No. Tujuan Kegiatan Output/ Sub Output Juli 15- 29 A bantuan pendanaan - Koordinasi dan penyampaian kesiapan pelaksanaan kegiatan validasi draft final RPPEG Kab. Pulang Pisau kepada Tim Pengkaji
RANCANGAN AKSI PERUBAHAN TAHUN 2023 BIDANG PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN 38 Waktu Stakeholder Agt 1- 31 Sept 1-10 TW 4 2024 2025
c. Jangka Panjang Tabel 10 : Tahapan Kegi No. Tujuan Kegiatan Output/ Sub Output Juli 15- 29 III Jangka Panjang Penetapan SK Oleh Kepala Daerah Saran dan Masukan Mentor Pengajuan Penetapan SK Oleh Kepala Daerah Penetapan SK Oleh Kepala Daerah
RANCANGAN AKSI PERUBAHAN TAHUN 2023 BIDANG PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN 39 iatan Jangka Panjang Waktu Stakeholder Agt 1- 31 Sept 1-10 TW 4 2024 2025 - Stakeholder Internal - Stakeholder Eksternal (Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Pulang Pisau, Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pulang Pisau, Sekretaris Daerah Kabupaten Pulang Pisau, Bupati Pulang Pisau)
RANCANGAN AKSI PERUBAHAN TAHUN 2023 BIDANG PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN 40 4. 3 Sumberdaya (Peta Pemanfaatan) 4.3.1. Identifikasi Stakeholders Berdasarkan informasi dalam tahapan kegiatan, berikut disampaikan identifikasi stakeholder yang diharapkan mendukung dalam aksi perubahan. Tabel 11: Tabel Identifikasi Stakeholder Aksi Perubahan No. Stakeholder Deskripsi Peran INTERNAL 1. Mentor (Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pulang Pisau) Memberikan arahan dan bimbingan dalam pelaksanaan aksi perubahan di Organisasi 2. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pulang Pisau Membantu dalam fasilitasi administrasi pelaksanaan aksi perubahan di Organisasi 3. Kepala Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pulang Pisau Membantu fasilitasi dan pengolahan data dalam aksi perubahan 4. Seluruh Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan pada Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pulang Pisau Membantu penyusunan dan pengolahan data serta membatu mempersiapkan kegiatan dalam aksi perubahan EKSTERNAL 1. Bupati Pulang Pisau Menjadi Ketua Tim Penyusun RPPEG Kab. Pulang Pisau serta memberikan arahan kebijakan dan menandatangani Keputusan Kepala Daerah agar dapat diimplementasikan secara optimal 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Pulang Pisau Memberikan dukungan dan penekanan kepada PD untuk berkerjasama dan menyediakan data dukung dalam proses penyusunan RPPEG 3. Menteri KLHK RI Memberikan rekomendasi untuk penetapan RPPEG Kabupaten Pulang Pisau oleh Kepala Daerah 4. World Wide Fund For Nature (WWF) Indonesia Memberikan dukungan pendanaan dan fasilitasi kegiatan 5. Direktorat Jendral Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Memberikan dukungan melalui analisis, kajian,data serta memvalidasi dan memberikan rekomendasi kepada Kepala Daerah untuk menetapkan RPPEG melalui surat keputusan. 6. Direktorat Jendral planplogi Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indoneia Memberikan dukungan melalui analisis, kajian dan data untuk penyusunan RPPG 7. Badan Restorasi Gambut dan Mangrove Republik Indonesia Memberikan dukungan melalui analisis dan rekomendasi dalam penyusunan Surat Keputusan Bupati 8. Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Pulang Pisau Memberikan dukungan melalui saran dan analisis untuk penyusunan RPPG
RANCANGAN AKSI PERUBAHAN TAHUN 2023 BIDANG PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN 41 No. Stakeholder Deskripsi Peran 9. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah Memberikan dukungan melalui analisis dan rekomendasi 10. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pulang Pisau Memberikan dukungan melalui analisis dan rekomendasi dalam penyusunan Surat Keputusan Bupati 11 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Pulang Pisau Memberikan dukungan melalui saran, masukan serta data spasial dan non spasial dalam penyusanan RPPEG 12. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Pulang Pisau Memberikan dukungan melalui saran, masukan serta data spasial dan non spasial dalam penyusanan RPPEG 13. