TUGAS INDIVIDU PEMBELAJARAN PKN di SD RANGKUMAN MODUL 1-2 NAMA : MUHAMMAD HABIB AL AKBAR NIM : 858738894 JURUSAN : PGSD AKPMM (SEMESTER 4) KELAS : PGSD 4A UNIVERSITAS TERBUKA FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (UPBJJ) SURABAYA POKJAR AL- KHODIJAH MOJOKERTO TAHUN 2024/2025
MODUL 1 HAKIKAT, FUNGSI, DAN TUJUAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DI SD KEGIATAN BELAJAR 1 Hakikat , fungsi, dan tujuan PKn di SD Dalam kurikulum Pendidikan Dasar 94, terdapat mata pelajaran “Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan”, yang di singkat dengan PPkn. Istilah “Pendidikan pancasila dan Kewarganegaraan”, pada saat itu secara hukum tertera dalam undang- Undang No 2/1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Sejak di Undangkannya UU Sisdiknas No 20 tahun 2003 secara hukum istilsh tersebut sudah berubah menjadi “Pendidikan Kewarganegaraan”. Oleh karena itu nama mata pelajaran tersebut di SD berubah menjadi Mata Pelajaran Pendidikan Kewaganegaraan. A. HAKIKAT PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN Apabila kita kaji secara historis-kurikuler mata pelajaran tersebut telah mengalami pasang surut pemikiran dan praktis. Sejak lahir kurikulum tahun 1946 di awal kemerdekaan sampai pada era reformasi saat ini. Dalam Kurikulum 1957, dan Kurikulum 1961 tidak dikenal adanya mata Pelajaran Penendidikan Kewarganegaraan. Dalam Kurikulum 1946 dan 1957 materi tersebut itu dikemas dalam Mata Pelajaran Pengetahuan Umum di SD atau Tata Negara di SMP dan SMA. Dalam Kurikulum SD tahun 1968 di kenal Mata Pelajaran Pendidikan Kewargaan Negara (PKN). Menurut Kurikulum SD 1968 Pendidikan Kewargaan Negara mencakup Sejarah Indonesia, Geografi, dan Civics yang di artikan sebagai Pengetahuan Kewargaan Negara. Dalam kurikulum SMP 1968 PKN
tersebut mencakup materi sejarah Indonesia dan Tata Negara, sedang dalam Kurikulum SMA 1968 PKN lebih banyak berisikan materi UUD 1945. Menurut Kurikulum SPG 1968 PKN mencakup sejarah Indonesia, UUD, Kemasyarakatan, dan Hak Asasi Manusia (HAM). Dalam Kurikulum Proyek Printis sekolah Pembangunan (PPSP) 1973 terdapat Mata Pelajaran Pendidikan Kewargaan Negara (PKN) dan Pengetahuan Kewargaan Negara. Menurut Kurikulum PPSP 1973 di perkenalkan Mata Pelajaran Pendidikan Kewargaan Negara/Studi Sosial untuk SD 8 tahun yang berisikan integrasi materi Ilmu pengetahuan Sosial. Di sekolah Menengah 4 tahun selain studi Sosial terpadu juga terdapat Mata pelajaran PKN sebagai Program inti dan Civics dan Hukum sebagai program utama Jurusan Sosial. Oleh Somantri (1967) istilah Kewargaannegara merupakan terjemahandari “civics” yang merupakan mata pelajaran sosial yang bertujuan membina dan mengembangkan anak didik agar menjadi warga Negara yang baik (good citizen) Warga Negara yang baik adalah warga Negara yang tahu, mau, dn mampu berbuat baik “(somantri 1970) atau secara umum yang mengetahui, menyadari, dan melaksanakanhak dan kewajibanya sebagai warga Negara” (Winaaputra 1978) Di lain pihak, istilah Kewarganegaraan digunakan dalam perundangan mengenai Status formal warga negara dalam suatu negara. Misalnya sebagaimana diatur dalam UU No 2 tahun 1946 dan Peraturan tentang diri kewarganegaraan serta peraturan tentang naturalisasi atau perolehan status sebagai warga negara Indonesia bagi Orang-orang warga Negara Asing. Kedua konsep tersebut kini di gunakan untuk kedua-duanya dengan istilah kewarganegaraan yang secara konseptul diadopsi dari konsep citizenship, yang secara umum di artikan sebagai hal-hal yang terkait pada status hukum (legal standing)dan karekter warga negara, sebagaimana digunakan dalam Perundangundangan Kewarganegaraan untuk status warga negara, dan pendidikan kewarganegaraan untuk program pengembangan karekter warga negara secara kurikuler.
