Tugas Pertemuan 14 Nur Indah Wartabone

Gerakan Anti Korupsi Yang Bisa Dilakukan Mahasiswa Di Lingkungan
Masyarakat, Gerakan Anti Korupsi Yang Pernah Dilakukan Mahasiswa Di Tingkat

Nasional Yang Berdampak Positif dan Negatif
Dosen Pengampu : Siti Choirul Dwi Astuti, M.Tr. Keb

Disusun Oleh
Nur Indah Wartabone

1b Kebidanan

Prodi D-III Kebidanan
Jurusan Kebidanan

Poltekkes Kemenkes Gorontalo
Tahun 2021

Gerakan anti korupsi yang bisa dilakukan
mahasiswa di lingkungan masyarakat

Di lingkungan masyakarat

Di masyarakat hal yang sama dapat dilakukan oleh mahasiswa atau kelompok mahasiswa
untuk mengamati lingkungan di lingkungan masyarakat sekitar, misalnya: Apakah kantor-
kantor pemerintah menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakatnya dengan sewajarn
ya: pembuatan KTP, SIM, KK, laporan kehilangan, pelayanan pajak? Adakah biaya yang d
iperlukan untuk pembuatan surat-surat atau dokumen tersebut? Wajarkah jumlah biaya dan
apakah jumlah biaya tersebut resmi diumumkan secara transparan sehingga masyarakat u
mum tahu.

Gerakan anti korupsi yang pernah dilakukan mahasiswaa
di tingkat nasional yang berdampak positif

Contoh kasus yang berdampak positif

Mahasiswa Ussen Laporkan Rektornya Ke KPK Atas Dugaan Korupsi
Rektor Universitas Negeri Semarang (Unnes) Fathur Rokhman dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indo
nesia oleh mahasiswanya atas kasus dugaan korupsi.
Surat laporan tersebut telah dikirimkan secara langsung oleh pelapor Frans Josua Napitu ke kantor KPK RI pada Jumat (13/1
1/2020).
Berdasarkan hasil observasi, pelapor menemukan beberapa komponen terkait anggaran di kampusnya yang dinilai janggal.
Atas dasar temuan tersebut, memunculkan dugaan bahwa telah terjadi tindak pidana korupsi sehingga menimbulkan keresah
an di kalangan mahasiswa.
Frans mengatakan, komponen anggaran yang dimaksud adalah keuangan yang bersumber dari mahasiswa maupun luar maha
siswa baik sebelum dan ditengah pandemi Covid-19.

Next

"Laporan kasus dugaan korupsi Rektor (terlapor) sudah disampaikan siang tadi secara langsung ke kantor KPK RI," jelas F
rans saat dikonfirmasi, Jumat (13/11/2020).
Dalam laporan kasus tersebut, terdapat rincian komponen anggaran, lampiran dokumen serta data pendukung yang disampa
ikan secara langsung ke KPK RI untuk dikembangkan lebih lanjut sesuai prosedur hukum yang berlaku.
"Laporan kasus akan diproses sesuai prosedur hukum yang ada. Kami menyerahkan sepenuhnya ke KPK RI," ucapnya.
Menurutnya, transparansi dan antikorupsi merupakan prinsip yang harus dipegang teguh dalam pengelolaan lembaga khusu
snya perguruan tinggi negeri yang merupakan salah satu lembaga negara. Hal tersebut dipertegas dalam UU No.12 Tahun 2
012 Tentang Pendidikan Tinggi. Dia menegaskan bahwa tindak pidana korupsi merupakan tindakan yang tidak dapat diben
arkan karena menimbulkan kerugian keuangan negara. Terlebih korupsi yang dilakukan di situasi bencana pandemi Covid-
19 dapat dikategorikan sebagai kejahatan berat. "Dan ancaman hukumannya adalah hukuman mati sebagaimana diatur dala
m Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 j.o Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana K
orupsi," ungkapnya.

