Analisis Kelayakan Industri Berbasis Gas di Kabupaten Blora Tahun 2024

50ekspor, penekanan diberikan pada calon pembeli, volume, dan infrastruktur pengiriman gas. Berikut merupakan prosedur permohonan alokasi dan pemanfaatan gas merujuk pada peraturan menteri ESDM Nomor 16 Tahun 2016 pasal 19.Tabel 14 Prosedur Permohonan Alokasi dan Pemanfaatan Gas Bumi untuk Kebutuhan Dalam Negeri dan EksporNo. ProsedurKebutuhan untuk Dalam NegeriKebutuhan untuk Ekspor1. Pengajuan PermohonanDiajukan oleh kontraktor melalui SKK Migas kepada menteri. Diajukan oleh kontraktor melalui SKK Migas kepada menteri.2. Dokumen yang Diperlukana. Dokumen salinan persetujuan Plan of Development (POD) beserta data penunjang seperti cadangan, profil, produksi, keekonomian lapangan termasuk perkiraan bagi hasil bagi kontraktor yang telah mendapatkan POD I dari menteri atau POD selanjutnya dari kepala SKK Migas; ataub. Dokumen salinan sumber daya dan perkiraan profil produksi, hasil tes produksi, dokumen pola, dan jumlah sumur yang telah dibor, fasilitas produksi (rencana dan eksisting), perkiraan kemampuan penyaluran gas (gas deliverability), dan perkiraan bagi hasil gas bumi, bagi kontraktor yang akan mengusulkan pemproduksian gas bumi sebelum POD; dan c. Dokumen lainnya yang menerangkan calon pembeli gas bumi, volume gas bumi, dan infrastruktur penyaluran gas bumi. a. Dokumen yang menerangkan calon pembeli gas bumi. b. Data volume gas bumi. c. Infrastruktur penyaluran dan/atau pengiriman gas bumi. d. Rencana tata waktu pengiriman gas bumi. 3. Fokus PermohonanMemastikan ketersediaan gas bumi untuk kebutuhan dalam negeri, termasuk informasi detail mengenai sumber daya, produksi, Memastikan ketersediaan dan alokasi gas bumi untuk pasar internasional (ekspor) dengan penekanan pada aspek

51No. ProsedurKebutuhan untuk Dalam NegeriKebutuhan untuk Ekspordan fasilitas penyaluran/distribusi.pengiriman dan infrastruktur penyaluran. 4. Proses PenilaianSKK migas menyampaikan permohonan disertai pertimbangan kepada menteri paling lambat 60 hari kalender sebelum penyaluran dan/atau pengiriman gas bumi. SKK migas menyampaikan permohonan disertai pertimbangan kepada menteri paling lambat 60 hari kalender sebelum penyaluran dan/atau pengiriman gas bumi. Sumber: Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral (2016) Prosedur Penetapan Harga Gas Bumi Permohonan penetapan harga gas bumi diajukan oleh kontraktor melalui SKK Migas kepada menteri dengan menyertakan berbagai dokumen pendukung seperti usulan harga, keekonomian penjualan, dan informasi teknis terkait penyaluran dan produksi. Selain itu, diperlukan juga dokumen terkait persetujuan alokasi gas, statistik harga domestik dan ekspor serta dokumen kesepakatan jual beli gas bumi. Berikut merupakan prosedur pengajuan dan penetapan harga gas bumi merujuk pada peraturan menteri ESDM Nomor 16 Tahun 2016 pasal 25.Tabel 15 Prosedur Pengajuan dan Penetapan Harga Gas BumiNo. Prosedur Keterangan1. Pengajuan PermohonanKontraktor mengajukan permohonan penetapan harga gas bumi melalui SKK migas kepada menteri.2. Dokumen yang Diperlukana. Usulahn harga jual gas bumi dan justifikasi penentuan formula.b. Keekonomian penjualan gas bumi. c. Sumber gas bumi, prinsip dan pola penyaluran dan/atau pengiriman, jumlah volume kontrak, titik serah, tanggal dimulai dan berakhirnya penyaluran, dan/atau jumlah perkiraan penyerahan gas bumi harian. d. Salinan penetapan alokasi gas bumi dari menteri. e. Salinan persetujuan POD (Plan of Development) beserta data penunjang seperti cadangan, profil produksi, keekonomian lapangan, dan perkiraan bagi hasil. f. Statistik harga gas bumi domestik dan ekspor. g. Salinan dokumen negosiasi harga gas bumi. h. Salinan dokumen kesepakatan jual beli gas bumi.

52No. Prosedur Keterangan3. Proses Penilaian SKK Migas menyampaikan permohonan yang diajukan oleh kontraktor beserta pertimbangan kepada menteri paling lambat 30 hari kalender sebelum penyaluran dan/atau pengiriman gas bumi. Sumber: Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral (2016)Penetapan alokasi dan pemanfaatan gas bumi untuk kebutuhan dalam negeri sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 6 Tahun 2016 pasal 5 bertujuan untuk memastikan efisiensi dan efektivitas penggunaan gas bumi dengan menetapkan urutan prioritas yang jelas. Alokasi gas bumi dilakukan berdasarkan urutan prioritas untuk mendukung program pemerintah dalam penyediaan gas, yaitu sebagai berikut.1. Mendukung program pemerintah untuk penyediaan gas bumi bagi transportasi, rumah tangga, dan pelanggan kecil;2. Peningkatan produksi minyak dan gas bumi nasional;3. Prioritas selanjutnya diberikan kepada industri pupuk;4. Industri berbasis gas bumi;5. Penyediaan tenaga listrik; dan6. Industri yang menggunakan gas bumi sebagai bahan bakar. Pendekatan ini memastikan bahwa gas bumi dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung sektor-sektor vital yang berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi nasional. Selain itu, alokasi dan pemanfaatan gas bumi untuk transportasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 6 Tahun 2016 pasal 6 bertujuan mendukung diversifikasi bahan bakar di sektor transportasi. Kebijakan ini memungkinkan alokasi gas bumi diberikan kepada:1. BUMN (Badan Usaha Milik Negara) yang telah mendapatkan penugasan penyediaan dan pendistribusian gas bumi oleh menteri;2. BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) yang berlokasi di daerah penghasil minyak dan gas bumi; atau3. Badan usaha pemegang izin usaha niaga yang bergerak di bidang penyediaan bahan bakar gas untuk transportasi. Gas bumi yang dialokasikan tersebut tidak dapat diperjualbelikan selain kepada pengguna akhir atau pemegang izin usaha niaga bahan bakar gas. Ketentuan ini mendukung Peraturan Menteri ESDM Nomor 6 Tahun 2016 pasal 19 dengan menjamin bahwa alokasi gas bumi untuk transportasi diatur secara tepat dan hanya digunakan untuk tujuan yang telah ditetapkan, mendukung efisiensi, dan efektivitas penyediaan gas bumi.Skema Pengembangan Industri Berbasis Gas BumiTerdapat skema pengembangan industri gas yang dapat dilakukan di Blora. Skemapertama adalah distribusi gas melalui pipa milik PT Pertamina ke kawasan industri, sementara skema kedua adalah pembangunan fasilitas pengolahan gas sendiri, seperti CNG atau LNG. Skema I merujuk pada pelaku usaha distributor/penyalur gas untuk kawasan industri, sedangkan skema II adalah pelaku usah pengolahan bahan baku gas menjadi produk

53berbasis gas. Kedua skema ini memerlukan investasi awal dan peran pemerintah daerah dalam menyediakan infrastruktur yang diperlukan. Berdasarkan hasil kunjungan lapangan ke PT Migas Utama Jabar (MUJ), diketahui bahwa alokasi gas yang dapat dimanfaatkan oleh PT MUJ adalah sebesar 6 MMSCFD. Untuk mendukung alokasi tersebut yaitu sebesar 6MMSCFD maka diperlukan jaminan dalam bentuk deposit yaitu sebesar 50 Miliar ke PT Pertamina dan 30 Miliar ke SKK Migas. Apabila melakukan investasi pada skema I, Kabupaten Blora harus memastikan bahwa kawasan perindustrian sudah aktif karena kawasan tersebut akan menjadi pengguna utama gas (off-taker). Selain itu, pemerintah daerah juga telah siap secara finansial untuk jaminan deposit ke PT Pertamina dan SKK Migas guna mendukung operasional distribusi gas. Langkah-langkah ini penting untuk menjamin kelancaran dan keberlanjutan distribusi gas ke kawasan industri eksisting. Sementara itu, untuk skema II pemerintah daerah Kabupaten Blora dihadapkan dengan tantangan yaitu kesiapan finansial yang lebih besar untuk pembangunan fasilitas pengolahan gas sendiri. Selain itu, juga penting untuk mengetahui dengan jelas siapa off-takers yang dituju. Oleh karena itu, perlu upaya mencari pelanggan yang dapat dipasok secara kontinu untuk memastikan permintaan produk gas yang stabil. Tabel 16 Skema Pengembangan Industri Gas BumiNo. Keterangan Skema I Skema II1. Skema DistribusiDistribusi gas melalui pipa gas milik PT Pertamina ke off-takerdi kawasan perindustrian.Membangun fasilitas pengolahan gas sendiri 2. Investasi yang DiperlukanSistem deposit ini diterapkan dengan cara pembayaran dilakukan di awal kerja sama. Deposit ini bertujuan untuk menggantikan pasokan gas bumi yang tidak diambil oleh pihak pengguna. Pembayaran deposit:1. Uang jaminan kepada PT Pertamina untuk 1 MMSCFD sebesar  8,3 miliar 2. Uang jaminan kepada SKK Migas untuk 1 MMSCFD sebesar  5 miliar (belum termasuk pengadaan tanah dan infrastruktur penunjang lainnya)Sistem deposit ini diterapkan dengan cara pembayaran dilakukan di awal kerja sama. Deposit ini bertujuan untuk menggantikan pasokan gas bumi yang tidak diambil oleh pihak pengguna. Pembayaran deposit:1. Uang jaminan kepada PT Pertamina untuk 1 MMSCFD sebesar  8,3 miliar 2. Uang jaminan kepada SKK Migas untuk 1 MMSCFD sebesar  5 miliar(belum termasuk pengadaan tanah dan infrastruktur penunjang lainnya)3. Tujuan Bisnis Sebagai distributor yang menyalurkan kebutuhan gas ke Menyalurkan gas ke perusahaan/industri yang

54No. Keterangan Skema I Skema IIkawasan industri. Pada umumnya kebutuhan gas tersebut digunakan untuk mengoperasikan mesin-mesin perusahaan. belum terjangkau jalur pipa gas. Target pasar adalah perusahaan yang membutuhkan proses pembakaran dalam kegiatan operasionalnya seperti pabrik keramik, pabrik semen, atau industri lainnya. 4. Sasaran Pasar Telah tersedia kawasan industri yang beroperasi aktif sebagai sasaran untuk penyaluran gas melalui pipa. Penyaluran gas seperti CNG/LNG tidak bergantung pada kawasan industri, namun langsung kepada perusahaan yang membutuhkan gas. 5. Infrastruktur OperasionalBergantung pada infrastruktur milik PT Pertamina dan SKK Migas. Permintaan pasar cenderung konstan karena peruntukannya untuk memenuhi gas di kawasan perindustrian yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Harus membangun fasilitas pengolahan sendiri dan pasokan permintaan gas tergantung kondisi pasar. 6. Keuntungan Menggunakan infrastruktur yang telah tersedia/terbangun, sehingga tidak memerlukan investasi besar untuk pembangunan infrastruktur baru. Fleksibilitas dalam menjangkau perusahaan/industri yang tidak dilalui oleh jalur pipa gas yang telah terbangun. 7. Off-taker Perusahaan di kawasan perindustrian. Pabrik semen, pabrik keramik, atau pabrik/perusahaan lainnya yang membutuhkan proses pembakaran. Sumber: Data lapangan dianalisis (2024)Pada skema I pembangunan sarana dan prasarana pengolahan gas di kawasan industri mencakup beberapa aspek penting. Diperlukan pengembangan kawasan industri untuk menyediakan ruang dan infrastruktur dasar bagi kegiatan industri. Selain itu, pembebasan lahan perlu dilakukan untuk memastikan area tersebut cukup dan strategis bagi pembangunan fasilitas pengolahan gas. Sementara itu, hal penting lainnya ada pembangunan jaringan pipa gas untuk mengalirkan gas dari sumber ke pengguna akhir (konsumen). Implementasi sistem pengukuran pipa gas penting untuk dilakukan guna memantau dan

