45 BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN 5.1. Sumber PAD 5.1.1 Pajak Daerah Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sumber PAD dari pajak daerah sebagai berikut. 1. Pajak Air Tanah Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan / atau pemanfaatan air tanah. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan / atau pemanfaatan air tanah. Penggunaan secara pribadi atau Badan melakukan pengambilan dan / atau pemanfaatan air tanah untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian dan perikanan rakyat, serta peribadatan. Nilai perolehan air tanah dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor, diantaranya adalah jenis sumber air, tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air, besarnya volume pengembalian air tanah, dan besarnya resiko kerusakan lingkungan. Perolehan air tanah dikelompokkan berdasarkan aspek sosial/non niaga yaitu niaga kecil, industri kecil dan menengah, niaga besar, dan industri besar. Masyarakat secara pribadi atau Badan terkait melaporkan wajib pajak melalui pendataan yang dilakukan oleh BPPKAD Kabupaten Blora. Pengenaan pajak air tanah dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak air tanah dengan nilai perolehan air tanah. Tarif pajak air tanah sebesar 10%.
46 Besarnya NPA dihitung dengan cara mengalikan volume pengambilan air tanah dengan Harga Dasar Air Tanah. PAD pajak air tanah dapat dioptimalkan apabila semua resto di Kabupaten Blora memberlakukan pajak air tanah sebesar 10%. Persentase pajak air tanah Pada tahun 2022 mencapai 106,8% dengan target Rp. 170.000.000,- dan realisasi Rp. 181.638.714,- Kelemahan dalam bidang ini adalah Pengusaha belum memiliki alat meteran air sebagai dasar perhitungan volume pemakaian air tanah karena belum memiliki ijin. Harapan ke depan Semua pengusaha yang menggunakan air tanah memiliki kesadaran wajib pajak dan melaporkan ke BPPKAD Kabupaten Blora sehingga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari sektor Pajak Daerah. 2. Pajak Hiburan Pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan baik pertunjukan, permainan dan / atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran. Dasar pengenaan Pajak Hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan. PAD dapat dioptimalkan apabila semua hiburan di Kabupaten Blora memberlakukan pajak hiburan kepada pengunjung sebesar 50%. Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya pajak hiburan hasilnya melebihi target yaitu dari target Rp. 385.000.000,- terealisasi Rp. 433.681.779,- atau sebesar 112,6%. Uraian Pendapatan Target 2022 Realisasi 2022 Prosentase Pajak Hiburan 385.000.000 433.681.779 112,6 Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana 9.000.000 10.069.000 Pajak Pameran 2.000.000 2.199.998
47 Uraian Pendapatan Target 2022 Realisasi 2022 Prosentase Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam dan Sejenisnya 173.350.000 203.341.900 Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor dan Permainan Ketangkasan 150.550.000 164.166.000 Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran ( Fitness Center) 100.000 196.498 Pajak Pertandingan Olahraga 50.000.000 53.708.383 Kelemahan pada bidang ini adalah belum diterapkannya pajak hiburan kepada penyelenggara dan minimnya pengetahuan tentang pajak hiburan dikalangan masyarakat. Untuk kedepanya diharapkan pemerintah menerapkan pajak hiburan kepada pengunjung yang datang sehingga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. 3. Pajak Hotel Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel baik. Pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran di hotel termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan termasuk fasilitas olah raga dan hiburan. Tarif Pajak hotel ditetapkan sebesar 10%. Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya pajak hotel hasilnya melebihi target yaitu dari target Rp. 780.000.000,- terealisasi Rp. 882.376.444,- atau sebesar 113,1persen, didapat dari total 42 hotel (motel, wisma) dan 46 kos-kosan yang memiliki lebih dari sepuluh kamar. PAD dapat dioptimalkan apabila semua hotel di Kabupaten Blora memberlakukan pajak hotel sebesar 10%.
48 TARGET 2022 REALISASI 2022 PROSENTASE Pajak Hotel 780.000.000 882.376.444 113,1 Pajak Hotel 220.000.000 219.377.449 Pajak Motel 500.000.000 608.726.995 Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 ( sepuluh ) 60.000.000 54.272.000 Kelemahan dalam bidang ini adalah belum semua hotel di Blora dipasangi alat tapping box dan masih rendahnya kesadaran pengelola hotel terkait penyetoran dan pemungutan pajak hotel. 4. Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan. kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang meliputi : asbes; batu tulis; batu setengah permata; batu kapur; batu apung; batu permata; bentonit; dolomite; feldspar; garam batu (halite); grafit; granit/andesit; gips; kalsit; kaolin; leusit; magnesit; mika; marmer; nitrat; opsidien; oker; pasir dan kerikil; pasir kuarsa; perlit; phospat; talk; tanah serap (fullers earth); tanah diatome; tanah liat; tawas (alum); tras; yarosif; zeolit; basal; trakkit; mineral bukan logam dan batuan lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dasar pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Nilai Jual Hasil pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan. Nilai jual dihitung dengan mengalikan volume/tonase hasil pengambilan dengan nilai pasar atau harga standar masing-masing jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan. Nilai pasar merupakan harga rata-rata yang berlaku di wilayah daerah. Dalam hal nilai pasar dari hasil produksi
49 Mineral Bukan Logam dan Batuan sulit diperoleh, digunakan harga standar yang ditetapkan oleh dengan Surat Keputusan Bupati Blora. Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan sebesar 25%. Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan hasilnya melebihi target yaitu dari target Rp 205.000.000,- terealisasi Rp 298.138.015,- atau sebesar 145,4 persen. PAD dapat dioptimalkan apabila semua pengusaha tambang di Kabupaten Blora memberlakukan pajak MBLB sebesar 25%. TARGET 2022 REALISASI 2022 PROSENTASE Pajak Minerba 205.000.000 298.138.015 145,4 Pajak Granit/Andesit 20.000.000 31.430.400 Pajak Pasir dan Kerikil 180.000.000 265.097.325 Pajak Tanah Liat - - Pajak Minerba Lainnya 5.000.000 1.610.290 Kelemahan pada bidang ini adalah Pengusaha tambang belum melaporkan secara riil mineral yang diambil dari mulut tambang sebagai dasar perhitungan besaran pajak, para pengusaha tambang belum memiliki ijin operasional, Perda RTRW belum mengakomodir wilayah pertambangan. Harapannya semua pengusaha tambang wajib memungut pajak MBLB berdasarkan jumlah muatan mineral yang diambil. 5. Pajak Parkir Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan
50 berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Dasar pengenaan Pajak Parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir. Jumlah yang seharusnya dibayar termasuk potongan harga parkir dan parkir cumacuma yang diberikan kepada penerima jasa parkir. Dalam hal penyelenggara tempat parkir tidak memungut sewa parkir kepada penerima jasa parkir, maka dasar pengenaan pajak parkir dihitung dengan memperhatikan luas area parkir, jumlah hari operasional tempat penyelenggaraan parkir dalam 1 (satu) bulan dan jenis sewa tarif tetap. Tarif Pajak Parkir ditetapkan sebesar 20%. Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya pajak parkir hasilnya melebihi target yaitu dari target Rp. 240.000.000,- terealisasi Rp. 277.713.550,- atau sebesar 115,7 persen. PAD dapat dioptimalkan apabila semua pengusaha yang memiliki tempat parkir khusus di Kabupaten Blora membayar pajak parkir sebesar 20% sesuai peraturan perundang-undangan. Kelemahan dalam bidang ini adalah belum semua tempat usaha yang menyediakan jasa parkir bersedia membayar pajak parkir. 6. Pajak Restoran Pajak Restoran merupakan pajak yang dipungut atas pelayanan yang disediakan oleh Restoran. Pelayanan yang disediakan oleh Restoran meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang oleh pembeli dikonsumsi ditempat pelayanan maupun ditempat lain. Dasar Pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran. Tarif Pajak Restoran ditetapkan sebesar 10%.
