Bahan Ajar Perumusan dan Pengesahan UUD 1945

DAFTAR ISI

A. Pendahuluan

1. Deskripsi Singkat …………………………………………………………………………….. 1
2. Relevansi ………………………………………………………………………………………….. 1
3. Petunjuk Belajar ………………………………………………………………………………. 1

B. Inti

1. Capaian Pembelajaran …………………………………………………………………….. 3
2. Sub Capaian Pembelajaran ……………………………………………………………… 3
3. Uraian Materi

a. Perumusan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 …………….. 3
b. Pengesahan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ……………. 5

C. Penutup

1. Tes Formatif ……………………………………………………………………………………… 7
2. Daftar Pustaka …………………………………………………………………………………. 7

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Pidato Presiden Republik Indonesia ………………………………………….. 3
Gambar 1.2 Sidang II BPUPKI ……………………………………………………………………….. 4
Gambar 1.3 Ketua PPKI …………………………………………………………………………………. 5
Gambar 1.4 Sidang I PPKI ……………………………………………………………………………… 5
Gambar 1.5 Soekarno-Hatta ditetapkan sebagai Presiden-Wakil Presiden… 6
Gambar 1.6 Komite Nasional Indonesia Pusat ……………………………………………… 6
Gambar 1.7 Naskah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia …….. 6

PENDAHULUAN

1. Deskripsi Singkat

Salam Pancasila! Apa kabar Ananda yang hebat? Semoga Ananda senantiasa sehat dan
semangat selalu dalam belajar, semoga kalian senantiasa bersyukur kepada Tuhan yang Maha
Esa, karena atas rahmat-Nya Ananda bisa sekolah hingga saat ini. Kali ini Ananda akan
mempelajari Perumusan dan Pengesahan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945. Pada pertemuan sebelumnya Ananda sudah mempelajarai proses perumusan
Pancasila sebagai dasar negara.

Dengan mempelajari materi ini, Ananda diharapkan menjadi warna negara yang dapat
meneladani karakter para pendiri negara dan mampu memahami hak dan kewajiban sebagai
warga negara sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ananda
ingin tahu lebih jauh lagi tentang perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, ayo saatnya Ananda pelajari modul ini. Selamat belajar
Ananda.

2. Relevansi

Setelah membaca dan mempelajari materi tentang Perumusan dan Pengesahan UUD
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pembelajaran PPKn, diharapkan mampu
memahami dan menerapkan pembelajaran PPKn yang meliputi :
a. Memahami perumusan dan pengesahan UUD Negara republik Indonesia Tahun 1945
b. Mengetahui arti penting UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bagi bangsa dan negara
Indonesia
c. Menambah pengetahuan tentang bagaimana proses perumusan UUD 1945
d. Sikap mengesampingkan paham individual, memiliki rasa tanggung jawab dan menghormati
pendapat orang lain

3. Petunjuk Belajar

Agar lebih dapat terarah dalam memahami isi modul ini ada baiknya Ananda
memperhatikan beberapa peunjuk belajar berikut ini :
a. Bacalah dengan cermat bagian pendahuluan modul ini sampai Ananda memahami secara

tuntas tentang apa, untuk apa, dan bagaimana memperlajari modul ini.
b. Baca sepintas bagian demi bagian dan temukan kata-kata kunci dan berikan penanda

(stabilo) kata-kata penting yang dianggap baru, kemudian carilah kata-kata kunci tersebut
di dalam glosarium dan atau kamus.
c. Tangkaplah pengertian demi pengertian dari isi modul ini melalui pemahaman sendiri
terlebih dahulu, kemudian lanjutkan dengan saling bertukar pikiran dengan teman terdekat
di sekolah atau bisa juga dengan tutor terdekat Ananda, apabila menemui hal-hal yang
dirasa kesulitan.
d. Untuk memperluas wawasan, baca dan pelajari sumber-sumber lain yang relevan. Ananda
dapat menemukan bacaan dari berbagai sumber, pustaka, disarankan juga download dari
internet.

MODUL PPKN 1

e.Mantapkan pemahaman Anda dengan mengerjakan latihan dalam modul dan melalui
kegiatan diskusi dalam kegiatan mandiri dengan teman sejawat.

f. Kerjakan semua latihan dan tugas, jangan ada yang dilewatkan untuk mencoba menjawab
soal-soal yang dituliskan pada setiap akhir kegiatan belajar. Hal ini berguna untuk
mengetahui apakah Anda sudah memahami dengan benar kandungan modul ini.

