4. Pemerintah Kabupaten Blora perlu melakukan komunikasi intensif dengan masyarakat terdampak melalui kunjungan lapangan secara langsung dan rutin. Kegiatan ini dapat sekaligus digunakan sebagai momentum serap aspirasi. 5. Pemerintah Kabupaten Blora dapat melakukan studi banding pada beberapa pemerintah kabupaten lainnya yang telah berhasil mengakomodir aspirasi dari masyarakat terdampak pembangunan bendungan. Misalnya, Bendungan Jragung di Kabupaten Demak dan Bendungan Bener di Purworejo. 6. Pemerintah daerah perlu mengakomodir pengembangan mata pencaharian yang baru. Pengembangan tersebut merupakan respons terhadap perubahan kondisi dan dinamika kerja di kedua desa yang semula bersifat agraris (bertani dan beternak), menjadi bersifat industrialis (jasa dan pariwisata). Pengembangan dapat dilakukan dengan menginisiasi kerjasama antara pemerintah daerah dengan pemerintah provinsi dan nasional, perusahaan multi-nasional melalui bidang Corporate Social Responsibility (CSR), lembaga swadaya masyarakat, dan universitas. 7. Pemerintah daerah perlu mendorong Kementerian PUPR untuk melibatkan masyarakat dalam proses pembangunan bendungan. Keterlibatan tersebut dapat diarahkan bagi masyarakat yang berusia produktif dan generasi muda sebagai respons terhadap perubahan kondisi dan dinamika kerja di kedua desa. 8. Pemerintah daerah perlu memfasilitasi pengembangan strategi dan inovasi kepemimpinan pemerintah desa untuk mengelola beragam aspirasi dan cara pandang masyarakat di kedua desa. Strategi dan inovasi kepemimpinan memiliki peran penting untuk mengokohkan solidaritas antarmasyarakat di masa persiapan pembangunan dan perpindahan. Agar setiap kebijakan dapat diimplementasikan kepada masyarakat secara lebih akurat dan tepat sasaran. 9. Pemerintah daerah dan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) perlu memastikan batasan genangan, green belt, dan batasan pemukiman agar tidak terjadi disinformasi di dalam masyarakat. Berdasarkan fakta di lapangan, masyarakat sebenarnya mengetahui aturan-aturan yang berlaku. Oleh karena itu, hal-hal semacam ini harus diselesaikan agar persoalan tidak semakin menumpuk. 10. Pemerintah pusat, provinsi, dan daerah perlu bersinergi membuat strategi konsultasi publik dan persiapan appraisal melalui pendekatan yang inklusif, partisipatif, serta kolaboratif, dengan mempertimbangkan lokasi dan tata cara penyelenggaraan kegiatan. 11. Pemerintah daerah perlu memperhatikan rentang waktu proses distribusi kompensasi penduduk terdampak. Rentang waktu tersebut dapat mempertimbangkan jadwal dan kebutuhan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan 50
Perumahan Rakyat (PUPR) yang dapat dilaksanakan melalui mekanisme diskusi dan penjajakan. 51