55mengukur aliran gas secara akurat, memungkinkan pengelolaan dan pengendalian yang lebih efektif dan efisien.Apabila pada skema II produk yang dihasilkan berupa CNG, maka pembangunan fasilitas mother station CNG merupakan hal penting untuk dilakukan. Mother station ini berfungsi untuk mengompresi gas bumi dari tekanan rendah menjadi tekanan tinggi agar dapat disimpan dan diangkut dalam tangki khusus. Dengan kapasitas yang tersedia (satuan MMSCFD) fasilitas tersebut dapat menampung volume gas yang signifikan dan cukup untuk memenuhi kebutuhan energi dari berbagai sektor industri dan transportasi. Investasi dalam pembangunan mother station ini memerlukan perencanaan dan pendanaan yang matang, serta memastikan adanya pasar yang stabil dengan off-takers yang membutuhkan suplai gas secara kontinu untuk mendukung operasionalnya.Gambar 15 Fasilitas Mother Station CNG Berkapasitas 1,5 MMSCFDSumber: Data lapangan dianalisis (2024)Pengembangan Sumur dan Pembangunan Fasilitas Produksi serta Transmisi GasApabila ingin melakukan pemboran sumur baru, terdapat beberapa hal krusial yang perlu disiapkan diantaranya yaitu kegiatan pemboran sumur pengembangan, pembangunan fasilitas produksi (CPP) serta pembangunan transmisi gas (pipeline).A. Kegiatan Pemboran Sumur Pengembangan1. Tahap Prakonstruksi Pengadaan lahan dapat dilakukan di area sumur pengembangan dan jalan akses menuju sumur tersebut. Pengadaan lahan dapat dilakukan melalui sistem jual-beli, sewa, atau metode lain yang telah disepakati bersama. Tata letak lokasi sumur pengembangan sekurang-kurangnya 100 meter dari jalan umum, pekerjaan umum, perumahan, atau tempat lain dimana sumber nyala dapat timbul sesuai dengan peraturan keselamatan kerja tambang (MPR Stb. 1930 No. 341).

562. Tahap Konstruksi a) Pengadaan Tenaga Kerja Untuk kegiatan pemboran sumur pengembangan diperlukan ±8-10 tenaga kerja per hektare. Kebutuhan dan kualifikasi tenaga kerja disesuaikan dengan kebutuhan, yaitu terdapat tenaga kerja dengan kemampuan dan tenaga kerja non-skill. Mengingat tingginya kebutuhan akan tenaga kerja yang memiliki kualifikasi dan sertifikasi, pemenuhan kebutuhan tenaga kerja akan diupayakan dari wilayah yang terdapat sumur pengembangan terlebih dahulu. Apabila tenaga kerja lokal tidak memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan, proses perekrutan akan diperluas ke daerah lain di sekitar sumur pengembangan.b) Mobilisasi Peralatan Berat dan Material Berbagai peralatan berat dan material diperlukan untuk persiapan pelaksanaan pemboran sumur pengembangan. Peralatan yang dibutuhkan meliputi rig pengeboran, peralatan pengeboran, serta material penunjang seperti pipa dan semenserta peralatan lainnya. Peralatan tersebut perlu disiapkan dan diangkut ke lokasi pemboran untuk memastikan kelancaran proses pemboran.c) Pembukaan Lahan Pada tahap pembukaan lahan kegiatan yang dilakukan meliputi pengurugan dan pemadatan lahan untuk memastikan daya dukung yang memadai untuk pemboran sumur pengembangan. Lahan di sekitar lokasi sumur dilakukan untuk membangun buffer zone berupa saluran yang mengelilingi sumur. Setelah itu, lahan tersebut disiapkan untuk menjadi pondasi yang kuat untuk peralatan pemboran dan infrastruktur penunjang lainnya.d) Pembangunan Sarana Pemboran Pembangunan sarana pemboran bertujuan untuk memperlancar kegiatan pemboran sumur. Dalam proses ini, berbagai fasilitas dan infrastruktur pendukung disiapkan untuk memastikan kelancaran dan keselamatan seluruh tahapan pemboran sumurpengembangan.3. Tahap Operasi a) Mobilisasi Alat Pemboran Pengangkutan peralatan pemboran dari dan menuju ke lokasi pemboran dilakukan menggunakan peralatan transportasi darat (trailer dan truck). b) Operasional Pemboran Terdapat beberapa rangkaian tahapan kegiatan pemboran, yaitu penyusunan dan penyetelan peralatan pemboran, persiapan dan penanganan lumpur bor, dan kegiatan pemboran. Pemboran sumur produksi dan sumur injeksi air serta gas akan memotong struktur lapisan batuan, berpotensi menimbulkan semburan liar lumpur, dan gas ke

57permukaan akibat tekanan massa dari samping dan bawah lubang bor. Untuk mengendalikan semburan liar tesebut dapat dipasang blow-out preventer di setiap mulut sumur serta tiga lapis casing sumur sesuai prosedur yang berlaku.c) Uji Kandung Lapisan (Uji Produksi) Karakteristik formasi seperti volume, cadangan minyak/gas, temperatur, dan tekanan dapat diketahui melalui uji kandungan lapisan. Hasil uji tersebut juga dapat memberikan informasi mengenai keberadaan atau kedekatan cebakan minyak, gas, dan air.4. Tahap Pasca Operasia) Penutupan Sumur Apabila hasil pemboran menunjukkan adanya kandungan hidrokarbon, sumur akan ditutup sementara dan ditinggalkan untuk diproduksi pada tahap pengembangan lapangan. Setelah itu, sumur yang sudah tidak produktif akan ditutup secara permanen sesuai dengan standar yang berlaku (SNI 13-6910-202). Penutupan sumur dilakukan dengan cara menyemen sumbat pada beberapa kedalaman tertentu, mengikuti prosedur operasional penutupan sumur yang telah ditetapkan.b) Pembongkaran Peralatan Pemboran Pembongkaran peralatan pemboran meliputi pembongkaran menara pemboran di setiap lokasi sumur. Proses ini dilakukan dengan hati-hati untuk memastikan keselamatan dan kelancaran operasional. Setelah menara dan peralatan lainnya dibongkar, lokasi sumur akan dikembalikan ke kondisi semula atau sesuai dengan rencana rehabilitasi lahan.c) Demobilisasi Peralatan Pemboran Setelah fase pembangunan sarana dan prasarana kegiatan pemboran sumur selesai, peralatan akan dibongkar dan diangkut kembali ke gudang milik perusahaan menggunakan alat transportasi darat. Proses pembongkaran ini mencakup menara pemboran dan peralatan lainnya yang dilakukan secara sistematis untuk memastikan keselamatan operasional. Peralatan yang telah diangkut kemudian akan diperiksa kembali untuk memastikan kondisi dan kesiapan operasional sebelum disimpan atau digunakan kembali di lokasi lain.d) Penanganan Lokasi dan RevegetasiPenanganan lokasi bekas aktivitas pemboran sumur mencakup pembersihan peralatan yang sudah tidak digunakan dan revegetasi area sumur pemboran. Proses ini tidak hanya memastikan lahan bebas dari peralatan yang tidak terpakai, tetapi juga memulihkan kondisi ekologis melalui penanaman vegetasi kembali. Langkah-langkah ini dilakukan untuk memastikan bahwa kegiatan pemboran tidak memberikan dampak signifikan terhadap komponen lingkungan secara keseluruhan.

58B. Kegiatan Pembangunan Fasilitas Produksi (CPP) 1. Tahap Prakonstruksi Pengadaan lahan untuk kegiatan pembangunan CPP dapat dilakukan dengan sistem jual beli, menyewa, atau cara lain sesuai dengan kesepakatan bersama antara pembeli dan pemilik lahan. 2. Tahap Konstruksia) Pengadaan Tenaga KerjaPembangunan CPP membutuhkan tenaga kerja 8-10 orang per hektare. Kebutuhandan kualifikasi tenaga kerja disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan, yaitu terdapat tenaga kerja dengan kemampuan dan tenaga kerja non-skill.b) Persiapan Lahan Persiapan lahan untuk pembangunan CPP melibatkan pengurugan dan pemadatan lahan menggunakan tanah urug serta pengurugan pasir dan batu untuk memperkuat pondasi. Proses ini juga mencakup pembuatan buffer zone berupa selokan melingkari lokasi. Kegiatan ini diperkirakan akan meningkatkan kebisingan dan menurunkan kualitas udara akibat penggunaan alat berat.c) Mobilisasi Peralatan Berat dan Material Mobilisasi alat berat seperti bouldozer, shouvel, dan lain-lain serta pengangkutan material pada saat pembangunan CPP diprakirakan akan menimbulkan berbagai dampak lingkungan seperti: (1) Penurunan kualitas udara(2) Peningkatan kebisingan (3) Peningkatan getaran (4) Peningkatan kepadatan arus lalu lintas (5) Terganggunya kelancaran lalu lintas(6) Terjadinya kerusakan jalan (7) Penurunan kelimpahan dan keanekaragaman flora dan fauna darat (8) Penurunan sanitasi lingkungand) Pekerjaan Tanah (cut and fill)Pekerjaan tanah dilakukan untuk menggali lokasi pondasi pada bangunan dan pemasangan pipa. Selain itu, area yang lebih rendah akan ditimbun untuk menciptakan permukaan tanah yang rata sebagai lokasi pembangunan. Proses ini berpotensi menurunkan kualitas udara, meningkatkan kebisingan serta mempengaruhi sikap dan persepsi masyarakat setempat.

59e) Pembangunan Pondasi Struktur dan PerlengkapannyaPembangunan pondasi struktur bangunan dan perlengkapannya di lokasi CPP akan menyebabkan tertutupnya tanah secara permanen, sehingga tanah tidak dapat berfungsi sebagai daerah resapan. Dampak lingkungan yang dapat timbul meliputi penurunan kualitas udara dan peningkatan kebisingan. f) Pendirian Bangunan dan Pemasangan Peralatan Pendirian bangunan dan pemasangan peralatan akan menutup sebagian lahan, sehingga lahan tidak dapat berfungsi lagi sebagai daerah yang mampu meresapkan air hujan ke dalam tanah. Oleh karena itu, perlu dipertimbangkan pembuatan polder penampung air limpasan akibat perubahan koefisien run-off (C factor) sebagai akibat perubaha tata guna lahan setempat.g) Pekerjaan Piping SystemSistem pemipaan (piping system) dalam pembangunan CPP gas merujuk pada jaringan pipa yang berfungsi untuk mengangkut gas dari sumur produksi ke fasilitas pemrosesan dan distribusi. Proses ini melibatkan pemasangan pipa pada lubang galian yang telah disiapkan, memastikan bahwa setiap instalasi pipa dilakukan dengan standar teknis yang ketat untuk keamanan dan efisiensi. Pelaksanaan pekerjaan ini memerlukan tenaga kerja bersertifikasi guna menjamin keandalan dan keselamatan operasional sistem pemipaan. Dampak yang diperkirakan timbul antara lain penurunan kualitas udara dan peningkatan kebisingan. h) Pekerjaan Electrical dan Peralatan (instrument) Pekerjaan elektrikal dalam pembangunan CPP mencakup pemasangan sistem kelistrikan yang aman dan andal untuk mendukung seluruh operasi fasilitas. Selain itu, peralatan utama seperti transformator, panel distribusi, dan sistem kontrol juga dipasang untuk memastikan keselamatan kerja. Pelaksanaan pekerjaan ini membutuhkan kepatuhan terhadap standar teknis dan keselamatan yang ketat.i) Uji Coba Bagian Peralatan Uji coba bagian peralatan dilakukan dengan uji hidrostatik menggunakan air permukaan. Sisa air yang digunakan untuk uji jika dibuang ke sungai dapat berpotensi menimbulkan beberapa dampak lingkungan. Dampak yang mungkin terjadi meliputi penurunan kualitas air permukaan dan air tanah.j) Uji Coba Hidrostatik Setelah pemasangan pipa selesai akan dilakukan uji hidrostatik menggunakan air dari sumber. Uji ini dilakukan secara segmental pada setiap penggal pipa. Air sisa uji hidrostatik jika dibuang ke sungai tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku dapat menimbulkan penurunan kualitas air permukaan serta kuantitas air tanah di lingkungan sekitar.

