3. PP No.71 Thn 2010 standar akuntansi pemerintah

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1 (d) Laporan statistik gabungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

2 DEFINISI

3 5. Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam
4 Pernyataan Standar dengan pengertian:

5 Badan Layanan Umum (BLU) adalah instansi di lingkungan
6 pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelyanan kepada
7 masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual
8 tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan
9 kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

10 Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna
11 anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib
12 menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan
13 untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

14 Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau
15 lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-
16 undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa
17 laporan keuangan.

18 Konsolidasi adalah proses penggabungan antara akun-akun yang
19 diselenggarakan oleh suatu entitas pelaporan dengan entitas
20 pelaporan lainnya, dengan mengeliminasi akun-akun timbal balik
21 agar dapat disajikan sebagai satu entitas pelaporan konsolidasian.

22 Laporan keuangan konsolidasian adalah suatu laporan keuangan
23 yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas
24 pelaporan sehingga tersaji sebagai satu entitas tunggal.

25 PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN
26 KONSOLIDASIAN

27 6. Laporan keuangan konsolidasian terdiri dari Laporan
28 Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

29 7. Laporan keuangan konsolidasian disajikan untuk periode
30 pelaporan yang sama dengan periode pelaporan keuangan entitas
31 pelaporan dan berisi jumlah komparatif dengan periode sebelumnya.

LAMPIRAN II.12 PSAP 11 - 2

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1 8. Pemerintah pusat menyampaikan laporan keuangan
2 konsolidasian dari semua kementerian negara/lembaga kepada lembaga
3 legislatif.

4 9. Dalam standar ini proses konsolidasi diikuti dengan
5 eliminasi akun-akun timbal balik (reciprocal accounts). Namun
6 demikian, apabila eliminasi dimaksud belum dimungkinkan, maka hal
7 tersebut diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

8 10. Contoh akun timbal balik (reciprocal accounts) antara lain
9 sisa Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan yang belum
10 dipertanggungjawabkan oleh Bendaharawan Pembayar sampai dengan
11 akhir periode akuntansi.

12 ENTITAS PELAPORAN

13 11. Suatu entitas pelaporan ditetapkan di dalam peraturan
14 perundang-undangan, yang umumnya bercirikan:

15 (a) Entitas tersebut dibiayai oleh APBN atau dibiayai oleh APBD atau
16 mendapat pemisahan kekayaan dari anggaran,

17 (b) Entitas tersebut dibentuk dengan peraturan perundang-undangan,

18 (c) Pimpinan entitas tersebut adalah pejabat pemerintah yang diangkat
19 atau pejabat negara yang ditunjuk atau yang dipilih oleh rakyat, dan

20 (d) Entitas tersebut membuat pertanggungjawaban baik langsung
21 maupun tidak langsung kepada wakil rakyat sebagai pihak yang
22 menyetujui anggaran.

23 ENTITAS AKUNTANSI

24 12. Pengguna anggaran/pengguna barang sebagai entitas
25 akuntansi menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan
26 keuangan sehubungan dengan anggaran/barang yang dikelolanya
27 yang ditujukan kepada entitas pelaporan.

28 13. Setiap unit pemerintahan yang menerima anggaran belanja
29 atau mengelola barang adalah entitas akuntansi yang wajib
30 menyelenggarakan akuntansi, dan secara periodik menyiapkan laporan
31 keuangan menurut standar akuntansi pemerintahan. Laporan keuangan
32 tersebut disampaikan secara intern dan berjenjang kepada unit yang lebih

LAMPIRAN II.12 PSAP 11 - 3

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1 tinggi dalam rangka penggabungan laporan keuangan oleh entitas
2 pelaporan.

3 14. Perusahaan negara/daerah pada dasarnya adalah suatu
4 entitas akuntansi, namun akuntansi dan penyajian laporannya tidak
5 menggunakan standar akuntansi pemerintahan.

6 15. Dengan penetapan menurut peraturan perundang-undangan
7 yang berlaku suatu entitas akuntansi tertentu yang dianggap mempunyai
8 pengaruh signifikan dalam pencapaian program pemerintah dapat
9 ditetapkan sebagai entitas pelaporan.