MODUL PPKN 2

INTI

1. Capaian Pembelajaran

Menguasai teori dan aplikasi mencakup muatan materi mata pelajaran Pendidikan
Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) terdiri atas Perumusan UUD Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 dan Pengesahan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Sub Capaian Pembelajaran

Sub capaian pembelajaran untuk setiap peserta yang di harapkan adalah menguasai
ruang lingkup materi Perumusan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pengesahan
UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan mempelajari sub capaian ini di harapkan
peserta :
a. Mampu memahami proses kesejarahan Perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945
b. Mampu memahami perubahan rumusan Pembukaan Undang-Undang Dasar naskah Piagam

Jakarta dan naskah Batang Tubuh UUD hasil sidang kedua BPUPKI

3. Uraian Materi

a. Perumusan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Ananda hebat, sebagai warga negara semestinya memahami konstitusi negara.
Setiap warga negara memiliki kewajiban untuk melaksanakan konstitusi negara. Tahukah
Ananda apa arti dari Konstitusi?

Istilah Konstitusi berasal dari berbagai bahasa, antara lain dalam bahasa Inggris
constitution, dalam bahasa Belanda constitutie, dalam bahasa Latin constitution yang
berarti Undang-Undang Dasar atau Hukum dasar.

Konstitusi terdiri dari 2 macam yaitu Konstitusi tidak tertulis dan Konstitusi
tertulis. Konstitusi tidak tertulis sering disebut Konvensi. Konvensi adalah aturan dasar
yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaran negara. Contoh Konvensi
antara lain :
1) Pengambilan keputusan di MPR melalui musyawarah untuk mufakat
2) Pidato Presiden setiap tanggal 16 Agustus di depan Sidang Paripurna DPR.

Gambar 1.1. Pidato Presiden Republik Indonesia

MODUL PPKN 3

Konstitusi Tertulis merupakan aturan pokok dasar yang mengatur peri kehidupan
suatu bangsa dalam persekutuan hukum negara. Undang-Undang Dasar merupakan
Konstitusi Tertulis. Undang-Undang Dasar mengatur tentang lembaga-lembaga negara,
pembagian tugas-tugas pokok lembaga negara, serta cara kerja dari lembaga negara
tersebut. UndangUndang Dasar juga membatasi kekuasaan pemerintahan agar
penyelenggaraan pemerintahan tidak bersifat otoriter dan bisa menjamin hak-hak warga
negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Menurut ketentuan pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 ditegaskan bahwa “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan
dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Pasal tersebut menjelaskan bahwa Undang-
Undang Dasar menjadi pedoman bagi negara dalam melaksanakan kedaulatan rakyat.
Sehingga penyelenggara negara memiliki kewajiban untuk menjunjung tinggi Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam menyelenggarakan
pemerintahan negara.

Undang-Undang Dasar merupakan sumber hukum tertinggi dalam tata urutan
peraturan perundang-undangan, sehingga peraturan perundang-undangan apapun yang
berada di bawahnya tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.

Naskah Undang-Undang Dasar disusun oleh BPUPK pada Sidang kedua tanggal 10 –
17 Juli 1945. Pada sidang kedua BPUPK membahas tentang bentuk negara dan pemerintahan
baru yang akan dibentuk. Pada masa sidang tersebut dibentuklah Panitia Hukum Dasar yang
terdiri dari 19 anggota dengan diketuai oleh Ir. Soekarno. Kemudian panitia tersebut
membentuk Panitia Kecil Perancang Undang-Undang Dasar yang diketuai oelh Mr. Soepomo
dengan anggota terdiri atas Wongsonegoro, R. Soekardjo, A.A.Maramis, Panji Singgih, H.
Agus Salim, Sukiman.

Gambar 1.2. Sidang II BPUPKI 4

Pada tanggal 13 Juli 1945, Panitia Kecil membahas dan menyepakati beberapa hal
antara lain :
1) Lambang negara
2) Negara kesatuan
3) Sebutan Majelis Permusyawaratan Rakyat
4) Membentuk Panitia Penghalus Bahasa (Djajadiningrat, Salim, Soepomo).

MODUL PPKN

Pada tanggal 14 Juli 1945, BPUPKI mengadakan sidang dengan agenda :
1) Pembicaraan tentang pernyataan kemerdekaan
2) Perancangan Undang-undang Dasar terdiri dari Pasal-pasal dari rancangan UUD

berjumlah 42 pasal. Dari 42 pasal tersebut, ada 5 pasal masuk tentang aturan peralihan
dengan keadaan perang, serta 1 pasal mengenai aturan tambahan.

Pada tanggal 15 Juli 1945, mengadakan sidang dengan agenda Pembahasan
Rancangan Undang-Undang Dasar. Ketua Perancang Undang-Undang Dasar yaitu Ir.
Soekrno memberikan penjelasan tentang naskah yang dihasilkan dan mendapat tanggapan
dari Moh. Hatta, Soepomo. Pada tanggal 16 Juli 1945, naskah Undang-Undang Dasar akhirnya
diterima dengan suara bulat dalam sidang BPUPKI. Begitu juga usul-usul dari panitia
keuangan dan panitia Pembela Tanah Air.

b. Pengesahan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945

Ananda di seluruh Indonesia, pastinya Ananda mengenal

foto tokoh pendiri negara pada gambar 4.3. Beliau Sang

Proklamator bangsa Indonesia. Apa peran beliau dalam Sidang

PPKI Tanggal 18 Agustus 1945?