51 Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya pajak restoran hasilnya melebihi target yaitu dari target Rp 3,6 Miliar terealisasi Rp. 5.065.299.394,- atau sebesar 140,7 persen. PAD dapat dioptimalkan apabila semua resto di Kabupaten Blora memberlakukan pajak resto sebesar 10%. Kelemahan dalam pajak resto adalah Belum semua restoran menerapkan pajak restoran kepada pelanggannya dan minimnya pengetahuan masyarakat tentang Pajak Restoran. 5.1.2 Retribusi Daerah Retribusi Daerah, yaitu pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan 1. Balai Benih Pertanian Pada balai benih pertanian dengan jasa/produk benih padi menyediakan benih padi untuk para petani. Potensi PAD produk ini mencapai Rp. 31.000.000,-/Ha/Tahun. Melihat kondisi saat ini yang belum adanya anggaran, petani cenderung bergantung pada cuaca/iklim (sawah tadah hujan). Untuk meningkatkan hasil panen para petani mengharapkan adanya anggaran serta sarana dan prasarana yang memadai sehingga bisa meningkatkan hasil panen yang bermutu dan mengangkat mengangkat pendapatan. 2. DLH Pemakaian Laboratorium Tabel jasa/produk Laboratorium Lingkungan dinas lingkungan hidup No Parameter Tarif A. Air Sungai, Air Hygiene Sanitasi, dan Air Limbah 1 Suhu 10.000 2 DHL 10.000 3 Kekeruhan 15.000
52 No Parameter Tarif 4 pH 10.000 5 TSS 25.000 6 TDS 15.000 7 DO 20.000 8 BOD 35.000 9 COD 80.000 10 Amonia (NH3) 70.000 11 Nitrat (NO3) 30.000 12 Nitrit (NO2) 30.000 13 Fosfat 30.000 14 Total Fosfat 30.000 15 Sulfat 30.000 16 Fluorida 30.000 17 Minyak – Lemak 75.000 18 Arsen (As) 60.000 19 Barium (Ba) 60.000 20 Besi (Fe) 60.000 21 Kadmium (Cd) 60.000 22 Kromium (Cr dan CR6+) 60.000 23 Mangan (Mn) 60.000 24 Nikel (Ni) 60.000 25 Seng (Zn) 60.000 26 Tembaga (Cu) 60.000 27 Timbal (Pb) 60.000 28 Fecal Coliform 110.000 29 Total Coliform 90.000 B. UDARA 1 Kondisi Fisik (Suhu, Kelembaban, Arah Angin, Kecepatan Angin, Tekanan) 100.000 2 Intensitas Kebisingan Sesaat 100.00 3 Debu (TSP) 500.000 4 Sulfur Oksida (SOx) 60.000
53 No Parameter Tarif 5 Nitrogen Oksida (NOx) 60.000 6 Oksidan / Ozon (Ox / O3) 60.000 7 Amonia (NH3) 60.000 Sumber. Data diolah 2023 Capaian PAD pada UPTD Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup sampai dengan Juli telah mencapai 50,77%. UPTD Laboratorium Lingkungan yang telah terakreditasi maka potensi untuk pencapaian PAD akan semakin meningkat. Kelemahan dalam bidang ini adalah Keterbatasan tenaga analis dan keterbatasan anggaran. Harapan untuk UPTD Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dapat meningkatkan pelayanan pengujian lingkungan. 3. DLH Persampahan Tabel jasa/produk Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan NO. KLASIFIKASI TEMPAT/GOLONGAN TARIF RETRIBU SI KETERAN GAN 1 RUMAH TANGGA a. Rumah tangga Kelas Miskin 6.000,00 Per bulan b. Rumah tangga Kelas Bawah 8.000,00 Per bulan c. Rumah tangga Kelas Menengah 10.000,00 Per bulan d. Rumah tangga Kelas Atas 12.000,00 Per bulan 2 BISNIS KECIL a. Toko 10.000,00 Per bulan b. Rumah dan Toko (Ruko) 10.000,00 Per bulan c. Usaha Salon Kecantikan 20.000,00 Per bulan d. Usaha Potong Rambut 20.000,00 Per bulan
54 NO. KLASIFIKASI TEMPAT/GOLONGAN TARIF RETRIBU SI KETERAN GAN e. Usaha Bengkel Sepeda Motor 20.000,00 Per bulan f. Usaha Bengkel Sepeda 5.000,00 Per bulan g. Usaha Pengelasan 20.000,00 Per bulan h. Usaha Pertukangan Kayu/Mebel 10.000,00 Per bulan i. Usaha Rumah Kos/Pondokan 30.000,00 Per bulan j. Usaha Warung Makan 10.000,00 Per bulan k. PKL/Angkringan 300,00 Per buka 3 BISNIS MENENGAH a. Minimarket 100.000,00 Per bulan b. Usaha Bilyar/Bowling 20.000,00 Per bulan c. Usaha Bengkel Mobil 25.000,00 Per bulan d. Usaha Rumah Makan 30.000,00 Per bulan e. Toko Buah 40.000,00 Per bulan f. Usaha Hotel Melati II 100.000,00 Per bulan g. Usaha Hotel Melati I 25.000,00 Per bulan h. SPBU Per bulan 4 BISNIS BESAR a. Supermarket/Mall Per bulan b. Usaha Restoran 50.000,00 Per bulan c. Usaha Rumah Walet 100.000,00 Per bulan d. Usaha Gudang 100.000,00 Per bulan e. Usaha Hotel Berbintang 100.000,00 Per bulan 5 FASILITAS MASYARAKAT MILIK SWASTA KELAS 1 - Usaha Apotik/Toko Obat/Laboratorium 30.000,00 Per bulan
55 NO. KLASIFIKASI TEMPAT/GOLONGAN TARIF RETRIBU SI KETERAN GAN 6 FASILITAS MASYARAKAT MILIK SWASTA KELAS 2 - Poliklinik Per bulan 7 FASILITAS MASYARAKAT MILIK SWASTA KELAS 3 a. Usaha Gedung Olahraga Per bulan b. Rumah Sakit Swasta 100.000,00 Per bulan c. Rumah Bersalin 100.000,00 Per bulan d. Perguruan Tinggi 100.000,00 Per bulan e. SMA/SMP 100.000,00 Per bulan f. Pondok Pesantren 100.000,00 Per bulan g. SD/Lembaga Pendidikan Per bulan h. Usaha Keramaian bersifat insidentil dan komersil 200.000,00 Per kegiatan 8 INDUSTRI a. Industri Besar 100.000,00 Per bulan b. Industri Menengah 100.000,00 Per bulan c. Industri Kecil: 1. Industri Kecil Kelas I 50.000,00 Per bulan 2. Industri Kecil Kelas II 25.000,00 Per bulan 3. Industri Kecil Kelas III 15.000,00 Per bulan 9 UMUM a. Perkantoran Kecil 20.000,00 Per bulan b. Perkantoran besar 20.000,00 Per bulan c. Terminal 100.000,00 Per bulan d. Stasiun Per bulan e. Bandara Per bulan f. Rumah Sakit Milik Pemerintah/ Pemerintah Daerah 100.000,00 Per bulan g. Puskesmas/klinik 100.000,00 Per bulan