10 BADAN LAYANAN UMUM

11 16. Badan Layanan Umum (BLU) menyelenggarakan pelayanan
12 umum, memungut dan menerima serta membelanjakan dana masyarakat
13 yang diterima berkaitan dengan pelayanan yang diberikan, tetapi tidak
14 berbentuk badan hukum sebagaimana kekayaan negara yang dipisahkan.
15 Termasuk dalam BLU antara lain adalah rumah sakit, universitas negeri,
16 dan otorita.

17 PROSEDUR KONSOLIDASI

18 17. Konsolidasi yang dimaksud oleh Pernyataan Standar ini
19 dilaksanakan dengan cara menggabungkan dan menjumlahkan akun
20 yang diselenggarakan oleh entitas pelaporan dengan entitas
21 pelaporan lainnya dengan atau tanpa mengeliminasi akun timbal
22 balik.

23 18. Entitas pelaporan menyusun laporan keuangan dengan
24 menggabungkan laporan keuangan seluruh entitas akuntansi yang secara
25 organisatoris berada di bawahnya.

26 19. Konsolidasi dapat dilaksanakan baik dengan mengeliminasi
27 akun-akun yang timbal balik (reciprocal) maupun tanpa mengeliminasinya.

28 20. Dalam hal konsolidasi dilakukan tanpa mengeliminasi akun-
29 akun yang timbal-balik, maka nama-nama akun yang timbal balik, dan
30 estimasi besaran jumlah dalam akun yang timbal balik dicantumkan dalam
31 Catatan atas Laporan Keuangan.

32 21. Laporan keuangan Badan Layanan Umum (BLU)
33 digabungkan pada kementerian negara/lembaga teknis pemerintah

LAMPIRAN II.12 PSAP 11 - 4

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1 pusat/daerah yang secara organisatoris membawahinya dengan
2 ketentuan sebagai berikut:
3 (a) Laporan Realisasi Anggaran BLU digabungkan secara bruto
4 kepada Laporan Realisasi Anggaran kementerian
5 negara/lembaga teknis pemerintah pusat/daerah yang secara
6 organisatoris membawahinya.
7 (b) Neraca BLU digabungkan kepada neraca kementerian
8 negara/lembaga teknis pemerintah pusat/daerah yang secara
9 organisatoris membawahinya.

10 TANGGAL EFEKTIF

11 22. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan ini dapat
12 diberlakukan untuk laporan keuangan atas pertanggungjawaban
13 pelaksanaan anggaran sampai dengan tahun anggaran 2014.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan
Bidang Perekonomian dan Industri,

ttd

SETIO SAPTO NUGROHO

LAMPIRAN II.12 PSAP 11 - 5

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III
PROSES PENYUSUNAN
STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

BERBASIS AKRUAL

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 71 TAHUN 2010
TANGGAL 22 OKTOBER 2010

PROSES PENYUSUNAN
STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL

Dalam rangka peningkatan kualitas informasi pelaporan keuangan pemerintah dan
untuk menghasilkan pengukuran kinerja yang lebih baik, serta memfasilitasi
manajemen keuangan/aset yang lebih transparan dan akuntabel, maka perlu
penerapan akuntansi berbasis akrual yang merupakan best practice di dunia
internasional.
Pengantar ini menguraikan lebih lanjut tentang latar belakang, kedudukan dan peran
serta tugas Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP), berikut penjelasan
lingkup proses penyusunan SAP berbasis akrual (untuk selanjutnya disebut SAP
Berbasis Akrual) dan pentingnya isi pokok, perbedaan mendasar antara SAP
Berbasis Akrual dengan SAP berbasis kas menuju akrual sesuai dengan Peraturan
Pemerintah No 24 Tahun 2005 (untuk selanjutnya disebut SAP Berbasis Kas Menuju
Akrual), dan implementasi SAP Berbasis Akrual. Isi dari pengantar ini dapat
digunakan sebagai referensi untuk memahami dan menerapkan SAP Berbasis
Akrual.

