PROGRAM REHABILITASI RUTILAHU PADA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN KARAWANG
PROGRAM REHABILITASI RUTILAHU PADA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN KARAWANG
Kata Pengantar Puji Syukur kehadirat Allah Yang Maha Esa atas berkah dan berkahnya sehingga penyusunan buku Program Rehabilitasi RUTILAHU Pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasam Permukiman Kabupaten Karawang dapat terselesaikan. Dibuatnya buku ini bertujuan untuk menginformasikan bentuk penanganan RUTILAHU, Syarat dan mekanisme pengajuan bantuan serta menginformasikan tahapan pelaksanaan Program Rehabilitasi Rutilahu di Kabupaten Karawang. Akhir kata kami berharap semoga buku ini dapat memberikan informasi maupun manfaat terhadap pembaca. Drs. Asip Suhendar, M.Si.
PROGRAM REHABILITASI RUTILAHU PADA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN KARAWANG BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang ..................................................... 1 1.2 Maksud dan Tujuan .............................................. 5 1.2.1 Maksud....................................................... 5 1.2.2 Tujuan........................................................ 5 1.3 Dasar Hukum ....................................................... 6 1.4 Keluaran .............................................................. 8 BAB 2 TINJAUAN PERATURAN DAN KEBIJAKAN 2.1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman .................. 9 2.2 Peraturan Menteri PUPR Nomor 07/PRT/M/ 2022 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Perumahan Dan Penyediaan Rumah Khusus ..................................................... 10 2.3 Peraturan Menteri PUPR Nomor 29 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat............... 12 2.4 Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karawang Tahun 2021-2026 ................................................. 13 2.5 Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karawang.... 14 2.6 Tujuan dan Sasaran DPRKP Kabupaten Karawang... 17 2.7 Arah Kebijakan PKP Kabupaten Karawang .............. 19 Daftar Isi
BAB 3 PROFIL PENANGANAN RUTILAHU DI KABUPATEN KARAWANG 3.1 Profil RUTILAHU Di Kabupaten Karawang ............... 21 3.2 Sumber Anggaran................................................. 24 3.3 Capaian Pembangunan RULAHU ............................ 25 3.3.1 Berdasarkan Target RPJMD 2021-2026.......... 25 3.3.2 Berdasarkan Sumber Anggaran..................... 27 BAB 4 SYARAT DAN MEKANISME PENERIMA PROGRAM BANTUAN RUTILAHU 4.1 Kriteria Rumah Tinggal Layak Huni ........................ 29 4.2 Prinsip Penanganan RUTILAHU............................. 31 4.3 Syarat Pengajuan Bantuan .................................... 32 4.4 Mekanisme Pengajuan Pembangunan Rumah Layak Huni (RULAHU)................................ 33 BAB 5 TAHAPAN PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN RUTILAHU 5.1 Tahap Pelaksanaan Program Bantuan Rumah Layak Huni Kabupaten Karawang ............... 39 5.2 Tahap Pelaksanaan Bantuan Sosial Program Rutilahu Disperkim Jawa Barat............................... 40 5.3 Tahap Pelaksanaan Program BSPS Kementerian PUPR................................................ 41 5.4 Tipe Dan Spesifikasi Program Bantuan Rumah Layak Huni Kabupaten Karawang ............... 42 BAB 6 PENUTUP 6.1 Penutup .............................................................. 47
PROGRAM REHABILITASI RUTILAHU PADA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN KARAWANG
BAB 1 Pendahuluan
PROGRAM REHABILITASI RUTILAHU PADA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN KARAWANG 1.1 Latar Belakang Rumah merupakan kebutuhan dasar dan mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia, perumahan dan pemukiman mempunyai peran yang sangat strategis sebagai pusat pendidikan keluarga dan peningkatan kualitas generasi mendatang, termasuk perannya sebagai pemantapan jati diri individu. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman, Rumah adalah Bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal dan hunian bagi pembinaan keluarga. Melihat begitu pentingnya fungsi rumah bagi kehidupan manusia, namun masih banyak masyarakat yang belum memiliki rumah dengan kriteria rumah yang layak huni atau yang sekarang ini dikenal Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU). Beberapa penyebab adanya fenomena RUTILAHU adalah: 1. Paradigma Rumah Sebagai Barang Komoditi Memasuki era orde baru kebijakan pembangunan perumahan di Indonesia sangat terkait dengan pilihan strategi pembangunan ekonomi yang bertumpu pada industrialisasi. Dalam hal ini ukuran keberhasilan dalam pembangunan (termasuk perumahan) mengacu pada paradigma ekonomi dan kesejahteraan sosial yang menekankan pada faktor 1