Pada tanggal 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia

memproklamasikan kemerdekaannya ke seluruh dunia. Sehari

setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, Panitia Persiapan

Kemerdekaan Indonesia melaksanakan sidang yang pertama Gambar 1.3. Ketua PPKI

pada tanggal 18 Agustus 1945.

Saat Sidang itu, Soekarno sebagai Ketua PPKI, dalam sambutannya mengatakan :
“Saya minta lagi kepada tuan-tuan sekalian, supaya misalnya mengenai hal Undang-Undang
Dasar, sedapat mungkin kita mengikuti garis-garis besar yang telah dirancangkan oleh
Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai dalam sidangnya yang kedua. Perubahan yang penting-penting
saja kita adakan dalam sidang kita sekarang ini. Urusan yang kecil-kecil hendaknya kita
kesampingkan, agar supaya kita sedapat mungkinpada hari ini pula telah selesai dengan
pekerjaan menyusun Undang-Undang dasar dan memilih Presiden dan wakil Presiden”.

Gambar 1.4. Sidang I PPKI

MODUL PPKN 5

Para anggota PPKI lainnya merespon baik sambutan Soekarno. Proses pembahasan
rancangan Undang-Undang Dasar yang dipimpin oleh Mohammad hatta berjalan dengan
cepat. Pembahasan berlangsung dalam suasana penuh rasa kekelaurgaan, saling
menghargai antar anggota, cermat, dan teliti. Pembahasan rancangan Undang-Undang
Dasar menghasilkan naskah Pembukaan dan Batang Tubuh. Menurut Berita Republik
Indonesia tanggal 15 Februari 1946, Penjelasan UUD menjadi bagian dari Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Hasil keputusan sidang pertama Panitia Gambar 1.5. Soekarno-Hatta ditetapkan
Persiapan Kemerdekaan Indonesia adalah : sebagai Presiden-Wakil Presiden
1. Menetapkan Ir. Soekarno sebagai presiden
dan Drs. Moh. Hatta sebagai Wakil Presiden
Republik Indonesia
2. Mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945
3. Membentuk Komite Nasional Indonesia
Pusat.

Gambar 1.6. Komite Nasional Indonesia Pusat

Dalam sidang pertama PPKI tanggal 18
Agustus 1945, telah dilakukan perubahan rumusan
Pembukaan Undang-Undang Dasar naskah Piagam
Jakarta dan rancangan Batang Tubuh Undang-Undang
Dasar hasil sidang kedua BPUPK. Perubahannya
adalah :
1. Kata Mukadimah diganti dengan kata Pembukaan

2. Sila Pertama yang berbunyi: “Ketuhanan dengan Gambar 1.7. Naskah UUD
kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk- Negara Republik Indonesia
pemeluknya” diganti dengan rumusan “Ketuhanan
Yang Maha Esa”

3. Pasal 6 UUD yang berbunyi “Presiden ialah orang
Indonesia asli yang beragama Islam” diubah menjadi
Presiden ialah orang Indonesia asli”

4. Pasal 28 UUD NRI 1945 yang berbunyi “Negara berdasar atas Ketuhanan dengan
kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diganti menjadi pasal 29
UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi “Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa”

MODUL PPKN 6

PENUTUP

1. Tes Formatif

a. Jelaskan pengertian konstitusi!
b. Jelaskan tiga panitia kecil yang dibentuk BPUPKI pada masa sidang kedua!
c. Jelaskan tugas Panitia Kecil dalam Panitia Perancang Hukum Dasar!
d. Analisislah hasil sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945!

2. Daftar Pustaka

Al Marsudi, Subandi. 2001. Pancasila dan UUD 1945 dalam Paradigma Reformasi. Jakarta: PT
Raja Grafindo Persada

Beetham, Davis. 2010. Mengenal Demokrasi. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan

Budiardjo, Miriam. 1996. Dasar-dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia Pustaka
Departemen Pendidikan Nasional. 2003. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai

Pustaka
Kaelan. 2016. Pendidikan Kewarganegaraan. Yogyakarta: Paradigma
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. 2006. Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945, Sekretariat Jenderal, Mahkamah Konstitusi Republik
Indonesia
Nolind, Indra. 2011. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jakarta:
Pustaka Tanah Air
Piagam Jakarta. Ensiklopedi. Diperoleh 2016 dari www.jakarta.go.id/ web/encyclopedia
/piagam-jakarta
Surya Saputra, Lukman. 2016. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk kelas VII
Sekolah Menengah Pertama. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia

MODUL PPKN 7