LATAR BELAKANG
1. Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara menyatakan bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban
pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan Standar
Akuntansi Pemerintahan yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.
2. Pasal 36 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara,
menegaskan ketentuan mengenai pengakuan dan pengukuran pendapatan

LAMPIRAN III PROSES PENYUSUNAN - 1

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

dan belanja berbasis akrual dilaksanakan selambat-lambatnya dalam 5 (lima)
tahun.
3. Pasal 70 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, menegaskan
kembali tentang ketentuan mengenai pengakuan dan pengukuran pendapatan
dan belanja berbasis akrual dilaksanakan selambat-lambatnya pada Tahun
Anggaran 2008 dan selama pengakuan dan pengukuran pendapatan dan
belanja berbasis akrual belum dilaksanakan, digunakan pengakuan dan
pengukuran berbasis kas.
4. SAP berisikan prinsip-prinsip akuntansi pemerintahan yang diterapkan dalam
menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. PSAP adalah SAP
yang diberi judul, nomor, dan tanggal mulai berlaku dan ditetapkan dengan
Peraturan Pemerintah, sehingga mempunyai kekuatan hukum.

KEDUDUKAN DAN PERAN KSAP
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
mengamanatkan tugas penyusunan SAP kepada suatu komite standar yang
independen.
6. Sesuai amanat Pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara dibentuk Komite Standar Akuntansi Pemerintahan
(KSAP), yang untuk pertama kali ditetapkan dengan Keputusan Presiden RI
Nomor 84 Tahun 2004 tentang Keanggotaan KSAP, dan telah mengalami
beberapa kali perubahan, terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 3
Tahun 2009.
7. KSAP dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan transparansi dan
akuntabilitas penyelenggaraan akuntansi pemerintahan melalui penyusunan
dan pengembangan standar akuntansi pemerintahan, termasuk mendukung
pelaksanaan penerapan standar tersebut.

LAMPIRAN III PROSES PENYUSUNAN - 2

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

8. KSAP terdiri dari Komite Konsultatif Standar Akuntansi Pemerintahan (Komite
Konsultatif) dan Komite Kerja Standar Akuntansi Pemerintahan (Komite
Kerja).

TUGAS KSAP
9. Komite Konsultatif bertugas memberi konsultasi dan/atau pendapat dalam

rangka perumusan konsep Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan.
10. Komite Kerja bertugas mempersiapkan, merumuskan dan menyusun konsep
Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
KSAP menyampaikan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang SAP kepada
Menteri Keuangan untuk ditetapkan menjadi Peraturan Pemerintah.
11. Selain menyusun SAP, KSAP bertugas mempersiapkan, mengkaji, melakukan
riset terbatas dan menerbitkan berbagai publikasi yang berhubungan dengan
standar, antara lain Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan
(IPSAP) dan Buletin Teknis. IPSAP dan Buletin Teknis merupakan pedoman
dan informasi yang diterbitkan oleh KSAP untuk memudahkan pemahaman
dan penerapan SAP, serta untuk mengatasi masalah-masalah akuntansi dan
pelaporan keuangan.

PROSES BAKU PENYUSUNAN (Due Process) SAP BERBASIS AKRUAL
12. Proses penyiapan SAP Berbasis Akrual dilakukan melalui prosedur yang

meliputi tahap-tahap kegiatan (due process) yang dilakukan dalam
penyusunan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) oleh KSAP.
Due process meliputi tahapan-tahapan sebagai berikut:
a. Identifikasi Topik untuk Dikembangkan Menjadi Standar

Tahap ini merupakan proses pengidentifikasian topik-topik akuntansi dan
pelaporan keuangan yang memerlukan pengaturan dalam bentuk
pernyataan standar akuntansi pemerintahan.

LAMPIRAN III PROSES PENYUSUNAN - 3

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

b. Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) di dalam KSAP
KSAP dapat membentuk pokja yang bertugas membahas topik-topik yang
telah disetujui. Keanggotaan Pokja ini berasal dari berbagai instansi yang
kompeten di bidangnya.

c. Riset Terbatas oleh Kelompok Kerja
Untuk pembahasan suatu topik, Pokja melakukan riset terbatas terhadap
literatur-literatur, standar akuntansi yang berlaku di berbagai negara,
praktik-praktik akuntansi yang sehat (best practices), peraturan-peraturan
dan sumber-sumber lainnya yang berkaitan dengan topik yang akan
dibahas.

d. Penulisan Draf SAP oleh Kelompok Kerja
Berdasarkan hasil riset terbatas dan acuan lainnya, Pokja menyusun draf
SAP. Draf yang telah selesai disusun selanjutnya dibahas oleh Pokja.