B. FUNGSI DAN TUJUAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN Dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara Sekolah sebagai wahana pengembangan warga yang demokratis dan bertanggung jawab, yang secara kurikuler pendidikan Kewarganegaraanyang harus menjadi wahana psikologis-pedagogis yang utama. Secara yuridis ada beberapa ketentuan perundang-undangan yang mengandung amanat tersebut, sebagai berikut: 1. Pembukaan Undang-Undang dasar negara Republik Indonesia dan Perubahannya (UUD 1945 dan Perubahannya), khususnya alinea ke-4 yang menyatakan bahwa pembentukan Pemerintah Negara Indonesia dimaksudkan untuk : ‘’…melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekan, perdamaian abadi dan keadilan sosial maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang- Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa,Kemanusian yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 2. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU RI N0. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas) Khususnya: a. Pasal 3 yang menyatakan bahwa ‘’Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membent uk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, Berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. b. Pasal 4 mengatakan sebagai berikut:
1) Pendidikan di selenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia, Nilai Keagamaan, Nilai kultural, dan Kemajemukan Bangsa. 2) Pendidikan di selenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan Multimakna. 3) Pendidikan di selenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat. 4) Pendidikan diselenggarakan dengan member keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreatifitas pederta didik dalam proses pembelajaran. 5) Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat. 6) Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semu komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan. c. Pasal 37 ayat (1) yang menyatakan bahwa “ kurikulum pendidikan dassar dan menengah wajib memuat : Pendidikan Agama, Pendidikan kewarganegaraan, bahasa, Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam, Ilmu Pengetahuan Sosial, Seni dan Budaya, Pendidkan Jasmani dan Olahraga, Keterampilan/Kejujuran, dan Muatan Lokal. Ayat (2) Memuat: Pendidikan Agama, Pendidkan Kewarganegaraan, dsan Bahasa. d. Pasal 38 ayat yang menyatakan bahwa “Kurikulum Pendidkan Dasar dan Menengah dikembangkan sesuai relevansinya oleh setiap kelompok atau satuan Pendidikan dan komite sekolah/Madrasah di bawah koordinasi dan supervise Dinas Pendidikan atau kantor Departemen
Agama kabupaten/kota untuk Pendidikan Dasar dan Propensi untuk Pendidikan Menengah. 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Penndidkan (PP RI NO 19 Tahun 2005 tentang SNP) 4 Pasal 6 ayat (4) menyatakan bahwa “setiap kelompok Mata Pelajaran sebagaimana di maksud dalam ayat (1) dilaksanakan secara holistic sehinggga pembelajaran masing-masing kelompok mata pelajaran ikut mewarnai pemahaman dan atau penghayatan peserta didik”. 5. Pasal 7 ayat (2) Menyatakan bahwa kelompok mata pelajaran Kewarganegaraan dan kepribadian pada SD/MI/SDLB/Paket A, SMP/MTs/SMPLB/Paket B, SMA/MA/SMALB/SMK/MAK/Paket C. atau bentuk lain yang sederajat Dalam konteks itu, Khususnya pada jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah, Sekolah seyogyanya dikembangkan sebagai pranata atau tatanan sosial-Pedagogis yang kondusif atau member suasana bagi tumbuh kembangnya berbagai kualitas pribadi peserta didik. Sekolah sebagai bagian integral dari masyarakat perlu dikembangkan sebagai pusat pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik sepanjang hayat, yang mampu member keteladanan,, membangun kemauan, dan mengembangkan kreatifitas peserta didik dalam proses pembelajaran demokratis. Dalam kerangka semua itu mata pelajaran PKn harus berfungsi sebagai wahana kurikuler pengembangan karakter warga negara Indonesia yang demokratis dan bertanggung jawab. Peran PKn dalam proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik sepanjang hayat, melalui pemberian keteladanan, pembangunan kemauan, dan pengembangan kreatifitas peserta didik dalam proses pembelajaran. Melalui PKn sekolah perlu di kembangkan sebagai pusat pengembangan wawasan, sikap, dan keterampilan hidup dan berkehidupan yang demokratis untuk membangun kehidupan demokrasi. Dari kedua konsep dasar tersebut dapat dikemukakan bahwa paradigma pendidikan demokrasi melalui PKn yang perlu dikembangkan dalam lingkungan sekolah adalah pendidikan demokrasi yang bersifat multidimensional atau