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kab. Pulang Pisau Memberikan dukungan melalui saran, masukan serta data spasial dan non spasial dalam penyusanan RPPEG 14. Dinas Pertanian Kab. Pulang Pisau Memberikan dukungan melalui saran, masukan serta data spasial dan non spasial dalam penyusanan RPPEG 15.. Dinas Ketahanan Pangan Kab. Pulang Pisau Memberikan dukungan melalui saran, masukan serta data spasial dan non spasial dalam penyusanan RPPEG 16. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Pulang Pisau Memberikan dukungan melalui saran, masukan serta data spasial dan non spasial dalam penyusanan RPPEG 17. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koprasi dan UKM Kab. Pulang Pisau Memberikan dukungan melalui saran, masukan serta data spasial dan non spasial dalam penyusanan RPPEG 18. Dinas Sosial Kab. Pulang Pisau Memberikan dukungan melalui saran, masukan serta data spasial dan non spasial dalam penyusanan RPPEG 19. Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kab. Pulang Pisau Memberikan dukungan melalui saran dan masukan dalam penyusanan RPPEG 20. Kesatuan Pengelola Hutan Produksi (KPHP) Unit XXXI Kahayan Hilir Memberikan dukungan melalui saran, masukan serta data spasial dan non spasial dalam penyusanan RPPEG 21. Kesatuan Pengelola Hutan Produksi (KPHP) Unit XXXVII Kahayan Tengah Memberikan dukungan melalui saran, masukan serta data spasial dan non spasial dalam penyusanan RPPEG 22. Taman Nasional Sebangau Memberikan dukungan melalui saran, masukan serta data spasial dan non spasial dalam penyusanan RPPEG 23. Camat Kahayan Hilir, Jabiren Raya, Maliku, Pandih Batu, Kahayan Kuala, Sebangau Kuala, Kayan Tengah, Banama Tingang Memberikan dukungan melalui saran, masukan dalam penyusanan RPPEG serta ambil bagian dalam penerapan RPPEG di Tingkat Kecamatan 24. Kodim 101 Kuala Kapuas Memberikan dukungan melalui saran, masukan dalam penyusanan RPPEG serta ambil bagian dalam penerapan RPPEG 25. Pemerintah Desa Tumbang Nusa, Pilang, Jabiren, Garung Memberikan dukungan melalui saran, masukan dalam penyusanan RPPEG serta ambil bagian dalam penerapan RPPEG di Tingkat Kecamatan
RANCANGAN AKSI PERUBAHAN TAHUN 2023 BIDANG PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN 42 No. Stakeholder Deskripsi Peran 26. Polres Pulang Pisau Memberikan dukungan melalui saran, masukan dalam penyusanan RPPEG serta ambil bagian dalam pelaksanaan RPPEG 27. MPA Desa Tumbang Nusa, Pilang dan Desa Buntoi Memberikan dukungan melalui saran, masukan dalam penyusanan RPPEG serta ambil bagian dalam penerapan RPPEG di Tingkat Kecamatan 28. Australian Center For International Agricultur Risearch (ACIAR) Memberikan dukungan melalui saran, masukan dalam penyusanan RPPEG serta ambil bagian dalam pelaksanaan RPPEG 29. PT. BEST Group International, PT. Menteng Kencana Mas, PT CAA Memberikan dukungan melalui saran serta ambil bagian dalam pelaksanaan RPPEG 30. Sawit Watch Memberikan dukungan melalui saran, masukan dalam penyusanan RPPEG serta ambil bagian dalam pelaksanaan RPPEG 31. LSM/NGO BWF, KPSHK, Yayasan Betang Borneo, Kemitraan/ The Partnership Memberikan dukungan melalui saran, masukan dalam penyusanan RPPEG serta ambil bagian dalam pelaksanaan RPPEG melalui program kegiatan yang sinergis dengan program kegiatan pemerintah Daerah pada pengelolaan ekosistem gambut dan Upaya mitigasi karhutla 32. Media Masa/Wartawan Pemberitaan/Informasi Kegiatan
RANCANGAN AKSI PERUBAHAN TAHUN 2023 BIDANG PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN 43 4.3.2. Pemetaan Stakeholders Tabel 12: Analisis Quardan Stakeholders 1. Direktorat Jendral planologi Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indoneia 2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Pulang Pisau 3. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Pulang Pisau 4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kab. Pulang Pisau 5. Dinas Pertanian Kab. Pulang Pisau 6. Dinas Ketahanan Pangan Kab. Pulang Pisau 7. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Pulang Pisau 8. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koprasi dan UKM Kab. Pulang Pisau 9. Dinas Sosial Kab. Pulang Pisau 10. Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kab. Pulang Pisau 11. Kesatuan Pengelola Hutan Produksi (KPHP) Unit XXXI Kahayan Hilir 12. Kesatuan Pengelola Hutan Produksi (KPHP) Unit XXXVII Kahayan Tengah 13. Taman Nasional Sebangau 1. Bupati Pulang Pisau 2. Sekretaris Daerah Kab. Pulang Pisau 3. World Wide Fund For Nature (WWF) 4. Menteri KLHK RI 5. Direktorat Jendral Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia 6. Badan Restorasi Gambut dan Mangrove Republik Indonesia 7. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah 8. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pulang Pisau 9. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Pulang Pisau 10. Badan Perencana Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pulang Pisau 1. Polres Pulang Pisau 2. Kodim 101 Kuala Kapuas 3. Pemerintah Desa Tumbang Nusa, Pilang, Jabiren, Garung 4. Australian Center For International Agricultur Risearch (ACIAR) 5. MPA Tumbang Nusa, Pilang, Buntoi 6. PT. BEST Group International, PT. Menteng Kencana Mas, PT CAA 7. Sawit Watch 8. LSM/NGO BWF, KPSHK, Yayasan Betang Borneo, Kemitraan 9. Media Masa/ Wartawan 1. Camat Kahayan Hilir, Jabiren Raya, Maliku, Pandih Batu, Kahayan Kuala, Sebangau Kuala, Kayan Tengah, Banama Tingang 2. Bapak Santosa Yulianto, S. Hut., M. Sc selaku Akademisi Universitas Palangkaraya 3. Dr. Chartina Pidjath, S. Hut., M. Si selaku Akademisi Universitas Palangkaraya 4. Fakturohman selaku Tenaga Ahli spasial dan GIS LATENS Promoters Aphatentic Defenders
RANCANGAN AKSI PERUBAHAN TAHUN 2023 BIDANG PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN 44 Berdasarkan identifikasi stakeholder di atas, terdapat 4 quadran stakeholder Yaitu : 1. Kelompok Promoters (High influnce and high interest) adalah mereka tang memiliki kepentingan besar terhadap upaya dan juga pengaruh serta kekuatan untuk membantu membuat hasil perubahan. 2. Kelompok Latents (High influences and low interest) yaitu kelompok stakeholders yang memiliki kemaampuan dan kekuatan untuk mempengaruhi upaya aksi perubahan jika mereka tertaril, namun tidak memiliki kepentingan khusus maupun terlibat dalam upaya. 3. Kelompok Defender (Low influences and high intersert) yaiu kelompok stakeholders yang memiliki kepentingan dan dapat menyuarakan dukungannya tetapi kekuatanya kecil untuk mempengaruhi upaya dalam pembuatan aksi perubahan. 4. Kelompok Apathetics yaitu kelompok yang kurang memiliki kepentingan maupun kekuatan, bahkan mungkin tidak mengetahui adanya upaya perubahan. 4.3.3. Strategi Komunikasi 1. Dalam upaya mendapatkan dukungan untuk tercapainya tujuan proyek perubahan, dilakukan pendekatan dengan menerapkan strategi komunikasi yang tepat sesuai pengaruh dan kepentingan masing-masing stakeholders terhadap aksi perubahan baik secara formal maupun informal. 2. Komunikasi dilaksanakan pada saat rapat, FGD, lokakarya dan workshop Tabel 13: Strategi Komunikasi No. Stakeholder Deskripsi Peran Strategi Komunikasi INTERNAL 1. Mentor (Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pulang Pisau) Memberikan arahan dan bimbingan dalam pelaksanaan aksi perubahan di Organisasi Komunikasi Formal dan Informal guna mendapatkan masukan dan arahan 2. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pulang Pisau Membantu dalam fasilitasi administrasi pelaksanaan aksi perubahan di Organisasi Komunikasi Formal dan Informal guna mendapatkan masukan dan arahan
RANCANGAN AKSI PERUBAHAN TAHUN 2023 BIDANG PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN 45 No. Stakeholder Deskripsi Peran Strategi Komunikasi 3. Kepala Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pulang Pisau Membantu fasilitasi dan pengolahan data dalam aksi perubahan Komunikasi Informal dalam diskusi rencana dan output kegiatan 4. Seluruh Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan pada Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pulang Pisau Membantu penyusunan dan pengolahan data serta membatu mempersiapkan kegiatan dalam aksi perubahan Komunikasi Informal dalam Diskusi rencana dan output kegiatan EKSTERNAL 1. Bupati Pulang Pisau Menjadi Ketua Tim Penyusun RPPEG Kab. Pulang Pisau serta memberikan arahan kebijakan dan menandatangani Keputusan Kepala Daerah agar dapat diimplementasikan secara optimal Komunikasi Formal/ sesuai dengan ketentuan birokrasi yang berlaku. 