e. Pembahasan Draf oleh Komite Kerja
Draf yang telah disusun oleh pokja dibahas oleh anggota Komite Kerja.
Pembahasan diutamakan pada substansi dan implikasi penerapan
standar. Dengan pendekatan ini diharapkan draf tersebut menjadi standar
akuntansi yang berkualitas. Pembahasan ini tidak menutup kemungkinan
terjadi perubahan-perubahan dari draf awal yang diusulkan oleh Pokja.
Pada tahap ini, Komite Kerja juga melakukan diskusi dengan Badan
Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk menyamakan persepsi.

f. Pengambilan Keputusan Draf untuk Dipublikasikan
Komite Kerja berkonsultasi dengan Komite Konsultatif untuk pengambilan
keputusan peluncuran draf publikasian SAP.

g. Peluncuran Draf SAP (Exposure Draft)
KSAP melakukan peluncuran draf SAP dengan mengirimkan draf SAP
kepada stakeholders, antara lain masyarakat, legislatif, lembaga
pemeriksa, dan instansi terkait lainnya untuk memperoleh tanggapan.

LAMPIRAN III PROSES PENYUSUNAN - 4

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

h. Dengar Pendapat Publik Terbatas (Limited Public Hearing) dan Dengar
Pendapat Publik (Public Hearings)
Dengar pendapat dilakukan dua tahap yaitu dengar pendapat publik
terbatas dan dengar pendapat publik. Dengar pendapat publik terbatas
dilakukan dengan mengundang pihak-pihak dari kalangan akademisi,
praktisi, pemerhati akuntansi pemerintahan, dan masyarakat yang
berkepentingan terhadap SAP untuk memperoleh tanggapan dan masukan
dalam rangka penyempurnaan draf publikasian.
Dengar pendapat publik merupakan proses dengar pendapat dengan
masyarakat yang berkepentingan terhadap SAP. Tahapan ini dimaksudkan
untuk meminta tanggapan masyarakat terhadap draf SAP.

i. Pembahasan Tanggapan dan Masukan terhadap Draf SAP
KSAP melakukan pembahasan atas tanggapan/masukan yang diperoleh
dari dengar pendapat terbatas, dengar pendapat publik dan masukan
lainnya dari berbagai pihak untuk menyempurnakan draf SAP.

j. Finalisasi Standar
Dalam rangka finalisasi draf SAP, KSAP memperhatikan pertimbangan
dari BPK. Disamping itu, tahap ini merupakan tahap akhir penyempurnaan
substansi, konsistensi, koherensi maupun bahasa. Finalisasi setiap PSAP
ditandai dengan penandatanganan draf PSAP oleh seluruh anggota KSAP.

13. SAP Berbasis Akrual telah disusun dengan melalui tahapan proses penyiapan
(due process) sebagaimana tersebut di atas.

14. Dalam menyusun SAP Berbasis Akrual, KSAP menggunakan materi dan
rujukan yang dikeluarkan oleh:
a. Pemerintah Indonesia, berupa Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun
2005 tentang SAP;
b. International Federation of Accountants;
c. International Accounting Standards Committee/International Accounting
Standards Board;

LAMPIRAN III PROSES PENYUSUNAN - 5

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

d. International Monetary Fund;
e. Ikatan Akuntan Indonesia;
f. Financial Accounting Standards Board – USA;
g. Governmental Accounting Standards Board – USA;
h. Federal Accounting Standards Advisory Board – USA;
i. Organisasi profesi lainnya di berbagai negara yang membidangi

pelaporan keuangan, akuntansi, dan audit pemerintahan.
15. Langkah-langkah yang dilakukan dalam penyusunan SAP Berbasis Akrual

sebagai berikut:
a. SAP Berbasis Akrual dikembangkan dari SAP PP 24/2005 dengan
mengacu pada Internatonal Public Sector Accounting Standards
(IPSAS) dan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku.
b. SAP Berbasis Akrual adalah SAP PP 24/2005 yang telah
dikembangkan sesuai dengan basis akrual.
c. Laporan Operasional – yang dalam SAP PP 24/2005 disebut dengan
nama Laporan Kinerja Keuangan dan bersifat opsional – dalam SAP
Berbasis Akrual menjadi salah satu PSAP untuk pelaporan atas
pendapatan dari sumber daya ekonomi yang diperoleh dan beban
untuk kegiatan pelayanan pemerintahan.
d. Kerangka konseptual dalam SAP PP 24/2005 dimodifikasi dan
diperbarui sehingga menjadi kerangka konseptual dari PSAP berbasis
akrual.