bersifat jamak. Sifat multidimensionalnya itu terletak pada: (1) Pandangan yang pluralistik – uniter (bermaacam-macam teetapi menyatu) dalam pengertian Bhineka Tunggal Ika. (2) Sikapnya dalam menempatkan individu, Negara, dan masyarakat global secara harmonis. (3) Tujuannya yang diarahkan pada dimensi kecerdasan (spiritual, rasional, dan sosial). (4) Konteks (setting) yang menghasilkan pengalaman belajarnyayang terbuka, fleksibel atau luwes, dan bervariasi kepada dimensi tujuannya. Dalam program pendidikan , paradigma ini menuntut hal-hal sebagai berikut: Pertama, memberikan perhatian yang cermat dan usaha yang sungguhsungguh pada pengembangan pengertian entang hakikat dan karekteristik aneka ragam demokrasi, bukan hanya yang berkembang di Indonesia. Kedua, mengembangkan kurikulum dan pembelajaran yang sengaja dirancang untuk memfasilitasi siswa agar mampu mengeksplorasi sebagaimana cita-citademokrasi telah diterjemahkan kedalam kelembagaan dan praktik diberbagai belahan bumi dn dalam berbagai kurun waktu. Ketiga, tersedianya sumber belajar yang memungkinkan siswa mampu mengekplorasi sejarah demokrasi di negara untuk dapat menjawab persoalan apakah kekuatan dan kelemahan demokrasi yang di terapkan di negaranya itu secara jernih. Keempat, tersedianya sumber belajar yang dapat mempasilitasi siswa untuk dapat memahami penerapan demokrasi di negara lain sehingga mereka memiliki wawasan yang luas tentang ragam ide dan sistem demokrasi dalam berbagai konteks. Situasi sekolah dan kelas di kembangkan sebagai democratic laboratory atau lab demokrasi dengan lingkungan sekolah/kampus yang diperlakukan sebagai micro cosmos of democracy atau linkungan kehidupan yang demokratis yang bersifat micro ddan memperlakukan masyarakat luas sebagai open global classroom atau sebagai kelas yang terbuka. Dengan cara itu akan memungkinkan siswa dapat belajar demokrasi dalam stuasi yang demokratis dan membangun kehidupan yang lebih demokratis. Itulah
makna dari konsep “learning and for democracy,and for democracy” dengan PKn sebagai wahana kurikuler yang utama. KEGIATAN BELAJAR 2 Ruang Lingkup PKn di SD Dalam lampiran Permendiknas No 22 tahun 2006 di kemukakan bahwa “ mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan merupakan mata Pelajaran yang memfokuskan pada pembentukkan warga negara yang memahami dan mampu melakssanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarekter yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945” Sedangkan tujuannya digariskan dengan tegas adalah agar peserta didik memiliki kemampuan sebagai berikut: 1. Berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menaggapi isu kewarganegaraan. 2. Berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab, dan bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara serta anti korupsi. 3. Berkembang secara fositif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan karekter-karekter masyarakat Indonesia agar dpa hidup bersama dengan bangsabangsa lain. 4. Berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam peraturan dunia seccara langsung atau idak langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Ditetapkan pula bahwa “ Kedalaman muatan Kurikulum pada setiap Mata Pelajaran pada setia Satuan Pendidikan di tuangkan dalam kompetensi yang harus dikuasai peserta didik sesuai dengan beban belajar yang tercantum dalam Struktur Kurikulum” Berdasarkan Pemendiknas No. 22 tahun 2006 Ruang lingkup Mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan untuk Pendidikan Dasar dan Menengah secara umum meliputi aspek-aspek sebagai berikut: a. Persatuan dan Kesatuan Bangsa b. Norma, Hukum dan Peraturan c. Hak Asasi Manusia