56 NO. KLASIFIKASI TEMPAT/GOLONGAN TARIF RETRIBU SI KETERAN GAN h. Keramaian Bersifat Non Komersil (insidentil) 50.000,00 Per kegiatan Sumber: Data diolah 2023 Potensi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dengan menaikkan tarif retribusi persampahan, maka potensi untuk pencapaian PAD akan semakin meningkat. Kelemahan pada UPTD ini adalah Kendaraan kurang memadai dan tenaga kerja kurang sehingga menghambat pekerjaan, terutama dalam permasalahan pengambilan sampah. Terbatasnya jumlah tenaga kerja serta sarana dan prasarana pelayanan persampahan menjadi evaluasi dan harapan dalan bidang pelayanan persampahan/kebersihan. Dengan menambah tenaga kerja dan memperbaiki sarana prasarana seperti kendaraan akan mempercepat kinerja dan meminimalisir penimbunan sampah 4. Dinas Kesehatan Jenis pemasukan dinas kesehatan adalah retribnusi penyewaan tanah dan bangunan serta retribusi pelayanan kesehatan di tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis. Kondisi saat ini Retribusi Penyewaan Tanah Dan Bangunan (Saat ini rumah dinas yang tersedia sebanyak 28 unit, adapun yang terpakai/ditempati tenaga kesehatan sebanyak 26 unit). Retribusi Pelayanan Kesehatan Di Tempat Pelayanan Kesehatan Yg Sejenis (Labkesda) (Pendapatan retribusi tidak stabil). Potensi PAD Dinas Kesehatan Kabupaten Blora disajikan pada tabel berikut:
57 No. Jenis Pendapatan Jumlah Wajib Pajak/Retribusi Tarif Potensi Pendapatan Per Tahun Dasar Hukum Keterangan 1 Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis (Labkesda) 2500 Rp 120,000 Rp 300,000,000 Perda Kab. Blora No. 15 Tahun 2017 2 Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan 312 Rp 121,000 Rp 37,752,000 Perbup Blora No. 3 Tahun 2020 Rp 337,752,000 DATA POTENSI PENDAPATAN ASLI DAERAH DINAS KESEHATAN KAB. BLORA TOTAL Kelemahan dan hambatan Dinas Kesehatan meliputi 1. Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan - Ada bangunan rumah dinas dengan kondisi rusak/rusak parah 2. Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan yang sejenis (Labkesda) - Tidak ditetapkan kebijakan Pemerintah Daerah untuk mengarahkan pemeriksaan narkoba untuk calon pegawai (CPNS, PPPK, Perangkat Desa) di Labkesda, sehingga pendapatan retribusi Labkesda menurun - Belum adanya kerjasama dengan BPJS Kesehatan - Untuk pelayanan kesehatan masyarakat kimia lingkungan, air, makanan, dan minuman masih terbatas pada jumlah reagen yang tersedia Tarif pelayanan PCR belum tercantum pada Perda Blora No. 15 Tahun 2017, sehingga Labkesda belum bisa memungut retribusi dari pelayanan PCR Harapan kedepan Dinas Kesehatan meliputi: 1. Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan - Tersedianya anggaran pemeliharaan untuk perbaikan beberapa rumah dinas 2. Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan yang sejenis (Labkesda) - Penyediaan anggaran tambahan untuk alokasi penyediaan reagen pemeriksaan lingkungan, air, makanan, dan minuman - Ditetapkannya Perda tarif pelayanan PCR untuk perda baru
58 1. Pelayanan Kesehatan Hewan : - Pelayanan Pasif : Rp. 10.000.000,00 - Pelayanan Semi Aktif : Rp. 90.000.000,00 Total Potensi PAD Pelayanan Keswan : Rp. 100.000.000,00 2. Pelayanan di Rumah Potong Hewan (RPH) : Rumah Potong Hewan Cepu : Rata-rata pemotongan per hari 3 ekor, retribusi Rp.25.000/ekor Potensi PAD : Potensi pemotongan 1 tahun 1104 ekor x Rp.25.000 = Rp. 27.600.000,00 Rumah Potong Hewan Blora : Rata-rata pemotongan per hari 6 ekor, retribusi Rp.25.000/ekor Potensi PAD : Potensi pemotongan 1 tahun 2203 ekor x Rp.25.000 = Rp. 55.075.000,00 Potensi Total PAD Rumah Potong Hewan = Rp. 82.675.000,00 - Ditetapkannya kebijakan dari pemda untuk mengarahkan kepada calon pegawai (CPNS, PPPK, Caleg, Calon Perangkat Desa) untuk melakukan tes narkotika ke Labkesda, mengingat RSUD telah mencapai target pendapatan yang lebih tinggi dari Labkesda 5. Dinas Pangan Pertanian Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blora/ UPTD Pusat Kesehatan Hewan a. Layanan Pasif merupakan merupakan pelayanan kesehatan hewan yang dilaksanakan di Puskeswan b. Layanan Semi Aktif merupakan semi aktif merupakan pelayanan kesehatan hewan yang dilaksanakan di rumah penduduk, pasar hewan, dan/atau tempat lain berdasarkan permintaan/laporan penduduk/masyarakat kepada unit kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan hewan c. Layanan Aktif merupakan pelayanan kesehatan yang dilaksanakan di lokasi keberadaan hewan di rumah penduduk, pasar hewan, dan/atau tempat lain yang direncanakan oleh petugas maupun kegiatan dinas d. Pelayanan di Rumah Potong Hewan (RPH) merupakan pelayanan pemotongan ternak yang dilakukan di Rumah Potong Hewan Ruminansia yang dimiliki oleh Pemerintah Kab. Blora yaitu RPHR di Blora dan RPHR di Cepu Asumsi Potensi PAD dari UPTD Pusat Kesehatan Hewan sebagai berikut:
59 Kondisi saat ini UPTD Pusat Kesehatan Hewan di Kabupaten Blora adalah adanya wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) dan Lumphy Skin Disease (LSD) menyebabkan kondisi jual beli di Pasar Hewan menurun yang berdampak pada berkurangnya jumlah peternak yang menggunakan jasa layanan semi aktif pemeriksaan kebuntingan (PKB), sehingga menyebabkan jumlah ternak yang dilayani berkurang yang menyebabkan penurunan PAD dan Terdapat tempat pemotongan hewan milik swasta sehingga jumlah ternak yang disembelih di RPH Pemerintah tidak maksimal. Kelemahan dan hambatan yang dirasakan oleh UPTD Pusat Kesehatan Hewan antara lain: a. Kurangnya sarana dan prasarana di Puskeswan yang mendukung pelayanan kesehatan hewan b. Kurangnya sarana dan prasarana di Rumah Potong Hewan Ruminansia c. Kurangnya jumlah petugas medis paramedis kesehatan hewan di Kab. Blora dan kurangnya biaya operasional petugas Harapan kedepannya meliputi: a. Dipenuhinya sarana dan prasarana pendukung (anggaran) untuk RPHR b. Dibutuhkan penambahan jumlah petugas medis paramedis kesehatan hewan di Kab. Blora dan tersedianya biaya operasional petugas 6. UPT Terminal dan Parkir DINRUMKIMHUB Kabupaten Blora Parkir di Tepi Jalan Umum dan Retribusi Terminal. Dengan nama Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagai pembayaran atas pelayanan parkir di tepi jalan umum yang diberikan oleh Pemerintah Daerah. Retribusi terminal adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan fasilitas dilingkungan terminal. Pendapatan Parkir di Tepi Jalan Umum mencapai 1