16. Langkah-langkah tersebut dilakukan dengan pertimbangan bahwa PSAP PP
24/2005 sebagian besar telah mengacu pada praktik akuntansi berbasis
akrual, dan agar pengguna yang sudah terbiasa dengan SAP PP 24/2005
masih dapat melihat kesinambungannya dengan SAP Berbasis Akrual.

LAMPIRAN III PROSES PENYUSUNAN - 6

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

ISI POKOK SAP BERBASIS AKRUAL DAN PERBEDAANNYA DENGAN SAP
BERBASIS KAS MENUJU AKRUAL
17. Pasal 12 dan Pasal 13 UU Nomor 1 Tahun 2004, sebagaimana diacu dalam

Pasal 70 ayat (2), mengatur bahwa pengakuan pendapatan dan belanja pada
APBN/APBD menggunakan basis akrual. Di lain pihak, praktik penganggaran
dan pelaporan pelaksanaannya pada sebagian terbesar negara, termasuk
Indonesia, menggunakan basis kas. Untuk itu KSAP menyusun SAP Berbasis
Akrual yang mencakup PSAP berbasis kas untuk pelaporan pelaksanaan
anggaran (budgetary reports), sebagaimana dicantumkan pada PSAP 2, dan
PSAP berbasis akrual untuk pelaporan finansial, yang pada PSAP 12
memfasilitasi pencatatan pendapatan dan beban dengan basis akrual.
18. Laporan pelaksanaan anggaran yang berbasis kas terdiri dari Laporan
Realisasi Anggaran dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Bagi
Entitas Pelaporan di Pemerintah Pusat).
Laporan finansial yang berbasis akrual terdiri dari Neraca, Laporan
Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas.
19. Perbedaan mendasar SAP Berbasis Kas Menuju Akrual dengan SAP Berbasis
Akrual terletak pada PSAP 12 mengenai Laporan Operasional. Entitas
melaporkan secara transparan besarnya sumber daya ekonomi yang
didapatkan, dan besarnya beban yang ditanggung untuk menjalankan
kegiatan pemerintahan. Surplus/defisit operasional merupakan penambah
atau pengurang ekuitas/kekayaan bersih entitas pemerintahan bersangkutan.

IMPLEMENTASI SAP BERBASIS AKRUAL
20. Setelah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah, SAP Berbasis Akrual

dipublikasikan dan didistribusikan kepada masyarakat.
21. Selanjutnya KSAP melakukan sosialisasi SAP Berbasis Akrual kepada para

pemangku kepentingan (stakeholders). Bentuk sosialisasi yang dilakukan
berupa seminar/diseminasi/diskusi dengan para pengguna, program

LAMPIRAN III PROSES PENYUSUNAN - 7

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

pendidikan profesional berkelanjutan, training of trainers (TOT) dan
memfasilitasi konsultasi teknis terkait penerapan SAP Berbasis Akrual (help
desk).
22. SAP Berbasis Akrual diterapkan dalam lingkup pemerintahan, yaitu
pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan satuan organisasi di lingkungan
pemerintah pusat/daerah, jika menurut peraturan perundang-undangan satuan
organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan.
23. Implementasi SAP Berbasis Akrual harus disertai dengan upaya sinkronisasi
berbagai peraturan baik di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah
dengan SAP Berbasis Akrual.
24. Keterbatasan dari penerapan SAP Berbasis Akrual dinyatakan secara eksplisit
pada setiap PSAP yang diterbitkan.

BAHASA
25. Seluruh draf, PSAP, dan IPSAP serta buletin teknis diterbitkan oleh KSAP

dalam bahasa Indonesia. Pengalihan ke bahasa lain agar diinformasikan
kepada KSAP.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan
Bidang Perekonomian dan Industri,
ttd

SETIO SAPTO NUGROHO

LAMPIRAN III PROSES PENYUSUNAN - 8