d. Kebutuhan Warga Negara e. Kekuasaan dan Pilitik f. Pancasila g. Globalisasi KEGIATAN BELAJAR 3 Tuntutan Pedagogis PKn di SD Istilah Pedagogis diserap dari bahasa Inggris paedagogical. Akar kata dari paes dan ago (bahasa latin), artinya Saya Membimbing. Kemudian muncul istilah paedagogy yang artinya ilmu mendidik atau Ilmu Pendidikan (Purbakawatja 1956) . tututan pedagogis dalam modul ini diartikan sebagai pengalaman belajar (learning experiences) yang bagaimana diperlakukan untuk mencapai tujuan Pindidikan Kewarganegaraan , dalam pengertian ketuntasan penguasaan kompetensi penguasaan kompetesi kewarganegaraan yang tersurat dan tersirat dalam lingkup dan kompetensi dasar. Semua kompetensi dasar untuk setiap kelas menuntut prilaku nyata (overt behavior). Hal ini berarti bahwa konsep dan nilai kewarganegaraan diajarkan tidak boleh berhenti pada pemikiran semata, tetapi harus terwujudkan dalam perbuatan nyata. Dengan kata lain PKn menuntut terwujudnya pengalaman belajar yang bersifat utuh memuat belajar kognitf, belajar nilai dan sikap, dan belajar prilaku. PKn seharusnya tidak lagi memisah-misahkan domain-domain prilaku dalam belajar. Proses pendidikan yang menjadi kepedulian PKn adalah proses pendidikan yang terpadu utuh, yang juga disebut sebagai bentuk confluent educatin (Mc, Neil, 1981), tuntutan pedagogis ini memerlukan persiapan mental, professionalitas, sossial guru-Murid ysng kohesif. Guru siap memberi contoh dan menjadi contoh. Ingatlah pada postulat bahwa Value is neither tough now cought, it is learned (Herman 1966). Nilai tidak bisa diajarkan ataupun ditangkap sendiri, tetapi dicerna melalui proses belajar. Oleh karena itu, nilai harus termuat dalam mater Pelaajaran PKn. PKn mata pelajaran dengan visi utama sebagai pendidikan demokrasi yang bersifat multidimensional. Ia merupakan pendidikan demokrasi, pendidikan moral , pendidikan sosial, dan masalah pendidikan politik.
PKn dinilai sebagai mata pelajaran yang mengusung misi Pendidikan Nilai dan Moral, dengan alasan sebagai berikut: 1. Materi PKn adalah Konsep- konsep nilai Pancasila dan UUD 1945 beserta dinamika peerwujudan dalam kehidupan masyarakat negara Indonesia. 2. Sasaran akhir belajar PKn adalah perwujudan nilai-nilai tersebut dalam prilaku nyata dalam kehidupan sehari-hari. 3. Proses pembelajaran menuntut terlibatnya emosional, intelektual, dan sosial dari peserta didik dan guru sehingga nilai-nilai itu bukan hanya dipahami (bersifat kognitif) tetapi dihayati (bersifat objektif) dan dilaksanakan (bersifat prilaku). Sebagai pengayaan teoritik, pendidikan nilai dan moralsebagaimana dicakup dalam PKn tersebut, dalam pandangan Lickona (1992) disebut “Educating for character” atau “pendidkan watak” Lickona mengartikan watak atau karakter sesuai dengan pandangan filosof Michael Novak (Lickona 1992 : 50-51). Yakni compatible mix of all thoese virtues identified sense down traditions , litersry, stories, the sages, and persons of common sense down through history. Artinya suatu perpaduan yang harmomis dari berbagai kebijakan yang tertuang dalam keAgamaaan, Sastra, pandangan kaum,cerdik-pandai dan manusia pada mumnya sepanjang zaman. Liickona (1992,51) memamdang karakter atau watak itu memiliki tiga unsur yang saling berkaitan yakni: moral knowing, moral feeling, and moral behavior (Konsep moral, sikap moral, Perilaku moral
MODUL 2 KARAKTERISTIK PKN SEBAGAI PENDIDIKAN NILAI DAN MORAL KEGIATAN BELAJAR 1 Pendekatan PKn sebagai Pendidikan Nilai dan Moral Konsep Pendikan nilai secara teoritik, Herman (1972) mengemukakan suatu prinsip yang sangat mendasar, yakni bahwa “…value is neithertaught nor cought , it is learned” yang artinya bahwa substansi nilai tidaklah semata-mata ditangkap dan diajarkan tetapi lebih jauh, nilai dicerna dalam arti ditangkap, diinternalisasi, dibakukan sebagai bagian yang melekat dalam kualitas pribadi seseorang melalui proses belajar Dalam latar kehidupan masyarakat, proses pendidikan nilai sudah berlangsung dalam kehidupan masyarakat dalam berbagai bentuk tradisi. Tradisi ini dapat di lihat dari petatah-petitih adat, tradisi, lisan turun-temurun seperti dongeng, nasihat, simbol-simbol, kesenian daerah seperti “kekawihan” di tatar pesundan dan “berbalas pantun” ditatar melayu. Sebagai salah satu unsur kebudayaan (Kuncaraningrat 1978) kesenian paada dasarnya merupakan produk budaya masyarakat yang melukiskan penghayatan tentang nilsi ysng berkembang dalam limgkungan masyarakat