Next

Dia menegaskan, langkah yang ditempuhnya merupakan langkah yang sah secara hukum karena memiliki payung hukum. Untuk itu,
pelapor mendesak KPK RI segera memproses pelaporan ini dengan profesional dan segera melakukan pengembangan kasus ini. Pihak
nya berharap terlapor dapat bersikap kooperatif dan mengikuti alur proses hukum yang ada. Menanggapi hal tersebut, Rektor Unnes F
athur Rokhman mengaku belum mendapatkan materi substansi laporan yang disampaikan ke KPK RI. "Kami belum mendapatkan mat
eri substansi laporan sehingga belum bisa menentukan langkah," katanya. Dia membantah tudingan atas kasus dugaan korupsi di kam
pusnya. Selama ini, pihaknya telah mentaati azas sesuai aturan yang berlaku dalam proses penggunaan keuangan dengan prinsip zona
integritas dan transpransi. "Setiap tahun Unnes dimonev (monitoring dan evaluasi) oleh Inspektorat dan BPK, tentunya kami mengiku
ti arah dan kebijakan pemerintah untuk tata kelola yang sehat," tambahnya. Bahkan, pihaknya mengklaim telah memperoleh predikat
WTP atau Wajar Tanpa Pengecualian selama 10 kali berturut-turut. Kendati demikian, pihaknya meyakini KPK RI akan profesional d
alam menangani setiap aduan yang ada. "Kami percaya KPK lembaga yang kredibel dan telah memiliki mekanisme terhadap laporan
masyarakat," katanya. Menurutnya, di masa pandemi, pihaknya akan lebih fokus pada kesehatan, bahagia dan produktifitas akademik
secara virtual. "Oleh karena itu, pola pikir negatif dan hoaks kita abaikan. Terkait dengan “kreativitas” mahasiswa yang ingn belajar b
ekrespresi, kami minta Dekan untuk menindaklanjuti dialog dan pembinaan," ujarnya.

Gerakan anti korupsi yang pernah dilakukan mahasiswa
di tingkat nasional yang berdampak positif

Contoh kasus yang berdampak negatif

Inilah 8 Modus Korupsi di Kalangan Mahasiswa versi KPK
Jember (beritajatim.com) – Budaya korupsi sudah menyebar di kalangan mahasiswa. Ko
misi Pemberantasan Korupsi menemukan sejumlah modus korupsi di kalangan mahasiswa.
Wakil Ketua KPK Saut Situmorang memaparkannya, dalam kuliah umum bertema Integritas
Pemuda Sebagai Pemimpin Pemberantasan Korupsi di Indonesia, di Gedung Soetardjo, Uni
versitas Jember, Kabupaten Jember, Jawa Timur, Jumat (30/8/2019).

Next

Apa saja modus itu?
1. Terlambat kuliah
2. Memberikan hadiah atau gratifikasi kepada dosen
3. Mark up
4. Membuat proposal palsu.
5. Penyalahgunaan dana beasiswa,
6. Plagiasi
7. Mencontek
8. Titip absen
Situmorang mengingatkan, kepintaran saja tidak bisa menjadi bekal seseorang dalam mengarungi kehidupan nyata. “Banyak korup
tor adalah orang-orang yang pintar, lulusan perguruan tinggi juga, namun toh terjerat kasus korupsi,” katanya, sebagaimana dilansir
Humas dan Protokol Universitas Jember.
Menurut Situmorang, jika ingin menghindari tawaran korupsi, seseorang perlu berpegang pada integritas yang tertuang dalam semb
ilan nilai anti korupsi, yakni jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil.

Next

Muhammad Syahidan, mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya, menyatakan p
otensi korupsi, kolusi, dan nepotisme bisa muncul dari kalangan organis
asi kemahasiswaan sendiri. Organisasi tersebut bisa menjanjikan adanya
bantuan berupa kedekatan relasi untuk memikat anggota. Hal ini memin
ggirkan penghargaan terhadap jerih payah dan kemampuan individu

Terima Kasih