603. Tahap Operasi a) Uji Coba Seluruh Sistem CPPPelaksanaan uji coba seluruh sistem CPP (Unit Gathering Station, CO2, dan H2S Removal Unit, Dehydration Unit, Sulphur Recovery Unit, dan lain-lain) berpotensi meningkatkan emisi gas buang dan CO2 ke udara serta kebisingan. Dampak lingkungan yang diprakirakan akan muncul antara lain penurunan kualitas udara, muncul bau, dan peningkatan kebisingan. b) Operasional CPP Selama operasional CPP akan menghasilkan emisi CO2 dan H2S, kondensat, air formasi, dan belerang. Pengoperasian ini berpotensi meningkatkan emisi gas buang dan CO2 ke udara akibat proses venting CO2. Sementara itu, gas asam H2S akan diproses menjadi belerang padat sebagai produk komersial. Produk minyak atau kondensat akan ditampung dalam tangki kondensat dan diangkut menggunakan truk. 4. Tahap Pasca Operasi Bentang lahan yang semula terbuka akan dilakukan pemulihan sesuai dengan fungsi lahan sebelumnya. Sementara itu, fasilitas produksi di CPP akan dilakukan pembongkaran dan bekas limbah B3 akan dikelola sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan No.03/BAPEDAL/09/1995 tentang Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah B3. C. Kegiatan Pembangunan Transmisi Gas (Pipeline) 1. Tahap Prakonstruksi Pengadaan lahan untuk pembangunan transmisi gas merupakan tahap awal yang penting. Proses ini dapat dilakukan melalui berbagai metode termasuk jual-beli, sewa, atau metode lain yang telah disepakati bersama dengan pemilik lahan. Penting untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat memahami dan menyetujui syarat-syarat pengadaan lahan, guna menghindari potensi konflik di kemudian hari. Selain itu, proses pengadaan lahan juga harus memperhatikan dampak lingkungan dan sosial yang mungkin timbul serta mematuhi peraturan dan regulasi yang berlaku.2. Tahap Konstruksi a) Pengadaan Tenaga Kerja Pembangunan transmisi gas membutuhkan tenaga kerja baik tenaga kerja terampil maupun non-skill. Tenaga kerja terampil diperlukan untuk mengoperasikan peralatan canggih, melakukan pemasangan dan perawatan pipa serta menangani aspek teknis dan keselamatan. Sementara itu, tenaga kerja non-skill berperan dalam berbagai tugas pendukung seperti pengangkutan material, persiapan lokasi, dan kegiatan operasional lainnya.

61b) Mobilisasi Alat Berat dan Material Mobilisasi peralatan berat dan material untuk pemasangan pipa transmisi dapat dilakukan menggunakan jasa kereta api. Sementara itu, pengangkutan alat berat dan material yang menggunakan jalan umum berpotensi mengganggu lalu lintas bagi pengguna jalan lainnya. Proses mobilisasi ini diperkirakan akan berdampak pada lingkungan, termasuk penurunan kualitas udara, peningkatan kebisingan, dan peningkatan getaran di sekitar area pembangunan transmisi gas.c) Pembersihan Jalur Kegiatan yang akan dilakukan sebelum pemasangan pipa adalah pembersihan jalur baik dari vegetasi penutup yang ada maupun bangunan yang ada di sepanjang rencana jalur pipa tersebut. Pembersihan jalur tersebut akan mengubah kondisi lahan yang semula berupa lahan pertanian menjadi areal terbuka. d) Penggelaran PipaPenggelaran pipa dilakukan dengan menempatkan pipa di sisi rel kereta api. Proses tersebut bertujuan untuk memudahkan akses saat penggalian lubang pipa dilakukan sepanjang jalur rel. Dengan pipa yang sudah siap di tempat, pekerjaan penggalian dan pemasangan pipa dapat dilakukan secara efisien dan sistematis. Selain itu, penempatan pipa di dekat area penggalian membantu mengurangi waktu dan biaya transportasi serta meminimalkan gangguan terhadap operasional kereta api dan aktivitas di sekitar area proyek.e) Penggalian Tanah (cut and fill) Penggalian tanah sejajar dengan rel kereta api dilakukan menggunakan alat berat untuk menanam pipa transmisi gas. Proses ini melibatkan penggalian sepanjang jalur rel dengan pipa ditanam pada kedalaman tertentu di bawah permukaan tanah. Sepanjang jalur galian tanah terdiri dari endapan aluvial yang umumnya lepas, sehingga perlu diperhatikan stabilitas tanah untuk mencegah masalah selama pengerjaan. f) Pengelasan Pipa Pengelasan dilakukan sebelum pipa tersebut ditanam ke dalam lubang yang telah disiapkan. Pengelasan ini harus dilakukan oleh tenaga ahli yang berpengalaman dan memiliki sertifikasi khusus di bidang pengelasan. Kegiatan pengelasan tersebutmembutuhkan keahlian khusus, sehingga jumlah tenaga kerja yang diperlukan untuk pengelasan ini umumnya lebih sedikit dibandingkan dengan tahap pekerjaan lainnya.g) Uji Radiografi Uji radiografi adalah metode non-destruktif yang digunakan untuk memeriksa kualitas pengelasan pipa dalam pembangunan transmisi gas. Metode ini melibatkan penggunaan sinar X untuk mendeteksi ketidaksesuaian dalam sambungan las tanpa

62merusak pipa. Pada tahap kegiatan ini, terdapat kekhawatiran di masyarakat terkait efek radiasi sinar X yang digunakan dalam uji radiografi yang dapat mempengaruhi persepsi mereka terhadap keselamatan proses distribusi gas kepada konsumen.h) Penurunan Pipa Penurunan pipa ke dalam lubang galian menggunakan crane atau side boom dozer (pipe laying). Penurunan pipa menggunakan crane diperlukan untuk memastikan pipa ditempatkan dengan akurat dan aman ke dalam lubang galian tanpa menyebabkan kerusakan. Namun, dalam beberapa hal tetap menggunakan tenaga manusia atau pelaksanaan secara manual dengan menggunakan tenaga manusia. i) Penanaman Pipa Penanaman pipa yang telah dilas dan diuji secara hidrostatik dilakukan dengan bantuan tenaga kerja yang mengoperasikan mesin pemadat untuk mengurug tanah di sekitar pipa yang telah ditanam dalam lubang galian. Proses ini bertujuan untuk memastikan pipa tetap stabil dan aman, serta mencegah pergeseran atau kerusakan selama operasi. Penanaman ini juga memperhatikan distribusi beban tanah yang merata di sekitar pipa untuk menghindari tekanan berlebih yang dapat merusak struktur pipa.j) Uji Hidrostatik Setelah pipa sepanjang jalur transmisi selesai dipasang, selanjutnya dilakukan uji hidrostatik pada beberapa segmen untuk memastikan kualitas dan kekuatan pipa. Proses ini melibatkan pengisian pipa dengan air dari sumber lokal dan menekan pipa untuk mendeteksi kebocoran atau kerusakan. Air yang digunakan untuk uji ini kemudian dibuang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tahap ini dapat menimbulkan berbagai dampak seperti penurunan kualitas dan kuantitas air permukaan serta air tanah. k) Pembersihan/pengeringan dalam pipa (pigging) Setelah pipa dibersihkan dari kotoran dan kontaminan menggunakan metode pigging, langkah selanjutnya adalah pengeringan pipa. Pengeringan dilakukan dengn mengalirkan udara kering atau nitrogen untuk menghilangkan sisa kelembapan di dalam pipa. Proses ini dilakukan untuk memastikan bahwa pipa bebas dari kelembapan yang dapat menyebabkan korosi. Inspeksi dilakukan untuk memastikan pipa siap digunakan dengan aman dan efisien.3. Tahap Operasi Pada tahap operasi dilakukan penyaluran gas dari sumber ke lokasi tujuan menggunakan pipa transmisi. Dalam operasional pipa transmisi, kemungkinan muncul kekhawatiran masyarakat terkait aktivitas di sekitar lokasi pipa, keamanan, dan keselamatan apabila terjadi kebocoran gas. Untuk mengantisipasi kebocoran, pipa transmisi dilengkapi

63dengan sistem SCADA untuk mendeteksi kebocoran serta mengaktifkan sistem alarm dan hydrant utuk mengendalikan situasi. Selain itu, area di atas pipa yang tertanam akan diberi tanda peringatan tentang adanya pipa gas bertekanan tinggi sebagai tanda peringatan. 4. Tahap Pasca OperasiPada tahap ini akan dilakukan pembersihan pipa transmisi dari sisa gas dengan cara flaring, pembongkaran pipa tersebut selanjutnya diangkut ke tempat penyimpanan di pipe yard. Selama proses penutupan sarana pipa transmisi, kemungkinan akan muncul dampak seperti penurunan kualitas udara dan peningkatan kebisingan. Peluang Pengembangan Industri Berbasis Gas BumiKomposisi gas bumi bervariasi sesuai dengan sumber ladangnya. Gas bumi yang telah diproses dan akan dijual bersifat tidak berasa dan tidak berbau. Sebelum gas tersebut didistribusikan ke pengguna akhir, biasanya gas tersebut diberi bau dengan menambahkan thiol. Tujuan penambahan thiol tersebut adalah agar dapat terdeteksi bila terjadi kebocoran gas. Gambar 16 Komposisi Gas bumiSumber: Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (2023)Gas bumi dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan. Salah satunya sebagai bahan baku industri seperti pupuk, petrokimia, metanol, plastik, hujan buatan, besi tuang, pengelasan, dan pemadam api ringan. Selain itu, gas bumi dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar. Sebagai bahan bakar, gas bumi digunakan untuk PLTU (Pembangkit Listrik Tenaga Uap), kendaraan bermotor (Bahan Bakar Gas/BBG, Liquefied Gas for Vehicle/LGV, Compressed Natural Gas/CNG), industri ringan, menengah, dan berat. Gas bumi juga dapat dimanfaatkan untuk memenuhi berbagai kebutuhan rumah tangga, hotel, restoran, dan sebagainya dalam bentuk LPG (Liquefied Petroleum Gas). Tidak hanya itu, gas bumi dapat diolah menjadi komoditas energi untuk ekspor seperti gas alam cari LNG (Liquefied Natural Gas). Perbedaan pemanfaatan gas bumi tidak terlepas dari karakter masing-masing. Produk gas seperti LPG dan LNG diproduksi dengan tujuan untuk memudahkan pengangkutan dalam jarak yang tidak terjangkau dengan pipa. LPG mudah disimpan dan bisa langung dibakar untuk dimanfaatkan tanpa perlu infrastruktur khusus. Sedangkan, pemanfaatan LNG memerlukan fasilitas untuk mengubah LNG menjadi gas kembali yang umumnya disebut (LNG regasification terminal). Selain fasilitas regasifikasi, pemanfaatan gas yang dihasilkan juga memerlukan jaringan pipa untuk sampai ke

64konsumen. Dengan kebutuhan akan temperatur sangat rendah, LNG tidak bisa diedarkan dalam bentuk tabung seperti LPG. Oleh karena itu, penggunaan LPG lebih fleksibel dan sesuai untuk konsumen rumah tangga. Tabel 17 Presentase Komposisi Gas BumiNo. Komponen Persentase1. Metana (CH4) 80%-95%2. Etana (C2H6) 5%-15%3. Propana (C3H8) dan Butana (C4H10) <5%Sumber: Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (2023)Tabel 18 menampilkan komponen-komponen gas bumi beserta produk yang dapat dihasilkan dari masing-masing komponen tersebut. Gas bumi mengandung berbagai unsur seperti methane, ethane, propane, butane, dan pentane yang dapat diolah menjadi produkbernilai tinggi. Produk tersebut meliputi bahan bakar untuk pembangkit listrik, bahan bakar kendaraan, serta bahan baku untuk industri plastik, petrokimia, dan berbagai sektor lainnya. Pemanfaatan secara optimal dari setiap komponen gas bumi membuka peluang besar dalam pengembangan industri dan ekonomi, khususnya di wilayah Blora yang memiliki kekayaan sumber daya gas bumi di daerahnya. Berikut adalah beberapa produk berbasis gas, komponen gas, dan prioritas penggunaannya diselaraskan dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 6 Tahun 2016. Tabel 18 Komposisi Gas Bumi dan Potensi Produk yang dapat DihasilkanNo.Komponen GasProduk Berbasis GasPenggunaan Prioritas1. Methane (CH4)LNG (Liquefied Natural Gas)1. Bahan bakar pembangkit listrik2. Bahan bakar transportasi3. Bahan baku pemanas1. Transportasi 2. Rumah tangga 3. Pelanggan kecil 4. Penyediaan tenaga listrik 5. Industri sebagai bahan bakarMetanol 1. Bahan baku kimia 2. Bahan bakar alternatif3. Bahan baku pelarutIndustri berbasis gas bumiAmonia 1. Bahan baku pupuk2. Bahan kimia industri Industri pupuk 2. Ethane (C2H6)Etilen 1. Bahan baku plastik (polietilen) 2. Bahan kimia industriIndustri berbasis gas bumiEtilena Oksida 1. Bahan baku deterjen 2. Antifreeze 3. Bahan baku pelarutIndustri berbasis gas bumi 3. Propane (C3H8)LPG (Liquefied Petroleum Gas)1. Bahan bakar untuk pemanas 1. Transportasi 2. Rumah tangga