60 Milyar dan pendapatan Retribusi Terminal 25 Juta. Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum saat ini dilaksanakan dengan Sistem Swakelola Oleh UPT Terminal dan Parkir DINRUMKIMHUB Kab. Blora. Kelemahan pajak Parkir Tepi Jalan Umum yang dilaksanakan dengan sistem swakelola yaitu setoran petugas parkir kepada Pemerintah Daerah tidak bruto. Hambatan retribusi terminal dengan Non Tunai sering terjadinya error pada aplikasi. Harapan kedepannya adalah bagi Pemerintah Daerah mendukung dalam aspek alat operasional demi kelancaran sistem swakelola parkir tepi jalan umum Kabupaten Blora dan membangun fasilitas terminal tipe C Kabupaten Blora agar memenuhi standart pelayanan dan fasilitasnya. 5.2. Potensi pajak dan retribusi daerah yang memiliki potensi sangat besar untuk digali sebagai sumber PAD yang potensial di Kabupaten Blora Berikut disajikan tabel target dan realisasi pajak dan retribusi Kabupaten Blora pada tahun 2019-2022: Uraian pendapatan Tahun 2019 (%) 2020 (%) 2021 (%) 2022 (%) PAJAK ASLI DAERAH Pajak daerah 1,531 1,302 1,179 1,180 Pajak hotel 102.67 126.9 110.4 113.1 Pajak restoran 125.43 171.6 123.2 140.7 Pajak hiburan 162.52 103.8 114.3 140.7 Pajak reklame 103.14 117.2 105.3 118.9 Pajak penerangan jalan 110.52 106.2 102.8 105.0 Pajak parkir 183.52 134.0 120.9 115.7 Pajak air tanah 219.49 122.0 118.0 106.8 Pajak minerba 284.28 195.4 171.9 145.4 PBB P2 102.66 105.9 103.1 102.8 BPHTB 137.13 118.7 109.7 119.2 Hasil Retribusi Daerah 95.9 2,808 2,144 1,903
61 Uraian pendapatan Tahun 2019 (%) 2020 (%) 2021 (%) 2022 (%) A. Retribusi jasa umum 104.0 894 1,160 945 Retribusi Pelay. Kesehatan 101.4 196.2 302.0 89.1 Retribusi Pelay. persampahan/kebersihan 113.1 100.4 133.0 111.6 Retribusi Pelay.Pemakamam pengabuan mayat 123.4 66.1 142.6 118.0 Retribusi pelay parkir di tepi jalan umum 86.4 76.7 106.6 101.0 Retribusi pelayanan pasar 102.9 81.6 121.9 100.6 Retribusi pengujian kendaraan bermotor 103.8 77.0 110.4 108.4 Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi 820.9 107.1 0.0 101.3 Retribusi penyediaan penyedotan kakus 15.9 109.0 122.2 105.4 Retribusi pelayanan tera /tera ulang 159.9 80.3 121.1 109.5 Retribusi pelayanan kesehatan hewan 0.0 0.0 0.0 0.0 B. Retribusi Jasa Usaha 90.2 1,656 797 676 Retribusi pemakaian kekayaan daerah 75.2 173.7 51.9 88.6 Retribusi Pasar Grosir 105.5 93.6 135.7 96.4 Retribusi Terminal 100.0 104.2 117.2 104.5 Retribusi Tempat Khusus Parkir 114.5 1056.3 135.3 102.4 Retribusi Rumah Potong Hewan 104.5 112.4 113.1 103.5 Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga 76.5 115.7 244.3 104.4 Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah 0.0 0.0 0.0 75.7 Retribusi Laboratorium Lingkungan 162.0 0.0 0.0 0.0 C. Retribusi Perijinan Tertentu 75.1 257 186 282 Retribusi Ijin Mendirikan 76.7 96.3 102.9 182.4
62 Uraian pendapatan Tahun 2019 (%) 2020 (%) 2021 (%) 2022 (%) Bangunan Retribusi Ijin Tempat Penjualan Alkohol 12.0 100.0 0.0 0.0 Retribusi Ijin Trayek 114.9 61.1 83.3 100.0 Retribusi Ijin Gangguan 0.0 0.0 0.0 0.0 Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada BUMD 100.2 100.8 600 500 PT Bank Jateng 100.0 100.9 100.0 100.0 PD BPR BKK 100.0 101.1 100.0 100.0 PD BPR Kab. Blora 100.2 101.8 100.0 100.1 PT BPR Blora Artha 0.0 0.0 100 0.0 PDAM 0.0 0.0 0 0.0 PT Blora Patra Gas/BPH 100.7 100.8 100.0 100.0 PT Blora Patra Energi 0.0 101.2 100.0 100.0 Lain-lain PAD Yang Sah 115.4 1,150 1,506 1,185 Hasil Penjualan BMD yang tidak dipisahkan 115.4 1,150 1,506 1,185 Hasil Pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan 93.6 112.5 87.8 208.1 Jasa Giro 101.9 0.0 118.6 113.8 Pendapatan Bunga Deposito 113.3 130.1 148.3 137.4 Hasil Pengelolaan Dana Bergulir 106.2 100.3 0.0 0.0 Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah 304.8 0.0 73.5 92.0 Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan 0.0 84.2 420.0 0.0 Pendapatan Denda Pajak Daerah 137.3 251.0 148.0 257.6 Pendapatan Denda Retribusi Daerah 308.1 124.5 233.6 191.2 Pendapatan dari Pengembalian 0.0 0.0 0.0 0.0 Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan 78.6 63.3 130.5 83.2 Pendapatan BLUD 0.0 0.0 0.0 0.0
63 Uraian pendapatan Tahun 2019 (%) 2020 (%) 2021 (%) 2022 (%) Pendapatan lainnya (lelang bengkok) 115.6 110.6 146.1 101.7 Pendapatan BOS 0.0 0.0 0.0 0.0 Pendapatan Kapasitas JKN 0.0 0.0 0.0 0.0 Pendapatan Non Kapasitas JKN 0.0 0.0 0.0 0.0 Sumber: Analisis data Strategi Pencapaian Pendapatan Daerah yang telah dirumuskan dalam RKPD adalah sebagai berikut: • Inventarisasi dan optimalisasi sumber-sumber pendapatan melalui perbaikan sistem dan prosedur pemungutan pajak dan retribusi daerah melalui sistem daring (online system); • Penetapan objek/subjek pajak/retribusi daerah baru sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; • Perbaikan tarif pajak dan retribusi daerah dengan mempertimbangkan daya beli masyarakat, pertumbuhan ekonomi dan perbaikan pelayanan kepada masyarakat; • Peningkatan efisiensi dan efektifitas pelayanan perijinan dan investasi melalui pelayanan terpadu satu pintu (PTSP); • Peningkatan profesionalisme dan kapasitas sumber daya manusia aparatur pendapatan dan pengelola pajak dan retribusi daerah; • Pemberian insentif bagi pemungut Pajak Bumi dan Bangunan di Desa; • Evaluasi dan reformulasi berbagai regulasi kebijakan daerah yang berpotensi menghambat efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah; • Melakukan pendekatan kepada badan usaha milik negara (BUMN) yang mengelola sumber daya alam di Kabapaten Blora
