerah irigasi 4. Total luas sawah irigasi bisa dilihat di Lampiran Permen PUPR No.14/PRT/M/2015 5. Mengisi nama kabupaten 6. Mengisi nama Ranting/Pengamat 7. Mengisi bagian pelaksana kegiatan (misalkan OP Nama/Wilayah Juru) 8. Mengisi periode tanggal 1 s/d 15 atau 16 s/d 31 9. Mengisi data debit limpas bendung. Yaitu data tinggi muka air (H) dan debit air (Q) yang dibantu oleh Petugas Operasi Bendung atau Pengelola Irigasi 10. Mengisi data debit pintu masuk pengambilan. Yaitu data tinggi muka air (H) dan debit air (Q) yang dibantu oleh Petugas Operasi Bendung atau Pengelola Irigasi 11. Mengisi data debit sungai 12. Mengisi data sungai rata-rata per 5 harian 13. Tanda tangan Ranting/Pengamat 14. Tanda tangan Petugas Operasi Bendung
Page | 39 BAB IV Pemeliharaan Jaringan Irigasi 4.1 Gambaran Umum Tata Cara Pemeliharaan Jaringan Irigasi Untuk mendapatkan hasil pemeliharaan yang optimal, diperlukan tata cara/prosedur yang tepat dengan mengacu pada tahapan sebagai berikut: A. Inventarisasi jaringan irigasi pada setiap daerah irigasi Inventarisasi jaringan irigasi dilakukan untuk mendapatkan data jumlah, dimensi, jenis, kondisi dan fungsi seluruh aset irigasi serta data ketersediaan air, nilai aset jaringan irigasi dan areal pelayanan pada setiap daerah irigasi. Inventarisasi jaringan irigasi dilaksanakan setiap tahun mengacu pada ketentuan/pedoman yang berlaku. Hasil inventarisasi diharapkan dapat dipakai untuk pemeliharaan dan pengelolaan aset irigasi. Untuk kegiatan pemeliharaan dari inventarisasi tersebut yang sangat diperlukan adalah data kondisi jaringan irigasi yang meliputi data kerusakan dan pengaruhnya terhadap areal pelayanan. Pelaksanaan inventarisasi jaringan irigasi ini dilaksanakan secara partisipatif melalui penelusuran jaringan irigasi oleh aparat Dinas secara berjenjang bersama-sama dengan perkumpulan petani pemakai air (P3A) dengan menggunakan Blangko Inventaris Jaringan Irigasi. Dari hasil inventarisasi tersebut disusun program 5 tahunan yang akan diusulkan untuk mendapatkan biaya pemeliharaan. Inventarisasi pada dasarnya melakukan pemeriksaan kondisi dan fungsi saluran dan bangunan irigasi, sehingga kadang-kadang diperlukan pengeringan saluran.
Page | 40 Kalau hal ini dilakukan harus dilakukan konsultasi dengan pemangku kepentingan untuk mendapat kesepakatan kapan dikeringkan, berapa lama, bagian mana yang dikeringkan. Apalagi kalau jaringan tersebut multiguna, perlu disepakati dulu pemanfaat air yang mana yang tidak dapat dihentikan sama sekali, misal air minum. B. Perencanaan pemeliharaan jaringan irigasi Perencanaan pemeliharaan dibuat oleh Dinas/Balai pengelola irigasi bersama perkumpulan petani pemakai air berdasarkan rencana prioritas hasil inventarisasi jaringan irigasi. Dalam rencana pemeliharaan terdapat pembagian tugas, antara P3A dengan pemerintah diantaranya bagian mana bisa ditangani P3A dan bagian mana yang ditangani pemerintah melalui Nota Kesepakatan kerjasama O&P. Penyusunan rencana pemeliharaan meliputi: 1. Inspeksi Rutin Dalam melaksanakan tugasnya juru pengairan harus selalu mengadakan inspeksi/pemeriksaan secara rutin di wilayah kerjanya setiap 10 hari atau 15 hari sekali, untuk memastikan bahwa jaringan irigasi dapat berfungsi dengan baik dan air dapat dibagi/dialirkan sesuai dengan ketentuan. Kerusakan ringan yang dijumpai dalam inspeksi rutin harus segera dilaksanakan perbaikannya sebagai pemeliharaan rutin, dicatat dalam Blangko 01-P dan dikirim ke pengamat setiap akhir bulan. Selanjutnya Pengamat akan menghimpun semua berkas usulan dan menyampaikannya ke dinas/Balai pada awal bulan berikutnya. 2. Penelusuran Jaringan Irigasi Berdasarkan usulan kerusakan yang dikirim oleh juru secara rutin, dilakukan penelusuran jaringan untuk mengetahui tingkat kerusakan dalam rangka pembuatan usulan pekerjaan pemeliharaan tahun depan.