pada masing-masing jamanya. Berkaitan dengan nilai-nilai dalam masyarakat, proses “indiginasi”, yakni pemanfaatan budaya daerah untuk pembelajaran mata pelajaran lain dengan tujuan untuk mendekatkan pelajaran itu dengan lingkungan sekitar siswa menjadi sangat penting. Hasil belajar akan lebih bermakna sebagai wahana pengembangan watak individu sebagai warga negara. Contohnya legenda dari seluruh tanah air. Dalam pengertian generik, konsep dap roses pendidikan merupakan proses yang sengaja dirancang dan dilakukan untuk mengembangkan potensi individu dalam interaksi dengan lingkungannya sehingga menjadi dewasa dan dapat mengarungi kehidupan dengan baik, dala artiselamat didunia dan diakhirat. Oleh karena itu tepat sekali dikatakan pada dassarnya pendidikan mempunyai dua tujuan besar yakni mengembangkan individu dan masyarakat yang “ smart and
good” (Lickona 1992 : 6). Konsepsi tujuan tersebut mengandung arti bahwa tujuan pendidikan tidak lain adalah mengembangkan individu dan masyarakat agar cerdas (smart) dan baik (good) Secara elaboratif tujuan ini oleh bloom dkk (1962) dirinci menjadi tujuan pengembangan kognitif, afektif, dan psikomotorik, yakni pengembangan pengetahuan dan pengertian, nilai dan sikap, dan keterampilan psikomotorik. Pasal 1 butir 1 UU Sidikan 20/2003, ditegaskan bahwa pendidikan adalah usaha dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, penendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Dalam pasal 3 dikemukakan bahwa Pendidikan Nasional berfungsimengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, beraklak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Selanjutnya sebagai prinsip pendidikan ditegaskan hal-hal sebagai berikut: 1. Pendidikan diselengarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultual,dan kemajemukan bangsa. 2. Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistematis dengan sistem terbuka ddan multimakna. 3. Pedidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan pesserta didik yang berlangsung sepanjang hayat. 4. Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran. 5. Pendidikan diselenggarakan demgan mengembangkan budaya membaca , menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat. 6. Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pngendalian mutu pendidikan (Pasal 4)
Aspek cerdas dan baik itu seyogyanya dipandang sebagai satu kesatuan utuh. Hal itu tercermin dari konsep kecerdasan saat ini, dimana kecerdasan tidak sematamata berkenaan denga aspek nalar atau intelektualitas atau kognitif, tetapi melingkupi segala poensi individu. Didalam konteks pemikiran taksonomi bloom pengembangan nilai dan sikap termasuk dalam kategori afektif, yang secara khusus berisikan perassaan dan sikap (value and attitudes) Proses pendidikan yang memusatkan perhatian pada penembangan nilai dan sikap ini didunia barat dikenal dengan “value education, effective education, moral education, caracteer education” (Winataoutra 2001) Di Indonesia wacana pendidikan nilai tersebut secara kurikulerterintegrasi antara lain dala pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, pendidikan bahasa dan seni. Bagaimana PKn sebagai mata pelajaran yang memiliki misi adalah pendidikan Nilai dan Moral? Pendidikan nilai dalam penjelasan pasal 37 Undang-Undang Republik Indonesia No 20 Tahun 2003, secara khusus tidak menebutkan tetapi secara Implisit, antara lain tercakup dalam muatan pendidikan kewarganegaraan yang secara substantif dan pedagogis mempunyai misi mengembangkan peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsan dan rasa cinta tanah air. Hal itu juga di topang oleh rumusan landasan kurikulum, yang pada pasal 36 ayat (3) secara eksplesit perlu memperhatikan persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan, perkembangan ilmu pengetahuan teknologi dan seni, keragaman potensi daerah dan lingkungan dan peningkatan potensi, kecerdasan dan minat peserta didik. Dalam konteks kehidupan masyarakat, kita melihat betapa masih besarnya kesenjangan antara konsep dan muatan nilai yang tercermin dalam sumber-sumber normatif konstitusional dengan fenomena sosial,cultural, politik, ideologis, dan regiositas. Kita menyaksikan kondisi paradoksl antara nilai dan fakta dalam keidupan masyarakat berbangsa dan bernegara RI sampai dengan saat ini. Alisyahbana (1976) mengatakan bahwa “value as integrating forces and personality, society and culture” nilai merupakan perekat-pemersatu dalam diri