64 untuk membantu peningkatan PAD diluar dana bagi hasil yang telah didistribusikan oleh Pemerintah Pusat; • Pemetaan potensi pajak dan retribusi daerah bekerjasama dengan pihak ketiga sehingga dapat diketahui potensi riil dalam penggalian PAD; • Intensifikasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah sehingga dapat mencapai target yang telah ditetapkan; • Optimalisasi pemanfaatan aset daerah untuk peningkatan PAD; • Peningkatan koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi untuk mendorong peningkatan pendapatan dana perimbangan dari pemerintah pusat dan bantuan keuangan provinsi; • Peningkatan dan percepatan penyerapan anggaran pada belanja daerah yang bersumber dari APBN mengingat penyaluran dana APBN didasarkan atas prosedur dan jadwal tertentu. • Optimalisasi peran BUMD dalam peningkatan pendapatan lain lain asli daerah yang sah. Peningkatan cakupan atau ekstensifikasi dan intensifikasi penerimaan PAD dengan cara menambah objek dan subjek pajak dan retrisbusi, mengurangi tunggakan dan peningkatan besarnya penetapan. Perspektif PAD dalam keinginan pemerintah dalam menetapkan pungutan dan kemampuan masyarakat dalam membayar pungutan adalah sebagai berikut: 1. Besar kecilnya keinginan pemerintah daerah untuk menetapkan pungutan-pungutan. Hal ini dikarenakan oleh struktur ekonomi suatu masyarakat menentukan tinggi rendahnya tuntutan akan adanya pelayanan dalam kuantitas dan kualitas tertentu 2. Kemampuan masyarakat dalam membayar segala pungutanpungutan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Adanya perbedaan struktur ekonomi, kemampuan membayar segala
65 pungutan yang ditetapkan oleh pemerintah akan lebih tinggi di masyarakat industri daripada masyarakat agraris Masyarakat sendiri memiliki peran dalam pembangunan terdapat pada komponen pendapatan perkapita, PDRB perkapita rill, pertumbuhan penduduk, inflasi dan penyesuaian tarif, pembangunan dan sumber pendapatan baru dan pembangunan sumber PAD baru. Jika dilihat dari kondisi PDRB Kabupaten Blora yang disajikan pada table berikut: Lapangan Usaha Distribusi PDRB Menurut Lapangan Usaha ADHK (Persen) 2020 2021 2022 [A] Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 24.33 22.38 20.83 [B] Pertambangan dan Penggalian 18.86 24.22 27.41 [C] Industri Pengolahan 10.84 10.23 9.79 [D] Pengadaan Listrik dan Gas 0.07 0.06 0.06 [E] Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 0.04 0.04 0.03 [F] Konstruksi 4.28 4.34 4.37 [G] Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 16.31 15.47 14.57 [H] Transportasi dan Pergudangan 2.24 2.12 2.97 [I] Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 3.54 3.44 3.59 [J] Informasi dan Komunikasi 1.36 1.27 1.13 [K] Jasa Keuangan dan Asuransi 3.23 3.03 2.88 [L] Real Estate 1.32 1.21 1.12 [M,N] Jasa Perusahaan 0.33 0.31 0.30 [O] Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 3.29 2.86 2.61 [P] Jasa Pendidikan 6.74 6.10 5.50 [Q] Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 1.06 0.96 0.87
66 Lapangan Usaha Distribusi PDRB Menurut Lapangan Usaha ADHK (Persen) 2020 2021 2022 [R,S,T,U] Jasa lainnya 2.16 1.97 1.96 PDRB DENGAN MIGAS 100.00 100.00 100.00 PDRB TANPA MIGAS 82.93 77.46 74.17 Strategi yang harus dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Blora setelah adanya overview meliputi: • Membangun infrastruktur yang mengundang obyek pajak / retribusi • Peningkatan partisipasi masyarakat guna mendukung peningkatan PAD • Meningkatkan dan mendorong investasi • Peningkatan kapasitas SDM pengelola PAD • Melakukan perhitungan akurat terhadap potensi dan hasil produksi sektor pertambangan
Analisis SWOT Kekuatan (S) 1. Pemerintah yang harmoni2. Adanya komitmen pemedalam meningkatkan PAD 3. Tupoksi yang jelas bpengelola PAD 4. Kerjasama dengan pihakterbuka 5. Kawasan Hutan DenganKhusus (KHDPK) Baru 6. DTW dan OW baru serta RPeluang (O) 1. Terdapat potensi yang belum digali dan dikembangkan 2. Penggunaan sistem informasi dan teknologi 3. Kebijakan Pemerintah Pusat S-O 1. Pengoptimalan potensi Pembaharuan database kembali objek pajak/retrib2. Pelibatan investor dan kPemerintah, BUMN, dan
67 is dan kondusif erintah daerah bagi aparatur k ketiga yang n Pengelolaan Riparkab Kelemahan (W) 1. Sumber Daya Aparatur yang kurang memadai 2. Penerapan sanksi pelanggaran hukum perpajakan 3. Sarana dan prasarana yang belum memadai 4. Organisasi pengelola keuangan dan pendapatan daerah masih menjadi satu kesatuan 5. Kondisi post pandemic PAD dengan dan penilaian busi kerjasama baik Swasta (kadin, W-O 1. Meningkatkan sarana dan prasarana penunjang pengelolaan PAD, sebagai 2. Peningkatan SDM serta kinerja aparatur 3. Monev dan RTL yang tertib dan teratur
yang pro pada pembangunan Daerah hipmi, perusahaan swastpengembangan potensi promosi dan penyusunan(RIPEK, RPI) kemudahan ioptimalisasi potensi PAD. 3. Adanya kerjasama denganBRIN dan Perguruan TinggProgram, Hilirisasi rpendampingan. 4. Penataan sistem adminispengelolaan PAD berbasis5. KHDPK di areal perhutanTORA 6. Penumbuhkembangan cdan UMKM 7. Fastrack legalisasi PKL danAncaman (T) 1. Rendahnya kesadaran masyarakat 2. Koordinasi dengan instansi S-T 1. Sosialisasi secara berkaladan kewajiban membayretribusi
68 ta dsb) dalam PAD melalui n regulasi misal investasi untuk n lembaga riset, gi dalam bentuk riset, hingga strasi perizinan s digital nan sosial dan creativepreneur n UMKM a tentang Hak yar pajak dan W-T 1. Mengoptimalkan penerapan sanksi 2. Pembuatan TIM PAD Lintas Sektor
terkait 3. Mutasi & promosi jabatan aparatur 4. Wabah dan penyakit Manusia dan Ternak 5. Dinamika dan konstelasi di Tahun Politik 6. Resesi Global 2. Peningkatan pelayanperpajakan (inisiasi ZI DWBK-WBBM) 3. Pelayanan pembayaranretribusi berbasis digital 4. Kerjasama dengan Satpopenegak Perda 5. Reward dan Punishtersosialisasikan dan diteg6. Kerjasama dengan bentuksaling menguntungkan 7. Penguatan koordinasi deterkait 8. Menjaga iklim politik, ekonomi yang kondusif 9. Mitigasi wabah, penyakitmelalui pemetaan risiko b