Page | 41 Penelusuran dilaksanakan setahun dua kali yaitu pada saat Pengeringan, untuk mengetahui endapan, dan mengetahui tingkat kerusakan yang terjadi ketika air di saluran berada di bawah air normal dan pada saat air normal (saat Pengolahan Tanah) untuk mengetahui besarnya rembesan dan bocoran jaringan. Penelusuran dilakukan bersama secara partisipatif antara Pengamat/UPT/Ranting, Juru/Mantri, dan P3A. Hasil dari penelusuran bersama dicatat dalam Blangko 02-P dan ditentukan ranking prioritasnya. 3. Identifikasi dan Analsis Tingkat Kerusakan Berdasarkan hasil inventarisasi dilakukan survai identifikasi permasalahan dan kebutuhan pemeliharaan secara partisipatif, dan dibuat suatu rangkaian rencana aksi yang tersusun dengan skala prioritas serta uraian pekerjaan pemeliharaan. Dalam menentukan kriteria pemeliharaan dilihat dari kondisi kerusakan phisik jaringan irigasi. Pada hakekatnya pemeliharaan jaringan irigasi yang tertunda akan mengakibatkan kerusakan yang lebih parah dan memerlukan rehabilitasi lebih dini. Klasifikasi kondisi fisik jaringan irigasi sebagai berikut: a. Baik jika kondisi jaringan irigasi > 90% atau tingkat kerusakan < 10 % dari kondisi awal bangunan/saluran dan diperlukan pemeliharaan rutin. b. Rusak ringan jika kondisi jaringan irigasi 80% - 90%, atau tingkat kerusakan 10 – 20 % dari kondisi awal bangunan/saluran dan diperlukan pemeliharaan berkala. c. Rusak sedang jika kondisi jaringan irigasi 60 - 80%, atau tingkat kerusakan 21 – 40 % dari kondisi awal bangunan/saluran dan diperlukan perbaikan. d. Rusak berat jika kondisi jaringan irigasi < 60%, atau tingkat kerusakan > 40% dari kondisi awal
Page | 42 bangunan/saluran dan diperlukan perbaikan berat atau penggantian. Apabila tingkat kerusakan > 40% bersifat sistem dalam suatu daerah irigasi atau subsistem (minimal 1 jaringan sekunder) perlu dilakukan rehabilitasi jaringan irigasi. Hasil identifikasi dan analisa kerusakan merupakan bahan dalam penyusunan detail desain pemeliharaan. 4. Pengukuran dan Pembuatan Detail Desain Perbaikan Jaringan Irigasi a. Survey dan Pengukuran Perbaikan Jaringan Irigasi Survey dan pengukuran untuk pemeliharaan jaringan irigasi dapat dilaksanakan secara sederhana oleh petugas Dinas/pengelola irigasi bersama-sama perkumpulan petani pemakai air dengan menggunakan roll meter, alat bantu ukur, selang air atau, tali. Hasil survai yang dituangkan dalam gambar sketsa atau diatas gambar as built drawing. Sedangkan untuk pekerjaan perbaikan, perbaikan berat maupun penggantian harus menggunakan alat ukur waterpass atau theodolit untuk mendapatkan elevasi yang akurat. Hasil survai dan pengukuran ini selanjutnya digunakan oleh petugas Dinas/pengelola irigasi dalam penyusunan detail desain. b. Pembuatan Detail Desain Berdasarkan hasil survai dan pengukuran disusun rancangan detail desain dan penggambaran. Hasil rancangan detail desain ini didiskusikan kembali dengan perkumpulan petani pemakai air sebagai dasar pembuatan desain akhir.