pertumbuhan, sehingga pembangunan perumahan hanya dilakukan bila menjamin terjadinya pertumbuhan ekonomi. Pada era itu fungsi rumah justru bergeser sebagai obyek investasi dan barang komoditi (munculnya para pengembang) sehingga menyebabkan meningkatnya harga rumah. Meningkatnya harga rumah menyebabkan masyarakat miskin kota semakin sulit mengatasi ketidakberdayaannya selama akses kepada sumberdaya kunci pembangunan di kota tidak dapat mereka capai baik secara 2. Krisis Ekonomi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) memperkirakan pertumbuhan tingkat kemiskinan akan mencapai angka 10,63%. Hal ini tentu akan mengakibat jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) semakin bertambah banyak. 3. Mobilitas Penduduk Semakin meningkatnya jumlah penduduk pada kota-kota besar, maka semakin besar pula gejala yang tidak diharapkan. Sebagai contoh, timbulnya permukiman kumuh dengan berbagai tingkatannya. Daerah strategis berubah menjadi fungsi-fungsi komersial dan fungsi hunian bergeser ke daerah pinggiran atau ke wilayah sekitar. Perubahan yang terjadi demikian cepat sehingga kesiapan kota-kota baik 2
PROGRAM REHABILITASI RUTILAHU PADA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN KARAWANG secara perencanaan, administratif maupun pelayanan tidak mampu mengantisipasi dampak-dampak yang timbul akibat terjadinya perubahan tersebut. Akibatnya merebak perumahan dan permukiman tidak layak huni di tiap sudut kota-kota besar dan menengah. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia No. 07/PRT/M/2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya menjelaskan Rumah Tidak Layak Huni adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan, dan kesehatan penghuni. Lebih lanjut Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 20 Tahun 2017 Tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Prasarana Lingkungan memberikan pengertian bahwa RUTILAHU adalah tempat tinggal yang tidak memenuhi syarat kesehatan, keamanan, dan sosial. Ciri lain RUTILAHU adalah rumah dengan ciri dan karakteristik yang tidak sesuai dengan persyaratan dan standar sebagaimana tercantum dalam UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan PP No. 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman. Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman telah dijelaskan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan 3
mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat yang merupakan kebutuhan dasar manusia. Dalam Undang-Undang tersebut juga ditekankan bahwa Negara melalui pemerintah pusat maupun daerah bertanggung jawab untuk melindungi segenap Bangsa Indonesia melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman agar masyarakat mampu bertempat tinggal serta menghuni rumah yang layak dalam perumahan yang sehat, aman, harmonis dan berkelanjutan. Dalam rangka bentuk mengatasi RUTILAHU, Pemerintah Kabupaten Karawang melalui Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karawang telah melakukan beberapa upaya dalam penanganan RUTILAHU seperti: 1. Merencanakan Dan Melaksanakan Program Perbaikan Rumah Tinggal Layak Huni Dari APBD Kabupaten Karawang 2. Berkoordinasi Dengan Pemerintah Pusat Terkait Program Perbaikan Rumah Tinggal Layak Huni (BSPS Dan DAK) 3. Berkoordinasi Dengan Pemerintah Provinsi Terkait Program Bantuan Sosial Perbaikan RUTILAHU 4. Menghimpun Hibah Dan Atau CSR Dari Pihak Lainnya Yang Mendukung Program Perbaikan Rumah Tinggal Layak Huni 4