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Pulang Pisau Memberikan dukungan dan penekanan kepada PD untuk berkerjasama dan menyediakan data dukung dalam proses penyusunan RPPEG Komunikasi Formal/ sesuai dengan ketentuan birokrasi yang berlaku 3. World Wide Fund For Nature (WWF) Indonesia Memberikan dukungan pendanaan dan fasilitasi kegiatan Komunikasi formal dan informal melalui rapat, lokakarya dan workshop 4. Menteri KLHK RI Memberikan rekomendasi untuk penetapan RPPEG Kabupaten Pulang Pisau oleh Kepala Daerah Melalui surat permohonan sesuai dengan ketentuan birokrasi yang berlaku 5. Direktorat Jendral Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Memberikan dukungan melalui analisis, kajian,data serta memvalidasi dan memberikan rekomendasi kepada Kepala Daerah untuk menetapkan RPPEG melalui surat keputusan. Komunikasi Formal melalui rapat sesuai dengan ketentuan birokrasi yang berlaku
RANCANGAN AKSI PERUBAHAN TAHUN 2023 BIDANG PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN 46 No. Stakeholder Deskripsi Peran Strategi Komunikasi 6. Direktorat Jendral planplogi Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indoneia Memberikan dukungan melalui analisis, kajian dan data untuk penyusunan RPPG Melalui surat permohonan sesuai dengan ketentuan birokrasi yang berlaku 7. Badan Restorasi Gambut dan Mangrove Republik Indonesia Memberikan dukungan melalui analisis dan rekomendasi dalam penyusunan Surat Keputusan Bupati Melalui surat permohonan sesuai dengan ketentuan birokrasi yang berlaku 8. Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Pulang Pisau Memberikan dukungan melalui saran dan analisis untuk penyusunan RPPG Komunikasi Formal/ sesuai dengan ketentuan birokrasi yang berlaku 9. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah Memberikan dukungan melalui analisis dan rekomendasi Komunikasi formal dan informal pada rapat, lokakarya dan workshop 10. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pulang Pisau Memberikan dukungan melalui analisis dan rekomendasi dalam penyusunan Surat Keputusan Bupati Komunikasi formal dan informal pada rapat, lokakarya dan workshop 11. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Pulang Pisau Memberikan dukungan melalui saran, masukan serta data spasial dan non spasial dalam penyusanan RPPEG Komunikasi formal dan informal pada rapat, lokakarya dan workshop 12. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Pulang Pisau Memberikan dukungan melalui saran, masukan serta data spasial dan non spasial dalam penyusanan RPPEG Komunikasi formal dan informal pada rapat, lokakarya dan workshop 13. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kab. Pulang Pisau Memberikan dukungan melalui saran, masukan serta data spasial dan non spasial dalam penyusanan RPPEG Komunikasi formal dan informal pada rapat, lokakarya dan workshop 14. Dinas Pertanian Kab. Pulang Pisau Memberikan dukungan melalui saran, masukan serta data spasial dan non spasial dalam penyusanan RPPEG Komunikasi formal dan informal pada rapat, lokakarya dan workshop
RANCANGAN AKSI PERUBAHAN TAHUN 2023 BIDANG PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN 47 No. Stakeholder Deskripsi Peran Strategi Komunikasi 15. Dinas Ketahanan Pangan Kab. Pulang Pisau Memberikan dukungan melalui saran, masukan serta data spasial dan non spasial dalam penyusanan RPPEG Komunikasi formal dan informal pada rapat, lokakarya dan workshop 16. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Pulang Pisau Memberikan dukungan melalui saran, masukan serta data spasial dan non spasial dalam penyusanan RPPEG Komunikasi formal dan informal pada rapat, lokakarya dan workshop 17. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koprasi dan UKM Kab. Pulang Pisau Memberikan dukungan melalui saran, masukan serta data spasial dan non spasial dalam penyusanan RPPEG Komunikasi formal dan informal pada rapat, lokakarya dan workshop 18. Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kab. Pulang Pisau Memberikan dukungan melalui saran dan masukan dalam penyusanan RPPEG Komunikasi formal dan informal pada rapat, lokakarya dan workshop 19. Kesatuan Pengelola Hutan Produksi (KPHP) Unit XXXI Kahayan Hilir Memberikan dukungan melalui saran, masukan serta data spasial dan non spasial dalam penyusanan RPPEG Komunikasi formal dan informal pada rapat, lokakarya dan workshop 20. Kesatuan Pengelola Hutan Produksi (KPHP) Unit XXXVII Kahayan Tengah Memberikan dukungan melalui saran, masukan serta data spasial dan non spasial dalam penyusanan RPPEG Komunikasi formal dan informal pada rapat, lokakarya dan workshop 21. Taman Nasional Sebangau Memberikan dukungan melalui saran, masukan serta data spasial dan non spasial dalam penyusanan RPPEG Komunikasi formal dan informal pada rapat, lokakarya dan workshop 22. Camat Kahayan Hilir, Jabiren Raya, Maliku, Pandih Batu, Kahayan Kuala, Sebangau Kuala, Kayan Tengah, Banama Tingang Memberikan dukungan melalui saran, masukan dalam penyusanan RPPEG serta ambil bagian dalam penerapan RPPEG di Tingkat Kecamatan Komunikasi formal pada kegiatan konsultasi publik 23. Kodim 101 Kuala Kapuas Memberikan dukungan melalui saran, masukan dalam penyusanan RPPEG serta ambil bagian dalam penerapan RPPEG Komunikasi formal pada kegiatan konsultasi publik 24. Pemerintah Desa Tumbang Nusa, Memberikan dukungan melalui saran, masukan Komunikasi formal pada kegiatan konsultasi publik
RANCANGAN AKSI PERUBAHAN TAHUN 2023 BIDANG PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN 48 No. Stakeholder Deskripsi Peran Strategi Komunikasi Pilang, Jabiren, Garung dalam penyusanan RPPEG serta ambil bagian dalam penerapan RPPEG di Tingkat Kecamatan 25. Polres Pulang Pisau Memberikan dukungan melalui saran, masukan dalam penyusanan RPPEG serta ambil bagian dalam pelaksanaan RPPEG Komunikasi formal pada kegiatan konsultasi publik 26. MPA Desa Tumbang Nusa, Pilang dan Desa Buntoi Memberikan dukungan melalui saran, masukan dalam penyusanan RPPEG serta ambil bagian dalam penerapan RPPEG di Tingkat Kecamatan Komunikasi formal pada kegiatan konsultasi publik 27. Australian Center For International Agricultur Risearch (ACIAR) Memberikan dukungan melalui saran, masukan dalam penyusanan RPPEG serta ambil bagian dalam pelaksanaan RPPEG Komunikasi formal pada kegiatan konsultasi publik 28. PT. BEST Group International, PT. Menteng Kencana Mas, PT CAA Memberikan dukungan melalui saran serta ambil bagian dalam pelaksanaan RPPEG Komunikasi formal pada kegiatan konsultasi publik 29. Sawit Watch Memberikan dukungan melalui saran, masukan dalam penyusanan RPPEG serta ambil bagian dalam pelaksanaan RPPEG Komunikasi formal pada kegiatan konsultasi publik 30. LSM/NGO BWF, KPSHK, Yayasan Betang Borneo, Kemitraan/ The Partnership Memberikan dukungan melalui saran, masukan dalam penyusanan RPPEG serta ambil bagian dalam pelaksanaan RPPEG melalui program kegiatan yang sinergis dengan program kegiatan pemerintah Daerah pada pengelolaan ekosistem gambut dan Upaya mitigasi karhutla Komunikasi formal pada kegiatan konsultasi publik 32. Media Masa/Wartawan Pemberitaan/Informasi Kegiatan Komunikasi informal
RANCANGAN AKSI PERUBAHAN TAHUN 2023 BIDANG PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN 49 4.3.4. Pemanfaatan Teknologi Digital Pada pelaksanaan pencapaian aksi perubahan pemanfaatan teknologi digital yang digunakan untuk berkoordinasi berupa : 1. Pesan/whatsap 2. Email 3. Website 4.3.5. Pemanfaatan Sumber Daya Organisasi Lainnya Sumber daya organisasi lainnya yang dimanfaatkan untuk mewujudkan aksi perubahan berupa : 1. Data spasial dan Non Spasial 2. Saran dan Masukan 3. Tenaga ahli pada pemetaan 4. Surat rekomendasi, disposisi serta paraf koordinasi 4.4. Strategi Pengembangan Kompetensi Dalam Aksi Perubahan 4.4.1. Identifikasi Rencana Pengembangan Kompetensi Meningkatkan kompetensi SDM di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pulang Pisau Khususnya pada Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Dengan mengikuti pelatihan/kegiatan yang diselenggarakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ataupun oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota Palangkaraya, Universitas serta LSM/NGO guna meningkatkan wawasan dalam pengelolaan ekosistem gambut. 