LAMPIRAN Lampiran 1. Instrumen Penelitian Aspek Pembahasan Metode Pengumpulan Data Daftar Pertanyaan 3.1. Data dan Narasi Relokasi 3.2. Data dan Narasi Ganti Untung Status Penggunaan Lahan Wawancara 1. Berapa lama Ibu/Bapak tinggal di daerah sini? Apakah pernah berpindah sebelumnya? 2. Apa status tanah dan rumah yang Ibu/Bapak tinggali? 3. Apakah Ibu/Bapak memiliki lahan yang digunakan untuk aktivitas ekonomi (misal: bertani, berkebun, beternak)? 4. Apa status lahan yang Ibu/Bapak gunakan untuk aktivitas ekonomi tersebut? 5. Apakah Ibu/Bapak mengetahui relasi antara lahan desa dan KHDTK UGM Getas? 6. Sejauh mana intervensi KHDTK UGM Getas dalam pemanfaatan tanah, rumah, serta lahan Ibu/Bapak? Aspirasi relokasi: aspek sosial-ekonomi FGD dan Wawancara 1. Bagaimana tanggapan Ibu/Bapak tentang rencana kompensasi akibat pembangunan bendungan? 2. Apakah Ibu/Bapak merasakan adanya hubungan sosial dengan keluarga dan lingkungan sekitar yang berubah karena pembangunan bendungan? 3. Bagimana pendapat Ibu/Bapak tentang perubahan tersebut? 4. Apakah Ibu/Bapak merasakan dampak ekonomi akibat pembangunan bendungan? 5. Bagimana pendapat Ibu/Bapat tentang dampak ekonomi tersebut? Risiko relokasi Wawancara 1. Apakah Ibu/Bapak mengetahui adanya kerusakan atau pencemaran lingkungan akibat pembangunan bendungan? 52
2. Bagaimana pendapat Ibi/Bapak tentang kerusakan dan pencemaran lingkungan tersebut? 3. Kira-kira, apakah kerusakan dan pencemaran tersebut akan berdampak langsung pada Ibu/Bapak? Tahapan relokasi: alur pemerintah dan aspirasi masyarakat FGD dan Wawancara 1. Apakah Ibu/Bapak sudah mendapatkan informasi tentang cara dan waktu mengenai kompensasi? 2. Apakah informasi tersebut sudah dilakukan sesuai dengan perjanjian awal? 3. Apakah cara dan waktu kompensasi tersebut sudah sesuai keinginan dan kebutuhan dari Ibu/Bapak? Identifikasi pemangku kepentingan FGD dan Wawancara 1. Apakah Ibu/Bapak mengetahui siapa saja yang terlibat dalam proses penghitungan kompensasi? 2. Bagaimana peran pihak-pihak tersebut dalam proses penghitungan kompensasi? 3. Mana pihak yang paling sering menemui Ibu/bapak? Aspek konsultasi publik FGD dan Wawancara 1. Apakah pihak-pihak yang terlibat tersebut pernah berbicara dan menanyakan pendapat Ibu/Bapak tentang pembangunan bendungan? 2. Bagaimana cara yang dipakai oleh pihak-pihak tersebut dalam menayakan pendapat kepada Ibu/Bapak? 3. Apakah Ibu/Bapak merasa saran dan pendapat Ibu/Bapak didengarkan dan diterapkan oleh pihak-pihak tersebut? 3.3. Proyeksi Dampak Sosial-Ekonomi 3.4. Mitigasi Dampak Sosial-Ekonomi Mata pencaharian Wawancara 1. Apa saja aktivitas ekonomi dan mata pencaharian utama masyarakat desa? 2. Apakah Bapak/Ibu pernah melakukan aktivitas ekonomi/bekerja di luar desa? 3. Apabila pembangunan bendungan jadi dilaksanakan, aktivitas ekonomi apa yang akan bapak/Ibu lakukan? 53
Jejaring sosial Wawancara 1. Bagaimana hubungan sosial Ibu/Bapak dengan tetangga atau lingkungan sekitar selama ini? 2. Apa saja kegiatan yang dilakukan bersama antara Ibu/Bapak dengan tetangga di lingkungan sekitar ini? 3. Berdasarkan yang anda ketahui, Siapa yang paling berpengaruh dalam rencana pembangunan bendungan? 4. Bagaimana mekanisme yang dilakukan masyarakat/komunitas dalam menghadapi rencana pembangunan? Tata kelola pemerintahan Wawancara 1. Bagaimana akuntabilitas pemerintah desa terkait denngan rencana pembanngunan bendungan? 