PROGRAM REHABILITASI RUTILAHU PADA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN KARAWANG 1.2 Maksud dan Tujuan 1.2.1 Maksud Maksud dari disusunnya Buku Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU) Pada Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karawang adalah sebagai media informasi kepada semua elemen terhadap program penanganan RUTILAHU di Kabupaten Karawang khususnya program yang telah dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karawang sebagai bentuk transparansi pelayanan publik dalam mewujudkan good governance. 1.2.2 Tujuan
1.3 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; 4. Peraturan Menteri PUPR Nomor 07/PRT/M/2022 Tahun 2022 Tentang Pelaksanan Bantuan Pembangunan Perumahan Dan Penyediaan Rumah Khusus; 5. Peraturan Menteri PUPR Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri PUPR Nomor 05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung; 6. Peraturan Menteri PUPR Nomor 29 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Perizinan dan Non Perizinan Pembangunan Perumahan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Daerah; 6
PROGRAM REHABILITASI RUTILAHU PADA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN KARAWANG 8. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor : 1077 / Menkes /PER / V / 2011 tentang Pedoman Penyehatan Udara dalam Ruang Rumah; 9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat; 10. Peraturan Menteri PUPR Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara; 11. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pertanggungjawaban, Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat; 12. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 118 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2023; 13. Peraturan Bupati Karawang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karawang Tahun 2021-2026; 14. Peraturan Bupati Karawang Nomor 57 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karawang; 7
15. Keputusan Bupati Karawang Nomor 648/Kep-Huk/2023 tentang Tipe, Harga, Dan Spesifikasi Teknis Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU) Pada Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karawang. 1.4 Keluaran Keluaran yang diharapkan dengan penyusunan buku Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU) Pada Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karawang adalah terlaksanannya pelaksanaan program bantuan RUTILAHU yang tepat sasaran, tepat waktu dan akuntanbel melalui tersedianya informasi yang lengkap dan menyeluruh. 8
PROGRAM REHABILITASI RUTILAHU PADA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN KARAWANG
BAB 2 Tinjauan Peraturan & Kebijakan
PROGRAM REHABILITASI RUTILAHU PADA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN KARAWANG 2.1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah salah satu bentuk tanggung jawab negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman agar masyarakat mampu bertempat tinggal serta menghuni rumah yang layak dan terjangkau di dalam lingkungan yang sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia. Lingkup materi penanganan Rumah Tidak Layak Huni yang termuat dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah sebagai berikut: 1.Bahwa perumahan dan kawasan permukiman diselenggarakan untuk menjamin terwujudnya rumah yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, teratur, terencana, terpadu, dan berkelanjutan. (pasal 3 huruf f) 2.Ruang lingkup penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman diantaranya meliputi pemeliharaan dan perbaikan serta pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh. (pasal 4 huruf e dan f) 9
3.Pemerintah baik pada tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten kota mempunyai wewenan untuk memfasilitasi peningkatan kualitas terhadap perumahankumuh dan permukiman kumuh. (pasal 16 huruf j, pasal 17 huruf h, pasal 18 huruf i) 4.Rumah swadaya dapat memperoleh bantuan dan kemudahan dari Pemerintah dan/atau pemerintah daerah. (pasal 21 angka 7) 5.Pemugaran sebagai salah satu bentuk peningkatan kualitas dilakukan untuk perbaikan dan/atau pembangunan kembali, perumahan dan permukiman menjadi perumahan dan permukiman yang layak huni. (pasal 99) 2.2 Peraturan Menteri PUPR Nomor 07/PRT/M/ 2022 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Perumahan Dan Penyediaan Rumah Khusus Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 7 Tahun 2022 ini ditetapkan dengan beberapa pertimbangan diantaranya adalah bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta pertimbangan lainnya adalah bahwa untuk optimalisasi 10