65No.Komponen GasProduk Berbasis GasPenggunaan Prioritas2. Bahan bakar memasak 3. Bahan bakar kendaraan3. Pelanggan kecil 4. Industri sebagai bahan bakarPropilena 1. Bahan baku plastik (polipropilen)2. Bahan kimia industriIndustri berbasis gas bumiIsopropanol 1. Bahan baku pelarut 2. Bahan baku antiseptik 3. Bahan kimiaIndustri berbasis gas bumi4. Butane (C4H10)LPG (campuran dengan propana)1. Bahan bakar untuk pemanas 2. Bahan bakar memasak 3. Aerosol1. Transportasi 2. Rumah tangga 3. Pelanggan kecil 4. Industri sebagai bahan bakarButadiena 1. Bahan baku karet sintetis 2. Bahan baku plastik 3. Bahan kimia Industri berbasis gas bumi5. Pentane (C5H12)Isopentana, nPentana1. Bahan bakar untuk busa poliuretan 2. Refrigeran Industri berbasis gas bumi Naphtha 1. Bahan bakar 2. Pelarut industriIndustri berbasis gas bumi Sumber: Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (2023)Berdasarkan data persentase pemanfaatan gas bumi nasional, kebutuhan untuk industri menempati urutan tertinggi (29,82%), diikuti oleh kebutuhan ekspor (19,58%), dan kebutuhan untuk industri pupuk (13,49%). Hal ini menunjukkan bahwa alokasi gas bumi telah disesuaikan dengan kebutuhan prioritas utama untuk mendukung program pemerintah, terutama peningkatan produksi migas nasional, kebutuhan industri, dan penyediaan tenaga listrik bagi masyarakat.

66Gambar 17 Persentase Pemanfaatan Gas BumiSumber: Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (2022)5.3. Aspek PasarPermintaan Pasar Gas bumi menjadi sumber energi primer ketiga yang paling banyak dimanfaatkan di dalam negeri setelah minyak bumi dan batubara. Oleh karena itu, gas bumi memiliki peran penting dalam kebijakan bauran energi di Indonesia. Pemerintah secara aktif terus mendorong penggunaan gas bumi di dalam negeri, salah satunya dengan membangun infrastruktur gas bumi seperti pipa dan fasilitas LPG, CNG, serta LNG untuk merangsang pertumbuhan industri domestik sekaligus menjaga kelestarian lingkungan yang lebih bersih.Gambar 18 Lifting Gas Bumi Nasional Tahun 2018-2022Sumber: Sumber: Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (2023)Pada periode 2018-2022 lifting gas bumi menunjukkan tren penurunan yang signifikan, namun di satu sisi permintaan pasar terus meningkat. Untuk mengatasi kondisi tersebut, langkah-langkah yang perlu diambil adalah meningkatkan investasi dalam teknologi eksplorasi dan produksi gas serta mempercepat pengembangan infrastruktur transmisi dan distribusi gas. Dengan demikian, kebutuhan energi nasional dapat terpenuhidan ketahanan energi nasional dapat terjaga.1.2001.2501.1911.007 1.0361.1331.058983 995 95302004006008001.0001.2001.4002018 2019 2020 2021 2022Target (MBOEPD) Realisasi (MBOEPD)

67Gambar 19 Rata-rata Konsumsi Gas Bumi per Hari (MMSCFD)Sumber: British Petroleum (2024)Menurut data BP (British Petroleum) tahun 2024 konsumsi gas bumi di Indonesia tahun 2023 tercatat sebesar 4.397 MMSCFD (Million Standard Cubic Feet per Day) atau miliar kaki kubik per hari, naik dari 4.262 MMSCFD pada tahun 2022. Data konsumsi gas bumi ini diperbarui setiap tahun, berdasarkan 59 observasi diketahui rata-rata konsumsi harian sebesar 2.620 MMSCFD dari tahun 1965 hingga 2023. Selama periode tahun 2013 hingga 2023 konsumsi gas tertinggi adalah pada tahun 2019, yaitu 4.399 MMSCFD, sedangkan konsumsi terendah terjadi pada tahun 2013 yaitu hanya 4.108 MMSCFD. Data ini mencerminkan peningkatan signifikan dalam konsumsi gas bumi Indonesia dari waktu ke waktu, sejalan dengan pertumbuhan ekonomi dan permintaan energi yang semakin tinggi.Secara nasional, menurut BPS (2023) banyaknya pelanggan pada tahun 2022 sebanyak 512.388 pelanggan, naik sebesar 30,57 % dibandingkan dengan tahun 2021. Kenaikan ini disebabkan oleh kontribusi penambahan jumlah pelanggan dari kelompok pelanggan rumah tangga yang berkontribusi sebesar 98,35% dari total penambahan 117.981 pelanggan. Selain itu, kelompok pelanggan komersial, industri, dan SPBG juga mengalami peningkatan, meskipun proporsi kenaikannya lebih kecil, yaitu hanya 1,65% dari total penambahan pelanggan. Sementara itu, jumlah pelanggan dari kelompok pembangkit listrik tetap stabil, tanpa adanya peningkatan maupun penurunan, dengan jumlah pelanggan yang tetap sebanyak 22 pada tahun 2021.Permintaan global terhadap gas bumi terus meningkat seiring dengan kebutuhan dunia akan sumber energi yang lebih bersih dan efisien. Gas bumi yang menghasilkan emisi karbon lebih rendah dibandingkan batubara dan minyak, telah menjadi pilihan utama bagi banyak negara yang ingin menurunkan jejak karbon dan beralih ke sumber energi yang lebih ramah lingkungan. Industri pembangkit listrik, manufaktur, dan petrokimia adalah sektor-sektor utama yang mendorong peningkatan permintaan ini.4108 41194261438343074381 4399410941544262439740004050410041504200425043004350440044502013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023Cub ft/Day bn

68Gambar 20 Konsumsi Gas Bumi Global Tahun 2013-2023 (Miliar Meter Kubik)Sumber: British Petroleum (2024)Konsumsi gas bumi global mengalami peningkatan di tahun 2023 sebesar 4.010 miliar meter kubik. Selama periode tahun 2013 hingga 2023, di tahun 2020 konsumsi gas global mengalami penurunan sebesar 75 miliar meter kubik (1.9% y-o-y). Ini merupakan penurunan permintaan gas terbesar yang pernah tercatat secara absolut, tetapi secara relatif setara dengan tahun 2009. Meskipun gas bumi terdampak, penurunan ini tidak sebesar dampak yang dirasakan oleh permintaan minyak atau batu bara pada tahun 2020. Seiring dengan menurunnya pembatasan akibat pandemi pada kuartal ketiga, permintaan gas mulai pulih secara bertahap. Faktor seperti kebutuhan listrik musiman dan harga gas yang lebih kompetitif menjadi faktor pendorong peningkatan konsumsi gas.Gambar 21 Volume Ekspor Gas Bumi Menurut Negara Tujuan UtamaTahun 2023 (Ribu Ton)Sumber: Badan Pusat Statistik (2024)Indonesia adalah salah satu negara dengan cadangan gas bumi terbesar, menjadikannya sebagai produsen utama di dunia. Sumber daya alam ini tidak hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, tetapi juga dimanfaatkan sebagai komoditas unggulan yang diekspor ke berbagai negara. Berdasarkan data BPS (2024), negara tujuan utama ekspor gas bumi Indonesia yaitu Singapura, Malaysia, Thailand, Tiongkok, Korea Selatan, dan Jepang. Pada tahun 2023, Singapura tercatat sebagai negara dengan jumlah pasokan gas bumi terbesar dari Indonesia, mencapai 4.043 ribu ton. Angka ini menunjukkan bahwa Singapura bukan hanya menjadi pasar utama, tetapi juga mitra 3372 33963475352236513832390838714023 4008 40103300340035003600370038003900400041002013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023Miliar Meter Kubik2658,52926,34026453110,74043,60 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500JepangKorea SelatanTiongkokThailandMalaysiaSingapuraRibu Ton

69strategis yang penting dalam sektor energi Indonesia. Peningkatan ekspor gas bumi ke Singapura mencerminkan kemitraan yang semakin kuat dalam perdagangan energi, sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu produsen utama gas bumi di kawasan Asia Tenggara.Tabel 19 Pemanfaatan Gas Bumi dalam Negeri Tahun 2016-2022No. KeteranganSatuan Unit2016 2017 2018 2019 2020 2021 20221. Target % 59,00 59,00 60,00 64,00 64,00 65,00 66,002. Total Pemanfaatan Gas Bumi BBTUD 6.856 6.616 6.664 6.140 5.701 5.734 5.4443. Realisasi Domestik BBTUD 3.996 3.880 3.995 3.984 3.592 3.687 3.6854. Realisasi Ekspor BBTUD 2.859 2.736 2.669 2.155 2.108 2.046 1.7595. Presentase Domestik % 58,29 58.64 59,94 64,90 63,02 64,31 68,65Sumber: Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (2022)Tabel 19 menyajikan data mengenai target, total pemanfaatan, realisasi domestik, realisasi ekspor, serta persentase pemanfaatan gas bumi domestik terhadap total pemanfaatan selama periode 2016–2022. Secara keseluruhan, terdapat tren yang positif dalam peningkatan alokasi gas bumi untuk kebutuhan domestik. Hal ini terlihat dari persentase pemanfaatan domestik yang meningkat dari 58,29% pada tahun 2016 menjadi 68,65% pada tahun 2022. Peningkatan ini mengindikasikan keberhasilan kebijakan pemerintah dalam memprioritaskan pemanfaatan gas bumi untuk kebutuhan dalam negeri guna mendukung ketahanan energi nasional. Pemanfaatan gas bumi dapat ditingkatkan dengan memperbesar kapasitas produksi gas, terutama untuk mendukung kebutuhan pasar domestik. Peningkatan produksi ini juga diharapkan mampu mendorong pengembangan hilirisasi pada produk berbasis gas bumi, sehingga menciptakan nilai tambah yang lebih tinggi bagi perekonomian nasional. Meskipun total pemanfaatan gas bumi secara keseluruhan mengalami penurunan dari 6.856 BBTUD pada tahun 2016 menjadi 5.444 BBTUD pada tahun 2022, hal tersebut tidak mengurangi fokus terhadap alokasi untuk pasar domestik. Realisasi pemanfaatan domestik pada tahun 2022 mencapai 3.685 BBTUD, mendekati realisasi tahun 2016 sebesar 3.996 BBTUD, hal tersebut menunjukkan konsistensi pemanfaatan untuk kebutuhan dalam negeri. Di sisi lain, realisasi ekspor mengalami penurunan signifikan dari 2.859 BBTUD pada tahun 2016 menjadi 1.759 BBTUD pada tahun 2022. Penurunan ini merefleksikan perubahan prioritas pemanfaatan gas bumi yang diarahkan lebih besar untuk memenuhi kebutuhan domestik dibandingkan ekspor.