masyarakat dan kebudayaan. Secara psikologis dan sosial yang dimaksudkan dengan cerdas itu bukanlah hanya cerdas rasional tetapi jugs cerdas emosional, ceerdas sosial dan cerdas spiritual. (Sanusi 1998, winataputra 2001) dengan kata lain indivvidu yang cerdas pikirannya, perasaannya, dan prilakunya. Oleh karena itu proses pendidikan tidak boleh dilepaskan dari proses kebudayaanyang pada akhirnya akan mengantarkan manusia menjadi inssan yang berbudaya dan berkeadaban. Secara umum yang dimaksud dengan pembudayaan adalahproses pengembangan nilai norma dan moral dalam diri individumelalui proses perlibatan peserta didik dalam proses pendidikan yang merupakan bagian integral dari proses kebudayaan bangsa Indonesia. Jika dianalisis lebih cermat dan mendalam, pendidikan nilai memiliki dimensi pedagogis praktis yang jauh lebih kompleks daripada dimensi teoritasnya karena terkait pada kontekssosial-kultural dimana pendidian nilai dilaksanakan. Perlunya upaya pendidikan nilai moral yang di lakukan secara menyeluruh dengan pertimbangan sebagai berikut: 1. Pendidikan nilai merupakan suatu kebutuhan sosiokultural yang jelas dan mendesak bagi kelangsungan kehidupan yang berkeadaban 2. Pewarisan nilai antar generasi dan dalam suatu generasi merpakan ahana sosiopsikologis dan selalu menjadi tugas dari proses peradaban. 3. Peranan sekolah sebagai wahana psikopedagogis dan sosiopsikologis yang berfungsi sebagai pendidik moral menjadi semakin penting, pada saat dimana hanya sebagian kecil anak yang mendapat pendidikan moral dari orang tuanya da peranan lembaga keagamaan semakin kecil. 4. Dalam setiap masyarakat terdapat landasan etika umum, yang bersifat universal melintasi batas ruang dan waktu sekalipun dalam masyarakat pluralistik yang mengandung banyak potensi terjadi konflik nilai. 5. Demokrasi mempunyai banyak kebutuhan khususnya pendidikan moral karena inti dari demokrasi adalah pemerintah yang berakar dari rakyat dilakukan oleh wakil pembawa amanah rakyat, dan mengusung komitmen mewujudkan keadilan dan kesejahteraan rakyat. 6. Pertanyaan yang selalu dihadapi baik individu maupun masyarakat adalah
pertanyaan moral. 7. Terdapat dukungan yang mendasar dan luas bagi pendidikan nilai disekolah. 8. Komitmen yang kuat terhadap pendidikanmoralsangatlah esensial untukmenarik dan membina guru-guru yang berkeadaban dan profesional. 9. Pendidikan nilai adalah pekerjaan yang dapat dan harus dilakukan sebagai suatu keniscayaan kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara serta bermasyarakat global. Dilihat dari substansidan prosesnya, Lickona (1992 : 53-63) yang perlu dikembangkan dalam rangka pendidikan nilaitersebut adalah Nilai karakter yang baik, (good character) yang di dalamnya mengandung tiga dimensi nilai moral yaitu dimensi wawasaan moral, dimensi perasaan moral, dimensi perilaku moral. Ketiga domain moralita tersebut satu dengan yang lainya memiliki keterkaitan substantif dan fungsional. Artinya bahwa wawasan dan perasaan atau sikap dan prilaku moral merupakan tiga hal yang secara psikologis bersinergi. KEGIATAN BELAJAR 2 Pendidikan Nilai dan Moral dalam Standar Isi PKn di SD Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006. Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warga Negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak – hak dan kewajibannya untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945. Selanjutnya digariskan dengan tegas bahwa PKn bertujuan “ agar peserta didik memiliki kemampuan sebagai berikut : 1. Berpikir secara kritis, rasional dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan. 2. Partisipasi secara aktif dan bertanggung jawab, dan bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta anti- korupsi. 3. Berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan karakter- karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa- bangsa lain. 4. Berinteraksi dengan bangsa- bangsa lain dalam percaturan dunia secara langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.”