69 an urusan DPPKAD menuji pajak dan ol PP , sebagai hment yang gakkan k regulasi yang engan instansi sosial, dan t, dan bencana encama 3. Pemetaan dan penanggulangan wabah bencana dan resesi global
70 Rumusan strategi berdasarkan Analisis SWOT meliputi sebagai berikut: 1. Pengoptimalan potensi PAD dengan Pembaharuan database dan penilaian kembali objek pajak/retribusi 2. Pelibatan investor dan kerjasama baik Pemerintah, BUMN, dan Swasta (Kadin, Hipmi, perusahaan swasta dsb) dalam pengembangan potensi PAD melalui promosi dan penyusunan regulasi misal (RIPEK, RPIK) kemudahan investasi untuk optimalisasi potensi PAD. 3. Adanya kerjasama dengan lembaga riset, BRIN dan Perguruan Tinggi dalam bentuk Program, Hilirisasi riset, hingga pendampingan. 4. Penataan sistem administrasi perizinan pengelolaan PAD berbasis digital 5. KHDPK di areal perhutanan sosial dan TORA 6. Penumbuhkembangan kreativepreneur dan UMKM 7. Fast track legalisasi PKL dan UMKM 8. Meningkatkan sarana dan prasarana penunjang pengelolaan PAD, sebagai 9. Peningkatan SDM serta kinerja aparatur 10.Monev dan RTL yang tertib dan teratur 11.Sosialisasi secara berkala tentang Hak dan kewajiban membayar pajak dan retribusi 12.Peningkatan pelayanan urusan perpajakan (inisiasi ZI DPPKAD menuju WBK-WBBM) 13.Pelayanan pembayaran pajak dan retribusi berbasis digital 14.Kerjasama dengan Satpol PP , sebagai penegak Perda 15.Penghargaan dan hukuman yang tersosialisasikan harus ditegakkan 16.Kerjasama dengan bentuk regulasi yang saling menguntungkan 17.Penguatan koordinasi dengan instansi terkait 18.Menjaga iklim politik, sosial, dan ekonomi yang kondusif 19.Mitigasi wabah, penyakit, dan bencana melalui pemetaan risiko bencama 20.Mengoptimalkan penerapan sanksi
71 21.Pembuatan TIM PAD Lintas Sektor 22.Pemetaan dan penanggulangan wabah bencana dan resesi global Penyusunan dan prencanaan skenario TAIDA menurut Lindgren dan Bandhold dalam Fernando (2009:8) 1. Tracking, Tracking merupakan tahap awal dari TAIDA, dalam tracking dilakukan pelusuran terhadap kejadian yang pernah terjadi. 2. Analyzing, Tahap Analyzing dilakukan untuk menganalisis perencanaan terburuk dan terbaik terhadap dampak yang ditimbukan.
Analisis Faktor Dependen (Y) Indepen den (X) Politik Ekonomi Politik * Kebijakan Politik terhadap PAD * Potensi sumber PAD tergantung pada fluktuasi Ekonomi Ekonomi * Fluktuasi ekonomi mempenga ruhi PAD * Relasi selaras Bisnis dan PAD Sosial * Sumber PAD sosial mempenga ruhi PAD * Ekonomi membutuhka n pangsa pasar
72 Total Sosial Teknologi * Kondisi Sos-Mas mendorong PAD * Subtitusi dan efisiensi teknologgi mempengaruh i PAD 4 (dominan) * Daya konsumsi masyarakat mempengaruhhi dan dipangaruhi ekonomi 3 2
Analisis Faktor Dependen (Y) Teknolo gi * Bisnis membutuhka n efisiensi melalui teknologi Total 3 4 (dominan)
73 Total * Teknologi berkembang secara mandiri melalui mekanisme pasar 2 2 2
Optimis - Optimis 1.Tidak menerapkan sanksi denda pajak dan retribusi; 2.Pemutakhiran data base WP dan Mitra 3.Melaksanakan sosialisasi pajak dan retribusi secara intensif 4.Memberikan pelayanan yang efektif dan efisien dan Mengembangkan Zona Integritas menuju WBK-WBBM 5.Merencanakan dan membangunan objek sumber pajak dan retribusi baru 6.Memberikan insentif pajak dan retribusi 7.Menyusun regulasi pro pengusaha, UMKM, dan Sektor Kreativepreneur 8.Penampingan UMKM berpotensi Penopang PAD 9.Menjalin kerjasama dengan pihak lain untuk riset, pengembangan, pendampingan, dan investasi 10.Membuka akses jalan, jembatan, dan membangun kawasan khusus untuk memancing investor 11.Penyusunan KIK Optimis – Pesimis 1.Sanksi pajak dan retribusi 2.Pencatatan data base WP dan Mitra yang lama 3.Memberikan pelayanan yang yang maksimal dengan regulasi dan mekanisme yang sudah berjalan 4.Optimaliasi objek pajak dan retribusi yang ada 5.Penegakkan regulasi PERDA 6.Membuat regulasi yang memberiakan ruang DIDU untuk berusaha dan berkembang secara mandiri 7.Proyeksi berbagai konsesi yang lama 8.Menyusun regulasi pro pengusaha, UMKM, dan Sektor Kreativepreneur 9.Menjalin kerjasama dengan pihak lain untuk riset, pengembangan, pendampingan, dan investasi PemerPemeMasyarakat dan pelaku usaha (+)
74 Optimis - Pesimis 1.Tidak menerapkan sanksi denda pajak dan retribusi; 2.Pemutakhiran data base WP dan Mitra 3.Memberikan pelayanan yang efektif dan efisien dan Mengembangkan Zona Integritas menuju WBK-WBBM 4.Memberikan insentif pajak dan retribusi 5.Menyusun regulasi pro pengusaha, UMKM, dan Sektor Kreativepreneur 6.Penampingan UMKM berpotensi Penopang PAD 7.Menjalin kerjasama dengan pihak lain untuk riset, pengembangan, pendampingan, dan investasi 8.Membuka akses jalan, jembatan, dan membangun kawasan khusus untuk memancing investor Pesimis – Pesimis 1.sanksi denda pajak dan retribusi; 2.Pencatatan data base WP dan Mitra yang lama 3.Memberikan pelayanan yang yang maksimal dengan regulasi dan mekanisme yang sudah berjalan 4.Optimaliasi objek pajak dan retribusi yang ada 5.Penegakkan regulasi PERDA 6.Menerima kerjasama dari berbagai pihak selaras dengan kebutuhan DIDU dan masyarakat 7.Membuka akses infrastruktur layanan dasar wajib 8.pelayana pajak dan retribusi rutin 9.Adanya potensi disparitas yang tinggi antar Kecamatan digunakan sebagai profil kompetisi rintah (+) rintah (-) Masyarakat dan pelaku usaha (-)