70Tabel 20 Pemanfaatan Gas Bumi Berdasarkan per SektorNo. SektorSatuan Unit2016 2017 2018 2019 2020 2021 20221. BBG BBTUD 3,59 7,06 9,34 7,65 4,62 3,92 4,212. City Gas BBTUD 2,53 3,73 3,65 6,13 6,75 8,42 10,933. Lifting BBTUD 195,07 179,89 188,79 181,59 173,19 167,78 187,374. Pupuk BBTUD 697,75 690,05 726,63 742,68 690,72 681,97 691,615. Kelistrikan BBTUD 1.010,96 928,13 829,66 838,75 682,72 679,90 619,306. Industri BBTUD 1.474,81 1.555,70 1.677,52 1.597,42 1.524,07 1.578,28 1.610,707. Domestik LNG BBTUD 431,43 372,64 405,15 508,25 381,40 479,27 482,788. Domestik LPG BBTUD 180,70 143,20 154,31 102,90 129,22 88,05 78,689. Ekspor Gas PipaBBTUD 807,30 795,71 761,70 738,34 717,77 752,70 605,5210. Eksor LNG BBTUD 2.052,52 1.940,66 1.907,78 1.417,00 1.390,47 1.294,12 1.153,71Total Pemanfaatan Gas BumiBBTUD 6.856 6.616 6.664 6.140 5.701 5.734 5.444Sumber: Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (2022)Tabel 20 memaparkan distribusi pemanfaatan gas bumi berdasarkan sektor utama selama periode 2016–2022. Data ini menunjukkan bahwa sektor kelistrikan dan industri merupakan pengguna gas bumi terbesar di Indonesia. Sektor kelistrikan mencatat angka pemanfaatan sebesar 1.010,96 BBTUD pada tahun 2016, meskipun mengalami penurunan menjadi 619,30 BBTUD pada tahun 2022. Namun, sektor ini tetap menjadi salah satu pilar utama dalam pemanfaatan gas bumi, mengingat pentingnya gas bumi sebagai sumber energi bagi pembangkit listrik nasional. Sektor industri menunjukkan peningkatan yang signifikan, dari 1.474,81 BBTUD pada tahun 2016 menjadi 1.610,70 BBTUD pada tahun 2022. Pertumbuhan ini mencerminkan peran strategis gas bumi dalam mendukung aktivitas produksi di sektor industri yang terus berkembang. Selain itu, sektor city gas mencatat pertumbuhan yang sangat positif, yaitu dari 2,53 BBTUD pada tahun 2016 menjadi 10,93 BBTUD pada tahun 2022. Pertumbuhan ini menandakan keberhasilan pemerintah dalam memperluas jaringan distribusi gas bumi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan komersial. Sektor transportasi, yang menggunakan gas bumi dalam bentuk Bahan Bakar Gas (BBG) juga menunjukkan potensi pertumbuhan meskipun dalam skala yang relatif kecil dibandingkan sektor lain. Pemanfaatan gas bumi di sektor ini terus didorong sebagai alternatif bahan bakar yang ramah lingkungan. Di sisi lain, sektor pupuk mencatat pemanfaatan yang stabil dari 697,75 BBTUD pada tahun 2016 hingga 691,61 BBTUD pada tahun 2022 yang menunjukkan pentingnya gas bumi sebagai bahan baku utama dalam industri produksi pupuk. Secara keseluruhan, tabel ini mengilustrasikan diversifikasi yang baik dan positif dalam pemanfaatan gas bumi di berbagai sektor strategis yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan.

71Gambar 22 Penjualan, Impor, dan Ekspor LPG Tahun 2018-2022Sumber: Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (2022)Penjualan dan impor LPG di Indonesia melonjak, sementara ekspor gas bumi justru menurun. Hal ini mencerminkan permintaan LPG domestik yang terus meningkat, memaksa Indonesia untuk mengimpor lebih banyak LPG guna memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri. Di sisi lain, penurunan ekspor gas bumi menunjukkan bahwa gas bumi lebih banyak dialokasikan untuk kebutuhan domestik baik untuk sektor industri, transportasi maupun rumah tangga. Untuk menjawab tantangan tersebut, langkah-langkah strategis perlu dilakukan. Pertama yaitu peningkatan investasi dalam teknologi eksplorasi dan produksi gas bumi harus dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan kapasitas produksi domestik. Selain itu, pengembangan infrastruktur transmisi dan distribusi gas juga harus dipercepat untuk memastikan gas bumi dapat didistribusikan dengan mudah dan merata ke seluruh wilayah. Selain itu, diversifikasi sumber energi dengan mengembangkan energi terbarukan seperti tenaga surya dan angin juga perlu diprioritaskan untuk mengurangi ketergantungan pada gas bumi. Langkah-langkah ini akan membantu menjaga ketahanan energi nasional dan memenuhi kebutuhan energi yang terus meningkat.Gambar 23 Produksi LNG Nasional Tahun 2018-2020Sumber: Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (2022)Produksi LNG di Indonesia telah menunjukkan tren penurunan dalam beberapa tahun terakhir. Penurunan ini disebabkan oleh berbagai faktor termasuk sumur tua, cadangan gas 7.562.184 7.777.990 8.023.8058.358.499 8.562.0195.566.572 5.714.6956.396.962 6.336.3546.739.131434 457 334 351 17401.000.0002.000.0003.000.0004.000.0005.000.0006.000.0007.000.0008.000.0009.000.0002018 2019 2020 2021 2022M. TonPenjualan Impor Ekspor05.000.00010.000.00015.000.00020.000.00025.000.0002018 2019 2020 2021 2022M. TonTotal Produksi LNG (M. Ton)

72yang menipis, dan minimnya penemuan cadangan migas baru. Penurunan produksi ini berdampak pada kemampuan Indonesia untuk memenuhi permintaan domestik dan internasional, yang pada akhirnya turut menyebabkan penurunan ekspor produk LNG.Untuk meningkatkan produksi gas bumi diperlukan langkah-langkah strategis yang dapat diterapkan meliputi beberapa aspek penting. Optimalisasi pemeliharaan sumur dan fasilitas produksi sangat krusial untuk memaksimalkan kapasitas produksi dan menghindari gangguan operasional. Pemeliharaan rutin dan berkala dapat memastikan sumur-sumur gas tetap berfungsi dengan optimal. Selain itu, peningkatan investasi dalam teknologi eksplorasi dan produksi berbasis gas bumi perlu dilakukan untuk meningkatkan efisiensi serta kapasitas produksi dari cadangan yang ada. Selanjutnya kerjasama internasional dalam bidang teknologi dan investasi juga dapat membantu dalam pengembangan cadangan gas bumi baru. Kerjasama ini memungkinkan transfer teknologi canggih dan modal yang diperlukan untuk eksplorasi dan produksi gas. Sementara itu, pengembangan kapasitas penyimpanan gas bumi juga sangat penting untuk mengelola surplus produksi dan memastikan ketersediaan gas bumi saat permintaan meningkat. Langkah-langkah strategis tersebut diharapkan dapat meningkatkan produksi gas bumi nasional dan memenuhi kebutuhan energi domestik serta internasional.Penawaran Pasar Indonesia memiliki potensi besar dalam produksi gas bumi, yang dihasilkan melalui kegiatan pertambangan dan penggalian di berbagai wilayah di seluruh nusantara. Sumber daya gas bumi yang melimpah tersebar di sejumlah daerah, seperti di wilayah Sumatera, Kalimantan, dan Papua yang menjadi pusat utama produksi gas bumi Indonesia. Indonesia memiliki infrastruktur yang terus berkembang, termasuk fasilitas pengeboran, dan pipa distribusi yang memungkinkan pengolahan dan distribusi gas bumi secara efisien. Gas bumiyang diproduksi dari hasil pertambangan ini mendukung sektor energi domestik, termasuk pembangkit listrik, industri manufaktur, dan rumah tangga.Gambar 24 Produksi Gas bumi di Indonesia Tahun 2010-2021 (MMscf)Sumber: Badan Pusat Statistik (2024)3407592,33256378,92982753,52969210,82999524,42948365,827811542833783,512647985,92442830,724333640 500000 1000000 1500000 2000000 2500000 3000000 3500000 400000020102011201220132014201520172018201920202021Gas bumi (MMscf)

73Berdasarkan data BPS (2024), produksi gas bumi di Indonesia cenderung mengalami penurunan dari tahun 2010 hingga tahun 2021. Misalnya di tahun 2021 produksi gas mencapai 2.433.364 MMscf, mengalami penurunan sebesar 70% dibandingkan tahun 2010. Penurunan ini mencerminkan berbagai tantangan yang dihadapi sektor energi Indonesia, termasuk penurunan cadangan gas bumi yang dapat diproduksi, serta kendala dalam pengembangan lapangan-lapangan gas baru. Selain itu, faktor-faktor seperti fluktuasi harga energi global, kebijakan energi domestik, dan meningkatnya konsumsi gas yang tinggi turut mempengaruhi tingkat produksi gas bumi di Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia harus berupaya untuk mengatasi penurunan ini melalui berbagai kebijakan, termasuk investasi di sektor eksplorasi dan pengembangan energi baru yang bertujuan untuk meningkatkan cadangan dan produksi gas bumi.5.4. Aspek Sosial dan EkonomiPembangunan industri gas di Kabupaten Blora akan memberikan dampak ekonomi langsung yang signifikan bagi masyarakat setempat. Dampak ekonomi ini dapat diukur dengan melihat nilai peredaran uang yang terjadi akibat proyek investasi tersebut. Peredaran uang ini mencakup nilai investasi yang ditanamkan, biaya operasional yang dikeluarkan, serta pendapatan perusahaan dari hasil penjualan gas. Pembangunan industri gas di Kabupaten Blora memberikan dampak ekonomi langsung maupun tidak langsung yang signifikan.Untuk mengetahui NGO (Non-Governmental Organization) yang pro dan kontra terhadap pembangunan industri berbasis gas bumi di Blora, Pemerintah Kabupaten Blora perlu melakukan survei dan kajian terhadap NGO yang beroperasi di wilayah tersebut. Langkah ini dapat dilakukan melalui wawancara, kuesioner atau forum diskusi dengan para pemimpin NGO. Pemerintah Kabupaten Blora juga dapat mengadakan pertemuan atau seminar dengan para pemimpin NGO untuk mendiskusikan manfaat dan dampak dari pembangunan industri gas bumi. Dengan demikian, pemerintah daerah dapat memetakan NGO yang mendukung (pro) dan yang menentang (kontra) pembangunan industri gas bumi di wilayah Blora. Dengan memahami pandangan berbagai NGO dan masyarakat terhadap pembangunan industri berbasis gas bumi di Blora, pemerintah daerah setempat dapat membuat keputusan yang lebih tepat. Hal tersebut juga membantu dalam mengambil langkah-langkah yang dapat mengakomodasi berbagai kepentingan masyarakat dan memastikan bahwa pembangunan industri berbasis gas bumi di Blora tersebut dilakukan dengan penuh tanggung jawab sosial dan lingkungan. Keberadaan industri gas ini mendorong investasi baru di sektor pendukung seperti infrastruktur, jasa logistik, perdagangan, dan industri hilir yang dapat menciptakan peluang usaha dan lapangan kerja baru bagi masyarakat setempat. Selain itu, industri ini juga akan mengembangkan sektor industri penunjang, memperkuat rantai pasok, dan meningkatkan produktivitas. Aktivitas ekonomi yang meningkat akan berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat, baik yang terlibat langsung maupun tidak langsung serta meningkatkan penerimaan daerah melalui pajak dan retribusi yang pada gilirannya mendukung pembangunan daerah. Pengembangan infrastruktur seperti jalan, listrik, dan

74fasilitas lainnya juga akan meningkat, memperbaiki konektivitas, dan mempercepat pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Blora.Mendorong investasi pada pengembangan industri hilir, menciptakan peluang usaha, dan lapangan kerja baru. Meningkatkan pendapatan melalui pajak dan retribusi serta mendukung pembangunan daerah Blora. Mendukung pengembangan infrastruktur seperti jalan, listrik, dan fasilitas lainnya guna meningkatkan konektivitas dan pertumbuhan ekonomi Blora. Berdasarkan data BPS Kabupaten Blora (2024), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Blora yang berasal dari sektor migas menunjukkan pertumbuhan signifikan selama tiga tahun terakhir, yakni dari Rp26,93 miliar pada tahun 2021 menjadi Rp31,75 miliar pada tahun 2023 dengan laju pertumbuhan ekonomi 3,1%. Dampak positif yang akan sangat dirasakan oleh masyarakat lokal terlihat dari peningkatan jumlah pendapatan masyarakat lokal. Pada tahun 2024, upah minimum Kabupaten Blora sebesar Rp2.101.813 dimana nilai tersebut sudah meningkat sebesar 3,02 persen dari tahun 2023 yaitu sebesar Rp2.040.080. Berdasarkan angka tersebut, nilai UMK Kabupaten Blora lebih besar jika dibandingkan dengan UMP Jawa Tengah.PDRB Blora dari sektor migas Rp26,93 miliar (2021) menjadi Rp31,75 miliar (2023) dengan pertumbuhan 3,1%.Upah minimum meningkat menjadi Rp2.101.813 pada tahun 2024, lebih tinggi dari UMP Jawa Tengah. Penduduk miskin turun signifikan yaitu 11,42% pada tahun 2024. Tingkat pengangguran menurun menjadi 3,10% pada tahun 2023. Selain itu, persentase penduduk miskin di Kabupaten Blora mengalami penurunan, yakni sebesar 11,42%. Angka ini lebih rendah dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu 11,53% pada tahun 2022 dan 11,49% pada tahun 2023. Begitu pula dengan tingkat pengangguran terbuka yang juga mengalami penurunan cukup signifikan menjadi 3,10%pada tahun 2023 setelah sebelumnya tercatat sebesar 3,81% pada tahun 2021 dan 3,70%pada tahun 2022. Pembangunan industri gas di Kabupaten Blora diharapkan dapat menjadi penggerak utama bagi perekonomian daerah, menciptakan multiplier effect yang signifikan. Peningkatan peredaran uang, penciptaan peluang usaha baru serta peningkatan pendapatan