PROGRAM REHABILITASI RUTILAHU PADA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN KARAWANG pengaturan serta mewujudkan rumah layak huni dan pemenuhan tempat tinggal, perlu didukung dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum yang serasi, teratur, terencana, dan berkelanjutan. Lingkup materi penanganan Rumah Tidak Layak Huni yang termuat dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 7 Tahun 2022 adalah sebagai berikut: 1. Bantuan Pembangunan Rumah Swadaya merupakan program bantuan perumahan yang berbasis pada prakarsa dan upaya masyarakat untuk memberikan akses rumah layak huni. (Pasal 53 ayat 1) 2. Besaran Bantuan Pembangunan Rumah Swadaya merupakan besaran nilai satuan berdasarkan jenis kegiatan yang diberikan kepada penerima bantuan. (Pasal 60 ayat 1) 3. Besaran nilai satuan berdasarkan hasil perhitungan kebutuhan biaya kegiatan dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran dan perkiraan keswadayaan. (Pasal 60 ayat 4) 4. Penerima bantuan kegiatan BSPS Sejahtera, BSPS, dan Sarhunta merupakan perseorangan yang memenuhi persyaratan, persyaratan tersebut terdiri atas: syarat batas tertinggi penghasilan, kualitas rumah, status penguasaan lahan dan komitmen terhadap program. (Pasal 60 ayat 1 dan ayat 2) 11
5. Tahapan penyelenggaraan Bantuan Pembangunan Rumah Swadaya meliputi: persiapan, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian, serta pemanfaatan. (Pasal 62) 6. Dalam pelaksanaan Bantuan Pembangunan Perumahan, Pemerintah Pusat dapat melibatkan peran Pemerintah Daerah. (Pasal 82) 2.3 Peraturan Menteri PUPR Nomor 29 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Peraturan Menteri PUPR nomor 29 tahun 2018 ini adalah peraturan menteri PUPR yang mengatur tentang ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Lingkup materi penanganan Rumah Tidak Layak Huni yang termuat dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2018 adalah sebagai berikut: 12
PROGRAM REHABILITASI RUTILAHU PADA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN KARAWANG 1. Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang perumahan rakyat meliputi atas: jenis pelayanan dasar, mutu pelayanan dasar, dan penerima pelayanan dasar. (pasal 9) 2. Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam SPM Perumahan Rakyat Daerah provinsi terdiri atas: penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi dan fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi. (pasal 10 ayat 1) 3. Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Perumahan Rakyat Daerah kabupaten/kota terdiri atas: penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota dan fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota. (pasal 10 ayat 2) 2.4 Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karawang Tahun 2021-2026 Dasar penyusunan RPJMD Kabupaten Karawang Tahun 2021- 2026 adalah RPJMD teknokratik yang kemudian diselaraskan dengan Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih. Visi Bupati dan 13
Wakil Bupati 2021-2026 adalah MEWUJUDKAN KARAWANG MANDIRI, BERMARTABAT DAN SEJAHTERA. Visi ini kemudia menjadi visi RPJMD 2021-2026. Lingkup materi penanganan Rumah Tidak Layak Huni yang termuat dalam Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2021 adalah sebagai berikut: 1. Program pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU) sebagai salah satu arahan pengembangan kawasan permukiman. 2. Salah satu isu strategis urusan wajib pelayanan dasar pada bidang perumahan dan kawasan permukiman adalah sasih tingginya kebutuhan akan rumah yang layak huni. 3. Target capaian berkurangnya Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU) sampai dengan Tahun 2026 sebesar 89,26%. 2.5 Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karawang Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU) pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten 14