Dilihat dari rumusan tujuannya, tidak terdapat rumusan bahwa PKn merupakan pendidikan nilai dan moral. Namun apabila dikaji secara cermat dan mendasar, pada setiap rumusan kualitas perilaku yang ingin dikembangkanmelekat sejumlah nilai dan moral. Marilah kita cermati satu persatu rumusan kualitas perilaku yang terdapat dalam keempat rumusan tujuan di atas, yaitu : berpikir kritis, berpikir rasional, berpikir kreatif, partisipasi aktif dan bertanggung jawab, bertindak cerdas, hidup bersama dengan bangsa- bangsa lain, menggunakan ICT untuk berinteraksi. Berpikir kritis adalah proses psikologi untuk memberikan penilaian terhadap suati objek atau fenomena dengan informasi yang akurat dan otentik. Berpikir rasional adalah proses psikologi untuk memahami situasi objek dengan logika. Berpikir kreatif adalah proses psikologis untuk menghasilkan suatu cara atau proses baru yang lebih berkualitas atas dasar pemikiran terbaik. Partisipasi aktif dan bertanggung jawab proses perlibatan sosial kultural seseorang atas dasar inisiatif sendiri dengan penuh perhatian dan kesediaan memikul resiko. Bertindak cerdas adalah aktivitas nyata untuk melakukan sesuatu dengan pertimbangan yang matang dan utuh. Hidup bersama dengan bangsa- bangsa lain adalah sikap dan cara hidup dengan individu yang berasal dengan masyarakat bangsa lain dengan prinsip saling menghormati dan hidup berdampingan secara damai. KEGIATAN BELAJAR 3 Hubungan Interaktif Pengembangan Nilai dan Moral Hubungan interaktif proses pengembangan nilai dan moral dengan proses pendidikan di sekolah harus dilihat dalam paradigma pendidikan nilai secara konseptual dan operasional. Konsep- konsep “ values education, moral education, education for virtues” yang secara teoritik oleh Lickona (1992) diperkenalkan sebagai program dan proses pendidikan yang tujuannya selain mengembangkan pikiran atau menurut Bloom untuk mengembangkan nilai dan sikap. Warga negara seyogianya mengerti danmemiliki danmemiliki komitmen terhadap fondasi moral demokrasi yakni menghormati hak orang lain, mematuhi huum yang berlaku, partisipasi dalam kehidupan masyarakat, dan peduli terhadap perlunya
kebaikan bagi umum. Bagaimana nilai moral berkembang dalam diri individu? Secara teoririk nilai moral berkembang secara psikologi dalam diri individu mengikuti perkembangan usia dan konteks sosial. Dalam kaitanya dengan usia, Piaget merumuskan perkembangan kesadaran dan pelaksanaan aturan sebagai berikut. Piaget membagi beberapa tahapan dalam dua domain yakni kesadaran mengenai aturan dan pelaksanaan aturan . Lawrence Kohlberg , Professor pada Hrvard University, USA, Ia mengajukan postulat atau anggapan dasar bahwa anak membangun cara berpikir melalui pengalaman termasuk pengertian konsep moral seperti keadilan, hak , persamaan dan kesejahteraan manusia. Pendekatan pendidikan nilai yang ditawaran oleh Kohlberg sama dengan Piaget dalam hal fokusnya terhadap perilaku moral yang dilandasi oleh penalaran moral, namun berbeda dalam hal titik berat dimana Piaget menitikberatkan pada pengembangan kemampuan mengambil kepurusan dan memecahkan masalah, sedangkan Kohlberg menitikberatkan pada pemilihan nilai yang dipegang terkait alternative pemecahan terhadap suatu dilemma moral melalui proses klarifikasi bernalar. Teori perkembangan moral ini memiliki visi dan misi yang sama yakni menitikberatkan pada peranan pikiran manusia dalam mengendalikan perilaku moralnya. Tampak jelas disitu bahwa pendidikan nilai atas dasar teori Piaget dan Kohlberg tersebut sangat kental dengan pendidikan nilai yang bersifat sekuler tidak mempertimbangkan bahwa di dunia ini ada nilai religious yang bersifat sekule