75masyarakat akan memberikan dampak positif yang berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi lokal Blora.Keterkaitan dengan Tujuan Pembangunan BerkelanjutanEvaluasi kelayakan industri berbasis gas di Blora harus selaras dengan poin-poin dalam Sustainable Development Goals (SDGs) untuk memastikan bahwa pembangunan ekonomi tidak hanya menghasilkan manfaat finansial, tetapi juga menjamin keberlanjutan lingkungan dan sosial. Kesesuaian dengan tujuan SDGs poin 7, 8, 9, 11, 13, dan 17 mengindikasikan bahwa industri gas di Blora akan menyediakan energi yang bersih dan terjangkau, berpotensi menciptakan lapangan kerja yang layak, mendukung inovasi serta infrastruktur, mengurangi polusi, dan berkontribusi dalam mitigasi perubahan iklim. Selain itu, melalui kemitraan yang efektif antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat, pengelolaan sumber daya dapat dilaksanakan secara efisien dan adil. Hal ini bertujuan untuk memastikan perlindungan terhadap lingkungan serta kesejahteraan sosial Kabupaten Blora. Kesesuaian ini tidak hanya akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat Blora tetapi juga berkontribusi pada pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan yang lebih luas.Tabel 21 Keterkaitan Industri Gas di Blora dengan Tujuan Pembangunan BerkelanjutanTujuan SDGsRelevansi dengan Industri Gas di BloraKeteranganKeuntungan PotensialPenggunaan gas bumi sebagai sumber energi yang lebih bersih dan terjangkau dibandingkan minyak bumi.Industri berbasis gas di Blora dapat mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil yang lebih polutan, membantu transisi menuju energi yang lebih bersih dan ramah lingkungan. Hal ini juga dapat meningkatkan akses energi bagi masyarakat setempat, memberikan alternatif yang lebih terjangkau dan berkelanjutan a. Mengurangi emisi gas rumah kaca. b. Meningkatkan pemanfaatan akses energi yang lebih bersih. c. Penggunaan energi dengan harga yang lebih terjangkau.

76Tujuan SDGsRelevansi dengan Industri Gas di BloraKeteranganKeuntungan Potensialdibandingkan bahan bakar tradisional. Peningkatan kesempatan lapangan kerja baru dan pertumbuhan ekonomi lokal. Pengembangan industri gas bumi di Blora berpotensi menciptakan banyak lapangan kerja baru, baik langsung maupun tidak langsung. Dengan adanya industri berbasis gas ini dapat meningkatkan keterampilan ternaga kerja lokal melalui pelatihan dan pendidikan yang pada akhirnya akan meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakata setempat. a. Meningkatkan lapangan kerja untuk masyarakat setempatb. Meningkatkan keterampilan tenaga kerja c. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi lokal Pembangunaninfrastruktur industri gas bumi di Blora meningkat.Pengembangan industri gas bumi akan mendorong pembangunan infrastruktur lokal dan mendukung inovasi dalam sektor energi. Hal ini dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi lokal, menciptakan lapangan pekerjaan a. Mengembangkan infrastruktur lokal b. Mendorong inovasi di sektor energi c. Meningkatkan kompetensi teknis masyarakat.

77Tujuan SDGsRelevansi dengan Industri Gas di BloraKeteranganKeuntungan Potensialbaru, dan meningkatkan kompetensi teknis masyarakat melalui pelatihan dan pendidikan di bidang energi.Pengembangan kota dan permukiman yang lebih ramah lingkungan. Dengan memanfaatkan gas bumi sebagai sumber energi yang lebih bersih, Blora sekaligus berperan dalam mengurangi polusi udara dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Pengembangan kawasan industri berbasis gas yang terintegrasi dengan lingkungan sekitar juga dapat mendorong keberlanjutan kota dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. a. Mengurangi polusi udara b. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat setempat c. Mendukung keberlanjutan daerah di BloraPengurangan emisi gas rumah kaca melalui penggunaan gas bumi. Industri gas bumi di Blora diharapkan berperan signifikan dalam upaya mitigasi perubahan iklim dengan a. Mendorong penerapan penggunaan teknologi rendah emisi

78Tujuan SDGsRelevansi dengan Industri Gas di BloraKeteranganKeuntungan Potensialmengurangi emisi gas rumah kaca. Hal ini melibatkan penerapan teknologi rendah emisi dan praktik operasional yang ramah lingkungan, berkontribusi langsung pada tujuan global untuk menahan laju pemanasan global. b. Berupaya meminimalisir potensi perubahan iklim ekstremc. Mengurangi emisi gas rumah kaca Kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam pengembangan industri gas. Kemitraan yang kuat antara berbagai pemangku kepentingan akan memungkinkan pengelolaan sumber daya yang lebih efektif dan efisien. Dengan kerja sama yang baik, Blora dapat mengoptimalkan manfaat ekonomi dari industri gas bumi sekaligus memastikan perlindungan lingkungan dan kesejahteraan sosial. a. Meningkatkan kerja sama antar pemangku kepentingan b. Mengoptimalkan manfaat ekonomi yang dapat diterima c. Dapat memastikan adanya perlindungan lingkungan dan kesejahteraan sosial yang diterima5.5. Aspek LingkunganSeiring berjalannya waktu, kebutuhan manusia semakin meningkat. Hal yang sama terjadi pada pemanfaatan produk-produk migas yang membuat permintaan produk ini mengalami kenaikan. Berbagai program dan kegiatan dilaksanakan untuk memenuhi tuntutan kebutuhan migas, baik eksplorasi, eksploitasi, dan pengolahan. Akan tetapi,

79kegiatan tersebut menimbulkan masalah baru. Bahkan pada kasus ekstrem mampu mengancam kehidupan khalayak, seperti halnya permasalahan lingkungan. Pengeboran dan ekstraksi gas dari sumur serta pengangkutannya melalui pipa tidak menutup kemungkinan adanya kebocoran metana yang merupakan komponen utama gas bumi. Beberapa area tempat pengeboran dapat mengalami peningkatan konsentrasi polutan berbahaya dan duadari enam polutan tersebut merupakan “criteria pollutants” yang telah ditetapkan oleh EPA (Environmental Protection Agency) dikarenakan efeknya yang berisiko bagi kesehatan dan lingkungan (California Environmental Protection Agency Air Resources Board, 2012). Selain berdampak pada kondisi udara, pembangunan industri gas juga berimbas pada tata guna lahan dan satwa liar. Konstruksi dan perubahan lahan yang ditujukan untuk pengeboran migas merusak ekosistem lokal. Akibatnya, bencana alam seperti erosi dan pemecahan habitat serta pola migrasi satwa liar dapat terjadi. Pada saat operator migas membersihkan lokasi untuk membangun landasan sumur, jaringan pipa, dan akses jalan, menyebabkan erosi tanah, mineral, dan polutan berbahaya lain ke aliran sungai terdekat (Williams, Havens, Banks, & Wachai, 2008). Tidak hanya itu, pembangunan industri gas menimbulkan risiko kesehatan bagi masyarakat setempat melalui kontaminasi sumber air minum dengan bahan kimia berbahaya yang digunakan dalam pengeboran lubang sumur, rekahan hidrolik sumur, pemrosesan dan pemurnian minyak atau gas, atau pembuangan air limbah (Colborn, Kwiatkowski, Schultz, & Bachran, 2011). Bahan radioaktif alami, metana, dan gas bawah tanah lain terkadang bocor pada pasokan air minum dari sumur yang tidak ditutup dengan benar. Walaupun metana tidak terkait dengan efek kesehatan akut, tetapi pada jumlah yang cukup dapat menimbulkan masalah kebakaran (Airgas, 2013).Konsep pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan nampak saling berlawanan. Prioritas pada pembangunan ekonomi nyatanya tidak terhindarkan dari permasalahan kerusakan ekosistem. Namun, bukan berarti hal tersebut tidak mampu dicegah dan ditangani. Risiko-risiko pembangunan dapat diminimalisir melalui mitigasi dan sinergi yang dilakukan oleh pihak-pihak bersangkutan, seperti pemangku kebijakan, perusahaan, dan masyarakat setempat. Pemantauan dan evaluasi dilaksanakan untuk mencegah terjadinya hal-hal negatif yang mungkin terjadi. Oleh karena itu, diharapkan pemanfaatan gas dan pembangunan industri gas di Kabupaten Blora dapat dilaksanakan sebaik-baiknya dengan tetap memerhatikan kondisi lingkungan dan berkelanjutan.Tabel 22 Potensi dan Mitigasi Risiko Pengelolaan GasNo. Jenis Risiko Potensi Risko Mitigasi Risiko1. Kebocoran metana Meningkatnya konsentrasi polutan berbahaya yang berisiko bagi kesehatan dan lingkungan. (California Environmental Protection Agency Air Resources Board, 2012)1. Pemantauan metana secara berkelanjutan dengan teknologi deteksi kebocoran lanjutan. 2. Implementasi perbaikan pipa dan fasilitas penyimpanan yang rusak.

80No. Jenis Risiko Potensi Risko Mitigasi Risiko3. Penerapan sistem alarm otomatis untuk deteksi dini kebocoran metana. 2. Kerusakan ekosistemBerpotensi menyebabkan erosi, merusak kelestarian habitat, dan perubahan pola migrasi satwa liar akibat perubahan lahan. (Williams, Havens, Banks, and Wachai, 2008) 1. Reklamasi dan rehabilitasi lahan pascaeksplorasi. 2. Perlindungan daerah aliran sungai dengan membuat buffer zone. 3. Penggunaan teknologi rendah dampak selama konstruksi dan operasi. 3. Kontaminasi sumber airkonsumsiPencemaran sumber air minum akibat kontaminasibahan kimia berbahaya dari kegiatan pemrosesan migas. (Colborn, Kwiatkowski, Schultz, and Bachran, 2011)1. Penggunaan sumur injeksi yang aman untuk pembuangan air limbah. 2. Pemantauan kualitas air secara rutin dan berkala. 3. Implementasi teknik pengeboran yang ramah lingkungan dan aman. 4. Kebakaran Kebocoran metana dalam jumlah yang cukup besar dapat menimbulkan kebakaran.(Airgas, 20131. Penggunaan sealant tahan api pada sumur dan pipa. 2. Implementasi sistem deteksi kebocoran dan pemadaman otomatis. 5. Emisi gas rumah kacaMeningkatnya emisi gas rumah kaca yang berkontribusi terhadap perubahan iklim. (Howarth, Santoro, and Ingraffea, 2011)1. Implementasi teknologi CCS (Carbon Capture and Storage). Menangkap dan menyimpan CO2 yang dihasilkan dari proses pembakaran gas bumi. 2. Penggunaan teknologi pembakaran tanpa karbon (Zero-Carbon Combustion) seperti pembakaran hidrogen. 6. Polusi udara Pembakaran gas bumi dapat menghasilkan polutan 1. Pemasangan filter dan scrubber. Mengurangi

81No. Jenis Risiko Potensi Risko Mitigasi Risikoseperti zat sulfur, merkuri, dan partikel lain. (Karacan, Ruiz, and Phipps, 2011)emisi SOx, NOx, dan partikulat dari gas buang. 2. Penerapan teknologi Combustion Optimation. Mengoptimalkan proses pembakaran untuk meminimalkan emisi. 7. Kontaminasi air tanahPolusi air tanah dengan bahan kimia berbahaya dari proses pengeboran. (Osborn, Vengosh, Warner, and Jackson, 2011)1. Pemasangan barrier dan liners. Melapisi area pengeboran dengan bahan yang kedap air. 2. Penggunaan sistem monitoring real-time. Memantau kualitas air secara terus menerus untuk mendeteksi kontaminasi sejak dini. 8. Kebisingan Tingkat kebisingan tinggi yang disebabkan oleh aktivitas pengeboran dan konstruksi migas.(McCawley, 2013)1. Pemasangan barrierakustik (Sound barriers). Meminimalkan suara yang keluar dari area operasi. 2. Penggunaan peralatan dengan low noise emission. Memilih dan menggunakan peralatan yang dirancang untuk mengurangi kebisingan. 9. Kerusakan InfrastrukturAktivitas pengeboran dapat menyebabkan kerusakan pada infrastruktur publik seperti jalan raya, jembatan, dan infrastruktur lainnya. (Rahm and Riha, 2012)1. Pengawasan dan pemeliharaan rutin. Memastikan infrastruktur diperiksa dan diperbaiki secara berkala. 2. Penguatan infrastruktur. Meningkatkan ketahanan struktur melalui material yang lebih kuat.