PROGRAM REHABILITASI RUTILAHU PADA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN KARAWANG Karawang berada dibawah koordinasi Bidang Perumahan, dengan lingkup penanganan sebagai berikut: 1. Dalam penyelenggaraan tugas pokok bidang perumahan mempunyai fungsi antara lain: perumusan bahan kebijakan teknis Dinas dan/atau bahan kebijakan daerah, pelaksanaan kebijakan teknis Dinas dan/atau bahan kebijakan daerah, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan administrasi Dinas dalam hal rumah Umum dan Rumah Swadaya, Rumah Khusus dan Perizinan dan Pengendalian Perumahan. 2. Tugas atributif bidang perumahan, antara lain sebagai berikut: a.Merumuskan bahan kebijakan teknis Dinas dan/atau bahan kebijakan Daerah dalam hal rumah Umum dan Rumah Swadaya, Rumah Khusus dan Perizinan dan Pengendalian Perumahan. b.Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Sub Substansi Rumah Umum dan Rumah Swadaya, Sub Substansi Rumah Khusus dan Sub Substansi Perizinan dan Pengendalian Perumahan sesuai program kerja yang ditetapkan. c. Memimpin, mengarahkan, Membina, coaching, Mentoring dan mengawasi pelaksanaan tugas Sub Substansi Rumah Umum dan Rumah Swadaya, Sub Substansi Rumah Khusus 15
dan Sub Substansi Perizinan dan Pengendalian Perumahan sesuai pedoman yang ditetapkan. d.Mengevaluasi pelaksanaan tugas Sub Substansi Rumah Umum dan Rumah Swadaya, Sub Substansi Rumah Khusus dan Sub Substansi Perizinan dan Pengendalian Perumahan sebaga i bahan perbaikan selanjutnya. 3. Tugas substansif bidang perumahan, antara lain adalah mengkoordinasikan/memfasilitasi pembangunan rumah susun untuk MBR dan rumah khusus, rumah umum dan rumah swadaya. 16
PROGRAM REHABILITASI RUTILAHU PADA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN KARAWANG 2.6 Tujuan dan Sasaran DPRKP Kabupaten Karawang 17
18
PROGRAM REHABILITASI RUTILAHU PADA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN KARAWANG 2.7 Arah Kebijakan PKP Kabupaten Karawang 19
20
PROGRAM REHABILITASI RUTILAHU PADA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN KARAWANG
BAB 3 Profil Penanganan RUTILAHU di Kabupaten Kawarang
PROGRAM REHABILITASI RUTILAHU PADA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN KARAWANG 3.1 Profil RUTILAHU Di Kabupaten Karawang Berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang ada di Kabupaten Karawang mencapai 70.813 unit atau 11,63 % dari total jumlah rumah yang ada di Kabupaten Karawang. Dari total Rumah Tidak Layak Huni sebanyak 70.813 unit, Jumlah RUTILAHU tertinggi ada di Kecamatan Tirtamulya, mencapai 8.642 unit (12,2%), kemudian diikuti oleh Kecamatan Pedes sebanyak 7.707 unit (10,88%), Kecamatan Tempuran sebanyak 4.538 unit (6,41%), dan Kecamatan Rengasdengklok sebanyak 4.073 unit (5,75%). 21
Tabel 3.1 Jumlah Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Karawang No Kecamatan Jumlah RUTILAHU (Unit) Persentase (%) No Kecamatan Jumlah RUTILAHU (Unit) Persentase (%) 1 Banyusari 976 1,38% 16 Lemahabang 1.135 1,60% 2 Batujaya 1.138 1,61% 17 Majalaya 1.518 2,14% 3 Ciampel 1.961 2,77% 18 Pakis Jaya 1.169 1,65% 4 Cibuaya 2.357 3,33% 19 Pangkalan 1.240 1,75% 5 Cikampek 1.804 2,55% 20 Pedes 7.707 10,88% 6 Cilamaya Kulon 3.043 4,30% 21 Purwasari 1.006 1,42% 7 Cilamaya Wetan 1.795 2,53% 22 Rawamerta 1.808 2,55% 8 Cilebar - 0,00% 23 Rengasdengklok 4.073 5,75% 9 Jatisari 3.471 4,90% 24 Tegalwaru 2.794 3,95% 10 Jayakerta 1.757 2,48% 25 Telagasari 2.970 4,19% 11 Karawang Barat 414 0,58% 26 Telukjambe Barat 2.393 3,38% 12 Karawang Timur 897 1,27% 27 Telukjambe Timur 893 1,26% 13 Klari 3.103 4,38% 28 Tempuran 4.538 6,41% 14 Kotabaru 2.319 3,27% 29 Tirtajaya 2.533 3,58% 15 Kutawaluya 1.359 1,92% 30 Tirtamulya 8.642 12,20% Total 70.813 100,00% Sumber: Data Terpadu Kesejahteran Sosial (DTKS) Tahun 2020 22
PROGRAM REHABILITASI RUTILAHU PADA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN KARAWANG Gambar 3.1 Peta Sebaran RUTILAHU Di Kabupaten Karawang 23