75 3. Imaging, Kemudian setelah melakukan tahapan tracking dan analyzing, tahap selanjutnya adalah Imaging. Dalam tahap ini menciptakan visi. a. Pemutakhiran data base WP dan Mitra Terikat. b. Tidak menerapkan sanksi denda pajak dan retribusi; c. Melaksanakan sosialisasi pajak dan retribusi secara intensif d. Memberikan insentif pajak dan retribusi, penyusunan reward and punishment. e. Memberikan pelayanan yang efektif dan efisien dan Mengembangkan Zona Integritas menuju WBK-WBBM f. Merencanakan dan membangunan objek sumber pajak dan retribusi baru, RIPARKAB, RIPEK, RPIK, KHDPK, TORA g. Menyusun regulasi pro pengusaha, UMKM, dan Sektor Kreativepreneur, fastrack legalisasi usaha. h. Penampingan UMKM berpotensi Penopang PAD i. Menjalin kerjasama dengan pihak lain (lembaga riset, BRIN, KADIN, HIPMI dan Perguruan Tinggi) dalam bentuk Program, Hilirisasi riset, pengembangan, pendampingan, dan investasi. j. Penguatan Infrastruktur: Membuka akses jalan, jembatan, dan membangun kawasan khusus untuk memancing investor k. Digitalisasi manajemen pengelolaan dan penarikan PAD l. Penyusunan KIK/KEK. 4. Deciding Memutuskan adalah fase dimana segala diputuskan secara bersamasama. Hal ini menjabarkan misi untuk membuat kebijakan
76
77 5. Acting Tahapan ini merupakan implementasi strategi yang telah diintegrasikan oleh perencanaan sebelumnya. a. 80% objek dan subjek WP dan Mitra Terikat mutakhir. b. 80% pajak dan retribusi terbayar c. 85% WP dan wajib bayar retribusi mengetahui aturan hak dan kewajiban pajak dan retribusi d. 80% terlaksananya reward and punishment e. 50% pencanangan dan penetapan kawasaan Zona Integritas menuju WBK-WBB f. 80% tersusunnya RIPARKAB, RIPEK, RPIK, aturan KHDPK, aturan TORA yang pro pengusaha, UMKM, dan Sektor Kreativepreneur g. 80% pelaku usaha dan unit suaha berpotensi PAD terlegalisasi h. 85% Adanya Penampingan UMKM berpotensi Penopang PAD dengan output yang terukur i. 80% Kerjasama dengan pihak lain (lembaga riset, BRIN, KADIN, HIPMI dan Perguruan Tinggi) dalam bentuk Program, Hilirisasi riset, pengembangan, pendampingan, dan investasi j. Skor ILKI 75, Penguatan Infrastruktur: Membuka akses jalan, jembatan, dan membangun kawasan khusus untuk memancing investor k. Skor indeks smart city (3,0), dan Indeks reformasi birokrasi (70) yang menopang Digitalisasi manajemen pengelolaan dan penarikan PAD l. 60% Penyusunan KIK/KEK.
5.3. Saran dan Rekomendasi SARAN DAN REKOMENDASI KAJIAN POTENSI PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KNo Kondisi Saat ini Analis penyebab Utama Saran perbaikan Bentu1 Data objek pajak belum mutakhir dan belum ditata dengan data base berbasis digital • Belum dilakukan pengembangan satu sistem objek PAD berbasis digital yang dinamis, akurat, dan akuntabel. • Data masih di sumber PAD • Adanya pengembangan sistem data base pajak dan retribusi berbasis digital • Adanya pemutakhiran data sumber pajak dan retribusi. • Adanya pemetaan, proyeksi, analisis perkembangan objek pajak dan retribusi • Pengadpengemdata basdan retrdigital • Adanya (updatinkondisi dan retrproyeksperkembpajak da• Adanya pengempajak da2 MasingMasing pasar Tradisional menyimpan masalah yang berbeda, pada Dinas Per Data Pejabat Dinas Perdagangan, Pasar tradisional yang memiliki potensi besar perlu untuk dijaga stabilitas ekonomi yang tengah berjalan, setiap pasar memiliki problem yang berbeda sehingga Penguatan pasar sebagai roda ekonomi masyarakat, adanya upaya perbaikan dan penguatan sesuai karakteristik problem di setiap pasar. • Adanya penyelepasar sekaraktermasing-
78 KABUPATEN BLORA uk kegiatan output outcome Profit Benefit dan Impact aan dan mbangan sistem se objek pajak ribusi berbasis pemutakhiran ng) aset dan objek pajak ribusi serta si bangan objek an retribusi. analisis data mbangan objek an retribusi. • Adanya data objek pajak dan wp yang mutakhir Adanya proyeksi perolehan pajak di tahun mendatang Meningkta nya PAD dari sumber pajak untuk pembangu nan Meningkatnya pemerintahan yang bersih dan akuntabel (Misi ke-3. Mewujudkan birokrasi yang profesional, progresif, bersih dan akuntabel) akomodasi esaian masalah esuai ristik masalah -masing pasar • adanya perencanaan pemenuhan kebutuhan masingmasing pasar Adanya pasar tradisional yang sehat sebagai penggerak ekonomi masyarakat dan penyumbang PAD Meningkta nya kemakmur an masyaraka t Adanya masyarakat Blora yang sejahtera (Misi 5. Memperkuat ekonomi kerakyatan berbasis potensi daerah dan membuka
Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah suporting yang diharapkan pun beda 3 UMKM yang sulit berkembang (pada Dinas Per Data Pejabat Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah) • Mayoritas kelemahan UMKM adalah kurang tangguhnya semangat kemandirian (self relience) aspek ini aspek afeksi. • Penambahan pusat usaha baru • Fasilitasi sesuai kebutuhan usaha UMKM, baik untuk pelaku usaha umum maupun pro kepala keluarga dengan balita stunting. • Upaya kmelalui untuk peekonom• RevitalisBelanja Konsep Market, kantongPKL; DigcommerMarket (down, gDenganlapangadisetiapbila memsetiap d• Sertifikadan pensebagai• Fasilitasusaha ykelompoUMKM • Network
79 peluang Investasi untuk mengurangi pengangguran dan kemiskinan kolaboratif pola Hexahelix enguatan mi masyarakat sasi pasar; tematik; Festival; Zone Kantongg baru bagi gitalisasi erce, Temporary (shelter knock gerobakisasi). n mengaktifkan an/alun-alun kecamatan, mungkan di desa. at pengakuan nghargaan i UMKM si kelompok yang berisi ok pengusaha kong dengan • Adanya upaya aktif penumbuh kembangan UMKM Meningkatnya jumlah UMKM yang sehat Meningkat nya PAD dari Sumber Pajak UMKM Adanya masyarakat Blora yang sejahtera (Misi 5. Memperkuat ekonomi kerakyatan berbasis potensi daerah dan membuka peluang Investasi untuk mengurangi pengangguran dan kemiskinan