82No. Jenis Risiko Potensi Risko Mitigasi Risiko10. Risiko Seismik Aktivitas pengeboran dan fracking dapat memicu gempa bumi ringan. (Ellsworth, 2013)1. Pemantauan seismik berkala. Melakukan pemantauan getaran seismik di sekitar area pengeboran. 2. Pemilihan lokasi pengeboran yang aman. Menghindari pengeboran di dekat garis patahan aktif. Regulasi Lingkungan dalam Pengelolaan Gas1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Undang-undang ini merupakan dasar hukum yang mengatur perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia. Dalam pengelolaan gas, badan atau pelaku industri di Kabupaten Blora harus mematuhi undang-undang ini dengan memastikan bahwa limbah hasil pengolahan akan diproses sesuai standar, emisi gas rumah kaca diminimalkan, dan melakukan KLHS serta AMDAL sebelum kegiatan proyek dimulai. Beberapa poin penting dari peraturan ini terkait pengelolaan gas adalah sebagai berikut.a. Pengelolaan Limbah Mengharuskan setiap kegiatan usaha, termasuk industri berbasis gas untuk mengelola limbang dengan benar sesuai ketentuan guna meminimalisir pencemaran yang ditimbulkan. b. Emisi Gas Rumah Kaca Menetapkan tindakan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca, termasuk penggunaan teknologi ramah lingkungan. c. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan AMDAL Industri gas harus melakukan KLHS dan AMDAL untuk mengidentifikasi dampak lingkungan dan langkah mitigasi yang diperlukan. Upaya teknis yang dapat diterapkan:a. Implementasi sistem pengolahan limbah. Pengolahan limbah cair melalui teknologi filtrasi dan dekontaminasi. b. Penggunaan teknologi CCS (Carbon Capture and Storage) untuk menangkap dan menyimpan emisi CO2. c. Pemantauan lingkungan secara real-time. Sistem sensor tersebut digunakan untuk pemantauan emisi dan kualitaas air secara terus menerus.

832. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon Peraturan ini bertujuan untuk mengimplementasikan nilai ekonomi karbon guna mencapai target pengurangan emisi gas rumah kaca di Indonesia. Oleh karena itu, diharapkan industri gas di Blora dapat berpatisipasi untuk mengurangi emisi melalui teknologi CCS dan penggunaan energi terbarukan. Beberapa poin penting dari peraturan ini terkait pengelolaan gas adalah sebagai berikut. a. Perdagangan Karbon. Mekanisme perdagangan karbon dimana perusahaan yang berhasil mengurangi emisi dapat menjual kredit karbon. Kredit karbon adalah izin yang dapat diperdagangkan dan memungkinkan perusahaan mengeluarkan sejumlah gas rumah kaca atau karbondioksida yang setara. Atau dalam kata lan, kredit karbon adalah perwujudan hak perusahaan untuk mengeluarkan sejumlah emisi karbon dalam proses industri. b. Inventarisasi emisi. Setiap perusahaan harus melaporkan emisi gas rumah kaca mereka serta tindakan pengurangannya. c. Dukungan teknologi, yaitu mendorong penggunaan teknolog yang dapat meminimalisir efek emisi gas rumah kaca. Upaya teknis yang dapat diterapkan: a. Penerapan teknologi CCS dan CCU (Carbon Capture and Utilization) untuk menangkap dan menggunakan kembali karbondioksida. b. Pengembangan energi terbarukan. Mengintegrasikan sumber energi terbarukan seperti solar dan angin. c. Pelaporan emisi secara teratur. Melakukan inventarisasi dan pelaporan emisi gas rumah kaca secara berkala. 3. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Gas Suar pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas BumiPeraturan ini mengatur pengelolaan gas suar dari kegiatan pengeboran minyak dan gas bumi. Oleh karena itu, diharapkan perusahaan/industri berbasis gas yang nantinya beroperasi di Blora untuk memprioritaskan penggunaan teknologi untuk memanfaatkan gas suar sebagai sumber energi tambahan dan memantau serta melaporkan jumlah gas suar secara berkala. Beberapa poin penting dari peraturan ini terkait pengelolaan gas adalah sebagai berikut.a. Pengurangan flaring untuk mengurangi pembakaran gas suar yang berlebihan. b. Pemanfaatan gas suar untuk produksi energi atau sebagai bahan baku industri. c. Pelaporan dan pemantauan. Melaporkan jumlah gas suar yang dihasilkan dan langkah-langkah pengurangannya. Upaya teknis yang dapat diterapkan:

84a. Teknologi pemanfaatan gas suar, seperti penggunaan generator gas suar untuk menghasilkan listrik. b. Sistem pemantauan gas suar. Menggunakan sensor untuk memantau dan melaporkan jumlah gas suar. c. Penggunaan teknologi pembakaran yang efisien untuk mengurangi gas suar yang dihasilkan. 4. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 07 Tahun 2007 tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak Ketel UapPeraturan ini khusus mengatur baku mutu emisi untuk ketel uap yang digunakan dalam industri. Perlu menjadi perhatian bahwa kegiatan industri berbasis gas di Blora harus memastikan ketel uap yang digunakan telah memenuhi baku mutu emisi, melakukan pemantauan emisi secara berkala, dan menggunakan teknologi pembakaran yang lebih bersih. Beberapa poin penting dari peraturan ini terkait pengelolaan gas adalah sebagai berikut.a. Penggunaan teknologi ramah lingkungan. Mendorong penggunaan teknologi pembakaran yang lebih bersih. b. Pemantauan berkala. Mengharuskan perusahaan untuk melakukan pemantauan emisi secara berkala. c. Menetapkan batas maksimum emisi untuk berbagai polutan seperti NOx, SOx, dan partikulat lainnya. Upaya teknis yang dapat diterapkan: a. Pemasangan Catalytic Converters untuk mengurangi emisi NOx dan CO dari ketel uap. b. Sistem pengolahan gas buang, yaitu dengan menggunakan teknologi untuk mengolah gas buang sebelum dilepaskan ke atmosfer. c. Penggunaan bahan bakar yang lebih bersih. Menggantikan bahan bakar yang menghasilkan emisi lebih rendah. Kebijakan Analisis mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)Analisis mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) memegang peran penting sebagai instrumen dalam pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia, khususnya dalam sektor industri yang memiliki potensi dampak besar seperti industri gas. Implementasi AMDAL dalam industri gas bertujuan untuk memastikan bahwa setiap tahap dalam proses produksi dan distribusi gas dilakukan dengan mempertimbangkan dampak lingkungan, sehingga risiko terhadap kesehatan manusia dan kerusakan lingkungan dapat diminimalisir. Berikut ini adalah beberapa poin penting mengenai regulasi AMDAL pada industri gas di Indonesia.

851. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Peraturan ini mengatur dengan lebih rinci prosedur penyusunan AMDAL, termasuk kriteria jenis usaha atau kegiatan yang wajib menyusunnya. Peraturan ini juga menjelaskan mekanisme penilaian dan pemberian izin lingkungan untuk proyekproyek yang melibatkan pengelolaan sumber daya alam atau kegiatan industri yang bersifat terintegrasi. 2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL, UKL-UPL atau SPPL.Peraturan ini menetapkan daftar jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib menyusun AMDAL serta ketentuan mengenai upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. Dalam regulasi ini, dijelaskan pula mengenai kewajiban bagi pemrakarsa kegiatan untuk menyediakan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) jika kegiatan yang dilakukan tidak termasuk dalam daftar yang membutuhkan AMDAL tetapi tetap berdampak pada lingkungan.3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinana Berusaha Berbasis Risiko. Dalam peraturan ini kegiatan yang memiliki dampak lingkungan signifikan wajib memenuhi ketentuan AMDAL sebagai bagian dari proses perizinan. Regulasi ini memberikan fleksibilitas dalam proses perizinan dengan tetap memastikan bahwa kegiatan yang berisiko tinggi terhadap lingkungan tetap dilakukan dengan prosedur AMDAL yang tepat.4. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 15 Tahun 2022 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Peraturan Daerah ini mengimplementasikan peraturan nasional di tingkat lokal. Peraturan ini mengatur langkah-langkah perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Blora, termasuk kewajiban pelaksanaan AMDAL untuk kegiatan yang memiliki dampak signifikan terhadap lingkungan. Tujuannya adalah memastikan bahwa setiap kegiatan usaha di Blora memenuhi standar lingkungan yang telah ditetapkan.

86BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

87BAB VI SIMPULAN DAN REKOMENDASI KEBIJAKAN6.1. SimpulanKabupaten Blora memiliki cadangan gas yang signifikan dan berpotensi menjadi salah satu sumber energi strategis di Indonesia. Potensi ini dapat dimanfaatkan untuk mendukung kebutuhan energi, baik dalam skala domestik maupun internasional melalui ekspor. Namun, pemanfaatan gas di Blora saat ini masih menghadapi kendala dalam pengelolaannya secara optimal. Hal ini menyebabkan kontribusi sektor gas terhadap pertumbuhan ekonomi daerah masih sangat terbatas. Untuk memaksimalkan potensi tersebut, diperlukan langkah konkret berupa permohonan alokasi gas yang dapat digunakan sebagai bahan baku dalam pengembangan industri berbasis gas. Langkah ini penting untuk mendorong pembangunan industri yang mampu memberikan nilai tambah ekonomi sekaligus meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Pengembangan skema industri gas di Kabupaten Blora dapat difokuskan pada dua aspek utama. Pertama, membangun industri distribusi gas yang menyuplai kebutuhan energi bagi kawasan industri di Kabupaten Blora. Kedua, mengembangkan industri pengolahan gas yang menyediakan bahan baku gas bagi berbagai perusahaan di Blora dan wilayah Jawa Tengah. Pengembangan industri berbasis gas di Kabupaten Blora ini perlu disiapkan dari segi aspek pasar, aspek teknis, dan aspek finansial. Kolaborasi antara pemerintah daerah, BUMD, dan pihak swasta menjadi kunci keberhasilan pengembangan industri berbasis gas di Kabupaten Blora. Dengan adanya industri ini, potensi gas Blora dapat dioptimalkan, mendorong pertumbuhan industri, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.6.2. Rekomendasi KebijakanBerikut rekomendasi kebijakan yang dapat dilakukan untuk mendukung kelayakan kegiatan industri berbasis gas di Kabupaten Blora. 1. Optimalisasi Pengelolaan Potensi Gas Pemerintah daerah Kabupaten Blora perlu bekerja sama dengan pemerintah pusat, BUMN, dan pihak swasta untuk mengoptimalkan eksplorasi dan produksi gas di Blora. Hal ini dapat dilakukan melalui perencanaan yang komprehensif terkait pemetaan cadangan gas, perbaikan infrastruktur energi, dan peningkatan kapasitas teknis dalam pengelolaan gas.2. Permohonan Alokasi Gas untuk IndustriPemerintah daerah harus secara proaktif mengajukan permohonan alokasi gas kepada pemerintah pusat dan Kementerian ESDM. Alokasi gas ini harus difokuskan untuk mendukung pembangunan industri berbasis gas di Blora guna memastikan ketersediaan bahan baku energi yang berkelanjutan.3. Pengembangan Kawasan Industri Berbasis Gas a. Mendorong pembangunan kawasan industri berbasis gas di Kabupaten Blora sebagai pusat distribusi dan pengolahan gas.