3.2 Sumber Anggaran Bila melihat sumber anggaran bantuan penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU) yang ada di Kabupaten Karawang maka terdapat 3 (tiga) jenis sumber anggaran, antara lain: 1. APBD II Kabupaten Karawang Melalui Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Program Pembangunan Rumah Layak Huni Berupa Pembangunan Baru (PB). 2. APBD I Provinsi Jawa Barat Melalui Dinas Perumahan Dan Permukiman Provinsi Jawa Barat Program Bantuan Sosial Pembangunan Rumah Layak Huni Berupa Peningkatan Kualitas (PK). 3. APBN Melalui Kementerian PUPR Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Berupa Peningkatan Kualitas (PK). 24
PROGRAM REHABILITASI RUTILAHU PADA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN KARAWANG 3.3 Capaian Pembangunan RULAHU 3.3.1 Berdasarkan Target RPJMD 2021-2026 Berdasarkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman yang termuat dalam RPJMD Kabupaten Karawang Tahun 2021-2026 bahwa target capaian terhadap berkurang jumlah unit RUTILAHU pada Tahun 2026 adalah sebesar 89,26% dengan kondisi awal pada Tahun 2021 sebesar 95,91%. Sehingga sampai Tahun 2026 terjadi pengurangan jumlah unit RUTILAHU sebesar 6,65%. Bila melihat perbandingan antara target dan capaian pembangunan RULAHU maka capaian yang dilaksanakan telah melebihi target yang ditentukan. 25
Tercatat pada Tahun 2021 capaian yang telah dilaksanakan sebanyak 1.642 unit dengan target yang ditetapkan sebesar 1.545 unit.Kemudian pada Tahun 2022 target yang ditetapkan sebesar 1.545 unit sedangkan realisasi capaian pembangunan sebanyak 1.946 unit. Sedangkan pada Tahun 2023 target yang ditetapkan adalah 1.545 unit kemudian rencana capaian pembangunan sebanyak 1.698 unit. Dari capaian pembangunan selama rentang waktu 3 (tiga) tahun tersebut telah terlaksana sebesar 5.289 unit dan tersisa 2.539 unit dari target yang telah ditetapkan selama 5 (lima) tahun sebanyak 7.725 unit. 26
PROGRAM REHABILITASI RUTILAHU PADA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN KARAWANG 3.3.2 Berdasarkan Sumber Anggaran Capaian pembangunan RULAHU di Kabupaten Karawang berdasarkan sumber anggaran maka jumlah pembangunan RULAHU sejak Tahun 2016 sampai dengan 2022 sebanyak 19.657 unit, dengan rincian sebagai berikut: 27
28
PROGRAM REHABILITASI RUTILAHU PADA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN KARAWANG
, BAB 4 Syarat & Mekanisme Penerima Program Bantuan RUTILAHU
PROGRAM REHABILITASI RUTILAHU PADA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN KARAWANG 4.1Kriteria Rumah Tinggal Layak Huni UU 28/2022 menyebutkan bahwa keselamatan bangunan memenuhi syarat bila bangunan dapat memberikan perlindungan terhadap bahaya seperti gempa, kebakaran dan sebagainya. Bangunan rumah harus memiliki ruang gerak, pencahayaan dan ventilasi yang cukup. Kecukupan ruang dinilai berdasarkan luas bangunan dan jumlah penghuni dengan standar minimal 9m2 /orang. Fasilitas sanitasi yang memenuhi syarat antara lain kloset menggunakan leher angsa, tempat pembuangan tinja menggunakan tangka septik atau SPAL sistem terpusat Keselamatan Bangunan Kesehatan Rumah Kecukupan Ruang Kelayakan Sanitasi 29
UU 28/2022 menyebutkan bahwa keselamatan bangunan memenuhi syarat bila bangunan dapat memberikan perlindungan terhadap bahaya seperti gempa, kebakaran dan sebagainya. Bangunan rumah harus memiliki ruang gerak, pencahayaan dan ventilasi yang cukup. Kecukupan ruang dinilai berdasarkan luas bangunan dan jumlah penghuni dengan standar minimal 9m2 /orang. Fasilitas sanitasi yang memenuhi syarat antara lain kloset menggunakan leher angsa, tempat pembuangan tinja menggunakan tangka septik atau SPAL sistem terpusat Keselamatan Bangunan Kesehatan Rumah Kecukupan Ruang Kelayakan Sanitasi 30
PROGRAM REHABILITASI RUTILAHU PADA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN KARAWANG 4.2 Prinsip Penanganan RUTILAHU 31
4.3 Syarat Pengajuan Bantuan 32
PROGRAM REHABILITASI RUTILAHU PADA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN KARAWANG 4.4 Mekanisme Pengajuan Pembangunan Rumah Layak Huni (RULAHU) PROGRAM BANTUAN RUMAH LAYAK HUNI KABUPATEN KARAWANG 33
34
PROGRAM REHABILITASI RUTILAHU PADA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN KARAWANG BANTUAN SOSIAL PROGRAM RUTILAHU DISPERKIM JAWA BARAT 35
36
PROGRAM REHABILITASI RUTILAHU PADA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN KARAWANG PROGRAM BSPS KEMENTERIAN PUPR 37