Page | 43 5. Perhitungan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Rencana anggaran biaya dihitung berdasarkan perhitungan volume dan harga satuan yang sesuai dengan standar yang berlaku di wilayah setempat mengacu pada Permen PUPR No 28/PRT/M/ 2016 tentang AHSP. Sumber- sumber pembiayaan pemeliharaan jaringan irigasi berasal dari: a. Alokasi biaya pemeliharaan dari sumber APBN dan APBD. b. Kontribusi biaya pemeliharaan oleh perkumpulan petani pemakai air c. Alokasi biaya dari badan usaha atau sumber lainnya. 6. Penyusunan Program/Rencana Kerja Rencana Program/Rencana kerja dibuat oleh Dinas/Balai Pengelola irigasi bersama perkumpulan petani pemakai air. Untuk lebih teratur dan terarah dalam mencapai tujuan kegiatan pemeliharaan Jaringan Irigasi perlu adanya suatu program atau rencana kerja sebagai berikut: a. Pekerjaan Yang Dilaksanakan Secara Swakelola Pekerjaan yang dapat dilaksanakan dengan cara swakelola antara lain adalah berupa pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala yang bersifat perawatan, dan penanggulangan. 1) Pemeliharaan Rutin: - Pekerjaan pemeliharaan rutin dilaksanakan secara terus menerus sesuai dengan kebutuhan/hasil inspeksi rutin juru. - Pelaksanaan oleh dinas/pengelola irigasi atau oleh perkumpulan petani pemakai air secara gotong royong dengan bimbingan teknis dari dinas/pengelola irigasi. 2) Pemeliharaan Berkala:
Page | 44 - Pekerjaan dilaksanakan secara periodik disesuaikan dengan tersedianya anggaran (misal setiap 3 bulanan, 6 bulanan, atau tahunan). - Pelaksanaan secara swakelola oleh dinas/pengelola irigasi atau dapat melibatkan perkumpulan petani pemakai air. - Pekerjaan berupa perawatan. 3) Penanggulangan (bersifat darurat) - Pekerjaan bersifat darurat agar bangunan dan saluran segera berfungsi. - Pelaksanaan oleh dinas bersama masyarakat/perkumpulan petani pemakai air dengan cara gotong royong. Untuk program pemeliharaan yang akan dilaksanakan dengan cara swakelola dibuat oleh dinas/pengelola irigasi dengan menggunakan Blangko 04-P b. Pekerjaan Yang Dapat Dikontrakkan - Pekerjaan bersifat perbaikan, perbaikan berat, dan penggantian. - Pelaksanaan melalui pihak ketiga (kontraktor). Untuk program pemeliharaan yang akan dilaksanakan dengan cara kontraktual dibuat oleh dinas/pengelola irigasi dengan menggunakan Blangko 05-P. C. Pelaksanaan pemeliharaan jaringan irigasi Pelaksanaan pemeliharaan dilakukan berdasarkan detail desain dan rencana kerja yang telah disusun oleh Dinas/Pengelola irigasi bersama perkumpulan petani pemakai
Page | 45 air. Adapun waktu pelaksanaannya menyesuaikan dengan jadwal pengaturan air dan masa pengeringan yang telah disepakati bersama dan ditetapkan oleh Bupati/Walikota/Gubernur sesuai kewenangannya. Pelaksanaan pemeliharaan dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: 1. Persiapan Pelaksanaan Pemeliharaan Sebelum kegiatan pemeliharaan dilaksanakan perlu dilakukan sosialisasi kepada petani pemakai air sebagai anggota P3A/GP3A/IP3A, tentang waktu, jenis kegiatan, jumlah tenaga, bahan, peralatan yang harus disediakan dan disesuaikan dengan jenis, sifat pemeliharaan dan tingkat kesulitannya. a. Pekerjaan pemeliharaan yang akan dilaksanakan oleh Pekarya/P3A/GP3A/IP3A perlu dilakukan persiapan yang menyangkut Pengusulan kebutuhan bahan, penyediaan tenaga, pengaturan regu kerja, pelatihan praktis mengenai jasa konstruksi dan jaminan mutu agar tercapainya kualitas pekerjaan sesuai spesifikasi yang ditetapkan. Untuk pemeliharaan rutin pengamat mengusulkan kebutuhan bahan menggunakan Blangko 06-P dan untuk berkala menggunakan Blangko 07- P b. Pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh kontraktor. Disusun dalam paket paket pekerjaan yang menggambarkan lokasi, jenis pekerjaan, rencana biaya dan waktu pelaksanaannya. Dalam perjanjian kontrak kerja antara Dinas/Pengelola irigasi dengan kontraktor perlu dicantumkan ketentuan yang mengikat antara lain:
Page | 46 - Kontraktor harus menggunakan tenaga kerja setempat kecuali tenaga kerja tersebut tidak tersedia. - Adanya kesepakatan bersama antara kontraktor dengan P3A/GP3A/IP3A mengenai jam kerja, upah kerja dan hal-hal lainnya. 2. Pelaksanaan Pemeliharaan a. P3A/GP3A/IP3A dan atau kontraktor dalam melaksanakan pekerjaan pemeliharaan wajib memahami dan menerapkan persyaratan teknis yang telah ditetapkan oleh Dinas/Pengelola irigasi. b. Pelaksanaan pemeliharaan tidak mengganggu kelancaran pembagian air untuk tanaman, artinya pelaksanaannya disesuaikan dengan jadwal pengeringan dan giliran air. c. Dinas/Balai Pengelola irigasi wajib menyampaikan kepada masyarakat pemakai air mengenai rencana pengeringan paling lambat tiga puluh hari sebelum pelaksanaan pengeringan. d. Untuk pekerjaaan yang dilaksanakan oleh P3A/GP3A/IP3A agar sesuai dengan kuantitas dan kualitas yang dipersyaratkan, perlu adanya bimbingan dari tenaga pendamping lapangan. D. Pemantauan dan evaluasi pemeliharaan jaringan irigasi 1. Pemantauan dan Evaluasi Pemantauan dan evaluasi pada pemeliharaan jaringan irigasi dilakukan untuk kegiatan pemeliharaan yang dilaksanakan sendiri secara swakelola ataupun dikontrakkan, baik untuk jenis pengamanan jaringan irigasi, pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala dan penanggulangan/perbaikan darurat. a. Pemeliharaan Jaringan Irigasi Yang Dilaksanakan Secara Swakelola Pemantauan untuk pekerjaan
Page | 47 pemeliharaan jaringan irigasi yang dilakukan secara swakelola baik pemeliharaan rutin maupun pemeliharaan berkala dilakukan oleh Dinas/Pengelola irigasi bersama P3A/GP3A/IP3A. Pemantauan dilakukan terhadap realisasi penggunaan sumberdaya yang meliputi: tenaga kerja, bahan (pelumas, cat dsb.), peralatan secara berkala dipantau dan dibandingkan dengan program pemeliharaan rutin atau rencana yang telah ditetapkan dan dituangkan dalam Blangko 06-P Waktu pemantauannya dapat ditetapkan harian atau mingguan oleh Dinas/Pengelola irigasi. Setiap akhir bulan dilakukan evaluasi untuk penyempurnaan proses pemeliharaan yang sedang dijalankan di lapangan. Setiap akhir pekerjaan dilakukan juga evaluasi untuk penyempurnaan kegiatan pemeliharaan yang akan datang. Hasil evaluasi tersebut dikirimkan kepada penanggungjawab pekerjaan. Juru/Pengamat Pengairan mencatat hasil kegiatan pemeliharaan didalam buku catatan pemeliharaan (BCP). Didalam BCP dapat diketahui bagian bangunan atau ruas saluran yang sudah dan yang belum dilaksanakan pemeliharaannya. b. Pemeliharaan Jaringan Irigasi Yang Dilaksanakan Secara Kontraktual Pemantauan pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan jaringan irigasi yang dilakukan secara kontraktual baik pemeliharaan berkala maupun perbaikan/penggantian dilakukan oleh Dinas/Pengelola irigasi dengan melibatkan peran serta P3A/GP3A/IP3A. 2. Laporan Kemajuan Pelaksanaan Laporan kemajuan pelaksanaan pekerjaan dilakukan secara berkala meliputi :
Page | 48 a. Laporan bulanan - Penggunaan bahan swakelola (Blangko 08 –P) - Realisasi pekerjaan yang diborongkan (Blangko 09 - P) b. Laporan Tahunan (Blangko 10-P) Laporan kemajuan pelaksanaan pekerjaan dibuat oleh pelaksana kegiatan dan disampaikan kepada Dinas/pengelola irigasi. E. Indikator Keberhasilan Kegiatan Pemeliharaan Indikator: 1. Terpenuhinya kapasitas saluran sesuai dengan kapasitas rencana. 2. Terjaganya kondisi bangunan dan saluran: kondisi baik, rusak ringan, rusak sedang, atau rusak berat 3. Meminimalkan biaya rehabilitasi jaringan irigasi 4. Tercapainya umur rencana jaringan irigasi.
Page | 49 4.2 Bagan alir tahapan kegiatan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Gambar 4. 1 Bagan Alir tahapan kegiatan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Sumber: Buku Saku Juru Pengairan Dinas Sumber Daya Air UPTD Pengelolaan SDA Wilayah Sungai Cisadea-Cibareno tahun 2022