88b. Menjalin kerja sama dengan investor dan pelaku usaha untuk membangun infrastruktur pendukung seperti pipa distribusi gas, terminal gas, dan fasilitas pengolahan. c. Menyediakan insentif seperti kemudahan perizinan dan keringanan pajak bagi industri yang berinvestasi di sektor gas. 4. Peningkatan Nilai Tambah Melalui Industri HilirUntuk meningkatkan nilai tambah dari potensi gas Blora, perlu dikembangkan industri hilir pengolahan gas seperti industri pupuk, petrokimia, dan energi berbasis gas. Dengan adanya industri ini, gas tidak hanya dijual dalam bentuk bahan mentah, tetapi diolah menjadi produk bernilai ekonomi tinggi. 5. Peningkatan Kapasitas SDM dan Partisipasi Masyarakat a. Melaksanakan program pelatihan dan pendidikan bagi tenaga kerja lokal agar memiliki keterampilan yang dibutuhkan dalam industri gas. b. Melibatkan masyarakat setempat dalam setiap tahapan pengembangan potensi gas, mulai dari perencanaan, implementasi, hingga monitoring, sehingga manfaat ekonomi dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. 6. Kolaborasi Antar Pemangku KepentinganPemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta, dan akademisi perlu membangun sinergi dalam pengembangan potensi gas di Blora. Kolaborasi ini dapat diwujudkan melalui forum komunikasi rutin untuk memastikan langkah-langkah strategis dapat berjalan efektif dan terukur.7. Pengembangan Pasar Dalam mengembangkan industri berbasis gas, ketersediaan pasar yang akan menerima produk hasil industri tersebut harus menjadi prioritas utama. Analisis kebutuhan pasar perlu dilakukan secara komprehensif untuk memastikan sektorsektor potensial, seperti pembangkit listrik, petrokimia, dan transportasi, dapat menyerap produk gas secara optimal. Selain itu, pengembangan infrastruktur pendukung, seperti jaringan pipa gas dan fasilitas penyimpanan, menjadi kunci untuk memastikan distribusi yang efisien. Kerja sama erat antara pemerintah, produsen, dan konsumen sangat diperlukan untuk menciptakan kebijakan yang mendukung, menjamin pasokan stabil, dan memberikan insentif bagi pengguna akhir. Dengan memastikan pasar yang siap dan terarah, industri berbasis gas dapat berkembang secara berkelanjutan dan memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.Dengan langkah-langkah tersebut, potensi gas di Kabupaten Blora diharapkan dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

896.3. Rekomendasi Penelitian LanjutanBerdasarkan hasil kajian yang telah dilakukan, direkomendasikan agar seluruh stakeholder mulai menyusun dokumen analisis kelayakan yang lengkap, terutama mencakup analisis finansial. Dokumen ini penting untuk memastikan bahwa setiap tahapan proyek telah melalui evaluasi mendalam sehingga dapat meminimalkan risiko teknis maupun ekonomis di masa depan. Selain itu, perlu juga dilakukan penyusunan rencana bisnis (business plan) yang komprehensif sebagai acuan pelaksanaan proyek. Rencana bisnis ini harus mencakup proyeksi keuangan, strategi pemasaran, rencana operasional, dan manajemen risiko yang terstruktur. Penyusunan dokumen ini sebaiknya dilakukan secara kolaboratif dengan melibatkan semua pihak terkait untuk memastikan bahwa rencana yang disusun dapat dieksekusi secara efektif dan selaras dengan tujuan bersama. Langkah ini diharapkan dapat menjadi dasar yang kuat untuk mendukung keberhasilan implementasi pembangunan industri berbasis gas di Kabupaten Blora.

90DAFTAR PUSTAKA[ADPMET] Asosiasi Daerah Penghasil Migas dan Energi Terbarukan. 2021. Potensi Migas dan Transisi Energi Serta Lifting dan DBH Migas Kabupaten Blora. https://adpmet.or.id/berita/66/Dicari-100-Pemuda-Terbaik!-Kementerian-ESDMRilis-Program-Patriot-Energi?index=9&id=66.Airgas. 2013. Material Safety Data Sheet: Methane.[Bappeda] Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Blora. 2021. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2021-2026. Blora: Bappeda Kabupaten Blora.[Bappeda] Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Blora. 2024. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Blora Tahun 2025-2045. Blora: Bappeda Kabupaten Blora. [Bappeda] Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah. 2018. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023. Semarang: Bappeda Provinsi Jawa Tengah. [Bappeda] Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah. 2024. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045. Semarang: Bappeda Provinsi Jawa Tengah. [Bappenas] Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 2020. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024. Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.[Bappenas] Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 2024. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029. Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. [Bappenas] Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 2024. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2024-2045. Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. [BPS] Badan Pusat Statistik. 2020. Perkembangan PDRB Kabupaten Blora Tahun 2016-2020. Jakarta: Badan Pusat Statistik RI. [BPS] Badan Pusat Statistik. 2021. Kabupatan Blora dalam Angka Tahun 2021. Jakarta: Badan Pusat Statistik RI. [BPS] Badan Pusat Statistik. 2023. Angkatan Kerja Kabupaten Blora menurut Tingkat Pendidikan. Jakarta: Badan Pusat Statistik RI. [BPS] Badan Pusat Statistik. 2023. Panjang Jalan Menurut Kondisi Jalan di Kabupaten Blora (km) Tahun 2021-2023. Jakarta: Badan Pusat Statistik RI.[BPS] Badan Pusat Statistik. 2023. Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan (Jiwa) Tahun 2022-2023. Jakarta: Badan Pusat Statistik RI. [BPS] Badan Pusat Statistik. 2023. Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja menurut Status Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di Kabupaten Blora Tahun 2023. Jakarta: Badan Pusat Statistik RI.

91[BPS] Badan Pusat Statistik. 2024. Data Strategis Kabupaten Blora 2024. Jakarta: Badan Pusat Statistik RI.[BPS] Badan Pusat Statistik. 2024. Jumlah Penduduk Kabupaten Blora. Jakarta: Badan Pusat Statistik RI.[BPS] Badan Pusat Statistik. 2024. Jumlah Penduduk Kabupaten Blora menurut Komposisi Umur. Jakarta: Badan Pusat Statistik RI. [BPS] Badan Pusat Statistik. 2024. Kabupaten Blora dalam Angka 2024. Jakarta: Badan Pusat Statistik RI. [BPS] Badan Pusat Statistik. 2024. Persentase Bekerja terhadap Angkatan Kerja di Kabupaten Blora. Jakarta: Badan Pusat Statistik RI. [BPS] Badan Pusat Stastistik. 2024. Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Blora menurut Lapangan Usaha Tahun 2019-2023. Jakarta: Badan Pusat Statistik RI. British Petroleum. 2024. Konsumsi Gas bumi per Hari (MMSCFD). British Petroleum. 2024. Konsumsi Gas bumi Global Tahun 2013-2023 (Miliar Meter Kubik). California Environmental Protection Agency Air Resources Board. 2012. Health Effects of Air Pollution.Colborn, T., Kwiatkowski, C., Schultz, K., & Bachran, M. 2011. Natural Gas Operations from a Public Health Perspective. Human and Ecological Risk Assessment: An International Journal, 1039-1056.[Ditjen] Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi. 2023. Pembangunan Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga. Jakarta: Ditjen Minyak dan Gas Bumi. [Ditjen] Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi. 2022. Statistik Minyak dan Gas Bumi Tahun 2022. Jakarta: Ditjen Minyak dan Gas Bumi. Dwi Safira, R. A., Nurwatik, N., dan Hariyanto, T. 2023. Identifying Potential Areas for Oil and Gas Well Location Planning Using Support Vector Machine Algorithm. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 1276(1), 012068. https://doi.org/10.1088/1755-1315/1276/1/012068.Ellsworth, W. L. (2013). Injection-induced earthquakes. Science, 341(6142), 1225942.Howarth, R.W., Santoro, R. & Ingraffea, A. Methane and the greenhouse-gas footprint of natural gas from shale formations. Climatic Change 106, 679–690 (2011). https://doi.org/10.1007/s10584-011-0061-5.Karacan, C. Ö., Ruiz, F. A., Cotè, M., & Phipps, S. (2011). Coal mine methane: A review of capture and utilization practices with benefits to mining safety and to greenhouse gas reduction. International Journal of Coal Geology. 86(2–3), 121-156. https://doi.org/10.1016/j.coal.2011.02.009.Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. 2022. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 15 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Gas Bumi Tertentu dan Harga Gas Bumi Tertentu di Bidang Industri. Jakarta: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. 2021. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Gas Suar pada

92Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi. Jakarta: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. 2016. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 06 Tahun 2016 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penetapan Alokasi dan Pemanfaatan serta Harga Gas bumi. Jakarta: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. 2013. Kajian Substitusi Gas dengan Energi Lain pada Sektor Industri. Jakarta: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2021. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki AMDAL, UKL-UPL, atau SPPL. Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2007. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 07 Tahun 2007 tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak Ketel Uap. Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.McCawley, M. (2013). Air, noise, and light monitoring results for assessing environmental impacts of horizontal gas well drilling operations (ETD-10 Project). Amerika Serikat: West Virginia University. https://dep.wv.gov/oil-and-gas/HorizontalPermits/legislativestudies/Documents/WVU%20Final%20Air%20Noise%20Light%20Protocol.pdf.Mustakim, A. 2024. Pertamina dan Kvell Blora Energi Segera Eksplorasi Empat Lapangan Sumur, Ini Lokasinya. https://muria.tribunnews.com/2023/01/06/pertamina-dankvell-blora-energi-segera-eksplorasi-empat-lapangan-sumur-ini-lokasinya.Nia. 2024. Pertambangan Alam di Jawa Tengah: Kekayaan Alam dan Potensi Ekonomi. Diakses dari https://provinsijawatengah.com/pertambangan-di-jawa-tengah/. Osborn, S. G., Vengosh, A., Warner, N. R., & Jackson, R. B. (2011). Methane contamination of drinking water accompanying gas-well drilling and hydraulic fracturing. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 108*(20), 8172-8176. https://doi.org/10.1073/pnas.1100682108.Online Single Submission. 2024. Informasi KBLI Berbasis Risiko. Jakarta: Kementerian Investasi Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal. Diakses dari https://oss.go.id/informasi/kbli-berbasis-risiko. Online Single Submission. 2024. Sistem OSS Berbasis Risiko. Jakarta: Kementerian Investasi Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal. Diakses dari https://oss.go.id. Rahm, B. G., & Riha, S. J. (2012). Toward strategic management of shale gas development: Regional, collective impacts on water resources. Environmental Science & Policy, 17, 12-23.Pemerintah Kabupaten Blora. 2023. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 1 Tahun 2023tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupataen Blora Tahun 2022-2042. Diakses dari https://blorakab.go.id. Pemerintah Kabupaten Blora. 2023. Profil dan Potensi Sumber Daya Alam Kabupaten Blora. Diakses dari https://blorakab.go.id.

93Pemerintah Kabupaten Blora. 2022. Peraturan Daerah Kabupaten Bloro Nomor 15 Tahun 2022 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Blora: Pemerintah Kabupaten Blora.Pemerintah Kabupaten Blora. 2021. RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) Kabupaten Blora Tahun 2021-2041. Blora: Pemerintah Kabupaten Blora. Pemerintah Pusat. 2021. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Jakarta: Sekretariat Negara. Pemerintah Pusat. 2021. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Jakarta: Sekretariat Negara. Pemerintah Pusat. 2021. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon. Jakarta: Sekretariat Negara.Pemerintah Pusat. 2014. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian. Jakarta: Sekretariat Negara.Pemerintah Pusat. 2014. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Jakarta: Sekretariat Negara.Pemerintah Pusat. 2009. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH). Jakarta: Sekretariat Negara.Pemerintah Pusat. 2007. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi. Jakarta: Sekretariat Negara.Pemerintah Pusat. 2001. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Jakarta: Sekretariat Negara.Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. 2024. Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026. Semarang: Pemprov Jawa Tengah. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. 2023. Rancangan RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023-2043. Semarang: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. 2009. RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029. Semarang: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. [PEPC ADK] Pertamina EP Cepu Alas Dara Kemuning. 2023. Evaluasi/Justifikasi Prognosa Realisasi Lifting Migas Kumulatif Sampai Dengan Triwulan IV Tahun 2023.[PEPC ADK] Pertamina EP Cepu Alas Dara Kemuning. 2022. Evaluasi/Justifikasi Prognosa Realisasi Lifting Migas Kumulatif Sampai Dengan Triwulan IV Tahun 2022. PT Pertamina EP (Asset 4). 2023. Evaluasi/Justifikasi Realisasi Lifting Migas Kumulatif Sampai Dengan Triwulan IV Tahun 2023. PT Pertamina EP (Asset 4). 2022. Evaluasi/Justifikasi Realisasi Lifting Migas Kumulatif Sampai Dengan Triwulan IV Tahun 2022. PT Pertamina EP. 2024. Informasi Wilayah Kerja Produksi Migas. Diakses dari https://pertamina.com.Suara Banyuurip. 2014. Daftar KSO Migas Aktif di Kabupaten Blora. Diakses dari https://suarabanyuurip.com.

94Williams, H., Havens, D., Banks, K., & Wachai, D. 2008. Field-based Monitoring of Sediment Runoff from Natural Gas Well Sites in Denton County, Texas, USA. Environmental Geology. 1463-1471.

95