usaha b• Pelatihadengan magang• Fasilitaskebutuh4 Penguatan pendapatan retribusi dari Labkesda • Terbatasnya jenis layanan • Terbatasnya SDM pemberi layanan • Terbatasnya sarpras pemberi layanan • Kurangnya interelasi labkeda dengan faskes dan DUDI. • Penguatan SDM dengan studi lanjut, sertfikasi profesi dengan BNSP, workshop dan seminar • Pemutakhiran dan penguatan sarpras • Perluasan jejaring dengan rumah sakit, lembaga pendidikan, puskesmas, dan perusahaan, dimana layanan lab dapat dilakukan oleh labkesda. • Menjalin kerjasama dengan pihak lain untuk pengembangan • PerencaSDM delanjut, sedengan worksho• Perencapenambpemutak• Inisiasi kdengan perusahpendidikswasta. • Adanya kerjasampihak laipengemlayanan 5 Penguatan pendapatan retribusi dari Pengelolaan Sampah di Terbatasnya SDM dan sarana pengelolaan sampah membuat terbatasnya layanan • Penambahan SDM dengan perjanjian kerja atau pihak lain • Pemutakhiran dan penguatan sarana • Perencarekruitmdengan kerja dan• Identifika
80 besar an usaha sistem g (nyantrik) si sesuai han usaha anaan pengutan ngan studi ertfikasi profesi BNSP, op dan seminar anaan ahan dan khiran sarpras kerjasama rumah sakit, aan, lembaga kan, dan inisiasi ma dengan n untuk bangan • Adanya pemetaan SDM yang meningkat • Adanya penambahan sarpras yang memadai • Adanya kerjsama baik pengembanga n dan penggunaan Adanya program pengembanga n Labkesda Meningkat nya pendapata n retribusi dari Labkesda Meningkatnya pemerintahan yang bersih dan akuntabel (Misi ke-1 Membangun sumberdaya manusia yang berkualitas, berdaya saing dan berkarakter; . dan Misi ke-3. Mewujudkan birokrasi yang profesional, progresif, bersih dan akuntabel) anaan en pegawai pola perjanjian n outsourchig asi dan Adanya kecukupan SDM yang memberi layanan Terpenuhinya layanan ideal pengelolaan sampah di bawah DLH Meningkta nya PAD dari sektor pengelolaa n sampah Mewujudkan lingkungan Blora yang bersih dan sehat (Misi 2. Mewujudkan
DLH yang diberikan. layanan • Perluasan jenis dan cakupan layanan serta kerjasama perencapemutak6 Lab Lingkungan DLH • Terbatasnya jenis layanan • Terbatasnya SDM pemberi layanan • Terbatasnya sarpras pemberi layanan • Kurangnya interelasi dengan faskes dan DUDI. • Penguatan SDM dengan studi lanjut, sertfikasi profesi dengan BNSP, workshop dan seminar • Pemutakhiran dan penguatan sarpras • Perluasan jejaring dengan swasta. • Menjalin kerjasama dengan pihak lain untuk pengembangan SDM dan sarpras (misal dengan Universitas yang terstandar) sehingga mampu melakukan pengujian lingkungan. • PerencaSDM delanjut, sedengan worksho• Perencapenambpemutak• Inisiasi kdengan • Adanya kerjasamuniversitpengemdan sarpdengan yang tersehinggamelakuklingkung7 Dinas kesehatan • Untuk RSUD menjadi BLU • Terbatasnya layanan di luar • Optimalisasi aset milik Dinkes di luar RSUD • Perbaikan aset lahan dan bangunan • Perencarumah d• Peninajutentang
81 naan khiran. serta perluasan layanan persampahan Infrastruktur yang baik dan tata lingkungan yang berkelanjutan) anaan pengutan ngan studi ertfikasi profesi BNSP, op dan seminar anaan ahan dan khiran sarpras kerjasama swasta inisiasi ma dengan tas bangan SDM pras (misal Universitas rstandar) a mampu kan pengujian gan • Adanya pemetaan SDM yang meningkat • Adanya penambahan sarpras yang memadai • Adanya kerjsama baik pengembanga n dan penggunaan Adanya program pengembanga n Lab Lingkungan Meningkat nya pendapata n retribusi dari lab lingkungan Meningkatnya kualitas lingkungan serta SDM yang unggul (Misi ke-1 Membangun sumberdaya manusia yang berkualitas, berdaya saing dan berkarakter; aan perbaikan inas uan perda PCR • Adanya rumah dinas yang representatif • Adanya Adanya pengembanga n peningkatan PAD dari Meningkat nya pendapata n retribusi Meningkatnya kualitas kesehatan serta SDM yang unggul
penyewaan lahan dan bangunan • Adanya regulasi tentang tarif PCR yang perlu peninjauan • Pengembangan aktivitas aset lahan dan bangunan milik Dinkes • Pengemaktivitas bangunakerjasamlab, untu8 Dinas Pangan Pertanian Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blora/ UPTD Pusat Kesehatan Hewan • Kurangnya sarana dan prasarana di Puskeswan yang mendukung pelayanan kesehatan hewan • Kurangnya sarana dan prasarana di Rumah Potong Hewan Ruminansia • Kurangnya jumlah petugas medis paramedis kesehatan hewan di Kab. Blora dan kurangnya biaya operasional petugas • Dipenuhinya sarana dan prasarana pendukung (Anggaran) untuk RPHR • Dibutuhkan penambahan jumlah petugas medis paramedis kesehatan hewan di Kab. Blora dan tersedianya biaya operasional petugas • Adanya peninjauperbaikapenguatdengan modern • Adanya SDM unjasa pela9 UPT Terminal dan Parkir DINRUMKIMH • Parkir Tepi Jalan Umum saat ini • Pemerintah Daerah mendukung dalam • Penguatmaintena
82 mbangan aset lahan dan an melalui ma, misal untuk uk mess, dll. layanan yang dipungut dari PCR • Adanya pengembanga n aktivitas aset lahan dan bangunan yang produktif sektor Dinkes dari lab lingkungan (Misi ke-1 Membangun sumberdaya manusia yang berkualitas, berdaya saing dan berkarakter; peninjauan uan anggaran an dan an RPHR, sistem yang penambahan tuk perluasan ayanan • Adanya RPHR yang representatif • Adanya SDM yang cukup untuk memberikan palayanan Keswan Adanya pengembanga n peningkatan PAD dari sektor UPTD Puskeswan Meningkat nya pendapata n retribusi Puskeswan melalui layanan yang unggul dan modern Meningkatnya kualitas kesehatan serta SDM yang unggul (Misi ke-1 Membangun sumberdaya manusia yang berkualitas, berdaya saing dan berkarakter; dan misi ke-3. Mewujudkan birokrasi yang profesional, progresif, bersih dan akuntabel tan dan ance aplikasi • Adanya aplikasi dan Adanya upaya penguatan layanan Parkir Adanya layanan prima yang Meningkatnya kualitas layanan pemerintah (Misi