4.1. Skema Relokasi Wawancara dan FGD 1. Bagaimana skema ideal yang Anda bayangkan jika terjadi mekanisme relokasi? 4.2. Skema Ganti Untung Wawancara dan FGD 1. Bagaimana skema ideal yang Anda bayangkan jika terjadi mekanisme ganti untung? 4.3. Skema Relokasi dan Ganti Untung Wawancara dan FGD 1. Bagaimana skema ideal yang Anda bayangkan jika terjadi mekanisme relokasi dan sedikit biaya ganti untung? 4.4. Skema Ganti Untung dan Relokasi Wawancara dan FGD 1. Bagaimana skema ideal yang Anda bayangkan jika terjadi mekanisme Ganti untung dan peluang relokasi lebih kecil? 54
Daftar Pustaka Anggraini, Rooza Meilia. (2022). Konflik Agraria Pembangunan Bendungan Bener Purworejo: Perspektif Yuridis Normatif. Jurnal El-Dusturie, 1(1), 1-23. BPS Kabupaten Blora. (2020). Kecamatan Kradenan dalam Angka 2020. Blora: BPS Kabupaten Blora. Brady, Shane R. (2015). Utilizing and Adapting the Delphi Method for Use in Qualitative Research. International Journal of Qualitative Methods, 14(5), 1-6. Kemendes PDTT. (2023). Indeks Desa Membangun. Jakarta: Kementerian Desa PDTT. Diakses dari: https://idm.kemendesa.go.id/rekomendasi Kusumaningtas Ari Ayu, dkk. (2017). Kelayakan Ekonomi Bendungan Jragung Kabupaten Demak. Prosiding Seminar Nasional Sains dan Teknologi SNST, hal. 52-57. Kurniati, Evi dkk. (2013). Land Acquisition and Resettlement Action Plan (LARAP) of Dam Project using Analytical Hierarchical Process (AHP): A case study in Mujur Dam, Lombok Tengah District-West Nusa Tenggara, Indonesia. Procedia Environmental Sciences 17, 418–423. Ministry of Public Works. (2019). Land Acquisition and Resettlement Action Plan (LARAP): Timor Leste Road Climate Resilience Project (TLRCRP) Branch Road Section Dili - Ainaro: Aituto–Hatubuilico–Letefoho–Gleno. Diakses dari: https://documents1.worldbank.org/curated/pt/818001556257914322/pdf/Land-Acquisitio n-and-Resettlement-Action-Plan.pdf Paputra, Muhammad Sholikhuddin. (2018). Jejaring Kebijakan Studi Land Acquisition and Resettlement Action Plan (LARAP) dalam Pembangunan Bendungan Bagong di kabupaten Trenggalek Tahun 2017. Malang: Universitas Brawijaya. Qadir, Muh Fiqri dan Rahmatiah. (2021). Land Acquisition for Jenelata Dam Building in Gowa; A Comparative Study. MAZAHIBUNA: Jurnal Perbandingan Mazhab, 3(1), 14-34. Susilowati, Endang dan Windiani. (2018). Pendekatan Rekayasa Sosial dalam Pengelolaan Sumber Daya Air; Studi Kasus Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Bendungan Semantok Di Kabupaten Nganjuk-Jawa Timur. Prosiding SEMATEKSOS 3 "Strategi Pembangunan Nasional Menghadapi Revolusi Industri 4.0", 1-12. Suwartapradja, Opan Suhendi dkk. (2019). Resettlement Caused by Jatigede Dam Project -Consequence of Long Delayed Implementation of a Project. Journal of Asian Development, 5(1), 31-44. Svenlin, Mindy & Jusslin, Sofia. (2023). Thinking brainstorming as otherwise in collaborative writing: A rhizoanalysis. Linguistics and Education, 77, 1-13. 55
Yanto, Erwing dkk. (2021). Accountability of Indemnity Implementation Toward Land Liberation Dam Development of Pammukkulu, Takalar District. Enrichment: Journal of Management, 11(2), 544-549. 56
57