4.4.2. Strategi Pengembangan Kompetensi Dalam Aksi Perubahan Aksi perubahan yang akan dilakukan dilaksanakan dengan melakukan strategi pengembangan diri dengan mengadopsi CORPU serta aktualisasi aksi perubahan ini dengan menerapkan Core Value (Nilai-Nilai Dasar) ASN BerAKHLAK dengan Employer Branding ‘’Bangga Melayani Bangsa’’, yang mana Core Values ASN BerAKHLAK merupakan akronim dari Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adatif, Kolaboratif Core Values tersebut seharusnya dapat dipahami dan dimaknai sepenuhnya oleh seluruh ASN serta dapat diimplementasikan dalam pelaksanaan tugas. Kegiatan-kegiatan tersebut
RANCANGAN AKSI PERUBAHAN TAHUN 2023 BIDANG PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN 50 akan dilaksanakan mulai tanggal 12 Mei 2023 sampai dengan 14 September 2023 dengan bimbingan, arahan, dan masukan dari coach, penguji serta mentor. 4.5. Manajemen Resiko Dalam mengimplementasikan aksi perubahantentunya ada tujuan yang harus dicapai, namun demikian terdapat risiko yang melekat serta dapat mengancam terlaksananya aksi perubahan. Identifikasi atas risiko yang dapat mengancam pencapaian tujuan aksi perubahan dijelaskan pada tabel berikut : Tabel 14: Tabel Manajemen Resiko No. Potensi Masalah Identifikasi Resiko Pengendalian Resiko (Mitigasi) 1. 2. Kurangnya dukungan anggaran dari stakeholder terkait Kurangnya dukungan stakeholder Tidak terlaksananya raksi perubahan Aksi perubahan tidak terlaksana sesuai jadwal yang telah direncanakan Mempersiapkan untuk anggaran pendukung kegiatan dari dana APBD pada saat ABT/pergeseran anggaran Melakukan upaya koordinasi secara formal dan informal dengan stakeholder terkait
RANCANGAN AKSI PERUBAHAN TAHUN 2023 BIDANG PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN 51 BAB V HASIL IDENTIFIKASI PENGEMBANGAN POTENSI DIRI 5.1. Hasil Pemetaan Sikap Perilaku Kepemimpinan Gambar 6 Hasil Pemetaan Sikap dan Perilaku Kepemimpinan 5.2. Rencana Pengembangan Potensi Diri Langkah-langkah yang akan dilakukan dalam pengembangan potensi diri yaitu : 1. Evaluasi diri 2. Mengikuti pelatihan formal untuk meningkatkan kualitas baik yang diadakan oleh Lembaga Negara maupun Lembaga Swasta.
RANCANGAN AKSI PERUBAHAN TAHUN 2023 BIDANG PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN 52 DAFTAR PUSTAKA 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5580) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5957); 4. Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 2020 tentang Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 298); 5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.14/Menlhk/Setjen/Kum.1/2/2017 tentang Tata Cara Inventarisasi dan Penetapan Fungsi Ekosistem Gambut; 6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.15/Menlhk/Setjen/Kum.1/2/2017 tentang Tata Cara Pengukuran Muka Air Tanah di Titik Penaatan Ekosistem Gambut; 7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.16/Menlhk/Setjen/Kum.1/2/2017 tentang Pedoman Teknis Pemulihan Fungsi Ekosistem Gambut; 8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.60/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2019 tentang Tata Cara penyusunan,
RANCANGAN AKSI PERUBAHAN TAHUN 2023 BIDANG PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN 53 Penetapan, dan Perubahan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut; 9. SK Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 246/MenLHK/Setjen/Kum.1/2020 tentang Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Ekosistem Gambut Nasional Tahun 2020-2049. 10. SK Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/584/2020 tentang Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Ekosistem Gambut Provinsi Kalimantan Tengah. 11. SK Bupati Kota Waringin Barat Nomor 660/04/DLH/III/2021 tentang Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Ekosistem Gambut Kabupaten Kotawaringin Barat. 12. Badan Pusat Statistik Kabupaten Pulang Pisau 2022. Kabupaten Pulang Pisau Dalam Angka 2022 .